Analisa Strategi, Situasi, dan Kondisi Demokrasi terhadap Paradigma Pendidikan Demokratis Dalam Studi Kasus Kota Balikpapan

DISUSUN OLEH : M. FAHREZHA 110.2008.313 NO. URUT : 237 KELOMPOK B-4

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI PERIODE 2010-2011

BAB I PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang a. Demokrasi sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat, yang juga berperan dalam dunia pendidikan sekarang ini. b. Pendidikan di berbagai tingkat dapat dipengaruhi oleh globalisme. c. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai etnis, namun hal ini belum tentu membuat masyarakat menjadi saling toleransi dan mau bersatu dalam hal demokrasi. d. Pemerintah yang masih kacau dalam mengembangkan dunia pendidikan dalam hal akademik maupun moral dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. e. Masih adanya ketidakadilan dalm hal hak dan kewajiban bagi setiap insan manusia di negeri ini.

2.

Pokok Permasalahan

Apakah penyelenggaraan demokrasi dalam hal pendidikan dapat menciptakan perbaikan manajemen pendidikan sekarang ?

3.

Tujuan Analisa Strategi a. Mewujudkan realita kualitas pendidikan terpadu yang menekankan pada metode belajar berdasarkan masalah (Kepentingan Mahasiswa). b. Menghasilkan mahasiswa yang intelek, terpandang, berwibawa dan mampu memahami seluk beluk kepemerintahan dan mampu membawa nama baik universitas dalam hal kompetisi (Kepentingan Universitas). c. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan Agama (Kepentingan Pemerintahan). d. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara (Kepentingan Bangsa dan Negara)

4.

Kerangka Konsep a. Demokrasi dalam hal apa-apa yang berkaitan dengan pendidikan masih belum diwujudkan dan dipahami dengan baik. b. Agresi terhadap adab, membuat massyarakat lupa akan norma, moral, dan ajaran agama yang telah dianut masing-masing pihak. c. Rakyat Indonesia mengalami ketidakadilan ekonomi, ditambah dengan maraknya kegiatan korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan yang sebenarnya sudah melaksanakan demokrasi. d. Memahami makna perbedaan antara mengajar dan belajar dengan baik dalam suatu kurikulum yang telah ditentukan.

5.

Metode Analisa Bersumber dari buku Paradigma Pendidikan Demokratis.

BAB II LANDASAN TEORI PUSTAKA 1. Pendidikan di Indonesia kini memasuki era reformasi dengan pembaharuan radikal, yang diangkat UU Nomor 22 tahun 1999 serta UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yakni pendelegasian otoritas pendidikan pada daerah dan mendorong otonomisasi di tingkat sekolah. Dr. Dede Rosyada. 2004. Paradigma Pendidikan Demokratis. Hal. 7 2. Dalam operasionalisasi Demokrasi Pancasila sebenarnya landasan-landasannya sudah ada sejak awal Orde Baru. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengoperasionalkannya selalu mempertimbangkan, memperhatikan perkembangan masyarakat secara keseluruhan.Dr. Cosmas Batubara. 2009. Menelusuri Kembali Demokrasi Pancasila. Hal 82

BAB III POLA PIKIR

Pancasila dan UUD 1945

Demokrasi

Sekolah Demokratis

Pengembangan Kurikulum

Manajemen Berbasis Sekolah

BAB IV HASIL ANALISA 1. Demokrasi Berasal dari kata demos berarti rakyat. Dan kratos yang artinya kekuasaan. 2. Pendidikan Merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan.

I. Sekolah Demokratis di Balikpapan Pendidikan dalam perspektif demokrasi adalah sebuah komponen yang vital. Dalam kasus ini saya mengambil contih pada SDN. 004 Balikpapan yang sudah terlihat merealisasikan demokrasi dalam bidang pendidikan. Dalam membangun demokrasi, tak pelak proses pendidikan yang menjadikan warga negara yang merdeka, berpikir kritis dan sangat familiar dalam praktik-praktik demokrasi. Sejarah mencatat, intelektual-intelektual bangsa yang berpendidikan barat lah yang memegang peranan penting sebagai penggagas ghirah kebangsaan dan sekaligus sebagai founding fathers berdirinya republik ini. Namun tak kurang pula, pendidikan yang telah dikenyam pemimpin bangsa, ketika berubah menjadi suatu rejim yang otoriter maka pendidikan yang diberikan oleh pemerintah (baca: penguasa) menuntut penerimaan masyarakat secara paksa (passive acceptance). Masa otonomi daerah ditandai dengan implementasi UU No.22 tahun 1999 yang direvisi dan diganti dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kedua UU inilah perspektif demokratisasi pendidikan memiliki fondasi dasarnya sebelum diterbitkan peraturan-peraturan (PP) maupun Peraturan daerah (Perda) yang mengatur lebih lanjut tentang pendidikan ini, selain UU Sisdiknas itu sendiri. Memasuki abad ke-21, isu tentang perbaikan sektor pendidikan di Indonesia mencuatke permukaan, tidak hanya dalam jalur pendidikan umum, tapi semua jalur dan jenjang pendidikan, bahkan upaya advokasi untuk jalur pendidikan yang dikelola oleh beberapa departemen teknis, dengan tuntutan social equity sangat kuat yang tidak hanya disuarakan oleh Departemen terkait sesuai otoritas pengelola jalur pendidikan tersebut, tetapi juga oleh para praktisi dan pengambil kebijakan dalam pembangunan sektor pembinaan sumber daya manusia, karena semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan merupakan unsurunsur yang memberikan kontribusi terhadap rata-rata hasil pendidikan secara nasional. Telah disebutkan dimuka bahwa pendidikan, dalam bahasa lain, mereformasi dirinya sendiri sesuai tuntutan demokratisasi dan dan terutama perbaikan institusi-institusi pencetak aset-aset masa depan bangsa ini agar tidak seperti pendahulunya. Konsep desentralisasi yang diusung pemerintah dan didukung berbagai elemen demokrasi di negeri ini melahirkan berbagai kebijakan yang memiliki implikasi positif terhadap pendidikan nasional. Demokratisasi pendidikan terkait dengan beberapa masalah utama, antara lain desentralisasi pendidikan melalui perangkat kebijakan pemerintah yaitu Undang-undang yang mengatur tentang pendidikan di negara kita.

Apa dan Mengapa Sekolah Demokratis ? Isu tentang sekolah demokratis di Indonesia memang relatif baru dan belum terbiasa dalam wacana akademik bidang kependidikan, walaupun pekerjaannya sudah dimulai sejak lama dan belum spesifik. Inti dari teori James A. Beane dan Michael W. Apple adalah, bahwa sekolah demokratis akan terwujud jika semua informasi penting dapat dijangkau semua stakeholder sekolah. Dengan demikian, maka mereka akan dapat menganalisis masukan, serta menentukan kontribusi yang tepat untuk kesuksesan program tersebut.

II. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Kurikulum adalah seluruh pengalaman yang ditawarkan pada peserta didik di bawah arahan dan bimbingan sekolah, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan KBK. Depdiknas mengemukakan bahwa kurukulum KBK tiada lain adalah pengembangan kurikulum yang bertitik tolak dari kompetensi yang seharusnya dimilikisiswa setelah menyelesaikan pendidikan . Yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan pola berpikir, serta bertindak tepat. Kemudian sekolah demokratis juga harus diimbangi dengan perhatian yang kuat terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, persoalan kesejahteraan para guru, serta semua yang terkait dengan pengelolaan sekolah harus menjadi perhatian serius. Manajemen juga harus dilakukan secara terbuka, khususnya aspek-aspek yang termasuk wilayah publik harus dibuat transparan, sehingga semua ikut terlibat dalam menentukan keputusan.

III. Manajemen Berbasis Sekolah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu isu yang kuat didorong ke permukaan dalam konteks implementasi gagasan reformasi pendidikan yang direfleksikan dalam UU. No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengotonomisasikan sektor pendidikan pada daerah. Pemerintah mendorong otonomi itu untuk diimplementasikan pada tingkat sekolah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi berbagai program peningkatan kualitas pendidikan sekolah-sekolah di daerahnya masingmasing tersebut, terutama daerah kota Balikpapan.. Budgetting merupakan jantungnya manajemen berbasis sekolah. Kontrol terhadap kurikulum dan personalia sangat tergantung pada keuangan (Murphy,1995:49), yakni bahwa kurikulum itu bisa dikembangkan oleh siswa, bahkan dilaksanakan dalam konsep mastery learning, jika didukung oleh sumber daya keuangan.

BAB V PENUTUP 1. KESIMPULAN a. Akibat negeri yang jungkir balik, demokrasi kadang susah diketahui makna asli yang terkandung di dalamnya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. b. Pentingnya menanamkan sikap jujur dan adil demi tercapainya kemajuan dalam bidang pendidikan sesuai paradigma pendidikan demokratis. c. Moral kita sebagai Bangsa Indonesia yang berbudi pekerti sedang goyah, yang dapat menjatuhkan martabat bangsa ini sendiri. d. Dalam mencapai suatu keadaan negara yang berpendidikan memang perlu revolusioner yang mengubah sistem pendidikan dan cara pandang masyarakat.

2. SARAN-SARAN a. Masyarakat harus senantiasa menambah pengetahuan tentang pelaksanaan demokrasi yang terjadi di negeri ini. b. Pemerintah harus bijak, selalu menanamkan sikap jujur dan adil dalam melaksanakan kewajiban sebagai manusia yang patut dijadikan teladan oleh rakyat. c. Perlunya menanamkan semangat gotong-royong untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Serta meningkatkan mutu pendidikan diri sendiri dan orang sekitar.d. Pemerintah selayaknya melaksanakan tugasnya pada negara secara adil dan merata

dengan selalu memperhatikan rakyat miskin yang tidak mampu bersekolah.

Daftar Pustaka 1. Rosyada. Dede. Dr. (2004). Paradigma Pendidikan Demokratis. Jakarta : Penerbit Prenada Media 2. Suryono H. (2009). Menulusuri Kembali Demokrasi Pancasila . Jakarta : Citra Kharisma Bunda