kepelautan1

KEPELAUTAN

Bahwa untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang

kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang

memiliki keahlian, kemampuan dan terampil, dengan demikian setiap

kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang

cukup dan cakap untuk melakukan tugasnya diatas kapal sesuai

dengan jabatannya dengan mempertimbangkan tonase kapal, tata

susunan permesinan kapal dan daerah pelayaran.

Dalam UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 10

menyatakan bahwa pengawakan kapal adalah salah satu faktor

kelaiklautan kapal. Oleh karena itu memerlukan pengawasan dan

pembinaan yang terus menerus baik dari segi perlindungan,

kesejahteraan, pengetahuan, segi disiplin maupun

penempatannya/formasi susunan perwiranya di atas kapal agar

terwujudnya keselamatan pelayaran, sedangkan dalam Pasal 1 butir 11

menyatakan bahwa Yang dimaksud awak kapal adalah orang yang

bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal

untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang

tercantum dalam buku sijil

Persyaratan bekerja di atas kapal • Memiliki Sertifikat Kepelautan

• Memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu dari Rumah Sakit yang ditunjuk

• Pengukuhan (Endorsement) bagi yang akan memegang jabatan minimal sebagai Officer on Watch (OOW)

• Memiliki Perjanjian Kerja Laut

• Memiliki Buku Pelaut

• Disijil

• Memiliki Buku Kesehatan (yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan)

• Memiliki Pasport (bagi yang berlayar ke luar negeri yang diterbitkan oleh Imigrasi Pelabuhan)

SERTIFIKAT KEPELAUTAN Sertifikat Kepelautan membuktikan bahwa yang bersangkutan telah memiliki keahlian dan atau keterampilan sebagai awak kapal.

a. SERTIFIKAT KEAHLIAN PELAUT.

Jenis Sertifikat Keahlian Pelaut :

1) Kapal Niaga :

a. Dek : ANT-I s/d ANTD

b. Mesin : ATT-I s/d ATTD

2) Kapal Ikan :

a. Dek : ANKPIN-I s/d ANKPIN-III

b. Mesin : ATKPIN-I s/d ATKPIN-III

3) Kapal Layar Motor :

a. Dek : SK MPR TK. I dan SK MPR TK. II

b. Mesin : SK JMPR TK. I dan SK JMPR TK. II

4) Kapal Layar/Kapal Motor (ukuran dibawah 100 M3)

a. Surat Keterangan Kecakapan 30 Mil-Dek/Mesin

b. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil-Dek/Mesin

5) Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika :

a. Sertifikat Radio Elektronika Klas I;

b. Sertifikat Radio Elektronika Klas II;

c. Sertifikat Operator Umum;

d. Sertifikat Operator Terbatas.

b. SERTIFIKAT KETERAMPILAN PELAUT

Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut :

1. Sertifikat Keterampilan Dasar Keselamatan Bagi Pelaut (Basic Safety Training)

2. Sertifikat Keterampilan Khusus :

a. Sertifikat keterampilan pemadam kebakaran tingkat lanjutan (Advance Fire Fighting)

b. Sertifikat keterampilan pertolongan pertama (Medical First Aid)

c. Sertifikat keterampilan perawatan medis diatas kapal (Medical Care on board).

d. Sertifikat keterampilan sekoci penyelamat cepat (Fast Rescue Boat)

e. Sertifikat ROC for the GMDSS

f. Sertifikat GOC for the GMDSS

g. Sertifikat Familiarization kapal tangki (Tanker Familiarization)

h. Sertifikat Familiarization kapal tangki pengangkut minyak (Oil Tanker Familiarization)

i. Sertifikat Familiarization kapal tangki pengangkut gas (Liquited Gas Tanker Familiarization)

j. Sertifikat Familiarization kapal tangki pengangkut bahan kimia cair (Chemical Tanker Familiarization)

k. Sertifikat Pengendalian Manajemen pengendalian krisis dan perilaku manusia (Crisis Management and Human Behaviour)

l. Sertifikat Manajemen Pengendalian Kekacauan (Crowd Management)

m. Sertifikat keterampilan pengoperasian radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (Radar observation and Automatic Radar Plotting Aid Simulator/ARPA Simulatior)

n. Sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang Ro-Ro

o. Sertifikat keterampilan penggunaan pesawat luput maut dan sekoci penyelamat (Survival Craft and Rescue Boat)

Penandatanganan Sertifikat Kepelautan :

1) Atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Perkapalan dan Kepelautan berwenang menandatangani Sertifikat Keahlian Pelaut dan Duplikat sertifikat untuk tingkat sertifikat ANT-I/ATT-I sampai dengan ANTD/ATTD serta pengukuhan untuk tingkat sertifikat ANT-I/ ATT-I sampai dengan ANT-V/ATT-V.

2) Direktur Perkapalan dan Kepelautan dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Sub Direktorat Kepelautan untuk menandatangani Sertifikat Keahlian Pelaut dan Duplikat sertifikat untuk tingkat sertifikat ANT-V/ATT-V dan sertifikat ANTD/ATTD serta pengukuhan untuk tingkat sertifikat ANT-I/ATT-I sampai dengan ANT-V/ATT-V.

Penerbitan, Registrasi dan Legalisasi Sertifikat Keahlian Pelaut :

1) DIRKAPEL atas nama DIRJEN HUBLA menerbitkan dan meregistrasi Sertifikat Keahlian Pelaut.

2) Kepala UPT DIKLAT, Kepala Unit DIKLAT melaporkan Sertifikat Keterampilan Pelaut yang diterbitkan untuk diregistrasi.

3) Legalisasi foto copy Sertifikat Keahlian Pelaut dilaksanakan oleh DIRKAPEL.

4) Legalisasi foto copy Sertifikat Keterampilan Pelaut dilaksanakan oleh Pejabat yang menerbitkan

Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan berdasarkan hasil

pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk

itu dari Rumah Sakit yang ditunjuk

Dasar Hukum :

a. Keputusan Dirjen Hubla No.DL.22/1/1-99 tanggal 26 Januari 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengujian dan Penilaian Tingkat Kesehatan bagi Tenaga Fungsional Pelayaran

b. Keputusan Dirjen Hubla No.UM.48/15/11-99 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Rumah Sakit dan Tim Penguji dan Penilai Tingkat Kesehatan Tenaga Fungsional Pelayaran

c. Mengacu kepada Keputusan Dirjen Hubla tersebut diatas, sampai saat ini telah ditetapkan sejumlah Lembaga/Institusi Penguji Kesehatan Sebagai Pelaksana Pengujian dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bagi Tenaga Fungsional Pelayaran, yaitu :

1. RS. Pelabuhan Surabaya

2. RSUD Serang

3. RS.PELNI Petamburan

4. RS.Pelabuhan Jakarta

5. RSU Belawan Bahagia

6. KPP Ujung Pandang

7. RS. Pelabuhan Palembang

8. RS. Otorita Batam

9. RS.Pelabuhan Cirebon

10. Dinas Kesehatan Kota

Balik papan

11. RS. Samarinda

12. RSUD Dumai

13. RSUD Cilacap,Jawa Tengah

14. RS. Pusat Pertamina, Jakarta

Selatan

15. Klinik Armada Barat, Jakarta

Pusat

16. RS. Mitra Kemayoran, Jakarta

Pusat

17. Klinik Amanah Medika Pura,

Jakarta

18. Puri Medika Medical Center,

Jakarta Utara

19. RS.Pertamina Jaya, Jakarta Pusat

20. Koperasi Kesehatan Kerja

Pelayaran, Jakarta Utara

21. RS. PUSRI, Palembang

22. RSUD Bitung

23. RSUD Pekan Baru

24. RSUD Ulin , Banjarmasin

25. Kantor Kesehatan Pelabuhan ,Denpasar

26. RSUD, Mataram

27. RS.Dr Reksodiwiryo, Padang

28. RS. Yos Sudarso, Padang

29. RS.Freeport Indonesia, Tembaga Pura

30. RSAL Jayapura

31. RSAL DR.R. Gandhi AT. Sorong

32. RS.Pertamina, Sorong

33. RSUD , Sorong

34. RSUD Merauke

35.RS Casa Medical Centre Batam

36.KKP Panjang

37.RSUD DR.Soedarso Pontianak

38.RS ST. Antonius Pontianak

39.RS Theresia Jambi

40.RS Pelabuhan Surabaya

41.Poliklinik PIP Semarang

42.Klinik Jakarta Marindo

43.RSUD Tual

44.RS Sukmul Sisma Medika

45.KKP Banten

46.Klinik Medilab Batam

SERTIFIKAT PENGUKUHAN Dasar Hukum :

a. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW-1978) as amended.

b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.DL.22/1/6-01 tanggal 23 Mei 2001 tentang Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut dan Sertifikasi Kepelautan.

c. Keputusan Dirjen Hubla No.PY.67/2/3-01 tanggal 6 November 2001 tentang Pengukuhan Jabatan Bagi Pemilik Sertifikat Keahlian Pelaut Berdasarkan STCW 1978 Amandemen 1995.

Persyaratan untuk Pengukuhan :

Foto copy Sertifikat Keahlian Pelaut

Foto copy Buku Pelaut

Foto copy Sertifikat Keterampilan Pelaut (Oil Tanker Training, Chemical Tanker Training dan Liquefied Gas Tanker Training) apabila ada.

Pas Foto ukuran berwarna berukuran 3X4 sebanyak 1 lembar dengan ketentuan baju warna putih, berdasi hitam dan latar belakang biru untuk bagian dek dan latar belakang merah untuk bagian Mesin.

PERJANJIAN KERJA LAUT a. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Pasal 61

dan Pasal 62.

2. KUHD Buku Kedua Bab IV tentang Perjanjian Kerja Laut Pasal 395 s/d 452 g Jo. STBL. 1938 No.518 .

3. Peraturan Pemerintah Nomor.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan Pasal 1 dan Pasal 18.

4. KEPMENHUB No.KM.164/OT.002/PHB-80 Jo.

KEPMENHUB No.KM.20 Tahun 1988 Jo



KEPMENHUB No.KM.63 Tahun 2002 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Pelabuhan.

4. KEPMENHUB No.KM.24 Tahun 2001 Jo

KEPMENHUB No.KM 45 Tahun 2001 Jo

KEPMENHUB No.KM.62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Administrator Pelabuhan

5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : Py.66/1/4-03 tanggal 18 Desember 2003 tentang tata cara tetap Pelaksanaan Penyelenggaraan kelaiklautan kapal.

b. PKL ditandatangani oleh Pelaut sebagai buruh, pemilik kapal sebagai majikan dan harus diketahui oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan (Pejabat yang berwenang).

c. PKL dibuat rangkap 4 (empat) yaitu untuk Pelaut yang bersangkutan, Pemilik kapal, Nakhoda kapal dan Pejabat yang berwenang.

d. PKL harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang antara lain meliputi upah, penunjukan kapal, perjalanan pelayaran, kedudukan awak kapal, jenis pekerjaan, hari libur dan pemutusan hubungan kerja.

e. Sebelum Pejabat DITJEN HUBLA mengesahkan PKL, Pejabat tersebut harus yakin bahwa calon Pelaut telah mengerti isi PKL dengan cara :

Membacakan kembali isi PKL.

Menjelaskan isi PKL yang kurang dimengerti oleh Pelaut

Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan hal-hal yang dirasakan memberatkan.

PKL bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada awak kapal yang dapat dijadikan alat bukti bila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.

g. Jenis PKL yang ada dilihat dari prosedur pembuatan terdiri dari :

1) PKL untuk pelaut yang bekerja di kapal milik perusahaan dalam negeri (kapal berbendera Indonesia)

Materi PKL didasarkan pada :

a) UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Pasal 61 dan 62

b) KUHD, Buku Kedua, Bab IV Pasal 395 s/d 452 g ,

c) Peraturan Peraturan Kecelakaan Pelaut 1940 (SCHOR/Schepelingen Ongevallen Regeling 1940)

d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan, atau

e) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara Asosiasi Pelaut di Indonesia/dengan Asosiasi Perusahaan Pelayaran di Indonesia sesuai dengan Konvensi ILO No.98 Tahun 1949 yang telah dratifikasi dengan UU No.18 Tahun 1956, bila ada.

2) PKL untuk pelaut yang bekerja di kapal milik perusahaan asing diluar negeri (kapal berbendera asing).

Materi PKL didasarkan pada:

KKB antara Asosiasi Pelaut di Indonesia dengan Asosiasi Perusahaan Pelayaran Asing di Luar negeri / FSEA (Foreign Shipowner Employer Association) atau dengan perusahaan pelayaran asing di luar negeri yang mempekerjakan pelaut warga negara Indonesia (WNI).

i. PKL tidak diwajibkan bagi pelaut yang bekerja pada :

Kapal Motor ukuran kurang dari GT.35

Kapal Layar ukuran kurang dari GT.105

Kapal untuk pelayaran percobaan.

BUKU PELAUT A. Dasar Hukum :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

2) Keputusan Menteri Perhubungan Laut No.DPLJ.10/1/7 tanggal 1 Pebruari 1962 tentang Buku Pelaut.

3) Keputusan DIRJEN HUBLA No.PY.68/1/11-93 tanggal 29 Nopember 1993 tentang Mekanisme dan Kewenangan Menerbitkan Buku Pelaut.

4) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Py.66/1/4-03 tanggal 18 Desember 2003 tentang tata cara tetap Pelaksanaan Penyelenggaraan kelaiklautan kapal.

B. Buku Pelaut adalah dokumen yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal di kapal niaga dan kapal perikanan, yang mencantumkan antara lain mengenai keterangan lengkap yang sah tentang pribadi dan hubungan kerja dari pemegang Buku Pelaut dengan pengusaha kapal dan merupakan buku identitas bagi para pelaut.

C. Buku Pelaut tidak diwajibkan bagi pelaut yang tidak diwajibkan membuat PKL.

Buku Pelaut diberikan kepada :

• Anak buah kapal yang memiliki PKL yang masih berlaku

• Pemegang Sertifikat Kepelautan.

• Taruna yang akan melaksanakan Praktek Kerja Laut.

D. Sesuai dengan pasal 16, PP.No.7/2000 Buku Pelaut merupakan identitas bagi pelaut dan berlaku sebagai dokumen perjalanan bagi pelaut yang akan naik di luar negeri atau menuju Indonesia setelah turun kapal di luar negeri.

E. Persyaratan mendapatkan Buku Pelaut

1) Buku Pelaut Baru :

Pemohon mengajukan surat permohonan dengan melampirkan :

a) Surat Pernyataan belum pernah memiliki Buku Pelaut

b) PKL yang masih berlaku atau copy Ijazah Sertifikat Keterampilan Pelaut atau Surat Keterangan Prola bagi Taruna yang akan Praktek Kerja Laut.

c) Surat Keterangan Masa Berlayar yang diketahui Syahbandar atau KBRI setempat (bila ada)

d) Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang masih berlaku meliputi sehat jasmani dan rohani, sehat mata dan telinga, sehat jantung dan paru-paru

e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

f) Photo copy Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir atau Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku

g) Pas photo terbaru ukuran 5x5 cm sebanyak 2 lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna biru untuk bagian dek dan warna merah untuk bagian mesin.

2) Penggantian Buku pelaut yang habis masa berlakunya.


a) Buku pelaut lama

b) Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang masih berlaku meliputi sehat jasmani dan rohani, sehat mata dan telinga, sehat jantung dan paru-paru

c) Photo copy Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir atau Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.

d) Pas photo terbaru ukuran 5x5 cm sebanyak 2 lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna biru untuk bagian dek dan warna merah untuk bagian mesin.

3) Penggantian Buku Pelaut yang hilang


a) Photo copy Buku Pelaut (bila ada)

b) Surat Keterangan Kehilangan Buku Pelaut dari polisi atau photo copy Laporan Kecelakaan Kapal

c) Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang masih berlaku meliputi sehat jasmani dan rohani, sehat mata dan telinga, sehat jantung dan paru-paru

d) Pas photo terbaru ukuran 5x5 cm sebanyak 2 lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna biru untuk bagian dek dan warna merah untuk bagian mesin.

e) Photo copy Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir atau Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.

G. Buku Pelaut berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 2 (dua) tahun oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Buku Pelaut.

H. Buku Pelaut diterbitkan oleh DIRJEN HUBLA cq. DITKAPEL , ADPEL atau KANPEL yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

I. Selama Pelaut bekerja sebagai awak kapal, Buku Pelaut disimpan oleh Nakhoda kapal.

J. Tanggal dan tempat naik kapal (sign on) harus dicatat dalam Buku Pelaut yang bersangkutan oleh Pejabat yang berwenang.

K. Jika Pelaut turun dari kapal untuk dipindahkan ke kapal lain atau karena hubungan kerja berakhir dan telah dicoret dari Buku Sijil, Nakhoda menyerahkan Buku Pelaut kepada yang bersangkutan setelah dilakukan sign off dan catatan Nakhoda mengenai kondite pelaut yang bersangkutan serta telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

L. Bila pindah atau berhenti kerja, masa kerja selama berlayar dalam suatu jabatan di kapal dapat dicatat dalam Buku pelaut yang harus dilakukan oleh Pejabat yang berwenang. Perhitungan masa kerja berlayar berdasarkan tanggal-tanggal pencatatan dalam Buku Pelaut.

SIJIL AWAK KAPAL A. Dasar Hukum :

1. KUHD Pasal 375.

2. PP.Nomor.7 Tahun 2000 Pasal 15(1),(2)dan(4)

B. Disijil pada Buku Sijil yang harus diselenggarakan pada setiap kapal niaga atau kapal perikanan berbendera Indonesia.

C. Dengan disijil berarti seseorang sudah sah untuk disebut sebagai awak kapal.

D. Untuk disijil, pelaut harus memiliki PKL yang masih berlaku.

E. Penyelenggaraan Buku sijil tidak diwajibkan bagi :

1. Kapal motor ukuran kurang dari GT 35

2. Kapal layar ukuran kurang dari GT 105

3. Kapal untuk pelayaran percobaan.

F. Penyijilan dalam Buku Sijil harus ditandatangani oleh Nakhoda dan Pejabat yang berwenang.

G. Persyaratan Penyijilan.

Permohonan diajukan oleh Perusahaan Pelayaran dengan

melampirkan :

1. PKL

2. Sertifikat Kepelautan

H. Dalam melakukan penyijilan, Petugas yang berwenang wajib tidak memasukkan dalam Buku Sijil setiap pelaut yang :

1. Tidak mempunyai PKL

2. Tersangkut dalam kejahatan politik

3. Anggota ABRI/PNS yang melarikan diri

4. Masih ada ikatan kerja dengan perusahaan lain

5. Cacat jasmani dan rohani

6. Usia kurang dari 16 tahun

SUSUNAN AWAK KAPAL Dalam UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Pasal 39 ayat (1) ditetapkan bahwa :

„”berdasarkan pertimbangan kondisi geografis dan meteorologi, ditetapkan daerah pelayaran tertentu”.

Kemudian dalam ayat (2) ditetapkan bahwa :

“Setiap kapal yang beroperasi di daerah pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah pelayarannya”.

Dikaitkan dengan Pasal 1 butir 10 bahwa pengawakan kapal adalah salah satu faktor kelaiklautan kapal, maka pengaturan mengenai susunan awak kapal/penempatan awak kapal di kapal harus disesuaikan dengan daerah pelayarannya, jenis kapal, tonase kapal dan tenaga penggerak kapal

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengawakan kapal adalah

sebagai berikut :

1) Kapal Niaga

Peraturan Kapal 1935 pasal 111 s/d 114 untuk susunan awak kapal di bawah Perwira (anak buah kapal) pada Kapal Niaga.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 70 tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. DPL. 93/12/16 tanggal 28 Juni 1976 tentang Persyaratan Minimal Ijazah-ijazah Perwira di Kapal-kapal Niaga, yang pada dasarnya pengaturan tersebut adalah merupakan penyimpangan ketentuan-ketentuan syarat minimum ijazah bagi perwira kapal niaga yang tercantum dalam Pasal 111 Peraturan Kapal 1935.

2) Kapal Layar Motor (KLM)

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO.PY.66/1/2-02 tanggal 7 Februari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT.500.

3) Kapal Ikan, Kapal Motor dan Kapal Layar

– Petunjuk Pengawasan Kapal No. 9.

– Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.46 Tahun 1996 tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan

– Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Kapal Penangkap Ikan.

– MAPEL DIRJEN HUBLA No. 526/PHBL/92 tanggal 1 Agustus 1992 tentang Persyaratan Pengawakan Kapal Ikan 100 M3 s/d 250 M3.

– SE Perlindungan Awak Kapal.

UNRESTRICTED VOYAGE

NO Jabatan GT 10.000 atau > GT 3000 s/d < 10.000 GT 1500 s/d <3000 GT 500 s/d < 1500

JML COC COP JML COC COP JM

L

COC COP JML COP COC

1 Master 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-II 9b(2-8) 1 ANT-II 9b(2-8)

2 C/O 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-II 9b(2-8) 1 ANT-II 9b(2-8)

3 2/O 1 ANT-III 9d(2-7) 1 ANT-II 9d(2-7) 1 ANT III 9d(2-7) 1 ANT III 9b(2-7)

4 3/O 1 ANT-III 9d(2-7) - - - - - - - - -

5 R/O 1 REK II - 1 REK II - 1 REK II - 1 REK II -

6 Bosun 1 - 9f 1 - 9f 1 - 9f 1 - 9f

7 Q/M 3 - 9f 3 - 9f 3 - 9f 2 - 9f

8 Sailor 2 - 9g 2 - 9g 1 - 9g - - -

9 Cook 1 - 9g 1 - 9g 1 - 9g 1 - 9g

10 Messboy 1 - 9g 1 - 9g 1 - 9g - - -

A. DECK DEPARTEMEN

Catatan : 1. R/O dapat ditiadakan, jika ada 2 orang diantara Nakhoda dan Mualim mempunyai

ijazah ORU

2. Masing-masing COC (certificate Of Competence) harus memperoleh pengukuhan

sesuai jabatan.

NO Jabatan KW 7500 atau > KW 3000 s/d < 7500 KW 750 s/d < 3000

JML COC COP JML COC COP JML COC COP

1 C / E 1 ATT-I 10a(2-5) 1 ATT-I 10a(2-5) 1 ATT-II 10b(2-5)

2 2 / E 1 ATT II 10a(2-5) 1 ATT II 10a(2-5) 1 ATT III 10b(2-5)

3 3 / E 1 ATT II 10c(2-5) 1 ATT III 10c(2-5) 1 ATT III 10c(2-5)

4 4 / E 1 ATT II 10c(2-5) - - - - - -

5 Eng.Foreman 1 - 10d 1 - 10d 1 - 10d

6 Oiler 3 - 10d 3 - 10d 3 - 10d

7 Wiper 1 - 10e 1 - 10e 1 - 10c

B. ENGINE DEPARTEMEN

UNRESTRICTED VOYAGE

Catatan : Masing-masing COC (certificate Of Competence) harus memperoleh pengukuhan

sesuai jabatan.

NEAR COASTAL VOYAGE

NO Jabatan GT 10.000 atau > GT 3000 s/d < 10.000 GT 1500 s/d <3000

JML COC COP JML COC COP JM

L

COC COP

1 Master 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-II 9b(2-8)

2 C/O 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-II 9b(2-8)

3 2/O 1 ANT-III 9d(2-7) 1 ANT-III 9d(2-7) 1 ANT III 9d(2-7)

4 3/O 1 ANT-III 9d(2-7) 1 ANT-III 9d(2-7) - - -

5 R/O 1 ORU/

REK II

- 1 ORU/

REK II

- 1 ORU/

REK II

-

6 Bosun 1 - 9f 1 - 9f 1 - 9f

7 Q/M 3 - 9f 3 - 9f 3 - 9f

8 Sailor 2 - 9g 2 - 9g 1 - 9g

9 Cook 1 - 9g 1 - 9g 1 - 9g

10 Messboy 1 - 9g 1 - 9g 1 - 9g

A. DECK DEPARTEMEN


ijazah ORU


sesuai jabatan.

NEAR COASTAL VOYAGE

NO Jabatan GT 500 s/d 1500 GT <500

JML COC COP JML COC COP

1 Master 1 ANT-II 9b(2-8) 1 ANT-IV 9c1)(b-h)

2 C/O 1 ANT-II 9b(2-8) 1 ANT-IV 9e(2-7)

3 2/O 1 ANT-III 9d(2-7) - - -

4 3/O - - - - - -

5 R/O 1 ORU/ REK II - 1 ORU/ REK II -

6 Bosun - - 9f - - -

7 Q/M 3 - 9f 1 - 9f

8 Sailor - - - - - -

9 Cook 1 - 9g 1 - 9g

10 Messboy - - - - - -

A. DECK DEPARTEMEN (Sambungan)


ijazah ORU


sesuai jabatan.

NO Jabatan KW 7500 atau > KW 3000 s/d < 7500 KW 750 s/d < 3000 KW 750 s/d < 3000

JML COC COP JML COC COP JML COC COP JML COC COP

1 C / E 1 ATT-I 10a(2-5) 1 ATT-I 10a(2-5) 1 ATT-II 10b(2-5) 1 ATT-II 10b(2-5)

2 2 / E 1 ATT II 10a(2-5) 1 ATT II 10a(2-5) 1 ATT III 10b(2-5) 1 ATT III 10b(2-5)

3 3 / E 1 ATT III 10c(2-5) 1 ATT III 10c(2-5) 1 ATT III 10c(2-5) 1 ATT III 10c(2-5)

4 4 / E 1 ATT III 10c(2-5) - - - - - - - - -

5 Eng.For

eman

1 - 10d 1 - 10d 1 - 10d 1 - 10d

6 Oiler 3 - 10d 3 - 10d 1 - 10d 1 - 10d

7 Wiper 1 - 10e 1 - 10e - - - - - -


NEAR COASTAL VOYAGE

Catatan :1.C/E untuk kapal ukuran 750 s/d <3000; berijazah ATT II atau lebih boleh ijazah ATT III

apabila telah memperoleh pengukuhan sebagai kepala kamar mesin

2.Masing-masing COC (certificate Of Competence) harus memperoleh pengukuhan

sesuai jabatan.

LOCAL VOYAGE A. DECK DEPARTEMEN


ijazah ORU kecuali kapal berukuran GT>5001(satu) orang saja diantara Nakhoda

dan Mualim mempunyai ijazah ORU


sesuai jabatan.

NO Jabatan GT 10.000 atau > GT 3000 s/d < 10.000 GT 1500 s/d <3000

JML COC COP JML COC COP JML COC COP

1 Master 1 ANT-II 9a(2-8) 1 ANT-III 9a(2-8) 1 ANT-III 9b(2-8)

2 C/O 1 ANT-III 9a(2-8) 1 ANT-III 9a(2-8) 1 ANT-IV 9b(2-8)

3 2/O 1 ANT-III 9d(2-7) 1 ANT-IV 9d(2-7) 1 ANT IV 9d(2-7)

4 R/O 1 ORU/ REK

II

- 1 ORU/

REK II

- 1 ORU/

REK II

-

5 Bosun 1 - 9f 1 - 9f 1 - 9f

6 Q/M 3 - 9f 3 - 9f 3 - 9f

7 Sailor 1 - 9g 1 - 9g - - -

8 Cook 1 - 9g 1 - 9g 1 - 9g

LOCAL VOYAGE

NO Jabatan GT 500 s/d 1500 GT <500

JML COC COP JML COC COP

1 Master 1 ANT-IV 9b(2-8) 1 ANT-IV 9c2)(b-h)

2 C/O 1 ANT-IV 9b(2-8) 1 ANT-V 9e(2-7)

3 2/O 1 ANT-V 9d(2-7) 1 ANT-V 9e(2-7)

4 R/O 1 ORU/ REK II - 1 ORU/ REK II -

5 Bosun - - - - - -

6 Q/M 3 - 9f 1 - 9f

7 Sailor - - - - - -

8 Cook 1 - 9g 1 - 9g

A. DECK DEPARTEMEN (Sambungan)


ijazah ORU kecuali kapal berukuran GT>5001(satu) orang saja diantara Nakhoda

dan Mualim mempunyai ijazah ORU


sesuai jabatan.

NO Jabata

n

KW 7500 atau > KW 3000 s/d < 7500 KW 750 s/d < 3000 KW 750 s/d < 3000

JML COC COP JML COC COP JML COC COP JML COC COP

1 C / E 1 ATT-II 10a(2-5) 1 ATT-III 10a(2-5) 1 ATT-IV 10b(2-5) 1 ATT-II 10b(2-5)

2 2 / E 1 ATT III 10a(2-5) 1 ATT III 10a(2-5) 1 ATT IV 10b(2-5) 1 ATT III 10b(2-5)

3 3 / E 1 ATT III 10c(2-5) 1 ATT IV 10c(2-5) 1 ATT IV 10c(2-5) 1 ATT III 10c(2-5)

4 Eng.Fo

reman

1 - 10d 1 - 10d 1 - 10d 1 - 10d

5 Oiler 3 - 10d 3 - 10d 3 - 10d 3 - 10d

6 Wiper 1 - 10e - - - - - - - - -


LOCAL VOYAGE

Catatan :Masing-masing COC (certificate Of Competence) harus memperoleh pengukuhan

sesuai jabatan.

PENGAWAKAN KAPAL LAYAR

MOTOR Setiap KLM yang berlayar ke laut harus diawaki secukupnya dengan

persyratan minimal ijazah perwira yang diatur sebagai berikut :

a. Kapal dengan ukuran s/d GT 25

1) Pemimpin kapal, yang memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK)

2) KKM yang memiliki Surat Keterangan Kecakapan Mesin (SKK)

b. Kapal dengan ukuran diatas GT 25 s/d GT 100

1) Pemimpin kapal, yang memiliki ijazah MPR II

2) KKM, yang memiliki JMPR II

c. Kapal dengan ukuran diatas GT 100 s/d 200

1) Pemimpin kapal dan Mualim , yang memiliki MPR II

2) KKM dan Masinis, yang memiliki JMPR II

c. Kapal dengan ukuran GT 100 s/d GT 200

1) Pemimpin kapal dan Mualim , yang memiliki MPR II

2) KKM dan Masinis yang memiliki JMPR II

d. Kapal dengan ukuran diatas GT 200 s/d GT 315

1) Pemimpin kapal, yang memiliki ijazah MPR I

2) Mualim , yang memiliki MPR II

3) KKM, yang memiliki JMPR I

4) Masinis, yang memiliki JMPR II

e. Kapal dengan ukuran diatas GT 315 s/d 500

1) Pemimpin kapal, yang memiliki ijazah MPR I

2) Mualim , yang memiliki MPR I

3) KKM, yang memiliki JMPR I

4) Masinis, yang memiliki JMPR I

PERLINDUNGAN AWAK KAPAL Dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja pelaut WNI ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh Perusahaan Pelayaran Indonesia/Perusahaan Perikanan Indonesia bila Perusahaan tersebut memperkerjakan tenaga asing di kapalnya ataupun mengoperasikan kapal niaga asing maupun kapal ikan asing yang beroperasi selama 6 bulan secara tetap di perairan Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berbentuk Keputusan Menteri Pertanian, Keputusan Menteri tenaga Kerja, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ataupun MAPEL Direktur Jenderal Perhubungan Laut sbb :

Penggunaan Perwira Asing di kapal berbendera Indonesia

a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.55/MEN/81 tanggal 21 April 1981 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) pada Sektor Perhubungan, mengatur penggunaan perwira asing di Kapal Barang, Kapal Penumpang dan Kapal Ikan berbendera Indonesia

Yang mengatur penggunaan perwira asing di Kapal Barang, Kapal

Penumpang dan Kapal Ikan berbendera Indonesia sebagai berikut:

1) Di kapal barang, terbatas untuk jabatan Nakhoda dan

Kepala Kamar Mesin.

2) Di kapal penumpang, terbatas untuk jabatan Nakhoda,

KKM, Kepala Pelayan dan Radio Officer.

3) Di kapal ikan, terbatas untuk jabatan Nakhoda, KKM, dan

Electrician

4) Di kapal tanker, tertutup untuk TKWNAP.

b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-781/MEN/85 tanggal 1

Agustus 1985 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan

Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) di

Sektor Pertanian Sub Sektor Perikanan, yang antara lain mengatur

penggunaan perwira asing di Kapal Ikan berbendera Indonesia

Penggunaan ABK Indonesia di kapal niaga berbendera asing

a. MAPEL Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. 364/836/PHBL/93 tanggal 27 Oktober 1993, yang mengatur bahwa kapal-kapal berbendera asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut turut harus menggunakan minimal 50% awak kapal warga negara Indonesia dan memenuhi ketentuan persyaratan pengawakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. DPL. 93/12/16 tanggal 28 Juni 1976.

b. MAPEL Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.40/10/D.III/I/94 tanggal 31 Januari 1994 tentang Pemberlakuan MAPEL No. 364/836/PHBL/93 tanggal 27 Oktober 1993 terhitung mulai tanggal 27 April 1994.

c. MAPEL Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.92/45/D.II/II/94 tanggal 23 Maret 1994 tentang Penerapan MAPEL No. 364/836/PHBL/93 tanggal 27 Oktober 1993 terhadap kapal-kapal tanker asing yang dicharter oleh PERTAMINA.

– Yang dicharter sebelum adanya MAPEL, diberikan dispensasi.

– Yang dicharter/setelah terbitnya MAPEL sepenuhnya mengacu pada MAPEL tersebut.

Penggunaan ABK Indonesia di kapal ikan berbendera asing

a. Keputusan Menteri Pertanian No. 816/KPTS/IK.120/11/90 tanggal 1 Nopember 1990 tentang Penggunaan Kapal Perikanan Berbendera Asing dengan cara sewa untuk menangkap ikan di ZEEI, mengatur antara lain : “6 (enam) bulan sejak dikeluarkan SIPI, harus sudah menggunakan ABK Indonesia sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah ABK untuk masing-masing kapal”.

b. MAPEL Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO. 336/798/PHBL/93 tanggal 8 Oktober 1993 tentang Pengawasan Kapal-kapal Ikan berbendera Asing dan berbendera Indonesia, mengatur :

– Penggantian bendera kapal ikan asing

– Pengawakan kapal ikan asing

– Pengawakan kapal ikan Indonesia

– Pemeriksaan kapal ikan asing dalam rangka penerbitan sertifikat keselamatan kapal

– Pengawasan ABK WNI di kapal ikan asing.

Sertifikat Pengawakan

(Safe Manning Certificate) 1. Dasar Hukum :

a. Solas 1974 chapter V Regulation 13.

b. Resolusi IMO No. A. 481 (XII) tentang prinsip-prinsip pengawakan kapal yang aman (Principles of Safe Manning) diberlakukan mulai 1 Februari 1992 yang direvisi dengan Resolusi IMO No. A 890(21)

c. Telegram DIRJEN HUBLA NO. 89/PHBL/92 tanggal 10 Februari 1992 tentang Pelimpahan Wewenang untuk menerbitkan Sertifikat Pengawakan/Safe Manning Certificate kepada :

• ATHUB Singapura

• ADPEL/Syahbandar Belawan, Dumai, Palembang, Teluk Bayur, Tg. Priok, Semarang, Surabaya, Cilacap, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Ujung Pandang, Bitung, Ambon, Samarinda dan Sorong.

• Telegram KADIT KAPEL No. 060/D.II/VI/92 tanggal 2 Juni 1992 tentang Pengisian Blanko Sertifikat Pengawakan

2. Negara bendera penandatangan Solas 1974 wajib menerbitkan Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) bagi kapal-kapalnya yang berukuran lebih besar dari GT 500 yang berlayar ke luar negeri.

3. Pada sertifikat dinyatakan bahwa :Kapal telah cukup diawaki dan aman bilamana berlayar ke laut dengan jumlah awak dan jabatan yang tidak kurang dari yang tertera dalam sertifikat.

4. Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Pengawakan :

• Surat Ukur/Tonase Kapal

• PK. Mesin

• Daerah Pelayaran

• Sertifikat yang dimiliki awak kapal

Pengawasan Bidang Pengawakan 1. Pengawasan/pengecekan susunan awak kapal apakah telah

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Pengawasan/pengecekan terhadap keaslian ijazah awak kapal dan bila ditemukan adanya ijazah palsu atau diduga palsu, maka ijazah ditahan dan dicabut kemudian dibuat Berita Acara Pencabutan untuk diteruskan ke Kantor Pusat DITJEN HUBLA cq. DITKAPEL.

3. Pengawasan/pengecekan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan awak kapal seperti penggunaan tenaga asing di kapal berbendera asing dan kapal ikan berbendera asing yang beroperasi secara tetap di perairan Indonesia yang dioperasikan oleh Perusahaan Pelayaran/Perusahaan Perikanan Indonesia.

4. Pengawasan/pengecekan khususnya terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri yang harus dilengkapi Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate).

Kesejahteraan Awak Kapal. Ketentuan mengenai kesejahteraan awak kapal diatur dalam Peraturan

Pemerintah No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang meliputi :

a. Jam kerja maksimal

b. Waktu istirahat

c. Upah minimum

d. Hak cuti tahunan

e. Hak apabila jatuh sakit atau tertimpa kecelakaan dalam dinas

f. Hak atas makanan yang cukup dan tempat tinggal yang pantas

g. Hak atas upah pekerjaan lembur bagi awak kapal

h. Hak awak kapal yang telah habis kontrak kerjanya

i. Ganti rugi kepada awak kapal yang kapalnya karam

j. Hak jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal

Pendidikan , Pengujian dan Sertifikasi Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Pelaut harus mengikuti pendidikan

pelaut dan lulus ujian negara kepelautan. Ketentuan-ketentuan yang

mengatur hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Sertifikat ANTD/ATTD s/d ANT-I/ATT-I

a. KEPPRES RI No.60 Tahun 1986 tanggal 4 Desember 1986 tentang Pengesahan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978.

b. Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.18 tahun 1997 tanggal 19 Pebruari 1997 tentang Pendidikan dan Latihan, Ujian Negara dan Sertifikasi Kepelautan.

c. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.DL.22/1/6-01 tanggal 23 Mei 2001 tentang Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut dan Sertifikasi Kepelautan.

d. MAPEL DIRJEN HUBLA No.081/78/Phbl-99 tanggal 11 Juni 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan KEPMENHUB No.KM.18 Tahun 1997 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

2. Tingkat MPR/JMPR :

a. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.PY.68/1/5-

86 tanggal 1 Juli 1986 tentang Surat Kecakapan Mualim/Juru Motor Pelayaran Rakyat.

b. MAPEL DIRJEN HUBLA No.067/KWT/No.126/PHBL/93 tanggal 24 Pebruari 1993 tentang Pelaksanaan Pengujian, Penandatanganan, Legalisasi dan foto copy SKP dan MPR/JMPR.

c. Keputusan Kepala Badan Diklat No.SK.86/DL.002/Diklat-94 tanggal 29 Januari 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran.

3. Tingkat SKK 30 Mil dan 60 Mil :

a. Petunjuk Pengawasan Kapal No.9.

b. MAPEL DIRJEN HUBLA No.115/D.II/VI/93 tanggal 30 Juni 1993 tentang Kewenangan untuk penerbitan SKK 30 Mil dan 60 Mil, hanya dilaksanakan oleh Syahbandar pada Kantor ADPEL Klas I s/d V, KANPEL Klas II s/d IV dan sepanjang yang bersangkutan memiliki ijazah minimal MPI/AMK-PI dan STTPL Kesyahbandaran Klas IV/V serta harus mendapat ijin dari DJPL/Pusat.

4. Basic Safety Training (BST) :

KEPPRES RI No.60 tahun 1986 tanggal 4 Desember 1986 tentang Pengesahan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978.

Keputusan Dirjen Hubla No.DL.21/2/7-2000 tanggal 25 Pebruari 2000 tentang Pedoman Pemberian Pengakuan Program Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan

PENGAWASAN PENGAWAKAN

Pengawasan terhadap pengawakan meliputi :

Pengecekan susunan awak kapal apakah telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

PERLINDUNGAN PELAUT :

a. Setiap pelaut yang bekerja diatas kapal berhak mendapatkan perlindungan, untuk itu harus memiliki Perjanjian Kerja Laut.

b. Bagi pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing PKL dibuat berdasarkan Perjanjian kerja bersama antara Pemilik kapal dengan organisasi pelaut di Indonesia.

c. Untuk Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal – kapal Indonesia diharapkan juga ada KKB antara pemilik kapal dan atau Organisasi pemilik kapal dengan organisasi pelaut Indonesia.

Untuk Pelaut asing yang bekerja di kapal Indonesia, harus memiliki :

a. Izin tenaga kerja asing dari Depnakertrans

b. Rekomendasi / persetujuan penempatan tenaga asing dari DJPL

c. Bagi kapal asing yang beroperasi secara tetap di perairan Indonesia harus mempekerjakan minimal 50% WNI

d. Bagi kapal bebendera Indonesia, maksimal 3 orang WNA (hanya untuk hal – hal yang sangat perlu).

SERTIFIKASI a. Kapal bendera asing yang singgah dipelabuhan Indonesia :

1. Safe Manning Certificate.

2. Sertifikat keahlian/keterampilan sesuai jenis/ukuran kapal.

3. Endorsement Certificate (sesuai SK DJPL No. No.PY.67/2/3-01 tanggal 6 Nopember 2001 tentang Pengukuhan Jabatan bagi Pemilik Sertifikat Keahlian Pelaut berdasarkan STCW 1978 Amandemen 1995

4. CoR (untuk Perwira warga Negara yang bukan warga Negara dari Negara bendera kapal).

b. Kapal berbendera Indonesia

1. Safe Manning Certificate (terutama yang berlayar keluar negeri)

2. Sertifikat keahlian/keterampilan sesuai jenis / ukuran kapal.

3. Endorsement Certificate

4. CoR/Certificate of Recognition (untuk Perwira warga Negara asing/bukan Negara bendera Indonesia).

5. Sertificat harus yang asli/tidak salinan dan diyakini keabsahannya melalui pengecekan pada website (www.pelaut.go.id atau email : [email protected] atau fax.3505681 u.p. sub direktorat kepelautan).

POSISI LETTER OF UNDERTAKING

SESUAI REGULATION I/10 STCW 1995 NO COUNTRY DATE OF SIGNED CATEGORY*

1 ANTIGUA AND BARBUDA 30-August-2002 2

2 ARGENTINA 28-October-2002 3

3 BARBADOS 20-August-2002 3

4 BELIZE 19-July-2002 2

5 BRUNEI DARUSSALAM 18-June-2002 3

6 BULGARIA 8-August-2002 3

7 CHECH REPUBLIC 22-July-2002 3

8 CUBA 30-July-2002 3

9 DEM. REP. OF KOREA 30-July-2002 3

10 DOMINICA 16-July-2002 3

11 EGYPT 25-July-2002 3

12 ESTONIA 6-August-2002 3

13 GEORGIA 23-July-2002 3

NO COUNTRY DATE OF SIGNED CATEGORY*

14 GHANA 28-August 2002 3

15 HONGARIA 10-Sept-2002 3

16 HONGKONG 09-July-2002 3

17 ICELAND 02-Oct-2002 3

18 ITALIA 24-July-2002 3

19 JAMAICA 03-Oct-2002 3

20 JAPAN 20-August-2002 2

21 KIRIBATI 30-August-2002 3

22 KUWAIT 09-Jan-2003 3

23 LATVIA 25-August-2002 3

24 LIBERIA 01-August-2002 3

25 LITHUANIA 08-August-2002 3

26 MALAYSIA 01-July-2002 3

27 MAROCCO 21-Oct-2002 3

28 MARSHAL ISLAND 05-July-2002 3


29 MAURITIUS 19-August-2002 3

30 NETHERLAND 14-Nov-2001 3

31 NEW ZEALAND 02-August-2002 3

32 PAKISTAN 20-July-2002 3

33 PANAMA 17-July-2002 3

34 PHILIPINA 16-Sept-2002 3

35 POLANDIA 05-August-2002 3

36 ROMANIA 20-Sept-2002 3

37 RUSIA 02-Dec-2002 3

38 SAMOA 30-August-2002 3

39 SINGAPORE 19-June-2001 3

40 SLOVAK 21-August-2002 3

41 SLOVENIA 22-July-2002 3

42 THAILAND 01-Nov-2002 3

43 VANUATU 12-July-2002 3


44 VIETNAM 02-July-02 3

45 LUXEMBERG 17-Feb-2003 2

46 TUVALU 07-August-2002 3

47 YUGOSLAVIA 23-August-2002 3

48 MYANMAR 13-Mar-2003 3

49 MALTA 01-August-2003 3

50 KORSEL 12-August-2003 3

51 MONGOLIA 28-May-2003 2

52 BELGIA 22-April-2003 3

53 AUSTRALIA 21-Jan-2002 1

54 BAHAMAS 02-Sept-2002 2

55 BANGLADESH 29-July-2002 1

56 CANADA 15-July-2002 1

57 FINLAND 22-July-2002 1

58 FRANCE 31-July-2002 1


59 MEXICO 09-Jan-2003 1

60 REPUBLIC OF CHINA 29-July-2002 1

61 GREECE 22-January-2003 3

62 NORWAY 09-January-2004 2

63 CYPRUS 02-January-2004 3

64 ST.VINCENT AND THE

GRENADINES

24-June-2005 2

ENDORSEMEN A. DECK DEPARTEMENT

Jabatan Pembatasan jika ada

Master Tidak terbatas

Sertifikat ANT - I

A.


Master GT > = 3.000 untuk daerah Near Coastal Voyage

Chief Officer Tidak terbatas

Sertifikat ANT - II

B.


Master GT < 3.000 untuk daerah Unrestricting Voyage *


Keterangan :

• * MPB-II 1978 dengan masa layar 36 bulan sebagai 2nd Officer

• * MPB-II 1978 dengan masa layar 24 bulan yg diantaranya 12 bulan

sebagai Chief Officer pada kapal GT > 500 didaerah Unrestricting

Voyage

• * MPB-II 1978 dengan masa layar 12 bulan sebagai Nakhoda pada

kapal GT>3000 di daerah Near Coastal Voyage

C.


Master GT >= 3.000 untuk daerah Unrestricting Voyage *


Keterangan :

• * MPB-II 1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Nakhoda pada

kapal GT.3000 atau lebih di daerah Unrestricting Voyage

Sambungan Sertifikat ANT - II

A.


Master GT < 500 untuk daerah Near Coastal Voyage

Chief Officer GT < 3000 untuk daerah Unrestricting Voyage

2nd Officer Tidak terbatas

Sertifikat ANT - III

B.



Chief Officer GT>=3000 untuk daerah Unrestricting Voyage *


Keterangan :

• * MPB-III 1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Chief Officer

pada kapal GT.3000 atau lebih di daerah Unrestricting Voyage

C.


Master GT < 3000 untuk daerah Near Coastal Voyage*

Chief Officer GT>=3000 untuk daerah Unrestricting Voyage


Keterangan :

• * MPB-III 1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Nakhoda pada

kapal GT.< 3000 di daerah Near Coastal Voyage

Sambungan Sertifikat ANT - III

A.


Master GT< 500 untuk daerah Near Coastal Voyage

Chief Officer GT < 500 untuk daerah Near Coastal Voyage

2nd Officer GT < 500 untuk daerah Near Coastal Voyage

Sertifikat ANT - IV

B.




2nd Officer GT>= 500 untuk daerah Near Coastal Voyage *

Keterangan :

• * MPI -1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai 2nd Officer pada

kapal GT. 500 atau lebih di daerah Near Coastal Voyage

C.


Master GT< 500 untuk daerah Near Coastal Voyage

Chief Officer GT < 3000 untuk daerah Near Coastal Voyage*

2nd Officer GT>= 500 untuk daerah Near Coastal Voyage

Keterangan :

• * MPI - 1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Chief Officer pada


Sambungan Sertifikat ANT - IV

D.


Master GT< 3000 untuk daerah Near Coastal Voyage*


2nd Officer GT>= 500 untuk daerah Near Coastal Voyage

Keterangan :

• * MPI - 1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Nakhoda pada


A.


Master GT < 500 untuk daerah lokal

Chief Officer GT < 500 untuk daerah lokal

2nd Officer GT < 3000 untuk daerah lokal

Sertifikat ANT - V

B.



Chief Officer GT < 500 untuk daerah lokal

2nd Officer GT < 500 untuk daerah Near Coastal Voyage *

Keterangan :

• * MPT-1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai 2nd Officer pada

kapal GT < 500 di daerah Near Coastal Voyage

C.



Chief Officer GT < 500 untuk daerah Near Coastal voyage*


Sambungan Sertifikat ANT - V

D.


Master GT < 500 untuk daerah Near Coastal Voyage *



Keterangan :

• * MPT -1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Nakhoda pada

kapal GT < 500 di daerah Near Coastal Voyage

Keterangan :

• * MPT -1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Chief Officer pada

kapal GT< 500 di daerah Near Coastal Voyage

A. ENGINE DEPARTEMENT


Chief Engineer Tidak terbatas

Sertifikat ATT - I

A.


Chief Engineer >= 3000 KW untuk daerah Near Coastal Voyage

2nd Engineer Tidak terbatas

Sertifikat ATT - II

B.


Chief Engineer >=3000 KW untuk daerah Unrestricting Voyage *

2nd Engineer Tidak terbatas

Keterangan :

• * AMK B – 1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Chief Engineer

pada kapal dengan tenaga penggerak 3000 KW atau lebih di daerah

pelayaran Unrestricting Voyage

A.


Chief Engineer < 3000 KW untuk daerah Near Coastal Voyage

2nd Engineer < 3000 KW untuk daerah Near Coastal Voyage

3rd Engineer Tidak terbatas

Sertifikat ATT - III

B.



2nd Engineer < 3000 KW untuk daerah Unrestricting Voyage*

3rd Engineer Tidak terbatas

Keterangan :

• * AMK A -1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai 2nd Engineer

pada kapal dengan tenaga penggerak < 3000 KW di daerah

Unrestricting Voyage

A.


Chief Engineer >=750 KW untuk daerah terbatas dan

< 750 KW untuk daerah Near Coastal Voyage


3rd Engineer < 750 KW untuk daerah Near Coastal Voyage

Sertifikat ATT - IV

B.


Chief Engineer >=750 KW untuk daerah terbatas dan

< 750 KW untuk daerah Near Coastal Voyage

2nd Engineer < 3000 KW untuk daerah Near Coastal Voyage*


Keterangan :

• * AMK PI -1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai 2nd Engineer

pada kapal dengan tenaga penggerak < 3000 KW di daerah Near

Coastal Voyage

Sambungan Sertifikat ATT - IV

C.


Chief Engineer < 3000 KW untuk daerah Near Coastal Voyage *

2nd Engineer < 3000 KW untuk daerah Near Coastal Voyage*


Keterangan :

• * AMK PI -1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Chief Engineer

pada kapal dengan tenaga penggerak < 3000 KW di daerah Near

Coastal Voyage

A.


Chief Engineer < 750 KW untuk daerah terbatas dan

< 750 KW untuk daerah Lokal

2nd Engineer < 750 KW untuk daerah terbatas dan


3rd Engineer < 750 KW untuk daerah terbatas dan


Sertifikat ATT - V

B.




2nd Engineer < 750 KW untuk daerah terbatas dan


3rd Engineer < 3000 KW untuk daerah Near Coastal Voyage*

Sambungan Sertifikat ATT - V

Keterangan :

• * AMK PT-1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai 3rd Engineer pada kapal dengan tenaga penggerak < 3000 KW di daerah Near Coastal Voyage

C.







Keterangan :

• * AMK PT-1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai 2nd Engineer pada kapal dengan tenaga penggerak < 750 KW di daerah Near Coastal Voyage

D.






Keterangan :

• * AMK PT-1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Chief Engineer pada kapal dengan tenaga penggerak < 750 KW di daerah Near Coastal Voyage

DATA BASE SERTIFIKAT

KEPELAUTAN • Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

UK.11/10/2/DJPL-06 tentang Database Sertifikat Kepelautan

• Sertifikat yang diterbitkan dan telah terdaftar pada Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut, dapat diakses melalui internet

(website) http:// www.pelaut.go.id

• Apabila ada keraguan terhadap keabsahan Sertifikat Kepelautan

dapat diklarifikasi langsung melalui email : [email protected] atau

mengajukan surat melalui pos atau faxsimil no. +6221-3520978 atau

3505681

http://www.pelaut.go.id/

mailto:[email protected]

SERTIFIKASI KEPELAUTAN

KAPAL PENANGKAP IKAN • Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor :

UK.11/18/5/DJPL-06 tentang Sertifikasi Kepelautan Kapal Penangkap

Ikan.

• Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor

UK.11/8/8/DJPL-06 tanggal 23 Februari 2006 tentang Sertifikasi

Kepelutan Kapal Penangkap Ikan, yang mengatur mengenai

penukaran sertifikat Mualim Perikanan Laut/Ahli Mesin Kapal

Perikanan Laut (MPL/AMKPL) serta Surat Keterangan Kecakapan

(SKK) 60 Mil Plus menjadi Sertifikat Ahli Nautika/Tehnika Kapal

Penangkap Ikan (ANKAPIN/ATKAPIN) yang telah ditetapkan batas

waktu penukaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2006

• Mengingat masih banyaknya pemilik sertifikat MPL/AMKPL maupun

SKK 60 Mil Plus yang belum menukarkan sertifikat, maka batas waktu

diperpanjang samapai dengan tanggal 31 Desember 2007

kepelautan1

Documents