lahirnyauud 1945: suatu tinjauan historispenyusunandan

Lahirnya UUD 1945:Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan

Penetapan UUD 1945

Saifiidin

UUD 1945disusun dan ditetapkan dalam suasan revolusi. The founding fathers sangatmenyadarlbahwa UUD 1945sebagai UUDKIIat. Proses penyusunan dan penetapanUUD lebih untuk memenuhi syarat formal dalam berdirinya negara. Pembahasanberbagai mater! muatan UUD relatif lancar, meskipun kadang dilakukan secara voting. Khusus untuk hubungan negara dan agama yang mengkristal dalam dasarnegaraterjadi tarik-menarik yang tajam antara kekuatan nasionalis Islam! dengan nasionaiissekuier.

emasuki tahun 1945 tentaraJepang dalam peperangandiAsiaTenggara mengalami kekalahan-

kekalahan dan semakin terdesak olehnegara-negara Sekutu. Menyadari kondisi-nyayang tidak menguntungkan, PemerintahJepang mulal memperhatikan nasib bangsaIndonesia. Berbagai langkah politikditempuh oleh Pemerintah Jepang untukmenarlk simpati dan dukungan bangsa Indonesia dalam melawan tentara Sekutu.Perwujudan secara kongkrit terhadap janji-janji politik Pemerintah Jepang, adalahdibentuknya Badan Penyelidik UsahaPersiapan Kemerdekaan Indohesia(BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945.^Pendirian BPUPKI ini mempunyai tujuanuntuk menyelldiki hal-hal yang pentingmengenai kemerdekaan Indonesia sertamenyusun pelbagai rencana yang pentinglainnya.2 Jadl, tugasnya masih sederhanabagi usaha pembentukan suatu negaramerdeka. Artinya badan ini tidak mempunyai kewenangan ke arah terbentuknyaNegaraIndonesia merdeka secara kongkrit.

M

296

Pembentukan badan ini bagi PemerintahJepang tampaknya lebih merupakan suatustrategi politik dari pada keinginan secaranyata untuk memberikan kemerdekaankepada Indonesia. Hal ini mengingat padatahun 1943 masalah Indonesia teiah diputus-kan untuk secara berangsur-angsur dima-sukkan kedalam wilayah Kerajaan Jepang.^

^ Sri Soemanth M.1987. Prosedur danSistem Perubahan Konstitusi, Bandung,Cetakan IV, Alumni, him. 24 dalam catatankaki nomor 20. Lihat juga George Mc TurnanKahin,1980, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, terjemahan Ismail bin Muhammaddan Zaharom bin Abdul Rashid, KualaLumpur, Cetakan Pertama, Dewan Bahasa danPustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, ,him. 151. Sementara itu A.G. Pringgodigdomengemukakan bahwa pembentukanBPUPKI adalah tanggal 29 April 1945. LihatA.G. Pringgodigdo, Perubahan KabinetPresiensiil Menjadi Kabinet Parlementer,Yayasan Fonds UGM, Yogyakarta, tanpa tahun.him. 12.

^A.G. Pringgodigdo, loc. cit.^Sri Soemantri M, op. cit., him. 17.

UNISIA NO. 49/XXVl/in/2002

LahirnyaUUD 1945: Suatu TinjauanHistoris Penyusunan dan..., Saifudin

Pembentukan BPUPKI oleh Pemerintah

Jepang ini disertai dengan penunjukanketuanya yaitu Dr. Radjiman Wediodiningratdan dibantu oleh dua orang wakil ketua yaituRP Soeroso dan Ichibangase. Jumlahanggota BPUPKI adalah 62 orang termasukketua dan dua orang wakil ketuanya" Padapermulaan persidangan periods kedua,Ketua BPUPKI telah melakukan penamba-han jumlah anggota sebanyak enam orang.®

Dari keseluruhan keanggotaan BPUPKI, tampak bahwa badan ini belumsepenuhnya merupakan perwakilan daribangsa Indonesia secara keseluruhan.Sebab, meskipun terdapatanggota-anggotayang berasal dari luar Jawa, tetapl anggota-anggota BPUPKI hanya pemimpin-pemimpln Indonesia yang berada di pulauJawa.® Dilihatdarl segi asal kelahirannya,perwakilan terbanyak dari Jawa Tengah yanghampir mencapai 26 orang (41, 93 %) daritotal keseluruhan anggota-BPUPKI. Urutanberikutnya adalah perwakilan dari Jawa Timursebanyak 14 orang (22,58 %), dan disusuloleh Jawa Barat sebanyak 11 orang (15 %).Selebihnya sebanyak 11 orang (15 %)berasal dari luar Jawa. Akan tetapl adadaerah-daerah seperti Bali dan NusaTenggara yang belum terdapat perwa-kilannya. Meskipun demikian dilihat dariunsurgolongan, tampaknya BPUPKI cukuprepresentatif, sebab di dalamnya terdapatketerwakilan dari golongan nasionalis, Islam, Katholik, Arab dan Tlonghoa.^

Penyusunan Rancangan UUD 1945Oleh BPUPKI

1. Persidangan Perlode Pertama29 Mei- 1 Juni 1945

BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 1Maret 1945, pelantikannya baru dilakukan

UNISIANO. 49/XXVI/I11/2003

tanggal 28 Mei 1945. Daiam menjaiankantugasnya BPUPKI telah mengadakansidang-sidangnya yang dapat dibagi dalamdua perlode yakni pertama tanggal 29 Mei1945 s/d 1 Juni 1945 dan kedua tanggal 10Juli 1945 s/d 17 Juli 1945. Meskipun padaawal pembentukannya, badan ini hanyabertugas untuk melakukan penyelidikanterhadap hal-hal yang penting bagikemerdekaan, namun kenyataannya badaninitelah melangkahjauh menuju persiapanIndonesia merdeka. Agenda dari sidang-sidangnya menunjukkan bahwa BPUPKItelah melangkah sebagai suatu badan yangsecara sadar berada pada posisi untukmembentuk negara.

Dalam persidangan periods pertama,BPUPKI telah memulai tugasnya denganmembicarakan masalah yang sangatpenting yakni tentang dasar negara. Adabeberapa tokoh yang berpartisipasi dalammenyampaikan pikiran-piklran danpandangan-pandangan mengenal dasarnegara. Adapun tokoh-tokoh tersebut adalahsebagaimana tabeH.

^ Moh. Toichah Mansoer, 1977,Pembahasan Beberapa Aspek Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia, Jakarta, Cetakan kedua. PradnyaParamita, him. 322.

®Moh.. Yamin, Naskah PersiapanUUD 1945, Jilid Pertama, him. 145.

®Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi,Cetakan Kedua. Tintamas, Jakarta, 1970, him.19. LIhat pula George Mc Turnan Kahin, op.cit., him. 151.

^DIolah dari biodata anggota BPUPKI danPPKI terbitan Sekretariat Negara. LIhatSaafroedin Bahardk.. Risalah Sidang BPUPKIdan PPKI, Cetakan Kedua, Edisi II, SekretariatNegara, Jakarta, 1992, him. lampiran bagian B.

297

Topik; Evaluasi Kritis Atas Amandemen UUD 1945

Tabel 1. Rapat BPUPKI Periode Pertama29 Wlei -1 Jun11945

No." Tanqqal Acara Tempat Pemblcara1. 29-5-45 Pembicaraan Dasar Negara Gedunq Peiambon Moh. Yamin

2. 31-545

Pembicaraan Dasar Negara(lanjutan)

Pembicaraan Daerah Negaradan Kebangsaan

Indonesia

-idem-Soepomo

Moh. Yamin

3. 1-6-45Pembicaraan OasarNegara

(lanjutan) -idem- Soekarno

Sumben Didahdan Risalah Sdang BPUPKI dan PPKP

Dari data tersebut terlihat hanya tigatokoh pembicara yakni Moh. Yamin,Soepomo dan Soekarno. Padahal selaintokoh-tokoh tersebut masih ada tokohpembicara yang lainmisalnya Moh. Hatta.®Sementara itu jlka dilihat dari segi materipidato, sidang periode pertama ini tidak sajamembahas mengenai dasarnegara, tetapltelah disinggung pula tentang daerah dankebangsaan Indonesia. Adapun pokok-pokok pikiran dan pandangan tokoh-tokohtersebut dapat disajikan daiam rangkumansbb.:

a. Pidato Mohammad Yamin

Pidato Mohammad Yamin daiamsidang BPUPKI periode pertama Inldliakukan dua kali. Pidato pertamadisampaikan pada tanggal29 Mel 1945yangmembahas tentang dasar negara,sedangkan pidato kedua disampaikantanggal 31 Mel 1945 yang membahastentang daerah dan kebangsaan Indonesia.Pada kesempatan pidato yang pertamaMoh. Yamin mengemukakan pikiran danpandangan tentang lima asas dan dasarnegara kebangsaan Republlk Indonesiayaknl: pertama. perl-kebangsaan; kedua,perl-kemanuslaan; ketiga, peri-ketuhanan;

298

keempat, perl-kerakyatan; dan kelima,kesejahteraan rakyat. Ketika membahasdasar yang keempat, yaknl perl-kerakyatanMoh. Yamin mengemukakan adanya enamsifat-sifat yang tidak dapat dipakai dansembilan sIfat-sifat yang harus dijadlkansyarat mutlak daiam membentuk fahamnegara Indonesia..^® Selain menyampaikantentang pokok-pokok pikiran tentang asasdan dasar negara, Moh. Yamin jugamenyampaikan "Rancangan SementaraPerumusan Undang-undang DasarRepubllkIndonesia" sebagai lamplrannya.""^

b. Pidato Soepomo

Berbeda dengan pembicara sebelum-nya yang telah menyampaikan lima asasdan dasar daiam membentuk negara,Soepomo pada kesempatan pidatonyamempermasalahkan tentang "Staatsldee"yaknl menurut dasar apa negara Indonesiaakan didirlkan. Bertolak dari pertanyaantersebut, maka leblh lanjut Soepomomengemukakan bahwa ada tiga aliran

®Saafrudin Bahardkk., op. cit, him.7-72®Sri Soemantri M. op. cit., him. 25.

Mohammad Yamin, op. cit., him. 99-100.

" Ibid., him. 106.

UNISIA NO. 49/XXV1/II1/2003

Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan..., Saifudin

pikiran tentang pendirian negara yakni:pertama, teori individualisme; kedua, teorigolongan; ketiga, teori integralistik. Daritigaaltematif yang ditawarkan tersebut, menurutSoepomo yang paling cocok untuk pendiriannegara Indonesia adalah teori integralistikyakni negara yang bersatu dengan seiuruhrakyatnya yang mengatasi seiuruhgolongan-golongannya dalam bidangapapun.^2

c. Pidato Soekarno

Menurut Soekarno dasar negara itumenyangkut "philosofische grondsla^' yaknifundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedungIndonesia merdeka yang kekal dan abadi.^^Dengan berdasarkan pada pemahamandasar negara sebagai suatu "philosofischegrondslag" {Weltanschaung) ini Soekarnomengajukan lima dasar negara yakni:pertama, kebangsaan Indonesia; kedua,internasionalisme atau peri-kemanusiaan;ketiga. mufakatatau demokrasi; keempat,kesejahteraan sosial; dan kelima,ketuhanan.^" Lima dasar-dasar negaratersebut oleh Soekarno dinamakan

"Pancasila"^®, maka tanggal 1 Juni 1945waktu disampaikan dikenal sebagai harilahirnya Pancasila. Selanjutnya dari limadasar negara tersebut dapat diperas menjaditiga yakni: socio-nationalisme, socio-demokratie dan ke-Tuhanan. AkhirnyaSoekarno mengemukakan bahwa dari limadasar dijadikan tiga dan yang tiga dapatdijadikan satu yakni "gotong royong" yangmerupakan perkataan asli Indonesia.''®

Selanjutnya dalam mengakhiri sidang-sidang BPUPKI periode pertama, sebanyak38 orang anggota mengadakan pertemuandan kemudian membentuk Panitia Kecll

yang terdlri dari dua kepanltiaansebagaimana pada tabel 2.

UNISIANO. 49/XXVI/III/2003

Dari tabel tersebut terlihat bahwaterdapat limaorang yang merangkap dalamdua kepanltiaan yakni Soekarno, Moh.Hatta, Moh. Yamin, KH Wachid Hasjim danMaramis. Selanjutnya untuk Panitia Kecil 8Anggota ini berhasil menyusun inventarisasiusulan-usulan sebagai berikut:

1. Usulan yang meminta Indonesiamerdeka selekas-lekasnya;

2. Usulan yang meminta mengenai dasarnegara;

3. Usulan yang meminta mengenai soalunifikasi ata'u federasi;

4. Usulan yang meminta mengenai bentuknegara dan kepala negara;

5. Usulan yang meminta mengenai warganegara:

6. Usulan yang meminta mengenaidaerah;

7. Usulanyang meminta mengenai agamadan negara;

8. Usulan yang meminta mengenaipembelaan; dan

9. Usulan yang meminta mengenai soalkeuangan.'^Sementara itu Panitia Kecil 9 Anggota

yang bertugas menyusun "PembukaanHukum Dasar" terbagi dalam dua kelompokbesaryaitu pihak nasionalis Islam dan pihak

Ibid., him. 113. Faham negaraIntegralistikyang diperkenalkan oleh Soepomoini sampai dengan dasa warsa sembllanpuluhan masih menjadi perdebatan yangbelum ada penyelesaiannya. Ada yangsependapat dan memberikan alasan untukmenguatkan dukungannya seperti Moerdiono,Padmo Wahyono. A Hamid Attamimi dll. Akantetapl ada pula yang menolak dengan alasan-alasan yang menyangkalnya seperti IsmailSunny, Marsilam Simanjuntak, Adnan BuyungNasution dll.

Ibid., him. 61.

Ibid., him. 69-77.'®/b/d., him. 78.

Ibid., him. 79.

299

Topik: Evaluasi Kritis Atas Amandemen UUD 1945

Tabel 2. Panitia-panitia Kecil dalam RangkaMengakhiri Sidang-sidang BPUPKI Periode Pertama

No. Nama Kepanhiaan Anggota Tugas1. Panitia Kecil Soekamo (Ketua) Menginventarisir

8 Orang Anggota Ki Bagus Hadikusumo dan menyusunKH Wachid Hasjim usul-usul yang

Moh. Yamin masuk

SutardjoMaramis

Oto Iskandar Dinata

Moh. Hatta

2. Panitia Kecil Soekamo (Ketua) Menyusun9 Orang Anggota Moh. Hatta Pembukaan

Moh. Yamin Hukum Dasar

Moh. Yamin

Achmad SubardjoMaramis

KH Abdul Kahar

Moezakkir

KH Wachid HasjimAbikoesnb

TjokrosujosoH Agus Salim

Sumber: Diolah dari Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945.^^

nasionallssekulerJ^ Antara dua kelompoktersebut terdapat perbedaan dalam melihatmasalah agama dan negara, namun padaakhirnya dicapai kesepakatan yang berhasildituangkan dalam "Rancangan Pembuka-an"2° yang ditandatangani oleh sembilan or-ang anggota pada tanggal 22 Juni 1945 diJakarta dan dikenal dengan "PiagamJakarta"^^

Berkenaan dengan Piagam Jakarta in)menarik untukdlkaji lebih lanjut. Pertama,bahwa rumusan sila-sila Pancasila tidak

sama persis dengan yang dikemukakan olehMoh Yamin maupun Soekarno. Rumusansila pertama telah berpihak bag) keuntungankepentingan dari nasionalis islam denganperumusannya "Ketuhanan dengankewajiban menjalankan syariat Islam bagipemeluk-pemeluknya". Padahal dalamPanitia Sembilan terdapat wakil darigolongan Kristiani/Katholik yakni A. A.

300

Maramis. Kedua, bahwa pemikiranSoepomo tentang teori negara integralistikyang mengutamakan persatuan dankesatuan dl atas semua paham golongan,tampaknya diterima sebagai sila ketiga"Persatuan Indonesia". Akan tetapl dalammasalah hubungan agama dan negara, teoriintegralistik Soepomo tidak dapat diterima.Sebab, dalam Piagam Jakarta terdapatrumusan "Ketuhanan dengan kewajibanmenjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Iniberarti bahwa negara telahberpihak kepada umat Islam yang merupa-kanjumlah pendudukterbesardi Indonesia.

Ibid.

Moh. Yamin, op. cit, him. 147-153Endang Saifudin Anshari, op. cit, him. 26.Moh. Yamin, op. cit., him. 154.

UNISIA NO. 49/XXVI/1I1/2003

LahirnyaUUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan..., Saifudin

label 3. Rapat Besar BPUPK110 Jull 1945

No. Acara Ketcrangan

1. Laporan HasiiPanitia Kecil

Disampaikan oleh Soekamo selaku Ketua Panitia Kecil:a. Ada 9 klasifikasi usulan yang masukb. Rancangan Pembukaan Hukum Dasar

2. Pembahasan

Bentuk NegaraAda sekitar 10 pembicara yang mempermasalahkan antara

repubiik atau monarkhi. Akhimya distem dengan hasil:a. Repubiik 55 orang.b. Kerajaan 6 orangc. Iain-lain 2 orang.d. Blangko 1 orang.

3. Pembahasan

Batas NegaraPenyampaian pandangan umum tentang batas-batas

negara oleh 3 anggota.

Sumber: Diolah da/i Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945.^'

2. Persidangan BPUPKt Periode II10Juli—17Juli1945

Setelah sidang-sidang BPUPKIperiode pertama 29 Mel - 1 Juni 1945selesai dengan berbagal usulan-usulan yangteiah dlinventarisir dan disepakatinyaPiagam Jakarta 22 Juni 1945, badan inimemasuki sidang-sidang BPUPKi periodekedua yang diiaksanakan pada tanggal 10Juli - 17 Juii 1945. Agenda-agendapersidangan periode kedua in! dapatdisajikan sbb.:

a. Rapat Besar 10 Juli 1945

Dalam rapat besar BPUPKI tanggal 10Juii 1945 ini, pokok-pokok pembicaraandisajikan dalam tabel 3.

Daiam sidang tanggal 10 Juii 1945 inimasalah yang menarik antara lainditerimanya bentuk repubilk melaluipemungutan suara. ini berarti bahwa padamulanya tidak ada kesepakatan mengenaibentuk negara repubiik atau monarkhi.Antara bentuk repubiik dan bentuk monarkhidilihat dari penetapan kepala negaranya,memang mempunyai konsekuensi yangberbeda. Monarkhi atau kerajaan, kepala

UNISIA NO. 49/XXVI/II1/2003

negara ditentukan atas dasar keturunan danmasa jabatan yang tidak terbatas.Sedangkan repubiik, kepala negara diiandasioieh asas persamaan dan masa jabatannyadibatasi untuk waktu tertentu. Dengandipilihnya bentuk repubiik untuk Indonesia,berarti di daiamnya tercermin adanyapembagian kekuasaan rakyat seluruhnyayang merupakan perwujudan cita-citapergerakan kemerdekaan^^

b. Rapat BesarBPUPKI Tanggal 11Juli1945

Rapat besar BPUPKI tanggal 11 Juli1945 ini, pokok-pokok pembicaraannyadisajikan tabel 4.

Daiam sidang tanggal 11 Juii 1945berbagal masalah yang menarik untuk dilihatlebihianjutseperti pengangkatan MohammadYamin oleh Ketua BPUPKi daiam Panitia

Keuangan dan Perekonomian yang diketuaioleh Muhammad Hatta. Padahal Muhammad

Yamin dalam persidangan telah banyakmenyampaikan pikiran dan pandangan

Endang SaifuddinAnshari. op. cit.,him.27." Ibid., him, 145 -195

301


No.

1.

2.

3.

Acara

Pembahasan

LanjutanBatas Negara

Pembahasan

RancanganUUD

Pembentukan

Panitia-

panitia

Tabel 4. Rapat BPUPK111 Juli 1945

Keterangan

Ada 4 pilihan wilayah negara :a. Hindia Belanda dahulu

b. Hindia Belanda dahulu + Borneo Utara + Papua +Timor semuanya

0. Hindia Belanda dahulu + Malaka + Borneo Utara +

Papua + Timor dan kepulauan sekelilingnyad. Hindia Belanda dahulu minus Papua

Dari 4 alternatif tersebut setelah dikalkulasi hasilnya :a. Alternatif kedua yaitu (b) 39 orangb. Alternatif pertama yaitu (a) 19 orangc. Alternatif ketiga yaitu (c) 6 orangd. Alternatif Iain-lain 1 orange. Alternatif blangko 1 orang

Pada pembahasan awal rancangan UUD, terdapat sekitar 8orang yang berbicara dengan materi sbb. :

a. Perlunya mencantumkan bahwa kemerdekaan kita jugadengan bantuan Dai Nippon

b. Sifat UUD yang mudah diubahc. Masalah keturunan Arab dan Tionghoad. Sifat kesementaraan UUD karena dibuat tergesa-gesae. Sistematika dan materi yang perlu diatur dalam UUD

Setelah selesai pembahasan awal bahan Rancangan UUD,dibentuk panitia-panitia sbb.:

a. Panitia Perancang UUD dengan 19 orang anggota danSoekamo sebagai ketuanya

b. Panitia Pembelaan Tanah Air dengan 22 anggota danAbikusno sebagai ketuanya

c. Panitia Keuangan dan Perekonomian dengan 22anggota dan Mohammad Hatta sebagai ketuanya.

Sumber: Diolah dari Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945/

secara sistematis berkaitan dengan materimuatan rancangan undang-undang dasar.^^Berbagai anggota memprotes tentangpenempatan Muhammad Yamin dalamPanitia Keuangan dan Perekonomian.

302

23 Ibid., him. 172.2" /b/d., him. 199-2542® Adapun berbagai usulan Muhammad

Yamin tersebut antara lain tentang susunanpemerintahan, pemerintahan atasan,


Lahirnya UUD 1945; SuatuTinjauan Historis Penyusunan dan..., Saifudin

label 5. Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 11 Juli 1945

No. Acara Keterangan

1. Pembahasan

Materi UUD

a.

b.

c.

d.

Membahas masalah unitarisme, federalisme danbondstaat. Ada 8 orang berbicara dan setelah diundisegenap anggota setuju unitarisme kecuali 2 orang.Dipersoaikan lag! rumusan "Ketuhanan dengankewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeiuknya" tetapi tidak berhasil.Membahas masalah jumiah pimpinan negara yakni satuatau beberapa orang. Akhirnya diterima yang satuorang dengan 10 suara dan 9 orang tidak setuju.Membahas masalah sifat UUD. Ada yang hanyamenginginkan yang bisa dijalankan di masa perang, adajuga yang menginginkan dimasukkannya hal-hal yangmeskipun belum dapat dijalankan di masa perang.

2. Pembentukan

Panitia

Membentuk Panitia Kecil Perancang UUD dengan 7anggota dan Ketua Soepomo.

Sumber:Diolah NaskahPersiapan Undang-undang Dasar.^^

Berbagai upaya telah ditempuh untuk menarlkMuhammad Yamin masuk dalam PanitiaPerancang Undang-undang Dasar, tetapi.tidak dikabulkan oleh Ketua BPUPKI.^®Seiain penempatan Muhammad Yamin,masalah yang menarik dalam Rapat 11 Juli1945adalah disadarinya olehWongsonegorobahwa pembuatan Undang-undang Dasardalam suasana yang tergesa-gesa sehinggasifatnya sementara^^. Bahkan Kolopa-kingmenghendaki agar Undang-undang Dasaryang dibuatnya mudah diubah dandisesuaikan dengan zaman yang akandatang.2®

c. Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar

Setelah rapat besar BPUPKI tanggal11Juli 1945 selesai dengan dibentuknyaberbagai kepanitiaan, maka PanitiaPerancang Undang-undang Dasar yang

UNISIA NO. 49/XXVI/IIJ/2003

diketuai olehSoekarno mengadakan rapat-rapat sebagai berikut:

(1). Rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar II Juli 1945

Dalam rapat Panitia PerancangUndang-undang Dasartanggal 11 Juli 1945ini, pokok-pokok pembicaraannya adaiahsebagaimana tabeI5.

tengahan dan bawahan, perllndungan hak-hak rakyat, adanya enam kekuasaan di Indonesia yang terdiri dari (1) presiden dan wakilpresiden; (2) Majelis PermusyawaratanRakyat; (3) Dewan Perwakiian; (4) MajelisPertimbangan; (5) Balai Agung danMahkamah TInggi; dan (6) kementerian. Ibid.,him 226 - 241

Ibid., him 257Ibid., him, 224Ibid., him, 217

" Ibid., him, 257 - 260

303


Masalah yang menarik dalam RapatPanitia Perancang Undang-undang Dasar11 Juli 1945, adalah dipersoalkannyakembali "Ketuhanan dengan kewajibanmenjalankan syariat Islam bag! pemeluk-pemeluknya", tetapi tidak berhasil. inimenunjukkan bahwa hasil kompromis antaranasionalls Islam! dengan nasionalis sekuleryang tertuang dalam Plagam Jakarta 22 JunI1945 benar-benarmerupakan jaian terbaikbag! bangsa Indonesia dalam membentukIndonesia merdeka. Dengan demikian kata-kata "Ketuhanan dengan kewajibanmenjalankan syariat Islam bag! pemeluk-pemeluknya" telah teruji untuk yang keduakalinya dalam persidangan BPUPKI. Danyang mempersoalkan sama-sama darikalangan Kristiani/Katholik namun dari or-ang yang berbeda.

Selanjutnya dalam menanggapi sifatUndang-undang Dasar, disadari bahwapembuatan Undang-undang Dasar beradadalam suasana perang. Meskipun demikianterdapat dua pendapat dalam melihat sifatUndang-undang Dasar. Pendapat pertamamengemukakan bahwa yang dimasukkandalam Undang-undang Dasar adalah hal-halyang dapat dijalankan dalam suasanaperang.^^ Jadi pendapat pertama sangatsederhana dan pragmatis. Akan tetapipendapat kedua menginginkan bahwa tidakhanya hal-hal yang dapat dijalankan dalammasa perang, tetapi juga hal-hal yangwalaupun belum dapat dilaksanakansebaiknya dimasukkan pula dalam Undang-undang Dasar.^2 jadl pendapat kedua iniagak lebih ideal apabila dibandingkandengan pendapat pertama.

(2). Rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar 13 Juli 1945

Dalam rapat Panitia perancanganUndang-undangDasar tanggal 13 Juli1945Ini, pokok-pokok pembicaraannya adalah

304

sebagaimana tabel 6.

Dalam rapat ini persoalan yang menarikantara lain, Wachid Hasjim mengusulkanbahwa pasa! 4 ayat (2) presiden harusberagama Islam dan dalam pasal 29ditegaskan Islam dijadikan agama negara.Usulan ini dilihat oleh Wongsonegorosebagal mementahkan kembali hasilkompromis dalam preambul danDjajadiningrat. nampaknya mengemuka-kanjaian tengah yaitu bahwa dalam prakteksudah tentu yang menjadi presiden orangIndonesia yang beragama Islam.^

Seiain masalah tersebut, padakesempatan ini Soepomo selaku KetuaPanitia Kecil Perancang Undang-undangDasar telah mengemukakan keinginannyaakan adanya "Penjeiasan" Undang-undangDasar. Hal itu dikemukakan oleh Soepomoketika menanggapi anggota Wurjoningratsebagal berikut:

"Tentang keanggotaan ke Asean sudahdimasukkan dalam pernyataankemerdekaan dan Preambule, tidakperiu dimasukkan dalam Undang-undang Dasar; tetapi hal-hal itu bisadalam Penjeiasan.''^''

Dari keterangan Soepomo tersebutteriihat bahwa adanya Penjeiasan Undang-undang Dasar sudah disadari sejakpembahasan Rancangan Undang-undangDasar, meskipun bukan merupakankeputusan Rapat Panitia PerancangUndang—undang Dasar BPUPKItanggal 13Juli 1945.

30 Ibid., him, 260

31 Ibid.

32 Ibid., him, 26233 Ibid., him, 261.

3^ Ibid., him. 263

UNJSIA NO. 49/XXVI/1II/2003


Tabel 6. Rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar 13 Juli 1945


1. PenyampaianRancanganUUD

Rancangan UUD ini terdiri 15 bab dengan 42 pasal olehSoepomo selaku ketua yang pokok-pokoknya :

a. Kedaulatan dilakukan oleh Badan PermusyawaratanRakyat.

b. Untuk sehari-hari presidenlah yang merupakanpenjeimaan kedaulatan rakyat.

c. Presiden dibantu oleh wakil presiden, menteri danDewan Pertimbangan Agung

d. Dalam pembuatan undang-undang presiden harussemufakat Dewan Perwakilan Rakyat.

e. hak-hak dasar tidak perlu dimasukkan dalam UUD.

2. Pembahasan

RancanganUUD

Ada 11 orang menanggapi Rancangan UUD yang pokok-pokoknya antara lain :

a. perdebatan di sekitar presiden harus Islam atau tidak.b. Masalah hak-hak dasar masuk atau tidak dalam UUD

c. Penegasan masalah "Uni" dengan konsekuensi hanyaPemerintah Pusat yang boleh berhubungan dengannegara lain.

d. Perlimya pencatuman keanggotaan Indonesia dalamnegara-negara Asia Timur.

3. Pembentukan

Panitia

PenghalusBahasa

Panitia ini beranggotakan tiga orang yaitu DJajadiningrat,Agus Salim dan Soepomo.

Sumber: Diolah dari Naskah Persiapan Undang-undang Dasar^®

Masalah lain yang patut memperolehperhatian adalah penegasan Soepomoketika menanggapi Latuharhary yangmempertanyakan Rasa! 21 dan Rasa! 22Rancangan Undang-undang Dasar yangmenurutnya tidak menjamin kedaulatanrakyat. Menanggapi hal ini Soepomomenegaskan yang merupakan penjeimaankedaulatan rakyat iaiah presiden, bukanDewan Rerwakiian Rakyat.^®

UNISIANO. 49/XXV1/1II/2003

(3). Rapat BesarBPUPKI 14Juii1945

Rapat besar BRURKI 14 Juli 1945membahas tentang "Rernyataan IndonesiaMerdeka" atau Declaration of Independenceyang merupakan bagian dari persiapanmembentuk indonesia merdeka, tetapiberada di luar Undang-undang Dasar. Dansebagaimana diketahui bahwa pada

35 ibid., him, 260 - 27035 Ibid., him, 297.

305


akhirnya Proklamasi Kemerdekaan 17Agustus 1945 dikumandangkan di luarrencana yang telah dijanjikan olehPemerintah Jepang. Oleh karena itu bagianrapat besar BPUPKI 14 Juli 1945 ini tidakdibahas oleh penulis, mengingat kurangrelevanslnya dengan materi penulisan tesis.

(4). Rapat Besar BPUPKI 15 Juli 1945

Dalam rapat besar BPUPKI tanggal 15Juli ini, pokok-pokok pembicaraannya dapatdisajikan dalam label sebagaimana label 7.

Dari rapat besar BPUPK115 Juli 1945yang secara khusus membahas RancanganUndang-Undang Dasar ini, masaiah yangmenarlk unluk dikaji adalah; pertamamasaiah hak-hak dasar, kedua masaiahpertanggungjawaban menteri, keligamasaiah kekuasaan membanding bagiMahkamah Agung dan keempal masaiahagama islam sebagai syarat presiden.

Mengenai masaiah yang pertama yaknitentang hak-hak dasar, Soekarno danSoepqmo sama-sama berpendapat bahwaadanya hak-hak dasar yang merupakanperwujudan faham individualisme danliberalisme, tidak perlu ada dalam Undang-undang Dasar.

Dalam hal ini Soekarno menegaskansebagai berikut:

"Maka oleh karena itu, jikalau kitabetul-betui hendak mendasarkan

negara kita kepada faham kekeluarga-an, faham tolong-menolong, fahamgotong-royong dan keadilan sosial,enyahkanlah (cetak miringpenulis) tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya."^^

Sedangkan Soepomo dengan meng-gunakan pendekatan sistem, mengemuka-kan sebagai berikut:

"Maka dalam dokumen seperti doku-men yang sangatpenting, yang sangat

306

pokok, dokumen negara Undang-undang Dasaritu sudah tentu kita harusmelaraskan segala pasal-pasal itudengan sistem itu, artinya tidak bisakita memasukkan dalam Undang-undang Dasar beberapa pasal-pasaltentang bentuk menurut aliran-aliranyang bertentangan.

Sementara itu Muhammad Malta, danMuhammad Yamin sama-sama memper-juangkan untuk dimasukkannya hak-hakdasar dalam Undang-undang Dasar.Muhammad Malta menegaskan sebagaiberikut:

"Kita mendirikan negara baru di atasdasar gotong royong dan hasil usahabersama. Tetapi suatu hal yang sayakuatirkan (cetak miring penulis), kaiautidak ada satu_ keyakinan atau satupertanggungan kepada rakyat dalamUndang-undang Dasaryang mengenaihak untuk mengeluarkan suara, yaitubahwa nanti di atas Undang-undangDasar yang kita susun sekarang inimungkin teijadi suatu bentukan negarayang tidak kita setujui."^^

Sedangkan Muhammad Yamin setelahmemberikan contoh-contoh konstitusi yangmemuat perlindungan aturan dasar.mengemukakan bahwa aturan dasartidaklah berhubungan dengan liberalisme,melainkan semata-mata suatu keharusan

perlindungan kemerdekaan yang harusdiakui dalam undang-undang dasar.''°

Untuk masa yang kedua tentangpertanggungjawaban menteri, MuhammadHatta dengan mengambil perbandinganpada Amerika Serikat mengemukakan

" Ibid., him, 30238 Ibid., him, 299.

39 Ibid., him, 330.

« Ibid., hlm,360.

UNISIA NO. 49/XXVI/1JJ/2003

No.

1.

2.

3.

Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan..., Saifudin

Tabel 7. Rapat Besar BPUPK115 Juli 1945

Acara

Pidato PengantarRancangan UUD

Tanggapan Moh. Hatta

Uraian dari Soepomo

Keterangan

Pidato Pengantar Atas Rancangan UUD Disampaikan Oleh SoekamoSelaku Ketua Panitia Perancang Uud Yang Mencakup Tentang Dasar,Falsafah dan Sistem UUD. . Pokok-Pokok Pengantar Soekamo AntaraLain:

Ada 11'Orang Menanggapi Rancangan UUD yang Pokok-PokoknyaAntara Lain:

a, UUD Berdasarkan Kekeluargaan atau Gotong Royong.Faham Uberal-lndlvidualisme 'Menjadi Sumber Malapetaka-Malapetaka di dunia.Faliam Uberal-lndlvidualisme Jangan Dimasukkan Dalam UUD.Rancangan UUD dengan Kedaulatan Rakyat bukan KedaulatanIndivldu.

Keberatan Atas Adanya Pertanggungan Kepada Rakyat Daiam UUD.Apaiagi Negara-Negara Baru Dan Khawatir Akan Menjadi NegaraKekuasaan. Oleh Karena Itu Perlu Ada Pasal Yang Mengenai WargaNegara.Soepomo Selaku Panitia Kecil Perancang UUD Memberikan Uraian YangPada Pokoknya AntaraLain: • ^A. Uraian Secara Umum:1. Istilah "Hukum Dasar Berbeda Dengan Istilah "Undang-Undang

Dasar.

Uud Tidak Dapat'Dlniengerti Dengan Hanya Membaca TeksnyaSaja.Penerimaan Dan Anjuran Aiiran Pikiran Kekeluargaan MembawaKonsekuensi Bahwa UUD Kita Tidak Bisa Lain Mengandung SistimKekeluargaan. Artinya Kita Tidak Bisa Memasukkan Dalam UUDBeberapa Pasal-Pasal Tentang bentuk Menurut Aliran-Aliran YangBertentangan.Adanya Pokok-Pokok Pikiran Yang Terkandung Daiam Pembukaan.Pokok-Pokok Pikiran Ini Memberi Suasana Batin Kepada UUD.Pokok-Pokok Pikira Merupakan Cifa-Cita Hukum (Rechtsidee) YangMenguasai hukum Dasar Baik Tertulis Maupun Dasar Yang TidakTertulis.

Telah Cukup Jika UUD Hanya Mernuat Aturan-Aturan Pokok DariPada Pokok Urusan Negara.Yang Penting Dalam Pemerintahan Adalah Semangal ParaPenyelenggara Negar.

2.

4.

6.

7.

UNISIA NO. 49/XXVI/1II/2003 307


No.

4.

Acara

Tanggapan darianggota lainnya.

B.

Keterangan

Uraian Secara Terperinci:Dalam Menguraikan Secara Terperinci Rancangan UUD, SoepomoMembahas Materi-Materi UUD Dengan Pokok-Pokoknya Sbb:Tentang Bentuk Negara.Tentang Kedaulatan Rakyatdan Majells PermusyawaratanRakyat.Tentang Susunan, Tugas dan Sidang Majells PermusyawaratanRakyat.Tentang Presiden dan Pembantu-Pembantunya Yakni WakilPresiden, Dewan Pertimbangan Agungdan Menteri-Menteri.Tentang Pemerintah Daerah.Tentang Dewan Perwakiian Rakyat.Tentang Pembuatan Undang-Undang.Tentang Kekuasaan Kehakiman.Tentang Keuangan.

10. Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.11. Tentang Warga Negara.12. Tentang SistemPemerinfahan.13. Tentang Batas Negara.14. Tentang Grondrechten.15. Tentang Kebudayaan.16. Tentang Perekonomian.17. Tentang Bahasa Negara.18. Tentang Aturan Peraiihan.19. Tentang Aturan Tambahan.Dalam Menanggapi Pengantar dan Uraian Rancangan UUD, ada 23orang yang berbicaradan permasalahannyadapat dikelompokkan antaralain:

1. masalah pemilihan dan susunan MPR.2. masalati hak-hak dasar.

3. masalah fakir miskin dan anak terlantar.

4. masalah sistimatlka UUD.

5. masalah wilayah negara.6. masalah kekuasaan membanding BalaiAgung.7. masalah pertangungjawaban menteri.8. masalah kedaulatan rakyat.9. masalah ibukota negara.10. masalah warga-negara.11. masalah agama dansyarat sebagai Presiden.

Sumber: Diolah dari Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945'*^

bahwa tidak adanya pertanggungjawabanmenteri di Amerika Serikat karena dianutnyaajaran pemisahan kekuasaan. Sedangkandalam Rancangan Undang-undang Dasarkita tidak ada pemisahan kekuasaan, oleh

308

karena itu perlu diadakan sistim bertang-gungjawab."^ Muhammad Yamin meskipun

Ibid., him, 285-388•*2 ibid., halaman 360.

UNISIA NO. 49/XXVI/III/2003

LahirnyaUUD 1945: SuatuTinjauan Historis Penyusunan dan..., Saifudin

berpendapat bahwa demokrasi parlementerseperti di dunia Barat ditolak. tetapimemperkenalkah sistim tanggung jawabmenteri melalui publik opinion seperti yangberlaku di Nippon. Jadi tanggung jawab danperasaan umum adalah kelahiran kedauiatanrakyat, yang kita junjung tinggi."^

Bertalian dengan pendapat tersebut,Soepomo menegaskan bahwa menteridalam sistem kita hanya pembantu belakayang kedudukannya tergantung daripresiden. Menteri-menteri hanya tundukkepada kepala negara. Meskipun demikianmenteri adalah pembantu yang harusdihargai, yang mesti dihargai, yang suaranyadidengaroieh presiden. Dan apabila menteri-menteri tidak disukai oleh Dewan Perwakilan

Rakyat, Soepomo mengemukakan sebagaiberikut:

"Akan tetapi jika umpamanya terjadibahwa menteri tidak disukai oleh

Dewan Perwakilan Rakyat, meskipuntidak ada votum atau mosi tidak

percaya, ahli negara yang bijaksanatentu harus mengerti sikap mana harusdijalankan. Dan kalau perlu tentumenteri sendiri minta akan meletakkan

jabatannya, harus mempunyaiperasaan tanggung jawab. perasaanharga bagi diri sendiri dan mempunyaipolitical feeling tentang hal itu".^"

Dari keterangan tersebut, tampakbahwa Soepomo dalam masalah pertang-gungjawaban menteri ini bersikap mendua.Artinya di satu sisi dengan tegas menolakparlementarlsme, namun di sisi yang lainmembenarkan adanya tuntutan moralkepada menteri yang berbuat salah untukmengundurkan diri.

Sedangkan masalah yang ketigaadalah kekuasaan Balai Agung. Dalammasalah ini Muhammad Yamin mengemukakan bahwa Balai Agung janganlah hanya

UNISIANO. 49/XXVI/III/2003

melaksanakan kekuasaan kehakiman,tetapi hendaknya juga menjadi badanpembanding terhadap undang-undang,apakah bertentangan atau tidak denganundang-undang dasar."*® Akan tetapipendapat Muhammad Yamin ini ditolak olehSoepomo yang menegaskan bahwakekuasaan Mahkamah Agung untuk mengujiUndang-undang terhadap Undang-undangDasaradalah merupakan konsekuensiteoriTrias Politika. Padahal Rancangan Undang-undang Dasar kita memang tidak memakaisistem yang membedakan prlnsipiil 3 badan,artinya tidaklah bahwa kekuasaankehakiman akan mengontrol kekuasaanmembentuk undang-undang."®

Adapun masalah keempat yangmenarik untuk dibahas adalah agama Islamsebagai syarat seorang Presiden. Masalahini muncul dalam persidangan BPUPKI,karena selalu menjadi perdebatan antaragolongan Islam dengan golongan kebang-saan. Meskipun telah diterimanya PlagamJakarta yang merupakan RancanganPembukaan Undang-undang Dasar, tetapidalam penerapannya ke dalam perumusanpasal-pasal yang menyangkut kepentingankedua golongan tersebut, ternyata sangatsulit untuk mempertemukan kesatuanpendapat. Pihak golongan Islam yangdiwakili antara Iain Kahar Muzakkir, KMasjkur, Hadikusumo, Sanusi danPratalykrama berpendapat bahwa presidenharus beragama Islam. Dalam menanggapikeinginan dari golongan Islam tersebut,Soepomo yang termasuk mewakili golongankebangsaan mengingatkan kembali akankompromis yang telah dicapai dalam

Ibid., him, 363."" Ibid., him, 363

Ibid., him, 336.Ibid., him, 341

309


Piagam Jakarta yang di dalamnyamengandung makna saling menerima danmemberi antara golongan Islam dangolongan kebangsaan. Lebih lanjutSoepomomengemukakan sebagai berikut:

"Kita haws percaya, haws memegangteguh apa yangsudah kitajanjikan, danlag! 95 % darl orang Indonesiaberagama Islam 95 % itusudah jamlnanyang besar yang daiam lapanganapapun tentu akan memberi pengaruhyang sebesar-besarnya (cetak miringpenulis). Saya sendiri percaya .sepenuh-penuhnya kepada kekuatanyang begitu besar. Tetapi di luar itujugasudah ada Perjanjian Charter"^^

Sementara itu Soekarno yangtermasukjuga golongan nasionails mene-gaskan sebagai berikut:

"Kaiau tuan Hajl Masjkur menanyakankepada diri saya sebagai persoonSoekarno, saya seyakin-yakinnyabahwa Presiden Indonesia tentu orangIslam (cetak miring penulis). Tak laindan tak bukan iaiah oleh karena sayameiihat dan mengetahui bahwasebagian besardaripada pendudukin-donesia iaIah beragama Islam, bahkandalam pidato saya di daiam sidangpertama, saya telah menganjurkansebagai orang Isiam, menganjurkankepada ummat Islam Indonesia,supaya bekerja keras untukmempropagandakan agama Islamsehebat-hebatnya dalam kaianganrakyat Indonesia, sehingga Jikalaubetui sebagian besar dari rakyat Indonesia ituJiwanya berkobar dengan apiislam, rohnya menyala-nyala denganroh Islam, tidak boleh tidak, bukan sajaPresiden Republik Indonesia nanti orang Islam, bahkan — saya berkata —tiap-tiap undang-undang yang ke luardaripada badan perwakiian bercorakIslam pula (cetak miring penulis)"^^

310 •

Dengan meiihat pada uraian Soepomodan Soekarno tersebut, sebenarnya secaramaterial dapat menerima syarat agama Islam bagi seorang presiden, akan tetapikeberatan dan menolak jika dirumuskansecara formal dalam Rancangan Undang-undang Dasar. Perdebatan ini sedemikianseru sehingga Kahar Muzakkir sampaikepada suatu sikap sebagai berikut:

"Saya tidak ada lagi, kecualimengusulkan usul saya, yaitu supayasegala berkenaan dengan nama Allah,nama agama dan rakhmat-Nya dan Iain-lain, pendeknya segala denganperkataan Allah, rakhmat-Nya, dicoretdaripada Undang-undang (Dasar) itu.

Usulan Kahar Muzakkir tersebutdidukung oleh Hadikusumo yang mengemukakan sebagai berikut:

"Jadi saya menyetujui usul tuan AbdulKahar Muzakkirtadi: kaiau Idlologi Islam tidak diterima, tidak diterima. Jadinyata negara ini tidak berdiri di atasagama Islam dan negara akan netral.Ituterang-terangan saja, (cetak miringpenulis)' Jangan diambil sedikitkompromis seperti Tuan Soekarnokatakan.

(5). Rapat Besar BPUPKI 16 Juli 1945

Dalam rapat besar BPUPKI tanggal 16Juli 1945 ini, pokok-pokokpembicaraannyadisajikan dalam tabel 8.

Dalam rapat besar BPUPKI 16 Juli1945 yang merupakan sidang terakhirBPUPKI, agenda yang dibahas adalahmelanjutkan pembahasan Rancangan

" Ibid., him, 378"8 Ibid., him, 380."8 Ibid., him, 386.

88 Ibid.,


Lahirnya UUD 1945: Suatu Tlnjauan Historis Penyusunan dan..., Saifudin

label 8. Rapat Besar BPUPK116 JuM 1945


1. Pengantar SoekarnoPanitia Perancangan

UUD

Permohonan Soekarno selaku ketua Panitia Perancang UUDkepada golongan non Islam untuk menerima usulan rumusanPanitia yang berkaitan dengan masalah agama dan negara,yaitu:1. Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli

yang beragama Islam,2. Negara berdasaratas ke-Tuhanan dengankewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

3. Negara menjamin kemerdakaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya dan kepercayaanya masing-masing.

2. Uralan SoepomoKetua Panitia Kecil

Perancang UUD

Selaku Ketua Panitia Kecil Perancang UUD Soepomomenyampaikan uraian yang pokok-pokoknya adalah sebagaiberikut:

1. Perubahan sistematlka bab-bab UUD dan penempatanpasal-pasal seiring dengan perubahan urutan bab-babnya.

2. Diterimanya rumusan "Kemerdekaan untuk berserikatdanberkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dansebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

3. Perkataan "undang-undang" dalam Rancangan UUD dipakaidengan istilah hukum, artinya peraturan yang dibuat kepalanegara dengan DPR.,

4. Perubahan aturan peralihan dan aturan tambahan yangmenyanqkut penomeran.

3. TanggapanAnggota Rancangan UUD setelah melalui beberapa perubahan danpenyempurnaan, diterima secara bulatoleh anqqota.

Sumber: Diolah dari Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945."

Undang-undang Dasar. Persidangan inimerupakan kemenangan dari golongan Islam untuk yang keseklan kalinya yakniditerimanya syarat bag! preslden harusberagama Islam. Selain itu, persidangan inilebih merupakan penyempurnaan rumusan-rumusan mater! Rancangan Undang-undangDasar. Pada akhirnya Rancangan Undang-undang Dasar ini diterima secara bulat olehanggota BPUPKI menjadi Undang-undangDasar.®2


Penetapan Undang-Undang Dasar1945 Oleh PPKI

Setelah BPUPKI menjalankan tugas-tugasnya dan berhasil menetapkan dua ha!yang penting bagi pembentukan Indonesia

Ibid., him, 389-396.« Ibid., him, 396.

31}


merdeka, yakni Rancangan PembukaanUndang-undang Dasar dan RancanganUndang-undang Dasar, badan ini padatanggai 7 Agustus 1945 dibubarkan olehPemerintah Jepang.®^ Dan sebagai tindaklanjut yang lebih konkret terhadap janji-janjinya, Pemerintah Jepang melaluiPenguasaTertinggiBalatentara Dai Nippondi Asia Selatan telah menyetujui akandibentuknya Panitia Persiapan Kemerde-kaan Indonesia(PPKI). Olehkarena itu padatanggai 9 Agustus 1945. Soekarno, Moh.Hatta dan Radjiman Wediodiningratberangkat ke markasnya dl Saigon gunamenerima secara langsung pembentukanPPKI.^ Delegasi Indonesia tiba dl Saigontanggai 10 Agustus dan tanggai 12Agustus1945 diterima oleh Marsekal HisaichiTerauchi di Dallat.^^ Pada kesempatantersebut Marsekal menjelaskan bahwatanggai kemerdekaan akan ditentukan olehTokio, dan untuk itu di Jakarta harusdibentuk PPKI.^ Tugas panitia ini adalahmelaksanakan kemerdekaan Indonesiayang daerahnya meliputi daerah HindiaBelanda dahulu.®^ Panitia ini beranggotakan21 orang termasuk Soekarno dan Moh.Hatta yang masing-masing adalah selakuketua dan waki) ketua. Delegasi Indonesiasampai di tanah air tanggai 14 Agustus 1945dan tanggai 15 Agustus Jepang telahmenyerah kalah dengan sekutu. Dengandemikian Jepang sudah tentu tidak dapatlagi untuk menghadiahkan kemerdekaankepada Indonesia yang semula dijanjikanakan dilaksanakan pada tanggai24Agustus1945.®® Tanah-tanah jajahan Jepangtermasuk Indonesia berada pada status quosampai dengan negara-negara sekutumengambil alih kekuasaannya.®®

Kekalahan Jepang tersebut segeradiketahui oleh tokoh-tokoh perjuangankemerdekaan baik dari kalangan pemudamaupun yang tua. Oleh karena itu

312

kesempatan Ini dimanfaatkan dengansebaik-baiknya untuk mempersiapkankemerdekaan Indonesia. Setelah melaluiperdebatan strategi perjuangan kemerdekaan, selang dua hari dari Jepang menyerah,tepatnya tanggai 17 Agustus 1945Proklamasi Kemerdekaan Indonesiadikumandangkan oleh Soekarno danMohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur56 Jakarta.Dan ketika itu Indonesia belum mempunyalUndang-undang Dasaryang akan digunakansebagai landasan konstitusional dalambemegara, Lembaga-lembagapemerintahanbelum terbentuk. Satu-satunya lembagayang mewakili bangsa Indonesia adalahPPKI yang pembentukannya dilakukanolehJepang:

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yakni tanggai 18 Agustus1945, PPKI mengadakan rapat gunamembahas berbagai persoalan dalamrangka melengkapi lahirnya Indonesiamerdeka. Sebelum rapat dilaksanakan,Ketua PPKI Soekarno atas tanggung-jawabnya sendiri menambah enam oranganggota sehingga jumlah keseluruhanmenjadi 27 orang. Penambahan inidilakukan untuk mengantisipasi suatupendapat bahwa PPKI merupakan badanbentukan Jepang yang tidak dapatmenyanggupi apa-apa lagi untuk pengakuanIndonesia sebagai negara yang merdeka

" A . M . W . Pranarka, 1985.SejarahPemikiran Tentang Pancasila, Jakarta,Cetakan Pertama, CSIS, him, 51.

" J.C.T. Simorangkir, op. cit, him, 16." Mohammad Hatta, op. cit, him, 20

Sri Somentri M, Prosedur op. cithim, 33.

" Mohammad Hatta. op. cit., him, 18.A.G. Pringgodigdo, op. cit, him, 15.Mohammad Hatta, op. cit, him, 54-55.



dan berdaulat. Dengan adanya penambahananggota ini, Mohammad Hatta mengemu-kakan bahwa PPKI pada hakekatnya jugaKomite Nasional mempunyai sifat yangrepresentatif sifat perwakllan bag!seluruh rakyat Indonesia.Memang PPKIlebih representatif apabila dibandlngkandengan BPUPKI. Sebab keanggotaanBPUPKI meskipun ada yang dari luar Jawa,tetapi merupakan tokoh-tokoh yang tinggaldi Jawa. Sedangkan keanggotaan PPKI,terdapat beberapa anggota yang sengajadidatangkan dari luar Jawa sepertiSumatera, Kalimantan dan Bali.®^

Adapun agenda persidangan PPKIpadatanggal 18 Agustus 1945 secara ringkasdapat disajikan dalam tabel 8.

Dalam persidangan PPKI tanggal 18Agusus 1945, ada beberapa hal yangmenarik untuk dikajl lebih lanjut. Pertama,dicoretnya kata-kata "dengan kewajibanmenjalankan syarlat Islam bag! pemeluk-pemeluknya", dan dihapusnya syaratpresiden harus beragama Islam. Pencoretankata-kata tersebut merupakan suatukekalahan bag! golongan nasionalis Islam,tetapi merupakan puncak kemenangan bagiperjuangan nasionalis sekuler yang selamapersidangan BPUPKI selalu mengalamikekalahan dari golongan nasionalis Islam.Kedua, pernyataan Soekarno selaku KetuaPPKI yang mengemukakan bahwa Undang-undang dasar ini adalah Undang-undangDasar "kilat," Undang-Undang DasarSementara yang merupakan revolutie-grondwet.^^ Dari pernyataan Soekarnotersebut memperllhatkan bahwa pembuatanUndang-undang Dasar berada dalamsuasana revolusi yang menuntut adanyatindakan cepatguna kelengkapan kemerde-kaan. Ini berarti bahwa PPKI lebih meng-utamakan syarat formal adanya suatuUndang-undang Dasar dari pada syaratmaterial yang menyangkut isl dari Undang-

UNISIA NO. 49/XXVI/1II/2003

undang Dasar. Ketiga, rancangan Undang-undang Dasar hasil karya BPUPKImemberikan manfaat yang besar dalamproses pembahasan dan penetapanUndang-undang Dasar. Meskipun adausulan-usulan perbaikan redaksi dansistimatikanya, akan tetapi dapat dikatakansekitar 75 % naskah rancangan Undang-undang Dasar BPUPKI diterlma oleh PPKI.Keempat, Mohammad Yamin sebagai orangyang banyak usulan-usulan tentang materiUndang-undang Dasar pada sidang-sidangBPUPKI, ternyata tidak masuk sebagaianggota PPKI. Kelima, Soepomo selakuKetua Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar pada masa BPUPKI —dengan tidak mengurangi rasa hormat dansumbangan pemikiran anggota yang lainnya— merupakan arsitek dalam pembuatanUndang-undang Dasar.

Demikianlah proses pengesahan danpenetapan Pembukaan Undang-undangDasar dan Undang-undang Dasar NegaraRepublik Indonesia pada tanggal 18 Agustus1945. Yang perlu dicatat adalah bahwa PPKIpada sidang tersebut tidak mengesahkandan menetapkan adanya PenjelasanUndang-Undang Dasar 1945 sebagalmanayang dapat dlllhat dalam Naskah Undang-Undang Dasar 1945 selama ini.

Penutup

Dari pemaparan di atas, nampaklahproses penyusunan dan penetapan UUD1945 yang penyusunannya dilakukan olehBPUPKI dilakukan dalam dua kali masa

persidangan yaitu tanggal 29 Mei - 1 Juni1945 untuk periode pertama dan tanggal10 Juli - 17 Juli 1945 untuk masa persidangan periode kedua. Sedangkan untuk

A.G. Pringgodigdo, loc. Cit.ibid., halaman 14.

" Ibid., halaman 410.

313


.penetapannya dilakukan oleh PPKI padatanggal 18 Agustus 1945. Dalam perjalananpenyusunan maupun penetapan UUD 1945tersebut tampak sekali terjadinya tarik-menarik antara kekuatan nasionalis Islam

dengan kekuatan nasionalis Sekuler ketlkamengkaji mengenai dasar negara. Selain ituBPUPKIyang berperan dalam penyusunanmaterl UUD 1945, dapat dilihat dalam tigaaspek yaitu: pertama, aspek keterwakilanwllayah yaitu dari 62 anggota BPUPKI

ternyata 41,93 % dari Jawa Tengah; 22, 58% dari Jawa Timur; 15 % dari Jawa Barat;dan 11 % dari luar Jawa. Kedua, aspekkterwakilan golongan yaitu bahwa daiamBPUPKI terdapat golongan nasionalis, Islam, Katholik, Arab dan Tionghoa. Ketigaaspek tugas dan kegiatannya yaitu bahwaBPUPKI berhasil menyusun RancanganUUD sehingga dapat dikatakan semacambadan konstituante.*

Tabel 9. Rapat PPK118 Agustus 1945


1. Pengantar KetuaPPKI

Permohonan agar Rancangan UUD hasil BPUPKI sedapat mungkindiikuti. Perubahan yang penting-peting saja. Pekerjaan yang kecil-kecilhendaknya dikesampingkan, agar hari ini pula telah selesai pekerjaanmenyusun UUD dan memiiih presiden.

2. Penjelasan WakilKetua PPKI

a. Penghilangan pernyataan Indonesia Merdeka serta pembukaan yanglama, dan menggantinya dengan pembukaan hasil Panitia Kecil.

b. Adanya perubahan yang maha penting dalam menyatukan bangsayakni;1). Pasal 6 ayat (1) tentang syarat Islam bag] presiden dicoret.2). Sebagai konswekuensi dari prembule, maka kata-kata "dengan

kewajiban" dan sebagainya dalam Pasal 29 ayat (1) dicoret.c. Perubahan-perubahan pokok lainnya adalah seperti :

1). Pasal 4 ayat (1) ditambah dengan "menurut Undang-undangDasar"

2). Pasal 4 ayat (2) bahwa wakil presiden jangan 2, tetapi seorangsaja.

3). Pasal 23 ayat (3) ditambah satu kalimat Hasil pemeriksaan itudiberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

3. PengesahanPembukaan

Setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, maka disahkanlahPembukaan Undang-undang Dasar Negara Indonesia.

4. PenjelasanSoepomo

Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang UUD menyampaikanpenjelasan berbagai masalah tentang susunan negara dalam UUD antaralain:

a. Kedaulatan, rakyat dan MPR.b. Kedudukan presiden.c. DPR dan pembuatan undang-undang.d. Pemmbantu-pembantu presiden.e. DPA

f. Tanggungjawab menteri negara.g. Susunan pemerintah daerah.

S14 UNISIA NO. 49/XXVI/1II/2003



5. Pembahasan UUD Ada sekitar 10 orang penibicara yang maleri pembicaraannya dapatdirangkum sbb:

a. Masalah dekoncentrasi yang sebesar-besarnya.b. Masalah penyusunan anggaran belanja jika ditolak oleh Badan

Perwakilan Rakyat.c. Masalah perubahan UUD.d. Masalah ketua MPR dan OPR.

e. Masalah materi UUD yang cukup memuat pokok-pokoknyasaja.

f. Masalah aturan peralihan.g. Masalah aturan tambahan.

6. Pengesahan UUD Sctelah melalui penambahan dan perdaikan, maka disahkan danditetapkan UUD Negara Indonesia.

Sumber: Diolah dan M.Yamin, 1971, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, JilidPertama."

Daftar Pustaka

Sri Soemantri IV1,1987, ProsedurdanSistem Perubahan Konstitusi,Cetakan IV,Bandung: Alumni.

George Mo Turnan Kahin, 1980,Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia,terjemahan Ismail bin Muhammad danZaharom bin Abdul Rashid, CetakanPertama, Kuala Lumpur: Dewan BahasadanPustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.

A.G. Pringgodigdo, tt,PerubahanKabinet Presidensill Menjadi KabinetPariementer, Yogyakarta: Yayasan PondsUGM.

Mohammad Tolchah Mansoer, 1977,Pembahasan Beberapa Aspek Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indo-nes/a,Cetakan kedua, Jakarta: PradnyaParamita.

Mohammad Yam\r\,1971, NaskahPersiapan UUD 1945, Jilid Pertama,

Mohammad Yamin, op. cit., halaman399-437.

Jakarta.

Mohammad Hatta, 1970,SekitarProklamasi, Cetakan Kedua, Jakarta:Tintamas.

Saafroedin Bahar dkk.,1992, RisalahSidang BPUPKI dan PPKI, Cetakan Kedua,Edisi II, Jakarta: Sekretariat Negara.

Endang Saifudin Anshari, 1981,Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan SejarahKonsensus nasional Antara Nasionalis

Islami dan Nasionalis Sekuler TentangDasar Negara Rl, Cetakan Pertama,Bandung: Perpustakaan Salman ITB.

Marsilam SImanjuntak, 1994,Pandangan Negara Integralistik, CetakanPertama, Jakarta: Graflti.

A . M . W . Pranarka, 1985, SejarahPemikiran Tentang Pancasila, CetakanPertama, Jakarta: CSIS.

•••

UNJSIA NO. 49/XXVI/II1/2003 315

lahirnyauud 1945: suatu tinjauan historispenyusunandan

Documents