kepastian hukum sebagai upaya menjamin … · hakim-hakim (peradilan) yang ... memori keberatan; 7....
TRANSCRIPT
KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENJAMIN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERBANKAN SYARIAH
DISAMPAIKAN OLEH:
DR. DRS. H. M. FAUZAN, SH., MM., MH
DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS DIREKTORAT JENDRAL
BADAN PERADILAN AGAMA- MAHKAMAH AGUNG RI
KEPASTIAN HUKUM
Kepastian, adalah perihal (keadaan) yang pasti,ketentuan atau ketetapan.
Hukum secara hakiki harus pasti dan adil.
kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual
mencirikan hukum.
Hukum yang tidak pasti dan tidak adil, dikatakan sebagai hukum yang buruk, atau sama
sekali tidak ada hukum.
Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan
bersama,
Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu
kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi
Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk
norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak
lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di
mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).
Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya lebih berdimensi yuridis.
Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum sebagai kemungkinan
bahwa dalam situasi tertentu:
Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah
diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena
(kekuasaan) negara;
Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-
aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat
kepadanya;
Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap
aturan-aturan tersebut;
Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten
sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanaka
KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
• Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan
fatwa di bidang syariah. (Psl.1 angka 12)
• Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau
UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban
bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
(Psl.1 angka 13)
KONSTRUKSI PENERAPAN HUKUM
OLEH HAKIM
INDUSTRI PERBANKAN
KONSEP PRODUKPERBANKAN &
JASA KEUANGAN SYARIAH
FATWA DSN MUIREGULASI OJK
PENGAWASAN
SOP/PRINSIP SYARIAHTEKNIS
PERBANKAN
PRINSIP SYARIAH
• Kegiatan perbankan syariah, harus berdasarkan prinsip
syariah.
• Wujud prinsip syariah pada setiap jenis akad, nampak pada
norma-norma yang terkandung pada setiap jenis fatwa dsn
mui.
• Norma-norma hukum tidak tertulis yang terkandung dalam
kitab kuning atau khes harus dicari dan disinkronkan dengan
norma setiap fatwa dsn mui.
• Norma-norma hukum terulis juga mensinronkan diri dengan
prinsip syariah tersebut, sehingga penerapannya akan
menjamin kepastian hukum.
POSISI KHES
KHES disusun setelah UU.No.3/2006 yang disahkan tanggal 20 maret 2006,menyatakan sengketa “ekonomi syariah” menjadi kewenangan absolut peradilanagama.
KHES baru mulai disusun 5 bulan setelah lahirnya kewenangan baru, yaitutanggal 20 oktober 2006.
KHES disusun dalam kondisi mendesak dan terburu-buru untuk mengisikekosongan hukum, guna mengantisipasi gugatan ekonomi syariah yang masukke pengadilan agama.
KHES disusun dengan merujuk pada kitab fiqh yang tersebar dari berbagaimadzhab.
KHES menyadari masih belum bersifat aplikatif, karena produk belum sebanyaksekarang ini.
Saat KHES disusun, fatwa MUI tentang ekonomi syariah baru sekitar 25 fatwa.Saat ini sudah lebih dari 115 fatwa produK perbankan, kegiatan dan bisnissyariah.
Dirjen pada tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran untukmerekonstruksi ulang khes agar selaras dengan prinsip-prinsip syariahdalam fatwa dsn mui dan regulasi normatif dan teknis lain.
DATA PERKARA EKONOMI SYARIAH YANG MASUK DI PENGADILAN AGAMA TIGA TAHUN TERAHIR
2014 =73
2015 = 102
2016 = 229
JUNI, 2017 = 121 PERKARA
MASUK
Dasar Hukum
PERMA no. 5 tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi
syariah;
PERMA no.14 tahun 2016 tertang tata cara penyelesaian
perkara ekonomi syariah;
PERMA no. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian
gugatan sederhana.
HUKUM ACARA GUGATAN SEDERHANA PERKARA EKONOMI SYARIAH
Syarat-syarat Gugatan Sederhana• Gugatan bersumber dari perikatan, atau perbuatan melawan
hukum
• Nilai objek gugatan materil kurang dari Rp 200.000.000;
• Objek gugatan bukan perkara yang sengketanya dilakukanmelalui pengadilan khusus;
• Objek gugatan bukan hak atas tanah;
• Penggugat dan Tergugat tidak lebih dari satu orang, kecualimemiliki kepentingan hukum yang sama;
• Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya;
• Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukumpengadilan yang sama;
• Penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung setiappersidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum;
SUBJEK DAN OBJEK GUGATAN
1. Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu orang, kecualimemiliki kepentingan hukum yang sama;
2. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilanyang sama;
3. Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya;
4. Penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung setiappersidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum;
5. Nilai objek gugatan materil kurang dari Rp 200.000.000;
6. Objek gugatan bukan perkara yang sengketanya dilakukanmelalui pengadilan khusus;
7. Objek gugatan bukan hak atas tanah.
8. Penggugat dan Tergugat berada dalam satu wilayah hukum.
1. Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan PA
secara lisan, tertulis dg mengisi blanko atau pendaftaran
secara elektronik;
2. Blanko gugatan berisi; identitas penggugat dan tergugat,
penjelasan singkat duduk perkara, dan tuntutan penggugat;
3. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yg sdh
dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan;
(Ps.6 Perma No. 2 Th. 2015)
PENDAFTARAN GUGATAN
1. Panitera melakukan pemeriksaan syarat-
syarat pendaftaran gugatan sederhana
berdasarkan ketentuan pasal 3 dan 4;
2. Panitera mengembalikan gugatan yang tidak
memenuhi syarat tersebut;
3. Jika gugatan telah memenuhi syarat, maka
bekas diteruskan ke KPA.
4. KPA menetapkan panjar biaya perkara;
(Ps. 7 Perma No. 2 Th. 2015)
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS
5. Selanjutnya berkas kembali ke Pantera untuk
dilakukan pencatatan dalam buku register
khusus gugatan sederhana;
6. Penggugat membayar panjar biaya perkara;
7. Penggugat yang tdk mampu dapat
mengajukan permohonan beracara secara
Cuma-Cuma.
(Ps. 8 Perma No. 2 Th 2015)
PENETAPAN HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI.
1. Ketua pengadilan menetapkan hakim untuk
memeriksa gugatan sederhana (Hakim tunggal);
2. Penitera menunjuk panitera pengganti untuk
membantu hakim memeriksa gugatan sederhana;
3. Proses pedaftaran, penetapan hakim, dan
penunjukan panitera dilaksanakan paling lambat 2
hari.
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
1. Hakim memeriksa materi gugatan berdasarkan syarat-syarat
yang diatur Ps. 3 dan 4 ;
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian gugatan
sederhana;
3. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk
gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan
yang amarnya menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan
sederhana, mencoret dari register perkara, dan
memerintahkan pengembalian sisa panjar;
4. Terhadap penetapan pengadilan tersebut, tidak dapat
dilakukan upaya hukum apapun.
PENETAPAN HARI SIDANG
Dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukanpenggugat adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan harisidang pertama; (Psl.12 Perma 2/2015)
1. Dalam hal penggugat tdk hadir pada sidang pertama tanpaalasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;
2. Dalam hal tergugat tdk hadir pada sidang pertama, makadilakukan pemanggilan kedua secara patut;
3. Dalam hal tergugat tdk hadir pada sidang kedua, maka hakimmemutus perkara tersebut;
4. Dalam hal tergugat pada sidang pertama hadir, sidangberikutnya tdk hadir tanpa alasan yg sah, maka gugatandiperiksa dan diputus secara contrdictoir.
5. Terhadap putusan tersebut, tergugat dapat mengajukankeberatan. (Psl. 13 ayat 1 sd 5).
PEMERIKSAAN SIDANG DANPERDAMAIAN1. pada hari sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan
memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3);
2. Upaya damai dalam perma ini mengecualikan Perma tentang prosedur
mediasi;
3. Dalam hal tercapai perdamaian, maka hakim membuat putusan
perdamaian yang mengikat para pihak;
4. Terhadap putusan akta perdamaian tdk dapat diajukan upaya hukum
apapun;
5. Dalam hal terjadi perdamaian di luar sidang dan tdk dilaporkan kepada
hakim, maka hakim tdk terikat dg perdamaian tersebut. (Ps.15 Perma No.
2 Th. 2015)
6. Dalam hal perdamaian tdk tercapai pada sidang pertama, maka sidang
dilanjutkan dg membacakan gugatan dan jawaban (ps.16);
7. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan
tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau
kesimpulan. (Ps.17 Perma No.2 Th.2015)
PEMBUKTIAN1. Gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah, tidak perlu
dilakukan pembuktian;
2. Terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukanpemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yangberlaku.
1. Kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimatBismillahirrahmanirrahim yang ditulis dengan aksara arab,(kemudian diikuti dengan irah-irah DEMIKI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA)
2. Pertimbangan hukum putusan/penetapan pengadilan memuatprinsip-prinsip syariah, regulasi normatif/hukum formil, faktahukum yang ditemukan di persidangan;
3. Petitum amar putusan/penetapan
4. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejakhari sidang pertama
PUTUSAN
Pemberitahuan putusan gugatan sederhana kepada pihak yg
tdk hadir paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan;
Atas permintaan para pihak, salinan putusan diberikan
paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan.
PEMBERITAHUANPUTUSAN
UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA
Cara Mengajukan Keberatan
1. Upaya hukum keberatan terhadap putusan gugatan sederhanaperkara ekonomi syariah dilakukan dengan mengajukankeberatan kepada ketua pengadilan agama.
2. Keberatan diajukan dengan cara menandatangani suatu aktapernataan keberatan di depan panitera.
3. Permohonan upaya hukum keberatan diajukan paling lambat 7hari setelah putusan diucapkan /diberitahukan.
4. Permohonan upaya hukum keberatan diajukan ke PengadilanAgama yang memutus perkara gugatan sederhana denganmengisi blanko permohonan keberatan;
(Ps. 21 dan 22 Perma No.2 Th. 2015)
5. Permohonan keberatan yg diajukan melampaui batas waktu,
permohonan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima dg
penetapan ketua Pengadilan Agama berdasarkan surat
keterangan panitera;
6. Kepaniteraan menerima dan keberatan yg disertai dengan
memori keberatan;
7. Kontra mmemeriksa kelengkapan berkas permohonan emori
keberatan dapat diajukan kepada ketua Pengadilan Agama
dengan mengisi blanko yang disediakan;
1. Pemberitahuan keberatan beserta memori
keberatan disampaikan kepada termohon
keberatan dalam waktu 3 hari sejak
permohonan diterima oleh Pengadilan
Agama;
2. Kontra memori keberatan disampaikan
kepada Pengadilan Agama paling lambat 3
hari setelah pemberitahuan keberatan;
PEMBERITAHUAN KEBERATAN
1. Ketua Pengadilan Agama menetapkan majelis
hakim paling lambat 1(satu) hari setelah
permohonan dinyatakan lengkap;
2. Pemeriksaan keberatan hanya atas dasar:
a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
b. Permohonan keberatan dan memori
keberatan;
c. Kontra memori keberatan;
d. Dalam pemeriksaan keberatan tdk
dilakukan pemeriksaan tambahan;
ACARA PEMERIKSAAN KEBERATAN
1. Putusan thd permohonan keberatan diucapkan paling
lambat 7 hari setelah tgl penetapan majelis;
2. Pemberitahuan putusan disampaikan kepada para
pihak paling lambat 3 hari sejak diucapkan;
3. Putusan keberatan BHT terhitung sejak
disampaikannya pemberitahuan
4. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yg tdk
tersedia upaya hukum banding, kasasi atau
peninjauan kembali.
PUTUSAN KEBERATAN
PERSEPSI TERHADAP PERADILAN AGAMA (1)
Prof Tim Lindsey, Melbourne University (2013):
Peradilan Agama adalah cabang peradilan
terbesar di Indonesia;
Peradilan Agama dipandang sebagai
pengecualian dari sistem peradilan yang
disfungsional;
Secara umum dipandang sebagai institusi yang
tidak korup dan memberikan pelayanan yang
bagus kepada para pencari keadilan.
Persepsi di atas tetap bertahan dalam kurun waktu satu
dekade terakhir.
Survey the Asia Foundation & AC Nielsen 2001
Peradilan Agama disebut sebagai lembaga negara yang paling jujur dan efektif;
Peradilan Agama dipersepsikan sebagai lembaga yang baik dengan beberapa kriteria:
Melakukan pekerjaannya dengan baik (does its job well);
Terpercaya (trustworthy); Tepat waktu (timely); dan Membantu (helpful).
PERSEPSI TERHADAP PERADILAN AGAMA (2)
Survey 2007 and 2009, dilakukan oleh Pusat
Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta,
& didanai oleh Indonesia Australia Legal Development
Facility (IALDF) AusAid:
Lebih dari 80 %
Pengguna Peradilan Agama merasa PUAS dengan
pelayanan yang diberikan oleh pengadilan.
PERSEPSI TERHADAP PERADILAN AGAMA (3)
Cate Sumner & Prof Tim Lindsey (2010):
Peradilan Agama dapat dilihat sebagai salah satu
lembaga peradilan yang paling sukses di Indonesia,
meskipun pernah diabaikan oleh negara.
Dalam berbagai hal reformasi peradilan yang
berorientasi sosial, Peradilan Agama dapat menjadi
contoh tidak hanya bagi lembaga peradilan lainnya
di Indonesia, tapi bagi peradilan Islam lainnya di
Asia Tenggara.
PERSEPSI TERHADAP PERADILAN AGAMA (4)
Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan oleh Pusat
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Tahun 2013:
“Pengadilan Agama memiliki lebih banyak responden yang
menyatakan puas dibandingkan dengan Pengadilan Negeri.”
PERSEPSI TERHADAP PERADILAN AGAMA (5)
• Hasil Lomba Inovasi Pelayanan Publik, Peradilan Agama
meraih Juara I dan III dari 250 peserta perwakilan dari 4
lingkungan peradilan di bawah MA.
• PA. Kepanjen Malang menjadi Juara I dengan Inovasi Audio
Texs Recorder (ATR)
• PA. Tanggamus dengan inovasi Tanggamus Mobile Court
(TMC)
PERSEPSI TERHADAP PERADILAN AGAMA (6)
Curiculum Vitae
• Lahir di Jepara, 5 April 1965
• Pendidikan:
1. S.1, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 19912. S.1, Fakultas Hukum universitas Prof. Dr. Hazairin, Bengkulu, 1996.3. S.2 Manajemen SDM, IPWIJA Jakarta, 20064. S.2 Ilmu Hukum, UMJ Jakarta, 2007.5. S.3 Filsafat Hukum, UGM, 2010.
• Karya Ilmiah:
1. Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama (Jakarta, Rajawali Pres, 1996)2. Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi (Jakarta, Prenada Media Group, 2005)3. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta, Prenada Media group, 2006)4. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia (Rajagrafindo Persada Press, 2007)5. Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia
(jakarta, Prenada Media group, 2009)6. Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah (Jakarta, Prenada Media
Group, 2010)7. Kearah Pembaruan Hukum Acara Perdata dalam SEMA dan PERMA (Jakarta, Prenada Media
Group, 2010)8. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Jakarta, PT. Pilar Yuri Ultima, 2011)9. Peranan PERMA dan SEMA sebagai Pengisi kekosongan hukum Indonesia (Jakarta, Prenada
Media Group, 2013).10.Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi (prenada Media Group, Jakarta, 2014)11.Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi (Norma baru dalam hukum kasus), Prenada media Group,
jakarta, 2015).12.Kamus hukum dan yurisprudensi, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.13.Hukum Acara Perdata Gugatan Sederhana dalam Perkara Ekonomi Syariah, (draf buku).
Pengalaman Mengajar:
1. Guru Mata Pelajaran Ushul Fiqh pada MAN I Program Khusus (1990-1991)
2. Dosen Ushul Fiqh, Hukum Acara Perdata pada STAIN/ IAIN Bengkulu (1991-2004)
3. Dosen Hukum Acara Peradilan Agama pada Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. /UNIHAZ Bengkulu (1996-2004)
4. Dosen Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum UIJ (2010-Sekarang)
5. Dosen Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Syahid Jakarta (2011- sekarang)
6. Dosen Hukum Acara Peradilan Agama pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta (2012-Sekarang)
7. Dosen Filsafat Hukum pada Universitas Jayabaya Jakarta (2015- sekarang)
8. Pengajar pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
9. Penguji S.3 untuk Disiplin Filsafat Hermeneutika pada Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta.
Pengalaman Dinas:
1. Hakim Pengadilan Agama Kels IA. Bengkulu (1995-2004)
2. Asisten Hakim Agung (2004-2008)
3. Asisten Koordinator/ Askor Tim K, pada Ketua Muda Pembinaan MA.RI (2008-2010)
4. Askor Tim B.2, pada Wakil Ketua MA.RI (2010-2011)
5. Kepala Bagian Sekretaris Pimpinan Mahkamah Agung RI (2011-2013)
6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama MA.RI (Akhir 2013 – sekarang)
Pengalaman Organisasi:
1. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Propinsi Bengkulu (1995-2003)
2. Sekretaris Majalah Mimbar Hukum dan Peradilan, milik PPHIMM (2010- Sekarang)
3. Sekretaris Majalah Hukum Varia Peradilan, Milik Ikatan Hakim Indonesia (2013-sekarang)
4. Sekretaris PP. Ikatan Hakim Indonesia (2013-2016)
5. Bendahara Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Warga Peradilan (PP. PTWP) MA. RI