konsultasi publik kajian ... -...

KONSULTASI PUBLIK KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RAPERDA RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PANTAI

UTARA JAKARTA

Tuty KusumawatiKepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, 10 Maret 2017

1

ISI PAPARAN

2. Substansi Raperda RTR KS Pantura

1. Dasar Hukum dan Proses Penyusunan Raperda

4. Kondisi Lingkungan Pantai Utara Jakarta

5. Integrasi Substansi KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program

3. Dasar Penyusunan KLHS Raperda Pantura

6. Manfaat Reklamasi

GAGASAN REKLAMASI

• Degradasi kualitas lingkungankawasan Pantura Jakarta

• Keterbatasan lahan di Jakarta untukmenampung perkembangan kota

• Pengendalian perkembangan ke arahSelatan Jakarta yang berfungsisebagai kawasan resapan air

• Orientasi pembangunan di PanturaJakarta belum menuju water front development

• Mewujudkan Kawasan StrategisPantura Jakarta sebagai Water Front City melalui reklamasi danrevitalisasi

LATAR BELAKANG MASALAH GAGASAN

Dalam RTRW, salahsatu pengembanganJakarta ditetapkan ke

arah utara

• Meningkatkan kualitaslingkungan daratan (pantailama) Jakarta melalui skemaSubsidi Silang

PERJALANAN DASAR HUKUM PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PANTURA

▪ Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

▪ Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan

Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta

▪ SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 1090 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Badan Pengendali Reklamasi Pantura Jakarta

▪ Kepmeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No.

KEP.920/KET/10/1997 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan

Pantai Utara Jakarta

▪ SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 220 Tahun 1998 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta (jo. SK. Gub. No.

972 Tahun 1995)

▪ Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI

Jakarta

▪ SK. Gubenur KDKI Jakarta No. 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

▪ Perpres Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan

Jabodetabekpunjur

▪ Persetujuan KLHS Teluk Jakarta oleh Kementerian LH (Disepakati oleh 3

provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten)

▪ Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW 2030

▪ Pergub Nomor 121 tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan

Reklamasi Pantura Jakarta

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2008

2012

2011

4

RTRW

Jakarta 2030

1. Mengatur seluruh

wilayah Jakarta

2. Struktur Ruang:

skala Primer dan

Sekunder

3. Pola Ruang digit 2

dan 3

4. Ketentuan Umum

Peraturan Zonasi

5. Skala Peta 1:50.000

dan 1:20.000

1. Mengatur seluruh

wilayah adm Jakarta

kecuali reklamasi 17

Pulau Pantura

2. Struktur Ruang: skala

Tertier (Kelurahan dan

Kecamatan)


4. Detail Peraturan

Zonasi

5. Skala Peta: 1:5000

1. Mengatur kawasan reklamasi

17 Pulau, dari pantai lama

daratan Jakarta s.d

kedalaman laut – 8m

2. Struktur Ruang Primer dan

Sekunder


4. Detail Peraturan Zonasi

5. Skala peta 1:5.000 secara

kawasan dan per pulau

Reklamasi

RDTR dan

Peraturan Zonasi

RTR Kawasan Strategis

Pantura Jakarta

DOKUMEN PERENCANAAN RUANG UNTUK KAWASAN PESISIR JAKARTA

RZWP3K

1. Pembagian Alokasi

Ruang Perairan

2. Kebijakan, strategi

dan arahan

pengembangan

pada setiap zona

perairan

3. Kegiatan yang

diperbolehkan/tidak

diperbolehkan di

setiap zonasadasd

5

PROSES PENYUSUNAN RAPERDA RTR PANTURA JAKARTA DAN KLHS

Mulai Replanning Pantura:

• Penentuan Bentuk dan Koordinat Pulau-Pulau Reklamasi

• KLHS Teluk Jakarta disusun oleh MenLH

• Mengkomodir Kawasan Strategis Pantura Jakarta pada RTRW

2030

• Penyusunan Naskah Akademis untuk RTR Kawasan Strategis

Pantura Jakarta

2011

2012• Lanjutan penyusunan Naskah Akademis

• Penyusunan Konsep Struktur dan Pola Ruang untuk Raperda

RTR Kaw. Strategis Pantura

• Penetapan Kaw. Strategis Provinsi Pantura Jakarta pada RTRW

2030

• Penerbitan Pergub Nomor 121 Tahun 2012 sebagai bridging s.d

Raperda RTR Kawasan Strategis Pantura selesai disusun

2013• Koordinasi dengan pakar dan stakeholders terkait untuk

lanjutan penyusunan konsep struktur dan pola ruang

• Penyusunan konsep kelembagaan

• Penyusunan Legal Drafting Raperda RTR Kawasan

Strategis Pantura

2014 • Koordinasi dengan pakar dan stakeholders terkait untuk pemantapan

detail struktur dan pola ruang per pulau

• Penyesuaian struktur dan pola ruang dengan ketentuan yang berlaku

• Penggambaran peta skala 1:5000 dan tabel intensitas

• FGD dan Seminar untuk penjaringan

aspirasi dilaksanakan pada tanggal 22

/11, 29/11 dan 5/12

• Mengundang Pemprov, Pem. Pusat,

BUMN/BUMD, LSM, Perguruan Tinggi,

Pengembang, unsur Masyarakat terkait

• FGD dan Seminar untuk penjaringan

aspirasi tanggal 17/12 dan 19/12

• Mengundang Pemprov, Pem. Pusat,

BUMN/BUMD, LSM, Perguruan Tinggi,

Pengembang, Unsur Masyarakat terkait

• Sosialisasi Raperda kepada SKPD

dilaksanakan pada 23/12/2014

6

2015

• Lanjutan Koordinasi dengan pakar dan stakeholders

terkait untuk sosialisasi penyesuaian desain yang

dilakukan

• Finalisasi penggambaran peta skala 1:5000

• Finalisasi legal drafting dan seluruh lampiran tabel

dengan tingkat kedetailan rencana setara dengan

RDTR dan PZ daratan

• Konsultasi publik pada tanggal 22 Oktober 2015 dan

Koordinasi akhir dengan pakar dan stakeholder pada

tanggal 11 November 2015

• Penyampaian Raperda RTR KS Pantura

kepada DPRD Prov DKI Jakarta pada tanggal

16 November 2015

• Koordinasi dengan Prov. Jabar, Kab. Bekasi (5

Juni 2015), Prov Banten, dan Kab Tangerang

(17 November 2015).

• Tahap pertama BKPRN 12 Desember 2015 di

Kemenko Perekonomian dan pembahasan

teknis substansi 14 Desember 2015 di

Kementerian ATR

2016 • Pembahasan awal dengan Badan Informasi

Geospasial pada tanggal 12 Januari 2016 dan 10

Februari 2016

• Pembahasan raperda di Badan Legislatif Daerah

DPRD DKI Jakarta, direncanakan akan

diselenggarakan rapat paripurna persetujuan pada

tanggal 25 Februari 2016

• Pembahasan BKPRN dalam rangka persetujuan

substansi pada tanggal 1 Februari 2016.

• Pernah direncanakan Paripurna DPRD pada tanggal

25 Februari 2016 namun tidak terlaksana.

• Pada akhir bulan Maret 2016 pembahasan RTR KS

Pantura dihentikan.

• Pembentukan Komite Bersama reklamasi

dikoordinasikan oleh Kemenko Maritim pada bulan

April 2016.

• Pada bulan Mei keputusan Menteri LHK

nomor 354, 355, dan 356 tentang sanksi

administrasi penghentian sementara

reklamasi.

• Penyusunan KLHS Pantura diawali dengan

Konsultasi Publik Isu Strategis pada bulan

Juni 2016.

• KLHS selesai disusun pada Desember 2016

• Proses penjaminan kualitas KLHS dimulai

pada bulan Januari 2017 sampai sekarang

7

PROSES PENYUSUNAN RAPERDA RTR PANTURA JAKARTA DAN KLHS

ISI PAPARAN







ISI RAPERDA RTR KAWASAN STRATEGIS PANTURA JAKARTA

- Terdiri dari 20 Bab, 138 Pasal, lampiran peta dan tabel yang menjelaskan secara rinci

struktur dan pola ruang per pulau dan ketentuan pendukungnya

- Tingkat kedalaman adalah rencana detail yang setara dengan Perda Nomor 1 Tahun

2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi

- Isi Bab sbb:

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Wilayah Perencanaan

Bab III : Kebijakan, Tujuan, Strategi

Bab IV : Kedudukan dan Jangka Waktu

Bab V : Arahan Pengembangan

Bab VI : Rencana Struktur Ruang

Bab VII : Rencana Pola Ruang

Bab VIII : Rencana Pemanfaatan Ruang

Bab IX : Peraturan Zonasi

Bab X : Perizinan dan Rekomendasi

Bab XI : Insentif dan Disinsentif

Bab XII : Pembangunan dan

Kerjasama

Bab XIII : Hak, Kewajiban dan Peran

Masyarakat

Bab XIV : Hak Keberatan

Bab XV : Pembinaan dan Pengawasan

Bab XVI : Sanksi Administratif

Bab XVII : Penyidikan

Bab XVIII : Ketentuan Pidana

Bab XIX : Ketentuan Peralihan

Bab XX : Ketentuan Penutup

9

KEDUDUKAN RAPERDA RTR KAWASAN STRATEGIS PANTURA JAKARTA

10

1 Merupakan amanat Perda No. 1 Tahun 2012 tentang

RTRW DKI Jakarta 2030

2Berlakunya Perda RTR Kawasan Strategis Pantura akan

mencabut/menggantikan Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan RTR Kawasan Pantura Jakarta

3Mengatur rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi

setiap pulau

(Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi

tidak mengatur pulau hasil reklamasi)

4Sebagai acuan dalam penyusunan Panduan Rancang Kota (PRK)/UDGL setiap pulau hasil reklamasi

PETA BENTUK PULAUKAWASAN STRATEGIS PANTURA

11

Sub Kawasan Tengah276

Ha 312

Ha 284

Ha

190

Ha161

Ha

63

Ha

405

Ha316

Ha

447

Ha

587

Ha

379

Ha

344

Ha

463

Ha

369

Ha

K

Berbatasan denganKab. Tangerang Berbatasan

dengan Kab. Bekasi

Sub Kawasan Barat

Sub Kawasan Timur

79

Ha

380

Ha

Terciptanya Kawasan Strategis Pantai UtaraJakarta yang berfungsi sebagai pusatperekonomian baru yang berbasis kegiatansektor jasa dan ekonomi kreatif berkelasdunia untuk mendorong pertumbuhanekonomi sekaligus menjaga keseimbanganekologis;

Terciptanya Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang pengembangannya berorientasipada konsep kota tepi laut (waterfront city) dengan fokus pada penyediaan fasilitas ruangpublik berkualitas prima;

Terwujudnya pembangunan danpengembangan Kawasan Strategis Pantai UtaraJakarta yang bersifat mandiri;

Terwujudnya penataan kembali daratan pantaiutara Jakarta dan pengembangan KawasanStrategis Pantai Utara Jakarta yang memperhatikan kualitas lingkungan; dan

Terciptanya sistem pengelolaan KawasanStrategis Pantai Utara Jakarta yang terintegrasidan berkelanjutan.

TUJUAN PEMBANGUNANKAWASAN STRATEGIS PANTURA JAKARTA

1

2

3

4

512

PUSAT PEREKONOMIAN BARU BERKELAS DUNIA DAN MENJAGA KESEIMBANGAN EKOLOGIS : FUNGSI SUB-KAWASAN

Sub Kawasan Barat

Sub Kawasan Tengah

Sub Kawasan Timur

Fungsi Sub Kawasan Barat:perumahan horizontal danvertikal, didukung dengan

pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, danpariwisata secara terbatas

KKOP Bandara Soetta, Kawasan Lindung (Suaka Margasatwa, Cagar Alam

dan Mangrove).

Fungsi Sub Kawasan Tengah:perkantoran, perdagangan dan jasa,

MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), dan

pariwisata yang dikembangkandengan intensitas tinggi sertadidukung dengan penyediaan

perumahan horizontal dan vertikal

Pusat Kegiatan Primer (RTRW 2030), Terhubung dengan PK

Primer lainnya

Fungsi Sub Kawasan Timur:pelabuhan laut yang terintegrasi

dengan kawasan industri, logistik,utilitas, pergudangan,

didukung perumahan vertikal dan perkantoran, perdagangan, dan jasa

sebagai penunjang.

Pelabuhan Tanjung Priok, KES Marunda, dekat Kawasan Industri & Pergudangan

13

ISI PAPARAN







DASAR PENYUSUNAN KLHS RTR KS PANTURA

15

1 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR SK.356/MENLHK/SETJEN/KUM.9/5/2016

2 PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KLHS

Pasal 2 Ayat (1)

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untukmemastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasardan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencanadan/atau program.”

Ayat (2)“KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi: Rencana tataruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, SPJP daerah,RPJM Nasional dan RPJM Daerah.”

Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Pulau 2B (C), Pulau 2A (D), dan Pulau G serta Pembatalan rencana Reklamasi Pulau 1 (E) di Pantai Utara Jakarta

Menugaskan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan perubahan Izin Lingkunganberdasarkan perubahan Dokumen Lingkungan kegiatan reklamasi dan peruntukan diatasnya Pulau 2B (C), Pulau 2A (D) dan Pulau G, dan mengeluarkan rencana Pulau 1 (E)dari lingkup kajian, yang mencakup unsur –unsur antara lain: Integrasi KajianLingkungan Hidup Strategis (KLHS).

ALTERNATIF PENYEMPURNAAN

KRP

PROSES PENYUSUNAN KLHS

16

REKOMENDASI PERBAIKAN KRP

IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS LINGKUNGAN

KAJIAN PENGARUH KRP TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

WILAYAH

PROSES PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA

RUANG KS PANTURA (KRP)

KRP YANG MENGINTEGRASIKAN

PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

KLHS

ISI PAPARAN






6. Manfaat Reklamasi bagi Pemprov DKI Jakarta

Lingkup lokasi

Kawasan Perairan - Pantura

Kawasan Pesisir

KONDISI LINGKUNGAN

18

Ekoregion Daratan

• Karakteristik daratanmemiliki kerawanan yang tinggi terhadap terjadinyabanjir/genangan karenatanahnya sulitmeresapkan air/jenuh air serta kerawanan terhadaprob.

• Ekoregion Pasang SurutBerlumpur karena masihdipengaruhi oleh pasangsurut air laut sebenarnyasangat sesuai untuktumbuh berkembangnyatanaman mangrove yang secara alami memilikifungsi sebagai pemecahombak atau menahanrob.

KONDISI LINGKUNGAN

19

Penurunan Muka Tanah (2000-2014)

• Faktor yang paling dominan dalampenurunan muka tanah di Jakarta adalah konsolidasialamiah batuan/ tanahsetempat dan konsolidasinon alamiah akibat bebanbangunan dan lainnya.

• Pengambilan air tanahmenjadi penyebab lainnyameskipun bukan kontribusiutama penyebabpenurunan tanah.

KONDISI LINGKUNGAN20

Ekosistem Lindung - Mangrove

• Vegetasi mangrove yang relatif masih cukup lebatditemukan di MuaraAngke, Pulau Rambut, Muara Gembong, Delta Cimanuk Karawang, beberapa lokasi sepanjangjalan tol Sedyatmo

• Adapun permasalahanyang menonjol sebagaipenyebab kerusakanmangrove di wilayah DKI Jakarta adalah abrasi danpencemaran air olehlemak dan minyak.

KONDISI LINGKUNGAN

21

Kondisi Kawasan Kumuh

Kab/Kota Berat Sedang Ringan Sangat Ringan Jumlah

Kep. Seribu 0 0 0 5 5

Jakarta Selatan 0 2 8 24 34

Jakarta Timur 2 3 9 18 32

Jakarta Pusat 0 8 26 8 42

Jakarta Barat 1 4 29 21 55

Jakarta Utara 2 7 23 21 55

Total 5 24 95 99 223

• Hampir semua kecamatandi wilayah pantai utaraJakarta memiliki daerahkumuh. Kel. Kalibaru, Sunter Jaya dan KebunBawang merupakan lokasidaerah kumuh paling besarpenduduknya.

• Jumlah bangunan yang adasementara di daerahkumuh sebanyak 21.302 unit rumah, dengandistribusi terbesar di desaSunter Agung, Sunter Jaya, dan Kalibaru.

• Jumlah rumah tangga di daerah kumuh daerahsebesar 24.482 RT atausekitar 97.932 orang.

Sumber: BPS Prov. DKI Jakarta, 2013

22

KONDISI LINGKUNGAN

Geologi Perairan (Blank Zone)

KONDISI LINGKUNGAN

23

• Hasil penafsiran rekamanseismic resolusi tinggi diTeluk Jakarta menunjukkanterdapat banyak zona-zonakosong atau blank zoneyang diperkirakanmerupakan sedimen sangatlunak (lanau lempungan –lanau) atau gas biogenicyang sudah tertimbun.

• Wilayah –wilayah blankzone ini perlu diperhatikandalam kaitannya denganrencana reklamasi karenazona-zona tersebut dapatmengakibatkan amblesanyang berbahaya untukpembangunan infrastruktur.

Boreholes1-1’

2’-2

Layer N SPT

1.1.1 & 1.1.2 < 2.0

2.1 2-6

2.2a/b 6-15

3.1.1 & 3.1.2 15-30

3.2 >30

Survei Lapisan Tanah Dasar Laut

KONDISI LINGKUNGAN

Sumber: Sawarendro, 2017

Lokasi Kampung Nelayan dan Sentra Perikanan

KONDISI LINGKUNGAN

25

NO KETERANGAN JUMLAH

1 Nelayan :

➢ DKI

➢ Non DKI

2.167 orang

23.041 orang

2 Kapal 0 – 5 GT

Kapal 6 – 10 GT

Kapal 11 – 30 GT

Kapal 31 – 60 GT

Kapal >60 GT

1.488 kapal

96 kapal

1.066 kapal

1.565 kapal

102 kapal

3 Tenaga Kerja

➢ DKI

➢ Non DKI

1.842 orang

1.542 orang

Sumber: DKPKP

KONDISI LINGKUNGAN

Sebaran Fishing Ground di Teluk Jakarta

26

Budidaya Keramba dan Kerang Hijau

• Komoditas Kerang Hijaumenjadi salah satukomoditas yang memilikinilai ekonomi yang sangattinggi dan telah menjadikomoditas terkemuka di pantai utara Jakarta.

• Area pembudidayaankerang hijau meliputiwilayah Cilincing, Marunda, dan Kalibaru dengan jumlahpembudidaya kerang hijausebanyak 1.556 orang meliputi 382 orang pemilikdan 1.194 orang pekerja.

• Budidaya kerang telahdilarang oleh PemerintahDKI Jakarta karena keranghijau yang dibudidayakansaat ini telah tercemar dantidak lagi aman untukdikonsumsi olehmasyarakat.

KONDISI LINGKUNGAN

27

Infrastruktur dan Bangunan Penting

• Fasilitas strategisyang ada di PantaiUtara Jakarta berupalokasi Pelabuhan(hingga skalainternasional), fasilitas pengelolaanikan, kantorpemerintahan sertapelayanan public lainnya.

• Selain itu terdapatbangunan cagarbudaya yang sudahditetapkan RTRW 2030 yaitu kawasanKota Tua dan Rumahsi Pitung. KawasanKota Tua mencakupkawasan SundaKelapa, Pasar Ikan, Luar Batang, Kali Besar, Taman Fatahilah danGlodok.

KONDISI LINGKUNGAN

28

ALUR PELAYARAN, JARINGAN PIPA DAN KABEL LAUT

Perairan teluk Jakarta memiliki berbagai fungsi antara lain:• Sebagai alur pelayaran kapal skala besar dari dan ke pelabuhan utama Tanjung Priok dan

pelabuhan pendukung lainnya• Sebagai alur pelayaran kapal nelayan yang bersandar di pesisir daratan DKI Jakarta • Jalur kabel dan pipa gas bawah laut

KONDISI LINGKUNGAN

Sumber Peta: Pushidros TNI-AL

29

ISI PAPARAN







MATERI MUATAN KLHS

31

Melakukan Review Kembali Bentuk, Luas, dan LetakPulau Reklamasi serta Lebar Kanal

Keppres 52 tahun 1995 Perda No 8 Tahun 1995

RTRW DKI Jakarta 2010Raperda RTR KS Pantura

Paramater yang menentukan bentuk, luas, dan letak pulau: alur kapal,ketentutan tentang batas kedalaman laut dan lebar kanal, instalasi pipadan kabel laut, sedimentasi 13 sungai, infrastruktur penting di pesisir

MATERI MUATAN KLHS

Integrasi NCICD dengan Reklamasi Pantura

32

Pemerintah pusat (Bappenas) sedang melakukan revisi konsep NCICD yang terintegrasidengan rencana Reklamasi Pantura.

Draft konsep integrasi tersebut membagi tahapan pengembangan NCICD menjadi 3 tahap,yaitu:a. Tahap Darurat (D), masa konstruksi 2017-2019, memberikan keamanan hingga tahun 2025;b.Tahap Menengah (M), masa konstruksi 2019-2025, memberikan keamanan jangka panjang

hingga 2040 jika upaya pencegahan penurunan tanah dapat dilakukan;c. Tahap Optimal (O), masa konstruksi 2030-2040, diperlukan hanya jika penurunan tanah

tidak dapat dihentikan.

Setiap tahap pengembangan di atas memiliki prakondisi yang harus terpenuhi.

Konsep pengintegrasian NCICD dengan Reklamasi ini belum mendapatkan keputusan danperlu dipaparkan di Rapat Terbatas Presiden.

Untuk itu, integrasi NCICD ke dalam rencana reklamasi yang dapat dilakukan saat ini terbatashanya pada Tanggul A NCICD yang telah terbit Keputusan Gubernur No.1685/2015 tentangTrace Indikatif Tanggul A NCICD. Konsep integrasi ini telah menjadi pertimbangan dalampenyusunan KLHS.

1

2

3

4

5

Tahang

6775 m

Kamal

980 m

Tanjungan

2059 m

PT KNI

3820 m

Cengkareng

7563 m

Angke/BKB/

Adem 8826

m

K. Ancol

1837 m

Cakung D.

12040 m

Blencong

4983 m

BKT

3413 m

PT KNI

2873 m

TIC

3837 m

DKI

362 m

Angke

446 m

BBWS CC

1800m

BBWS CC/

DKI 3058 m

PT PJA

7192 m

Bogasari

1082 m

TPCT

952 mTangerang

580m

PLN M. Karang

756 m

A. Podomoro

773 m

PT Intiland

1499 m

N. Zahman

1267 m

Pelindo SK

4541 m

Pelindo TP

5179 m

PT DKB

923 m

Port Kalibaru

434 m

M. Karang

1336 m PT PJA

1596 m

BBWS CC

2700 m

DKI

457m

KBN

3667m

Marunda Ctr

2857 m

PLN M Tawar

1267 m

Bekasi

6659 m

Tanggul Pesisir Tahap A NCICD berdasarkan Kepgub 1685 Tahun 2015

Tanggul Muara Sungai

Tanggul Laut

GARIS PANTAI MUARA SUNGAI PANJANG TANGGUL

(M) (M) (M)

19.145 37.285 56.430

a. WILAYAH DKI 11.906 30.510 42.416

b. WILAYAH BEKASI 6.659 - 6.659

c. WILAYAH TANGERANG 580 6.775 7.355

43.487 20.359 63.846

a. WILAYAH DKI 35.526 20.359 55.885

b. WILAYAH BEKASI 4.124 - 4.124

c. WILAYAH TANGERANG 3.837 - 3.837

TOTAL 62.632 57.644 120.276

2. SWASTA, BUMN/BUMD

STAKEHOLDER

1. PEMERINTAH (BBWS CC DAN DKI)

Keterangan:: tanggul di pantai publik: tanggul di pantai private: tanggul sungai trase publik: tanggul sungai trase private

PT KNI

11252 m

Tanggul Laut Panjang (m)

Total 62.632

Pemerintah (DKI & BWSCC) ± 25 % 15.658

Private ± 75 % 46.974

Hasil Perencanaan ± 30 % 19.145

Penanganan Tanggul Laut

Trace Indikatif

33

PENGARUHDapat menyebabkan kerusakan lingkungan di lokasipenambangan

INTEGRASI KE DALAM KRP

FAKTA Reklamasi Pantura membutuhkan material urugan denganvolume yang besar

MATERI MUATAN KLHSMelakukan Kajian Amdal Pada LokasiPengambilan Material Reklamasi

• Dalam persetujuan Prinsip reklamasi telah ditetapkan beberapa persyaratan mengenai AMDALyaitu salah satunya Amdal sumber material urugan. Pengembang yang akan mengambilmaterial urugan dari suatu lokasi penambangan harus menunjukkan dokumen perijinanpenambangan material (konsesi penambangan, Amdal, dll) sehingga dampak kerusakanlingkungan di lokasi penambangan dapat dimitigasi.

• Terkait dengan pengawasan, akan diatur dalam KRP yang menetapkan Tim Pemprov. DKIJakarta yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Rencana Kawasan Strategis Panturatermasuk pelaksanaan Amdal, baik Amdal pulau reklamasi maupun amdal pengambilansumber material urugan.

34

Syarat di dalam

Persetujuan Prinsip

Reklamasi

Amdal di lokasi sumber

material urugan

MATERI MUATAN KLHS

36

Pengaturan Kembali Pola Ruang dan IntensitasBangunan (Isu Strategis Blank Zone)

Blank Zone memberikan indikasi perlunya kehati-hatian perencanaan

pembangunan pada level yang lebih mikro/ detail.

Peraturan Gubernur 146/2014 tentang Pedoman Teknis dan Pelayanan

Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara

Jakarta

Penetapan pola ruang dan

intensitas bangunan pada

RTR KS Pantura Jakarta,

merupakan intensitas

maksimal yang

diperbolehkan.

PERTIMBANGAN 1. proyeksi jumlah

penduduk,

2. kebutuhan prasarana

minimal,

3. skyline bangunan, dll.

Selain Peraturan Gubernur 146/2014, serangkaian mekanisme asesmen dan perijinan pemerintah terhadap pola ruang dan intensitas bangunan dilakukan untuk menjamin

keamanannya.

PerGub DKI Jakarta No. 121/2012

BUMD / Mitra Pemegang Izin Reklamasi

Izin Prinsip

Kajian Hidrodinamika

Kajian Penanggulangan Banjir

Kajian Dampak Pemanasan Global

Kajian Material Reklamasi

Perancangan Teknis Reklamasi

Batas reklamasi Standar keamanan

Pengendalian banjir

Kajian AMDAL Reklamasi

Izin Membangun Prasarana Reklamasi

Izin Pelaksanaan Reklamasi

Perda DKI Jakarta tentang RTR KS Pantura Jakarta

Pusat Kegiatan Jaringan Transportasi Blok, Zona/Sub-Zona Prasarana dan Sarana Peraturan Zonasi

Perancangan UDGL Setiap Pulau Reklamasi

PerGub Panduan Rancang Kota (UDGL) Setiap Pulau

Kajian AMDAL Pemanfaatan Ruang Pulau

Izin Pemanfaatan Ruang Pulau

Izin Lingkungan Reklamasi

Izin Lingkungan Pemanfaatan Ruang Pulau

Pelaksanaan Kegiatan dan Aktifitas Reklamasi

Izin Trase

IPPT

KRK

GPA

IMB

INSTRUMEN PENGENDALIAN PARA PIHAK DAN KEWAJIBAN PERIZINAN


Rancangan Perda DKI Jakarta

tentang Rencana Tata Ruang KS Pantura Jakarta

KLHS

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, Fasilitas, Utilitas, Bangunan,

dan Gedung

Kajian AMDAL, UKL-UPL, atau RKL-RPL untuk

Rencana Pemanfaatan Lahan Sesuai Persyaratan PUU dan Peraturan Zonasi

Izin Lingkungan Kegiatan dan/atau Usaha Tertentu

36

Mekanisme Asesmen & Perijinan Pemanfaatan Reklamasi (Jenis Perijinan)


BUMD / Mitra Pemegang Izin Reklamasi

Izin Prinsip

Kajian Hidrodinamika

Kajian Penanggulangan Banjir

Kajian Dampak Pemanasan Global

Kajian Material Reklamasi

Perancangan Teknis Reklamasi

Batas reklamasi Standar keamanan

Pengendalian banjir

Kajian AMDAL Reklamasi

Izin Membangun Prasarana Reklamasi

Izin Pelaksanaan Reklamasi

Perda DKI Jakarta tentang RTR KS Pantura Jakarta

Pusat Kegiatan Jaringan Transportasi Blok, Zona/Sub-Zona Prasarana dan Sarana Peraturan Zonasi

Perancangan UDGL Setiap Pulau Reklamasi

PerGub Panduan Rancang Kota (UDGL) Setiap Pulau

Kajian AMDAL Pemanfaatan Ruang Pulau

Izin Pemanfaatan Ruang Pulau

Izin Lingkungan Reklamasi

Izin Lingkungan Pemanfaatan Ruang Pulau

Pelaksanaan Kegiatan dan Aktifitas Reklamasi

Izin Trase

IPPT

KRK

GPA

IMB

INSTRUMEN PENGENDALIAN PARA PIHAK DAN KEWAJIBAN PERIZINAN


Rancangan Perda DKI Jakarta

tentang Rencana Tata Ruang KS Pantura Jakarta

KLHS

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, Fasilitas, Utilitas, Bangunan,

dan Gedung

Kajian AMDAL, UKL-UPL, atau RKL-RPL untuk

Rencana Pemanfaatan Lahan Sesuai Persyaratan PUU dan Peraturan Zonasi

Izin Lingkungan Kegiatan dan/atau Usaha Tertentu

Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi DKI Jakarta

Dinas Sumber Daya Air


bersama tim Pakar

Koordinasi Monitoring dan Pengawasan

oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Validasi oleh Kementrian Lingkungan

Hidup dan KehutananPenjaminan Kualitas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Dina s Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu


DPMPTSP dan Dinas Cipta Karya, Agraria,

dan Tata Kota Provinsi DKI Jakarta

bersama Tim Arsitektur Bangunan dan Gedung

Dinas Lingkungan Hidup


Koordinasi Monitoring dan Pengawasan

oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Mekanisme Asesmen & Perijinan Pemanfaatan Reklamasi (Instansi Penanggung Jawab)

MATERI MUATAN KLHS

39

Pengelolaan Bersama Kebutuhan Utilitasdi Pulau Reklamasi

MATERI TEKNIS RAPERDA RTR KS PANTURA

Analisa kebutuhan prasarana minimal pulau dengan konsep yang mandiri tanpa membebani daratan Jakarta

RAPERDA RTR KS PANTURA

Mengatur bahwa pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan

prasarana utilitas tersebut menjadi kewajiban pemegang ijin

reklamasi secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Memberikan ketentuan umum terkait sumber air baku kebutuhan

pulau, pengelolaan sampah dan air limbah.

MATERI MUATAN KLHS

40

Pengembangan Jaringan Jalan Arteri danMenghindari Persimpangan Sebidang

MATERI TEKNIS RAPERDA RTR KS PANTURAN

Dalam analisa pada materi teknis, agar konsep “tidak membebani

daratan” terpenuhi, maka diperlukan adanya jalan arteri layang

penunjang kawasan reklamasi yang dibangun di daratan pesisir

sebagai akses dari/ke pulau reklamasi.


Telah diatur adanya jalan arteri layang penunjang kawasan reklamasi

yang dibangun di daratan pesisir sebagai akses dari/ke pulau

reklamasi, sehingga tidak membebani secara langsung pada titik

pertemuan daratan dan pulau

Diatur mengenai penggunaan moda transportasi di pulau diarahkan

untuk didominasi oleh penggunaan angkutan umum massal (60%)

berbasis jalan raya dan kereta api, serta optimalisasi penggunaan non

kendaraan bermotor

MATERI MUATAN KLHSIntegrasi Sosial ke dalam Kebijakan, Rencanadan Program Reklamasi Pantura


Sebagian besar wilayah pulau

memiliki fungsi publik

Kontribusi 5% Lahan Reklamasi

1 Tower/ Massa Bangunan RusunUmum pada tiapSub Zona Rumah

Susun

Kegiatan informal seperti PKL

dimungkinkan

RevitalisasiKawasan Daratan

Jakarta Utara

Pengembangan Reklamasi Tidak

Eksklusif

ISU PERMASALAHAN SOSIAL DI KAWASAN PESISIR

INTEGRASI DALAM KEBIJAKAN, RENCANA, DAN PROGRAM

KETERANGAN

Nelayan pesisir melaut lebih jauhke Laut Jawa

1. Menyediakan kapal nelayan ukuran yang lebihbesar sekaligus perlengkapannya agar para nelayan pesisir dapat menangkap ikan di lepasLaut Jawa dalam waktu yang lama.

2. Peningkatan pengetahuan dan skill nelayandalam penangkapan ikan.

3. Dukungan operasional penangkapan ikan bagipara nelayan.

4. Membuat artificial fishing ground.

5. Pembekalan alih profesi nelayan.6. Peningkatan fasilitas di pelabuhan pendaratan

ikan

1. Swasta

2. Pemerintah/ Swasta

3. Swasta


5. Pemerintah6. Pemerintah/

Swasta

Banjir Rob di Kawasan Permukiman Nelayan

1. Pembuatan serta penguatan tanggul pesisir.

2. Pembangunan sistem pompa.



Penurunan muka tanah yang terjadidi kawasan pesisir belum teratasi

Monitoring dan pembatasan penggunaan air tanahserta perluasan cakupan pelayanan air bersih.

Pemerintah

Nelayan pesisir enggan direlokasike rumah susun yang jauh daripesisir.

Membangun kawasan permukiman khusus yang mendukung kegiatan nelayan di pesisir.

Pemerintah/ Swasta

PENJABARAN LEBIH LANJUT TERHADAP INTEGRASI SOSIAL KE DALAM KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM REKLAMASI PANTURA

42

Sumber: Analisis terhadap survey SWECO, 2016

ISU PERMASALAHAN SOSIAL DI KAWASAN PESISIR

INTEGRASI DALAM KEBIJAKAN, RENCANA, DAN PROGRAM

KETERANGAN

Polutan yang berupa sampah padatdan limbah industri mencemari lautdi sekitar pesisir pantai hinggaberdampak pada berkurangnya titiktangkapan ikan di sekitar pesisir.

1. Menyusun program pengangkutan danpengerukan sampah di pesisir secara regular dandilengkapi dengan peralatan yang memadai.

2. Mepercepat dan memperluas cakupan layananpengelolaan air limbah di kawasan peisisir danhulu.

3. Memperketat pengawasan baku mutu limbahyang dibuang oleh industri.

4. Mengkaji potensi pemanfaatan daur ulanglimbah plastik dan padat.

5. Membangun prasarana penyaringan sampah di muara sungai.

1. Pemerintah/Swasta

2. Pemerintah

3. Pemerintah

4. Pemerintah

5. Pemerintah/Swasta

43

PENJABARAN LEBIH LANJUT TERHADAP INTEGRASI SOSIAL KE DALAM KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM REKLAMASI PANTURA

Sumber: SWECO, 2016

Sumber: Analisis terhadap survey SWECO, 2016

ISI PAPARAN







MANFAAT/KOMPENSASI YANG DIPEROLEH DARI REKLAMASI DIGUNAKAN UNTUK RESTORASI DAN REVITALISASI DARATAN JAKARTA

1. Manfaat yang didapat Pemprov. DKI Jakarta dari Pengembangan Kawasan StrategisPantura Jakarta berupa:

a. Kewajibanb. Kontribusi Lahanc. Tambahan Kontribusi

2. Kewajiban terdiri dari:a. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas dasar yang dibutuhkan untuk setiap pulau;b. penyediaan infrastruktur penghubung antar pulau; danc. pengerukan sedimentasi kanal lateral dan kanal vertikal sekitar pulau reklamasi

secara berkala3. Kontribusi berupa penyerahan lahan seluas 5% dari total luas lahan HPL yang

diperhitungkan secara gross to gross4. Kontribusi lahan merupakan satu kesatuan lahan yang utuh dan harus memenuhi kriteria

sebagai berikut:a. dilewati oleh jalur angkutan umum massal;b. berada pada Zona selain Zona sempadan pantai, Zona Terbuka Hijau, Zona Terbuka

Biru, dan Zona Pelayanan Umum dan Sosial5. Tambahan kontribusi adalah kontribusi yang ditetapkan dalam rangka:

a. penataan kembali kawasan Utara Jakarta; danb. penataan kembali daratan Jakarta secara umum

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, mekanisme perhitungan, prosedurpembayaran, lokasi, dan jenis pengenaan kewajiban, kontribusi dan tambahan kontribusiserta tata cara penyerahannya diatur dengan Peraturan Gubernur

44

Pulau

Potensi Manfaat

Luas Lahan Pengembangan

Baru

Penyerapan Tenaga Kerja Saat Konstruksi

Tenaga Kerja Setelah Pulau Terbangun

Sumber PembiayaanPembangunan melalui Tambahan Kontribusi

Kontribusi Lahan Milik DKI

A, B 459 Ha

380.272 Lap. Pekerjaan (Sub Kawasan Barat) **)

± Rp 48,8 Triliun ***) 107,5 Ha ***)

C, D, E 872 Ha± 1000 orang , penduduk sekitar Kel. Kapuk Muara dan Kel. Kamal

Muara *)

F 190 Ha± 300 orang, penduduk sekitar

Kel. Pluit *)

G 161 Ha± 117 orang, berasal dari

penduduk sekitar *)

H 63 Ha± 300 orang, penduduk sekitar

Kel. Pluit *)

I 405 Ha± 687 orang, berasal dari penduduk di Kel. Ancol *)

565.865 Lap. Pekerjaan (Sub Kawasan Tengah) **)

J 316 Ha

K 32 Ha± 140 orang, berasal dari

penduduk sekitar *)

L, M 1.024 Ha

N, O, P, Q 1.587 Ha282.091 Lap. Pekerjaan (Sub Kawasan Timur) **) Perlu pengaturan khusus

Perlu pengaturan khusus

TOTAL 5.119 Ha 1.228.228 Lap. Pekerjaan

Sumber:*) Dokumen AMDAL**) Materi Teknis Raperda RTR Pantura Jakarta***) Simulasi Tim Raperda RTR Pantura dalam pembahasan bersama Balegda DPRD

POTENSI MANFAAT REKLAMASI

45

1 Dermaga2 Kolam Labuh3 Resto Apung4 Instalasi Air Laut Bersih

Pasar Grosir5

6 Kios Penunjang Pasar Grosir7 Ekosistem Mangrove8 Area Parkir dan Taman9 Rusun Tematik Muara Angke

Dermaga Barang

Docking Kapal Nelayan Kecil

Dermaga Nelayan Kecil

10

11

12

Rencana Jalan TembusJalan EksistingPeningkatan Jalan

Sumur Artesis

Sumur Artesis

Pembangunan UPI

Pembangunan UPI

Rehab PHPT

Rehab DermagaRESTO APUNG

1

2

3

5

4

6

7

8

9

11

12

10

13

13 Pembangunan Jalan

PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU MUARA ANGKE

46

47

RUSUN NELAYAN MUARA ANGKE

48

RESTO APUNG MUARA ANGKE

49

Terima Kasih

konsultasi publik kajian ... -...

Documents