KONSEP DAN SEJARAH KOPERASI

Dalam mempelajari sejarah kehidupan koperasi di Indonesia, kita tidak bisa

terlepas dari salah satu tokoh cikal bakal koperasi, yaitu Raden Aria Wirjaatmadja.

Beliau adalah patih (wakil raja) Purwokerto, Jawa Tengah. Pada tahun 1896, untuk

pertama kalinya beliau mencoba untuk mendirikan koperasi dengan maksud untuk

menolong para pegawai rendahan yang kehidupan ekonominya sangat memprihatinkan.

Koperasi pertama yang beliau dirikan itu diberi nama Hulp En Spaarbank. Secara

etimologi (asal katanya), Hulp En Spaarbank berarti bank pertolongan dan simpanan.

Dari gagasan asli putra Indonesia itu, kemudian belanda, sebagai penjajah bangsa kita

waktu itu, mengambil alih Hulp En Spaarbank. Belanda akhirnya memberi nama baru

dengan nama Bank Rakyat.

Pengambilalihan yang dilakukan oleh penjajah (Belanda) tersebut tidak mematikan

semangat pendirian koperasi di Indonesia. Bahkan semangat Raden Aria Wijaatmadja

mampu mendorong organisasi pergerakan nasional lainnya seperti Budi Utomo dan

Sarekat Dagang Islam untuk mendirikan koperasi, meskipun koperasi yang mereka

dirikan itu belum memiliki bentuk seperti koperasi yang ada sekarang ini.

Seusai Proklamasi Kemerdekaan, semangat untuk mendirikan koperasi dikalangan

masyarakat kembali dibangkitkan oleh pemerintah. Dalam pasal 33 Undang-Undang

dasar 1945 koperasi mendapatkan tempat yang terhormat. Pada awal perkembangan

koperasi, setelah negara kita merdeka, tokoh penting sebagai pngembang pemikir

koperasi ialah Mohammad Hatta. Karena sumbangannya yang cukup banyak bagi

pemikiran dan perkembangan koperasi Indonesia, akhirnya Mohammad Hatta diangkat

oleh pemerintah sebagai Bapak Koperasi. Kalian tentu tidak asing lagi dengan

Mohammad Hatta. Karena disamping sebagai Bapak Koperasi beliau juga sebagai

proklamator dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama.

Setelah koperasi cukup bisa berkembang, pada tanggal 12 Juli 1947 diadakan

Kongres Koperasi. Kejadian penting dalam sejarah perkoperasian Indonesia itu

dilangsungkan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Keputusan penting yang dihasilkan kongres

itu antara lain :

1. menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi Indonesia;

2. menetapkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan sebagai asas koperasi;

3. mempercepat pertumbuhan koperasi di daerah-daerah pedesaan.

Keputusan Kongres Koperasi Tasikmalaya itu sungguh memiliki pengaruh yang

sangat positif terhadap perkembangan koperasi di Indonesia. Keputusan tersebut

sampai saat ini masih berlaku.

PENGERTIAN DAN PRINSIP KOPERASI

Pengertian

Koperasi berasal dari kata bahasa inggris cooperation. Sesuai dengan arti kata itu,

koperasi, secara harfiah berarti kerja sama. Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha

yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasarkan asas kekeluargaan.

Prinsip Koperasi Menurut UU NO. 25/1992

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

3. Pembagian sisa hasil usaha (keuntungan) dilakukan secara adil sebanding dengan

besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas tarhadap modal.

5. Kemandirian.

BAGAIMANA CARA MENDIRIKAN KOPERASI

Untuk mendirikan koperasi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat

itu meliputi sebagai berikut:

1. Tahap Awal

Dalam tahap awal, orang-orang yang akan mendirikan koperasi perlu

mengumpulkan dan mencari teman yang bersedia untuk mendirikan koperasi. Dalam

tahap awal itu, orang-orang berusaha mencari sejumlah teman untuk mendirikan

koperasi dengan persyaratan sebagai berikut:

(1) Adanya kesamaan kepentingan ekonomi bagi orang-orang akan mendirikan

koperasi.

(2) Paling sedikit harus ada 20 orang calon anggota.

(3) Adanya kesamaan tujuan ekonomi para calon anggota.

(4) Adanya wilayah kerja yang jelas.

2. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan, pemrakarsa pendiri koperasi bekerja sama dengan para

calon anggota untuk melakukan persiapan-persiapan ke arah terbentuknya koperasi

secara nyata. Dalam tahap persiapan itu, kegiatan yang perlu dilakukan meliputi

sebagai berikut:

(1) Membentuk panitia pendiri koperasi.

(2) Menyiapkan konsep atau rancangan anggaran dasar koperasi.

(3) Mengedarkan undangan rapat pendirian koperasi.

3. Rapat Pertama Pendirian Koperasi

Setelah melewati tahap persiapan, pemrakarsa dan calon anggaran koperasi

mengadakan rapat resmi untuk yang pertama kalinya. Dalam rapat pertama kali itu,

yang perlu dilakukan antara lain:

(1) Mengedarkan daftar hadir kepada peserta rapat.

(2) Pada waktu rapat berlangsung, panitia penyelenggara melakukan hal-hal sebagai

berikut:

a) Memberikan penjelasan kepada seluruh peserta rapat akan pentingnya

mendirikan koperasi.

b) Meminta pejabat kantor koperasi (penyuluh koperasi) setempat untuk

menjelaskan kepada seluruh peserta rapat mengenai maksud dan manfaat

didirikannya koperasi.

c) Meminta persetujuan peserta rapat untuk mendirikan koperasi.

d) Meminta persetujuan peserta rapat mengenai anggaran dasar yang akan

digunakan oleh koperasi yang baru didirikan.

e) Mengadakan pemilihan pengurus dan pengawas.

(3) Menetapkan orang-orang yang harus menandatangani akta pendirian.

4. Penutup Kegiatan Rapat Pendirian Koperasi

Untuk mengakhiri kegiatan rapat itu, pengurus yang baru dibentuk tersebut

mengumumkan bahwa rapat pendirian koperasi telah selesai. Kemudian, pengurus

yang baru dibentuk memiliki kewajiban sebagai berikut:

1) Secepatnya mengadakan rapat anggota untuk menyusun program kerja dan

anggaran pendapatan dan belanja koperasi supaya koperasi dapat segera

melakukan fungsinya.

2) Membuat buku daftar anggota koperasi.

3) Membuat buku daftar pengurus.

4) Melaporkan telah berdirinya koperasi ke pejabat setempat, seperti kepala

Desa, Camat, Bupati, Kepala Sekolah, dan sebagainya , tergantung pada luas

cakupan daerah kerja koperasi.

5) Mengajukan permohonan status badan hukum kepada kepala kantor direktorat

jendral koperasi.

KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA

Koperasi adalah badan usaha (UU NO.25 tahun 1992). Sebagai badan usaha,

koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi

yang berlaku. Dengan mengacu pada konsepsi system yang bekerja pada suatu badan

usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi dari

manusia, asset-asset fisik, informasi, dan teknologi.

Ciri utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya (non

koperasi) adalah posisi anggota. Dalam UU NO. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

disebutkan bahwa, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa

koperasi.

SHU (SISA HASIL USAHA)

Keuntungan dalam koperasi disebut dengan sisa hasil usaha (SHU). Pasal 45

Ayat (1) Undang-undang perkoperasian No. 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa sisa

hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun

buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam

tahun buku yang bersangkutan.

Setelah dikurangi dana cadangan, sisa hasil usaha dibagikan kepada anggota

sebanding dengan jasa yang diberikan oleh masing-masing anggota koperasi. Selain itu,

sisa hasil usaha dapat digunakan juga untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan

keperluan lain sesuai dengan keputusan rapat anggota. Dengan digunakan faktor jasa

usaha sebagai dasar pembagian sisa hasil usaha, tampak jelas bahwa peran modal atau

uang yang disetor oleh anggota ke koperasi tidak merupsksn faktor yang terpenting untuk

menentukan besarnya pembagian sisa hasil usaha. Yang jelas, pembagian SHU tersebut

harus sesuai dengan keputusan rapat anggota. Umumnya sudah ditegaskan berapa persen

untuk cadangan, honor pengurus, honor pengawas, dana pendidikan, dan dibagikan

kepada anggota.

Pembagian kepda masing-masing anggota pun memperhatikan jasa yang

diberikan kepada koperasi. Misalnya, jasa karena besarnya modal, banyaknya pembelian

ataupun peminjaman, dan lain-lain yang dipandang perlu.

KASUS-KASUS KOPERASI NPI

Ditemukan 47.926 rekening nasabah

BANJARNEGARA-Macetnya dana masyarakat yang dihimpun koperasi simpan

pinjam (KSP) Nuansa Pelangi Indonesia (NPI) Banjarnegara, mendapat perhatian polres

Banjarnegara. Untuk mengusut itu, polres membentuk tim khusus. Hingga kemarin, tim

menemukan 47.926 rekening milik nasabah.

Rekening tersebut meliputi deposito investasi berjangka, tabungan menjelang hari raya

(tamara) dan tabungan harian sigap.

Kapolres Banjarnegara AKBP Sutekad Muju Raharjo melalui kasat reskrim AKP A

Sambodo kepada para wartawan senin (3/3), mengatakan dari hasil pemeriksaan

sementara terhadap ketua koperasi NPI, Ahmad Hidayatulloh, koperasi tersebut

menghimpun dana masyarakat senilai Rp 20,469 miliar lebih.

Diperoleh informasi, jumlah dana tersebut diperoleh penyidik dari hardisk computer yang

disita sebagai barang bukti. Sedangkan data jumlah kredit yang disalurkan, hingga kini

masih dicari oleh penyidik. Menurut Sambodo, kemungkinan jumlah tersangka masih

bisa bertambah.

“Kami masih terus menggali keterangan dari saksi-saksi, termasuk beberapa kepala

kantor unit dan pegawainya,” katanya sambil menambahkan, kemungkinan di antara

mereka ada yang bisa diseret jadi tersangka.

Kelima kepala kantor unit koperasi tersebut, masing-masing unit Banjarnegara,

Purworeja Klampok, Sigaluh, Banjarmangu dan Rakit.

Bentuk tim

Lebih jauh Sambodo mengatakan, untuk mengungkap kasus ini pihaknya membentuk tim

khusus yang terdiri dari beberapa unit.

Selain itu, pihaknya juga akan mendatangakan beberapa pakar untuk dimintai

keterangannya. Ketiga orang yang akan dijadikan saksi ahli berasal dari Bank Indonesia

(BI), pakar ekonomi Unsoed dan dinas Koperasi (Dinas Industri, Perdagangan dan

Koperasi).

“Rencananya Kamis (6/3) besok, undangan sudah kami kirimkan,” kata Sambodo.

Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan nasabah koperasi simpan pinjam NPI

Banjarnegara resah akibat tak dapat menarik kembali uang milik mereka.

Ketua KSP NPI Ahmad Hidayatulloh ditahan dengan tuduhan melanggar Undang-

Undang Perbankan dan melakukan penipuan. Ia ditahan sajak Rabu pecan lalu (26/2).

Penyidik Polres menjerat tersangka Ahmad Hidayatulloh dengan beberapa pasal Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan Juncto pasal 372 juncto pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.

Awal beroperasinya NPI hanya melakukan simpan pinjam khusus untuk kalangan

anggota. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, koperasi NPI juga berperaktik layaknya

bank, yaitu menghimpun dana masyarakat dengan produk deposit, tabungan dan kredit

umum dengan tingkat suku bunga lebih tinggi dibanding bank umum.

Bunga tabungan mencapai 3 persen/bulan, sedangkan bunga pinjaman 3 persen/bulan.

Mulai pertengahan 2006 terjadi kredit macet lebih dari Rp 5 miliar. Sejak itu, nasabah

mulai kesulitan mengambil uangnya.