kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi ...kegiatan pemerintahan. pemenuhan kebutuhan...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBANGUNAN JEMBATAN
KOTO MAJIDIN – SMK BELUI ANTARA DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI
DENGAN CV. TOHA PUTRA
ARTIKEL ILMIAH
Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
FERA ANGRAINA
B10014314
Pembimbing:
RAFFLES, S.H., M.H.
EVALINA ALISSA, S.H., M.H.
JAMBI
2018
ABSTRAK
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KOTO
MAJIDIN – SMK BELUI ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KERINCI DENGAN CV. TOHA PUTRA
Nama Mahasiswa : FERA ANGRAINA
Nomor Induk Mahasiswa : B10014314
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana
pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui dan
kendala-kendala yang dihadapi pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan
Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci
dengan CV. Toha Putra dan upaya penyelesaiannya. Adapun perumusan masalah
yang diangkat yaitu 1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian
pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha Putra. 2. Kendala-kendala apa saja
yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan Koto
Majidin – SMK Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan
CV. Toha Putra dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa
pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan antara Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kerinci dengan CV. Toha Putra tidak terlaksana sebagaimana
mestinya, berupa keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jangka waktu
yang telah ditentukan dalam surat perjanjian (kontrak). Kendala yang dihadapi
berupa, tidak tersedianya stok bahan, dan adanya cuaca kurang stabil. Upaya
penyelesaian dalam perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK
Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan CV. Toha Putra
adalah dengan musyawarah.
Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian, Pembangunan Jembatan
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara indonesia merupakan suatu negara yang sedang
berkembang dimana saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di
segala bidang, baik pembangunan dibidang fisik maupun non fisik.
Perkembangan dan kemajuan masyarakat dalam masa pembangunan
sekarang ini menimbulkan pengaruh yang besar tehadap perkembangan
hukum. Perkembangan yang dimaksud sesuai dengan adanya perjanjian-
perjanjian yang dipergunakan sehari-hari.
Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah
senantiasa dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk
mengemban kewajiban ini, pemerintah mempunyai kewajiban
menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuknya baik yang
berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain,
pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan
kegiatan pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan
bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan
dengan pemenuhan kebutuhan inilah maka pembuatan kontrak menjadi
praktik yang rutin.1
Ketentuan umum dari perjanjian tersebut diatur dalam Bab III buku
ke III dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maka adapun
pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang
1Y. Sogar Simamora, Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hal. 1.
Hukum Perdata adalah: “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Sedangkan
menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah persetujuan dengan
mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan
suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.2
Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata; terdapat 4 (empat) syarat yang harus
dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah:
1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Salah satu asas perjanjian yang dapat dijadikan pegangan untuk
melaksanakan suatu perjanjian adalah asas facta sunt servanda yang terdapat
dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang
menentukan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Pengaturan mengenai perjanjian pemborongan terdapat dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yakni pada Pasal 1601 huruf (b) yang berbunyi:
“Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu
sipemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi
2Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cet. 5, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2014, hal. 290.
pihak yang lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang
ditentukan”.
Hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas
konsensualitas. Perkataan ini berasal dari bahasa latin “Consensus” yang berarti
sepakat. Asas konsensualitas bukanlah berarti untuk suatu perjanjian
disyaratkan adanya kesepakatan, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan,
berarti dua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal.3
Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-
hal yang pokok dan tidaklah diperlukan formalitas.
Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada
proses penandatanangan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan proses
berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan
kontraktual. Dalam proses ini pengguna barang/jasa adalah negara yang diwakili
oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan atau sebagai individu/pribadi.
Sedangkan penyedia barang/jasa adalah orang atau badan hukum (privat).
Hukum kontrak merupakan bagian hukum privat. Hukum ini
memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri.
Dipandang sebagai hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-
3R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 21, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 15.
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak
yang berkontrak.4
Dalam suatu kontrak yang telah disepakati tentunya ada hal-hal yang
ingin dicapai sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun dalam
pelaksanaannya, hal-hal yang sudah diatur dan disepakati tidak senantiasa dapat
berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat terjadi dalam kontrak pengadaan yang
dilakukan oleh pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa, seperti
perbuatan wanprestasi keterlambatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan
yang telah di tentukan dalam kontrak, tentu ini dapat merugikan pihak pemberi
kerja. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban
sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor
dengan debitor.5
Wanprestasi dapat berupa:
1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan sesuatu yang menurutnya perjanjian tidak boleh
dilakukannya.6
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan:
4Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
hal. 47. 5Firman Floranta Adonara, Aspek-aspek Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung,
2014, hal. 62.
6Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hal. 20.
“Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa”.
Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak
pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang
diingikannya, dengan menggunakan metoda dan proses tertentu agar
dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat
atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-
baiknya.7
Adapun cara atau metode untuk mendapatkan suatu proyek
terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pengadaan Barang/Jasa, yaitu sebagai berikut:
1. Pelelangan Umum
2. Pelelangan Terbatas
3. Pelelangan Sederhana
4. Pemilihan Langsung
5. Seleksi Umum
6. Seleksi Sederhana
7. Sayembara
8. Kontes
9. Penunjukan Langsung
10. Pengadaan Langsung
Salah satu bentuk perjanjian pengadaan barang/jasa adalah perjanjian
pembangunan jembatan Koto Majidin-SMK Belui. Pelaksanaan pengadaan
dilakukan dengan metode Pelelangan Umum menggunakan sistem e-lelang.
7Adrian Sutedi, Op.Cit., hal. 4.
Menurut Pasal 1 ayat 23 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pengadaan Barang/Jasa, “Pelelangan Umum adalah metode pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan
yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang memenuhi syarat. Dan berdasarkan Pasal 1 ayat 37 Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa, “Pengadaan
secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan Barang/Jasa yang
dilaksankan dengan menggunakan tekhnologi informasi dan transaksi elektronik
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Adapun tujuan
diselenggarakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik adalah sebagai
berikut:8
a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
c. Memperbaiki tingkat efesiensi proses Pengadaan;
d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
Perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara
Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Toha Putra dibuat pada tanggal 26 Juli 2017,
dengan nomor: 620/055/KONTRAK-BM/PUPR-2017. Yang mana dalam hal ini
Pihak Pertama yaitu Vidra Novianto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Bidang Bina Marga dan Pihak
Kedua yaitu H. Bustami Selaku Direktur CV. Toha Putra.
Adapun isi perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui
menyebutkan lingkup pekerjaan yang disepakati kedua belah pihak, yaitu terdiri
8Y. Sogar Simamora, Op. Cit., hal. 150.
dari rekapitulasi biaya, daftar kuantitas dan harga, jumlah dan spesifikasi teknis,
time schedule, metoda pelaksanaan, dan addendum atau amandemen kontrak
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerja nomor:
620/055/KONTRAK-BM/PUPR-2017 tanggal 26 Juli 2017 dengan nilai kontrak Rp.
656.400.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
dengan perubahan harga yang disepakati dalam addendum kontrak yaitu
dengan nilai kontrak Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
Dalam pelaksanaan perjanjian pembuatan jembatan antara Dinas
Pekerjaan Umum dengan CV. Toha Putra, ditemukan adanya wanprestasi,
dimana wanprestasi yang dilakukan oleh pihak CV. Toha Putra yaitu
keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditentukan dalam surat perjanjian kontrak nomor: 620/055/KONTRAK-
BM/PUPR-2017, Kegiatan Pembangunan Jembatan Koto Majidin-SMK Belui,
Kecamatan Air Hangat, tanggal dimulainya pekerjaan 26 Juli 2017 yaitu semula
Penyedia harus menyelesaikan keseluruhan pekerjaan selama 130 Hari Kalender
(pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 2 Desember 2017) dengan
perubahan waktu yang disepakati dalam addendum kontrak Penyedia harus
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan selama 144 Hari Kalender (pekerjaan
harus sudah selesai tanggal 16 Desember 2017), tetapi pada kenyataannya
pekerjaan pembuatan jembatan tesebut belum terselesaikan.
Terjadinya wanprestasi tersebut jelas tidak sesuai dengan perjanjian
yang disepakati dan menyimpang dari Ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan surat perjanjian kedua
belah pihak tersebut. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan
bersama yang tertuang dalam surat perjanjian dan agar tidak terjadi lagi
wanprestasi, maka perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap
kendala-kendala yang dihadapi.
Dari hal tersebut ternyata terlihat bahwa salah satu pihak tidak
melakukan kewajibannya yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pekerjaan
sampai batas akhir masa kontrak yang tercantum dalam surat perjanjian
(kontrak). Hal mana telah melanggar ketentuan hak dan kewajiban para pihak
yang telah dituangkan dalam surat perjanjian, adapun hak dan kewajiban
tersebut adalah sebagai berikut:
a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia;
2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai Kontrak;
4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan
prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai Kontrak;
3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
PPK;
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;
5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan
tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan, dan segala pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PKK;
7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi
perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun
miliknya akibat kegiatan Penyedia.
Dari uraian yang tercantum dalam surat perjanjian diatas bahwa, CV.
Toha Putra tidak melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan dan
menyerahkan seluruh pekerjaannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan
dalam kontrak.
Berdasarkan latar belakang masalah ini penulis ingin mengetahui
pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK
Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan CV. Toha
Putra, untuk itu penulis menuangkan dalam suatu skripsi yang diberi judul
“Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Jembatan Koto Majidin –
SMK Belui Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci
Dengan CV. Toha Putra”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka
penulis untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, dalam hal ini
perlu penulis batasi permasalahan yang dibahas pada hal-hal sebagai
berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian
pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha Putra?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian
pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha Putra dan
upaya penyelesainnya?
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganilisis pelaksanaan hak dan kewajiban
perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha Putra
2. Untuk mengetahui dan menganilisis kendala-kendala yang dihadapi
dalam perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui
antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha
Putra dan upaya penyelesaiannya.
D. Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara toeoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
penulis maupun pembaca pada khususnya dalam pengembangan
hukum perjanjian berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian
pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha Putra
2. Secara praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi
alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan
dengan pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan Koto
Majidin – SMK Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Kerinci dengan CV. Toha Putra kepada aparat Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kerinci dan Pihak lainnya.
b. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.
E. Kerangka Konseptual
Agar lebih mudah untuk memahami, maka perlu kiranya
dikemukakan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat
dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna sebagai pengantar
pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Perjanjian
Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
bahwa: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.
2. Pengadaan Barang/Jasa dan Perjanjian Pemborongan
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
Penjelasannya, pengadaan barang/jasa adalah “kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja
perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa”.
Pada Pasal 1601 Kitab Undang-undang Hukum Perdata huruf (b) yang
berbunyi: “Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana
pihak yang satu sipemborong, mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang
memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan”
3. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci
Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.
4. CV. Toha Putra
Adalah sebuah perseroan yang menjalankan usaha dibidang
perencanaan, pelaksanaan pemborong, kontraktor.
Sesuai dengan uraian diatas, konsep dari judul skripsi ini adalah
pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK
Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha
Putra yang diwujudkan dalam peristiwa dimana seorang berjanji kepada
orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal dalam kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai
tujuan bersama melalui pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengikat
kedua belah pihak untuk menjalankan sejumlah prestasi yaitu berupa hak
dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah
disepakati para pihak.
F. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Adapun yang menjadi lokasi penelitian skripsi ini adalah di Kecamatan
Air Hangat, Kabupaten Kerinci.
2. Tipe/Pendekatan Penelitian
Dalam metode pendekatan ini, penulis melakukan pendekatan yuridis
empiris, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan
yang berlaku berkenaan dengan perjanjian pengadaan barang/jasa dan
melihat praktek perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin –
SMK Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan
CV. Toha Putra.
3. Spesifikasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi bersifat
deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci
mengenai perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK
Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan CV.
Toha Putra dan akibat hukum yang timbul dalam hubungan perjanjian
pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan CV. Toha Putra.
4. Populasi dan Sampel Penelitian
”Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau
seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap,
tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang
sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.”9 Populasi yang dituju
dalam penelitian ini adalah para pihak yang mengadakan perjanjian
pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui, yaitu dari pihak
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan CV. Toha Putra.
Terhadap pihak tersebut dilakukan penarikan sampel secara purposive
sampling, yaitu penarikan sampel yang berdasarkan kriteria tugas,
jabatan dan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan
kewenangan maupun untuk menjawab permasalahan yang penulis
ajukan kepadanya. “Purposive sample disebut sampel bertujuan,
artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-
unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.”10
Adapun sampel respondennya adalah:
a. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci yaitu Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK).
b. Pihak CV. Toha Putra yang mengetahui permasalahan-permasalan
yang dihadapi.
9Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. I, Mandar Maju, Bandung,
2008, Hal.145. 10
Ibid., Hal. 159-160.
5. Pengumpulan Data
Sumber Data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah
melalui:
a. Data Primer meliputi:
Data yang penulis dapat langsung dari responden atau orang yang
dianggap mengetahui tentang masalah yang diteliti.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan,
meliputi:
a) Bahan Primer
Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
b) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu terdiri dari bacaan-bacaan dan literatur ilmiah yang
berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
c) Bahan Hukum Tersier
Yaitu terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa
Indonesia.
Alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini
adalah melalui:
a. Wawancara
Pengumpulan data melalui tekhnik wawancara, yaitu dengan
melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yang
telah ditentukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah
dipersiapkan terlebih dahulu.
b. Studi dokumen
Yaitu mempelajari dokumen-dokumen tentang perjanjian
pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha Putra.
6. Pengolahan dan Analisis Data
Analisis dengan kualitatif dengan menganalisis secara yuridis terhadap
pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan jembatan Koto
Majidin – SMK Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Kerinci dengan CV. Toha Putra. Dari data yang diperoleh yaitu data
primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, ditarik suatu
kesimpulan dengan metode induktif yaitu dari data yang bersifat
umum dirumuskan dalam bentuk pernyataan.
G. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan ini dapat didasarkan pada suatu
sistematika penulisan sederhana, dengan tujuan untuk memperoleh
permasalah-permasalahan yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab
selanjutnya. Untuk mendapat gambaran singkat tentang materi yang akan
dibahas dalam skripsi ini, yakni sebagai berikut:
BAB I. Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB II. Tinjauan pustaka. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian
perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, perjanjian
pengadaan barang/jasa, wanprestasi dalam perjanjian, serta berakhirnya
perjanjian.
BAB III. Pembahasan. Bab ini merupakan bab pembahasan dari
pokok skripsi, yaitu menguraikan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban
perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan CV. Toha Putra dan
kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian
pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha Putra dan upaya
penyelesaiannya.
BAB IV. Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari uraian-uraian
bab pembahasan serta saran-saran sehubungan dengan kenyataan yang
ditemui dalam rangka penelitian dan penulisan skripsi ini.