kolaborasi antar pemangku kepentingan (multi-stakeholder...

KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL

Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan (Multi-Stakeholder Partnership) dalam Menjawab

Tantangan Global untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Jakarta, 9 Agustus 2017

Dr. Arif BudimantaWakil Ketua KEIN

KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONALGlobal Challenges

Sustainable Development Goals (SDGs)

Bisnis InklusifKemitraan

antar Sektor

17 goals 169 targets241 indicators


Keterlibatan Pemangku Kepentingan(Stakeholder)

Pemerintah &Parlemen

Akademisi &Pakar

OMS &Media

Filantropi &Bisnis

• Pemerintah meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota);

• Parlemen meliputi DPD, DPR, dan DPRD

• Akademisi meliputi seluruh pihak yang bergerak di bidang pendidikan

• Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dengan tujuan mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan;

• Bisnis mencakup swasta dan pemerintah (BUMN & BUMD)

• Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mencakup seluruh organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi profesi dan ikatan ahli yang ada di Indonesia;

• Media mencakup seluruh media (cetak, elektronik, dll)

Stakeholders Perspective

Sumber: Bappenas


Pemerintah &Parlemen

Akademisi &Pakar

OMS &Media

Filantropi &Bisnis

• Penetapan Indikator• Kebijakan & Program• Persiapan Data dan Informasi• Sosialisasi/Diseminasi,

Komunikasi & Advokasi• Monev & Pelaporan• Dukungan Regulasi &

Anggaran

• Peningkatan Kapasitas• Pemantauan dan Evaluasi• Policy Paper/Policy Brief

sebagai dasar Policy Formulation

• Advokasi Pelaku Usaha• Fasilitasi Program• Peningkatan Kapasitas• Dukungan Pendanaan

• Diseminasi dan Advokasi• Fasilitasi Program• Membangun pemahaman

publik• Diseminasi dan Monitoring

Stakeholders Perspective

Peran Pemangku Kepentingan(Stakeholder)

Sumber: Bappenas

KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONALGoal, Target dan IndikatorDalam 4 Pilar SDGs Indonesia

Sumber: Bappenas


Peran MSP (Multi-Stakeholder Partnership) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Pemerintah

LSMProfesional

(Expert)

Perusahaan

Customer

Legal and Administration Support, Intelectual Property Right

Beasiswa, Dana Hibah Penelitian

Teknologi dan SDM

Produk

How companies can create shared value by improving education while driving shareholder returns

Memberikan dampingan teknis untuk pembangunan kapasitas,

rancangan sistem dan penggunaan sumber yang ada dalam pendidikan.

Namun demikian, peran yang dimainkan harus terlebih dahulu

dijelaskan dan dikoordinasikan dengan mitra dan pemimpin

setempat


Goal, Target dan IndikatorDalam 4 Pilar SDGs Indonesia

Sumber: Bappenas


Pemberdayaan Sosial & Bisnis Inklusif:Memberdayakan masyarakat miskin dengan memberikan support untuk UKM dan usaha-usaha baru develop income-generation activities

Pemerintah

UKM danBusiness Startup

Customer

Perusahaan

Providing input (raw materials) for production

LSMFinal ProductLegal and Administration

Support, Intelectual Property Right

Providing access to finance

Support to training program, strengthening

marketing lingkage

KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONALGoal, Target dan IndikatorDalam 4 Pilar SDGs Indonesia

Sumber: Bappenas


Penyediaan Air Bersih melalui MSP

Pemberdayaan masyarakat, berkontribusi dalam

pendanaan operasional staf program

Pemerintah

Masyarakat

Perusahaan

Customer

Berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah

terkait perizinan

Penyaluran air bersih kepada subjek penerima

menyediakan meter air,Melakukan proses monitoring

dan evaluasi dengan melibatkan CSR

menyediakan meter air, membiayai pengangkutan pipa

ke sumber air

Memfasilitasi kegiatan ini melalui penyediaan pipa dan alat meter

air untuk menyalurkan air bersih

Memberikan kontribusi berupa sarana, dana, dan tenaga untuk penyambungan pipa, perbaikan pembangunan sipil, serta unit

sambungan rumah

Menyediakan pembiayaan untuk program

pemberdayaan masyarakat


Peran MSP dalam Mensukseskan Program Pemerataan melalui Redistribusi Aset Tanah

Pemerintah melalui gugus tugas pengendalian reforma agraria

Subjek penerima TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)Perusahaan

Customer

Financial Institution

LSM

Marketing

Pembiayaan

Pemberdayaan

Redistribusi Aset TORA, Legalisasi, dan

Sertifikasi

Regulasi (ex: PP, PERMEN)


APA YANG SUDAH DICAPAI

Menuju Pertumbuhan yang Berkualitas


KEMISKINAN

PENGANGGURAN

INFLASI

PERTUMBUHANEKONOMI

KETIMPANGAN

PENDIDIKAN

KESEHATAN 7INDIKATOR UTAMA

CAPAIAN


Tingkat Kemiskinan Indonesia Menurun

Sumatera-0.25

Kalimantan-0.01

Sulawesi-0.12

Papua-0.64

Jawa-0.22 Bali, NTT,

NTB-0.25

Tahun 2017, pemerintah Indonesia mampu menekan tingkat kemiskinan. Tetapi, jumlah penduduk miskin

mengalami peningkatan menjadi 27.77 juta jiwa.

Selama September 2016 - Maret 2017, secara agregat, penurunan tingkat kemiskinan

terjadi secara merata di seluruh pulau di Indonesia.

Sumber: BPS (diolah)

Indikator IKEMISKINAN

10.310.410.510.610.710.810.911

11.111.211.3

Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17

11.25

10.96

11.2211.13

10.86

10.70

10.64

Perkembangan TingkatKemiskinan Indonesia(%)Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia(%)

KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONALIndikator IIKETIMPANGANKesenjangan Mulai Menyempit

Sumber : BPS (diolah)

0.4090.3160.4090.3160.4090.3160.4090.3160.409

SEPTEMBER 2014 MARET 2015 SEPTEMBER 2015 MARET 2016 SEPTEMBER 2016

0.4140.408 0.402 0.397 0.394

0.393

MARET 2017

0.316 0.3200.407

KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONALIndikator IIIPENGANGGURAN

Terendah Sejaktahun terakhir18

Tahun 2017 pemerintah Indonesia mampu mengurangi

jumlah dan tingkat pengangguran dibandingkan kondisi tahun 2015 dan 2016. Tingkat pengangguran 5.3% (Februari 2017) merupakan angka terendah sejak tahun 1999.


7,147

7,245

7,455

7,561

7,024 7,032 7,005

5.7%

5.9%

5.8%

6.2%

5.5%5.6%

5.3%

6,700

6,800

6,900

7,000

7,100

7,200

7,300

7,400

7,500

7,600

7,700

4.8%

5.0%

5.2%

5.4%

5.6%

5.8%

6.0%

6.2%

6.4%

Feb-14 Aug-14 Feb-15 Aug-15 Feb-16 Aug-16 Feb-17

JumlahPengangguranTerbuka,RHS(ribu orang) TingkatPengangguranTerbuka,LHS(%)


Sejak awal 2017, pemerintah berhasil

mengendalikan inflasi bahan makanan di bawah inflasi

umum.

Indikator IVINFLASISelama 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, inflasi dapat ditekan dan terus terkendali.

4.37

2.43

0

2

4

6

8

10

12

PerkembanganInflasiUmumdanBahanMakanan

Inflasiumum(%) InflasiBahanMakanan(%)

Perkembangan Inflasi Umum dan Bahan Makanan



Indikator VPENDIDIKANTerjadi peningkatkan kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

7.61

7.737.84

7.95

2013 2014 2015 2016

PerkembanganRata-rataLamaSekolah

Rata-ratalamasekolah

Kenaikan rata-rata lama sekolah diikuti kenaikanyangsignifikanpadaangka

partisipasi sekolah, khususnya pada kelompok angka partisipasi 13-15 tahun dan 16-18 pada

tahun 2014.

Sejak tahun 2016, pemerintah telah menetapkan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun, sebagai upaya

peningkatan kualitas SDM di masa depan.

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016

Persentase(%

)

PerkembanganAngkaPartisipasSekolah

07-12

13-15

16-18

19-24

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah

Sumber : BPS (diolah)


Indikator VIKESEHATANPemerintahan Jokowi-JK mampu meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya meningkatnya derajat kesehatan.

70.40

70.59

70.78

70.90

2013 2014 2015 2016

PerkembanganAngkaHarapanHidup

Angkaharapanhidup

67.80

71.14

66.00

67.00

68.00

69.00

70.00

71.00

72.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

70.00

2013 2014 2015 2016Persentase(%

)

PerkembanganSanitasidanSumberAirMinumyangLayak

Sanitasi SumberAirMinum


Perkembangan Angka Harapan Hidup Perkembangan Sanitasi dan Sumber Air Minum yang Layak

Angka Harapan Hidup


(1.00)

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Myanmar Cambodia Philippines Vietnam Indonesia Malaysia Thailand Singapore BruneiDarussalam

7.03 7.04

5.91

6.68

4.79 4.97

2.82

2.01

(0.55)

8.07

6.996.40 6.10

5.02

4.30

3.23

1.70

0.38

PerbandinganPertumbuhanEkonomiIndonesiadanBeberapaNegaraASEAN(%)

2015 2016

Indikator VIIPERTUMBUHAN EKONOMI

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, banyak negara yang mengalami perlambatan ekonomi pada tahun 2016. Namun, Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan

tahun 2015.Sumber : BPS dan WEO database, IMF (diolah)

KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONALTerima Kasih

Arif Budimanta menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Indonesia, kemudian studi mengenai keuangan di University of Chicago serta mengikuti Senior Executive Programme di Harvard Business School

(HBS) – Harvard University.Saat ini, Arif Budimanta juga menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur Indonesia Eximbank

dan di sela-sela kesibukannya, ia juga aktif sebagai pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Arif juga merupakan pendiri dan penasihat senior bagi Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD)

dan di samping itu menjadi anggota dari Royal Economic Society (RES) London.Pada Periode 2009-2014, Arif Budimanta terpilih sebagai Anggota DPR RI dan ditugaskan pada Komisi XI yang

membidangi Perencanaan Pembangunan, Keuangan dan Perbankan.

Dr. Arif BudimantaWakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional

Republik Indonesia

kolaborasi antar pemangku kepentingan (multi-stakeholder...

Documents