Menimbang

Mengingat

PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 0357.KIDIR/2014

TEI\ITANG

PEDOMAN PENYAMBUNGAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN KE SISTEM DISTRIBUSI PLN

a.

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

bahwa dalam rangka mendorong masuknya pembangkit listrik energi terbarukan untuk menggantikan pembangkit listrik dengan bahan bakar minyak, maka pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Energ i dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait tata cara pembelian energi terbarukan;

b. bahwa sampai dengan saat ini belum ada ketentuan yang jelas dan rinci serta komprehensif terkait dengan pedo~o~an penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan ke sistem distribusi PLN , sehingga masing­masing Unit PLN Wilayah/Distribusi selama ini menerapkan ketentuan yang tidak seragam dalam menindaklanjuti permintaan penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan ke sistem Distribusi PLN ;

c. bahwa dengan semakin menin9katnya permintaan pihak pengembang atau pelaku usaha pembangkit listrik energi terbarukan yang akan menyalurkan energ i ke sistem Distribusi PLN melalui transaksi jual beli , maka perlu adanya pengaturan yang dipergunakan sebagai Pedoman Penyambungan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan ke Sistem Distribusi PLN;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman Penyambungan Pembangkit Listrik Energi Terbaru kan ke Sistem Distribusi PLN.

1. Undang-Undang Rl Nor~~or 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2. Undang Undang Rl Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Undang Undang Rl Nomor 30 Tahuil 2009 tentang Ketenagalistrikan;

4. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 tahun 1994 tentang Pengal ihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Bad8n Usaha Milik Negara;

6. Peraturan Pemerintah Rl Nom or 14 Tahun 20~ 2 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik;

8. Peraturan ...

MENETAPf"AN

PERTAMA

KEDUA

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota;

10. Peraturan Menteri Energi dc.n Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ;

11 . Anggaran Dasar PT PLN (Persero);

12. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-252/MBU/2009 jo Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

13. Keputusan Menteri B2dan Usaha Milik Negara Nomor SK-179/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Per-.Jsahaan Listrik Negara;

14. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001 .K!J30/DIR/1994 ten!ang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan;

15. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.KIDIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0313.K!DIR/2014;

16. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 023.KIDIR/2012 tentang Organisasi dan Tota Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) hlomor 273.KIDIR/201 3 dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0443.K!OIR/2013;

17. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0638. K/DIR/2013 ten tang Penetapan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Sebagai Bentuk Peraturan Yang Memuat Materi Yang Sifatnya Mengatur.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PEDOMAN PENYAMBUNGAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN KE SISTEM DISTRIBUSI PLN

Pedoman Penyambungan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Ke Sistem Distribusi PLN adalah sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatnkan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta padatanggal 22 Juli 2014

DIREKTUR UT AMA

'· :,/)Jwv PAIVIUDJI