PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN PEMERASAN

PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN PEMERASANKelompok 2Ketua : Tiardi Marjuki (36)Sekretaris : Rinjani (29)Anggota : Eva Astriana (9)Hapsari Indyah P (13)Jauhar Mubarok (17)Marista Rita (20)Siwi Retno W (32)Yulian Amalia (40)PENGGELAPAN DALAM JABATAN TERDIRI DARI: UNSUR UNSUR OBJEKTIF BERUPA PERBUATAN MEMLIKI, OBJEK KEJAHATAN SEBUAH BENDA, SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN DIMANA BENDA BERADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN DAN UNSUR UNSUR SUBJEKTIF BERUPA KESENGAJAAN DAN MELAWAN HUKUMUNSUR KHUSUS HUBUNGAN KERJA, JABATAN DAN MENDAPAT UPAH KHUSUSPASAL YANG DIKENAKANBAB XXIV(BUKU II) KUHP PASAL 372 377

CONTOH KASUS

Kasus 1 : Malinda Palsukan Tanda Tangan NasabahContoh kasus pertama yang kami akan coba bahas adalah kasus pemalsuan tanda tangan nasabah yang dilakukan oleh Malinda Dee. Malinda Dee binti Siswowiratmo (49), diketahui memindahkan dana beberapa nasabahnya dengan cara memalsukan tanda tangan mereka di formulir transfer. Hal ini sebenarnya telah berlangsung dari tahun 2007 namun baru terungkap di tahun 2011. Dalam kasus ini di duga melinda dee bekerja sama dengan atasan bank makanya kasus ini baru terungkap. Praduga ini muncul karena berdasarkan standar operasional Citibank, transaksi di atas Rp 300 juta sudah bukan kewenangan teller,selain itu speciment tanda tangan diverifikasi pakai alat. Apalagi ini merupakan bank kelas Amerika, jadi kemungkinan terjadi kesalahan itu sangatlah kecil. Dalam kasus ini ada salah satu prinsip-prinsip yang telah dilanggar yaitu prinsip Tanggung jawab profesi, karena ia tidak melakukan pertimbangan professional dalam semua kegiatan yang dia lakukan,disini melinda juga melanggar prinsip Integritas, karena tidak memelihara dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

Hukum yang berlaku atas kejahatan :pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.Selain itu ia juga dijerat dengan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP; pasal 3 Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat (1).

Hukum yang berlaku atas kejahatan :

Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang Pencucian Uang. Dalam pasal tersebut dinyatakan, siapa pun yang melakukan transaksi perbankan guna mengubah atau menukar harta kekayaan yang semestinya dicurigai atau tak patut, diancam denda Rp 10 Miliar dengan penjara selama 20 tahun.Hukuman yang diberikan : Delapan tahun penjara dan dijatuhi denda Rp 10 miliar yang apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan tiga bulan.

Bukti :Pemalsuan tanda tangan dilakukan sebanyak enam kali dalam formulir transfer Citibank bernomor AM 93712 dengan nilai transaksi transfer sebesar 150.000 dollar AS pada 31 Agustus 2010.Pemalsuan juga dilakukan pada formulir bernomor AN 106244 yang dikirim ke PT Eksklusif Jaya Perkasa senilai Rp 99 juta. Dalam transaksi ini, Malinda menulis kolom pesan, Pembayaran Bapak Rohli untuk interior.Pemalsuan lainnya pada formulir bernomor AN 86515 pada 23 Desember 2010 dengan nama penerima PT Abadi Agung Utama. Penerima Bank Artha Graha sebesar Rp 50 juta dan kolom pesan ditulis DP untuk pembelian unit 3 lantai 33 combine unit, baca jaksa.

Bukti :

Masih dengan nama dan tanda tangan palsu Rohli, Malinda mengirimkan uang senilai Rp 250 juta dengan formulir AN 86514 ke PT Samudera Asia Nasional pada 27 Desember 2010 dan AN 61489 dengan nilai uang yang sama pada 26 Januari 2011.Demikian pula dengan pemalsuan pada formulir AN 134280 dalam pengiriman uang kepada seseorang bernama Rocky Deany C Umbas sebanyak Rp 50 juta pada 28 Januari 2011 untuk membayar pemasangan CCTV milik Rohli.Adapun tanda tangan palsu atas nama korban N Susetyo Sutadji dilakukan lima kali, yakni pada formulir Citibank bernomor No AJ 79016, AM 123339, AM 123330, AM 123340, dan AN 110601. Secara berurutan, Malinda mengirimkan dana sebesar Rp 2 miliar kepada PT Sarwahita Global Management, Rp 361 juta ke PT Yafriro International, Rp 700 juta ke seseorang bernama Leonard Tambunan. Dua transaksi lainnya senilai Rp 500 juta dan 150 juta dikirim ke seseorang bernamVigor AW Yoshuara.

PEMERASANDEFINISITindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. PEMERASANSekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. Oleh karena memang, dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. PASAL YANG DIKENAKAN

CONTOH KASUS

Nama terpidana : Dana WidyatmikaVonis hukuman : 10 Tahun penjara dengan denda 300 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.Pelanggaran pasal : Pasal 12 B ayat 1 UU Pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 65 ayat 1 KUHP Pasal 12 E UU tipikor juncto pasal 55 ayat 1 KUHP

Sumber, Kompas.com, Tgl 22-04-2013Pegawai negeri / penyelanggara yang menerima hadiah , padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya.Bunyi pasal 12 B ayat 1 tipikor

Pasal 12 B ayat 1 UU pasal 65 ayat 1 KUHPDalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan , yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.Kasus :Pemerasan : Meminta PT Kornet Trans Utama agar mau memberikan uang 1 miliar supaya menurunkan kurang pajak PT. Kornet sebesar 3,2 miliar, akan tetapi PT. Kornet tidak bersedia sehingga diperhitungkan nilai kurang bayar pajak sebanyak 3,9 M.