kementerian pendidikan dan kebudayaan...persyaratan dan prosedur pembukaan program studi di luar...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Nomor : 426/LL3/EP/2021 29 Januari 2021
Lampiran : Satu set
Perihal : Pengumuman Usul Pendirian dan Perubahan PTS Vokasi
serta Pembukaan Program Studi Vokasi dan Profesi Tahun 2021
Yth.:
1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara PTS
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III
Jakarta
Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud Nomor 0251/D/OT/2021
tanggal 25 Januari 2021 tentang Usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara
Pendidikan Vokasi serta Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasi dan Profesi, dan mengacu pada
Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi
Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, bersama ini dengan
hormat kami sampaikan hal-hal berikut:
1. Usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Vokasi serta Pembukaan Program
Studi (Prodi) Vokasi dan Profesi akan diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
sedangkan usul Pendirian dan Perubahan PTS Akademik serta Pembukaan Prodi Akademik pada
PT Akademik akan diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud;
2. Surat permohonan rekomendasi usul Pendirian dan Perubahan PTS Vokasi serta Pembukaan Prodi
Vokasi dan Profesi Tahun 2021 disampaikan kepada LLDikti Wilayah III melalui aplikasi Sistem
Informasi Layanan Terpadu (SIL@T) dengan melampirkan berkas persyaratan yang ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud;
3. Berkas Persyaratan dan Daftar Program Studi Vokasi dan Profesi yang dibuka dapat dilihat pada
panduan sebagaimana terlampir dan dapat diunduh pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id/vokasi;
4. Lampiran surat permohonan rekomendasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Usul Pendirian PTS Vokasi (diusulkan oleh Ketua Badan Penyelenggara):
Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta seluruh Perubahannya;
Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai
badan hukum beserta seluruh perubahannya, misalnya Surat Keputusan dan surat pencatatan
perubahan dari Menkumham untuk Yayasan;
Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi dalam rangka Pendirian
PTS.
b. Usul Perubahan PTS Vokasi (diusulkan oleh Ketua Badan Penyelenggara):
Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta seluruh Perubahannya;
Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai
badan hukum beserta seluruh perubahannya, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk
Yayasan atau jika Badan Penyelenggara yang terkait lebih dari satu, semua surat keputusan
pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum;
Khusus untuk usul alih kelola, penggabungan, dan penyatuan melampirkan Akta notaris
tentang kesepakatan alih kelola PTS, penggabungan PTS, atau penyatuan PTS yang
melibatkan 2 (dua) badan penyelenggara atau lebih;
Surat Keputusan izin pendirian PTS dan seluruh izin pembukaan program studi beserta
semua perubahannya yang diterbitkan oleh Kemendiknas/Kemendikbud/Kemenristekdikti;
Sertifikat atau Keputusan tentang peringkat akreditasi seluruh prodi yang diselenggarakan;
Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi (jika sekaligus usul
pembukaan Prodi);
Surat pertimbangan Senat perihal perubahan perguruan tinggi.
c. Usul Pembukaan Program Studi Vokasi dan Profesi (diusulkan oleh Pemimpin PT):
Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta seluruh Perubahannya (untuk PTS);
Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai
badan hukum beserta seluruh perubahannya, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk
Yayasan atau jika Badan Penyelenggara yang terkait lebih dari satu, semua surat keputusan
pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum
(untuk PTS);
Surat pertimbangan Senat perihal pembukaan program studi;
Persetujuan Badan Penyelenggara (Untuk PTS);
Surat Keputusan izin pendirian PTS dan seluruh izin pembukaan program studi beserta
semua perubahannya yang diterbitkan oleh Kemendiknas/Kemendikbud/Kemenristekdikti;
Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Vokasi dan Profesi.
d. Masing-masing dokumen berkas persyaratan dibuat dalam bentuk file PDF (bukan Ms.Word
atau Image);
e. Setiap file PDF disusun menurut urutan daftar berkas persyaratan sebagaimana angka 4 di atas;
f. Dokumen yang tidak menjadi persyaratan wajib mohon agar tidak diserahkan saat penyampaian
usulan, dokumen tersebut dapat dibawa pada saat presentasi.
5. LLDikti Wilayah III berhak menolak permohonan rekomendasi yang tidak memenuhi angka 2 s.d 4
di atas atau ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Kemendikbud. Permohonan rekomendasi yang ditolak dapat diusulkan ulang;
6. Surat permohonan rekomendasi beserta dokumen akan ditelaah oleh LLDikti Wilayah III sesuai
dengan tugas dan kewenangannya;
7. LLDikti Wilayah III akan mengundang Badan Penyelenggara atau PT Pengusul untuk
mempresentasikan permohonannya (apabila diperlukan);
8. LLDikti Wilayah III akan menerbitkan Surat Rekomendasi bila berdasarkan hasil verifikasi dan
telaah dokumen usulan sudah layak untuk diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Kemendikbud;
9. Permohonan rekomendasi usul Pendirian dan Perubahan PTS Vokasi serta Pembukaan Prodi Vokasi
dan Profesi Tahun 2020 dibuka mulai tanggal 28 Januari s.d 23 Desember 2021;
10. Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan dengan ketentuan tidak ada
perubahan usulan nama perguruan tinggi, program studi dan/atau ketentuan peraturan perundangan-
undangan;
11. Bagi Badan Penyelenggara PTS dan/atau PT yang telah mendapatkan rekomendasi LLDikti Wilayah
III pada tahun 2020, dapat menggunakan rekomendasi tersebut sesuai ketentuan angka 10 di atas.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Deni Hidayat (HP. 08159307469) atau Sdr.
Mulhadi (HP. 085299709081).
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kepala,
Ttd.
Agus Setyo Budi
NIP 196304261988031002
Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud; dan
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud.
Penyelenggara Pendidikan Vokasi serta Pembukaan
Program Studi Pendidikan Vokasi dan Profesi
Yth.
1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Pengusul Pendirian/Perubahan PTS
3. Kepala LLDIKTI Wilayah I –
XVI di Tempat
Sehubungan dengan Surat Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 1640/D/PT/2020 tanggal 4
September 2020 perihal Pengumuman penerimaan usul pembukaan prodi vokasi dan profesi
serta pendirian PTS Vokasi Tahun 2020, maka dalam rangka terus terlaksananya fungsi
layanan Ditjen Dikti dalam memproses usulan pendirian/perubahan perguruan tinggi swasta
penyelenggara pendidikan akademik (PTS Vokasi yaitu Politeknik, Akademi, dan Akademi
Komunitas) dan pembukaan program studi pendidikan vokasi (Prodi Vokasi) pada
perguruan tinggi, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:
1. Ditjen Diksi membuka kembali usul pendirian/perubahan PTS vokasi dan pembukaan
prodi vokasi sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang diterbitkan pada tahun 2020
dan/atau tahun 2021;
2. Penerimaan usul pendirian/perubahan PTS vokasi dan pembukaan prodi vokasi
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka mulai tanggal 18 Januari 2021 s.d. 31
Desember 2021 secara daring melalui silemkerma.kemdikbud.go.id/vokasi;
3. Usul pendirian/perubahan PTS vokasi dan pembukaan program studi vokasi dan profesi
pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat menggunakan Surat
Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang dikeluarkan pada
tahun 2020;
4. Mekanisme dan persyaratan usul pendirian PTS Vokasi serta pembukaan program studi
vokasi pada tahun 2021 tercantum dalam dokumen yang dapat diunduh pada menu
Panduan laman silemkerma.kemdikbud.go.id berupa:
a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 29/D.D3/HK/2020 tentang
Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasi Pada
Perguruan Tinggi Negeri;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 31/D.D3/HK/2020 tentang
Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasi Pada
Perguruan Tinggi Swasta;
c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 30/D.D3/HK/2020 tentang
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara
Pendidikan Vokasi;
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484, Tromol Pos 1303
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id
Nomor : 0251/D/OT/2021 25 Januari 2021
Perihal : Usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta
d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 47/D.D3/HK/2020 tentang
Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada
Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 48/D.D3/HK/2020 tentang
Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Diplom Tiga dan Sarjana
Terapan Bidang Kesehatan Pada Perguruan Tinggi;
f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 55/D/HK/2020 tentang
Persyaratan dan Prosedur Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana
Terapan;
g. Instrumen Pemenuhan syarat minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi
Pendidikan Vokasi;
5. Evaluasi atas usul sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
a. Evaluasi dilakukan berdasarkan tahapan berikut:
• Evaluasi aspek calon dosen dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi;
• Evaluasi aspek non dosen dilakukan oleh LL Dikti di wilayah pengusul berada ;
Kecuali untuk program Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana
Terapan serta program Diploma Dua Jalur Cepat Kerja Sama dengan SMK dan
IDUKA.
b. Hasil evaluasi akan diinformasikan melalui laman
silemkerma.kemdikbud.go.id/vokasi pada akun masing-masing pengusul;
c. Untuk evaluasi usul yang dinyatakan belum disetujui, jika masih berminat, pengusul
dapat mengunggah kembali usul yang telah diperbaiki tersebut paling banyak 3 (tiga)
kali dalam 1 (satu) tahun periode pengusulan yang sama (Persyaratan dan prosedur
lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
sebagai mana dimaksud dalam angka 3 di atas);
6. Program Diploma Dua Jalur Cepat Kerja Sama Dengan SMK dan IDUKA, serta Program
Profesi akan diterbitkan kemudian menunggu penyelesaian instrumen persyaratan
minimum akreditasi.
7. Ketentuan lain terkait pendirian/perubahan PTS vokasi dan pembukaan prodi vokasi
masih sesuai dengan surat Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 1640/D/PT/2020 tanggal
4 September 2020 perihal Pengumuman penerimaan usul pembukaan prodi vokasi dan
profesi serta pendirian PTS Vokasi Tahun 2020.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Direktur Jenderal,
Wikan Sakarinto
Tembusan:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan dan Prosedur
Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
2020
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi I
Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). UU Dikti mengamanatkan agar Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Pada akhir tahun 2019 Pemerintah melakukan pemisahan urusan pendidikan tinggi dari Kemenristekdikti. Melalui Perpres No. 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah menggabungkan kembali urusan pendidikan tinggi ke dalam Kemendikbud dan membentuk direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, sehingga terdapat dua direktorat jenderal baru pada Kemendikbud, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Perpres No. 82 Tahun 2019, maka diterbitkan Permendikbud No. 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Salah satu fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah merumuskan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 18 Perpres 82 Tahun 2019 dan Pasal 114 huruf g Permendikbud No. 45 Tahun 2019). Untuk melaksanakan fungsi tersebut, telah diterbitkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Sementara itu, Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/lX/ 2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi swasta (PTS) baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:
1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ lnstitut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi; 3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang science, technology, engineering,
dan mathematic (STEM); 4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2,
dan angka 3 dapat dikecualikan bagi: a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.
Seiring dengan Pengembangan program studi untuk mengikuti kebutuhan perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, Kemendikbud sejak tahun 2020 menetapkan prioritas pengembangan program studi vokasi pada bidang-bidang sebagai berikut:
1. Machinery and Construction; 2. Creative Economy 3. Hospitality; dan 4. Care Services.
Berdasarkan Permendikbud tersebut di atas dan memperhatikan Surat Edaran Menristekdikti, serta arah prioritas perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, maka diperlukan panduan bagi Badan Penyelenggara untuk memenuhi persyaratan dan prosedur pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi.
Dengan memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan usul sebagaimana
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi II
dimaksud di atas dapat diproses secara tepat waktu, sehingga pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi mampu berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.
Jakarta, Juni 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Wikan Sakarinto
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi III
Pengantar Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
Berdasarkan Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibentuk Ditjen Pendidikan Vokasi dan Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi yang yang salah satu fungsinya adalah melakukan perumusan pemberian izin pendirian perguruan tinggi swasta (PTS) penyelenggara pendidikan vokasi. Oleh karena itu, pemrosesan usul pendirian PTS penye
lenggara pendidikan vokasi dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.
Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, perlu disusun persyaratan dan prosedur sebagai acuan yang diharapkan mampu mempersingkat waktu pemrosesan usul tersebut.
Proses administrasi pendirian perguruan tinggi swasta penyelenggara pendidikan vokasi, serta pembukaan program studi vokasi pada perguruan tinggi dilakukan secara daring atau online, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.
Pemerintah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan beberapa kebijakan yang dimuat dalam peraturan untuk peningkatan pelayanan proses perizinan pembukaan program studi dan pendirian perguruan tinggi, antara lain Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan tersebut diimplementasikan dalam tahap pengusulan pembukaan program studi vokasi maupun usul pendirian perguruan tinggi swasta penyelenggara pendidikan vokasi.
Permendikbud No.7 Tahun 2020 antara lain mengatur bahwa pembukaan program studi dapat dilakukan melalui kerja sama atau tanpa melalui kerja sama. Buku ini berisi persyaratan dan prosedur pembukaan program studi vokasi tanpa kerja sama. Sedangkan usul pembukaan program studi vokasi melalui kerja sama diuraikan dalam buku lain.
Penerbitan buku ‘ Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi’ dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan pendirian perguruan tinggi swasta penyelenggara pendidikan vokasi tanpa melalui kerja sama.
Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.
Jakarta, Juni 2020
Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi
Benny Bandanadjaja
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi IV
Daftar Isi
halaman Sambutan I
Pengantar III
Daftar Isi IV
Bab I Pendahuluan 1
• Latar Belakang 1
• Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 1
• Pembukaan Program Studi Vokasi Bersamaan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 2
Bab II Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 3
1. Pengertian Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 3
2. Persyaratan dan Dokumen Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 4
3. Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 12
Lampiran 15
********
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 1
Bab I
Pendahuluan
1. Latar Belakang
Dalam rangka pelayanan proses perizinan pendirian perguruan tinggi swasta (PTS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan beberapa kebijakan yang dimuat dalam peraturan, antara lain:
a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
Kedua peraturan di atas berlaku bagi usul pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi.
2. Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Menurut Pasal 10 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, diatur bahwa pendirian PTS meliputi:
• pendirian PTS oleh badan penyelenggara; atau
• pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri.
Buku ini memuat persyaratan dan prosedur pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang dilakukan tanpa melalui kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, sedangkan persyaratan dan prosedur pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang dilakukan melalui kerja sama dimuat dalam buku lain.
Pada prinsipnya, pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi, termasuk pembukaan program studi vokasi di dalamnya, diusulkan oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba kepada Mendikbud, dengan mengajukan usul tertulis pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini.
Kelengkapan dan kebenaran data dan informasi yang dicantumkan dalam usul tertulis tersebut akan digunakan untuk menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang akan didirikan, dan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi program studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi dan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi vokasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).
Apabila Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memberikan rekomendasi bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi dan pembukaan program studi vokasi telah dipenuhi, maka Mendikbud menerbitkan izin pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi termasuk di dalamnya izin pembukaan program studi vokasi tersebut. BAN-PT dan/atau LAM akan meregistrasi peringkat akreditasi PTS penyelenggara pendidikan vokasi dan peringkat akreditasi program studi vokasi yang baru tersebut.
Prosedur pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi bersamaan dengan pembukaan program studi vokasi, dilakukan secara daring atau online melalui silemkerma.kemdikbud.go.id.
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 2
3. Pembukaan Program Studi Vokasi Bersamaan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Di dalam buku ini akan diuraikan pembukaan program studi vokasi bersamaan dengan pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi.
Berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 persyaratan dan peringkat akreditasi yang diperoleh pada saat pembukaan program studi vokasi sebagai berikut:
• Pasal 24 ayat (1): Pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
• Pasal 25 ayat (1): Program Studi yang telah memenuhi syarat minimum akreditasi mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.
Pembukaan program studi vokasi bersamaan dengan pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi diusulkan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (misalnya Ketua Pengurus Yayasan) kepada Mendikbud, dengan mengajukan usul tertulis pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang memuat pula usul tertulis pembukaan program studi vokasi sebagaimana akan diuraikan dalam Bab II di bawah ini.
Prosedur pembukaan program studi vokasi bersamaan dengan pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi dilakukan secara daring atau online melalui silemkerma.kemdikbud.go.id.
********
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 3
Bab II
Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
1. Pengertian Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Penyelenggara Pendidikan Vokasi merupakan pembentukan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi berbentuk Politeknik, Akademi, atau Akademi Komunitas oleh Badan Penyelenggara (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, atau badan hukum nirlaba lain).
Adapun Pendidikan Vokasi menurut Pasal 16 ayat (1) UU Dikti, merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (2) UU Dikti, Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
Struktur Program Pendidikan vokasi berdasarkan Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 UU Dikti, sebagai berikut:
a. Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang bertujuan menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Program Diploma terdiri atas:
• Program Diploma Satu;
• Program Diploma Dua;
• Program Diploma Tiga; dan
• Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
b. Program Magister Terapan merupakan pendidikan vokasi yang bertujuan mengembangkan Mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada profesinya;
c. Program Doktor Terapan merupakan pendidikan vokasi yang bertujuan mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli dan menghasilkan serta mengembangkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.
Dengan demikian, PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi adalah PTS yang menyelenggarakan 1(satu) atau lebih Program Pendidikan Vokasi sebagaimana dikemukakan di atas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
a. Politeknik, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
1. Program Diploma Satu; 2. Program Diploma Dua; 3. Program Diploma Tiga; 4. Program Diploma Empat atau Program Sarjana Terapan; 5. Program Magister Terapan; 6. Program Doktor Terapan; dan/atau 7. Program Profesi;
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 4
yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) program studi pada Program Diploma Tiga dan/atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
b. Akademi, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
1. Program Diploma Satu; 2. Program Diploma Dua; 3. Program Diploma Tiga; dan/atau 4. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Diploma Tiga;
c. Akademi Komunitas, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma satu dan/atau program diploma dua di daerah kabupaten/kota yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus, yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Diploma Satu atau Program Diploma Dua.
2. Persyaratan dan Dokumen Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Persyaratan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen
a. Badan Penyelenggara PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang akan didirikan telah memenuhi legalitas, sebagai berikut:
1. Memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
2. Memiliki surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan.
• Scan asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
• Scan asli surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan.
b. Persetujuan tertulis Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari organ Pengurus Badan Penyelenggara (misal Ketua Pengurus Yayasan atau yang sejenis).
• Scan asli Berita Acara dan daftar hadir rapat persetujuan pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari organ Pengurus Badan Penyelenggara (misal Ketua Pengurus Yayasan atau yang sejenis).
c. Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang berisi:
1. Rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah LLDIKTI tempat PTS penyelenggara pendidikan vokasi tersebut akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS
• Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 5
Persyaratan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen
penyelenggara pendidikan vokasi yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;
2. Tingkat kejenuhan berbagai Program Studi vokasi yang akan dibuka dibandingkan dengan jumlah program studi vokasi yang sama pada perguruan tinggi lain di wilayah LLDIKTI; dan
3. Tingkat keberlanjutan PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang akan didirikan, serta semua Program Studi vokasi yang akan dibuka untuk memenuhi syarat minimum suatu bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
d. Dosen untuk 1 (satu) program studi vokasi yang akan dibuka paling sedikit berjumlah:
• 5 (lima) orang dosen tetap pada Program Diploma atau Program Sarjana Terapan untuk Politeknik dan Akademi;
• 2 (dua) orang dosen tetap pada Akademi Komunitas;
dengan ketentuan:
1. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengusulan pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi;
2. Paling rendah berijazah magister, magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma dan Program Sarjana Terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka;
3. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
4. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
5. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut
• Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili bagi calon dosen tetap yang memiliki KTP dengan alamat tidak sama dengan alamat domisili PTS penyelenggara pendidikan vokasi;
• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh;
• Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kemdikbud;
• Scan asli Surat Pernyataan calon dosen tetap tentang Kesediaan bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;
• Scan asli Daftar riwayat hidup;
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 6
Persyaratan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen
Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Bukan pegawai tetap pada instansi lain;
7. Bukan Aparatur Sipil Negara; dan
8. Calon dosen tetap harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon dosen tetap untuk setiap usul pembukaan program studi vokasi, dengan Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan didirikan.
• Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap antara Badan Penyelenggara dengan calon dosen tetap.
2 (dua) Instruktur/Tutor atau Sebutan Lain Yang Sejenis yang akan ditugaskan pada program studi vokasi yang akan dibuka pada Politeknik dan Akademi, dengan ketentuan:
1. Berstatus sebagai karyawan di mitra kerja sama (dunia usaha/industri/instansi/ lembaga) yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS;
2. Memiliki surat persetujuan dari pemimpin mitra kerja sama (perusahaan/industri/ instansi/lembaga) yang bekerja sama dengan badan penyelenggara yang akan mendirikan PTS;
3. Memiliki surat penugasan dari badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS untuk menjadi Instruktur/Tutor atau sebutan lain yang sejenis pada program studi yang diusulkan;
4. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma Tiga; dan
a. pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di tempat kerja pada bidang pekerjaan yang relevan dengan program studi yang diusulkan; atau
b. sertifikat keahlian/kompetensi yang masih berlaku sesuai dengan program studi yang diusulkan;
• Scan asli KTP Instruktur/Tutor atau Sebutan Lain Yang Sejenis;
• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh;
• Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kemdikbud;
• Scan asli Surat Persetujuan dari pemimpin mitra kerja sama (perusahaan/industri/ instansi/lembaga) yang bekerja sama dengan badan penyelenggara yang akan mendirikan PTS
• Scan asli Daftar riwayat hidup;
3 (tiga) instruktur Tetap untuk 1 (satu) program studi vokasi yang akan dibuka pada akademi komunitas dengan ketentuan:
1. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada
• Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili bagi calon instruktur tetap yang memiliki KTP dengan alamat tidak sama
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 7
Persyaratan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen
saat pengusulan pendirian PTS penyeleng-gara pendidikan vokasi.
2. Paling rendah berijazah Diploma Tiga dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun pada kompetensi sebidang;
3. Sebagai tenaga profesional dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana; atau
4. Sebagai tenaga yang mendapat pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau
5. Tenaga profesional dengan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga;
6. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
7. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
8. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9. Bukan pegawai tetap pada instansi lain
10. Bukan Aparatur Sipil Negara; dan
11. Calon instruktur tetap harus menandata-ngani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon instruktur tetap untuk setiap usul pembukaan program studi vokasi, dengan Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan didirikan
dengan alamat domisili PTS penyelenggara pendidikan vokasi;
• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh. sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun pada kompetensi sebidang;
• Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon instruktur tetap lulusan luar negeri, dari Kemdikbud;
• Scan asli sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana; atau
• Scan asli surat keterangan pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau
• Scan asli surat keterangan pengakuan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga;
• Scan asli Surat Pernyataan calon instruktur tetap tentang Kesediaan bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;
• Scan asli Daftar riwayat hidup;
• Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Calon Instruktur Tetap antara Badan Penyelenggara dengan calon instruktur tetap.
e. Lahan untuk kampus PTS penyelengara pendidikan vokasi yang akan didirikan memiliki
• Scan asli Sertifikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 8
Persyaratan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen
luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) m2 untuk
Politeknik, Akademi atau Akademi Komunitas, dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;
Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS penyelengara pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipenuhi, Mendikbud dapat menentukan berdasarkan luas bangunan.
Dalam hal status lahan untuk kampus PTS penyelengara pendidikan vokasi belum atas nama Badan Penyelanggara, Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa lahan dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani, dan tidak dapat diperpanjang.
Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan; atau
• Scan asli akta perjanjian sewa-menyewa lahan yang dibuat oleh notaris dengan mencantumkan hak untuk membeli pertama kali.
f. Telah tersedia sarana dan prasarana untuk PTS penyelengara pendidikan vokasi yang akan didirikan terdiri atas:
1. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m2 per
mahasiswa;
2. Ruang dosen/instruktur tetap paling sedikit 4 (empat) m2
per orang;
3. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2
per orang;
4. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2
termasuk ruang baca yang harus
dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
5. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap program studi vokasi;
6. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi vokasi sesuai dengan bidang
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 9
Persyaratan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen
keilmuan pada program studi vokasi;
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
Dalam hal sarana dan prasarana untuk kampus PTS penyelengara pendidikan vokasi sebagaimana ditentukan di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara dapat menggunakan sarana dan prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa sarana dan prasasara dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangan dan tidak dapat diperpanjang.
• Scan asli Akta notaris tentang perjanjian sewa-menyewa sarana dan prasarana (gedung).
g. Memenuhi syarat minimum akreditasi program studi vokasi dan PTS penyelengara pendidikan vokasi yang dibuktikan melalui pengisian Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Vokasi.
• Semua Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Vokasi yang telah diisi beserta lampirannya untuk setiap usul program studi vokasi.
h. Memiliki perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia industri tentang:
1. Pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri;
2. Pemanfaatan laboratorium yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri, tempat magang;
3. Pengembangan kurikulum;
• Scan asli perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia industri.
i. Kurikulum program studi vokasi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
1. Profil lulusan; 2. Keunikan program studi; 3. Capaian pembelajaran lulusan; 4. Struktur kurikulum; dan 5. RPS dari 5 (lima) mata kuliah penciri
program studi;
• Scan asli dokumen kurikulum yang berisi:
1. Profil lulusan; 2. Keunggulan program studi; 3. Capaian pembelajaran lulusan; 4. Struktur kurikulum; 5. Substansi Praktikum/Praktik/Praktik
Studio/Praktik Bengkel/PKL/ Magang; dan 6. RPS dari 10 (sepuluh) mata kuliah penciri
program studi; yang dilampirkan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Vokasi yang telah diisi
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 10
Persyaratan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen
sebagaimana dimaksud pada huruf g.
j. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani 1 (satu) program studi vokasi pada Program Diploma atau Program Sarjana Terapan, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan ketentuan:
1. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pendirian PTS penyelengara pendidikan vokasi;
2. Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan
3. Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh koma lima) jam per minggu.
• Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili bagi calon tenaga kependidikan yang memiliki KTP dengan alamat tidak sama dengan alamat domisili PTS penyelenggara pendidikan vokasi .yang akan didirikan.
• Scan asli ijazah semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh calon tenaga kependidikan; dan
• Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
yang dilampirkan pada Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Vokasi sebagaimana dimaksud pada huruf g.
k. Studi kelayakan pendirian PTS penyelenggara Pendidikan Vokasi.
• Dokumen Studi kelayakan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan didirikan.
l. Organisasi dan tata kerja PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:
1. Unsur penyusun kebijakan; 2. Unsur pelaksana akademik; 3. Unsur pengawas dan penjaminan mutu; 4. Unsur penunjang akademik atau sumber
belajar; dan 5. Unsur pelaksana administrasi atau tata
usaha.
• Dokumen Rancangan Organisasi dan Tata Kerja PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan didirikan.
m. Rancangan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang akan didirikan, serta informasi keberadaan dokumen SPMI lainnya.
• Rancangan Dokumen Kebijakan SPMI PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan didirikan.
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 11
Persyaratan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen
n. Laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS penyelenggara pendidikan vokasi, dengan ketentuan:
1. Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
2. Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
• Scan asli laporan keuangan badan penyelenggara PTS penyelenggara pendidikan vokasi sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 32/2019; atau
• Scan asli laporan keuangan badan penyelenggara PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang telah diaudit.
o. Menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh ketua dan semua anggota organ Badan Penyelenggara.
Scan asli surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari badan penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota organ badan Penyelenggara
Catatan
1) Persyaratan huruf a sampai dengan huruf h merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum disetujui;
2) Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi untuk setiap usul program studi vokasi baru, dibuat dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara;
3) Usul pembukaan program studi vokasi dalam pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi sesuai prioritas pengembangan program studi vokasi pada bidang-bidang sebagai berikut:
• Machinery and Construction (antara lain: Teknik Mesin, Teknik Pengelasan, Teknik Otomasi Industri, Teknik Mekatronika, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Teknik Otomotif Alat Berat, Teknik Geomatika, Desain Permodelan dan Informasi Bangunan);
• Creative Economy (antara lain: Rekayasa Perangkat Lunak, Animasi, Desain Komunikasi Visual, Multimedia, Tata Busana);
• Hospitality (antara lain: Perhotelan, Tataboga, Agribisnis Pengolahan Pertanian, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Bisnis Daring dan Pemasaran, Retail, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran); dan
• Care Services (antara lain: Perawatan Balita, Asisten Rumah Tangga, Perawat Lansia).
4) Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id
5) Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan, termasuk studi kelayakan, rancangan organisasi dan tata kerja, dan rancangan SPMI PTS penyelenggara pendidikan Akademik.
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 12
3. Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Secara garis besar, pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi diusulkan oleh Badan Penyelenggara kepada Mendikbud. Usul pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam angka 2 Bab ini.
a. Prosedur Umum Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Tahap Kesatu
Memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:
1. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); dan
2. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misal Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan.
Tahap Kedua
LLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1 dan angka 2 tentang legalitas badan penyelenggara PTS penyelenggara pendidikan vokasi. Dalam hal legalitas badan penyelenggara tersebut belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait.
LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi jika hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1 dan angka 2 tentang legalitas badan penyelenggara PTS penyelenggara pendidikan vokasi, dan perbaikan dokumen (jika melakukan perbaikan dokumen), sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi.
Tahap Ketiga
Dalam hal LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:
1. Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
3. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara PTS penyelenggara pendidikan vokasi dapat melanjutkan proses ke Tahap Keempat.
Tahap Keempat
Badan Penyelenggara mengunggah semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 di atas, kecuali Studi Kelayakan, Rancangan organisasi dan Tata kelola, dan Rancangan SPMI, melalui akun yang telah diperoleh pada silemkerma.kemdikbud.go.id.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan desk evaluation atas semua dokumen yang diunggah.
Apabila berdasarkan hasil desk evaluation semua persyaratan telah dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan site evaluation (evaluasi lapangan).
a. Dalam hal pemeriksaan pada site evaluation menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 13
dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, maka Mendikbud dapat menerbitkan izin prinsip dengan masa berlaku yang ditetapkan berdasarkan hasil site evaluation.
Setelah memperoleh Izin prinsip, Badan Penyelenggara:
• Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil site evaluation;
• Berhak untuk merekrut dosen selain yang minimal 5 (lima) orang yang disyaratkan untuk setiap program studi;
• Berhak melakukan transaksi kepemilikan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana calon kampus;
• Badan Penyelenggara dilarang menerima mahasiswa sampai izin pendirian PTS Penyelenggara pendidikan vokasi diterbitkan.
b. Dalam hal pemeriksaan pada site evaluation menunjukkan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, maka Mendikbud dapat langsung menerbitkan izin pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi.
Untuk memperoleh izin prinsip atau izin pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka Badan Penyelenggara harus mengikuti prosedur khusus di bawah ini:
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 14
b. Prosedur Khusus Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Setelah penerbitan Surat Keputusan, Mendikbud berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan surat
keputusan tersebut secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 15
Lampiran
Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain Sekolahan Notobotosongo Tibolimo
Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia Telepon: 020 – 302020 Fax: 020 – 393098 – Email: [email protected]
Nomor : 73/YSN/08/2020 Hal : Usul ............................. Lampiran : Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi Kepada yang terhormat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Gedung A Lantai 2 Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman Jakarta
Dengan hormat, Melalui surat ini perkenankan kami, Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain ............................ mengusulkan pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi (Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas*) ........................................... (diisi sesusai jenis usul pendirian), dengan pembukaan program studi vokasi sebagai berikut: 1. Program Studi ................................................................................................................. 2. Program Studi ................................................................................................................. 3. Program Studi ................................................................................................................. 4. dst. Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi (Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas *) sebagai berikut: 1. ......................................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................................... 3. dst Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.
Blumbangjero, .... Januari 2020.
Ketua (organ Badan Penyelenggara),
Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty
*pilih salah satu
Lampiran a: Surat Permohonan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 16
Lampiran b: Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 17
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 18
Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan
Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan
Yayasan
Contoh Keputusan Menkumham Tentang
Pengesahan Yayasan (online) 1
Contoh Keputusan Menkumham Tentang
Pengesahan Yayasan (online) 2
Lampiran c : Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 19
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 20
Lampiran d : Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 21
Lampiran e: Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya
No MASALAH BADAN PENYELENGGARA PTS PENYELESAIAN
1. Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul
Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Dikti.
2. Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.
3. Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS terbit
Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4. SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut
5. Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/ Perubahan PTS
Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 22
Lampiran f : Contoh Sertifikat status lahan calon kampus PTS an. Badan Penyelenggara
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 23
Yayasan …………………………………..
Sk Menkumham No. ………………….
Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen/Instruktur* Tetap Yayasan…………………….
Pada hari …………… tanggal ……………. Tahun………………. Bertempat di ………………………………,para
pihak yang bertandatangan di bawah ini:
• …………………………..(nama) ketua pengurus yayasan………………………………………,
alamat………………….,
Selanjutnya disebut pihak pertama;
• ………………………….. (nama calon dosen/instruktur tetap),alamat …………………………………(sesuai
kartu tanda penduduk),selanjutnya disebut pihak kedua;
Telah sepakat untuk membuat perjanjian kesediaan pengangkatan dosen/instruktur tetap yayasan ………………
Dengan kententuan sebagai berikut:
Pasal 1
Pihak pertama bersedia untuk mengangkat pihak kedua sebagai dosen/instruktur tetap yayasan ……………..
dengan jam 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu dengan gaji serta tunjangan sesuai peraturan
yayasan……………,apabila izin pendirian perguruan swasta/pembukaan progam studi (pilih salah satu keduanya
) yang sedang diusulkan ke Kemdikbud dikabulkan.
Pasal 2
Pihak kedua bersedia untuk diangkat pihak pertama sebagai dosen tetap yayasan ……………dengan jam kerja
37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan sesuai peraturan yayasan……….
Apabila izin pendirian perguruan tinggi swasta/pembukaan progam studi (pilih salah satu atau keduanya) yang
sedang diusulkan ke kementrian Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi dikabulkan.
Pasal 3
Dalam hal izin pendirian perguruan tinggi swasta/pembukaan progam studi (pilih salah satu atau keduanya)
sebagaimana dimaksud pada pasal 2 telah diterbitkan oleh Kemdikbud, pihak kedua bersedia untuk bertempat
tinggal di kabupaten atau kota domisli kampus utama perguruan tinggi swasta tersebut.
Pasal 4
Pihak kedua menyutujui bahwa perjanjian ini digunakan oleh pihak pertama untuk melengkapi persyaratan
permohonan izin pendirian perguruan tinggi swasta/pembukaan progam studi (pilih salah satu atau keduanya) ke
Kemdikbud.
Pasal 5
Penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk diselesaikan
secara musyawarah untuk mufakat.
Pihak pertama , pihak kedua,
…………………………………. …………………………………
Lampiran g: Contoh Perjanjian Badan Penyelenggara dengan Calon Dosen/Instruktur Tetap
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 24
Laporan Keuangan Badan Penyelenggara
1. Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 3 tahun terakhir (2013, 2014, 2015) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan sebelum atau pada tahun 2013, 2 tahun terakhir (2014, 2015) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2014, dan 1 tahun terakhir bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2015.
2. Seluruh Badan Penyelenggara diminta sudah dapat menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2016 pada saat presentasi dan visitasi
3. Laporan Keuangan disusun sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 32/2019.
4. Berdasarkan ISAK 32/2019, maka laporan keuangan yang harus disampaikan terdiri dari:
a. Laporan Posisi Keuangan
b. Laporan Aktivitas
c. Laporan Arus Kas
d. Catatan Atas Laporan Keuangan
5. Badan penyelenggara yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam I (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
Lampiran h : Laporan Keuangan Badan Penyelenggara
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 25
Bukti Kepemilikan Dana
1. Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan fotocopy bukti kepemilikan dana dalam jumlah yang menyukupi kekurangan dana untuk operasional dan investasi penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan komitmen Subsidi Badan Penyelenggara pada Proyeksi Arus Kas.
Bukti kepemilikan dana dapat berupa fotocopy rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan
surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara. Bukti kepemilikan dana bukan berupa
surat keterangan bank atas rekening yang dimiliki, surat jaminan bank, atau garansi bank.
2. Jika dalam Badan Penyelenggaraan pendirian perguruan tinggi ini Badan Penyelenggara memperoleh hibah, maka Badan Penyelenggara diminta untuk menyampaikan fotocopy Akta Hibah atas dana tersebut, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana.
Lampiran i : Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 26
Lampiran j: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH ….
Jalan……………….. No…. Kota……………………. Telepon………………………………………………..
Laman: ……………………………….. Email: …………………………
Nomor : Lampiran : Perihal : Rekomendasi Pendirian/Perubahan PTS/Pembukaan Program Studi pada
Perguruan Tinggi …-…………………-2019 Yth. Direktur Jenderal kelembagaan IPTEK dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jl. Pintu I Senayan Jakarta Memenuhi Permintaan Ketua Yayasan/Rektor/Ketua/Direktur1 Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas …………………………., maka berdasarkan Permenristekdikti No …. Tahun …..Tentang ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………., serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:
• rekam jejak Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS);
• tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;
• tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
• legalitas Badan Penyelenggara; dengan ini kami memberikan/tidak memberikan2 rekomendasi pendirian/perubahan PTS/penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi3, dengan Program Studi baru sebagai berikut:
1. Program Studi ………………. 2. Program Studi ………………. dst,
sebagaimana diajukan Rektor/Ketua/Direktur4Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/AK ……………………………………… yang telah didirikan berdasarkan SK Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti No ………………. Tanggal ……………………………………………………... Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih. Kepala, …………………………………………………….. NIP. Tembusan: Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/AK ……………………… …………………………………………………. 1 Pilih yang sesuai 2 Id 3 Id 4 Id
Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 26
Persyaratan dan Prosedur
Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
2020
I Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi
pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang
No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Selanjutnya
berdasarkan amanat UU Dikti telah ditetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian,
Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan Izin Perguru-an Tinggi Swasta (PTS).
Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, maka perubahan
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) penyelenggara pendidikan vokasi harus memenuhi syarat
Pendirian PTS. Dengan demikian, keenam macam perubahan PTS penyelenggara
pendidikan vokasi, yaitu perubahan nama PTS, perubahan lokasi PTS, perubahan bentuk
PTS, pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara
baru, penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru, dan/atau
penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain, harus memenuhi syarat
Pendirian PTS, kecuali perubahan nama PTS.
Apabila kelima macam perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi diharuskan
memenuhi syarat pendirian PTS, maka ketentuan pembatasan tentang pendirian
perguruan tinggi baru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Menristekdikti Nomor:
2/M/SE/lX/ 2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program
Studi, berlaku bagi perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi.
Surat Edaran di atas menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:
1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ lnstitut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi;
3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang science, technology, engineering, dan mathematic (STEM);
4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi: a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.
Seiring dengan pengembangan program studi untuk mengikuti kebutuhan perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, Kemendikbud sejak tahun 2020 menetapkan prioritas pengembangan program studi vokasi pada bidang-bidang sebagai
II Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
berikut:
1. Machinery and Construction; 2. Creative Economy 3. Hospitality; dan 4. Care Services.
Berdasarkan Permendikbud, Surat Edaran Menristekdikti, dan kebijakan pengembangan
program studi vokasi tersebut di atas, maka Badan Penyelenggara yang bermaksud
mengubah PTS penyelenggara pendidikan vokasi, perlu dipandu dalam memenuhi
persyaratan dan prosedur perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi.
Dengan memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan
usul perubahan PTS penyelenggara vokasi dapat diproses secara tepat waktu, sehingga
PTS yang akan diubah maupun program studi yang akan dibuka dalam rangka perubahan
tersebut, mampu berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi
untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.
Jakarta, Agustus 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Wikan Sakarinto
III Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Pengantar
Plt. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
Sepanjang tahun 2019 telah diproses berbagai usul perubahan PTS
penyelenggara pendidikan vokasi. Pengalaman menunjukkan bahwa
persyaratan dan prosedur secara daring yang diterapkan telah mampu
meningkatkan efisiensi pemrosesan usul tersebut. Untuk memfasilitasi
pemrosesan usul yang diajukan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
Proses administrasi perubahan PTS penyelenggara pendidikan akademik yang telah
dilakukan secara daring atau online sejak Januari 2015 masih tetap dilanjutkan, sehingga
selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.
Buku ‘ Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara
Pendidikan Vokasi’ berisi Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta
Penyelenggara Pendidikan Vokasi, serta persyaratan dan prosedur pembukaan program
studi vokasi yang dibutuhkan dalam perubahan tersebut.
Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan buku ini, saya
menyampaikan penghargaan dan terima kasih.
Jakarta, Agustus 2020
Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
Benny Bandanadjaja
IV Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
DAFTAR ISI
Sambutan ....................................................................................................................... i
Pengantar ....................................................................................................................... iii
Daftar Isi ......................................................................................................................... iv
Bab I Pendahuluan
1. Latar Belakang .......................................................................................... 1
2. Perubahan Perguruan Tinggi Swasta ....................................................... 2
3. Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi 2
Bab II Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
1. Pengertian Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara
Pendidikan Vokasi ................................................................................... 4
2. Persyaratan dan Dokumen Perubahan Perguruan Tinggi Swasta
Penyelenggara Pendidikan Vokasi ........................................................... 19
3. Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara
Pendidikan Vokasi .................................................................................... 34
4. Insentif Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara
Pendidikan Vokasi melalui Penggabungan atau Penyatuan PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi ........................................................... 43
Lampiran ........................................................................................................................ 45
1 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Bab I
Pendahuluan
1. Latar Belakang
Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perubahan PTS penyelenggara
pendidikan vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan
pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain:
a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran
Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan
Tinggi Swasta.
Perlu dikemukakan bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi (UU Dikti), bentuk perguruan tinggi dengan jenis pendidikan dan program
pendidikannya dapat digambarkan sebagai berikut:
Program studi vokasi selain dibuka pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi
(Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas) melainkan juga dapat dibuka pada PTS
penyelenggara pendidikan akademik (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi).
Dari gambar di atas dapat dikemukakan secara khusus mengenai perubahan bentuk
PTS sebagai berikut:
a. Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi sebagai perguruan tinggi penyelenggara
pendidikan akademik dapat berubah bentuk menjadi Politeknik, Akademi, Akademi
Komunitas sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi;
2 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
b. Politeknik dan Akademi sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi
dapat berubah bentuk menjadi Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi sebagai
perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik. Sedangkan Akademi
Komunitas tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan bentuk;
c. Di lingkungan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi sendiri dapat
dilakukan perubahan bentuk dari Akademi menjadi Politeknik, atau sebaliknya dari
Politeknik menjadi Akademi.
Berhubung menurut Pasal 18 ayat (1) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 diatur
bahwa perubahan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus memenuhi syarat Pendirian
PTS, maka perubahan dari bentuk perguruan tinggi apapun, misalnya dari Universitas
menjadi Politeknik, harus memenuhi syarat pendirian Politeknik sebagai PTS
penyelenggara pendidikan vokasi. Dengan demikian, secara umum dapat dikemukakan
bahwa persyaratan dan prosedur perubahan PTS harus diproses berdasarkan hasil
akhir perubahan PTS tersebut atau disebut destinasi perubahan PTS tersebut.
Oleh karena itu, perubahan PTS penyelenggara pendidikan akademik (Universitas,
Institut, Sekolah Tinggi) yang akan berubah menjadi PTS penyelenggara pendidikan
vokasi (Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas), dan PTS penyelenggara pendidikan
vokasi (Politeknik atau Akademi) yang akan berubah menjadi PTS penyelenggara
pendidikan vokasi lainnya (Akademi atau Politeknik, harus diproses melalui Ditjen
Diksi.
2. Perubahan Perguruan Tinggi Swasta
Menurut Pasal 17 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan,
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin
Perguruan Tinggi Swasta, perubahan PTS dapat terdiri atas:
a. perubahan nama PTS;
b. perubahan lokasi PTS;
c. perubahan bentuk PTS;
d. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan
Penyelenggara baru;
e. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau
f. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.
3. Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Berdasarkan ketentuan tentang perubahan PTS sebagaimana diatur dalam Pasal 17
Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran
Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
Swasta, maka Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dapat berupa 6
(enam) macam, yaitu:
3 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
a. Perubahan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
b. Perubahan lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
c. Perubahan bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Akademik menjadi
Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang lain;
d. Pengalihan pengelolaan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari Badan
Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
e. Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau
Akademik menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Vokasi; dan/atau
f. Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Akademik
ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain.
Rincian tentang pengertian, persyaratan, dan prosedur 6 (enam) macam perubahan
PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi beserta dokumen yang harus diunggah akan
diuraikan dalam Bab II.
********
4 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Bab II
Perubahan Perguruan Tinggi Swasta
Penyelenggara Pendidikan Vokasi
1. Pengertian Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
a. Pengertian Pendidikan Vokasi
Menurut Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), pendidikan vokasi merupakan
(1) Pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk
pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
(2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan
oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor
terapan.
Adapun pengertian Program Diploma, Program Sarjana Terapan, Program Magister
Terapan, dan Program Doktor Terapan, masing-masing ditetapkan dalam UU Dikti
sebagai berikut:
• Program Diploma (Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Dikti):
(1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi
lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan
keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau
Teknologi;
(2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan
Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja
sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program:
a. diploma satu;
b. diploma dua;
c. diploma tiga; dan
d. diploma empat atau sarjana terapan.
• Program Magister Terapan (Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti):
(1) Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang
diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk
mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan
dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
5 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
(2) Program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengembangkan Mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi
dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada profesinya.
• Program Doktor Terapan (Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti):
(1) Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program
magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan,
dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta
pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan
penelitian ilmiah.
(2) Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih
bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli
dan menghasilkan serta mengembangkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dalam
memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.
b. Pengertian Bentuk Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Bentuk Perguruan Tinggi, dalam hal ini Bentuk PTS, yang dapat menyelenggarakan
1 (satu) atau lebih Program Pendidikan yang termasuk jenis pendidikan vokasi,
menurut Pasal 59 UU Dikti dan Pasal 3 ayat (3) Permendikbud No. 7 Tahun 2020
sebafai berikut:
1) Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai
rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat,
universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, yang dapat membuka:
a) Program Diploma Tiga;
b) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
c) Program Magister Terapan; dan/atau
d) Program Doktor Terapan;
2) Institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah
rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi
syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, yang dapat
membuka:
a) Program Diploma Tiga;
b) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
c) Program Magister Terapan; dan/atau
d) Program Doktor Terapan;
6 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
3) Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun
Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat,
sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, yang dapat
membuka:
1) Program Diploma Tiga;
2) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
3) Program Magister Terapan; dan/atau
4) Program Doktor Terapan;
4) Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika
memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, yang
dapat membuka:
1) Program Diploma Satu;
2) Program Diploma Dua;
3) Program Diploma Tiga;
4) Program Diploma Empat atau Program Sarjana Terapan;
5) Program Magister Terapan; dan/atau
6) Program Doktor Terapan;
yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) program studi pada program diploma tiga
dan/atau program diploma empat atau sarjana terapan.
5) Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi
tertentu, yang dapat membuka:
1) Program Diploma Satu;
2) Program Diploma Dua;
3) Program Diploma Tiga; dan/Atau
4) Program Diploma Empat Atau Sarjana Terapan,
yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program diploma
tiga.
6) Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau
beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis
keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus, yang dapat
membuka:
1) program diploma satu; dan/atau
2) program diploma dua;
7 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
di daerah kabupaten/kota yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi
kebutuhan khusus.
c. Pengertian Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi adalah perubahan pada Politeknik,
Akademi, dan Akademi Komunitas, yang terdiri atas 6 (enam) macam perubahan
sebagaimana dikemukakan pada Bab I angka 3 di atas.
Dalam hal perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi memerlukan
penambahan program studi vokasi, maka yang diprioritaskan adalah penambahan
program studi vokasi pada bidang sebagai berikut:
a. Machinery and Construction (antara lain: Teknik Mesin, Teknik Pengelasan, Teknik Otomasi Industri, Teknik Mekatronika, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Teknik Otomotif Alat Berat, Teknik Geomatika, Desain Permodelan dan Informasi Bangunan);
b. Creative Economy (antara lain: Rekayasa Perangkat Lunak, Animasi, Desain Komunikasi Visual, Multimedia, Tata Busana);
c. Hospitality (antara lain: Perhotelan, Tataboga, Agribisnis Pengolahan Pertanian, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Bisnis Daring dan Pemasaran, Retail, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran); dan
d. Care Services (antara lain: Perawatan Balita, Asisten Rumah Tangga, Perawat Lansia).
Keenam macam perubahan pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas
yang dimaksud di atas masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Perubahan Nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Nama PTS adalah kata atau frasa yang terletak setelah nama bentuk PTS.
Adapun nama bentuk PTS bukan bagian dari nama PTS yang bersangkutan,
misalnya Politeknik Sangkuriang dapat diurai sebagai berikut:
• Politeknik (nama bentuk PTS);
• Sangkuriang (kata atau frasa yang merupakan nama PTS).
Contoh:
Pada saat ini terdapat nama bentuk PTS dijadikan nama PTS ketika PTS tersebut
berubah bentuk, misalnya semula Sekolah Tinggi Manajemen Unggul (STIMUN),
kemudian bentuknya diubah menjadi Politeknik tetapi singkatan STIMUN
hendak dipertahankan dan dijadikan nama PTS, sehingga nama lengkap PTS
tersebut menjadi Politeknik STIMUN. Perubahan nama PTS seperti di atas yang
sudah pernah diizinkan tidak diwajibkan untuk diubah, namun terhitung mulai
8 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
awal tahun 2017, perubahan nama PTS dengan modus seperti di atas tidak
diizinkan lagi.
Berdasarkan Pasal 36 Ayat 3 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,
Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta Peraturan Presiden Nomor 63
Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, nama perguruan tinggi
(termasuk PTS) wajib menggunakan bahasa Indonesia.
Perubahan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi adalah perubahan kata
atau frasa yang merupakan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi, bukan
perubahan nama bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Dengan
demikian, jika nama bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan kata atau
frasa yang merupakan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi berubah,
maka perubahan tersebut termasuk dalam Perubahan Bentuk PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
Izin perubahan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dimuat dalam surat
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengenai izin
perubahan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dengan kata atau frasa
yang merupakan nama lama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi menjadi
nama baru PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi, tanpa perubahan nama
bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
Perubahan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dapat diizinkan antara
lain dengan alasan:
1) Kata atau frasa yang merupakan nama lama PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi dipandang tidak atau kurang sesuai dengan visi PTS tersebut, baik
karena perubahan atau tanpa perubahan visi PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi;
2) Dilakukan alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari Badan
Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggara yang baru, dan Badan
Penyelenggara baru menginginkan perubahan nama PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi. Jika terjadi permohonan seperti ini, proses perubahan
nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi harus sekaligus dimohonkan
bersama dengan permohonan alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi.
Secara hukum, perubahan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi akan
berakibat antara lain:
1) Izin pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang diterbitkan
Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau
9 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Kemristekdikti) harus diubah dari izin dengan nama lama PTS menjadi nama
baru PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
2) Keputusan tentang peringkat akreditasi dari PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi dan semua program studinya dengan nama lama PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi harus dimohonkan perubahannya kepada BAN-PT dan/atau
LAM terkait, setelah terbit Keputusan Mendikbud tentang Perubahan Nama
PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
3) Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus
diubah dari data dan informasi tentang PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
dengan nama lama menjadi data dan informasi PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi dengan nama baru.
Sebelum Mendikbud menerbitkan keputusan mengenai izin perubahan nama,
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan mengevaluasi permohonan izin
perubahan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Setelah semua
persyaratan dan prosedur dipenuhi, Mendikbud dapat menerbitkan keputusan
mengenai perubahan nama lama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dengan
nama baru PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
b. Perubahan Lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi adalah domisili PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi di kabupaten atau kota sebagaimana
dicantumkan dalam keputusan Menteri mengenai pendirian PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi tersebut. Dengan demikian, perubahan lokasi PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi adalah tindakan Badan Penyelenggara
memindahkan lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari lokasi lama ke
lokasi baru, yang ditandai dengan hal sebagai berikut:
1) Pemindahan dilakukan ke luar kabupaten atau kota sebagaimana
dicantumkan dalam keputusan Mendikbud tentang pendirian PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
2) Kampus utama sebagai pusat pengelolaan Tridharma PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi tersebut dipindahkan ke lokasi baru; dan
3) Semua program studi pada kampus utama PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi tersebut dipindahkan penyelenggaraannya ke lokasi baru.
Izin Pindah Lokasi dimuat dalam keputusan Mendikbud tentang perubahan surat
keputusan izin pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dengan lokasi
10 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
lama menjadi surat keputusan izin pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi dengan lokasi baru PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
Contoh pindah lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi, Politeknik
Sangkuriang dengan lokasi di Bandung yang dikelola oleh Yayasan Tangkuban
Perahu, menjadi Politeknik Sangkuriang yang berlokasi di Jakarta, dan tetap
dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu.
Terdapat berbagai alasan pindah lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi,
antara lain:
1) Lahan dimana lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi berada telah
berakhir atau diakhiri masa sewa menyewanya, sehingga Badan
Penyelenggara harus telah memiliki sendiri hak atas tanah untuk lokasi PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi tersebut;
2) Pertumbuhan jumlah mahasiswa sehingga lokasi PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi semula sudah tidak memenuhi syarat menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan;
3) Keputusan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk mengubah peruntukan
lahan yang digunakan untuk kampus PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
4) Peraturan perundang-undangan menetapkan pemekaran wilayah yang
berdampak pada perubahan domisili PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
5) Usaha untuk mendekatkan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi pada calon
mahasiswa; dan/atau
6) Upaya memperluas sarana PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
Perlu ditegaskan bahwa pindah lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi,
merupakan perpindahan lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan tidak
disertai dengan perubahan bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
(Politeknik atau Akademi), perubahan status PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi (dari PTS menjadi PTN), dan pembukaan program studi vokasi.
Secara hukum, pemindahan lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi akan
berakibat antara lain:
1) Izin pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang diterbitkan
Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau
Kemristekdikti) harus diubah dari izin di lokasi lama menjadi di lokasi baru dari
PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi; dan
2) Status kepemilikan hak atas lahan yang digunakan sebagai kampus PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi di lokasi lama diubah dengan status
kepemilikan hak atas lahan di lokasi yang baru atas nama Badan
11 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Penyelenggara yang sama. Misalnya sertifikat hak atas lahan di lokasi yang
lama (di Cimahi) adalah atas nama Yayasan Cimahi Raya, harus diganti dengan
sertifikat hak atas lahan di lokasi baru atas nama Yayasan Cimahi Raya di
Bandung Barat sebagai lokasi baru PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
3) Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
harus diubah dari data dan informasi tentang PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi di lokasi yang lama menjadi data dan informasi tentang PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang sama di lokasi baru.
Sebelum Mendikbud menerbitkan keputusan mengenai perubahan izin yang
berisi pemindahan lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi, Direktorat
Jenderal Pendidikan Vokasi akan mengevaluasi permohonan izin pemindahan
lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi tersebut.
Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Mendikbud dapat
menerbitkan keputusan tentang perubahan izin pemindahan lokasi PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi ke lokasi yang baru.
c. Perubahan Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik
Menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru
Sebagaimana dikemukakan di atas, bentuk Perguruan Tinggi, dalam hal ini
Bentuk PTS, yang dapat menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi,
menurut Pasal 59 UU Dikti:
1) Universitas;
2) Institut;
3) Sekolah Tinggi;
4) Politeknik;
5) Akademi;
6) Akademi Komunitas.
Dengan demikian, terdapat 2 (dua) kelompok perubahan Bentuk PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik, sebagai berikut:
1) Perubahan dari suatu Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
dan/atau Akademik menjadi suatu Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi, yaitu dari bentuk Universitas/Institut/Sekolah Tinggi menjadi
Politeknik/Akademi/ Akademi Komunitas;
2) Perubahan Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi menjadi
Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain, yaitu dari Akademi
menjadi Politeknik atau sebaliknya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas,
Akademi Komunitas tidak diperbolehkan berubah bentuk.
12 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Proses perubahan pada angka 1 dan 2 di atas diajukan kepada Dirjen Pendidikan
Vokasi melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
Sedangkan Perubahan Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
menjadi Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik diajukan kepada
Dirjen Pendidikan Tinggi, yaitu dari Akademi/Politeknik berubah menjadi Sekolah
Tinggi/Institut/Universitas.
Izin Perubahan bentuk PTS pada angka 1 dan angka 2 dimuat dalam keputusan
Mendikbud tentang perubahan surat keputusan izin pendirian PTS dalam
bentuknya yang lama menjadi PTS penyelenggara pendidikan vokasi dalam
bentuknya yang baru.
Terdapat berbagai alasan perubahan Bentuk PTS pada angka 1 dan angka 2,
antara lain:
1) Bentuk lama dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi tidak atau kurang
sesuai dengan visi dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi tersebut;
2) Bentuk lama dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik
tidak atau kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga diubah
bentuknya menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
3) Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dialihkelolakan dari Badan
Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggara yang baru. Selanjutnya
Badan Penyelenggara baru yang menerima alih kelola menginginkan
perubahan Bentuk menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain. Jika
terjadi permohonan seperti ini, maka proses perubahan Bentuk menjadi PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang bersamaan dengan alih kelola
harus dilakukan secara bertahap, yaitu alih kelola PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi diselesaikan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan
Perubahan Bentuk menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain;
4) Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang ditetapkan dalam izin
pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi
dari program studi untuk Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
tersebut, sehingga harus berubah bentuk menjadi PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi lain sesuai dengan komposisi jumlah dan bidang ilmu &
teknologi dari program studi berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
5) Keputusan pencabutan peringkat akreditasi 1 (satu) atau lebih program studi
vokasi oleh BAN-PT atau LAM, yang mengakibatkan komposisi jumlah dan
bidang ilmu & teknologi dari program studi yang ada, tidak memenuhi lagi
komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi untuk Bentuk PTS
13 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagaimana dicantumkan dalam izin
pendiriannya.
Secara hukum, perubahan Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
dan/atau Akademik menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi akan
berakibat antara lain:
1) Izin pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik
yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud,
atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin dengan Bentuk dari PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik tertentu menjadi
Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru;
2) Keputusan tentang peringkat akreditasi Bentuk dari PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik yang lama harus dimohonkan
penyesuaiannya kepada BAN-PT sesuai Bentuk dari PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi yang baru;
3) Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
harus diubah dari data dan informasi tentang PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi dan/atau Akademik dengan bentuk lama menjadi data dan informasi
tentang Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru.
Sebelum Mendikbud menerbitkan keputusan tentang perubahan izin yang berisi
perubahan Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau
Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan mengevaluasi
permohonan izin perubahan bentuk tersebut. Setelah semua persyaratan dan
prosedur dipenuhi, Mendikbud akan menerbitkan keputusan tentang perubahan
Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik yang
lama menjadi Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru.
d. Pengalihan Pengelolaan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari Badan
Penyelenggara Lama ke Badan Penyelenggara Baru;
Pengalihan pengelolaan yang selanjutnya disebut alih kelola PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi adalah:
1) Alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari suatu Badan
Penyelenggara ke Badan Penyelenggara lain; atau
2) Alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dapat dilakukan melalui
penggantian semua atau sebagian anggota organ dari suatu Badan
Penyelenggara. Apabila cara ini yang digunakan, hal ini harus diproses sebagai
alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi seperti pada angka 1 di atas.
14 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Adapun Badan Penyelenggara menurut Pasal 60 ayat (3) UU Dikti dapat
berbentuk:
a) Yayasan;
b) Perkumpulan; dan
c) Bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baik yayasan, perkumpulan, maupun bentuk lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai pengelola PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi, sehingga dapat berpengaruh pada mutu
penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
yang bersangkutan. Ketika suatu Badan penyelenggara PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi mengalami kesulitan dalam mengelola PTS tersebut, Badan
Penyelenggara akan berusaha untuk menemukan cara agar pengelolaan PTS
tersebut dapat terbebas dari segala kesulitan tersebut.
Berbagai cara pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi, sebagai berikut:
1) Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan
Penyelenggara lain yang memiliki bentuk sama, misalnya dari Yayasan A ke
Yayasan B, atau dari Perkumpulan A ke Perkumpulan B;
2) Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan
Penyelenggara lain yang memiliki bentuk berbeda, misal dari Yayasan A ke
Perkumpulan B, atau dari Perkumpulan A ke Persyarikatan C; atau
3) Alih kelola dari Badan Penyelenggara tertentu kepada Badan Penyelenggara
lain karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, misal
terdapat peraturan perundang-undangan baru yang melarang suatu bentuk
Badan Penyelenggara mengelola PTS.
Alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi ada 2 macam:
1) Alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi tanpa disertai dengan
Perubahan Nama, dan/atau Perubahan Lokasi, dan/atau Perubahan Bentuk
dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik menjadi
Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi; atau
2) Alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi disertai dengan Perubahan
Nama, dan/atau Perubahan Lokasi, dan/atau Perubahan Bentuk dari PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik menjadi Bentuk dari
PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
Tahap yang harus dilalui untuk kedua macam alih kelola PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi di atas, yaitu:
15 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
1) Kedua Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik membuat
kesepakatan di hadapan notaris tentang alih kelola PTS, yang berisi
kesepakatan tentang alih kelola PTS tersebut, termasuk kesepakatan tentang
kelanjutan status mahasiswa, dosen tetap dan tenaga kependidikan, sarana
prasarana, hutang piutang (jika ada), penyerahan dokumen legalitas
perguruan tinggi yang akan dialihkelolakan, serta dengan mencantumkan
klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan ini baru berlaku apabila izin
alih kelola telah diterbitkan oleh Mendikbud;
2) Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola mengajukan izin alih kelola
kepada Mendikbud;
3) Apabila alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik
disertai dengan Perubahan Nama, dan/atau Perubahan Lokasi, dan/atau
Perubahan Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Akademik
menjadi Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi, maka tahap yang
harus dilalui:
a) Alih kelola harus dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh izin
Mendikbud, sehingga telah terdapat kepastian hukum tentang Badan
Penyelenggara mana yang akan mengubah nama, dan/atau perubahan
lokasi, dan/atau mengubah bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi tersebut; dan
b) Setelah izin alih kelola diterbitkan, Badan Penyelenggara yang menerima
alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik
mengajukan perubahan nama, dan/atau perubahan lokasi, dan/atau
perubahan Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau
Akademik menjadi Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.
Dalam hal perubahan domisili kampus utama PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan, maka
perubahan domisili tersebut tetap harus dimohonkan penyesuaian Keputusan
izin pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi di domisili yang baru.
Contoh: Politeknik Merdeka berdomisili di Kabupaten A Provinsi X. Berhubung
terjadi pemekaran wilayah, maka Kabupaten A berubah menjadi Kota A di
Provinsi X atau Kota B di Provinsi X.
Secara hukum, alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi akan berakibat
antara lain:
16 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
1) Izin pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang diterbitkan
Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau
Kemristekdikti) harus diubah dari izin yang diberikan kepada Badan
Penyelenggara lama dengan izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara
baru;
2) Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
harus diubah dari data dan informasi tentang Badan Penyelenggara lama
menjadi data dan informasi tentang Badan Penyelenggara baru.
Sebelum Mendikbud menerbitkan keputusan tentang perubahan izin yang berisi
pengalihan Badan Penyelenggara sebagai pengelola PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan mengevaluasi
permohonan izin pengalihan pengelolaan Badan Penyelenggara.
e. Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS Penyelengara Pendidikan Vokasi
dan/atau Akademik menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
baru
Penggabungan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik
adalah menggabungkan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru. Badan penyelenggara PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru tersebut adalah salah satu badan
penyelenggara dari PTS yang bergabung.
PTS yang bergabung dapat berupa:
• 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi bergabung dengan
1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi, menjadi 1 (satu) PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru;
• 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi bergabung dengan
1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik atau sebaliknya,
menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru;
• 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik dan Vokasi
bergabung dengan 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik
dan/atau Vokasi atau sebaliknya, menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi yang baru;
• 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik bergabung dengan
1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik menjadi 1 (satu)
PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru.
Terdapat berbagai alasan berbagai macam penggabungan PTS menjadi PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru, antara lain:
17 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
1) Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat komposisi
jumlah dan bidang ilmu & teknologi program studi untuk suatu PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
2) Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi pada beberapa PTS, sehingga
penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi yang baru akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi
PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru;
3) Beberapa PTS yang dikelola oleh masing-masing Badan Penyelenggara tidak
memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik,
dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan
tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila dilakukan penggabungan
beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi yang baru.
Penggabungan beberapa PTS menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi yang baru, akan berakibat sebagai berikut:
1) Semua aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) dari beberapa Badan
Penyelenggara yang PTS nya digabungkan, dapat dialihkan kepemilikannya
atas nama Badan Penyelenggara yang akan mengelola PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi yang baru hasil penggabungan;
2) Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
harus diubah, dari data dan informasi tentang beberapa PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik yang bergabung menjadi 1 (satu) data
dan informasi 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru hasil
penggabungan; dan
3) Perubahan keputusan BAN-PT dan/atau LAM tentang peringkat akreditasi.
Sebelum Mendikbud menerbitkan keputusan tentang penggabungan PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik, Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi akan mengevaluasi permohonan izin penggabungan PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik yang akan bergabung.
Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Mendikbud akan
menerbitkan keputusan tentang penggabungan PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi dan/atau Akademik menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang
baru hasil penggabungan.
18 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
f. Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau
Akademik ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang
telah ada (bukan PTS baru).
Penyatuan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik adalah
menyatukan 1 (satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau
Akademik ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang
telah ada, dan tidak mengakibatkan adanya Bentuk PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi yang baru. Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi hasil penyatuan tersebut adalah Badan Penyelenggara yang
menerima penyatuan.
Dalam hal 2 (dua) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau
Akademik yang disatukan dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara yang sama,
maka Badan Penyelenggara yang menyelenggarakan PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi hasil penyatuan tersebut adalah Badan Penyelenggara yang
semula.
PTS yang menyatukan diri ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi yang telah ada (bukan PTS baru) dapat berupa:
• 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi menyatukan diri ke
dalam 1(satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah ada
(bukan PTS baru);
• 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik menyatukan diri ke
dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah ada
(bukan PTS baru);
• 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik dan Vokasi
menyatukan diri ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain
yang telah ada (bukan PTS baru);
Terdapat berbagai alasan pengajuan izin penyatuan 2 (dua) atau lebih PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik, antara lain:
1) Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat komposisi
jumlah dan bidang ilmu & teknologi program studi untuk suatu PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah ada (bukan PTS baru);
2) Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi pada beberapa PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik, sehingga penyatuan beberapa PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik tersebut akan
19 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi lain yang telah ada (bukan PTS baru);
3) Beberapa PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik yang
dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama atau berbeda tidak memiliki
kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam
penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan
tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila beberapa PTS tersebut
disatukan dengan 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang
telah ada (bukan PTS baru); dan
4) Untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah ada (bukan PTS baru).
Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau
Akademik ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah
ada (bukan PTS baru), akan berakibat sebagai berikut:
1) Dalam hal penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
dan/atau Akademik yang dikelola oleh 1 (satu) atau lebih Badan
Penyelenggara ke dalam 1 (satu) Badan Penyelenggara yang mengelola 1
(satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah ada (bukan PTS
baru), Badan Penyelenggara yang menyatukan PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi dan/atau Akademik yang dikelolanya dapat mengalihkan status
kepemilikan semua aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) menjadi atas nama
Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi lain yang telah ada (bukan PTS baru) tersebut;
2) Dalam hal 2 (dua) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi disatukan
ke dalam 1(satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah ada
(bukan PTS baru) hasil penyatuan, maka akan diproses oleh Direktorat
Jenderal Vokasi. Jika PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil penyatuan
tersebut kemudian akan berubah bentuk menjadi PTS Penyelenggara
Pendidikan Akademik dan Vokasi, maka akan diproses oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi;
3) Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus
diubah, dari data dan informasi tentang beberapa PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik yang menyatukan diri ke dalam 1 (satu)
data dan informasi dari 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain
yang telah ada (bukan PTS baru); dan
4) Perubahan keputusan BAN-PT dan/atau LAM tentang peringkat akreditasi.
Sebelum Mendikbud menerbitkan keputusan tentang penyatuan perguruan
20 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan mengevaluasi permohonan
izin penyatuan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik
tersebut. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Mendikbud akan
menerbitkan keputusan tentang penyatuan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
dan/atau Akademik ke dalam PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang
telah ada (bukan PTS baru).
2. Persyaratan dan Dokumen Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
Menurut Pasal 18 Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan,
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin
Perguruan Tinggi Swasta, 6 (enam) macam perubahan PTS harus memenuhi syarat
Pendirian PTS.
Walaupun tidak diatur di dalam Permendikbud No. 7 Tahun 2020, tetapi Pasal 60 ayat
(4) UU Dikti mengatur bahwa Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi
standar minimum akreditasi. Demikian pula apabila perubahan PTS Penyelenggara
Pendidikan Akademik dan/atau Vokasi menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi tersebut memerlukan penambahan pembukaan program studi vokasi baru,
maka menurut Pasal 24 Permendikbud No. 7 Tahun 2020 harus memenuhi syarat
minimum akreditasi Program Studi vokasi. Penambahan pembukaan program studi
vokasi tersebut hanya untuk memenuhi minimum komposisi jumlah dan bidang ilmu
& teknologi program studi vokasi untuk perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan
Akademik dan/atau Vokasi ke dalam PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
Selanjutnya, setelah syarat minimum akreditasi program studi vokasi dipenuhi, maka
program studi vokasi yang dibuka tersebut memperoleh Akreditasi dengan peringkat
Baik dari LAM/BAN-PT.
Persyaratan dan dokumen untuk berbagai macam perubahan PTS Menjadi PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi dapat dilihat pada tabel di bawah.
Kelengkapan dan kebenaran data dan informasi untuk memenuhi persyaratan
tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari PTS
penyelenggara pendidikan vokasi yang akan diubah, dan pemenuhan persyaratan
minimum akreditasi program studi vokasi yang akan dibuka untuk memenuhi syarat
perubahan PTS. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum
akreditasi pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi, dan pemenuhan
persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi vokasi dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
(LLDIKTI).
Apabila Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memberikan rekomendasi perubahan
PTS dan pembukaan program studi vokasi pada PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi,
21 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
maka Mendikbud menerbitkan izin perubahan PTS/izin pembukaan program studi
tersebut. Kemudian BAN-PT dan/atau LAM-PT akan mengakreditasi PTS baru dan/atau
program studi baru tersebut.
Prosedur perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dilakukan secara daring
atau online melalui silemkerma.kemdikbud.go.id
Persyaratan dan dokumen Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagai
berikut:
Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen Macam
Perubahan
a. Badan Penyelenggara yang mengajukan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi (sesuai dengan macam perubahan) telah memenuhi legalitas, sebagai berikut: 1) Memiliki akta notaris pendirian
Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
2) Memiliki keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
• Scan asli Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
• Scan asli Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan.
6 (enam) macam perubahan.
b. Badan Penyelenggara yang mengalihkelolakan/menggabungkan/ menyatukan dan yang menerima alih kelola/penggabungan/penyatuan membuat kesepakatan alih kelola/ penggabungan/penyatuan PTS, yang berisi kesepakatan tentang alih kelola/ penggabungan/penyatuan PTS
Scan asli akta notaris tentang kesepakatan alih kelola/ penggabungan/ penyatuan PTS yang dilakukan.
Khusus alih kelola/ penggabungan/penyatuan PTS (dalam hal melibatkan lebih dari 1 (satu) Badan
22 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen Macam
Perubahan
tersebut, termasuk kesepakatan tentang kelanjutan status mahasiswa, dosen tetap dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, hutang piutang (jika ada), penyerahan dokumen legalitas perguruan tinggi yang akan dialihkelolakan, serta dengan mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan ini baru berlaku apabila izin alih kelola telah diterbitkan oleh Mendikbud;
Penyelenggara.
c. Keputusan izin pendirian PTS serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya;
• Scan asli Surat Keputusan izin pendirian PTS serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya;
6 (enam) macam perubahan.
d. Persetujuan Tertulis tentang Perubahan PTS dari organ Ketua Pengurus Badan Penyelenggara atau yang sejenis.
• Scan asli surat persetujuan badan penyelenggara tentang perubahan PTS.
• Scan asli berita acara dan daftar hadir rapat persetujuan perubahan PTS yang ditandatangani oleh semua Ketua organ Badan Penyelenggara beserta semua anggotanya.
6 (enam) macam perubahan.
e. Pertimbangan Tertulis dari Senat PTS tentang Rekomendasi Perubahan PTS. Usul perubahan PTS yang berupa:
• perubahan nama, perubahan lokasi, perubahan bentuk, dan alih kelola, maka pertimbangan tertulis
Scan Asli Pertimbangan Tertulis Senat PTS atau semua senat PTS terkait tentang Rekomendasi Perubahan PTS,
6 (enam) macam perubahan.
23 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen Macam
Perubahan
harus dimintakan dari senat PTS;
• penggabungan atau penyatuan, maka pertimbangan tertulis harus dimintakan dari semua senat PTS yang terkait.
dilengkapi dengan berita acara dan daftar hadir Rapat Senat.
f. Memperoleh Rekomendasi tertulis dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/LLDIKTI (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi ditandatangani) yang memuat: 1) Rekam jejak (termasuk legalitas)
Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah LLDIKTI tempat PTS berada, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS, rekomendasi diminta dari LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;
2) Tingkat kejenuhan berbagai Program Studi Vokasi yang akan dibuka; dan
3) Tingkat keberlanjutan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan terbentuk.
• Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI.
6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.
g. Dosen untuk 1 (satu) program studi vokasi paling sedikit berjumlah: 1) 5 (lima) orang calon dosen tetap
pada Program Diploma atau Program Sarjana Terapan untuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi;
2) 2 (dua) orang dosen tetap pada Akademi Komunitas;
dengan ketentuan:
1) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan.
Jika telah memiliki NIDN dan/atau telah memiliki jabatan fungsional,
• Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili bagi calon dosen tetap yang memiliki KTP tidak sama dengan
6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.
24 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen Macam
Perubahan
maka lihat angka 5) di bawah.
2) Paling rendah berijazah:
a) Magister, Magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma;
b) Doktor atau Doktor Terapan untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan;
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan diusulkan;
3) Pada program doktor terapan:
• memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka;
• Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi vokasi tersebut;
domisili PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh.
• Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi.
• Scan asli SK jabatan
akademik yang
mutakhir (khusus
untuk program
studi vokasi pada
program doktor
terapan);
25 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen Macam
Perubahan
4) Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap;
5) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau belum memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam PTS yang sama, maka Rektor/Ketua/Direktur:
• wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
▪ 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
▪ 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan
• Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP.
26 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen Macam
Perubahan
(pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
• dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
Bagi calon dosen tetap yang diambil dari program studi lain dari PTS yang sama wajib memperoleh penugasan dari Direktur;
6) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7) Bukan pegawai tetap pada instansi lain;
8) Bukan Aparatur Sipil Negara, kecuali dosen yang dipekerjakan (DPK) oleh LLDIKTI setempat pada PTS yang mengusulkan pembukaan program studi vokasi.
1) Calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN atau NIDK harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon dosen tetap untuk setiap usul pembukaan program studi vokasi dengan Badan Penyelenggara atau Direktur dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Direktur.
• Scan asli SK pengangkatan sebagai dosen tetap di PTS yang mengusulkan pembukaan program studi vokasi;
• Scan asli Surat tugas dari Direktur;
• Scan asli Daftar riwayat hidup
• Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap antara Badan Penyelenggara atau Direktur dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Direktur
27 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen Macam
Perubahan
dan calon dosen tetap.
3 (tiga) instruktur Tetap untuk 1 (satu) program studi vokasi pada akademi komunitas dengan ketentuan:
1. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengusulan pembukaan program studi vokasi.
2. Paling rendah berijazah Diploma Tiga dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun pada kompetensi sebidang;
3. Sebagai tenaga profesional dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja paling rendah
• Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili bagi calon instruktur tetap yang memiliki KTP dengan alamat tidak sama dengan alamat domisili PTS penyelenggara pendidikan vokasi;
• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh, sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun pada kompetensi sebidang;
• Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon instruktur tetap lulusan luar negeri, dari Kemdikbud;
• Scan asli sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja
6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.
28 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen Macam
Perubahan
setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana; atau
4. Sebagai tenaga yang mendapat pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau
5. Tenaga profesional dengan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga;
6. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
7. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
8. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9. Bukan pegawai tetap pada instansi lain
10. Bukan Aparatur Sipil Negara; dan
paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana; atau
• Scan asli surat keterangan pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau
• Scan asli surat keterangan pengakuan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga;
• Scan asli Surat Pernyataan calon instruktur tetap tentang Kesediaan bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;
• Scan asli Daftar riwayat hidup;
29 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen Macam
Perubahan
Calon instruktur tetap harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon instruktur tetap untuk setiap usul pembukaan program studi vokasi, dengan Badan Penyelenggara atau Direktur dalam hal kewenangan menanda-tangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Direktur.
Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Calon Instruktur Tetap antara Badan Penyelenggara atau Direktur dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Direktur dan dengan calon instruktur tetap.
h. Lahan untuk kampus PTS yang akan diubah memiliki luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) m2
untuk Politeknik
atau Akademi, dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan. Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan. Dalam hal status lahan untuk kampus PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi belum atas nama Badan Penyelanggara, Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa menyewa lahan dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa
• Scan asli sertipikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan; atau
• Scan asli akta perjanjian sewa menyewa lahan yang dibuat oleh notaris dengan mencantumkan hak untuk membeli pertama kali.
6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.
30 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen Macam
Perubahan
ditandatangani.
i. Telah tersedia sarana dan prasarana untuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi terdiri atas: 1) Ruang kuliah paling sedikit 1
(satu) m2 per mahasiswa;
2) Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;
3) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;
4) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
5) Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
6) Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Dalam hal prasarana untuk kampus PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagaimana dikemukakan di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara dapat menggunakan prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa menyewa prasarana dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa prasarana tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa menyewa prasarana ditandatangani;
• Akta notaris tentang perjanjian sewa menyewa prasarana (gedung).
6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.
j. Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi vokasi sesuai
• Semua Instrumen Pemenuhan Syarat
6 (enam) macam
31 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen Macam
Perubahan
standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi vokasi;
Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi vokasi beserta lampirannya dibuat untuk setiap usul program studi vokasi.
perubahan, kecuali perubahan nama, perubahan lokasi, alih kelola PTS.
k. Kurikulum program studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan program studi vokasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Kurikulum yang meliputi: 1) Profil lulusan; 2) Keunikan
program studi vokasi;
3) Capaian pembelajaran lulusan program studi vokasi;
4) Struktur kurikulum program studi vokasi;
5) RPS dari 10 (sepuluh) mata kuliah penciri program studi vokasi;
l. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi vokasi dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan ketentuan: 1) Warga Negara Indonesia berusia
paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan perubahan PTS;
• Scan asli KTP dan Surat Keterangan Domisili bagi calon tenaga kependidikan yang memiliki KTP tidak sama dengan lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil perubahan;
6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama
32 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen Macam
Perubahan
2) Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan
3) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
• Scan asli ijazah calon tenaga kependidik-an; dan
• Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
m. Studi kelayakan perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
Dokumen studi kelayakan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.
n. Organisasi dan tata kerja PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil perubahan memiliki 5 (lima) unsur: 1) Unsur penyusun kebijakan; 2) Unsur pelaksana akademik; 3) Unsur penjaminan mutu; 4) Unsur penunjang akademik atau
sumber belajar; dan 5) Unsur pelaksana administrasi atau
tata usaha.
• Organisasi dan tata kerja PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil perubahan sebagaimana tercantum di dalam Rancangan Statuta.
6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.
o. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil perubahan.
• Dokumen SPMI PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang telah ada.
• Dokumen rencana SPMI PTS Penyelenggara Vokasi.
6 (enam) macam perubahan yang disertai penambahan program studi vokasi, kecuali perubahan nama, perubahan lokasi, alih kelola PTS.
33 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Dokumen Macam
Perubahan
p. Rencana strategis PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang hasil perubahan.
• Rancangan Rencana Strategis PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil perubahan.
6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.
q. Laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dengan ketentuan: 1) Tanpa audit oleh akuntan publik
apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
2) Dengan audit oleh akuntan publik
apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
• Scan asli laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi sesuai ISAK 32/2019; atau
• Scan asli laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang telah diaudit.
6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.
r. Menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS hasil perubahan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara dari PTS hasil perubahan.
• Scan asli surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil perubahan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara dari PTS hasil perubahan.
6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.
Catatan:
34 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
1. Persyaratan huruf a sampai dengan huruf h merupakan persyaratan mutlak,
artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum dapat
disetujui;
2. Semua program studi pada masing-masing PTS telah memiliki peringkat akreditasi,
sebagaimana dibuktikan dengan keputusan akreditasi dari BAN PT dan/atau LAM;
3. Masing-masing PTS telah melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
4. Formulir instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program
Studi untuk setiap usul program studi vokasi baru, dibuat dalam bentuk pdf yang
telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara;
5. Formulir instrumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diunduh melalui
menu Panduan pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id;
6. Usul program studi vokasi memprioritaskan program studi vokasi pada bidang
Machinery and Construction, Creative Economy, Hospitality, dan Care Services; dan
7. Dokumen huruf k sampai dengan huruf p diperiksa pada saat evaluasi lapangan
(untuk perubahan PTS yang memerlukan evaluasi lapangan).
3. Prosedur Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Secara garis besar, perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagaimana
diuraikan pada Bab II angka 1 di atas, diusulkan oleh Badan Penyelenggara kepada
Mendikbud. Pengusulan perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi tersebut
yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam Bab II angka 2
di atas, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
a. Prosedur Umum Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Tahap Kesatu
Badan Penyelenggara memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan
melampirkan dokumen:
1) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya
(jika pernah dilakukan perubahan) atau jika Badan Penyelenggara yang terkait
lebih dari satu, semua akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta
semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
2) Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan
Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham
35 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
untuk Yayasan atau jika Badan Penyelenggara yang terkait lebih dari satu,
semua surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan
Penyelenggara sebagai badan hukum;
3) Akta notaris tentang kesepakatan alih kelola PTS yang dilakukan, yang berisi
kesepakatan tentang alih kelola PTS tersebut, termasuk kesepakatan tentang
kelanjutan status mahasiswa, dosen tetap dan tenaga kependidikan, sarana
prasarana, hutang piutang (jika ada), penyerahan dokumen legalitas
perguruan tinggi yang akan dialihkelolakan, serta dengan mencantumkan
klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan ini baru berlaku apabila izin
alih kelola telah diterbitkan oleh Mendikbud (khusus alih kelola);
4) Untuk usul penggabungan PTS atau penyatuan PTS yang melibatkan 2 (dua)
Badan Penyelenggara atau lebih wajib dibuat pula kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada angka 3) di atas;
5) Surat Keputusan izin pendirian PTS serta semua izin pembukaan program
studi beserta semua perubahannya; dan
6) Sertifikat peringkat akreditasi semua program studi yang diselenggarakan.
Tahap Kedua
LLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu
angka 1 sampai dengan angka 6:
1) Evaluasi legalitas badan penyelenggara dan izin pendirian PTS serta semua izin
pembukaan program studi beserta perubahannya, berupa pemeriksaan
kebenaran dokumen angka 1 sampai dengan angka 5. Dalam hal legalitas badan
penyelenggara belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk
melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait. Beberapa contoh
kasus dapat dilihat pada lampiran.
2) Evaluasi legalitas PTS berupa pemeriksaan peringkat akreditasi program studi,
status pembinaan PTS dan pembinaan program studi, serta status penerima
hibah PP-PTS pada saat pengajuan.
LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:
1) Telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan
dokumen), dan
2) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu
angka 1 sampai dengan angka 6 telah dipenuhi.
36 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Tahap Ketiga
Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:
1) Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Dirjen Pendidikan
Vokasi melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat
permohonan akun;
2) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usul akun;
dan
3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat
mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan
Penyelenggara dapat melanjutkan proses ke tahap Keempat.
Tahap Keempat Badan Penyelenggara mengunggah semua dokumen sebagaimana disebutkan
pada Bab II angka 2 dalam bentuk pdf yang telah diisi dan/atau ditandangani.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan desk evaluation atas semua
dokumen yang telah diunggah.
Apabila berdasarkan hasil desk evaluation semua persyaratan telah dipenuhi,
maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan menugaskan Tim evaluator
untuk melakukan site evaluation (evaluasi lapangan), kecuali perubahan nama PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
a. Dalam hal pemeriksaan pada site evaluation menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Mendikbud dapat menerbitkan izin prinsip. Setelah memperoleh Izin prinsip ini, Badan Penyelenggara:
• Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil site evaluation;
• Berhak untuk merekrut dosen/instruktur selain yang minimal dipersyaratkan untuk setiap penambahan program studi vokasi;
• Berhak melakukan transaksi kepemilikan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana calon kampus;
• Badan Penyelenggara dilarang menerima mahasiswa baru pada program studi vokasi yang dibuka sebagai penambahan program studi vokasi yang sudah ada, sampai dengan izin perubahan PTS penyelengara pendidikan vokasi diterbitkan.
Jangka waktu keberlakuan izin prinsip ditetapkan berdasarkan hasil site evaluation.
b. Dalam hal pemeriksaan pada site evaluation menunjukkan pemenuhan syarat dan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka
37 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Mendikbud dapat menerbitkan izin perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
Untuk memperoleh izin prinsip atau izin perubahan PTS Penyelenggara
Pendidikan Vokasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka Badan Penyelenggara
harus mengikuti SALAH SATU prosedur khusus di bawah ini:
b. Prosedur Khusus Perubahan Nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
38 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
PROSEDUR KHUSUS PERUBAHAN NAMA PTS PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK
12
34
56
MENDIKBUDPENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN VOKASI
UsulAKUN
1
Verifikasi DOKUMEN USUL
AKUN
Disetujui?
2
TIDAK
UnggahUSUL
3
YA
Disetujui?
EvaluasiUSUL
4
5
TIDAK
PenerbitanSK
Selesai
6
YA
Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik yang mengusulkan perubahan nama mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi Badan Penyelenggara yang belum memiliki akun).
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik dapat mengajukan kembali permintaan akun.
Badan Penyelenggara yang dimaksud pada angka 1 mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah ditandatangani, yang terdiri atas:a) Surat permohonan izin perubahan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi kepada Mendikbud; b) Rekomendasi dari LLDIKTI; danc. Dokumen pemenuhan persyaratan perubahan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik sebagaimana disebutkan pada Bab II angka 2.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi usul perubahan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas belum disetujui, maka Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usul melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
Dalam hal hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 disetujui, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengajukan usul tertulis penerbitan izin perubahan nama baru PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi kepada Mendikbud untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang perubahan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
Mulai
39 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
c. Prosedur Khusus Perubahan Lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi PROSEDUR KHUSUS PERUBAHAN LOKASI PTS PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI
12
4
56
78
119
10
MENDIKBUDPENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN VOKASI LLDIKTI
UsulAKUN
1
Verifikasi DOKUMEN USUL AKUN
Disetujui?
2
TIDAK
UnggahUSUL
3
YA
Disetujui?
EvaluasiDOSEN TETAP
4
5
TIDAK
PenerbitanSK
SELESAI
11
YA
Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang mengusulkan perubahan lokasi mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi Badan Penyelenggara yang belum memiliki akun).
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dapat mengajukan kembali permintaan akun.
Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang dimaksud pada angka 1 mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah ditandatangani, yang terdiri atas: a. Surat permohonan izin perubahan lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi kepada Mendikbud;b. Rekomendasi dari LLDIKTI setempat, atau dalam hal lokasi PTS baru berbeda wilayah LLDIKTI, maka rekomendasi diminta dari LLDIKTI di lokasi lama PTS dan LLDIKTI di lokasi baru PTS; danc. Dokumen pemenuhan persyaratan perubahan Lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagaimana disebutkan pada Bab II angka 2.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap.
Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas belum disetujui, maka Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usul melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
Apabila usul sebagaimana dimaksud pada angka 4 disetujui, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memberikan Persetujuan Proses Lanjut .
PersetujuanPROSES LANJUT
EvaluasiLAPANGAN
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bersama LLDIKTI melakukan evaluasi lapangan. Bersamaan dengan evaluasi lapangan tersebut dilakukan evaluasi pemenuhan persyaratan perubahan Lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik.Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan.
Dalam hal pemeriksaan pada evaluasi lapangan menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dapat menerbitkan izin prinsip.
Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengajukan usul tertulis penerbitan izin perubahan lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi kepada Mendikbud untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang perubahan lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
YA
6
7
Mulai
Memenuhi & Sesuai?
EvaluasiDOKUMEN PERBAIKAN
ATAS KETIDAKSESUAIAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN
Dapat menerbitkan IZIN PRINSIP
Memenuhi & Sesuai?
BELUM SESUAI
10
Unggah DOKUMEN PERBAIKAN
ATAS KETIDAKSESUAIAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN
BELUM SESUAI
YA
Unggah maksimal 2 (dua) kali (termasuk
unggah pertama setelah izin prinsip
diterbitkan)
Badan Penyelenggara diminta mengunggah dokumen perbaikan atas ketidaksesuaian berdasarkan hasil evaluasi lapangan melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan evaluasi dokumen perbaikan atas ketidaksesuaian berdasarkan hasil evaluasi lapangan. Apabila hasil evaluasi tersebut belum sesuai maka Badan Penyelenggara dapat mengunggah dokumen untuk memenuhi ketidaksesuaian melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
8
9
40 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
d. Prosedur Khusus Perubahan Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
dan/atau Akademik Menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru;
PROSEDUR KHUSUS PERUBAHAN BENTUK PTS MENJADI PTS PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI
12
34
56
711
128
910
MENDIKBUDPENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN VOKASI LLDIKTI
Unggah maksimal 4 (empat) kali (termasuk
pengunggahan yang pertama kali)
UsulAKUN
1
Verifikasi DOKUMEN USUL AKUN
Disetujui?
2
TIDAK
UnggahUSUL
3
YA
Disetujui?
EvaluasiDOSEN TETAP
4
TIDAK
PenerbitanSK
Selesai
12
YA
Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan perubahan bentuk menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi Badan Penyelenggara yang belum memiliki akun).
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun.
Badan Penyelenggara yang dimaksud pada angka 1 mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani, yang terdiri atas:a. Surat permohonan izin perubahan bentuk menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi kepada Mendikbud;b. Rekomendasi dari LLDIKTI; danc. Dokumen pemenuhan persyaratan perubahan bentuk menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagaimana disebutkan pada Bab II angka 2.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap (jika diperlukan pembukaan program studi vokasi baru untuk memenuhi persyaratan minimum komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi program studi untuk bentuk perguruan tinggi yang baru).
Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas disetujui, LLDIKTI mengevaluasi Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi untuk kriteria non dosen (tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta kurikulum). Apabila usul sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak disetujui, pengusul dapat mengunggah kembali usul melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
Apabila evaluasi kriteria non dosen belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usul melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id. Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usul perubahan bentuk menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dengan perbaikan hanya untuk program studi vokasi yang belum direkomendasi atau program studi Vokasi pengganti.
EvaluasiTENDIK,
SARANA & PRASARANA
SERTA KURIKULUM
EvaluasiLAPANGAN
Memenuhi & Sesuai?
Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 disetujui, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memberikan Persetujuan Proses Lanjut .
BELUM SESUAI
Segera setelah Persetujuan Proses Lanjut diumumkan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bersama LLDIKTI melakukan evaluasi lapangan pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan.
Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengajukan usul tertulis penerbitan izin perubahan bentuk menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi kepada Mendikbud untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang Perubahan Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
YA
Disetujui?
TIDAK
PersetujuanPROSES LANJUT YA
Dalam hal pemeriksaan pada evaluasi lapangan menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dapat menerbitkan izin prinsip.
5
7
8
Unggah KembaliUSUL
Unggah KembaliUSUL 6
5
Mulai
Dapat menerbitkan IZIN PRINSIP
9
EvaluasiDOKUMEN PERBAIKAN
ATAS KETIDAKSESUAIAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN
Memenuhi & Sesuai?
11
Unggah DOKUMEN PERBAIKAN
ATAS KETIDAKSESUAIAN
BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN
BELUM SESUAI
Unggah maksimal 2 (dua) kali (termasuk
unggah pertama setelah izin prinsip
diterbitkan)
10
YA
Badan Penyelenggara diminta mengunggah dokumen perbaikan atas ketidaksesuaian berdasarkan hasil evaluasi lapangan melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan evaluasi dokumen perbaikan atas ketidaksesuaian berdasarkan hasil evaluasi lapangan. Apabila hasil evaluasi tersebut belum sesuai maka Badan Penyelenggara dapat mengunggah dokumen untuk memenuhi ketidaksesuaian melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
41 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
e. Prosedur Khusus Pengalihan Pengelolaan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
dari Badan Penyelenggara Lama ke Badan Penyelenggara Baru;
PROSEDUR KHUSUS PENGALIHAN PENGELOLAAN PTS PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI DARI BADAN PENYELENGGARA LAMA KE BADAN PENYELENGGARA BARU PTS PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI
12
34
78
56
MENDIKBUDPENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN VOKASI LLDIKTI
UsulAKUN
1
Verifikasi DOKUMEN USUL
AKUN
Disetujui?
2
TIDAK
UnggahUSUL
3
YA
PenerbitanSK
Selesai
8
Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi Badan Penyelenggara yang belum memiliki akun).
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola dapat mengajukan kembali permintaan akun.
Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah ditandatangani, yang terdiri atas:a. Surat permohonan izin alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari Badan Penyelenggara Lama ke Badan Penyelenggara Baru PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi kepada Mendikbud;b. Rekomendasi dari LLDIKTI, atau dalam hal Badan Penyelenggara yang mengalihkelolakan dan Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola berbeda wilayah LLDIKTI, maka rekomendasi diminta dari LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggara yang mengalihkelolakan dan LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola; danc. Dokumen pemenuhan persyaratan alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari Badan Penyelenggara Lama ke Badan Penyelenggara Baru PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagaimana disebutkan pada Bab II angka 2.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan evaluasi usul dokumen alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari Badan Penyelenggara Lama ke Badan Penyelenggara Baru PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan bersama LLDIKTI melakukan evaluasi lapangan pemenuhan persyaratan alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari Badan Penyelenggara Lama ke Badan Penyelenggara Baru PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan.
Dalam hal pemeriksaan pada evaluasi lapangan menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dapat menerbitkan izin prinsip.
Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengajukan usul tertulis penerbitan izin alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi kepada Mendikbud untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
YA
Mulai
Memenuhi & Sesuai?
Dapat menerbitkan IZIN PRINSIP
BELUM SESUAI5
EvaluasiDOKUMEN PERBAIKAN
ATAS KETIDAKSESUAIAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN
Memenuhi & Sesuai?
7
Unggah DOKUMEN PERBAIKAN
ATAS KETIDAKSESUAIAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN
BELUM SESUAI
Unggah maksimal 2 (dua) kali (termasuk unggah pertama setelah izin prinsip diterbitkan)
6
Badan Penyelenggara diminta mengunggah dokumen perbaikan atas ketidaksesuaian berdasarkan hasil evaluasi lapangan melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan evaluasi dokumen perbaikan atas ketidaksesuaian berdasarkan hasil evaluasi lapangan. Apabila hasil evaluasi tersebut belum sesuai maka Badan Penyelenggara dapat mengunggah dokumen untuk memenuhi ketidaksesuaian melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
YA
Evaluasi DOKUMEN&
Evaluasi LAPANGAN
4
42 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
f. Prosedur Khusus Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS Penyelengara Pendidikan
Vokasi dan/atau Akademik menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi baru;
43 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
PROSEDUR KHUSUS PENGGABUNGAN 2 (DUA) ATAU LEBIH PTS MENJADI
1 (SATU) PTS BARU PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI
12
34
56
79
128
1011
MENDIKBUDPENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN VOKASI LLDIKTI
UsulAKUN
1
Verifikasi DOKUMEN USUL AKUN
Disetujui?
2
TIDAK
UnggahUSUL3
YA
Disetujui?
EvaluasiDOSEN TETAP
4
TIDAK
PenerbitanSK
Selesai
12
YA
Badan Penyelenggara yang mengusulkan Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Vokasi mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi Badan Penyelenggara yang belum memiliki akun).
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun.
Badan Penyelenggara yang dimaksud pada angka 1 mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani, yang terdiri atas:a. Surat permohonan izin penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Vokasi kepada Mendikbud;b. Rekomendasi dari LLDIKTI setempat, atau dalam hal 2 (dua) atau lebih PTS yang akan bergabung berada di wilayah LLDIKTI yang berbeda, maka rekomendasi diminta dari masing-masing LLDIKTI sesuai wilayah domisili PTS; c. Dokumen pemenuhan persyaratan penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagaimana disebutkan pada Bab II angka 2.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap (jika diperlukan pembukaan program studi vokasi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan bidang ilmu & teknologi dari program studi vokasi pada PTS baru Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil penggabungan).
Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas disetujui, LLDIKTI mengevaluasi Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi untuk kriteria non dosen (tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta kurikulum).Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak disetujui, pengusul dapat mengunggah kembali usul melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen belum disetujui, maka Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usul melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id. Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usul penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Vokasi dengan perbaikan hanya untuk program studi vokasi yang belum direkomendasi atau program studi vokasi pengganti.
EvaluasiTENDIK,
SARANA & PRASARANA
SERTA KURIKULUM
EvaluasiLAPANGAN
Memenuhi & Sesuai?
Apabila usul sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 disetujui, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memberikan Persetujuan Proses Lanjut .
Segera setelah Persetujuan Proses Lanjut diumumkan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bersama dengan LLDIKTI melakukan evaluasi lapangan pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan.
Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengajukan usul tertulis penerbitan izin penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS Baru Penyelenggara Pendidikan Vokasi kepada Mendikbud untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang PTS Baru Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil penggabungan.
YA
Disetujui?TIDAK
PersetujuanPROSES LANJUT YA
Dalam hal pemeriksaan pada evaluasi lapangan menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dapat menerbitkan izin prinsip.
5
7
8
Unggah KembaliUSUL
Unggah KembaliUSUL
6
Unggah maksimal 4 (empat) kali (termasuk
pengunggahan yang pertama kali)
5
Mulai
Unggah DOKUMEN PEMENUHAN
KEKURANGAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN
EvaluasiDOKUMEN PEMENUHAN
KEKURANGAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN
Dapat menerbitkan IZIN PRINSIP
BELUM SESUAI
9
Unggah maksimal 2 (dua) kali (termasuk
unggah pertama setelah izin prinsip
diterbitkan)
10
Memenuhi & Sesuai?
BELUM SESUAI
YA
Badan Penyelenggara diminta mengunggah dokumen perbaikan atas ketidaksesuaian berdasarkan hasil evaluasi lapangan melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan evaluasi dokumen perbaikan atas ketidaksesuaian berdasarkan hasil evaluasi lapangan. Apabila hasil evaluasi tersebut belum sesuai maka Badan Penyelenggara dapat mengunggah dokumen untuk memenuhi ketidaksesuaian melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
11
44 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
g. Prosedur Khusus Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah ada (bukan PTS baru).
PROSEDUR KHUSUS PENYATUAN 1 (SATU) ATAU LEBIH PTS KE DALAM
1 (SATU) PTS PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI LAIN
12
34
78
56
MENDIKBUDPENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN VOKASI LLDIKTI
UsulAKUN
1
Verifikasi DOKUMEN USUL
AKUN
Disetujui?
2
TIDAK
UnggahUSUL
3
YA
PenerbitanSK
Selesai
8
Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang menerima penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi Badan Penyelenggara yang belum memiliki akun).
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun.
Badan Penyelenggara yang dimaksud pada angka 1 mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah ditandatangani, yang terdiri atas:a. Surat permohonan izin penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain kepada Mendikbud;b. Rekomendasi dari LLDIKTI setempat, atau dalam hal 2 (dua) PTS atau lebih yang akan disatukan berada di wilayah LLDIKTI yang berbeda, maka rekomendasi diminta dari masing-masing LLDIKTI sesuai wilayah domisili PTS;c. Dokumen pemenuhan persyaratan penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain sebagaimana disebutkan pada Bab II angka 2.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan evaluasi usul dokumen penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain dan bersama LLDIKTI melakukan evaluasi lapangan pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan.
Dalam hal pemeriksaan pada evaluasi lapangan menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dapat menerbitkan izin prinsip.
Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengajukan usul tertulis penerbitan izin penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain kepada Mendikbud untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil penyatuan.
Mulai
Memenuhi & Sesuai?
Dapat menerbitkan IZIN PRINSIP
BELUM SESUAI
5
EvaluasiDOKUMEN PERBAIKAN
ATAS KETIDAKSESUAIAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN
Memenuhi & Sesuai?
7
Unggah DOKUMEN PERBAIKAN
ATAS KETIDAKSESUAIAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN
BELUM SESUAI
Unggah maksimal 2 (dua) kali (termasuk unggah pertama setelah izin prinsip diterbitkan)
6
YA
YA
Badan Penyelenggara diminta mengunggah dokumen perbaikan atas ketidaksesuaian berdasarkan hasil evaluasi lapangan melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan evaluasi dokumen perbaikan atas ketidaksesuaian berdasarkan hasil evaluasi lapangan. Apabila hasil evaluasi tersebut belum sesuai maka Badan Penyelenggara dapat mengunggah dokumen untuk memenuhi ketidaksesuaian melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
Evaluasi DOKUMEN&
Evaluasi LAPANGAN
4
45 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Setelah penerbitan Surat Keputusan Mendikbud tentang perubahan bentuk,
penggabungan, atau penyatuan PTS, BAN-PT dan/atau LAM berwenang melakukan
monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan.
Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan
evaluasi pelaksanaan Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4. Insentif Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi melalui Penggabungan
atau Penyatuan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
Agar tujuan perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi melalui penggabungan
atau penyatuan, yaitu penguatan pendidikan tinggi di Indonesia, dapat diwujudkan
maka Kemdikbud memberikan insentif sebagai berikut:
• Dalam hal terjadi peleburan program studi atau perubahan bentuk PTS dalam
rangka penggabungan atau penyatuan menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan
Vokasi, maka pengaturan APS dan APT sebagai berikut:
No
Penggabungan atau Penyatuan PTS
Menjadi PTS Penyelenggara Vokasi
Peringkat Akreditasi 1 Peleburan
Beberapa Program Studi Yang SAMA
Bentuk
Perguruan Tinggi
Sebelum Sesudah Tetap Berubah
A/B/C
Atau
Unggul/Baik
Sekali/Baik
• Jika peringkat APS sebelumnya sama, peringkat APS sesudahnya TETAP;
• Jika peringkat APS sebelumnya berbeda, peringkat APS sesudahnya diambil peringkat APS tertinggi yang berlaku minimum 2 (dua) tahun sampai maksimum masa berlaku peringkat APS tersebut berakhir.
• Jika bentuk PTS tetap dan peringkat APT sebelum penggabungan/ penyatuan sama, maka peringkat APT sesudahnya TETAP
• Jika bentuk PTS tetap, dan peringkat APT sebelum penggabungan/ penyatuan berbeda, peringkat peringkat APT sesudahnya diambil peringkat
APT peringkat
BAIK
2 Program Studi Lama
(Tidak Ada Peleburan Program Studi)
46 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Sebelum Sesudah APT tertinggi yang berlaku minimum 2 (dua) tahun sampai maksimum masa berlaku APT tersebut berakhir.
A/B/C atau
Unggul/Baik
Sekali/Baik
Tetap A/B/C atau
Unggul/Baik
Sekali/Baik
3 Penambahan
Program Studi Baru
APS peringkat Baik
• Dalam hal akan dilakukan penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi, ternyata keberadaan lahan untuk kampus dan
sarana PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil penggabungan atau penyatuan
belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka dapat diberikan pengecualian sebagai berikut:
a. Luas lahan ditetapkan dengan diskresi Mendikbud;
b. Lokasi dapat terletak di luar wilayah 1 (satu) kecamatan tetapi dalam 1 (satu)
kabupaten;
c. Perjanjian sewa menyewa lahan dan/atau sarana dan prasarana dibuat di
hadapan notaris, dengan memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan
dan/atau sarana dan prasarana tersebut apabila lahan dan/atau sarana dan
prasarana dijual oleh pemegang hak atas lahan dan/atau sarana dan prasarana
sebelum masa sewa berakhir;
d. Jangka waktu sewa menyewa lahan dan/atau sarana dan prasarana paling lama
10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa menyewa ditandatangani, dan tidak
dapat diperpanjang;
• Dapat dilakukan antar PTS yang berada dalam wilayah koordinasi lebih dari satu
LLDIKTI, dengan memberitahukan dan/atau memohon rekomendasi dari Kepala
LLDIKTI setempat;
• Jika usul penggabungan atau penyatuan PTS tersebut mengakibatkan program studi
vokasi tertentu harus diselenggarakan di wilayah kabupaten/kota yang tidak
berbatasan langsung dengan kampus utama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
hasil penggabungan atau penyatuan, maka program studi vokasi tersebut dapat
diberi status sebagai Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU), dengan
mengecualikan keberadaan program studi di kampus utama perguruan tinggi hasil
penggabungan atau penyatuan.
47 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
LAMPIRAN
Lampiran a: Surat Permohonan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
48 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Lampiran b: Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara
49 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Lampiran c : Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum Contoh Keputusan Menkumham Tentang
Pengesahan Yayasan Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan
Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1
Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2
50 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Lampiran d : Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan
51 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Lampiran e : Contoh Sertifikat status lahan calon kampus PTS an. Badan Penyelenggara
52 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Lampiran f: Contoh Perjanjian Badan Penyelenggara dengan Calon Dosen Tetap/
Instruktur Tetap
Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan…………
Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap
Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan* …………………….
Pada hari …………… tanggal ……………. Tahun………………. Bertempat di
………………………………,para pihak yang bertandatangan di bawah ini:
• ……………….. (nama) ketua pengurus *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan …… ,
alamat………………….,
Selanjutnya disebut Pihak Pertama;
• ……………….. (nama calon dosen tetap/instruktur), alamat …………………… (sesuai kartu
tanda penduduk), selanjutnya disebut Pihak Kedua;
telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesediaan pengangkatan dosen tetap/instruktur tetap
*Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan ………………… dengan kententuan sebagai berikut:
Pasal 1
Pihak Pertama bersedia untuk mengangkat Pihak Kedua sebagai dosen tetap/instruktur tetap*
Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan* ……………..dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh
tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan
perundang-undangan, apabila izin perubahan (Politeknik/Akademi*) ............ yang sedang
diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.
Pasal 2
Pihak Kedua bersedia untuk diangkat Pihak Pertama sebagai dosen tetap/instruktur tetap*
Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan* ………………….dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh
koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan
perundang-undangan, apabila izin perubahan (Politeknik/Akademi*) .............. yang sedang
diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.
Pasal 3
Dalam hal izin perubahan (Politeknik/Akademi*) ............ sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
dan Pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pihak Kedua
bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisli kampus utama
(Politeknik/Akademi*) .....................
Pasal 4
Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk
pemenuhan persyaratan permohonan izin perubahan (Politeknik/Akademi*) ......................... ke
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 5
Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
Pihak Pertama, Pihak Kedua,
…………………………………. ………………………………….
*) Pilih salah satu
53 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Lampiran g: Laporan Keuangan Badan Penyelenggara dalam Perubahan PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi
1. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 3 (tiga) tahun terakhir, dengan ketentuan:
• Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah
beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
• Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah
beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
2. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK
32/2019), yang terdiri atas:
a. Laporan Posisi Keuangan;
b. Laporan Aktivitas;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan Atas Laporan Keuangan;
3. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk Badan penyelenggara
yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam I (satu) tahun buku; atau
mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah).
54 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Lampiran h : Surat Kesanggupan Penyediaan Dana oleh Badan Penyelenggara dalam
Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana untuk investasi dan operasional PTS
Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan diubah, yang ditandatangani oleh semua anggota
organ Badan Penyelenggara, dengan menunjukkan:
• Bukti asli kepemilikan dana dalam jumlah yang menyukupi untuk investasi dan operasional
PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik yang akan diubah sesuai dengan Proyeksi Arus Kas,
dengan menunjukkan rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga
lainnya atas nama Badan Penyelenggara (Bukti kepemilikan dana bukan berupa surat
keterangan/ referensi bank atas rekening yang dimiliki, surat jaminan bank, garansi bank
atau lembaga jasa keuangan lainnya);
• Akta Hibah atas dana, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana, jika Badan Penyelenggara
memperoleh hibah.
55 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Lampiran l: Surat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Swasta Sesuai Macam Usul
56 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Lampiran m: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) untuk
perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH ….
Jalan……………….. No…. Kota……………………. Telepon………………………………………………..
Laman: ……………………………….. Email: …………………………
Nomor : Lampiran : - Perihal : Rekomendasi Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi …-…………………-2020 Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung D Jl. Pintu I Senayan Jakarta Memenuhi permintaan Ketua Pengurus Yayasan/Perkumpulan1 ……………………………, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang: 1. rekam jejak (termasuk legalitas) Yayasan/Perkumpulan1 ………………………..; 2. rekam jejak PTS yang terkait pada perubahan Penyelenggara Pendidikan Vokasi; 3. tingkat kejenuhan berbagai program studi vokasi yang akan ditambahkan; dan 4. tingkat keberlanjutan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil perubahan tersebut jika izin diterbitkan
oleh Pemerintah; dengan ini kami memberikan/tidak memberikan1 rekomendasi………………………............2, dengan penambahan Program Studi vokasi baru3 sebagai berikut:
• Program Studi ………………. pada program Diploma /Sarjana Terapan2
• Program Studi ………………. pada program Diploma /Sarjana Terapan2
• dst. sebagaimana diajukan oleh Yayasan/Perkumpulan1………………………………… Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih. Kepala, …………………………………………………….. NIP. Tembusan: Ketua Pengurus Yayasan/Perkumpulan1…….. 1 Pilih salah satu 2 diisi sesuai dengan macam perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi 3 jika memerlukan penambahan program studi vokasi
57 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Lampiran n: Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya
No MASALAH BADAN PENYELENGGARA PTS PENYELESAIAN
1. Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul
Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Diksi.
2. Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.
3. Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/Perubahan PTS terbit
Mengusulkan kepada Dirjen Diksi tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4. SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut
5. Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/ Perubahan PTS
Mengusulkan kepada Dirjen Diksi tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
6. SK Pendirian/Perubahan PTS tidak menyebut-kan nama Badan Penyelenggara PTS
Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Diksi tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/ Perubahan PTS.
58 Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Lampiran o: Daftar Program Studi Bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and
Mathematics)
Daftar program studi bidang STEM dapat dilihat di laman silemkerma.kemdikbud.go.id
50
Persyaratan dan Prosedur
Pembukaan Program Studi Vokasi Pada
Perguruan Tinggi Negeri
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
2020
I Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). UU Dikti mengamanatkan agar Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada akhir tahun 2019 Pemerintah melakukan pemisahan urusan pendidikan tinggi dari Kemenristekdikti. Melalui Perpres No. 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah menggabungkan kembali urusan pendidikan tinggi ke dalam Kemendikbud dan membentuk direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, sehingga terdapat dua direktorat jenderal baru pada Kemendikbud, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Perpres No. 82 Tahun 2019, maka diterbitkan Permendikbud No. 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Untuk menjalankan tugas dan wewenang Ditjen Dikti dan Ditjen Diksi dalam pemberian izin pembukaan program studi, telah diterbitkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Sementara itu, Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/lX/ 2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:
1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ lnstitut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi; 3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang science, technology, engineering,
dan mathematic (STEM); 4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2,
dan angka 3 dapat dikecualikan bagi: a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.
Seiring dengan Pengembangan program studi untuk mengikuti kebutuhan perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, Kemendikbud sejak tahun 2020 menetapkan prioritas pengembangan program studi vokasi pada bidang-bidang sebagai berikut:
1. Machinery and Construction; 2. Creative Economy 3. Hospitality; dan 4. Care Services.
Berdasarkan Permendikbud tersebut di atas dan memperhatikan Surat Edaran Menristekdikti serta arah prioritas perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, maka diperlukan panduan bagi pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Rektor/Ketua/Direktur) untuk memenuhi persyaratan dan prosedur pembukaan program studi vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri.
II Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Dengan memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan usul sebagaimana dimaksud di atas dapat diproses secara tepat waktu, sehingga pembukaan program studi vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri mampu berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.
Jakarta, Juni 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Wikan Sakarinto
III Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Pengantar Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
Pasal 23 ayat (1) Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, mengatur tentang pemberian izin pembukaan program studi akademik atau vokasi pada perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Oleh karena itu, pemrosesan usul pembukaan program studi vokasi pada
PTN dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi).
Berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Permendikbud No. 7 Tahun 2020 yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan program studi ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya, maka Dirjen Diksi menetapkan persyaratan dan prosedur pembukaan program studi vokasi pada PTN.
Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, perlu disusun persyaratan dan prosedur sebagai acuan yang diharapkan mampu mempersingkat waktu pemrosesan usul tersebut. Prosedur pembukaan program studi vokasi pada PTN dilakukan secara daring atau online, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.
Permendikbud No.7 Tahun 2020 antara lain mengatur bahwa pembukaan program studi vokasi dapat dilakukan melalui kerja sama atau tanpa melalui kerja sama. Buku ini berisi persyaratan dan prosedur pembukaan program studi vokasi pada PTN tanpa kerja sama. Sedangkan usul pembukaan program studi vokasi pada PTN melalui kerja sama diuraikan dalam buku tersendiri.
Penerbitan buku ‘ Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri’ dimaksudkan untuk memandu Rektor/Ketua/Direktur yang akan mengusulkan pembukaan program studi vokasi tanpa melalui kerja sama.
Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.
Jakarta, Juni 2020
Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi
Benny Bandanadjaja
IV Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Daftar Isi
halaman Sambutan I
Pengantar III
Daftar Isi IV
Bab I Pendahuluan 1
1. Latar Belakang 1
2. Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik 1
Bab II Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri 3
1. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri 3
2. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri 4
3. Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri 12
Lampiran 14
********
1 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Bab I
Pendahuluan
1. Latar Belakang
Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan pembukaan program studi vokasi pada perguruan tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kemdikbud, maka dilakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain:
a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi
Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Perlu dikemukakan bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), program studi vokasi selain dibuka pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi melainkan juga dapat dibuka pada PTN penyelenggara pendidikan akademik. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Dari gambar di atas dapat dikemukakan bahwa universitas, institut, dan sekolah tinggi sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik selain dapat membuka program studi akademik, juga dapat membuka program studi vokasi. Sedangkan politeknik, akademi, dan akademi komunitas sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi hanya dapat membuka program studi vokasi.
2. Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Pendidikan Akademik
Berdasarkan gambar di atas, dapat dikemukakan bahwa uraian di dalam Buku ini tidak saja berlaku bagi pembukaan program studi vokasi pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi, melainkan juga berlaku bagi pembukaan program studi vokasi pada PTN penyelenggara pendidikan akademik.
Pengusulan, evaluasi, sampai dengan penerbitan izin pembukaan program studi vokasi:
a. pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi (politeknik, akademi, dan akademi kominitas); dan b. pada PTN penyelenggara pendidikan akademik (universitas, institut, dan sekolah tinggi);
diproses di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi).
2 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Di dalam buku ini diuraikan pembukaan program studi vokasi di kampus utama PTN yang telah berdiri. Sedangkan pembukaan program studi vokasi di luar kampus utama (PSDKU) PTN, pembukaan program studi vokasi untuk Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) PTN, pembukaan program studi vokasi pada PTN yang berperingkat akreditasi Unggul atau Baik Sekali serta peringkat A atau B melalui kerja sama, pembukaan program studi vokasi untuk memenuhi persyaratan minimal jumlah program studi pada usulan perubahan PTN penyelenggara pendidikan vokasi, akan diuraikan dalam buku tersendiri.
Pembukaan program studi vokasi pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi atau PTN penyelenggara pendidikan akademik yang telah berdiri, diusulkan oleh pemimpin PTN (Rektor/Ketua/Direktur) tersebut kepada Mendikbud dengan mengajukan usul pembukaan program studi vokasi yang memuat pemenuhan persyaratan minimum akreditasi yang diuraikan di dalam Bab II buku ini.
Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari program studi vokasi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi vokasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan LLDIKTI.
Prosedur pembukaan program studi vokasi pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi atau PTN penyelenggara pendidikan akademik yang telah berdiri, dilakukan secara daring melalui silemkerma. kemdikbud.go.id.
********
3 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Bab II
Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
1. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri
a. Pengertian Program Studi Vokasi
Menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti:
(1) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
(2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
Dengan demikian, program studi vokasi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu yang diselenggarakan melalui program diploma, program magister terapan, atau program doktor terapan yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
b. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi
Pembukaan program studi vokasi pada perguruan tinggi di kampus utama PTN dibedakan sebagai berikut:
• Pembukaan program studi vokasi bersamaan dengan pendirian PTN penyelenggara pendidikan vokasi;
• Pembukaan program studi vokasi dalam rangka penambahan program studi vokasi pada PTN yang telah berdiri.
Pembukaan program studi vokasi yang akan diuraikan dalam Buku ini merupakan pembukaan program studi vokasi pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi atau PTN penyelenggara pendidikan akademik di kampus utama PTN tersebut, yang merupakan penambahan program studi vokasi pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi atau PTN penyelenggara pendidikan akademik yang sudah berdiri. Kampus utama PTN adalah domisili PTN di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan tentang pendirian PTN tersebut.
Penambahan program studi vokasi, khusus pada PTN penyelenggara pendidikan akademik, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Permendikbud No. 7 Tahun 2020 hanya diizinkan sampai dengan batas maksimum jumlah program studi vokasi sebagai berikut:
4 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Selain itu, perlu dikemukakan bahwa seiring dengan pengembangan program studi vokasi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lulusan program studi vokasi, Kemendikbud sejak tahun 2020 menetapkan prioritas pengembangan program studi vokasi antara lain pada bidang sebagai berikut:
a. Machinery and Construction (antara lain: Teknik Mesin, Teknik Pengelasan, Teknik Otomasi Industri, Teknik Mekatronika, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Teknik Otomotif Alat Berat, Teknik Geomatika, Desain Permodelan dan Informasi Bangunan);
b. Creative Economy (antara lain: Rekayasa Perangkat Lunak, Animasi, Desain Komunikasi Visual, Multimedia, Tata Busana);
c. Hospitality (antara lain: Perhotelan, Tataboga, Agribisnis Pengolahan Pertanian, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Bisnis Daring dan Pemasaran, Retail, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran); dan
d. Care Services (antara lain: Perawatan Balita, Asisten Rumah Tangga, Perawat Lansia).
c. Pengertian Perguruan Tinggi Negeri
Adapun yang dimaksud PTN menurut Pasal 1 angka 7 UU Dikti adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
Selanjutnya, di dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) UU Dikti diatur bahwa:
(1) Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.
(3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.
Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 3 (tiga) macam PTN, yaitu:
a. PTN sebagai satuan kerja Pemerintah (Kemdikbud), disingkat PTN Satker;
b. PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, disingkat PTN PPKBLU;
c. PTN dengan status sebagai badan hukum, disingkat PTN Badan Hukum.
2. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 menetapkan:
a. Pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. Program Studi yang telah memenuhi syarat minimum akreditasi, mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.
Khusus bagi PTN Badan Hukum, berlaku Pasal 28 ayat (2) huruf b Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur bahwa Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud di bawah ini.
Persyaratan dan dokumen pembukaan program studi vokasi baik pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi maupun PTN penyelenggara pendidikan akademik sebagai berikut:
5 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Dokumen
a. Rektor/Ketua/Direktur mengajukan surat permohonan pembukaan program studi vokasi kepada Mendikbud.
Scan asli surat permohonan pemimpin PTN (Rektor/Ketua/Direktur) tentang pembukaan program studi vokasi kepada Mendikbud.
b. Memiliki pertimbangan tertulis Senat PTN tentang pembukaan program studi vokasi yang diusulkan;
Scan asli surat pertimbangan Senat PTN tentang pembukaan program studi vokasi yang diusulkan.
c. Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi vokasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi pada:
• Program Diploma;
• Program Magister Terapan;
• Program Doktor Terapan. Dalam hal pembukaan program studi vokasi pada program magister terapan dan doktor terapan:
• Monodisiplin: a. Program studi vokasi pada program
magister terapan dapat diselenggarakan setelah program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program diploma empat atau sarjana terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. Program studi vokasi pada program doktor terapan dapat diselenggarakan setelah program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program magister terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
• Multidisiplin: a. Program studi vokasi pada program
magister terapan multidisiplin dapat diselenggarakan setelah paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program diploma empat atau
Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi beserta semua Lampirannya.
• Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program diploma empat atau sarjana terapan;
• Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program magister terapan;
• Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program diploma empat atau sarjana terapan;
6 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Dokumen
sarjana terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. Program studi vokasi pada program doktor terapan multidisiplin dapat diselenggarakan setelah paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program magister terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
• Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau
Baik Sekali paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program magister terapan.
d. Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat: a. Tingkat kejenuhan berbagai program studi akademik yang akan dibuka; dan b. Tingkat keberlanjutan program studi akademik yang diusulkan.
• Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat.
e. Dosen untuk 1 (satu) program studi vokasi paling sedikit berjumlah:
1) 3 (tiga) orang calon dosen tetap pada Program Diploma atau Program Sarjana Terapan untuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi, yang dapat berasal dari Dosen Tetap pada PTS pengusul, atau berasal dari luar PTN pengusul yang tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
2) 2 (dua) orang dosen tetap pada Akademi Komunitas;
dengan ketentuan:
Calon Dosen Tetap:
1) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan.
Jika telah memiliki NIDN dan/atau telah memiliki jabatan fungsional, maka lihat angka 5) di bawah.
• Scan asli KTP.
• Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di PT pengusul; atau
7 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Dokumen
2) Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN, wajib menandatangani Surat Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan pemimpin perguruan tinggi pengusul atau telah diangkat sebagai dosen tetap Pegawai Negeri Sipil atau Dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul
3) Paling rendah berijazah:
a) Magister, Magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma;
b) Doktor atau Doktor Terapan untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan;
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan diusulkan;
4) Pada program doktor terapan:
• memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka;
• Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi vokasi tersebut;
5) Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap;
6) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau belum memiliki
• Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul;
• Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul
• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh.
• Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi.
• Scan asli SK jabatan akademik yang mutakhir (khusus untuk pembukaan program studi vokasi pada program doktor terapan);
• Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP.
8 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Dokumen
Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam PTN yang sama, maka Rektor/Ketua/Direktur:
a) wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
▪ 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
▪ 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
b) dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
Bagi calon dosen yang diambil dari program studi lain dari perguruan tinggi yang sama wajib dilengkapi surat penugasan dari pemimpin perguruan tinggi dan melampirkan Surat Keputusan sebagai Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil atau Dosen dengan Perjanjian Kerja perguruan
• Scan asli SK pengangkatan sebagai dosen tetap di PTN yang mengusulkan pembukaan program studi vokasi;
• Scan asli Surat tugas dari Rektor/Ketua/ Direktur;
• Scan asli Daftar riwayat hidup
9 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Dokumen
tinggi pengusul; atau Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil pada perguruan tinggi pengusul;
7) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
8) Bukan pegawai tetap pada instansi lain;
9) Bukan aparatur sipil negara non-dosen.
Calon Dosen Tidak Tetap:
1) Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2) Berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain, yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di perguruan tinggi lain tersebut;
3) Dalam hal dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain telah memiliki NIDN, maka Pemimpin Perguruan Tinggi tersebut:
a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu
• Scan asli KTP;
• Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan
sebagai PNS di PTN lain; atau
• Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan
Dosen Tetap dengan perjanjian kerja
(Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja) pada PTN lain;
• Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan
sebagai dosen tetap dari Badan
Penyelenggara PTS (apabila berasal dari PTS)
10 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Dokumen
terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
b. dapat mengusulkan calon dosen tidak tetap yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
4) Paling rendah berijazah:
a) Magister, Magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma;
b) Doktor atau Doktor Terapan untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan;
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan diusulkan;
Khusus pada program doktor terapan:
• memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka;
• Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi vokasi tersebut;
5) Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Pergurruan Tinggi Asal bahwa calon dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (MoA) antar Perguruan tInggi Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal;
• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh.
• Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi.
• Scan asli SK jabatan akademik yang mutakhir
(khusus untuk pembukaan program studi
vokasi pada program doktor terapan);
• Scan asli Surat penugasan dari Rektor/
Ketua/Direktur perguruan tinggi asal;
• Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin
Perguruan Tinggi Pengusul sebagai dosen
tidak tetap, atau tutor pada program studi
yang diusulkan;
11 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Dokumen
6) Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul;
3 (tiga) instruktur Tetap untuk 1 (satu) program studi vokasi pada akademi komunitas dengan ketentuan:
1) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengusulan pembukaan program studi vokasi.
2) Paling rendah berijazah Diploma Tiga dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun pada kompetensi sebidang;
3) Sebagai tenaga profesional dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana; atau
4) Sebagai tenaga yang mendapat pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau
5) Tenaga profesional dengan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga;
6) Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
7) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
8) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9) Bukan pegawai tetap pada instansi lain.
• Scan asli KTP
• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh. sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun pada kompetensi sebidang;
• Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon instruktur tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian
• Scan asli sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana; atau
• Scan asli surat keterangan pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau
• Scan asli surat keterangan pengakuan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga;
• Scan asli Surat Pernyataan calon instruktur tetap tentang Kesediaan bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;
• Scan asli Daftar riwayat hidup;
f. Telah tersedia sarana dan prasarana untuk
12 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Dokumen
pembukaan program studi vokasi, terdiri atas:
1. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m2 per
mahasiswa;
2. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;
3. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;
4. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
5. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
6. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
7. Khusus untuk pembukaan program studi vokasi pada program magister terapan atau doktor terapan, memiliki ruang belajar mandiri yang memadai dan fasilitas untuk mengakses kepustakaan ilmiah;
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
g. Memiliki perjanjian kerjasama antara Rektor/ Ketua/Direktur dengan dunia usaha dan/atau dunia industri tentang:
1. Pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri;
2. Pemanfaatan laboratorium yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri; dan/atau
3. Tempat magang yang disediakan oleh dunia usaha dan/atau dunia industri;
• Scan asli perjanjian kerjasama antara Rektor/Ketua/Direktur dengan dunia usaha dan/atau dunia industri.
h. Kurikulum program studi vokasi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Scan asli dokumen kurikulum yang berisi: 1. Profil lulusan; 2. Keunikan program studi; 3. Capaian pembelajaran lulusan; 4. Struktur kurikulum:
13 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Dokumen
• untuk program studi vokasi pada program diploma dan magister terapan berisi daftar mata kuliah per semester beserta beban sks;
• untuk program studi pada program doktor terapan berisi: a) Fokus penelitian; b) Keterkaitan antara mata kuliah
dan fokus penelitian untuk menjamin pemenuhan luaran berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi;
c) Persyaratan kelulusan. 5. RPS dari mata kuliah penciri program
studi:
• Program diploma 10 (sepuluh) mata kuliah;
• Program magister terapan 5 (lima) mata kuliah;
• Program doktor terapan 2 (dua) sampai 3 (tiga) mata kuliah;
i. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani 1 (satu) program studi vokasi dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan:
1) Warga Negara Indonesia berusia paling
tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada
saat pengusulan pembukaan program
studi vokasi;
2) Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan
3) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
• Scan asli KTP;
• Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan; dan
• Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
Catatan:
a. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi untuk setiap usul program studi vokasi baru, dibuat dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua/Direktur;
14 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
b. Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua/Direktur; Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
c. Dokumen huruf h, huruf i, dan huruf j juga diperiksa pada saat evaluasi lapangan khusus untuk usul program studi vokasi pada program doktor terapan.
3. Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri
Pembukaan program studi vokasi merupakan penambahan jumlah program studi vokasi pada PTN yang telah berdiri.
Usul pembukaan program studi vokasi pada PTN yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan sebelumnya di dalam Bab II angka 2, diproses dengan prosedur sebagai berikut:
• Prosedur Umum Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri
Tahap Kesatu
Pemimpin PTN memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan Pertimbangan Senat perguruan tinggi
Tahap Kedua
Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:
1. Pemimpin PTN mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
3. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Pemimpin PTN dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Pemimpin PTN dapat melanjutkan proses ke tahap ketiga.
Tahap Ketiga
Pemimpin PTN mengunggah semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 di atas melalui akun yang telah diperoleh pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan desk evaluation atas semua dokumen yang diunggah.
Kekhususan:
a. Untuk pembukaan program studi vokasi pada program doktor terapan di PTN, apabila berdasarkan hasil desk evaluation semua persyaratan telah dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan site evaluation (evaluasi lapangan);
b. Untuk pembukaan program studi vokasi pada PTN Badan Hukum, prosedur pembukaan Program Studi Vokasi pada PTN Badan Hukum telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Permendikbud No. 7 Tahun 2020 sebagai berikut:
15 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
a. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan proposal pembukaan Program Studi vokasi kepada Senat Akademik PTN Badan Hukum dan Majelis Wali Amanat;
b. Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Program Studi vokasi sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 di atas;
c. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi Program Studi vokasi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
d. Apabila hasil evaluasi, verifikasi, dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c menyatakan bahwa Program Studi vokasi yang diusulkan layak untuk dibuka, Pemimpin PTN Badan Hukum menetapkan pembukaan Program Studi vokasi tersebut.
Untuk memperoleh izin pembukaan program studi vokasi pada PTN non PTN Badan Hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka Rektor/Ketua/Direktur harus mengikuti prosedur khusus di bawah ini:
16 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
• Prosedur Khusus Pembukaan Program Studi Vokasi pada PTN Penyelenggara Pendidikan Akademik dan PTN Penyelenggara Pendidikan Vokasi
PROSEDUR KHUSUS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI VOKASI PADA PTN
12
34
56
810
117
9
SETJENPENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN VOKASI LLDIKTI
UsulAKUN
1
Verifikasi DOKUMEN USUL AKUN
Disetujui?
2
TIDAK
UnggahUSUL
3
YA
Disetujui?
EvaluasiDOSEN/ INSTRUKTUR
TETAP
4
TIDAK
Penerbitan SK
SELESAI
11
YA
Pemimpin PTN mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderl Pendidikan Vokasi melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi PTN yang belum memiliki akun)
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum disetujui, maka Pemimpin PTN dapat mengajukan kembali permintaan akun
Pemimpin PTN mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemimpin PTN, yang terdiri atas:
a. Surat permohonan pembukaan program studi vokasi pada PTN kepada Mendikbud;b. Rekomendasi dari LLDiktic. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi; dand. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap/instruktur tetap untuk program studi vokasi yang diusulkan
Apabila pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap/instruktur tetap memenuhi persyaratan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memberikan “Persetujuan Proses Lanjut” melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id untuk diproses ke tahap berikutnya. Apabila pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap/instruktur tetap tidak memenuhi persyaratan, usul dinyatakan belum disetujui dan Pemimpin PTN dapat mengunggah kembali usul.
PersetujuanPROSES LANJUT
Disetujui?
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dapat melakukan evaluasi lapangan
Unggah PEMENUHAN KEKURANGAN BERDASARKAN
HASIL EVALUASI LAPANGAN
TIDAK
EvaluasiDOKUMEN
PEMENUHAN KEKURANGAN BERDASARKAN
HASIL EVALUASI LAPANGAN
Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan program studi vokasi kepada Mendikbud untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang pembukaan program studi vokasi
Disetujui?
Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen tidak memenuhi persyaratan, usul dinyatakan belum disetujui, dan Pemimpin PTN dapat mengunggah kembali usul melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id
YA
Apabila hasil evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 belum memenuhi persyaratan, maka pengusul diminta mengunggah pemenuhan kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id
5
10
Unggah KembaliUSUL
Unggah KembaliUSUL
EvaluasiTENDIK,
SARANA & PRASARANA
SERTA KURIKULUM
Apabila “Persetujuan Proses Lanjut” telah diberikan, LLDIKTI mengevaluasi kriteria non dosen (tenaga kependidikan, sarana prasaran, dan kurikulum).
Visitasi
YA
EvaluasiLAPANGAN
YATIDAK
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bersama LLDIKTI dapat melakukan evaluasi lapangan pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Vokasi
YA
5
6
7
9
TIDAK
Unggah maksimal 4 (empat) kali
(termasuk pengunggahan yang pertama
kali)
MULAI
********
17 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
LAMPIRAN
Lampiran a: Contoh Surat Usul Pembukaan Program Studi Vokasi Pada PTN
18 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri
Lampiran b: Contoh Surat Pertimbangan Senat PTN Tentang Pembukaan Program Studi Vokasi
Lampiran b: Contoh Surat Rekomendasi LLDikti untuk Pembukaan Program Studi Vokasi Pada PTN
Persyaratan dan Prosedur
Pembukaan Program Studi Vokasi Pada
Perguruan Tinggi Swasta
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
2020
I Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). UU Dikti mengamanatkan agar Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada akhir tahun 2019 Pemerintah melakukan pemisahan urusan pendidikan tinggi dari Kemenristekdikti. Melalui Perpres No. 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah menggabungkan kembali urusan pendidikan tinggi ke dalam Kemendikbud dan membentuk direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, sehingga terdapat dua direktorat jenderal baru pada Kemendikbud, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Perpres No. 82 Tahun 2019, maka diterbitkan Permendikbud No. 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Salah satu fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah merumuskan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 18 Perpres 82 Tahun 2019 dan Pasal 114 huruf g Permendikbud No. 45 Tahun 2019). Untuk melaksanakan fungsi tersebut, telah diterbitkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Sementara itu, Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/lX/ 2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi swasta (PTS) baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:
1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ lnstitut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi; 3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang science, technology, engineering,
dan mathematic (STEM); 4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2,
dan angka 3 dapat dikecualikan bagi: a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.
Seiring dengan Pengembangan program studi untuk mengikuti kebutuhan perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, Kemendikbud sejak tahun 2020 menetapkan prioritas pengembangan program studi vokasi pada bidang-bidang sebagai berikut:
1. Machinery and Construction; 2. Creative Economy 3. Hospitality; dan 4. Care Services.
Berdasarkan Permendikbud tersebut di atas dan memperhatikan Surat Edaran Menristekdikti serta arah prioritas perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, maka diperlukan panduan bagi Badan Penyelenggara dan pemimpin PTS untuk memenuhi persyaratan dan prosedur pembukaan program studi vokasi pada PTS.
II Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Dengan memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan usul sebagaimana dimaksud di atas dapat diproses secara tepat waktu, sehingga pembukaan program studi vokasi pada PTS mampu berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.
Jakarta, Juni 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Wikan Sakarinto
III Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Pengantar Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
Berdasarkan Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibentuk Ditjen Pendidikan Vokasi dan Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi yang yang salah satu fungsinya adalah melakukan perumusan pemberian izin pembukaan program studi vokasi pada perguruan tinggi swasta (PTS) penyelenggara pendidikan vokasi. Oleh karena itu, pemro
sesan usul pembukaan program studi vokasi pada PTS dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.
Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, perlu disusun persyaratan dan prosedur sebagai acuan yang diharapkan mampu mempersingkat waktu pemrosesan usul tersebut.
Proses administrasi pembukaan program studi vokasi pada PTS dilakukan secara daring atau online, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan beberapa kebijakan yang dimuat dalam peraturan untuk peningkatan pelayanan proses perizinan pembukaan program studi vokasi dan pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi, antara lain Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan tersebut diimplementasikan dalam tahap pengusulan pembukaan program studi vokasi maupun usul pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi.
Permendikbud No.7 Tahun 2020 antara lain mengatur bahwa pembukaan program studi vokasi dapat dilakukan melalui kerja sama atau tanpa melalui kerja sama. Buku ini berisi persyaratan dan prosedur pembukaan program studi vokasi tanpa kerja sama. Sedangkan usul pembukaan program studi vokasi melalui kerja sama diuraikan dalam buku tersendiri.
Penerbitan buku ‘ Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada Pendirian Perguruan Tinggi Swasta’ dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan pembukaan program studi vokasi tanpa melalui kerja sama.
Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.
Jakarta, Juni 2020
Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi
Benny Bandanadjaja
IV Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Daftar Isi
halaman Sambutan I
Pengantar III
Daftar Isi IV
Bab I Pendahuluan 1
1. Latar Belakang 1
2. Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik 1
Bab II Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Swasta 3
1. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta 3
2. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta 4
3. Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Swasta 12
Lampiran 14
********
1 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Bab I
Pendahuluan
1. Latar Belakang
Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan pembukaan program studi vokasi pada perguruan tinggi swasta (PTS) di lingkungan Kemdikbud maka dilakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain:
a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi
Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Perlu dikemukakan bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), program studi vokasi selain dibuka pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi melainkan juga dapat dibuka pada PTS penyelenggara pendidikan akademik. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Dari gambar di atas dapat dikemukakan bahwa universitas, institut, dan sekolah tinggi sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik selain dapat membuka program studi akademik, juga dapat membuka program studi vokasi. Sedangkan politeknik, akademi, dan akademi komunitas sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi hanya dapat membuka program studi vokasi.
2. Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik
Berdasarkan gambar di atas, dapat dikemukakan bahwa uraian di dalam Buku ini tidak saja berlaku bagi pembukaan program studi vokasi pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi, melainkan juga berlaku bagi pembukaan program studi vokasi pada PTS penyelenggara pendidikan akademik.
Pengusulan, evaluasi, sampai dengan penerbitan izin pembukaan program studi vokasi:
a. pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi (politeknik, akademi, dan akademi kominitas); dan b. pada PTS penyelenggara pendidikan akademik (universitas, institut, dan sekolah tinggi);
diproses di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi).
2 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Di dalam buku ini diuraikan pembukaan program studi vokasi di kampus utama PTS yang telah berdiri. Sedangkan pembukaan program studi vokasi di luar kampus utama (PSDKU), pembukaan program studi vokasi untuk Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), pembukaan program studi vokasi pada PTS yang berperingkat akreditasi Unggul atau Baik Sekali serta peringkat A atau B melalui kerja sama, pembukaan program studi vokasi untuk memenuhi persyaratan minimal jumlah program studi pada usulan perubahan PTS penyelenggara
pendidikan vokasi, dan pembukaan program studi vokasi melalui penyelenggaraan PTS di kawasan ekonomi khusus, akan diuraikan dalam buku tersendiri.
Pembukaan program studi vokasi pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi atau PTS penyelenggara pendidikan akademik yang telah berdiri, diusulkan oleh pemimpin PTS tersebut kepada Mendikbud dengan mengajukan usul pembukaan program studi vokasi yang memuat pemenuhan persyaratan minimum akreditasi yang diuraikan di dalam Bab II buku ini.
Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari program studi vokasi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi vokasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan LLDIKTI.
Prosedur pembukaan program studi vokasi pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi atau PTS penyelenggara pendidikan akademik yang telah berdiri, dilakukan secara daring melalui silemkerma. kemdikbud.go.id.
********
3 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Bab II
Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
1. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Swasta
a. Pengertian Program Studi Vokasi
Menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti:
(1) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
(2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
Dengan demikian, program studi vokasi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu yang diselenggarakan melalui program diploma, program magister terapan, atau program doktor terapan yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
b. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi
Pembukaan program studi vokasi pada perguruan tinggi di kampus utama perguruan tinggi dibedakan sebagai berikut:
• Pembukaan program studi vokasi bersamaan dengan pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi;
• Pembukaan program studi vokasi dalam rangka penambahan program studi vokasi pada perguruan tinggi yang telah berdiri.
Pembukaan program studi vokasi yang akan diuraikan dalam Buku ini merupakan pembukaan program studi vokasi pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi atau PTS penyelenggara pendidikan akademik di kampus utama PTS tersebut, yang merupakan penambahan program studi vokasi pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi atau PTS penyelenggara pendidikan akademik yang sudah berdiri. Kampus utama adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.
Penambahan program studi vokasi, khusus pada PTS penyelenggara pendidikan akademik, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Permendikbud No. 7 Tahun 2020 hanya diizinkan sampai dengan batas maksimum jumlah program studi vokasi sebagai berikut:
4 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Selain itu, perlu dikemukakan bahwa seiring dengan pengembangan program studi vokasi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lulusan program studi vokasi, Kemendikbud sejak tahun 2020 menetapkan prioritas pengembangan program studi vokasi antara lain pada bidang sebagai berikut:
a. Machinery and Construction (antara lain: Teknik Mesin, Teknik Pengelasan, Teknik Otomasi Industri, Teknik Mekatronika, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Teknik Otomotif Alat Berat, Teknik Geomatika, Desain Permodelan dan Informasi Bangunan);
b. Creative Economy (antara lain: Rekayasa Perangkat Lunak, Animasi, Desain Komunikasi Visual, Multimedia, Tata Busana);
c. Hospitality (antara lain: Perhotelan, Tataboga, Agribisnis Pengolahan Pertanian, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Bisnis Daring dan Pemasaran, Retail, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran); dan
d. Care Services (antara lain: Perawatan Balita, Asisten Rumah Tangga, Perawat Lansia).
c. Pengertian Perguruan Tinggi Swasta
Adapun yang dimaksud PTS menurut Pasal 1 angka 8 UU Dikti adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
Selanjutnya, di dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) UU Dikti diatur bahwa:
(2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
(3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 menetapkan:
a. Pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. Program Studi yang telah memenuhi syarat minimum akreditasi, mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.
Persyaratan dan dokumen pembukaan program studi vokasi baik pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi maupun PTS penyelenggara pendidikan akademik sebagai berikut:
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Dokumen
a. Pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) mengajukan surat permohonan pembukaan program studi vokasi kepada Mendikbud.
Scan asli surat permohonan pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) tentang pembukaan program studi vokasi kepada Mendikbud.
b. Telah memiliki akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan izin pendirian PTS;
• Scan asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan;
• Scan asli Surat Keputusan Menkumham
5 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Dokumen
tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum;
• Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pendirian PTS;
c. Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi vokasi yang diusulkan;
Scan asli surat persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi vokasi yang diusulkan;
d. Memiliki pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi tentang pembukaan program studi vokasi yang diusulkan;
Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi vokasi yang diusulkan.
e. Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi vokasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi pada:
• Program Diploma;
• Program Magister Terapan;
• Program Doktor Terapan.
Dalam hal pembukaan program studi vokasi pada program magister terapan dan doktor terapan:
• Monodisiplin: a. Program studi vokasi pada program
magister terapan dapat diselenggarakan setelah program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program diploma empat atau sarjana terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. Program studi vokasi pada program doktor terapan dapat diselenggarakan setelah program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program magister terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi beserta semua Lampirannya.
• Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program diploma empat atau sarjana terapan;
• Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program magister terapan;
6 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Dokumen
• Multidisiplin: a. Program studi vokasi pada program
magister terapan multidisiplin dapat diselenggarakan setelah paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program diploma empat atau sarjana terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. Program studi vokasi pada program doktor terapan multidisiplin dapat diselenggarakan setelah paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program magister terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
• Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program diploma empat atau sarjana terapan;
• Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau
Baik Sekali paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program magister terapan;
f. Memperoleh rekomendasi tertulis dari LLDIKTI di wilayah perguruan tinggi swasta yang akan membuka program studi vokasi, dengan masa berlaku rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak rekomendasi diterbitkan, yang berisi:
1. Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;
2. Rekam jejak perguruan tinggi yang akan membuka program studi vokasi;
3. Tingkat kejenuhan berbagai Program Studi vokasi yang akan dibuka; dan
4. Tingkat keberlanjutan program studi yang diusulkan.
• Scan asli rekomendasi tertulis dari LLDIKTI yang masih berlaku.
g. Dosen untuk 1 (satu) program studi vokasi yang akan dibuka paling sedikit berjumlah:
1) 3 (tiga) orang calon dosen tetap pada Program Diploma atau Program Sarjana Terapan untuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi, yang dapat berasal dari Dosen Tetap pada PTS pengusul, atau berasal dari luar PTS pengusul yang tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
2) 2 (dua) orang calon dosen tetap pada
7 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Dokumen
Akademi Komunitas;
dengan ketentuan:
Calon Dosen Tetap:
1) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan.
Jika telah memiliki NIDN dan/atau telah memiliki jabatan fungsional, maka lihat angka 5) di bawah.
2) Paling rendah berijazah:
a) Magister, Magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma;
b) Doktor atau Doktor Terapan untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan;
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan diusulkan;
3) Pada program doktor terapan:
• memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka;
• Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi vokasi tersebut;
4) Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik
• Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili bagi calon dosen tetap yang memiliki KTP tidak sama dengan domisili PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh.
• Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi.
• Scan asli SK jabatan akademik yang mutakhir
(khusus untuk pembukaan program studi
vokasi pada program doktor terapan);
• Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon
8 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Dokumen
Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap;
5) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau belum memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam PTS yang sama, maka Rektor/Ketua/Direktur:
a) wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
▪ 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
▪ 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
b) dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
Bagi calon dosen tetap yang diambil dari program studi lain dari PTS yang sama wajib
dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP.
• Scan asli SK pengangkatan sebagai dosen
tetap di PTS yang mengusulkan pembukaan
program studi vokasi;
9 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Dokumen
memperoleh penugasan dari Rektor/Ketua/ Direktur;
6) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7) Bukan pegawai tetap pada instansi lain;
8) Bukan Aparatur Sipil Negara, kecuali dosen yang dipekerjakan (DPK) oleh LLDIKTI setempat pada PTS yang mengusulkan pembukaan program studi vokasi.
Calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN atau NIDK harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon dosen tetap untuk setiap usul pembukaan program studi vokasi dengan Badan Penyelenggara atau Rektor/Ketua/Direktur dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Rektor/Ketua/Direktur.
Calon Dosen Tidak Tetap:
1) Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2) Berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain, yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di perguruan tinggi lain tersebut;
3) Dalam hal dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain telah memiliki NIDN, maka Pemimpin Perguruan Tinggi tersebut:
a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan
• Scan asli Suratpemugasan dari Rektor/
Ketua/Direktur;
• Scan asli Daftar riwayat hidup
• Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap antara Badan Penyelenggara atau Rektor/Ketua/Direktur dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Rektor/Ketua/Direktur dan calon dosen tetap.
• Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili bagi calon dosen tetap yang memiliki KTP tidak sama dengan domisili PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.
• Scan asli SK pengangkatan sebagai dosen
tetap di PTS yang mengusulkan pembukaan
program studi vokasi;
10 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Dokumen
dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
b. dapat mengusulkan calon dosen tidak tetap yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
4) Paling rendah berijazah:
a) Magister, Magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma;
b) Doktor atau Doktor Terapan untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan;
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan diusulkan;
Khusus pada program doktor terapan:
• memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka;
• Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi vokasi tersebut;
• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh.
• Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi.
• Scan asli SK jabatan akademik yang mutakhir
(khusus untuk pembukaan program studi
vokasi pada program doktor terapan);
11 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Dokumen
5) Memiliki Surat Penugasan Pemimpin PTS Asal bahwa calon dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (MoA) antar PTS Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal;
6) Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul;
• Scan asli Surat pemugasan dari Rektor/
Ketua/Direktur perguruan tinggi asal;
• Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin
Perguruan Tinggi Pengusul sebagai dosen
tidak tetap, atau tutor pada program studi
yang diusulkan;
2 (dua) Calon Instruktur/Tutor atau Sebutan Lain Yang Sejenis yang akan ditugaskan pada program studi vokasi yang akan dibuka pada Program Diploma Tiga atau Program Sarjana Terapan, dengan ketentuan:
1. Berstatus sebagai karyawan di mitra kerja sama (dunia usaha/industri/instansi/ lembaga) yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS;
2. Memiliki surat persetujuan dari pemimpin mitra kerja sama (perusahaan/industri/ instansi/lembaga) yang bekerja sama dengan badan penyelenggara yang akan mendirikan PTS;
3. Memiliki surat penugasan dari badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS untuk menjadi Instruktur/Tutor atau sebutan lain yang sejenis pada program studi yang diusulkan;
4. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma Tiga; dan
a. pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di tempat kerja pada bidang pekerjaan yang relevan dengan program studi yang diusulkan; atau
sertifikat keahlian/kompetensi yang masih berlaku sesuai dengan program studi yang diusulkan;
• Scan asli KTP Instruktur/Tutor atau Sebutan Lain Yang Sejenis;
• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh;
• Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kemdikbud;
• Scan asli Surat Persetujuan dari pemimpin mitra kerja sama (perusahaan/industri/ instansi/lembaga) yang bekerja sama dengan badan penyelenggara yang akan mendirikan PTS
• Scan asli Daftar riwayat hidup;
3 (tiga) instruktur Tetap untuk 1 (satu) program studi vokasi pada akademi komunitas dengan ketentuan:
12 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Dokumen
1) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengusulan pembukaan program studi vokasi.
2) Paling rendah berijazah Diploma Tiga dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun pada kompetensi sebidang;
3) Sebagai tenaga profesional dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana; atau
4) Sebagai tenaga yang mendapat pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau
5) Tenaga profesional dengan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga;
6) Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
7) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
8) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9) Bukan pegawai tetap pada instansi lain
10) Bukan Aparatur Sipil Negara; dan
Calon instruktur tetap harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon instruktur tetap untuk setiap usul pembukaan program studi vokasi, dengan Badan Penyelenggara atau Rektor/Ketua/
• Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili bagi calon instruktur tetap yang memiliki KTP dengan alamat tidak sama dengan alamat domisili PTS penyelenggara pendidikan vokasi atau penyelenggara pendidikan akademik;
• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh, sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun pada kompetensi sebidang;
• Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon instruktur tetap lulusan luar negeri, dari Kemdikbud;
• Scan asli sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana; atau
• Scan asli surat keterangan pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau
• Scan asli surat keterangan pengakuan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga;
• Scan asli Surat Pernyataan calon instruktur tetap tentang Kesediaan bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;
• Scan asli Daftar riwayat hidup;
• Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Calon Instruktur Tetap antara Badan Penyelenggara atau Rektor/Ketua/Direktur dalam hal
13 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Dokumen
Direktur dalam hal kewenangan menanda-tangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Rektor/Ketua/Direktur.
kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Rektor/Ketua/Direktur dan dengan calon instruktur tetap.
h. Telah tersedia sarana dan prasarana untuk pembukaan program studi vokasi, terdiri atas:
1. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m2 per
mahasiswa;
2. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;
3. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;
4. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
5. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
6. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
7. Khusus untuk pembukaan program studi vokasi pada program magister terapan atau doktor terapan, memiliki ruang belajar mandiri yang memadai dan fasilitas untuk mengakses kepustakaan ilmiah;
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
i. Memiliki perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia industri tentang:
1. Pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri;
2. Pemanfaatan laboratorium yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri; dan/atau
3. Tempat magang yang disediakan oleh dunia usaha dan/atau dunia industri;
• Scan asli perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara atau Rektor/Ketua/Direktur dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kerjasama telah dilimpahkan kepada Rektor/Ketua/Direktur dengan dunia usaha dan/atau dunia industri.
14 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Dokumen
j. Kurikulum program studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Scan asli dokumen kurikulum yang berisi: 1. Profil lulusan; 2. Keunikan program studi; 3. Capaian pembelajaran lulusan; 4. Struktur kurikulum:
• untuk program studi vokasi pada program diploma dan magister terapan berisi daftar mata kuliah per semester beserta beban sks;
• untuk program studi pada program doktor terapan berisi: a) Fokus penelitian; b) Keterkaitan antara mata kuliah
dan fokus penelitian untuk menjamin pemenuhan luaran berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi;
c) Persyaratan kelulusan. 5. RPS dari mata kuliah penciri program
studi:
• Program diploma 10 (sepuluh) mata kuliah;
• Program magister terapan 5 (lima) mata kuliah;
• Program doktor terapan 2 (dua) sampai 3 (tiga) mata kuliah;
k. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani 1 (satu) program studi vokasi dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan:
1) Warga Negara Indonesia berusia paling
tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada
saat pengusulan pembukaan program
studi vokasi;
2) Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan
3) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
• Scan asli KTP;
• Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan; dan
• Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
15 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Catatan:
a. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi untuk setiap usul program studi vokasi baru, dibuat dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua/Direktur;
b. Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua/Direktur; Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
c. Dokumen huruf h, huruf i, dan huruf j juga diperiksa pada saat evaluasi lapangan khusus untuk usul program studi vokasi pada program doktor terapan.
3. Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Swasta
Pembukaan program studi vokasi merupakan penambahan jumlah program studi vokasi pada PTS yang telah berdiri.
Usul pembukaan program studi vokasi pada PTS yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan sebelumnya di dalam Bab II angka 2, diproses dengan prosedur sebagai berikut:
3.1. Prosedur Umum Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Swasta
Tahap Kesatu
Pemimpin PT memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:
1. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan;
2. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
3. Surat Keputusan izin pendirian perguruan tinggi, serta semua izin pembukaan program studi vokasi beserta semua perubahannya;
4. Persetujuan pembukaan program studi vokasi dari Badan Penyelenggara; dan 5. Pertimbangan pembukaan program studi vokasi dari Senat PTS.
Tahap Kedua
LLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1, angka 2, dan angka 3 tentang legalitas badan penyelenggara PTS. Dalam hal legalitas badan penyelenggara tersebut belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait. Beberapa contoh kasus belum terpenuhinya aspek legalitas Badan Penyelenggara PTS dapat dilihat dalam Lampiran e.
LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:
1. telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
2. hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1, angka 2, dan angka 3 telah dipenuhi.
16 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Tahap Ketiga
Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:
1. Rektor/Ketua/Direktur mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan 3. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Rektor/Ketua/Direktur dapat mengajukan kembali
permintaan akun. Apabila disetujui maka Rektor/Ketua/Direktur dapat melanjutkan proses ke tahap keempat.
Tahap Keempat
Rektor/Ketua/Direktur mengunggah semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 di atas melalui akun yang telah diperoleh pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan desk evaluation atas semua dokumen yang diunggah.
Khusus untuk pembukaan program studi vokasi pada program doktor terapan, apabila berdasarkan hasil desk evaluation semua persyaratan telah dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan site evaluation (evaluasi lapangan);
Untuk memperoleh izin pembukaan program studi vokasi pada PTS sebagaimana dikemukakan di atas, maka Rektor/Ketua/Direktur harus mengikuti prosedur khusus di bawah ini:
17 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
3.2. Prosedur Khusus Pembukaan Program Studi Akademik pada PT Penyelenggara Pendidikan Akademik
PROSEDUR KHUSUS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI VOKASI PADA PTS
12
34
56
810
117
9
SETJENPENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN VOKASI LLDIKTI
UsulAKUN
1
Verifikasi DOKUMEN USUL AKUN
Disetujui?
2
TIDAK
UnggahUSUL
3
YA
Disetujui?
EvaluasiDOSEN/ INSTRUKTUR
TETAP
4
TIDAK
Penerbitan SK
SELESAI
11
YA
Rektor/Ketua/Direktur mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderl Pendidikan Vokasi melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi PTN yang belum memiliki akun)
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum disetujui, maka Rektor/Ketua/Direktur dapat mengajukan kembali permintaan akun
Rektor/Ketua/Direktur mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua/Direktu, yang terdiri atas:
a. Surat permohonan pembukaan program studi vokasi pada PTN kepada Mendikbud;b. Rekomendasi dari LLDiktic. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi; dand. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap/instruktur tetap untuk program studi vokasi yang diusulkan
Apabila pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap/instruktur tetap memenuhi persyaratan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memberikan “Persetujuan Proses Lanjut” melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id untuk diproses ke tahap berikutnya. Apabila pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap/instruktur tetap tidak memenuhi persyaratan, usul dinyatakan belum disetujui dan Rektor/Ketua/Direktur dapat mengunggah kembali usul.
PersetujuanPROSES LANJUT
Disetujui?
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dapat melakukan evaluasi lapangan
Unggah PEMENUHAN KEKURANGAN
BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN
TIDAK
EvaluasiDOKUMEN
PEMENUHAN KEKURANGAN
BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN
Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan program studi vokasi kepada Mendikbud untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang pembukaan program studi vokasi
Disetujui?
Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen tidak memenuhi persyaratan, usul dinyatakan belum disetujui, dan Rektor/Ketua/Direktur dapat mengunggah kembali usul melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id
YA
Apabila hasil evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 belum memenuhi persyaratan, maka pengusul diminta mengunggah pemenuhan kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id
5
10
Unggah KembaliUSUL
Unggah KembaliUSUL
EvaluasiTENDIK,
SARANA & PRASARANA
SERTA KURIKULUM
Apabila “Persetujuan Proses Lanjut” telah diberikan, LLDIKTI mengevaluasi kriteria non dosen (tenaga kependidikan, sarana prasaran, dan kurikulum).
Visitasi
YA
EvaluasiLAPANGAN
YATIDAK
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bersama LLDIKTI dapat melakukan evaluasi lapangan pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Vokasi
YA
5
6
7
9
TIDAK
Unggah maksimal 4 (empat) kali
(termasuk pengunggahan yang pertama
kali)
MULAI
********
18 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
LAMPIRAN
Lampiran a: Contoh Surat Usul Pembukaan Program Studi Vokasi
19 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Lampiran b: Contoh Surat Pertimbangan Senat PTN/PTS Tentang Pembukaan Program Studi Vokasi
20 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Lampiran c: Contoh Surat Persetujuan Badan Penyelenggara Tentang Pembukaan Program Studi Vokasi
21 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Lampiran d: Contoh Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan
Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan …………………………
SK Menkumham No. ………………….
Perjanjian kesediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan
…………………….
Pada hari …………… tanggal ……………. tahun………………. bertempat di …………………para pihak
yang bertandatangan di bawah ini:
• ……………… (nama) ketua pengurus *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan ……………… ,
alamat…………………., selanjutnya disebut Pihak Pertama;
• ……………… (nama calon dosen tetap), alamat ………………………………………………(sesuai
kartu tanda penduduk), selanjutnya disebut Pihak Kedua;
Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/
Perkumpulan/Persyarikatan ……………………… dengan kententuan sebagai berikut:
Pasal 1
Pihak pertama bersedia untuk mengangkat pihak kedua sebagai dosen tetap *Yayasan/
Perkumpulan/Persyarikatan ……………..dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima)
jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan,
apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*) ...... yang sedang diusulkan ke Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.
Pasal 2
Pihak Kedua bersedia untuk diangkat Pihak Pertama sebagai dosen tetap *Yayasan/
Perkumpulan/Persyarikatan ……………dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima)
jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan,
apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*) ...... yang sedang diusulkan ke Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.
Pasal 3
Dalam hal izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*) ...... sebagaimana dimaksud pada pasal
2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pihak Kedua bersedia untuk
bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisli kampus utama (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*)
............................
Pasal 4
Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan
persyaratan permohonan izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*) ...... ke Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 5
Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan
secara musyawarah untuk mufakat.
Pihak Pertama, Pihak Kedua,
…………………………………. …………………………………
*) Pilih salah satu
22 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Lampiran e: Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya
No MASALAH BADAN PENYELENGGARA PTS PENYELESAIAN
1. Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul
Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Pendidikan Vokasi.
2. Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.
3. Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS terbit
Mengusulkan kepada Dirjen Pendidikan Vokasi tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4. SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut
5. Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/ Perubahan PTS
Mengusulkan kepada Dirjen Pendidikan Vokasi tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
6. SK Pendirian/Perubahan PTS tidak menyebutkan nama Badan Penyelenggara PTS
Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Pendidikan Vokasi tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/Perubahan PTS.
23 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta
Lampiran f: Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara
Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan
Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan
Yayasan
Contoh Keputusan
Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1
Contoh Keputusan Menkumham Tentang
Pengesahan Yayasan (online) 2
Lampiran g : Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum
Lampiran h : Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan
Lampiran i : Contoh Rekomendasi LLDikti untu pembukaan Program Studi Vokasi