kedudukan alat bukti hak atas tanah dalam...
TRANSCRIPT
I
l
KEDUDUKAN ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH DALAM MENSERTIFIKATKAN TANAH
SKRIPSI
Oiajukan dalam Rangka Memenuhi
Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hulcum
0 L E H
Muhammad Irsan
NIM : !16 840 0085 J1JRUSl\N HUKOM PERDATA
FAKULTAS HOKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
ME D A N
2 0 0 0
UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN A R E A
LEMBARAfLeERSEJUJUAN SKRIESI
I. PENULIS N AMA NPM JURUSAN JUOUL SKRIPSI
ll�DOSEf.eEMBJMBING SKRIPSI;
1. N A MA JA BATAN TANGGALPERSETUJUAN
TANOA TANGAN
2. N A M A JA BATAN TANGGAL P ERS ETUJUAN
TANDA TANGAN
MUHAMMAD IRSAN 968400085 HUKUM KEPERDATAAN KEOUOUKAN ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH DALAM MENS ERTIFIKATKAN TANAH
RAHMANIAR. SH. M.HUM. OOSEN PEMBIMBING I l'f _ ou;� �.:: �. - 200 1.
TAUFI SIREGAR, SH. M.HUM. DOSEN P EMBIMBING II 9/8-Za>O!
� S:·r., SJI, 11�
UNIVERSITAS MEDAN AREA
--
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis pan]atkan kepada Tuhdn Yang Maha Esa atas karunia
Nya kepada penulis sehingga penultsan �drya ilmiah dalam bentuk skrpsi ini dapat
terselesaikan.
Skripsl penultS lni adalah merupakan rangka1an kewaJ1ban-kewaJiban penulis
di dalam perkuhahan terutama untuk mencap;1i ufian akhir memoeroleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdatoan.
Adapun judul yang d1aJukan dalam penuhsan sknpsi ini adalah
" KEDUDUKAN ALAT-ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH DAI.AM MENSERTIFIKATKAN
TANAH ".
Dalam menyelesalkan tullsan llmiah ini penulis telah banyak mendapatkan
bantuan dari berbagal pihak. Maka pada kesempatan ini penuhs lngin mengucapkan
terima-kasih yang sebesar-besamya kepada :
- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum
Unive.rsitas Medan Area.
- !bu Elvi Zahara Lubls, SH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas
Hukum Universitas Medan Area.
- !bu Rahmaniar, SH.M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Taufik Siregar, SH.M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing II Peoulis.
- Bapal<. dan lbu serta seiuruh staf adm1rnstrasi Fakultas Hukum U01vers1tas Medan
Area.
CMtas akadem1ka serta rekan-rekan se-almamater.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
- Kedua orang tua penuhs serta saudara-saudara penuhs yang telah memberikan
dukungan dan bantuan monl kepada penulis sehingga terselesaikan tuhsan llmiah
ini, dan juga semua p1hak yang selama ini telah membenkan segenap kasih dan
sayangnya kepada penulis.
Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagl kita semua.
Medan, Agustus 2000
Penulis
Muhammad Irsln NPM : 96 840 0085
UNIVERSITAS MEDAN AREA
OAFTARISI
ABSTRAKSf
KATA PENGANTAR ......................................................................... .
DAFfAR !SJ ...................................................................................... .
8AB J. PENDAHULUAN
A. Pef1e9asan dan Pengerti11n JuduJ
B. Alasan Pemihhan Judul ................................................. .
C. Permasalahan ............................................................. .
D. Hipotesa .................................................................... .
E. Tujuan Penullsan ................................................... .
F. Metode Pengumpulan Data .......................................... .
G. Sistemat:Jka Peouhsan .............................................. .
6AB IT. TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH DAN HAK·HAK DI ATASNYA
A. Pengertlan Tanah
B. Jenis Hak Atas Tanah
halaman
iii
1
2
5
6
6
7
8
8
10
10
11
c. Pengertian Perallhan Hak Atas Tanah ...................... 26
D. Perallhan Hak Atas Tanah Di Dalam Konsepsi UUPA 28
8'3 ill. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN
A. Pengertian Pembuktian
" Beban pembuKban ...................................................... . .
C Alat·Alat Bukti ....... .. ............................... .......... .......... . .
33
33
38
40
UNIVERSITAS MEDAN AREA
BAB IV. ANAUSIS DAN EVALUASI
A. Fungsi Pembukt1an Hak Atas Tanah
B. Alat·Alat Pembukt1an Hak Atas Tanah
C. Keberadaan Pe,1abat Yang Berwenang Menentukan Pembuk·
56
56
59
nan Hak·Hak Atas Tanah ....................... ............ ......... 64
o. Sertifikat Sebagal Tanda Alat Bukti Hak Atas Tanah ....... 65
BAB V. PENUTUP................................................................ . ...... ..... 68
A. Kesimpulan . . . ... ... . .. ... .... . .. ... . ... ..... .. . .. . . ... .... . ... . . .. . .. . . .... . 68
B. Saran-Saran... ................................................................. 69
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 70
LAMPlRAN·LAMPIRAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
BABI
PENDAHULUAN
Dalam kenyat.aannya akhir-akhir ini semakin banyak saja persengketaan
persengketaan yang diterb1tkan oleh pengakuan hak-hak atas sebidang t.anah,
sehingga tidak )arang dalam kaJ1an persengketaan tersebut masing-masing pihak.
mengajukan buktmya masing-maSlng sebagai landasan bahwa ia berhak at.as
sebidang tanah tersebut.
Keadaan tersebut untuk dewasa ini dapat dimakluml, sela1n d1karenakan era
keterbukaan yang sedang berdengung di Indonesia, juga didasarkan oleh ketidak
puasan at.as penerapan-penerapan peraturan tertentu sehlngga menguntungkan
pihak-pihak tertentu.
Bukti pemillkan hak at.as tanah secara umum diketahul oleh masyarakat
melalui akte yang dipegang oleh pemilik hak. Sebagaimana d1ketahul bahwa setiap
perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan
akte yang dibuat oleh PPAT. Selanjutnya akte berikut dokumen terkait lainnya harus
dlsampaikan kepada Kepala Pertanahan guna untuk didaftarkan di Kanto1
Pertanahan. Namun temyata dalam prakteknya tidak semua berkas-berkas dari akte
� ada disampalkan kepada Pejabat yang bersangkutan, hal ini jelas
c:erupa� suatu perbuatan/tindakan yang rnenyimpang bila d1tin.iau dari sudut
l"d:r.l k.eagrariaan khususnya dalam bidang per.daftararJperahhan hak alas tanah.
J:'ee.aar oem1kian tersebut tentunya dapat menimbulkan berbaga1 permasalahan
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2
tervtama d 1 dalam hal pembuktlan hak-hak seseorang atas tanah yang d1miltkmya.
Sebelum suatu hak atas tanah d1daftarkan maka menurut Pasal 11 Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dibutuhkan kegiatan lainnya berupa:
1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik,
2. Pembuktian hak dan pembukuannya,
3. Penerbitan sertifikat,
4. Penyajian data fiSik dan data yurid1s,
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Dari kelima point yang sangat utama di dalam pelaksanaan pendaftaran
tanah di atas adalah perihal pembuktian hak dan pembukuannya. Pembuktian hak
atas tanah oleh seseorang yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut sangat
pentlng keberadaannya. Apabila dlrasakan oleh pejabat yang berwenang bahwa
pembuktian hak atas tanah tersebut diragukan keabsahannya maka pelaksanaan
pendaftaran hak atas tanah �but dapat ditangguhkan menunggu pembuktian
yang sebenamya dari si pem1hk tanah.
Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pembuktian hak atas tanah
dapat dilakukan melalul alat pembuktian berupa surat-surat dan keterangan dari
lembaga yang berwenang mengeluarl<annya.
A. Penegasan dan pengertian judul.
Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah yang d1susun berdasari;an
oenebtian-penehban. Pada umumnya skripsi d1perbuat untuk d1tu1ukan kepada
UNIVERSITAS MEDAN AREA
3
masyarakat luas, dan oleh karena 1tu materi skripsi harus bermanfaat dan berguna
bagi siapa saja yang membacanya.
Salah satu cara agar setiap orang tertarik untuk membaca sebuah skripsi adalah
dengan menampilkan judul yang menarik, kontemporer dan mudah dlpahami.
Pada kesempatan lnl penulis sengaja menyusun skripsl dengan mengambil
Judul " KEDUDUKAN ALA T BUKTI HAK ATAS TANAH DALAH
HENSERT7FIKATKAN TANAH ".
Adapun penuhs mengambil Judul sebagaimana tersebut d1 atas kareoa akhir
akhir ini masalah-masalah yang tel')adi dibidang pertanahan semakin lama semakin
meningkat, termasuk didalamnya persengketaan tentang kepemillkan hak atas
tanah. Keadaan ini mudah dlpahami karena pembangunan yang dilaksanakan di
Indonesia klan hari kian maju pesat sehlngga kebutuhan akan hak atas tanah juga
semakin bertambah, ditambah era keterbukaan sehingga apab1la seseorang tidak
1ngin kehilangan haknya maka ia harus smenghadirican bukti·bukti tertuns yang
menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah haknya.
Sebagaimana layaknya suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, maka perlu diuraikan
hal·hal yang ber�.aitan dengan judulnya. Hal int dimaksudkan agar dalam
pembahasan tidak terdapat keragu·raguan ataupun salah pengertlan terhadap judul
SK.., DSI tersebut.
Oleh kareoanya merupakan suatu hal yang balk bilarnana dalam kesempatan
pen.dlS menguraikan mengenai penegasan clan pengertian judul �.ripsi tersebut.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Adapun penegasan dan pengertJan )Udul skripsi penuhs adalah sebaga1mana
d1uraikan berikut ini :
" Kedudukan ", berasal dan kata duduk yang memiliki arti fungs1 darl suatu .iabatan,
peranan dalam keadaan tertentu. '
"Alat Bukti " adalah benda-benda yang dapat dipenihatkan sebagai suatu dasar
pembuktian atas sesuatu kejadian atau keadaan.
• Hak " adalah kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan
atau berbuat sesuatu 2
" Atas • berarti s1si (pihak, arah, kedudukan) yang lebih tJnggi, sebagai lawan dari
bawah 3
"Tanah" mempunyal artl permukaan bumi •
" Dalam" merupakan kata sambung yang berartl tidak di luar.
• Mensertifikat:kan " berasal dari kata sertifikat mempunyai arti, surat keterangan,
surat tanda. 5
Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas maka dengan demikian
pembahasan skripsi inl adalah sekitar penghadiran bukti-bukti berupa surat-surat
clan keterangan-keterangan haknya atas sebidang tanah, dimana penghadiran bukti-
1 W.J.S. Poerwadarmlnta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 231.
2 J.C.T. Simorangkir, DKK, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. n.
3 WJ.S. Poe!wadarminta, Op.Cit, hal. 121. • K. Wontjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia lndonesja, Jakarta,
1977, hal. 10. 5 W.J.S. Poerwadarm1nta, Op.Cit, hal. 932.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAFTAR PUSTAKA
1. Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum,
D1terb1tkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung,
1982.
3. AP. Partindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni,
oanJung, 1988.
4. Boed Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan
Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 1984.
S. Chairuddin K, Intfsari Kullah Hukum Agraria Umum, Medan, 1987.
6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
7. J.C. T. Simorongkir, Dl<K, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
8. John Salindeho, Hasalah Tanah Dalam pembangunan, Peoert>tt Sinar
Grafika, Jakarta, 1993.
9. K. WantjikSaleh, HakAndaAtas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
10. ____ , Hukum Acara Perdata, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1981.
11. Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pust.aka
Amani, Jakarta, Tanpa Tahun.
12. R. Subekti, Hukum Pembuktlan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
13. ____ __, Hukum Acara Perdata, Pradnya Param1ta1 Jakarta, 1989.
70
UNIVERSITAS MEDAN AREA
..
•
t
'
14. R. Soepamo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Param1ta,
Jakarta, 1989.
15. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1984.
16. Retnowutan Sutanbo, lskandar Oenpkarwinata, Hukum Acara Oalam Teori
dan Praktek, Mandar MadJU, Bandung, 1989.
17. Soer]Ono Soekanto, Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Rajawah,
Jakarta, 1983.
18. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai
Pustaka, Jakarta, 1984 .
UNIVERSITAS MEDAN AREA