Sheet1PERUNDANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETENAGA KERJAANNOJUDULI. PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN DAN KESEPAKATAN KERJ ABERSAMAPERJANJIAN KERJA1PERMEN 02/1993Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu2Permen 05/1985PKWT pada perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi3Permen 06/1985Perlindungan bagi Pekerja Harian Lepas4KUHPerdata Bab 7APerjanjian untuk melakukan pekerjaanPERATURAN PERUSAHAAN1Permen 02/1978Peraturan perusahaan dan Perundingan pembuatan Perjanjian Perburuhan2SE 4/1989Pengesahan Peraturan PerusahaanPERJANJIAN KERJA BERSAMA1Permen 01 tahun 1985Pelaksanaan tata cara pembuatan KKB2Permen 03/1993Pendaftaran Organisasi Serikat pekerja3Permen 01/1994Serikat Pekerja tingkat Perusahaan4UU 21/2000Serikat Pekerja / Serikat Buruh5permen 08/2006tata cara pembuatan PKB6PP No 08/2005Tata Kerja dan susunan organisasi lembaga kerjasama TripartitKeppres 83 tahun 1998PENGESAHAN KONVENSI ILO NO. 87 mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi (lemabaran Negara No 98 tahun 1998)(Lembaran Negara No. 98 tahun 1998)II. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA1UU No 22/1957Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Memori penjelasannya2UU No 12/1964PHK diperusahaan swasta serat penjelasannya3Permen 03/1989Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi wanita karena menikah, hamil dan melahirkan.4Fatwa MA 094/1988Penyelesaian PHK anak Buah Kapal5Permen 03/1996Penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian di perusahaan swasta6Kepmen 15A/1994Petunjuk Penyelesaian hubungan Industrial dan pemutusan hubungan kerja di Tingkat Perusahaan dan pemerantaraan7PP 1/2005Penangguhan perselisihan Hubungan industrial8UU 2/2004PPHIIII. PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIALa. PENGUPAHANPermen 03/1997Upah Minimum RegionalKepmen 06/1997Peningkatan Upah Minimum Regional pada 27 wilayah IndonesiaKep 16/BW/1997Petunjuk Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi perusahaan padat karya tertentu dan perusahaan kecilSurat Dirjend Binawas No B.24/1997Pelaksanaan Upah Minimum Regional di kawasan Industri Batamindo pulau BatamKepmen 407/95Petunjuk pelaksanaan Upah Minimum Regional dan upah sundulanPP 8/1981Perlindungan Upah serat penjelasannyaSE Menaker 1/1982Petunjuk Pelaksanaan PP No 8/1981 tentang perlindungan UpahKepmen 72/1984Dasar Perhitungan Upah Lembur (penghapusan Diskriminasi)SE Menaker 11/1990Dasar Penetuan Upah lembur, tunjangan kecelakaan, cuti sakit, tidak masuk kerja dimaksud PP 8/1981, pesangon, skorsing, serta pemberian upah bagi pekerja status masa percobaan yang dikaitkan dengan ketentuan upah minimumSE Dirjen 2/BW/87pengertian Daerah terpencil, pekerja staff yang tidak mendapatkan upah lemburPermen 04/1994Tunjangan Hari Raya (THR)SE menaker 4/1988Larangan DiskriminasiSE Menaker No 07 tahun 1990tentang pengelompokan komponen Upah dan Non UpahPermenkeu 137/PTKPPermenkeu 137/2008Pajak penghasilanPER-01/MEN/1999Upah MinimumPermen 17/2005Komponen KHLkepmen 102/2004perhitungan upah lemburb. JAMINAN SOSIALUU No 3/1992Jaminan Sosial tenaga Kerja (JAMSOSTEK)PP 14/1993Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenag KerjaKeppres 22/1993Penyakit yang timbul akibat hubungan kerjaPermen 05/1993Petunjuk Teknis Kepesertaan, penyebaran iuran, pembayarn santunan dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerjaPermen 03/1994Penyebar luasan program Jaminan Sosial tenaga Kerja bagi tenaga harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrakPermen 02/1997Peningkatan biaya persalian, kacamata dan protese gigi bagi tenaga kerja peserta Program JAMSOSTEKPermen 12/2007Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pemebayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan pelayanan Jaminan Sosial tenaga kerjaPermen 24/2006Jaminan Sosial tenaga Kerja di luar jam kerjapermen 01/1998Penyelengaraan JPK lebih baik dari JamsostekPP 79/1998PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No 14/1989 ttg penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerjaPP 76/2007perubahan kelima atas PP No 14/1993PP 64/2005Perubahan keempat atas PP 14/1993Keppres 51/1989PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1988 ttg besarnya JKK dan JK JamsostekIV. WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHATUU 1/1951Pernyataan berlakunya UU 12/1948 dari RI untuk seluruh Indonesia beserat penjelasannyaPP 21/1954Penetapan istirahat buruh beserta penjelasannyaKepmen 69/1980perluasan lingkup Istirahat Tahunan bagi buruhPermen 03/1987Upah pekerja pada hari libur resmiKepmen bersama 275/1989Pengaturan jam kerja, shift dan jam istirahat serta pembinaan tenaga kerja satuan pengamananKepmen 64/1997Waktu kerja, waktu istirahat dan perhitungan upah lembur pada perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai atau daerah operasi tertentupermen 15/2008waktu kerja dan istirahat bagi pekerja tambangkepmen 51/2004istirahjat panjangV. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)Permen 05/1996Sistem manajemen keselamatn dan kesehatan kerjaUU 1/1970keselamatan dan kesehatan kerja serat penjelasannyaPermen 01/1980Keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bangunanpermen 04/1987P2K3VI. PENEMPATAN PENGGUNAAN TENAGA KERJAUU 3/1928Penempatan Tenaga Kerja Asing serat penjelasannyaPermen 02/1994Penempatan tenaga kerja didalam dan luar negeriKepmen 44/1994Petunjuk Pelaksanaan penempatan tenaga kerja didalam dan luar negeriKep Dirjen 3673/1994Petunjuk teknis persyaratan dan permohonan mendapatkan SIUP-PJTKI serat pencabutan SIUP-PJTKIKepmen 237/1994Pelayanan Angkutan Pemulangan TKI ke daerah AsalKepmen 96/1994Pelayanan bagi TKI yang menjalani cutiSK Menteri 269/1994program ekspor jasa TKISK Dirjen 15/95petunjuk teknis penempatan TKIIns Dirjen B 1180/1994Penanganan Seleksi bagi para calon TKI yang akan ditempatkan di luar negeriSE Dirjen B 820/1994Pengajuan SIUP -PJTKI ke luar negeriSurat Dirjen 1782Deposito banksurat Dfirjen B 1794/1994Penjelasan pelaksanaan permen 02/1994 dan kepmen 44/1994Surat Dirjen B. 830/1994Program remitance agrementSurat dirjen 9-72-03.01.477Larangan memberangkatkan pemegang paspor biasa (hijau) ke saudi arabia pada musim hajiKep dirjen 5036/1994petunjuk teknis pelaksanaan antar kerja antar daerahPermen 07/2006Ijin Menggunakan tenag Kerja Asing (IMTA)permen 21/2005Penyelenggaraan Pemaganganpermen 4/2005pembekalan TKIPP No 15 TAHUN 2007TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN penyusunan serta pelaksanaanPP No 18 tahun 2005PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIANKeppres No 75 /1995PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANGKeppres No 29 tahun 1999VII. KEWAJIBAN PERUSAHAANUU no 7/1981Wajib lapor ketenaga kerjaan

Sheet2NONO/NAMA PERATURANKETA. KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003:1KEPMENAKERTRANS 229 2003 TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA2KEPMENAKERTRANS 48 2004 PENGESAHAN PKB-PERMENAKERTRANS 8 2006 PERUBAHAN KEPMENAKERTRANS 48 20043KEPMENAKERTRANS 49 2004 STRUKTUR & SKALA UPAHLAMPIRAN KEPMENAKERTRANS 49 2004 STRUKTUR & SKALA UPAH4KEPMENAKERTRANS 51 2004 ISTIRAHAT PANJANG5KEPMENAKERTRANS 100 2004 PKWT6KEPMENAKERTRANS 101 2004 TATA CARA PERIZINAN PERUSAHAAN PENYEDIAN JASA KERJA-BURUH7KEPMENAKERTRANS 102 2004 WAKTU & UPAH KERJA LEMBUR8KEPMENAKERTRANS 115 2004 PERLINDUNGAN ANAK YANG BEKERJA UNTUK MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT9KEPMENAKERTRANS 220 2004 PENYERAHAN PEKERJAAN PADA PERUSAHAAN LAIN10KEPMENAKERTRANS 223 2003 JABATAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR KOMPENSASI11KEPMENAKERTRANS 224 2003 KEWAJIBAN PENGUSAHA BAGAI KARYAWATI KERJA SHIFT MALAM12KEPMENAKERTRANS 225 2003 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA13KEPMENAKERTRANS 226 2003 TATA CARA PERIZINAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LAUR WILAYAH INDONESIA14KEPMENAKERTRANS 227 2003 TATA CATA PENETAPAN STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL15KEPMENAKERTRANS 228 2003 TATA CARA PENGESAHAN RPTKA16KEPMENAKERTRANS 230 2003 GOLONGAN DAN JABATAN YANG DAPAT DIPUNGUT BIAYA PENEMPATAN KERJA17KEPMENAKERTRANS 231 2003 TATA CARA PENANGGUHAN UPAH MINIMUMPERMENAKERTRANS 1 2006 PELAKSANAAN PASAL 3 KEPMENAKERTRANS 231 200318KEPMENAKERTRANS 232 2003 AKIBAT MOGOK TIDAK SAH19KEPMENAKERTRANS 233 2003 JENIS & SIFAT PEKERJAAN TERUS-MENERUS20KEPMENAKERTRANS 234 2003 WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT SEKTOR ENERGI DAN MINERAL21KEPMENAKERTRANS 235 2003 JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN KESELAMATAN ATAU MORAL ANAK22KEPMENAKERTRANS 255 2003 TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT23KEPMENAKERTRANS 261 2004 PERUSAHAAN YANG WAJIB MELAKSANAKAN PELATIHAN KERJA24KEPMENAKERTRANS 20 2004 TATA CARA IZIN TKA25PERMENAKERTRANS 9 2005 TATA CARA PENYAMPAIAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAANLampiran I Permenakertrans No 9 tahun 2005Lampiran II Permenakertrans No 9 tahun 200526PERMENAKERTRANS 17 2005 KOMPONEN DAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAKB. KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003:1KEPPRES 107 2004 DEWAN PENGUPAHAN2PERMENAKERTRANS 3 2005 TATA CATA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL3PERPRES 50 2005 LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONALC. PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003:1PP 8 2005 TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT2KEPMENAKERTRANS 282 2004 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI3PP 23 2004 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESID. KEPUTUSAN MENTERI NON PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 13/20031KEPMENAKERTRANS 21 2004 PENGGUNAAN TKA SEBAGAI PEMANDU NYANYI-KARAOKE2KEPMENAKERTRANS 67 2004 PROGRAM JAMSOSTEK BAGI TKA3KEPMENAKERTRANS 68 2004 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AID DI TEMPAT KERJA4KEPMENAKERTRANS 69 2004 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPMENAKERTRANS 227 20035KEPMENAKERTRANS 80 2004 PENEMPATAN TKI DALAM KENDALI ALOKASI KE SINGAPURA6KEPMENAKERTRANS 96A 2004 PEDOMAN PENYIAPAN DAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PRODESI7KEPMENAKERTRANS 112 2004 PERUBAHAN KEPMENAKERTRANS 226 20038KEPMENAKERTRANS 187 2004 IURAN ANGGOTA SP9KEPPRES 25 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PERANTARA HI DAN PENGANTAR KERJA10PERMENAKERTRANS 2 2004 PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI TKA11PERMENAKERTRANS 7 2006 PENYEDERHANAAN PROSEDUR MEMPEROLEH IMTA12PERMENAKERTRANS 7 2007 PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA13PERMENAKERTRANS 15 2005 WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT PADA SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH OPERASI TERTENTU14PP 22 2004 PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMSOSTEKD. PERATURAN LAIN NON-PELAKSANAAN UU NO. 13/20031PERMENAKERTRANS 14 2006 TATA CATA PELAPORAN NAKER2SE MENAKERTRANS 13 2005 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TTG UJI MATERIL UU 13 2003PERATURAN KETENAGAKERJAAN LAINNYA1KEPMENAKER 168 2000 PENCABUTAN KEPMENAKER 1897 19872KEPMENAKERTRANS 23 2002 PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN3PERMENAKER 2 1995 USIA PENSIUN4PERMENAKER 4 1994 THR PEKERJA PERUSAHAAN5PERMENAKERTRANS 2 1980 PEMERIKSAAN KESEHATAN6PP 24 2000 TARIF BEA MATERAI7SE MENAKERTRANS 907 2004 PENCEGAHAN PHK MASSAL8-SE MENAKERTRANS 383 2005 PILKADA9-SE MENAKERTRANS 643 2005 PENCEGAHAN PHK10UU 7 1981 WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN11UU 21 1999 PENGESAHAN KONVENSI ILO 111 DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN12UU 21 2003 KONVENSI ILO 81 PENGAWASAN KETENAGAKERJAANPERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 2/20041UU 2 2004 PPHI2KEP DIRJEN BINHUBIN 01A 2005 PEDOMAN PENYELENGGARAAN TES TERTULIS BAGI CALON HAKIM AS-HOC PHI DAN PADA MA3KEPMENAKER 15A 1994 PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL4KEPMENAKERTRANS 92 2004 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR SERTA TATA KERJA MEDIASI5PERMENAKERTRANS 1 2004 TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HI DAN CALON HAKIM AD-HOC PADA MA6PERMENAKERTRANS 10 2005 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KONSILIATOR SERTA TATA CARA KONSILIASI7PERMENAKERTRANS 2 2005 TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUJIAN DAN SANKSI BAGI ARBITER HUBUNGAN INDUSTRIAL8PERPPU 1 2005 PENANGGUHAN BERLAKUNYA UU 2-2004 PPHI9PP 41 2004 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HI DAN HAKIM AD-HOC PADA MAT K I1UU 39 2004 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI2KEPMENAKERTRANS 14 2005 TIMPENCEGAHAN PEMBERANGKATAN TKI NON PROSEDURAL DAN PELAYANAN PEMULANGAN TKI3KEPMENAKERTRANS 258 2007 BIAYA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TKI NEGARA TUJUAN REPUBLIK KOREA4KEPPRES 29 1999 BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TKI5PERMENAKERTRANS 4 2005 PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN TKI6PERMENAKERTRANS 5 2005 KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENJATUHAN SAKSI PELAKSANAAN PENEMPATAN DA7PERMENAKERTRANS 7 2005 STANDAR PENEMPATAN PENAMPUNGAN CALON TKI8-PERMENAKERTRANS 18 2007 PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI9-PERMENAKERTRANS 23 2006 ASURANSI TKI10PP 81 2006 BNP2TKISP/SB1UU 21 2000 SERIKAT PEKERJA - SERIKAT BURUH2KEP DIRJEN BINHUBIN 12 2005 MEKANISME DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SP-SB3KEPMENAKERTRANS 16 2001 TATA CARA PENCABUTAN SP-SB4PERMENAKERTRANS 6 2005 PEDOMAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SP-SBSERTIFIKASI1KEP 107-DP3TKDN-2002 JUKNIS AKREDITASI LPK KEJURUAN OTOMOTIF2KEPMENAKERTRANS 11 2005 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KER3KEPMENAKERTRANS 135 2004 AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PARIWISATA4KEPMENAKERTRANS 219 2003 AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNISI OTOMOTIF INDONESIA5KEPMENAKERTRANS 220 2003 AKREDITASI LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI LOGAM DAN MESIN INDONESIA6KEPMENAKERTRANS 221 2003 AKREDITASI LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PERSEMENAN INDONESIA7KEPMENAKERTRANS 282 2004 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI8-KEPMENAKERTRANS 76 2005 AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SECURITY INDONESIA9-KEPMENAKERTRANS 220 2003 AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LOGAM DAN MESIN INDONESIA10PERMENAKERTRANS 17 2007 TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA LATIHAN KERJA11PERMENAKERTRANS 21 2005 PROGRAM PEMAGANGANT K A1KEPMENAKER 167 2000 PENCABUTAN KEPMENAKER 208 19922KEPMENAKER 170 2000 PENCABUTAN KEPMENAKER 204A 19913KEPMENAKER 172 2000 PENUNJUKAN PEMBERI IJIN MEPEKERJAKAN TK WNA PENDATANG UNTUKL PEKERJAAN SEMENTARA-MENDESAK4KEPMENAKER 173 2000 JANGKA WAKTU IJIN MEMPEKERJAKAN TK WNA PENDATANG5KEPMENAKERTRANS 148 2001 PENGGUNAAN DPKK TKI6-PP 32 1994 VISA, IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN7PP 18 2005 PERUBAHAN PP 32 19948-PP 38 2005 PERUBAHAN KEDUA PP 32 1994 VISA , IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN9PERMENAKERTRANS 15 2006 PERUBAHAN PERMENAKERTRANS 7 2006JAMINAN SOSIAL1UU 3 1992 JAMSOSTEK2UU 40 2004 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL3KEPMENAKER 150 1999 JAMSOSTEK BAGI HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PKWT4KEPPRES 51 1989 PERUBAHAN KEPPRES 28 1989 BESATNYA JKK & JK ASTEK5PERMENAKER 1 1998 PEMELIHARAAN KESEHATAN LEBIH BAIK DARI JAMSOSTEK6PERMENAKER 4 1993 JAMINAN KECELAKAAN KERJA7PERMENAKERTRANS 12 2007 JUKNIS PENDAFTRAN, PEMBAYARAN IURAN, SANTUNAN DAN PELAYANAN JAMSOSTEK8PERMENAKERTRANS 24 2006 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI NAKER DILUAR HUBUNGAN KERJA9PP 14 1993 PENYELENGGARAAN JAMSOSTEK10PP 64 2005 PERUBAHAN KE-4 PP 14-1993 PENYELENGGARAAN JAMSOSTEKK 31UU 1 1970 KESELAMATAN KERJA2UU 23 1992 KESEHATAN3PERMENAKER 5 1996 SMK34KEMANAKERTRANS 432 2007 PEDOMAN MANAJEMEN K35PERMENAKER 4 1987 PANITIA PEMBINA K3 DAN PENUNJUKAN AHLI K36-Permen No[1].05 Tahun 19967-Kep___205___BAPEDAL___07___19968-Kepmen187BahanBerbahaya9-KEPMEN ESDM-NO[1].1457-TH.200010-Kepmen LH 48 1996 Baku Tingkat Kebisingan,11-Kepmen No[1].17_2001 ttg kegiatan wajib AMDAL12-Kepmen_LH_86_2002_UKL_UPL13-Kepmen_No_2_tahun_1985_Ketentuan_Pencegahan_dan_Penanggulangan_Kebakaran[1]14-Kepmen_PU_002_1985_ttg_Ketentuan_pencegahan_penanggulangan_kebakaran_pd_bangunan_gedung115-Kepmenaker No 51 th 1999 ttg Ambang batas faktor fisika di tempat kerja16-Kepmenkes_ttg_Air_minum_907_th_200217-KepMenLH_45_th_200518PERMen No 11_2006 jenis usaha perlu AMDAL19-permenaker 5-1985 pesawat angkat-angkutPEKERJA ANAK1KEPMENDAGRI 5 2001 PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK2UU 1 2000 PENGESAHAN KONVENSI ILO 182 PELANGGARAN DAN PENGHAPUSAN PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK3UU 20 1999 PENGESAHAN KONVENSI ILO 138 USIA MINIMUM BOLEH KERJAPERPAJAKAN1KEPDIRJEN PAJAK 161 2001 PENDAFTARANM PENGHAPUSAN, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PAJAK2KEPDIRJEN PAJAK 350 2001 PAJAK ATAS UANG PESANGON3KEPDIRJEN PAJAK 545 2000 JUKLAK PPH 21 264-KEPMENKEU 112 2001 PEMOTONGAN PPH 21ATAS UANG PESANGON, TEBUSAN PENSIUN DAN JHT5PERDIRJEN PAJAK 16 2007 PEMBERIAN NPWP PRIBADI6PERMENKEU 564 2004 PENYESUAIAN BESARNYA PTKP7-PP 149 2000 PEMOTONGAN PPH 21ATAS UANG PESANGON, TEBUSAN PENSIUN DAN JHT8SE DIRJEN PAJAK 2-PJ42-2003 KEWAJIBAN CANTUMKAN NPWP DALAM SPT9SE DIRJEN PAJAK 03-PJ.05-2007PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN NPWP10SE DIRJEN PAJAK 6-9-4-1991 PERALIHAN NPWP WANITA KAWIN11SE DIRJEN PAJAK 20-PJ9-1990 PEMBERIAN NPWP WANITA KAWIN12SE DIRJEN PAJAK 104-PJ_BT_5-1984 PENYELESAIAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK PINDAH13-UU 17 2000 PERUBAHAN KETIGA UU 1 1983 PPHUPAH1PERMENAKER 1 1999 UPAH MINIMUM2PP 8 1981 PERLINDUNGAN UPAHPrepared by : Debby Damayanti ( hrd@onamba.co.id )

KEPMENAKERTRANS 229 2003 TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJAKEPMENAKERTRANS 48 2004 PENGESAHAN PKB-PERMENAKERTRANS 8 2006 PERUBAHAN KEPMENAKERTRANS 48 2004KEPMENAKERTRANS 49 2004 STRUKTUR & SKALA UPAHKEPMENAKERTRANS 51 2004 ISTIRAHAT PANJANGKEPMENAKERTRANS 100 2004 PKWTKEPMENAKERTRANS 101 2004 TATA CARA PERIZINAN PERUSAHAAN PENYEDIAN JASA KERJA-BURUHKEPMENAKERTRANS 102 2004 WAKTU & UPAH KERJA LEMBURKEPMENAKERTRANS 115 2004 PERLINDUNGAN ANAK YANG BEKERJA UNTUK MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINATKEPMENAKERTRANS 220 2004 PENYERAHAN PEKERJAAN PADA PERUSAHAAN LAINKEPMENAKERTRANS 223 2003 JABATAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR KOMPENSASIKEPMENAKERTRANS 224 2003 KEWAJIBAN PENGUSAHA BAGAI KARYAWATI KERJA SHIFT MALAMKEPMENAKERTRANS 225 2003 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJAKEPMENAKERTRANS 226 2003 TATA CARA PERIZINAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LAUR WILAYAH INDONESIAKEPMENAKERTRANS 227 2003 TATA CATA PENETAPAN STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONALKEPMENAKERTRANS 228 2003 TATA CARA PENGESAHAN RPTKAKEPMENAKERTRANS 230 2003 GOLONGAN DAN JABATAN YANG DAPAT DIPUNGUT BIAYA PENEMPATAN KERJAKEPMENAKERTRANS 231 2003 TATA CARA PENANGGUHAN UPAH MINIMUMKEPMENAKERTRANS 232 2003 AKIBAT MOGOK TIDAK SAHKEPMENAKERTRANS 233 2003 JENIS & SIFAT PEKERJAAN TERUS-MENERUSKEPMENAKERTRANS 234 2003 WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT SEKTOR ENERGI DAN MINERALKEPMENAKERTRANS 235 2003 JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN KESELAMATAN ATAU MORAL ANAKKEPMENAKERTRANS 255 2003 TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTITKEPMENAKERTRANS 261 2004 PERUSAHAAN YANG WAJIB MELAKSANAKAN PELATIHAN KERJAKEPMENAKERTRANS 20 2004 TATA CARA IZIN TKA

Sheet3