kompilasi parekraf.pdf

HIMPUNAN PERATURANMENTERI PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIFTAHUN 2012

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUMBIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

2013

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esayang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, kamimenyambut baik diterbitkannya Buku Himpunan Peraturan Menteri Pariwisatadan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 sesuai dengan rencana. Buku himpunanini diterbitkan untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Biro Hukumdan Kepegawaian, khususnya melakukan pengelolaan dokumentasi danpublikasi hukum, penyuluhan hukum serta Jaringan dokumentasi dan informasihukum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Maksud diterbitkannya buku himpunan ini selain untuk memberikaninformasi dan pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisatadan ekonomi kreatif bagi para pemangku kepentingan (steakholders), jugasebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata danekonomi kreatif.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerjasama sehingga buku HimpunanPeraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 dapat diterbitkan.

Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan buku Himpunan PeraturanMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 dapat bermanfaat bagisemua pihak yang berkepentingan. Akhirnya kritik dan saran pembaca kamiharapkan untuk kesempurnaan penerbitan berikutnya.

Jakarta,Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian

ZAINI BUSTAMAN, SH, MM.

i

DAFTAR ISI

Hal1. KATA PENGANTAR ...............................................................

2. DAFTAR ISI ............................................................................

3. ABSTRAK ...............................................................................

4. PERATURAN MENTERI :

a. SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR :PM.01/PL.104/MPEK/2012 TENTANG PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF ........................................................

b. SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR :PM.07/HK.001/MPEK/2012 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMIKREATIF ..........................................................................

c. SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR :PM.20/OT.001/M.PEK/2012 TENTANG PENYESUAIANNOMENKLATUR PADA PERATURAN MENTERIKEBUDAYAAN DAN PARIWISATA .................................

d. SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR :PM.27/UM.001/MPEK/2012 TENTANG PELAKSANAANKEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGASPEMBANTUAN PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF ........................................................

e. SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR :PM.35/UM.001/MPEK/2012 TENTANG RENCANASTRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMIKREATIF TAHUN 2012 2014 ......................................

iii

i

iii

1

29

38

241

244

267

f. SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR :PM.37/UM.001/MPEK/2012 TENTANG PEDOMANPELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PROMOSIPARIWISATA INDONESIA ..............................................

g. SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR :PM.55/HK.001/MPEK/2012 TENTANG INDIKATORKINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIANPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF ........................

h. SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR :133/UM.001/MPEK/2012 TENTANG PEDOMANPELAKSANAAN TATA NASKAH DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

i. SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR :134/UM.001/MPEK/2012 TENTANG JADWAL RETENSIARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NONKEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIANPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF ........................

j. SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR :139/UM.001/MPEK/2012 TENTANG TATA CARAPELAKSANAAN PENGAMANAN DAN KETERTIBAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF ........................................................

k. SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMORPM.141/PW.204/MPEK/2012 TENTANG PERUBAHANKEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAANDAN PARIWISATA NOMOR: PM.55/PW.204/MKP/2008TENTANG PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAMNEGERI DALAM KEGIATAN PEMBUATAN DANPENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTAPENGGANDAAN FILM IMPOR ......................................

iv

555

561

593

768

793

809

l. SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMORPM.143/UM.001/MPEK/2012 TENTANG PENATAUSAHAANKEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATADAN EKONOMI KREATIF ................................................

m. SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMORPM.144/HK.201/MPEK/2012 TENTANG PEDOMANPENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDURDl LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF.........................................................

n. SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMORPM.145/HK.201/MPEK/2012 TENTANG PEDOMANPENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF ........................................................

v

813

961

988

ABSTRAKPERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

TAHUN 2012

1. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - ELEKTRONIK2012

PERMEN PAREKRAF NOMOR : PM.01/PL.104/MPEK/2012.,LL KEMENPAREKRAF, 8 HLM

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFTENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARAELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,transparansi, persaingan sehat, adil tidak diskriminatifdan akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisatadan Ekonomi Kreatif, perlu dilaksanakan pengadaanbarang/jasa Pemerintah secara elektronik untuk ituperlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata danEkonomi Kreatif tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah Secara Elektronik di lingkungan KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah PERKALKPP No. 002/PRT/KA/VII/2009; PERKA LKPPNo. 2 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Para pihakyang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintahsecara elektronik di lingkungan Kementerian terdiriatas LPSE, PPK, ULP dan Penyedia barang/jasa.Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronikoleh pengguna barang dapat menggunakan metodesebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. LPSE,PPK, Panitia Pengadaan/ULP, dan Penyedia barang/

1

jasa pemerintah dilarang mengacaukan, dan/ataumerusak sistem pengadaan barang/jasa pemerintahsecara elektronik; dan mencuri informasi, memanipulasidata, dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang dapatmempengaruhi tujuan pengadaan, Penyedia barang/jasa pemerintah dikenai sanksi bila melanggar ketentuanyang telah diatur dalam Peraturan Menteri.

CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2012

2

2. ORGANISASI TATA KERJA

2012

PERMEN PAREKRAF NOMOR PM.07/HK.001/MPEK/2012, LLKEMENPAREKRAF, 189 HLM

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFTENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATADAN EKONOMI KREATIF.

ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan PresidenNomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan danOrganisasi Kementerian Negara sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 91 Tahun 2011 dan Peraturan PresidenNomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,dan Fungsi Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I KementerianNegara, sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92Tahun 2011, serta dalam rangka meningkatkan efektivitaspelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisatadan ekonomi kreatif, dipandang perlu menetapkanPeraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatiftentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: PERPRESNo.47 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan PERPRES No.91 Tahun 2011,KEPPRES No. 84/P Tahun 2009, PERPRES No.24Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan PERPRES No.92 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan EkonomiKreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatifdipimpin oleh Menteri dan bertanggung jawab kepadaPresiden. Dalam mempimpin Kementerian Pariwisatadan Ekonomi Kreatif, Menteri dibantu oleh Wakil MenteriPariwisata dan Ekonomi Kreatif. Organisasi Kementerian

3

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas SekretariatJenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan DestinasiPariwisata, Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata,Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni danBudaya, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif BerbasisMedia, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SumberDaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Staf Ahli BidangPerlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif, StafAhli Bidang Jasa Ekonomi, Staf Ahli Bidang HubunganAntar Lembaga, Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuandan Teknologi, Pusat Data dan Informasi, PusatPendidikan dan Pelatihan Pegawai dan PusatKomunikasi Publik.Kementerian Pariwisata dan EkonomiKreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusandi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalampemerintahan untuk membantu Presiden dalammenyelenggarakan pemerintahan negara. Dalammelaksanakan tugas, Kementerian Pariwisata danEkonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi meliputiperumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakandi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;pengelolaanbarang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkunganKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ataspelaksanaan urusan Kementerian Pariwisata danEkonomi Kreatif di daerah; dan pelaksanaan kegiatanteknis yang berskala nasional.

CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2012

- Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan MenteriKebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/HK.001/MKP-2011 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Kebudayaan dan Pariwisata dinyatakantetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ataubelum diubah atau diganti dengan peraturanpelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteriini.

4

- Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri iniseluruh jabatan yang ada beserta pejabat yangmemangku jabatan di lingkungan KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap melaksanakantugas dan fungsi Kementerian sampai dengan diaturkembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, PeraturanMenteri Kebudayaan dan Pariwisata NomorPM.27/HK.001/MKP-2011 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 45 hlm.

5

3. NOMENKLATUR PENYESUAIAN - PERATURAN MENTERI KEBUDAYAANDAN PARIWISATA

2012

PERMEN PAREKRAF NOMOR : PM.20/OT.001/M.PEK/2012, LLKEMENPAREKRAF, 2 HLM

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFTENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PADA PERATURANMENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara, nama KementerianKebudayaan dan Pariwisata diubah menjadiKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untukitu perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisatadan Ekonomi Kreatif tentang Penyesuaian NomenklaturPada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UUNo. 39 Tahun 2008; PEPPRES No.47 Tahun 2009sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPERPRES No.91 Tahun 2011, PERPRES No.24Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan PERPRES No.92 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyesuaiannomenklatur pada setiap Peraturan Menteri Kebudayaandan Pariwisata sebagai berikut, Menteri Kebudayaandan Pariwisata dibaca menjadi Menteri Pariwisata danEkonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan danPariwisata dibaca menjadi Kementerian PariwisataEkonomi Kreatif.

CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2012.

6

4. TUGAS PEMBANTUAN DEKONSENTRASI

2012

PERMEN PAREKRAF NOMOR PM.27/UM.001/MPEK/2012, LLKEMENPAREKRAF, 21 HLM

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFTENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGASPEMBANTUAN PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMIKREATIF.

ABSTRAK : - Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan TugasPembantuan, kegiatan di bidang pariwisata dan ekonomikreatif dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerahdan berubahnya organisasi Kementerian Kebudayaandan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata danEkonomi Kreatif, maka tugas dan fungsi kementerianmenjadi berubah sehingga Peraturan MenteriKebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.104/UM.001/MKP/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan KementerianKebudayaan dan Pariwisata yang Dilaksanakan MelaluiDekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan perlu digantidengan Peraturan Menteri yang baru denganmenetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan EkonomiKreatif tentang Pelaksanaan Kegiatan DekonsentrasiDan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisatadan Ekonomi Kreatif.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.17Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 10Tahun 2009, UU No. 33 Tahun 2009, PP No. 79Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, sebagaimanatelah diubah terakhir dengan PP No. 38 Tahun 2008,PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2006, PPNo. 7 Tahun 2008, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 71Tahun 2010, PP No. 50 Tahun 2011, PP No. 2Tahun 2012, PERPRES No. 91 Tahun 2011, PERPRESNo. 92 Tahun 2011, PERMEN KEU No. 96/PMK.06/2007,PERMEN KEU No 171/PMK.05/2007, PERMEN BUDPAR

7

No.PM.16/UM.001/MKP/2010, PERMEN KEU No.248/PMK.07/2010, PERMEN KEU No.249/PMK.02/2011,PERMEN PAREKRAF No.PM.07/HK.001/MPEK/2012.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang PelaksanaanKegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan padaKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Urusanpemerintahan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatandekonsentrasi meliputi kegiatan bidang pengembangandestinasi pariwisata; kegiatan bidang pemasaranpariwisata; kegiatan bidang ekonomi kreatif berbasisseni dan budaya; kegiatan bidang ekonomi kreatifberbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan danteknologi; dan kegiatan bidang pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif. Pelaksanaankegiatan dekonsentrasi antara lain sinkornisasi dankoordinasi perencanaan; fasilitasi/dukungan; bimbinganteknis; pelatihan; pemberian penghargaan; penyuluhan;supervisi; penelitian dan survey; pembinaan; danpengawasan dan pengendalian. Urusan Pemerintahanyang dapat dilaksanakan melalui Tugas Pembantuanyaitu bidang pengembangan destinasi pariwisata.Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuanmeliputi Mekanisme Pencairan Dana, PenatausahaanBMN, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaandan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Serah TerimaBarang, dan sanksi administratif terhadap SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukankelalaian.

CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 5 April 2012

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PeraturanMenteri Kebudayaan dan Pariwisata NomorPM.104/UM.001/MKP/2010 tentang PelaksanaanKegiatan Kementerian Kebudayaan dan PariwisataYang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi DanTugas Pembantuan dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

8

5. RENCANA STRATEGIS TAHUN 201220142012


PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFTENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF TAHUN 2012-2014.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta SusunanOrganisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I KementerianNegara, tanggal 21 Desember 2011 telah dibentukKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan sesuaiUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional, setiapKementerian/Lembaga harus menyusun RencanaStrategis yang berpedoman kepada RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuatvisi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,program, dankegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsiKementerian/Lembaga dengan menetapkan PeraturanMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang RencanaStrategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi KreatifTahun 2012-2014.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.17Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.10Tahun 2009, UU No.33Tahun 2009, PERPRES No. 47Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan PERPRES No.91 Tahun 2011,PERPRES No.24 Tahun 2010 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No.92Tahun 2011, PERPRES No.5 Tahun 2010, PERMENPAREKRAF No.PM.07/HK.001/MPEK/2012.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang RencanaStrategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi KreatifTahun 2012-2014.Rencana Strategis merupakan

9

pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatanpembangunan di lingkungan Kementerian Pariwisatadan Ekonomi Kreatif. Pembangunan pariwisataditentukan atas bergantungnya pada keunggulan dayatarik wisata, kualitas sarana dan prasarana di destinasiwisata, dan keberadaan industri pariwisata.Penyelenggaraan usaha pariwisata meliputi Usaha dayatarik wisata; Usaha kawasan pariwisata; Jasa transportasiwisata; Jasa perjalanan wisata; Jasa makanan danminuman; Penyediaan akomodasi; Penyelenggaraankegiatan hiburan dan rekreasi; Penyelenggaraanpertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;Jasa informasi pariwisata; Jasa konsultan pariwisata;Jasa pramuwisata; Wisata tirta; dan Spa.

- Ekonomi kreatif merupakan sektor baru yang diangkatoleh pemerintah untuk dikelola ke tingkat Kementeriansehingga dibentuk Kementerian Pariwisata dan EkonomiKreatif. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 6Tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif, maka ekonomikreatif Indonesia dikelompokkan menjadi Arsitektur;Desain; Fesyen (Mode); Film, Video, dan Fotografi;Kerajinan; Musik; Pasar Seni dan Barang Antik;Penerbitan dan Percetakan; Periklanan; PermainanInteraktif; Penelitian dan Pengembangan; SeniPertunjukan; Teknologi Informasi dan Piranti Lunak;dan Televisi dan Radio. Selain pengelompokan dalamInstruksi Presiden tersebut terdapat bidang tambahanyang akan dikembangkan oleh Kementerian Pariwisatadan Ekonomi Kreatif berupa kuliner yang sangat eratkaitannya dengan kepariwisataan dimana memilikikekayaan kreativitas dan kearifan lokal.

CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 30 April 2012

- Lampiran 265

10

6. BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA PEDOMAN PELAKSANAAN2012


PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFTENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PROMOSIPARIWISATA INDONESIA.ABSTRAK : - Dalam rangka memajukan kepariwisataan nasional

perlu meningkatkan kegiatan promosi pariwisataIndonesia maka promosi pariwisata Indonesia dapatdilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata Indonesiasebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Untuk pelaksanaan kegiatan promosi pariwisataIndonesia perlu adanya peraturan baru denganmenetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan EkonomiKreatif tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan BadanPromosi Pariwisata Indonesia.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.17Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004,UU No.25 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2009, PP No. 8Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 71 Tahun 2010,PP No.50 Tahun 2011 PERPRES No.24 Tahun 2009sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan PERPRES No.92 Tahun 2011, KEPPRESNo. 22 Tahun 2011, PERMEN KEU No.171/PNK.05/2007,PERMEN KEU No.249/PMK.02/2011, PERMENPAREKRAF No. PM.07/HK.001/MPEK/2012, PERMENPAREKRAF No. PM.35/UM.001/MPEK/2012.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang PelaksanaanKegiatan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. BadanPromosi Pariwisata Indonesia dalam melaksanakankegiatan promosi pariwisata Indonesia bertugasmeningkatkan citra kepariwisataan Indonesia,meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara danpenerimaan devisa, meningkatkan kunjungan wisatawannusantara dan pembelanjaan, menggalang pendanaandari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja

11

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan riset dalam rangkapengembangan usaha dan bisnis pariwisata. BadanPromosi Pariwisata Indonesia dalam menyelengarakankegiatan promosi berdasarkan kriteria yang meliputimeningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara danperjalanan wisatawan nusantara serta pembelanjaan,pada saat tingkat kunjungan rendah (low seasontourism); mempromosikan ekonomi kreatif yang menjadibagian dari kepariwisataan (creative tourism); danmempromosikan kepariwisataan yang ramah lingkungandan berkelanjutan (green tourism). Dalam melaksanakantugasnya Badan Promosi Pariwisata Indonesia wajibmelakukan koordinasi dan melaporkan kepadaKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2012

12

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA - KEMENPAREKRAF2012

PERMEN PAREKRAF NOMOR PM.55/HK.001/MPEK/2012, LLKEMENPAREKRAF, 36 HLM

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFTENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 danPasal 4 Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentangPedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utamadi Lingkungan Instansi Pemerintah,dan dalam upayauntuk memperjelas dan menyelaraskan antara IndikatorKinerja Utama Kementerian Pariwisata dan EkonomiKreatif dengan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) dan Rencana StrategisKementerian Pariwisata dan Ekonomi KreatifTahun 2012-2014, serta kontrak kinerja KabinetIndonesia Bersatu II, perlu adanya penyempurnaanIndikator Kinerja Utama di Lingkungan KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah tidaksesuai dengan kebutuhan dan organisasi kementerian,maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisatadan Ekonomi Kreatif tentang Indikator Kinerja Utamadi Lingkungan Kementerian Pariwisata dan EkonomiKreatif.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.17Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.10Tahun 2009, UU No.33 Tahun 2009, PP No.8Tahun 2006, KEPPRES No.84/P Tahun 2009, PEPPRESNo.47 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan PERPRES No.91 Tahun 2011,PERPRES No.5 Tahun 2010, PERPRES No.24Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan PERPRES No.92 Tahun 2011,PERPRES No.81 Tahun 2010, PERMEN PAN

13

No.PER/09/M.PAN/5/2007, PERMEN PANRB No.20Tahun 2010, PERMEN PAREKRAF No.PM.07/HK.001/MPEK/2012.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang IndikatorKinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisatadan Ekonomi Kreatif, dengan menetapkan indikatorkinerja utama sebagai acuan ukuran kinerja yangdigunakan oleh unit kerja di lingkungan KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk mengefektifkanpelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderaldiberikan tugas melakukan telaah (review) atas capaiankinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkankehandalan informasi yang disajikan dalam laporanakuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi terhadappelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkankepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2012- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata NomorPM.105/HK.001/MKP/2011 tentang Penetapan IndikatorKinerja Utama di Lingkungan Kementerian Kebudayaandan Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 32 hlm

14

8. TATA NASKAH PEDOMAN PELAKSANAAN2012PERMEN PAREKRAF NOMOR PM.133/UM.001/MPEK/2012, LLKEMENPAREKRAF, 167 HLMPERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFTENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

ABSTRAK : - Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata NaskahDinas dan adanya perubahan organisasi dan tata kerjayang semula Departemen Kebudayaan dan Pariwisatamenjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,dipandang perlu untuk mengganti Peraturan MenteriKebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.51/UM.001/MKP/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata NaskahDinas di lingkungan Departemen Kebudayaan danPariwisata dengan peraturan baru, maka perlumenetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan EkonomiKreatif tentang Pedoman Pelaksanaan Tata NaskahDinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata danEkonomi Kreatif.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.37Tahun 1999, UU No.24 Tahun 2000, UU No.43Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2009, UU No.12Tahun 2011, UU 28 Tahun 2012, PERPRES No.47Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan PERPRES No.91 Tahun 2011,PEPPRES No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No.92Tahun 2011, PERPRES No.60 Tahun 2012, PERMENPAN No.22 Tahun 2008, PERMEN DIKNAS No.46Tahun 2009, PERMEN PANRB No.6 Tahun 2011,PERMEN PAREKRAF No.PM.07/HK.001/MPEK/2012.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang PedomanPelaksanaan Tata Naskah Dinas di LingkunganKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

15

Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturantentang mekanisme/ prosedur/tata kerja untukmelaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidangkegiatan pemerintahan. Ketatalaksanaan di lingkunganKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakankomponen penting dalam administrasi umum yangmeliputi tata naskah dinas, singkatan, akronim, dankearsipan. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsuradministrasi umum mencakupi pengaturan tentangjenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaanLambang Negara, cap dinas, tata surat, perubahan,pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat.

CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 13 November 2012

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PeraturanMenteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.51/UM.001/MKP/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan TataNaskah Dinas di Lingkungan Departemen Kebudayaandan Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 164 hlm

16

9. ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN -JADWAL RETENSI2012PERMEN PAREKRAF NOMOR PM.134/UM.001/MPEK/2012, LLKEMENPAREKRAF, 24 HLMPERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFTENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGANDAN NON KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIANPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

ABSTRAK : - Bahwa untuk tercapainya tertib pelaksanaan penyusutanarsip di lingkungan Kementerian Pariwisata dan EkonomiKreatif, perlu adanya Jadwal Retensi Arsip FasilitatifNon Keuangan dan Non Kepegawaian perlu menetapkanPeraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatiftentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangandan Non Kepegawaian Di Lingkungan KementerianPariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.43Tahun 2009, PP No.28 Tahun 2012, KEPPRES No.105Tahun 2004, PERPRES No.47 Tahun 2009 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRESNo.91 Tahun 2011, PEPPRES No. 24 Tahun 2010sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPERPRES No, 92 Tahun 2011, PERMEN BUDPARNo.PM.63/UM.001/MKP/2009, PERMEN PERKA ANRINo. 12 Tahun 2009, PERMEN PAREKRAF No.PM.07/HK.001/MPEK/2012.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang JadwalRetensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan NonKepegawaian. Arsip fasilitatif non keuangan dan nonkepegawaian meliputi perencanaan, hukum, organisasidan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dankerumahtanggaan, hubungan masyarakat, penelitian,pengkajian dan pengembangan, pendidikan danpelatihan, perlengkapan, pengadaan Barang dan Jasa,perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi danpengawasan.

CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2012

- Lampiran 19 hlm

17

10. PENGAMANAN - KETERTIBAN - TATA CARA PELAKSANAAN2012PERMEN PAREKRAF NOMOR : PM.139/UM.101/MPEK/2013,LL KEMENPAREKRAF, 15 HLMPERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFTENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN DANKETERTIBAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DANEKONOMI KREATIFABSTRAK : - Bahwa dengan terbentuknya organisasi Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu dilakukanpeninjauan kembali Keputusan Menteri Kebudayaandan Pariwisata Nomor KM.29/UM.001/MKP/02 tentangTata Cara Pelaksanaan Pengamanan dan Ketertibandi lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisatauntuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisatadan Ekonomi Kreatif tentang Tata Cara PelaksanaanPengamanan dan Ketertiban di lingkungan KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.2Tahun 2002; PERPRES No.47 Tahun 2009 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRESNo.91 Tahun 2011; KEPRES No. 84/P Tahun 2009sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganKEPPRES No. 59/P Tahun 2011; PERPRES No.24Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan PERPRES No.92 Tahun 2011; PERKAPOLRI No.24 Tahun 2007; PERMEN PAREKRAFNo.PM.07/HK.001/MPEK/2012; KEPMEN KEUANGANNo.112/KM.6/2012.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata CaraPelaksanaan Pengamanan dan Ketertiban dilingkunganKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Pengamanan di lingkungan Kantor terdiri ataspengamanan fungsional dan pengamananoperasional.Tata cara pelaksanaan pengamanan danketertiban meliputi pengamanan bangunan gedungKantor, perlindungan pribadi dan tempat kediamanMenteri dan Wakil Menteri, penjagaan di lantai kerja

18

Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan paraPejabat Eselon I, pengawasan lalu lintas barang,pengaturan Penerimaan Tamu, pengaturan pemakaiantanda pengenal, pengaturan parkir kendaraan, menataletak parkIr kendaraan, pengaturan pemasanganspanduk/umbul-umbul, standing banner dan baliho,tindakan sementara dalam hal terjadi suatu tindakpidana, tindakan mengatasi perkelahian, tindakanmenghadapi unjuk rasa, tindakan mengatasi kerusuhan,tindakan mengatasi kebakaran, tindakan mengatasiancaman bom, Tindakan penyelamatan terjadinyagempa bumi, pelatihan, koordinasi dan pengawasan.

CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2012.

19

11. PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI - PEMBUATANDAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL - PENGGANDAAN FILM IMPOR- PENGGANDAAN FILM NASIONAL PERUBAHAN KEEMPAT2012

PERMEN PAREKRAF NOMOR : PM.141/PW.204/MPEK/2012, LLKEMENPAREKRAF, 3 HLM

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFTENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERIKEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR: PM.55/PW.204/MKP/2008TENTANG PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI DALAMKEGIATAN PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTAPENGGANDAAN FILM IMPOR

ABSTRAK : - Bahwa jasa teknik film yang merupakan salah satusumber daya dalam negeri, harus dimanfaatkan dalamkegiatan pembuatan dan penggandaan film nasionalserta penggandaan film impor sementara untukmemanfaatkan Jasa Teknik Film dalam negeri dalamkegiatan pembuatan dan penggandaan film nasionalserta penggandaan film impor, diperlukan waktu untukmempelajari lebih jauh kemampuan dan persiapankegiatan usaha jasa teknik film yang mencakupteknologi seluloid dan digital di dalam negeri untukitu perlu dibuatkan Peraturan Menteri untuk mengubahkembali tanggal efektif mulai berlakunya PeraturanMenteri Kebudayaan dan Pariwisata NomorPM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan JasaTeknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatandan Penggandaan Film Nasional Serta PenggandaanFilm Impor sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata danEkonomi Kreatif Nomor PM.108/PW.204/MKP/2011.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 33Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 1994; PP No. 7 Tahun 1994;PERPRES No. 24 Tahun 2010; SK MENTERIPENERANGAN No.215/KEP/MENPEN/1994; PERMENBUDPAR No. PM.55/PW.204/MKP/2008.

20

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai perubahanPasal 13 ayat (2) yaitu mengenai berlaku efektifnyaPeraturan Menteri padatanggal 1 Januari 2014.

CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2013

21

12. PENATAUSAHAAN KEUANGAN KEMENPAREKRAF2012

PERMEN PAREKRAF NOMOR PM.143/UM.001/MPEK/2012,LL KEMENPAREKRAF, 77 HLM

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFTENTANG PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perubahan organisasiKementerian serta untuk mewujudkan efektifitas,efesiensi dan tertib administrasi keuangan negara,perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kebudayaandan Pariwisata Nomor PM.49/KU.202/MKP/2008 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dilingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.17Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004,PERPRES No 54 Tahun 2010 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No.70Tahun 2012, KEPMEN KEU No. KEP.563/KMK.03/2003,PERMEN KEU No.03/PMK.06/2006, PERMEN KEUNo 73/PMK.05/2008, PERMEN KEU No. 97/PMK.05/2010, PERMEN KEU No 154/PMK.03/2010, PERMENKEU No 113/PMK.05/2012, PERMEN KEU No. 190/PMK.05/2012, PERMEN PAREKRAF No, PM.07/HK.001/MPEK/2012.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentangPenatausahaan Keuangan di Lingkungan KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penatausahaankeuangan merupakan pedoman bagi satuan kerja danUPT di lingkungan Kementerian Pariwisata dan EkonomiKreatif agar penatausahaan keuangan pada Satkerdan UPT dilaksanakan secara tertib, sehinggapembayaran yang dilakukan tidak melampaui batasalokasi dana yang tertera dalam DIPA, sertamempermudah dalam menyusun laporan keuangan.Penatausahaan keuangan meliputi persiapan,

22

pembukuan bendahara pengeluaran dan/atau bendaharapengeluaran pembantu pada Satuan kerja atau UnitPelaksana Teknis (UPT), Pemeriksaan Kas Bendahara,surat perintah pembayaran (SPP), surat perintahmembayar (SPM), Pertanggungjawaban keuangan danpelaporan.

CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2012- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata NomorPM.49/KU.202/MKP/2008 tentang PetunjukPelaksanaan Penatausahaan Keuangan di lingkunganDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

23

13. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEDOMAN - PENYUSUNAN2012

PERMEN PAREKRAF NOMOR : PM 144/HK.201/MPEK/2012,LL KEMENPAREKRAF, 25 HLM

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFTENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONALPROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan tata kelolakepemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,yang menjamin kelancaran pelaksanaan pelayananinternal dan eksternal pada unit kerja di lingkunganKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, makadiperlukan standar operasional prosedur untuk ituperlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata danEkonomi Kreatif tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.28Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 14Tahun 2008; PERPRES No.47 Tahun2009 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRESNo.91 Tahun 2011; PERPRES No.24 Tahun 2010sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan PERPRES No.92 Tahun 2011; KEPMEN PANNo.63/KEP/M.PAN/7/2003; PERMENNEG PAN & RBNo.35 Tahun 2012; PERMEN PAREKRAFNo.PM.07/HK.001/MPEK/2012.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedomanbagi setiap unit kerja di lingkungan KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menyusun standaroperasional prosedur bagi pelaksanaan tugas danfungsi unit organisasi masing-masing. Setiap SatuanKerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan Unit PelaksanaTeknis wajib menyusun standar operasional prosedurdengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

24

25


- Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan

pekerjaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan

Menteri ini, masih tetap berlaku untuk jangka waktu

paling lama 1 (satu) tahun.

- Lampiran 22 hlm.

26

14. KERANGKA ACUAN KERJA PEDOMAN - PENYUSUNAN

2012

PERMEN PAREKRAF NO.145/HK.201/MPEK/2012,

LL KEMENPAREKRAF, 16 HLM

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan dan perubahan organisasi

Kementerian serta mewujudkan keseragaman dalam

menyusun rencana kerja dan anggaran di lingkungan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu

meninjau kembali Peraturan Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor PM. 12/HK.001/MKP/2007 tentang

Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata,

yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan

kebutuhan untuk saat ini, maka perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah PP No. 90

Tahun 2010, PERPRES No 47Tahun 2009, PERPRES

No 24Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan PERPRES No.92 Tahun 2011,

PERPRES No. 70 Tahun 2012, PERMEN BUDPAR

No PM.12/HK.001/MKP/2007, PERMEN KEU

No.112/PMK.02/2012, PERMEN PAREKRAF

No. PM.07/HK.001/MPEK/2012.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja di lingkungan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kerangka

Acuan Kerja merupakan acuan dan pedoman baku

dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja bagi satuan

kerja dan UPT dalam menyelaraskan dan menyamakan

alur pikir rencana pelaksanaan kegiatan di lingkungan

27

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Penyusunan kerangka acuan kerja harus

memperhatikan prinsip-prinsip yaitu ringkas, jelas,

sistematis dan terukur. Menetapkan kerangka acuan

kerja terdapat format yang meliputi latar belakang,

maksud dan tujuan, cara pelaksanaan kegiatan, tempat

pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung

jawab kegiatan, jadwal kegiatan, total biaya yang

diperlukan.


- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.12/HK.001/MKP/2007 tentang Pedoman

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di lingkungan

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 13 hlm.

29

SALINAN


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM.01/PL.104/MPEK/2012

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,

transparansi, persaingan sehat, adil tidak diskriminatif

dan akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang/

jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif, perlu dilaksanakan pengadaan

barang/jasa Pemerintah secara elektronik;

b. bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa

Pemerintah secara elektronik di lingkungan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Secara Elektronik di lingkungan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

30

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 002/PRT/

KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010

tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (electronic

government procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa

pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis

web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan

informasi, yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.

2. E-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses

pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka,

dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya

dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan

dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa

mengabaikan kualitas teknis dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan

mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan

memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

31

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut LPSE

adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.

4. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit

organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/

jasa Pemerintah di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang

bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang

sudah ada.

5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

6. Penyedia Barang /Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan

yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa

Lainnya.

7. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

8. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektronik, dengan tujuan untuk lebih

meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, adil, tidak

diskriminatif serta akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

pemerintah di lingkungan Kementerian.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengadaan barang/jasa pemerintah

di lingkungan Kementerian yang dilakukan secara elektronik.

32

BAB IV

PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik di lingkungan Kementerian terdiri atas :

a. LPSE;

b. PPK;

c. ULP; dan

d. Penyedia barang/jasa.

Pasal 5

(1) LPSE mempunyai tugas meliputi :

a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;

b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan

pengadaan;

c. memfasilitasi ULP/pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan

penyedia barang/jasa pemerintah secara elektronik; dan

d. memfasilitasi penyedia barang/jasa pemerintah dan pihak-pihak yang

berkepentingan menjadi pengguna sistem pengadaan secara

elektronik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSE

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan program kegiatan ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan

pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara Elektronik

di lingkungan Kementerian;

b. pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya;

c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan

secara elektronik; dan

d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian

sistem pengadaan secara elektronik.

(3) Pembentukan dan struktur organisasi LPSE Kementerian akan diatur

lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

33

Pasal 6

(1) Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilakukan oleh PPK

yang diangkat oleh PA/KPA Kementerian.

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menetapkan rencana dan paket-paket pekerjaan pengadaan barang/

jasa pemerintah;

b. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),

jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan;

c. menetapkan dan pengesahan hasil dokumen pengadaan secara

elektronik.

d. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektronik dimulai; dan

e. menindaklanjuti pemberitahuan dari LPSE apabila ditemukan

penyimpangan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

(1) ULP mempunyai tugas:

a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah;

b. menetapkan dokumen pengadaan;

c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

d. menayangkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di

website Kementerian dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan

dalam portal pengadaan nasional;

e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa pemerintah melalui

prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f. mengevaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran

yang masuk;

g. mengusulkan calon pemenang;

h. memberikan jawaban sanggahan;

i. menetapkan penyedia barang/jasa pemerintah untuk:

1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling

tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa

konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah).

34

j. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

pemerintah kepada PPK; dan

k. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.

(2) Pembentukan dan struktur organisasi ULP Kementerian akan diatur lebih

lanjut dalam Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Penyedia barang/jasa pemerintah wajib memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi

secara azas nyata oleh LPSE, sebelum penyedia barang/jasa

pemerintah diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan

secara elektronik;

b. memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/

kegiatan sebagai penyedia barang/jasa pemerintah;

c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial

untuk menyediakan barang/jasa pemerintah;

d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya

tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan

atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

e. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada

kontrak;

f. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

dan telah memenuhi kewajiban perpajakkan tahun terakhir (Surat

Pemberian Tahunan) serta memiliki laporan bulanan Pajak Penghasilan

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21), PPH Pasal 23 (bila ada

transaksi), PPH pasal 25/pasal 29 dan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) untuk Pengusaha kena pajak dalam kurang 3 (tiga) bulan

terakhir dalam tahun berjalan.

g. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia

barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di

lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman

subkontrak;

h. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dikecualikan bagi

penyedia barang/jasa pemerintah yang baru berdiri kurang dari

3 (tiga) tahun;

35

i. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain

yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

j. tidak masuk dalam daftar hitam;

k. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;

l. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanakan pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektronik dimulai; dan

m. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali

untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf m,

dikecualikan bagi penyedia barang/jasa pemerintah orang perorangan.

(3) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan

kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa pemerintah.

Pasal 9

LPSE, PPK, Panitia Pengadaan/ULP, dan Penyedia barang/jasa pemerintah

bertanggung jawab secara hukum terhadap:

a. kerahasiaan dan penyalahgunaan kode akses (user ID dan password)

dalam penyelenggaraan barang/jasa pemerintah elektronik;

b. kerahasiaan dan penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang

tidak diperuntukkan untuk umum; dan

c. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah.

BAB V

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 10

(1) Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik oleh pengguna

barang dapat menggunakan metode:

a. metode e lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file;

b. metode e lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file;

c. metode e lelang umum pascakulaifikasi dengan 1 (satu) file; dan

d. metode e lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file.

(2) Pedoman teknis mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/

jasa pemerintah elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

36

BAB VI

LARANGAN DAN ETIKA

Pasal 11

LPSE, PPK, Panitia Pengadaan/ULP, dan Penyedia barang/jasa pemerintah

dilarang:

a. mengacaukan, dan/atau merusak sistem pengadaan barang/jasa

pemerintah secara elektronik; dan

b. mencuri informasi, memanipulasi data, dan/atau berbuat curang dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang dapat

mempengaruhi tujuan pengadaan.

Pasal 12

Selain pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan

Pasal 11, LPSE, PPK, Panitia Pengadaan/ULP, dan Penyedia barang/jasa

harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan LPSE dan ULP pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian melalui pelatihan

pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Pengawasan LPSE dan ULP pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

(1) PPK, Panitia Pengadaan/ULP yang melakukan pelanggaraaan/kecurangan

dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 dikenakan sanksi berupa:

a. sanksi administratif;

b. tuntutan ganti rugi; dan/atau

c. dilaporkan secara pidana.

37

(2) Penyedia barang/jasa pemerintah yang melakukan pelanggaran/

kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi berupa:

a. sanksi administratif;

b. pencantuman dalam daftar hitam;

c. tuntutan ganti rugi; dan/atau

d. dilaporkan secara pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2012


REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta

pada tangal 9 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI

Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,

ZAINI BUSTAMAN, SH, MM

NIP. 19590617 198803 1 005

38

SALINAN


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM.07/HK.001/MPEK/2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47

Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 dan

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011, serta dalam

rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan

pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif,

dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja


Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

39

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P

Tahun 2011;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon

I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92

Tahun 2011;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/307/M.PAN-

RB/1/2012 tanggal 27 Januari 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Menteri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Dalam memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(2) dibantu oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif.

40

Pasal 4

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memimpin pelaksanaan tugas


Pasal 5

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:

a. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam perumusan

dan pelaksanaan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

dan

b. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengoordinasikan

pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan


Pasal 6

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam proses

pengambilan keputusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

b. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan

program kerja dan kontrak kinerja;

c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi


d. melaksanakan pengendalian dan pamantauan pelaksanaan tugas dan

fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

e. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penilaian dan

penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif;

f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

g. mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada acara tertentu

dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif; dan

41

i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau

melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam

pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata

dan ekonomi kreatif;

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab


c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata


d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di daerah; dan

e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

a. Sekretariat Jenderal;

b. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;

c. Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata;

d. Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;

e. Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

f. Inspektorat Jenderal;

g. Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

h. Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif;

42

i. Staf Ahli Bidang Jasa Ekonomi;

j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

k. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

l. Pusat Data dan Informasi;

m. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; dan

n. Pusat Komunikasi Publik.

(2) Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 10

(1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat

Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pariwisata


c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan

dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja

sama, dan hubungan masyarakat;

43

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan

hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 13

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a. Biro Perencanaan dan Organisasi;

b. Biro Hukum dan Kepegawaian;

c. Biro Keuangan;

d. Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan

e. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

dan penyusunan rencana program, penganggaran, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan

tata laksana di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro

Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program;

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan anggaran;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana

program dan penganggaran;

d. pelaksanaan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan

ketatalaksanaan; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

44

Pasal 16

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

a. Bagian Rencana Program;

b. Bagian Penganggaran;

c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Bagian Rencana Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penelaahan, pengolahan dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan

rencana program Kementerian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian

Rencana Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan

dan penyusunan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana

Kerja Pemerintah dan Forum Diskusi Kebijakan Pembangunan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif, serta Forum Regional Daerah;

b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan

dan penyusunan kebijakan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, serta dukungan kegiatan

tambahan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

dan

c. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan

dan penyusunan kebijakan Forum Komunikasi, Forum Diskusi, Rapat

Kerja, Rapat Koordinasi, Rapat Koordinasi Teknis/Daerah, Penyelenggaraan

Forum Komunikasi Perencanaan Internal dan Eksternal Kementerian,

serta Musrenbang.

Pasal 19

Bagian Rencana Program terdiri atas:

a. Subbagian Rencana Progam I;

b. Subbagian Rencana Program II; dan

c. Subbagian Rencana Program III.

45

Pasal 20

(1) Subbagian Rencana Program I mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan

kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja

Pemerintah dan Forum Diskusi Kebijakan Pembangunan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif, serta Forum Regional Daerah.

(2) Subbagian Rencana Program II mempunyai tugas melakukan penyiapan


kebijakan Rencana Kerja, Rencana Kerja tahunan, dan Rencana Kerja

Anggaran Kementerian/Lembaga, serta dukungan kegiatan tambahan di

lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(3) Subbagian Rencana Program III mempunyai tugas melakukan penyiapan


kebijakan, Forum Komunikasi, Forum Diskusi, Rapat Kerja, Rapat

Koordinasi, Rapat Koordinasi Teknis/Daerah, Penyelenggaraan Forum

Komunikasi Perencanaan Internal dan Eksternal Kementerian, serta

Musrenbang.

Pasal 21

Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan anggaran


Pasal 22


Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan

dan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional

Kegiatan serta penyesuaian/revisi dokumen anggaran Kementerian;

b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan

dan penyusunan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran, dan

Rancangan Bahan Nota Keuangan, serta Penetapan Kinerja kementerian;

dan

c. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan

dan penyusunan Standar Biaya Khusus, Forum Komunikasi Perencanaan

Pusat dan Daerah, serta urusan tata usaha Biro yang meliputi: penyiapan

bahan pameran, kepegawaian, rapat-rapat, tata persuratan dan kearsipan,

serta urusan rumah tangga Biro.

46

Pasal 23

Bagian Penganggaran terdiri atas:

a. Subbagian Penganggaran I;

b. Subbagian Penganggaran II; dan

c. Subbagian Penganggaran III dan Tata Usaha Biro.

Pasal 24

(1) Subbagian Penganggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan


Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan serta

penyesuaian/revisi dokumen anggaran Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif.

(2) Subbagian Penganggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan


Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran dan Rancangan Bahan

Nota Keuangan serta Penetapan Kinerja Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif.

(3) Subbagian Penganggaran III dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi

perumusan dan penyusunan Standar Biaya Khusus, dan Forum Komunikasi

Perencanaan Pusat dan Daerah, serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 25

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan

dan pengevaluasian pelaksanaan rencana program dan anggaran, serta

penyusunan laporan Kementerian dan penyiapan bahan sidang/rapat pimpinan.

Pasal 26


Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan rencana program, kegiatan

dan anggaran, sistem pengendalian internal pemerintah, Indikator Kinerja

Utama, rekomendasi hasil pemantauan di lingkungan Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan

penyusunan Laporan Kementerian; dan

c. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan

penyusunan bahan Sidang/Rapat Pimpinan.

47

Pasal 27

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program;

b. Subbagian Pelaporan Kementerian; dan

c. Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan.

Pasal 28

(1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

rencana program, kegiatan dan anggaran, sistem pengendalian internal

pemerintah, Indikator Kinerja Utama, rekomendasi hasil pemantauan di


(2) Subbagian Pelaporan Kementerian mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan

Laporan Kementerian.

(3) Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan

penyusunan bahan Sidang/Rapat Pimpinan.

Pasal 29

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan

dan peningkatan kapasitas organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional,

tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian


Pasal 30


Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan

dan penyusunan organisasi, analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis

beban kerja, serta pengembangan jabatan fungsional di lingkungan


b. penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan

dan penyusunan norma, standar prosedur kerja/SOP, kriteria, tata cara,

dan pedoman kerja, serta pembakuan sarana kerja di lingkungan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

48

c. penyiapan bahan pemantauan, dokumentasi, penatausahaan dan pelaporan

pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata


Pasal 31

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi dan Pengembangan Jabatan Fungsional;

b. Subbagian Tata Laksana; dan

c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi.

Pasal 32

a. Subbagian Organisasi dan Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi,

koordinasi perumusan dan penyusunan organisasi, penyusunan analisis

jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, serta pengembangan

jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

b. Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan penelaahan,

analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan norma, standar

prosedur kerja/SOP, kriteria, tata cara, dan pedoman kerja, serta pembakuan

sarana kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pemantauan, dokumentasi, penatausahaan dan pelaporan

pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata


Bagian Keempat

Biro Hukum dan Kepegawaian

Pasal 33

Biro Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan

hukum, serta melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di


Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Biro

Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

49

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan penelaahan dan bantuan hukum;

c. pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan, pengembangan serta urusan

disiplin dan kesejahteraan pegawai;

d. pelaksanaan urusan mutasi pegawai; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 35

Biro Hukum dan Kepegawaian terdiri atas:

a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;

b. Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum;

c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;

d. Bagian Mutasi Pegawai; dan


Pasal 36

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan koordinasi, perumusan, dan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan dan perjanjian di lingkungan Kementerian Pariwisata


Pasal 37


Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan

perundang-undangan di bidang kepariwisataan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan di bidang ekonomi kreatif; dan

c. penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan rancangan

naskah perjanjian dan ratifikasi di bidang kepariwisataan dan ekonomi

kreatif.

Pasal 38

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepariwisataan;

b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Ekonomi Kreatif; dan

c. Subbagian Perjanjian dan Ratifikasi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

50

Pasal 39

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepariwisataan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan

peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

(2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Ekonomi Kreatif mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan

peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi kreatif.

(3) Subbagian Perjanjian dan Ratifikasi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan

dan penyusunan rancangan naskah perjanjian dan ratifikasi di bidang

kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Pasal 40

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan

penelaahan dan bantuan hukum.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 40, Bagian

Penelaahan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penelaahan hukum di lingkungan Kementerian;

b. penyiapan bahan bantuan hukum di lingkungan Kementerian; dan

c. pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum, serta jaringan dokumentasi

dan informasi hukum.

Pasal 42

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Penelaahan Hukum;

b. Subbagian Bantuan Hukum; dan

c. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.

Pasal 43

(1) Subbagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan


(2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan advokasi dan pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian


51

(3) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum mempunyai tugas melakukan

pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum, penyuluhan hukum, serta

jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 44

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan formasi, pengadaan, pengembangan, serta urusan

disiplin dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 45


Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan analisis kebutuhan, penyusunan formasi, dan pengadaan

pegawai;

b. penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan,

pengembangan pegawai, serta pengurusan ijin belajar dan beasiswa;

dan

c. pelaksanaan urusan disiplin, kesejahteraan, dan pemberian tanda

penghargaan pegawai.

Pasal 46

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan Pegawai;

b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan

c. Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 47

(1) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan analisis kebutuhan, penyusunan formasi, dan pengadaan pegawai.

(2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan,

pengembangan pegawai, serta pengurusan ijin belajar dan beasiswa.

(3) Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas

melakukan urusan disiplin, kesejahteraan, dan pemberian tanda

penghargaan pegawai serta Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

(LHKPN) dan pembinaan mental pegawai.

52

Pasal 48

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi

pegawai.

Pasal 49


Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan urusan pengangkatan pegawai, pengangkatan dan

pemberhentian dalam jabatan, serta pemberhentian dan pensiun pegawai;

b. penyiapan bahan urusan kepangkatan dan peninjauan masa kerja, kenaikan

gaji berkala, serta perpindahan tempat dan daerah kerja pegawai; dan

c. pelaksanaan urusan dokumentasi, database pegawai, tata usaha pegawai,

kesejahteraan dan penilaian kinerja pegawai, serta urusan kepegawaian

Sekretariat Jenderal, dan tata usaha Biro.

Pasal 50

Bagian Mutasi Pegawai terdiri atas:

a. Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian;

b. Subbagian Mutasi dan Kepangkatan; dan

c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.

Pasal 51

(1) Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan urusan pengangkatan pegawai, pengangkatan dan

pemberhentian dalam jabatan, serta pemberhentian dan pensiun pegawai.

(2) Subbagian Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan urusan kepangkatan dan peninjauan masa kerja,

kenaikan gaji berkala, serta perpindahan tempat dan daerah kerja pegawai.

(3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan

dokumentasi, database pegawai, tata usaha pegawai, kesejahteraan dan

penilaian kinerja pegawai, serta urusan kepegawaian Sekretariat Jenderal,

dan tata usaha Biro.

53

Bagian Kelima

Biro Keuangan

Pasal 52

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan

pengoordinasian pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan,

akuntansi, dan verifikasi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 52, Biro

Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi, pengelolaan anggaran,

serta pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan di lingkungan

Kementerian;

b. pelaksanaan penataan pengelolaan perbendaharaan, dan penyelesaian

kerugian keuangan Negara, serta penatausahaan keuangan di lingkungan

Kementerian;

c. pelaksanaan urusan akuntansi dan neraca/kekayaan keuangan serta

evaluasi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;

d. pelaksanaan verifikasi realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja negara, serta rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan

dan belanja negara di lingkungan Kementerian; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 54

Biro Keuangan terdiri atas:

a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;

b. Bagian Perbendaharaan;

c. Bagian Akuntansi;

d. Bagian Verifikasi Anggaran; dan


Pasal 55

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pemantauan,

evaluasi, dan koordinasi, pengelolaan anggaran dan Penerimaan Negara

Bukan Pajak di lingkungan Kementerian.

54

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 55, Bagian

Pelaksanaan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaporan

pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat

Jenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata,

Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Pusat

Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat

Komunikasi Publik;

b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan

pengelolaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran

Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain,

dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Badan Pengembangan Sumber

Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan realisasi

anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta pemberian bimbingan

teknis pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian.

Pasal 57

Bagian Pelaksanaan Penganggaran terdiri atas:

a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran I;

b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran II; dan

c. Subbagian Pemantauan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 58

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaporan

pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat

Jenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dan

Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Pusat

Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat

Komunikasi Publik;

(2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan

pengelolaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran

Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain,

dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Badan Pengembangan Sumber

Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

55

(3) Subbagian Pemantauan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,

koordinasi, dan pelaporan realisasi anggaran dan Penerimaan Negara

Bukan Pajak serta pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan

di lingkungan Kementerian.

Pasal 59

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan

perbendaharaan, dan penyelesaian kerugian keuangan negara, serta

penatausahaan keuangan di lingkungan Kementerian.

Pasal 60


Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan perbendaharaan di lingkungan

Kementerian;

b. penyiapan bahan pertimbangan masalah tidak lanjut hasil pemeriksaan

dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di

lingkungan Kementerian; dan

c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluai dan koordinasi

penatausahaan keuangan dan peraturan keuangan di lingkungan

Kementerian, serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 61

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Kelola Perbendaharaan;

b. Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara; dan

c. Subbagian Penatausahaan Keuangan dan Tata Usaha Biro.

Pasal 62

(1) Subbagian Tata Kelola Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pertimbangan masalah

perbendaharaan, dan penetapan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran di lingkungan Kementerian.

(2) Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pertimbangan

masalah tidak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian.

56

(3) Subbagian Penatausahaan Keuangan dan Tata Usaha Biro mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluai

dan koordinasi penatausahaan keuangan dan peraturan keuangan di

lingkungan Kementerian, serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 63

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi dan

neraca/kekayaan di lingkungan Kementerian.

Pasal 64


Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pemantauan, koordinasi dan penyusunan laporan neraca/

kekayaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat

Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata,

Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Pusat Data dan Informasi,

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Komunikasi Publik;

b. penyiapan bahan pemantauan, koordinasi dan penyusunan laporan neraca/

kekayaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif

Berbasis Seni dan Budaya, Direktorat Jender

kompilasi parekraf.pdf

Documents