keynote speech oleh: direktur daerah tertinggal ... · jepang indonesia . jepang indonesia . ......
TRANSCRIPT
INDONESIA JEPANG
INDONESIA JEPANG
INDONESIA JEPANG
INDONESIA JEPANG
JEPANG
PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN
RKP 2018
7
ARAH KEBIJAKAN PN PEMBANGUNAN WILAYAH (1)
PENGEMBANGAN WILAYAH
Pembangunan Wilayah
Perbatasan dan Daerah Tertinggal
Pembangunan Perdesaan
Reformasi Agraria
Pencegahan dan Penanggulangan
Bencana a.l Kebakaran
Hutan
Percepatan Pembangunan
Papua
Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
Penguatan Kapasitas SDM
Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
Pengelolaan PLBN, Kedaulatan, dan Lintas Batas
Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi
Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi
Pembangunan SDM, Pemberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Desa Permukiman Transmigrasi
Penguatan Pemerintah Desa
Pengawalan Implementasi UU Desa Secara Sistematis, Konsisten, dan berkelanjutan
Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan
PENGEMBANGAN WILAYAH
Pembangunan Wilayah
Perbatasan dan Daerah Tertinggal
Pembangunan Perdesaan
Reformasi Agraria
Pencegahan dan Penanggulangan
Bencana a.l Kebakaran
Hutan
Percepatan Pembangunan
Papua
Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria
Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reformas Agraria Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA
Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah
8
Pemberdayaan Masyarakat
Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
Sarana dan Prasarana Kebencanaan
Pelayanan Dasar
Pengembangan Ekonomi di Daerah Pasca Bencana
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana
Penguatan Kelembagaan dan Regulasi
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar
Pengembangan konektivitas wilayah
Pengelolaan sumber daya alam unggulan, pengembangan industri lokal & strategis dan pariwisata
Perlindungan sosial
Penataan kelembagaan & regulasi, dan tanah ulayat
ARAH KEBIJAKAN PN PEMBANGUNAN WILAYAH (1)
SINKRONISASI DAN SINERGI KEGIATAN TAHUN 2018
1. Percepatan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMND 2015-2019;
2. Setiap program dan kegiatan mempunyai TARGET KINERJA yang BENAR-BENAR JELAS, TERUKUR dan BERKAITAN LANGSUNG dengan
1) AKSELERASI (PERCEPATAN) peningkatan PRODUKSI, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN MASYARAKAT dan DAERAH
2) TRANSFORMASI (PERUBAHAN) KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI dan BUDAYA MASYARAKAT DESA menjadi lebih MAJU, SEJAHTERA dan BERMARTABAT;
3. Sinkronisasi LOKASI, KELOMPOK SASARAN dan KEGIATAN dengan menggunakan pendekatan WILAYAH Papua, Maluku, Nusa tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Jawa-Bali;
4. Pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar memperhatikan KARAKTERISTIK SOSIAL, BUDAYA, dan EKONOMI DAERAH.
KRITERIA PEMILIHAN LOKASI
ASPEK BOBOT SUB ASPEK
INTEGRASI KEWILAYAHAN 40% Daerah Tertinggal
Desa Tertinggal
Keterkaitan Kota-Desa
Perbatasan
Transmigrasi
Rawan Bencana
PERCEPATAN PENCAPAIAN
OUTCOME RPJMN 2015-2019
60% Kemiskinan
Pengangguran
IPM
Laju pertumbuhan IPM
INDEKS KOMPOSIT
LOKASI PRIORITAS
PENANGANAN 2018
IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
UTAMA PER LOKASI
IDENTIFIKASI
INTERVENSI YANG
DIPERLUKAN UNTUK
MENJAWAB
PERMASALAHAN
Legenda :
KKD (RPJM 2015-2019)
Katrans, PKTrans, PKP2Trans
Desa
Berkembang
Tertinggal
Daerah Tertinggal
Non Dating
Dating
Dating Prioritas 2018
Lokasi Prioritas
Legenda :
KKD (RPJM 2015-2019)
Katrans, PKTrans, PKP2Trans
Desa
Berkembang
Tertinggal
Daerah Tertinggal
Non Dating
Dating
Dating Prioritas 2018
Lokasi Prioritas
Legenda :
KKD (RPJM 2015-2019)
Katrans, PKTrans, PKP2Trans
Desa
Berkembang
Tertinggal
Daerah Tertinggal
Non Dating
Dating
Dating Prioritas 2018
Lokasi Prioritas
Legenda :
KKD (RPJM 2015-2019)
Katrans, PKTrans, PKP2Trans
Desa
Berkembang
Tertinggal
Daerah Tertinggal
Non Dating
Dating
Dating Prioritas 2018
Lokasi Prioritas
Legenda :
KKD (RPJM 2015-2019)
Katrans, PKTrans, PKP2Trans
Desa
Berkembang
Tertinggal
Daerah Tertinggal
Non Dating
Dating
Dating Prioritas 2018
Lokasi Prioritas
Legenda :
KKD (RPJM 2015-2019)
Katrans, PKTrans, PKP2Trans
Desa
Berkembang
Tertinggal
Daerah Tertinggal
Non Dating
Dating
Dating Prioritas 2018
Lokasi Prioritas
Legenda :
KKD (RPJM 2015-2019)
Katrans, PKTrans, PKP2Trans
Desa
Berkembang
Tertinggal
Daerah Tertinggal
Non Dating
Dating
Dating Prioritas 2018
Lokasi Prioritas
CONTOH PERHITUNGAN INDEKS KOMPOSIT IDENTITAS Kewilayahan SDM
Indeks
Kompo
sit
INDIKATOR KETERTINGGALAN
Nama
Provinsi NamaKab
Peringka
t
keterting
galan
Daerah
Terting
gal
Dati
ng
Prio
2018
Desa
tertingg
al KKD
Perbata
san Transmi
grasi (IRBI
2013)
Indeks
Wilaya
h rank
indeks
wilayah
(std) TPT
Kemiski
nan IPM
IPM
normali
sasi
Rata-rata
Laju
Peningkat
an IPM
Indeks
SDM
indeks
SDM
(Std) Rank
Ekono
mi SDM KKD
Infrastr
uktur Aksesib
ilitas
Karakter
istik
Daerah
PAPUA Yahukimo 121 1 1 0,99 0 0 0 1 0,62 15 56,94 0,55 41,26 46,63 24,22 0,03 26,78 44,47 1 49,46 √ √ √ √ PAPUA Deiyai 107 1 1 1,00 0 0 0 0 0,50 47 45,70 5,64 45,74 48,28 22,57 0,01 29,45 48,91 2 47,63 √ √ √ √ PAPUA Nduga 120 1 1 1,00 0 0 0 0 0,50 48 45,70 2,70 33,38 25,47 45,38 0,05 28,49 47,31 3 46,66 √ √ √ √ √ PAPUA Lanny Jaya 116 1 1 0,99 0 0 0 0 0,50 54 45,57 1,20 41,97 44,18 26,67 0,01 27,85 46,25 4 45,98 √ √ √ √
PAPUA Pegunungan
Bintang 118 1 1 0,99 0
1 0 0 0,62 16 56,87 2,72 31,55 40,91 29,94 0,03 23,71 39,38 5 46,38
√ √ √ √ PAPUA Puncak 115 1 1 1,00 0 0 0 0 0,50 49 45,70 0,96 38,74 39,41 31,44 0,03 27,39 45,49 6 45,57 √ √ √ √ PAPUA Intan Jaya 113 1 1 1,00 0 0 0 0 0,50 50 45,70 0,39 41,34 44,35 26,50 0,03 27,36 45,43 7 45,54 √ √ √ √ √ PAPUA
BARAT Teluk
Wondama 89 1 1 0,89 0
0 0 1 0,60 22 54,72 2,83 37,44 56,64 14,21 0,01 22,74 37,77 8 44,55
√ √ √ √ √
MALUKU Maluku Barat
Daya 105 1 1 0,80 0
1 0 1 0,70 6 64,06 3,73 31,58 58,64 12,21 0,01 19,47 32,32 9 45,02
√ √ √ √ √ √ NUSA
TENGGARA
TIMUR Sabu Raijua 104 1 1 0,44 0
1 0 1 0,61 20 55,72 7,76 33,17 53,28 17,57 0,02 22,27 36,99 10 44,48
√ √ √ √
MALUKU Kepulauan
Aru 86 1 1 0,97 0
1 0 1 0,74 4 67,77 5,19 28,64 60,50 10,35 0,01 17,77 29,51 11 44,81
√ √ √ √ √ PAPUA Puncak Jaya 112 1 1 0,99 0 0 0 0 0,50 57 45,40 0,89 37,45 44,87 25,98 0,03 25,37 42,13 12 43,44 √ √ √ √
PAPUA Mamberamo
Raya 102 1 1 0,99 0
0 0 1 0,62 17 56,79 3,15 29,71 48,29 22,56 0,01 21,02 34,91 13 43,66
√ √ √ PAPUA
BARAT Raja Ampat 98 1 1 0,88 1
1 0 1 0,85 2 77,24 5,59 20,94 61,23 9,62 0,01 13,81 22,93 14 44,65
√ √ √
PAPUA Mamberamo
Tengah 110 1 1 1,00 0
0 0 0 0,50 51 45,70 1,43 35,54 43,55 27,30 0,02 24,84 41,24 15 43,02
√ √ √ √ PAPUA
BARAT Teluk Bintuni 97 1 1 0,84 0
0 0 1 0,59 27 53,55 6,87 36,66 61,09 9,76 0,01 21,92 36,39 16 43,25
√ √ √ PAPUA Yalimo 109 1 1 0,99 0 0 0 0 0,50 58 45,39 0,05 35,88 44,32 26,53 0,03 24,58 40,82 17 42,65 √ √ √ √ PAPUA Supiori 92 1 1 0,53 0 1 0 0 0,51 45 46,30 10,75 39,25 60,09 10,76 0,01 24,11 40,03 18 42,54 √ √ √ √ √ PAPUA
BARAT Tambrauw 119 1 1 0,97 0
0 0 0 0,49 60 44,94 1,17 38,11 49,77 21,08 0,02 24,52 40,72 19 42,41
√ √ √ √ PAPUA Jayawijaya 108 1 1 0,93 0 0 0 0 0,48 64 44,17 0,06 39,48 54,18 16,67 0,01 23,92 39,72 20 41,50 √ √ √ √
MANAJEMEN ASSET DESA, KAWASAN DAN DAERAH
PROSES KAPITALISASI ASSET
TANAH MATANG
Kredit/Dana Investasi
Konstruksi/ Investasi
Agunan Bank, Non Bank,
IPO, Pasar Modal
• Siap Bangun dan Bangunan
• Tersedia Prasarana dan Sarana
• Tinggi Aksesibilitas
• Mahal dan Produktif
TANAH MENTAH
Sertifikat Hak Guna
V6
V1
V2
V3
V4
V7
V5
PERUBAHAN VALUE (V1-V7)
Izin Penggunaan
• Belum Terolah/Kosong
• Tanpa Prasarana dan Sarana
• Rendah Aksesibilitas
• Murah tapi tidak produktif
Sumber: Dr. Ir. Son Diamar. Program Percepatan Pembangunan Ekonomi 2010-2014: Sektor Rill Berbasis SDA dan Kemaritiman
BUSINESS AS USUAL PERCEPATAN DAN PEMBERDAYAAN
1. OBYEK USAHA: DICARI DAN DIUSULKAN OLEH SWASTA, PEMERINTAH PASIF
1. OBYEK USAHA: DIINVENTARISASI PEMERINTAH DIBANTU SWASTA, DAN LSM-PEMERINTAH AKTIF
2. IZIN, SERTIFIKASI DAN PRASARANA: DARI PEMERINTAH DAN PEMDA
2. IZIN, SERTIFIKASI DAN PRASARANA DARI PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM BENTUK PAKET PLUS INSENTIF FISKAL DAN MONETER
3. MODAL: SWASTA-BANK, DLL 3. MODAL: DIFASILITASI NEGARA DARI BANK, DLL
4. SAHAM: SWASTA 100% 4. SAHAM: SWASTA PENGELOLA 20%
5. MANFAAT: PEKERJA HANYA DAPAT UMR, RAKYAT/ULAYAT DAPAT CSR, PEMERINTAH DAN PEMDA DAPAT PAJAK DAN RETRIBUSI
5. MANFAAT: PEKERJA, RAKYAT/ULAYAT, PEMDA PROVINSI, DAN PEMDA KABUPATEN/KOTA MASING-MASING DAPAT 20%
6. SPORADIS, TIDAK TERARAH, TIDAK TERKENDALI DAN MERUSAK LINGKUNGAN
6. MASSAL, TERARAH, TERKENDALI, LEMBAGA MONEV/PEMANTAU INDEPENDEN DAN MENJAGA LINGKUNGAN
REORIENTASI MANAJEMEN
Sumber: Dr. Ir. Son Diamar. Program Percepatan Pembangunan Ekonomi 2010-2014: Sektor Rill Berbasis SDA dan Kemaritiman
SKEMA PENDANAAN: Kapitalisasi Asset SDA
RAKYAT SETEMPAT/
ULAYAT
PEMERINTAH
OPERASI
RENCANA USAHA
PILIH PENGELOLA
INVENTARISASI
PEKERJA
PENGELOLA
REVENUE
KEUNTUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI
BANK
Bayar Modal+ Bunga
PEMEIRNTAH KABU/KOTA
PARLEMEN
5
4
6
2
3
1
20%
20%
20%
20% 20%
KEBUN, TAMBANG, WISATA ASSET DAERAH SDA Sumber: Dr. Ir. Son Diamar. Program Percepatan Pembangunan Ekonomi 2010-2014:
Sektor Rill Berbasis SDA dan Kemaritiman
TERIMA KASIH
23
LANGKAH-LANGKAH
• Harmonisasi: (1) regulasi, (2) Tata ruang dan lahan, (3) struktur dan manajemen kawasan; (4) data, teknologi informasi dan pengetahuan, (5) skema pembiayaan sesuai standar global, (6) prasarana dan saranaTime frame dan kepastian
• Benchmarking: (1) best practices, (2) persyaratan dasar, (3) kemitraan dan kerjasama Penajaman Master Plan Pengembanga Kawasan Perdesaan.
LANGKAH-LANGKAH
• Manajemen kawasan perdesaan: (1) orientasi organisasi, (2) struktur dan SDM, (3) rencana aksi, (4) Key performance indicators) Penajaman Rencana Strategis dan Aksi.
• Penguataan koordinasi antarpemangku kepentingan: (1) masyarakat, (2) pekerja, (3) Pemerintah Kabupaten, (4) Pemerintah Provinsi, (5) Pemerintah Pusat (Bappenas, Kemendes, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Perhububungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan lainnya, (6) Perguruan Tinggi Standar dan manajemen pengetahuan, dan (7) Swasta Penegasan kewenangan, dan mekanisme cost and profit sharing.