kepala de sa dan perangkat desa t penghasilan tetap … · pasal ii: pto menjadi acuan bagi semua...
TRANSCRIPT
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA – PENGHASILAN TETAP
2014 PERBUP NOMOR 1, (BERITA DAERAH NO. 1), 4 HALAMAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA TAHUN 2014
ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2010, perlu ditetapkan besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Untuk itu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2014;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Penghasil Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PERBUP RESTRIBUSI TEMPAT REKREASI – PERUBAHAN KETIGA
2014
PERBUP NOMOR 2 / (BERITA DAERAH NO. 2), 3 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
ABSTRAK : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013; bahwa agar pemungutan retribusi dapat lebih baik, efektif, dan efisien perlu mengubah ketiga kalinya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Pasal I; Penambahan Ayat (7) dalam Pasal 4A Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Pasal II; Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Januari 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PERDA PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN – PETUNJUK PELAKSANAAN
2014
PERBUP NOMOR 3 / (BERITA DAERAH NO.3), 34 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN
ABSTRAK : Bahwa perlu dibuat petunjuk pelaksanaan atas penyelenggaraan Kepariwisataan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013, sehingga Perda tersebut dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH
: Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. KETENTUAN UMUM
2. TATA CARA PENETAPAN DESA WISATA DAN/ATAU DESA BUDAYA
3. PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
4. TAHAPAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
5. SANKSI
6. PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN TDUP
7. PENGAWASAN
8. PELAPORAN
9. KETENTUAN PERALIHAN
10. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Januari 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
OPERASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DESA – PETUNJUK TEKNIS
2014
PERBUP NOMOR 4 / (BERITA DAERAH NO.4), 5 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SISTEM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ABSTRAK : Dalam rangka implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Operasional, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa; .
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
I. Pasal I: KETENTUAN UMUM
II. PASAL II: PTO menjadi acuan bagi semua pelaku dalam pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.
III. PASAL III: PTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
IV. PASAL IV: KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2014
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS – PETUNJUK TEKNIS
2014
PERBUP NOMOR 5 / (BERITA DAERAH NO.5), 3 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK : Dalam rangka mendukung program pengentasan
kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah
didapatkan Rumah Tangga Sasaran Bantuan Keuangan Yang
Bersifat Khusus untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul
sebanyak 8.335 sebagaimana tercantum dalam Keputusan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 205/KEP/
2013, agar pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat
sasaran serta tepat administrasi, perlu disusun pedoman
teknis penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus dalam
Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Dalam Upaya
Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan
Daerah Istimewa; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor
15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan;; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2012
tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun
2012-2015.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. PASAL 1: Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan
Khusus dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun
Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
2. PASAL 2: KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30
Januari 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PENYUSUNAN MONOGRAFI DESA - PEDOMAN
2014
PERBUP NOMOR 6 / (BERITA DAERAH NO.6), 5 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN MONOGRAFI DESA
ABSTRAK : Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien perlu penyajian data administrasi pemerintahan desa secara menyeluruh, terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang disusun dalam monografi desa. Sehingga untuk ketertiban dan kelancaran dalam penyusunan Monografi Desa, perlu diberikan pedoman penyusunannya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Monografi Desa.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. KETENTUAN UMUM
2. DATA MONOGRAFI DESA
3. PENGUMPULAN DAN PENYUSUNAN
4. PELAPORAN
5. PEMBINAAN
6. PEMBIAYAAN
7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PEMBERANGKATAN JENAZAH KEPALA DAN PERANGKAT DESA - PEDOMAN
2014
PERBUP NOMOR 7 / (BERITA DAERAH NO.7), 5 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEDOMAN UPACARA PEMBERANGKATAN
JENAZAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK : Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya selama menjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia semasa masih aktif menjabat dilakukan upacara penghormatan. Selanjutnya untuk ketertiban dan kelancaran dalam upacara pemberangkatan jenazah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud, maka perlu diberikan pedoman pelaksanaannya. Sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Upacara Pemberangkatan Jenazah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghargaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. KETENTUAN UMUM
2. UPACARA PEMBERANGKATAN
3. TATA CARA DAN KELENGKAPAN UPACARA
4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH – PEDOMAN PENYUSUNAN
2014
PERBUP NOMOR 8 / (BERITA DAERAH NO.8), 12 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDU
ABSTRAK : Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas diperlukan norma dan etika dalam menjalankan tugas. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. KETENTUAN UMUM
2. NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
3. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
4. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
5. PENEGAKAN KODE ETIK
6. MAJELIS KODE ETIK
7. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENGENAAN SANKSI MORAL
8. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2014
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF - ATURAN
2014
PERBUP NOMOR 9 / (BERITA DAERAH NO.9), 13 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
ABSTRAK : Dalam upaya untuk melaksanakan urusan wajib di bidang
kesehatan memerlukan dukungan dan peran masyarakat,
swasta, dan pemerintah daerah dalam mendukung
pemberian air susu ibu eksklusif. Sehingga untuk
mendukung urusan wajib sebagaimana dimaksud, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;Undang- Undang 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun
2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus
Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
4. AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
5. PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYIDAN PRODUK BAYI
LAINNYA
6. TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
7. DUKUNGAN MASYARAKAT
8. PENDANAAN
9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
10. KETENTUAN PERALIHAN
11. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30
Januari 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PERDA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN – PETUNJUK PELAKSANAAN
2014
PERBUP NOMOR 10 / (BERITA DAERAH NO.10), 57 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK : Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka perlu dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan. Untuk itu diteetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH
: Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;
ISI PERATURAN DAERAH
: Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. KETENTUAN UMUM
2. TATA CARA MEMPEROLEH DATA, KLARIFIKASI, DAN PENOLAKAN
3. PENDAFTARAN PENDUDUK
4. PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI
5. SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)
6. PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS
7. PENCATATAN SIPIL
8. LEGALISASI
9. TATA CARA PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF
10. KETENTUAN PERALIHAN
11. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PEGAWAI NON PNS PADA RSUD WONOSARI – PEDOMAN
2014
PERBUP NOMOR 11 / (BERITA DAERAH NO.11), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari perlu mengelola sumber daya manusia dengan berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. KETENTUAN UMUM
2. RUANG LINGKUP
3. KEPEGAWAIAN
4. PENGADAAN
5. PENGANGKATAN
6. SURAT PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA
7. PEMBERHENTIAN
8. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
NILAI JUAL OBJEK PAJAK - KLASIFIKASI DAN PENETAPAN
2014
PERBUP NOMOR 12 / (BERITA DAERAH NO.12), 12 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL
OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
ABSTRAK : Bahwa klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak mengatur Penyusutan Objek Pajak Bangunan untuk objek Pajak Sektor Perdesaaan dan Perkotaan yang merupakan bagian klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Gunungkidul sehingga dipandang perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Gunungkidul;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK 03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2013; Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. PASAL I
2. PASAL II
3. PASAL III
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 April 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PERBUP PENYUSUNAN KODE ETIK PNS DAERAH - PERUBAHAN
2014
PERBUP NOMOR 13 / (BERITA DAERAH NO.13), 5 HALAMAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. PASAL I
2. PASAL II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Mei 2014
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP - PEDOMAN
2014
PERBUP NOMOR 14 / (BERITA DAERAH NO.14), 8 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
ABSTRAK : Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten
Gunungkidul harus memperhatikan kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan mengedepankan pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
hidup; bahwa agar kegiatan yang dilaksanakan oleh
masyarakat dan pemerintah dapat meminimalkan dampak
negatif dan mengoptimalkan dampak positif sehingga dapat
berjalan dengan efektif serta terkoordinasi perlu dilengkapi
dengan dokumen lingkungan hidup; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di
Kabupaten Gunungkidul;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun; Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009; Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2009
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1 KETENTUAN UMUM
2. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
3. TATA CARA PENGAJUAN UKL-UPL ATAU SPPL
4. PEMBIAYAAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26
Mei 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH - SISTEM
2014
PERBUP NOMOR 15 / (BERITA DAERAH NO.15), 4 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
ABSTRAK : Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur sistem akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. PASAL I
2. PASAL II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PEMBANGUNAN DAERAH – RENCANA KERJA
2014
PERBUP NOMOR 16 / (BERITA DAERAH NO.16), 3 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 ;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015;Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E)
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. PASAL I
2. PASAL II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Mei 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PERANGKAT DESA - DISIPLIN
2014
PERBUP NOMOR 17 / (BERITA DAERAH NO.17), 34 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG DISIPLIN PERANGKAT DESA
ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan desa perlu diatur Disiplin Perangkat Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Perangkat Desa;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. KETENTUAN UMUM
2. KEWAJIBAN DAN LARANGAN
3. HUKUMAN DISIPLIN
4. BANDING ADMINISTRATIF
5. BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Mei 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR DESA - ATURAN
2014
PERBUP NOMOR 18 / (BERITA DAERAH NO.18), 6 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR DESA
ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tertib, produktivitas, dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu diatur hari kerja dan jam kerja kantor desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Kantor Desa; ;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1 KETENTUAN UMUM
2. HARI KERJA DAN JAM KERJA
3. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juni 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - ATURAN
2014
PERBUP NOMOR 19 / (BERITA DAERAH NO.19), 22 HALAMAN
PERATURAN BUPATI TENTANG CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tertib, produktivitas, dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu diatur hari kerja dan jam kerja kantor desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Kantor Desa; ;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1 KETENTUAN UMUM
2. CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
3. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juni 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PERDA RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN – PETUNJUK PELAKSANAAN
2014
PERBUP NOMOR 20 / (BERITA DAERAH NO.20), 8 HALAMAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
PADA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK : Sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Kesehatan;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2013;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1 Ketentuan umum
2. Penetapan Retribusi dan tata cara pemungutan
3. Tata cara pembayaran dan penyetoran
4. Tata cara pemberian angsuran dan penundaan pembayaran retribusi
5. Tatacara Penagihan
6. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
7. Penghapusan kadaluwarsa penagihan
8. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi
9. Ketentuan Penutup
10. Duplikat izin dan delegasi salinan izin
11. Pengawasan dan pembinaan
12. Ketentuan penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juni 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PERDA RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI– PERUBAHAN
2014
PERBUP NOMOR 21 / (BERITA DAERAH NO.21), 5 HALAMAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDULNOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK : Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2012; untuk memperjelas penghitungan tarif retribusi dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati dimaksud; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Pasal I
2. Ketentuan Pasal 4
3. Ketentuan Pasal II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PERDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN – PERUBAHAN
2014
PERBUP NOMOR 22 / (BERITA DAERAH NO.22), 5 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK : Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2013 dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati dimaksud; Maka menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2012
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Pasal 1
2. Ketentuan Pasal 12
3. Ketentuan Pasal 22
4. Ketentuan Pasal 27
5. Ketentuan Pasal 28
6. Ketentuan Pasal 28A
7. Ketentuan Pasal 32A
8. Ketentuan Pasal 36
9. Ketentuan Pasal 40
10. Ketentuan Pasal 45
11. Ketentuan Pasal II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2014
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA – BAGI HASIL
2014
PERBUP NOMOR 23 / (BERITA DAERAH NO.23), 8 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA
ABSTRAK : Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan
Bangunan Serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepada
Desa sudah tidak sesuai dengan regulasi serta situasi dan
kondisi yang ada; berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa
pengelolaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagian
Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1.Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Prinsip-prinsip Pengelolaan
4.Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
5. Tata cara penyaluran dan pencairan serta penggunaan
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
7. Pembinaan dan Pengawasan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,14
Juli 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL - KRITERIA
2014
PERBUP NOMOR 24 / (BERITA DAERAH NO.24), 10 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
ABSTRAK : bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dalam rangka penyempurnaan pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. KETENTUAN UMUM;
2. TUJUAN;
3. KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI;
4. PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI;
5. PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI;
6. MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI;
7. PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI;
8. BIAYA;
9. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,22 Juli 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL - PENGELOLAAN
2014
PERBUP NOMOR 25 / (BERITA DAERAH NO.25), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN
UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
ABSTRAK : Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan kepada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul .
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional
3. Pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi JKN
4. Jasa Pelayanan Kesehatan
5. Biaya Operasional pelayanan Kesehatan
6. Pertanggungjawaban dan Pengawasan
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,22 Juli 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH - PERUBAHAN
2014
PERBUP NOMOR 26 / (BERITA DAERAH NO.26), 5 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
ABSTRAK : Mempertimbangkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013 dan setelah dilakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, sehingga perlu mengubah rencana kerja dimaksud berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2013.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. PASAL 1; KETENTUAN UMUM
2. PASAL 2; ISI
3. PASAL 3; ISI
4. PASAL 4; KETENTUAN PERALIHAN
5. PASAL 5; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,22 Juli 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL - PENGELOLAAN
2014
PERBUP NOMOR 27 / (BERITA DAERAH NO.27), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pemerintah telah mengalokasikan dana Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan kepada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul,
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional
3. Pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi JKN
4. Jasa Pelayanan Kesehatan
5. Biaya Operasional pelayanan Kesehatan
6. Pertanggungjawaban dan Pengawasan
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,25 Juli 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
LAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS NGLIPAR I - TARIF
2014
PERBUP NOMOR 28 / (BERITA DAERAH NO.28), 8 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNISPUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGLIPAR I
ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; tarif layanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Nglipar I perlu diatur; berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Nglipar I.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Pasal I
2. Ketentuan Pasal II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,25 Juli 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
LAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PALIYAN - TARIF
2014
PERBUP NOMOR 29 / (BERITA DAERAH NO.29), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNISPUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PALIYAN
ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; tarif layanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Nglipar I perlu diatur; berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Paliyan.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Pasal I
2. Ketentuan Pasal II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,25 Juli 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
LAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PATUK I - TARIF
2014
PERBUP NOMOR 30 / (BERITA DAERAH NO.30), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PATUK I
ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; tarif layanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Patuk I perlu diatur; berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Patuk I.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Pasal I
2. Ketentuan Pasal II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
LAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS RONGKOP - TARIF
2014
PERBUP NOMOR 31 / (BERITA DAERAH NO.31), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RONGKOP
ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; tarif layanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Rongkop perlu diatur; berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Rongkop.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Pasal I
2. Ketentuan Pasal II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
LAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PONJONG I - TARIF
2014
PERBUP NOMOR 32 / (BERITA DAERAH NO.32), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PONJONG I
ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; tarif layanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Ponjong I perlu diatur; berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Ponjong I.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Pasal I
2. Ketentuan Pasal II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
LAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PLAYEN I - TARIF
2014
PERBUP NOMOR 33 / (BERITA DAERAH NO.33), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PLAYEN I
ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; tarif layanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Playen I perlu diatur; berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Playen I.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Pasal I
2. Ketentuan Pasal II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
LAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SEMIN I - TARIF
2014
PERBUP NOMOR 34 / (BERITA DAERAH NO.34), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEMIN I
ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; tarif layanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Semin I perlu diatur; berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Semin I.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Pasal I
2. Ketentuan Pasal II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
LAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS WONOSARI I - TARIF
2014
PERBUP NOMOR 35 / (BERITA DAERAH NO.35), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WONOSARI I
ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; tarif layanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Wonosari I perlu diatur; berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Wonosari I.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Pasal I
2. Ketentuan Pasal II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
LAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SEMANU I - TARIF
2014
PERBUP NOMOR 36 / (BERITA DAERAH NO.36), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEMANU I
ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; tarif layanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Semanu I perlu diatur; berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Semanu I.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Pasal I
2. Ketentuan Pasal II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
LAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PANGGANG II - TARIF
2014
PERBUP NOMOR 37 / (BERITA DAERAH NO.37), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANGGANG II
ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; tarif layanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Panggang II perlu diatur; berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Panggang II.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Pasal I
2. Ketentuan Pasal II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UPT PUSKESMAS - PEDOMAN
2014
PERBUP NOMOR 38 / (BERITA DAERAH NO.38), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
ABSTRAK : Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas perlu menyediakan sumber daya manusia dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara kualitatif dan kuantitatif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ;Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
ISI PERATURAN DAERAH
: Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : RUANG LINGKUP
BAB III : JENIS PEGAWAI NON
BAB IV : PENGADAAN
BAB V : PENGANGKATAN
BAB VI : SURAT PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA
BAB VII: PEMBERHENTIAN
BAB VIII:KETENTUAN PENUTUP
CATATAN Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Agustus 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PERGUB APBD 2014 - PERUBAHAN
2014
PERBUP NOMOR 39 / (BERITA DAERAH NO.39), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK : Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/dan surat dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Nomor 600/1671, surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor 551/413, dan Statement of Grant antara President of Kochi Toyota Motor Corporation dan The Regent of Gunungkidul Nomor 01/KS/II/2014 tentang Grant of Three Units of Fire Track and One Unit of Ambulance dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana tersebut dalam huruf a; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2014.
ISI PERATURAN DAERAH
CATATAN
:
:
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Pasal 1
2. Ketentuan Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PERGUB ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI - PERUBAHAN
2014
PERBUP NOMOR 40 / (BERITA DAERAH NO.40), 3 HALAMAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK : Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013; Untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, perlu mengubah Peraturan Bupati maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46);Undang-Undang Nomor 32 Tahun ;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/ SR.130/11/;Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); 9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 42).
ISI PERATURAN DAERAH
CATATAN
:
:
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Pasal 1
2. Ketentuan Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Agustus 2014