kesbangpol - kementerian dalam negeri

ARAH KEBIJAKAN

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

(Dalam Koridor UU 23/2014)

Oleh :

DR.MADE SUWANDI Msoc.sc

Ketua Tim Penyusun UU 23/2014 dan Komisioner ASN

HP 0816914482

EMAIL: [email protected]

1

STRATEGI MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION)

FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL

INTEGRATED/UNIFIED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH

PEMERINTAH PUSAT

POWER SHARING

1. OTONOMI MATERIIL (ULTRA VIRES) 2. OTONOMI FORMIL (GENERAL

COMPETENCE)

DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH)

2

3

TNI/POLRI

dewan

pertimbangan

KY

UUD 1945

Kementerian

Negara

PUSAT

DAERAH

TUN

Militer

Agama

Umum

Lingkungan Peradilan

KAB/KOTA

DPRD PEMDA

KPU

BANK

SENTRAL

DPR DPD MPR

PERWAKILAN

BPK PROV

PRESIDEN/

WAPRES BPK MA MK

DPRD PEMDA

PROVINSI

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)

CONCURRENT (Urusan bersama

Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)

WAJIB/OBLIGATORY

(Pelayanan Dasar)

SPM (Standar Pelayanan Minimal)

- Pertahanan

- Keamanan

- Moneter

- Yustisi

- Politik Luar Negeri

- Agama

Contoh: kesehatan,

pendidikan, lingkungan

hidup, pekerjaan umum,

dan perhubungan

Contoh: pertanian,

industri, perdagangan,

pariwisata, kelautan dsb

4

5

SEKTOR2 TERKAIT OTDA Akses Website kami di:

ditjen-otda.go.id

1. SOSIAL

2. LINGKUNGAN HIDUP

3. PERDAGANGAN

4. KELAUTAN DAN PERIKANAN

5. KEHUTANAN

6. PENDIDIKAN

7. KESEHATAN

8. UKM

9. NAKERTRANS

10. PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

11. PERTAMBANGAN

12. PERHUBUNGAN

13. PENANAMAN MODAL

14. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

15. KEPENDUDUKAN

16. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

6

SEKTOR2 TERKAIT OTDA …… 17 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

18 PERINDUSTRIAN

19 PU

20 PENATAAN RUANG

21 PEMUDA DAN OLAH RAGA

22 KOMINFO

23 PERUMAHAN

24 ARSIP

25 PERTANAHAN

26 KESBANG POL

27 STATISTIK

28 PUM (PEMERINTAHAN UMUM)

29 PMD

30 KEPEGAWAIAN

31 PERPUSTAKAAN


DALAM KONTEKS OTONOMI TERBATAS (ULTRA VIRES) RELEVAN; DALAM KONTEKS OTONOMI LUAS TIDAK RELEVAN

DALAM UU 5/1974 MERUPAKAN URUSAN KEPALA WILAYAH SEBAGAI WAKIL PUSAT DI DAERAH; PEMBINAAN POLDAGRI, TRAMTIB, KORDINASI, PENGAWASAN DAN VRIJ BESTUUR (RESIDU)

DALAM UU 22/1999 DAN UU 32/2004 HANYA GUBERNUR SELAKU KEPALA WILAYAH; WAKIL PUSAT DI DAERAH MELAKUKAN SUPERVISI, MONEV DAN FASILITASI KAB/KOTA DALAM MELAKSANAKAN OTONOMINYA.

URUSAN TRAMTIB URUSAN OTDA; TIDAK LAGI MERUPAKAN URUSAN DEKONSENTRASI

7

1. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PSL 2 HRF c MELIPUTI:

DALAM PASAL 6 PP 3/2007

TENTANG LPPD

• KERJASAMA ANTAR DAERAH;

• KERJASAMA DAERAH DG PIHAK KE TIGA;

• KOORDINASI DG INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH;

• PEMBINAAN BATAS2 WILAYAH;

• PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA;

• PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH;

• PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

8

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KEWENANGAN PEMERINTAH)

1. menjaga kesatuan dan persatuan

bangsa;menjaga ideologi negara;

2. memelihara harmonisasi kehidupan

masyarakat berkaitan dengan

hubungan antar suku, agama, ras, dan

antar golongan;mengkoordinasikan

hubungan antar instansi pemerintahan

yang ada di wilayahnya;

3. memfasilitasi terwujudnya nilai-nilai

demokrasi untuk mempercepat

terbentuknya masyarakat madani; dll

KONKUREN ABSOLUT

GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA

WILAYAH KERJA ADMINISTRASI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

dilimpahkan kepada

9



1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan

pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya

guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional dan nasional;

4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah

provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan

tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

10



1. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di

wilayah kerja masing-masing.

2. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota

dibantu oleh Instansi Vertikal (KESBANGPOL).

3. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab

kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada

Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

4. Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum

dibiayai dari APBN.

5. Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat

Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur

dalam peraturan pemerintah

11



1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk

Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di

Kecamatan.

2. Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di

Kecamatan diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk

Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan.

3. Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan

DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara

Nasional Indonesia di Daerah.

4. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan Kepolisian dan

pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

5. Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di

Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang

dibahas.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di

Kecamatan diatur dalam peraturan pemerintah.

12


Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan

1. Pengamalan Pancasila, terlaksananya UUD 1945, menjunjung tinggi Bhinneka

Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;

2. Persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Kerukunan antar umat beragama, antar etnis dan kelompok lainnya;

4. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di daerah terkait 4

pilar bernegara;

5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi

kegiatan politik di daerah

sbg kepala wilayah adm. (dibantu perangkat pusat: kesbangpol)

Dilimpahkan oleh Presiden kepada:

dibiayai APBN BUPATI/WALIKOTA

CAMAT

Pelaksanaan di kecamatan

GUBERNUR

13

PEMERINTAH PUSAT

TERGANTUNG & SUBORDINASI

DAERAH OTONOM

PROVINSI

DAERAH OTONOM KAB /

KOTA

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI

DAERAH OTONOM HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

14

GUBERNUR

(WAKIL PEMERINTAH)

Pembinaan,

Pengawasan,

Supervisi,

Monev

Fasilitasi

Kab/Kota melaksanakan

Otda

PELAYANAN

OPTIMAL

PERANGKAT GUBERNUR

SEBAGAI WAKIL

PEMERINTAH

15

I SU KRUSIAL PERAN GUBERNUR


1. DALAM PEMERINTAHAN UMUM

1. DIBANTU OLEH KESBANGPOL DI DAERAH

2. PERAN KESBANGPOL SEBAGAI INSTANSI VERTIKAL

3. DIBENTUK FORKOMPIMDA

4. DIBIAYAI APBN

2. DALAM MEMBINA DAN MENGAWASI OTONOMI KAB/KOTA

1. DIBANTU OLEH PERANGKAT GUBERNUR SBG WAKIL PUSAT

2. DIBENTUK SEKRETARIAT GUBERNUR SBG WAKIL PUSAT

3. SEKRETARIAT DIPIMPIN SEKDA SECARA EX OFFICIO

4. DIBIAYAI APBN

5. MELAKUKAN BINWAS PELAKSANAAN OTDA KAB/KOTA

16

I SU- ISU KRUSIAL REPOSIS I KESBANGPOL


1. BAGAIMANA KEWENANGAN KESBANGPOL DI DAERAH

2. BAGAIMANA KELEMBAGAANNYA DI DAERAH DAN

HUBUNGANNYA DGN KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH

3. BAGAIMANA PERSONILNYA DAN HUBUNGANNYA DGN PERSONIL

PUSAT DAN DAERAH

4. BAGAIMANA PEMBIAYAANNYA; APA DAERAH BOLEH MEMBANTU

5. BAGAIMANA OUTPUT YG DIHASILKANNYA

6. BAGAIMANA BINWASNYA; ANTARA BINWAS PUSAT DAN DAERAH

7. BAGAIMANA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PERTAHANAN

DAN KEPOLISIAN

17

POSIS I DAN KEWENANGAN KESBANGPOL


1. KESBANGPOL MERUPAKAN INSTANSI VERTIKAL DIBAWAH KEMDAGRI YG

MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM

2. KESBANGPOL MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM KORDINASI DENGAN

INSTANSI VERTIKAL (FORKOPIMDA) DALAM PELAKSANAAN URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM

3. REKRUTMEN PEGAWAI KESBANGPOL DARI PUSAT ATAU STAF DAERAH YG

ALIH STATUS

4. PEMBIAYAAN KESBANGPOL DAERAH DARI APBN DAN DISALURKAN

OLEH KEMDAGRI

5. STRUKTUR ORGANISASI KESBANGPOL BERSIFAT HIRARKHIS DARI PUSAT

KE DAERAH

6. BINWAS KESBANGPOL DILAKUKAN OLEH KEMDAGRI KE KESBANGPOL

PROVINSI

7. KEMDAGRI MENDELEGASIKAN KE KEPALA KESBANGPOL PROVINSI

UNTUK BINWAS KESBANGPOL KAB/KOTA

18

POSIS I DAN KEWENANGAN KESBANGPOL DAN

ANTIS IPAS INYA


1. KESBANGPOL DAERAH FASILITASI PEMBENTUKAN FORKOMPIMDA

UNTUK FORUM KORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

UMUM DI DAERAH PROV ATAU KAB/KOTA

2. BEDAKAN DENGAN PERAN GUBERNUR DALAM MELAKUKAN BINWAS KE

KAB/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI OLEH KAB/KOTA

3. SIAPKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI KESBANGPOL DAERAH

SESUAI DGN NATURE URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

4. SIAPKAN PERSONIL DAN PEMBIAYAANNYA (MASA TRANSISI)

5. SIAPKAN PP NYA

6. PERHATIKAN DALAM PENGATURAN URUSAN SISA (VRIJ BESTUUR)

7. SUSUN SOP HUBUNGAN KESBANGPOL PUSAT DENGAN KESBANGPOL

PROVINSI DAN KESBANGPOL KAB/KOTA

8. HINDARI KERANCUAN TUPOKSI DENGAN SATPOL PP

9. ANTISIPASI KEANGGOTAAN FORKOPIMDA

10. PERHATIKAN HUBUNGAN KERJA DENGAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA

19

ANTIS IPASI PELAKSANAAN URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN/DESA


1. SUSUN TUPOKSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM

2. ATUR MEKANISME PELIMPAHAN URUSAN PEM UMUM DARI

BUPATI/WALIKOTA KE CAMAT

3. ATUR MEKANISME PENUGASAN URUSAN PEM UMUM DARI

BUPATI/WALIKOTA KE DESA

4. ATUR MEKANISME PELIMPAHAN URUSAN PEM UMUM DARI CAMAT KE

LURAH SEBAGAI PERANGKAT KECAMATAN

5. ATUR MEKANISME PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN URUSAN

PEM UMUM DI KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN

6. ATUR SISTEM PELAPORAN DARI DESA/KELURAHAN KE CAMAT DAN DARI

CAMAT KE BUPATI/WALIKOTA DAN KE GUBERNUR SERTA KE PUSAT

7. PROGRAM PUSAT DAN PROGRAM DAERAH ( NATIONAL VV LOCAL

CONTENTS)

8. TIPELOGI KELEMBAGAAN KESBANGPOL DI DAERAH

20

OUTPUT DALAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM


1. Adanya output dalam bentuk terciptanya suasana yg harmonis

dan berkembangnya kehidupan berdasarkan Pancasila dan

terjaganya 4 pilar bernegara secara optimal; adanya mekanisme

kordinasi yg jelas dengan semua stakeholders terkait 4 pilar

2. Adanya kegiatan2 terstruktur dan sistematis memperkuat

ideologi negara dan terjaganya NKRI serta mendorong kehidupan

pluralistik yg harmonis

3. Terwujudnya pendidikan politik yang sehat dalam menuju

masyarakat madani

4. Adanya kegiatan pembinaan pada kelompok2 ekstrim melalui

program deradikalisasi yg efektip

5. Tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan ditengah kehidupan

masyarakat dalam dinamika politik yg sehat

6. Tumbuhnya kerukunan hidup beragama dan saling harga

menghargai antar keyakinan yg berbeda di kalangan masyarakat

21

PENATAAN PERSONIL

1. TENTUKAN STANDARD KOMPETENSI UNTUK SETIAP JABATAN

KESBANGPOL DI DAERAH

2. LAKUKAN REKRUTMEN, PROMOSI, MUTASI BERBASIS

STANDARD KOMPETENSI

3. PENGEMBANGAN PEGAWAI & TRAINING BERBASIS NEED

ASSESSMENT UNTUK MEMENUHI STANDARD KOMPETENSI

YANG DITETAPKAN

4. TENTUKAN MINIMAL PERFORMANCE YANG HARUS DICAPAI

PEGAWAI

5. DIBUAT KONTRAK KINERJA UNTUK DASAR TINDAKAN

PROMOSI, MUTASI DEMOSI DLL

22

• Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan PNS

• Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN;

• Proses Pengisian jabatan:

• Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional,

• Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional, propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

23

TATA CARA PENGISIAN JPT

Jabatan yang akan diisi

Standar kompetensi dan

persyaratan jabatan

Susunan Pansel dan

biodata anggota (45-55)

Metoda/proses seleksi

Jadwal pelaksanaan

seleksi

24

PEMBENTUKAN PANSEL

25

PENGISIAN JPT PRATAMA

Pembentukan

Pansel

Pelaksanaan

Seleksi

Rekomendasi

3 nama calon

Penetapan pejabat

oleh PPK 26

PRINSIP-PRINSIP DALAM

SISTEM MERIT 1. Rekrutmen, promosi berdasarkan ability, knowledge,

and skills serta kualifikasi pada pengangkatan awal.

2. Kompensasi harus layak dan adil.

3. Diklat untuk menjamin kualitas yang tinggi.

4. Pegawai dipertahankan karena kinerja mereka yang memuaskan, bagi yang tidak memadai harus dikoreksi, yang tidak dapat dikoreksi harus dipisahkan dari

5. Pegawai harus diperlakukan secara adil dalam semua aspek.

6. Pegawai harus dilindungi dari tindakan coersion dan dilarang untuk menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik , kelompok dan pribadi.

27

KONSEKUENSI DARI

SISTEM MERIT

Semua jabatan harus memiliki standar kompetensi, uraian tugas, target kinerja, indikator penilaian kinerja, serta mekanisme penilaian kinerja.

Setiap pegawai harus memahami tugasnya, target kinerja, bagaimana kinerjanya dinilai, hasil penilaian, serta kaitan antara kinerja dengan remunerasi dan karier.

28

IMPLIKASI BAGI INSTANSI

1. Penataan jabatan ( restructuring dan rightsizing) agar semua jabatan jelas kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja organisasi.

2. Penyusunan kualifikasi, standar kompetensi, target kinerja untuk setiap jabatan

3. Penerapan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan transparan

4. Penyempurnaan sistem remunerasi

5. Penempatankembali pegawai

6. Penyusunan rencana pengembangan karier, termasuk program Diklat

29

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN

KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI KA

KESBANGPOL DI DAERAH

1. PERSYARATAN ADMINISTRASI

2. KOMPETENSI MANAJERIAL

3. KOMPETENSI TEHNIS PEMERINTAHAN UMUM

DAN POLITIK

4. KOMPETENSI SOSIO KULTURAL

30

PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. KUALIFIKASI PENDIDIKAN

2. PANGKAT/GOLONGAN MINIMAL

3. UMUR MAKSIMAL

4. DIKLAT YG DIIKUTI

31

PENETAPAN DIMENSI KOMPETENSI MANAGERIAL

No. DIMENSI TARGET

A. Problem Solving

1. Conceptual Thinking 4

2. Innovative Thinking 3

3. Strategic Orientation 4

B. Leadership

1. Change Leadership 3

2. Sharing Responsibility 3

3. Holding People Accountable 4

C. Interpersonal Influence

1. Impact & Influence 3

2. Listening, Understanding, &

Responding

4

3. Networking 4

4. Teamwork 4

D. Personal & Encorporate

Effectiveness1. Result Orientation 3

2. Commitment to Learning 4

3. Client Service Orientation 4

4. Planning & Initiative 3 32

KOMPETENSI PEMERINTAHAN UMUM

DAN POLITIK

1. PEMAHAMAN TENTANG 4 PILAR BANGSA

2. PEMAHAMAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

3. PEMAHAMAN TENTANG PEMBANGUNAN POLITIK DAN DEMOKRASI

4. PEMAHAMAN TENTANG HAM DAN KESETARAAN

5. PEMAHAMAN TENTANG SOSIOLOGI DAN ANTHROPOLOGI

6. KEMAMPUAN MELAKUKAN ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

7. KEMAMPUAN KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL

8. KEMAMPUAN INTELEGEN

9. KEMAMPUAN NEGOSIASI DAN HUMAN RELATIONS

33

KOMPETENSI SOSIO KULTURAL

1. KEMAMPUAN MEMAHAMI SOSIAL BUDAYA

LOKAL

2. KEMAMPUAN MEMAHAMI ADAT ISTIADAT

LOKAL

3. KEMAMPUAN BERADAPTASI DENGAN KONDISI

LOKAL

34

TERIMA KASIH


Designed by Anshori ‘10

35

kesbangpol - kementerian dalam negeri

Documents