kk 5 kebijakan ketenagakerjaan.pdf
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN [email protected]
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
• Pembukaan lapangan kerja• Perluasan kesempatan kerja• Kebijakan dalam PHK• Kebijakan pengupahan• Perlindungan tenaga kerja:1. Waktu kerja2. Jamsostek3. Askes4. K3 5. Cuti6. Perlindungan pekerja anak7. Perlindungan pekerja perempuan
• PEMBUKAAN LAPANGAN KERJA • PENCIPTAAN KESEMPATAN
KERJAmemfasilitasi perpindahan‘surplus tenaga kerja’ keluardari sektor informal ke sektormodern yang lebih produktifdan memberikan upah yang lebih tinggi. Perpindahansurplus tenaga kerja dari sektorinformal ini selain bertujuanmeningkatkan hak-hak tenagakerja juga menjadi tujuanutama dari sikluspembangunan, pertumbuhanekonomi dan pengurangankemiskinan.
Penggolongan lapangan kerja
• Lapangan usaha/pekerjaan ini dibagi dalambeberapa golongan, terdiri dari:
• Pertanian
• industri pengolahan
• Perdagangan
• Jasa
• pengangkutan & transportasi
LANGKAH-LANGKAH YANG DITEMPUH DALAM KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN
Pembinaan danpengembangan
kesempatan kerjadan produktivitas
Pendayagunaan danpenyebaran tenaga
kerja
Pelatihan danpeningkatan
ketrampilan tenagakerja
Pembinaanhubungan industrial
dan perlindungantenaga kerja
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
Tersedianya lapangan/kesempatan kerja baru untukmengatasi peningkatan penawaran tenaga kerjamerupakan salah satu target yang harus dicapaidalam pembangunan ekonomi daerah.
Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatanpertumbuhan ekonomi khususnya investasi langsung (direct investment) pada sektor-sektor yang bersifat padat karya, seperti konstruksi, infrastruktur maupun industri pengolahan. Sementara pada sektor jasa, misalnya melalui perdaganganmaupun pariwisata.
Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, terdapat empat kebijakan pokok yang
terkait dengan perlindungan tenaga kerja danperluasan kesempatan kerja yaitu:
kebijakanupah
minimum,
ketentuanPHK dan
pembayaran uang
pesangon,
ketentuanyang
berkaitanhubungankerja dan
ketentuanyang
berkaitandengan jam
kerja.
Perlindungan Upah
Pasal 88 (1) dan penjelasannya UU 13/2003 : setiap pekerjaberhak memperoleh penghasilan yg memenuhipenghidupan yg layak bagi kemanusiaan, yaitu mampumemenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganyasecara wajar yg meliputi :
1. Makanan dan minuman2. Sandang3. Perumahan4. Pendidikan5. Kesehatan6. Rekreasi dan7. Jaminan hari tua
kebijakan upah minimum merupakan salahsatu upaya untuk memperbaiki nasib pekerjadengan status “4” (buruh/karyawan)
kebijakan upah minimum hanya relevan (dalam arti bisameningkatkan kesejahteraan) bagi buruh. Jika dilihat lebihspesifik, dan dikaitkan dengan tujuan kebijakan upah minimum untuk “menolong” buruh berupah rendah, maka yang akanmendapat manfaat dari penetapan upah minimum adalahburuh yang upahnya lebih rendah dibandingkan dengan upahminimum.
Waktu Kerja (Ps 77 UU 13/2003)
• Pengusaha wajib melaksanakan waktu kerja, ygmeliputi :
1. Utk 6 hari kerja/minggu : 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu
2. Utk 5 hari kerja/minggu : 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu
• Ketentuan waktu kerja tdk berlaku bagi sektorusaha/pekerjaan tertentu (diatur dgn Kepmen)
Kebijakan hubungan pekerjaan atau hubunganindustrial umumnya mencakup pengaturan dansyarat- syarat hubungan kerja antara pekerja danpemberi kerja, mulai dari rekrutmen, interaksi selamamasa kerja, sampai dengan (PHK).
Bentuk-bentuk jaminan sosial umumnya terdiri dari:
1. tabungan wajib hari tua (provident fund),
2. asuransi kesehatan (health insurance),
3. asuransi kematian (life insurance),
4. kompensasi atau asuransi kecelakaan kerja (workaccident insurance),
pesangon untuk pemutusan hubungan kerja atauasuransi pengangguran (unemployment insurance).