lakip dinhut blora th 2014
TRANSCRIPT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 2
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1
A. Latar Belakang .......................................................................................................... 1
B. Maksud, Tujuan, dan Manfaat .................................................................................. 3
C. Dasar Hukum ............................................................................................................ 4
D. Gambaran Umum SKPD .......................................................................................... 5
E. Isu-isu Strategis dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2008-2013 .......................................... 30
F. Sistematika Penyusunan LAKIP ............................................................................. 31
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA ...................................... 34
A. Perencanaan .......................................................................................................... 34
B. Penetapan Indikator Kinerja Daerah ...................................................................... 48
C. Perjanjian Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja ............................................. 57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................ 62
A. Pengukuran Kinerja ................................................................................................ 62
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabiltas Kinerja............................................................. 63
BAB IV PENUTUP ............................................................................................................. 82
A. Kesimpulan ............................................................................................................ 82
B. Hambatan dan Kendala .......................................................................................... 83
C. Saran ...................................................................................................................... 84
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 3
RINGKASAN EKSEKUTIF
Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan
dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal
dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut
bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi,
dan nepotisme (KKN).
Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sistem pengukuran
kinerja yang merupakan elemen pokok dari LAKIP ini akan mengubah paradigma pengukuran
keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih
dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai
dengan rencana yang telah disusun. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi
pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur baik pada input
(masukan) dari program juga lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan tahun 2013,
disusun sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program
dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun
2013. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Kehutanan Tahun 2013 dibuat berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) yang dibuat setelah
disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora tahun 2013 pada awal tahun anggaran yang juga
telah mengalami penyesuaian dengan disahkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPAP) Kabupaten Blora Tahun 2013.
Visi Bupati Blora Periode 2010-2015 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang bersih menuju
masyarakat Blora yang sejahtera". Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai
tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang perlu
dilaksanakan secara bertahap yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2010-2015. Tentunya arah pembangunan kehutanan
Kabupaten Blora juga ditetapkan dalam rangka untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut.
Dalam rangka mengantisipasi kecenderungan perubahan-perubahan yang terus berkembang
pada lingkungan strategis pembangunan Kehutanan, Dinas Kehutanan telah menetapkan visi
yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan Kehutanan di Kabupaten Blora
tahun 2010-2015.
Visi pembangunan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora adalah :
“Terwujudnya SKPD yang memiliki Eksistensi dan Kemampuan di dalam Pengelolaan
dan Pembangun Kehutanan yang Berwawasan Lingkungan demi Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan juga misi yang akan dilaksanakan melalui
langkah-langkah strategi pembangunan melalui program dan kegiatan pembangunan
kehutanan yang masuk dalam kebijakan prioritas maupun kebijakan penunjang.
Anggaran belanja langsung Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2013 adalah
sebesar Rp 3.533.615.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Blora Tahun 2013 sebesar
Rp 2.243.525.000,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan sebesar
Rp1.267.475.000, dan berasal dari Bantuan Keuangan Pihak Ketiga Kayu APBDP Propinsi
Jateng sebesar Rp. 22.615.000-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai 13
(tigabelas) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan dengan total realisasi anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp 3.486.812.047,- sehingga terdapat sisa lebih penggunaan anggaran
(Silpa) sebesar Rp 46.802.953,-.
Belum optimalnya capaian kinerja input/ penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal
sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 5
1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga
masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya
terpenuhi. Sebagai contoh, sistem informasi data pembangunan kehutanan belum tersedia,
jumlah kendaraan operasional, ruang kerja, ruang rapat dan gudang penyimpanan ATK
dan asset daerah masih terbatas.
4. APBD Perubahan Kabupaten Blora Tahun 2013 ditetapkan menjelang akhir tahun
anggaran sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakannya baik ditinjau dari sisi
waktu maupun SDM pelaksana.
Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan
oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Blora pada tahun 2013 dapat dikatakan telah berhasil
mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, baik dilihat dari indikator input (masukan),
output (keluaran) dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
Hal itu dapat dilihat dari Pengukuran Kinerja Sasaran yang mencapai 98.80% sedangkan untuk
realisasi keuangan tercapai 98,20% dimana sisa anggaran sebagian besar berasal dari APBD
Perubahan Propinsi Jawa Tengah berupa bantuan keuangan umum dari sumbangan pihak
ketiga kayu yang tidak terserap seluruhnya sebesar Rp 22.615.000,-. karena masalah
persyaratan administrasi.
Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan
kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi
anggaran berbasis kinerja, dan peningkatan pengawasan dan monitoring pelaksanaan
kegiatan. Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP belum sepenuhnya
dapat memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan.
Karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan
penyusunan LAKIP di masa yang akan datang.
Blora, Juli 2014
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA
Ir. RENI MIHARTI, M.Agr.Bus Pembina Utama Muda
NIP. 19620316 198903 2 004
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 6
BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pemerintah Kabupaten Blora sebagai bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki berusaha
mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita luhur perjuangan bangsa Indonesia
sesuai dengan bunyi alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu
“membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial”. Usaha tersebut diantaranya ditempuh dengan menyelenggarakan good
governance yangmerupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai
tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.
Komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector, dan
masyarakat sangat dibutuhkan agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan
dengan baik. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan
integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Untuk itu diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 7
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kemudian Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 perihal yang sama. Menindaklanjuti aturan tersebut pemerintah mendorong
terwujudnya good governance di kalangan instansi pemerintah dengan menerbitkan Inpres
No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di lingkungan instansi
pemerintah, aturan tentang akuntabilitas dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi Pemerintah mulai dari
Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan
kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Rencana
Strategis (Renstra) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan hasil perumusan dari
rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan pengambilan keputusan
mengenai Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan
mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan
organisasi.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Renstra
SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berpijak
dari dasar ketentuan di atas, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang bersifat strategis disusun
menurut fungsi dan kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang telah diatur
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora; sebagai perubahan atas Peraturan Daeran
Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten; dimana Dinas Kehutanan memiliki tugas pokok
membantu sebagian tugas Bupati dalam Penyelenggaraan sebagaian urusan Pemerintah
Daerah dalam bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi daerah.
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora melalui tim penyusun LAKIP berusaha menyusun
laporan akuntabilitas tersebut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi SKPD. LAKIP Dinas Kehutanan Kabupaten Blora berisi gambaran perwujudan
akuntabilitas kinerja organisasi atau informasi kinerja (performance information), yakni hasil
pengolahan data capaian kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi capaian
kinerja dengan rencana kinerja yang ada Tahun 2013 yang disusun dan disampaikan secara
sistematik sehingga diperoleh pengetahuan mengenai keberhasilan/ kegagalan pencapaian
pelaksanaan visi misi organisasi yang terkait dengan pembangunan kehutanan yang tertuang
dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 dan Rencana
Kerja Dinas Kehutanan tahun 2013.
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
tentang panduan penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 8
Pemerintah. Pada peraturan tersebut disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa
“Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Unit Kerja mandiri Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/
Kota menyusun LAKIP setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani
oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota dan Pimpinan SKPD/ Unit Kerja ”. Diharapkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja tersebut dapat digunakan sebagai barometer Dinas Kehutanan dalam
memprediksi, memproyeksi program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya, secara efektif, efisien
dan responsif dan dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.
Merupakan tidak lanjut dari capaian kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora,
menjadi bagian menjadi tolok ukur kinerja pada penyusunan LAKIP tahun 2014, maka Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora sekaligus juga menyusun Penetapan Kinerja baik untuk Indikator
Sasaran maupun Indikator Kegiatan Tahun 2014 dan untuk keperluan Penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2015. Penetapan Kinerja merupakan
proses penyusunan Rencana Kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah
melalui berbagai kegiatan tahunan. Penetapan kinerja merupakan proses penetapan target-
target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan
indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra.
B. MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres dan Permenpan dan RB ini memberikan tuntunan kepada
semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang
dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan
akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Pemerintah, DPRD,
dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora sebagai upaya untuk memperbaiki
kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud
dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 mencakup hal-hal berikut ini :
1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 sebagai sarana pertanggungjawaban
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 9
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama
Tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana
sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2013.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja
manajemen oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Blora bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di
masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Kehutanan
Kabupaten Blora akan merumuskan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dapat ditingkatkan
secara berkelanjutan.
Sedangkan manfaat yang diharapkan dengan penyusunan LAKIP Dinas Kehutanan
Kabupaten Blora Tahun 2013 ini antara lain :
1. Membangun result oriented governance (pemerintahan yang berorientasi pada hasil).
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, peningkatan kinerja dan sustainability (konsistensi
perbaikan)
3. Memberikan dasar bagi penganggaran berbasis kinerja
4. Membangun pemerintahan berorientasi kepentingan masyarakat
5. Mendorong pemerintahan yang fokus pada bidang-bidang strategis
6. Mendorong para penyelenggara pemerintahan lebih amanah dalam melaksanakan
tugasnya
7. Mendorong pertanggungjawaban yang transparan
8. Merupakan instrumen pencegahan KKN (anti corruption preventive approach).
C. DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 berdasarkan landasan hukum, sebagai berikut:
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peerbendaharaan Negara;
c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
tanggung jawab Keuangan Negara;
e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 10
h. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
i. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
j. Peraturan Pememerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standart Pelayanan Minimum;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;
o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/
Daerah;
q. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrai dan Tugas
Pembantuan;
r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
s. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
t. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
u. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora.
v. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2015.
w. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor
13)
x. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.
y. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;
z. Surat Edaran Bupati Blora Nomor 050.09/58 tentang Penyusunan LAKIP SKPD Tahun
2013 dan Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD tahun 2014.
D. GAMBARAN UMUM SKPD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 11
Pemerintah Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah.
Pada saat ini Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Blora berdasarkan Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004, PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Sedangkan struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
1. Dasar Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan
Struktur organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka
mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang
melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-
fungsi dan wewenamg serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan
lainnya.
Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13). Selanjutnya
berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 47 tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten
Blora. Implikasi dari pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut, maka Dinas Kehutanan
berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah di bidang Kehutanan yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas , serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas
penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kehutanan berdasarkan
asas otonomi daerah.
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dengan
susunan unit kerja eselon III terdiri dari : Sekretaris Dinas, Bidang Perlindungan dan
Pengembangan Usaha Kehutanan (PPUK), Bidang Pengendalian dan Pengawasan
Pengelolaan Hutan (PPPH), dan Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan DAS (RLPDAS).
Secara lengkap susunan organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
a. Subbagian Program;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum.
3. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RLPDAS)
membawahi :
a. Seksi Rehabilitasi Lahan;
b. Seksi Pembibitan Dan Perbenihan Tanaman Hutan; dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 12
c. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sistem Informasi Kehutanan
4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Hutan (P3H) membawahi :
a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hutan Rakyat;
b. Seksi Produksi dan Provisi Sumber Daya Hutan; dan
c. Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
5. Bidang Perlindungan Dan Pengembangan Usaha Kehutanan, membawahi:
a. Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan dan Konservasi SDA;
b. Seksi Pembinaan Dan Perijinan Industri Hasil Hutan; dan
c. Seksi Bina Lembaga Dan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan.
6. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kehutanan setingkat eselon IVa, dan Tata Usaha
(TU) UPTD setingkat eselon IVb terdiri dari 4 (empat) UPTD yaitu meliputi UPTD
Wilayah I Blora, UPTD Wilayah II Cepu, UPTD Wilayah III Ngawen, UPTD Wilayah IV
Randublatung.
7. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Kehutanan.
Secara lengkap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten
Blora berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun Tahun 2011
ditunjukkan dalam skema struktur organisasi pada gambar di bawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 13
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PROGRAM
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
SEKSI
PENGELOLAAN DAS DAN SISTEM INFORMASI
KEHUTANAN
SEKSI
REHABILITASI LAHAN
SEKSI
PEMBIBITAN DAN PERBENIHAN TANAMAN
HUTAN
SEKSI PENGEMBANGAN DAN
PENGENDALIAN HUTAN RAKYAT
SEKSI
PRODUKSI DAN PSDH
SEKSI
PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL
HUTAN
.
SEKSI PENGAMANAN HUTAN
DAN MUTASI KAWASAN DAN KSDA
SEKSI
PEMBINAAN DAN PERIJINAN INDUSTRI
HASIL HUTAN
SEKSI
BINA LEMBAGA & PENGEMBANGAN ANEKA
USAHA KEHUTANAN BUPATI BLORA,
Cap.ttd. DJOKO NUGROHO
UPTD
BAGAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA
BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN
PENGELOLAAN DAS
BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN
BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN HUTAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
SEKSI PRODUKSI DAN PSDH
KEPALA DINAS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 34
2. Bidang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Tugas Pokok Dinas Kehutanan Kabupaten Blora adalah melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasar asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang
kehutanan.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kehutanan Kabupaten Blora mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kehutanan;
3. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan bidang kehutanan;
4. Pelaksanaan rehabilitasi lahan;
5. Pengelolaan daerah aliran sungai;
6. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan;
7. Perlindungan hutan; dan
8. Pengembangan usaha kehutanan.
Dalam menyelenggarakan kewenangannya, Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
didukung oleh pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/ komponen Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan serta jajaran
komponen pada lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang masing-masing dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. merumuskan kebijakan Bupati di bidang kehutanan berdasarkan wewenang yang
diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan
operasional Dinas Kehutanan;
b. merumuskan program kegiatan pada Dinas Kehutanan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. mengkoordinasikan kegiatan di bidang kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran
pelaksanaan tugas;
e. mengendalikan seluruh kegiatan bidang kehutanan sesuai kebijakan yang
ditetapkan Bupati;
f. memberikan rekomendasi perizinan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan;
g. menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan pengembangan usaha hasil
hutan meliputi produksi, pegembangan teknologi dan aneka usaha kehutanan,
serta bina lembaga dan sumber daya manusia;
h. menyelengarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan hutan dan
lahan meliputi perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan, rehabilitasi hutan
dan lahan, serta pengawasan dan peredaran hasil hutan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 35
i. melaksanakan dan mengkoordinasi pelayanan dan informasi kehutanan serta
promosi dan pemasaran hasil hutan;
j. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi kepada unit-unit kerja di
bawahnya agar terjadi sinkronisasi pelaksanaan visi dan misi organisasi sampai ke
unit kerja terendah;
k. menyelenggarakan pelayanan umum sesuai prosedur yang telah ditetapkan agar
pelaksanaan pelayanannya mudah, cepat, dan tepat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang kehutanan;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang kehutanan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan melaksanakan tugas
kesekretariatan serta pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan, penata-
usahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian satuan kerja perangkat daerah
secara terpadu.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:
a. menyusun program kegiatan pada Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan
arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kehutanan
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas sesuai bidang tugas di Sekretariat;
f. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana
kegiatan Bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja pada Dinas Kehutanan ;
g. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan rumah
tangga Dinas Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna
kelancaran tugas;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 36
h. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran
sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar kegiatan
kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan;
k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;
l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
3. Subbagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis, bahan pengkoordinasian penyusunan program dan laporan kegiatan
satuan kerja perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Subbagian
Program mempunyai fungsi :
menyusun rencana kegiatan pada Subbagian Program berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan KepalaSubbagian dan Kepala Seksi di
lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
menyiapkan konsep naskah dinas bidang program sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran / dokumen
pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing
Bidang, Seksi, dan Subbagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
guna menghindari kesalahan;
menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 37
menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-
masing Bidang, Seksi, dan Subbagian sebagai bahan evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
4. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis, bahan pengkoordinasian penatausahaan keuangansatuan kerja
perangkat daerahserta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Keuangan mempunyai
fungsi :
menyusun program kegiatan padaSubbagian Keuangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi lingkungan
Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
melaksanakan pengelolaan, pengoordinasian, menyiapkan bahan proses pencairan
dana dan pelayanan administrasi keuangan;
meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung, pengadaan barang
dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui
oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan;
meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat
permintaan pembayaran ganti uang, surat permintaan pembayaran tambahan
uang, surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan pegawai negeri
sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
melaksanakan verifikasi surat permintaan pembayaran dan menyiapkan surat
perintah membayar;
melaksanakan akuntansi satuan kerja perangkat daerah yang meliputi jurnal
umum, buku besar dan buku besar pembantu;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 38
menyiapkan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang meliputi
laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan keuangan
yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Seksi di lingkungan Dinas
Kehutanan ;
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk bahan laporan
kepada atasan;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
5. Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
teknis, bahan pengkoordinasian pelaksanaan urusan umumdan kepegawaian satuan
kerja perangkat daerahserta melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Subbagian Umum mempunyai fungsi :
menyusun program kegiatan pada Subbagian Umum berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di
lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, organisasi
dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan,
dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi
kepegawaian;
merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah
tangga Dinas Kehutanan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengadaan barang;
melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 39
membuat laporan rutin data kepegawaian, daftar urut kepangkatan dan daftar
nominatif pegawai peremajaan pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi
terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan
pelatihan pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
6. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RLPDAS)
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis serta melaksanakan rehabilitasi
lahan dan pengelolaan daerah aliran sungai.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi Lahan dan Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi lahan dan
pengelolaan daerah aliran sungai;
b. pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
rehabilitasi lahan dan pengelolaan daerah aliran sungai;
c. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasandibidang rehabilitasi lahan dan
pengelolaan daerah aliran sungai;
d. pelaksanaan rehabilitasi lahan;
e. pelaksanaan pembibitan dan perbenihan tanaman hutan;
f. pengelolaan daerah aliran sungai; dan
g. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kehutanan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Rehabilitasi Lahan dan
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas :
a. menyusun program kegiatan pada Bidang Rehabilitasi Lahan Dan Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan
arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan
Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 40
e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi lahan dan
pengelolaan daerah aliran sungai ;
f. melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan reklamasi pada areal bencana
alam dan bekas tambang ;
g. memberikan pertimbangan teknis pengelolaan daerah aliran sungai atau sub
daerah aliran sungai;
h. melaksanakan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan dan lahan;
i. menyelenggarakan sertifikasi sumber benih dan mutu benih atau tanaman hutan;
j. merumuskan rencana pembuatan dan pendistribusian bibit tanaman kehutanan;
k. menyelenggarakan system informasi geografis kehutanan humerik danspasial;
l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang rehabilitasi lahan dan
pengelolaan daerah aliran sungai;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang rehabilitasi lahan dan pengelolaan daerah aliran
sungai guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
7. Seksi Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis,bahan pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan pengawasan di
bidang rehabilitasi lahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Rehabilitasi Lahan Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sesuai bidang
tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya,Seksi Rehabilitasi Lahan mempunyai
tugas :
menyusun program kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Lahan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala
UPTD di lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi
guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penetapan lahan kritis ;
menyusun rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi
hutan;
melaksanakan rehabilitasi hutan/ lahan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan
dan lahan diluar kawasan hutan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 41
menyiapkan pertimbangan teknis rencana reklamasi, pemantauan dan pelaksanaan
reklamasi hutan;
menyusun rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam
dan bekas tambang;
melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang rehabilitasi lahan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
8. Seksi Pembibitan Dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan bimbingan,
pengembangan dan pengawasan di bidang pembibitan dan perbenihan tanaman hutan
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan
dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sesuai bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pembibitan dan Perbenihan Tanaman
Hutan mempunyai fungsi :
menyusun program kegiatan pada Seksi Pembibitan dan Perbenihan Tanaman
Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala
UPTD di lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi
guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumber
daya genetik;
melaksanakan pembinaan penggunaan benih/ bibit tanaman hutan;
melaksanakan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/ bibit tanaman hutan;
menyusun rencana pembuatan dan pendistribusian bibit tanaman kehutanan;
melaksanakan pembuatan bibit tanaman kehutanan;
melaksanakan pendistribusian bibit tanaman kehutanan;
menyusun laporan perkembangan pembuatan dan penditribusian bibit tanaman
kehutanan;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pembibitan dan
perbenihan tanaman hutan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 42
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang pembibitan dan perbenihan tanaman hutan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
9. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sistem Informasi Kehutanan
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan
pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan pengawasan di bidang pengelolaan
daerah aliran sungai dan sistem informasi kehutanan serta melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan Dan Pengelolaan Daerah Aliran
Sungaisesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sistem Informasi Kehutanan mempunyai tugas :
menyusun program kegiatan Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sistem
Informasi Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala
UPTD di lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi
guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan daerah
aliran sungai dan sub daerah aliran sungai;
menyiapkan bahan penyusunan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan
lahan;
melaksanakan inventarisasi dan identifikasi wilayah daerah aliran sungai dan sub
daerah aliran sungai;
menyusun prioritas penanganan daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai;
menyusun sistem informasi geografis kehutanan;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengelolaan daerah
aliran sungai dan sistem informasi kehutanan;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 43
pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan sistem
informasi kehutanan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
10. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Hutan (PPPH) mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan
menyusun bahan kebijakan teknis serta melaksanakan bimbingan, pengembangan dan
pengawasan di bidang pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengendalian Dan Pengawasan
Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan
pengawasan pengelolaan hutan;
b. pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan;
c. pembinaan dan pengawasan pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan;
dan
d. pengendalian peredaran hasil hutan.
e. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian dan
Pengawasan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas :
f. menyusun program kegiatan pada Bidang Pengendalian Dan Pengawasan
Pengelolaan Hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan
arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan
Dinas Kehutanan serta instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi
serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
j. merencanakan operasional survey dan observasi lapangan serta pengumpulan
data untuk dianalisis dan dibahas sehingga menjadi informasi sebagai bahan
pengambilan keputusan dan kebijakan pimpinan/atasan;
k. merumuskan kebijakan dan pembinaan dalam hal pengembangan, rehabilitasi,
konservasi, optimasi dan pengendalian lahan kehutanan agar sesuai dengan
peruntukan;
l. melaksanakan perumusan kebijakan tentang penentuan lokasi hutan kota/hutan
desa dan kawasan hijau kota;
m. melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan/rehabilitasi, pemanfaatan,
perlindungan dan pengamanan hutan kota/hutan desa dan kawasan hijau kota
dalam rangka mendukung program penghijau Pemerintah Daerah;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan
hutan kota/hutan desa dan kawasan hijau kota;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 44
o. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan konservasi;
p. melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan monitoring
rehabilitasi dan konservasi;
q. melaksanakan kegiatan administrasi, pengarsipan data dan pelaporan;
r. melaksanakan bimbingan dan pembinaan rehabilitasi lahan dan peremajaan hutan
dalam rangka mempertahankan hasil dan keseimbangan lingkungan hidup;
s. melaksanakan pembinaan reklamasi bekas penambangan agar daya dukung lahan
tetap terjaga fungsinya;
t. pertimbangan teknis ijin kegiatan lembaga konservasi di daerah;
u. menyusun dan menyajikan data yang berkaitan dengan potensi lahan guna
penentuan sasaran kegiatan serta data kawasan lindung dan potensi yang ada di
dalamnya;
v. melaksanakan tugas pemantauan kelompok tani hutan yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) guna
mendukung keberhasilan penghijauan;
w. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perlindungan hutan;
x. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
y. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
z. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang perlindungan hutan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
aa. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
11. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hutan Rakyat mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan bimbingan,
pengembangan dan pengawasan hutan rakyat serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dan Pengawasan Pengelolaan Hutan
sesuai bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hutan
Rakyat mempunyai tugas:
menyusun program kegiatan pada Seksi Pengembangan Dan Pengendalian Hutan
Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala
UPTD di lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi
guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 45
menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan
pengembangan dan pengendalian hutan rakyat;
menyusun rencana pembinaan pengelolaan hutan rakyat ;
menyusun petunjuk teknis pemeliharaan hutan rakyat ;
melaksanakan fasilitasi teknis pemberian ijin penebangan kayu rakyat ;
melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan sertifikasi hutan
rakyat ;
melaksanakan inventarisasi potensi hutan rakyat ;
melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi hutan rakyat ;
menyusun laporan perkembangan dan potensi hutan rakyat ;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengembangan dan
pengendalian hutan rakyat;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang pengembangan dan pengendalian hutan rakyat
guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
12. Seksi Produksi dan Provisi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan bimbingan,
pengembangan dan pengawasan dibidang produksi dan provisi sumber daya
hutanserta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian
dan Pengawasan Pengelolaan Hutan sesuai bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Produksi dan Provisi Sumber Daya Hutan
mempunyai tugas :
menyusun program kegiatan pada Seksi Produksi Dan Provisi Sumber Daya Hutan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala
UPTDdi lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan
penyelenggaraan produksi dan provisi sumber daya hutan;
menyiapkan bahan penyusunan rencana karya tahunan, lima tahunan dan dua
puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi ;
melaksanakan fasilitasi pengesahan rencana tebangan tahunan ;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 46
melaksanakan fasilitasi pengesahan rencana tebangan tahunan di luar tebangan
rutin ;
melaksanakan pemantauan dan supervisi kegiatan eksploitasi hutan ;
melaksanakan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang
kehutanan ;
menyusun laporan perkembangan bulanan produksi dan pembayaran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
melaksanakan fasilitasi dan evaluasi persediaan kayu akhir tahun (stock opname);
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang produksi dan provisi
sumber daya hutan;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang produksi dan provisi sumber daya hutan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
13. Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan bimbingan,
pengembangan,pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan,serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan
Pengawasan Pengelolaan Hutan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas
pokok, Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas :
menyusun program kegiatan pada Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala
UPTD di lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi
guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan
pengendalian peredaran hasil hutan;
menyiapkan pertimbangan teknis pemberian ijin industri primer hasil hutan kayu;
melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan;
melaksanakan pembinaan penatausahaan kayu pada industri primer;
menyiapkan bahan penyusunan pertimbangan teknis perpanjangan dan atau
pengajuan baru tenaga teknis kehutanan pada industri primer;
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penertiban peredaran hasil hutan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 47
melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengawas tenaga teknis kehutanan;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengendalian peredaran
hasil hutan;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang pengendalian peredaran hasil hutan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
14. Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan (PPUK) mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan
menyusun bahankebijakan teknis, melaksanakan bimbingan, pengembangan dan
pengawasandibidangperlindungan dan pengembangan usaha kehutanan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perlindungan Dan Pengembangan Usaha
Kehutanan mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan
pengembangan usaha kehutanan;
b. pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
perlindungan dan pengembangan usaha kehutanan;
c. pembinaan dan pengawasandibidang perlindungan dan pengembangan usaha
kehutanan;
d. pelaksanaan pengamanan hutan, mutasi kawasan dan konservasi sumber daya
alam;
e. pelaksanaan pembinaan dan perijinan industri hasil hutan;
f. pengembangan sumber daya manusia mitra kehutanan; dan
g. pengembangan aneka usaha kehutanan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Perlindungan dan
Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai tugas :
a. menyusun program kegiatan pada Bidang Bidang Perlindungan Dan
Pengembangan Usaha Kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan
arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan
Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 48
e. menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan
pengembangan usaha kehutanan;
f. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian penunjukan dan penetapan kawasan
hutan ;
g. menyiapkan pertimbangan teknis pemberian ijin primer hasil hutan non kayu ;
h. menyiapkan pertimbangan teknis pemberian ijin primer hasil hutan non kayu ;
i. menyelenggarakan pengawasan peredaran hasil hutan
j. melaksanakan penelitian dan pengembangan aneka usaha kehutanan ;
k. menyusun pertimbangan teknis usulan pengelolaan kawasan dengan tujuan
khusus, perubahan status kawasan dan/ atau fungsi hutan ;
l. menyusun laporan kebakaran hutan dan pencurian hasil hutan ;
m. melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi yang bergerak di bidang kehutanan;
n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perlindungan dan
pengembangan usaha kehutanan;
o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang perlindungan dan pengembangan usaha
kehutanan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
15. Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan dan Konservasi Sumber Daya Alam
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan
pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan pengawasan di bidang pengamanan
hutan, mutasi kawasan dan konservasi sumber daya alam serta melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha
Kehutanan sesuai bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan dan
Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas:
menyusun program kegiatan pada Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan dan
Konservasi Sumber Daya Alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala
UPTDdi lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pengamanan
hutan, mutasi kawasan dan konservasi sumber daya alam;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 49
menyiapkan bahan pemberian ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran apendix cites ;
menyiapkan pertimbangan teknis ijin kegiatan lembaga konservasi ;
melaksanakan fasilitasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan perlindungan hutan
pada hutan yang dibebani hak ;
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penindakan pelanggaran
peraturan tentang peredaran hasil hutan ;
menyusun rencana operasi dan pengamanan peredaran hasil hutan ;
melaksanakan pengamanan peredaran hasil hutan, kebakaran hutan dan pencurian
hasil hutan ;
menyusun dan menghimpun laporan pengamanan peredaran hasil hutan,
kebakaran hutan dan pencurian hasil hutan ;
melaksanakan fasilitasi pengusulan penunjukan kawasan hutan, pengelolaan
kawasan hutan dengan tujuan khusus, perubahan penggunaan, status kawasan
dan fungsi hutan ;
menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis penyusunan rancang bangun
dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan ;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengamanan hutan,
mutasi kawasan dan konservasi sumber daya alam;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang pengamanan hutan, mutasi kawasan dan
konservasi sumber daya alam guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
16. Seksi Pembinaan dan Perijinan Industri Hasil Hutan mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan bimbingan dan
pengembangan di bidang pembinaan dan perijinan industri hasil hutan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan
Pengembangan Usaha Kehutanan sesuai bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan dan Perijinan Industri
Hasil Hutan mempunyai tugas :
menyusun program kegiatan pada Seksi Pembinaan Dan Perijinan Industri Hasil
Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 50
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala
UPTDdi lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pembinaan
dan perijinan industri hasil hutan;
menyiapkan pertimbangan teknis pemberian ijin industri hasil hutan non kayu;
melaksanakan inventarisasi industri hasil hutan non kayu;
menyusun rencana pembinaan dan pengendalian industri hasil hutan non kayu :
melaksanakan pembinaan dan pengendalian industri hasil hutan non kayu ;
melaksanakan fasilitasi dan mendorong pertumbuhan industri hasil hutan non kayu;
menyusun laporan perkembangan industri hasil hutan non kayu ;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pembinaan dan
perijinan industri hasil hutan;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang informasi kehutanan guna kelancaran
pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
17. Seksi Bina Lembaga dan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan mempunyai
tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan
bimbingan, pengembangan dan pengawasan di bidang bina lembaga dan
pengembangan aneka usaha kehutanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan sesuai bidang
tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Bina Lembaga dan Pengembangan
Aneka Usaha Kehutanan memiliki tugas :
menyusun program kegiatan pada Seksi Bina Lembaga dan Pengembangan Aneka
Usaha Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala
UPTDdi lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan bina
lembaga dan pengembangan aneka usaha kehutanan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 51
melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
mitra kehutanan ;
melaksanakan pembinaan kelompok tani hutan dan Lembaga Masyarakat Desa
Hutan (LMDH) ;
melaksanakan pengembangan aneka usaha kehutanan ;
melaksanakan penyebarluasan perkembangan aneka usaha di bidang kehutanan ;
menghimpun laporan dan perkembangan Lembaga Masyarakat Desa Hutan
(LMDH) ;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang bina lembaga dan
pengembangan aneka usaha kehutanan;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang promosi dan pemasaran guna kelancaran
pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
18. UPTD Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dibidang kehutanan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya
pada wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala UPTD Kehutanan
mempunyai tugas:
menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pada UPTD berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di
lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
mengelola tata usaha, perumusan/perencanaan kehutanan di wilayah kerja;
menyusun dan penetapan rencana kehutanan di wilayah kerja;
melaksanakan pengelolaan peralatan dan perbekalan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas di lapangan;
melaksanakan pengelolaan dan perawatan inventaris kekayaan milik
Daerah/Negara;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 52
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Subbagian Tata Usaha pada UPTD Kehutanan mempunyai tugas:
mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan pada Subbagian Tata Usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang
berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana,
pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta
pengelolaan administrasi UPTD;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
19. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Kehutanan pada Dinas Kehutanan
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi
Dinas Kehutanan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sumber Daya Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013
Tabel 1 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Berdasarkan Status Kepegawaian
Tahun 2008-2013
No Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 Struktural 24 22 21 20 23
- Eselon 2b 0 0 1 1 1
- Eselon 3A 1 1 1 1 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 53
Struktural 29.49%
Fungsional PNS
34.62%
Staf PNS 23.08%
Staf Non PNS 12.82%
Struktural
Fungsional PNS
Staf PNS
Staf Non PNS
Strata II 12.66%
Strata I 54.43%
Diploma III 2.53%
SLTA 29.11%
SLTP 1.27%
Strata II
Strata I
Diploma III
SLTA
SLTP
- Eselon 3B 3 3 3 3 3
- Eselon IV a 16 15 13 12 15
-Eselon Ivb 4 3 3 3 4
2 Fungsional PNS 32 30 30 30 30
3 Staf PNS 19 20 19 18 18
4 Staf Non PNS 3 3 9 10 10
JUMLAH 78 75 79 78 81
Sumber : Statistik Kehutanan Kabupaten Blora, 2013
Gambar 2
Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 Berdasarkan Status Kepegawaian
Tabel 2 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009- 2013
No Pendidikan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 S3 - - - - -
2 S2 4 3 6 6 10
3 S1 36 42 42 41 42
4 D3 3 2 3 3 2
5 SMA 34 27 27 27 26
6 SMP 1 1 1 1 1
7 SD - - - - -
JUMLAH 78 75 79 78 81
Sumber : Statistik Kehutanan Kabupaten Blora, 2013
Gambar 3 Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 54
Tabel 4
Perkembangan Jumlah Tenaga Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2008-2013
No Pangkat/Gol Jabatan Fungsional 2009 2010 2011 2012 2013
1 Pembina (IV/a)
Penyuluh Kehutanan Madya
- - - - -
2 Penata Tk.I (III/d)
Penyuluh Kehutanan Pelaksana Penyelia
- 1 2 2 2
3 Penata (III/c) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Penyelia
4 3 7 7 7
4 Penata Muda Tk.I (III/b)
Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan
13 16 11 11 11
5 Penata Muda (III/a)
Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan
10 7 10 10 10
6 Pengatur Tk.I (II/d)
Penyuluh Kehutanan Pelaksana
5 3 - - -
JUMLAH 32 30 30 30 30
Sumber : Statistik Kehutanan Kabupaten Blora, 2013
E. ISU-ISU STRATEGIS DALAM DOKUMEN RENCANA STATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2008-2013
1. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kehutanan
Kabupaten Blora.
Dinas Kehutanan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan
azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan, dalam melaksanakan
tugas pokoknya selalu dihadapkan pada kendala dan permasalahan secara umum.
Terhadap kondisi yang ada pada saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapkan
dalam mewujudkan pembangunan kehutanan di Kabupaten Blora adalah “ Bagaimana
Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera “.
Beberapa permasalahan / kendala yang dijumpai diantaranya adalah :
a. Hutan rakyat belum dapat dimanfaatkan dalam waktu pendek ;
b. Lahan kritis masih relatif cukup luas ;
c. Terjadinya erosi dan longsor di tebing sungai ;
d. Pengetahuan masyarakat tentang fungsi hutan masih rendah ;
e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengekolaan hutan ;
f. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat kehutanan ;
g. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemantapan pemanfaatan potensi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 55
Rencana Stratejik
Pendahuluan
Rencana Strategis
Akuntabilitas
Kinerja
Penutup
Bab 2
Bab 3
Bab 4
Referensi Bab 1/2
sumber daya hutan ;
h. Kurangnya pengawasan peredaran hasil hutan.
i. Kurangnya sarana pelatihan kehutanan ;
j. Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang tata usaha kayu ;
k. Kurangnya system infoermasi geografi kehutanan .
2. Penentuan Isu-Isu strategis
Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
meliputi :
a. Kawasan lindung baik di hutan maupun di luar kawasan hutan belum berfungsi secara
optimal baik sebagai penyangga kehidupan dan bagi perekonomian masyarakat di
sekitarnya.
b. Masih terjadi gangguan terhadap kawasan hutan Negara, meski pun kecenderungan
dari tahun ke tahun menurun ;
c. Ketidakseimbangan antara suply dan demand kayu ;
d. Kemiskinan dan kerentanan sosial penduduk di sekitar hutan masih relatif tinggi
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora selama tahun 2013. Capaian kinerja (performance
results) 2013 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2013
sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap
rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja
(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu,
sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
dapat diilustrasikan dalam Gambar 4 berikut ini.
Gambar 4 Bagan Sistimatika Penyajian LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 56
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 57
Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun
2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat menandai
apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi), dengan
sistematika meliputi :
A. Latar Belakang
B. Maksud,Tujuan, dan Manfaat
C. Dasar Hukum
D. Gambaran Umum SKPD
E. Isu-Isu Strategis Dalam Dokumen Rencana Stategis (Renstra) Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2008-2013
F. Sistematika Penyusunan LAKIP.
BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan
Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat
sasaran yang ingin dicapai Dinas Kehutanan pada tahun 2013, serta
bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.
Sistematika Bab ini meliputi :
A. Perencanaan, yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja
(Renja) yang tertuang dalam kebijaksanaan, strategi, sasaran, program
maupun kegiatan yang ada pada Dinas Kehutanan.
B. Pengukuran Kinerja meliputi Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja
Utama (IKU), dan Indikator Kinerja SKPD (Dinas Kehutanan)
C. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Tahun
2013
D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Dinas Kehutanan Tahun
Anggaran 2013.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis
keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang
dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu
dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan
realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya,
termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.
Sistematika bab ini meliputi :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 58
A. Pengukuran Kinerja
B. Evaluasi Kinerja
C. Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan
D. Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
Bab ini mengemukan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja
instansi yang bersangkutan, serta strategi pemecahan masalah yang akan
dilaksanakan di tahun mendatang.
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
A. PERENCANAAN
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun secara
sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala
yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis
Instansi Pemerintah, yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,
dan program serta menyediakan ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis
merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang
memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar
mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi
baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam
memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities),
dan tantangan/ kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat
penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi
pemerintah.
Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis
mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian,
visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi
dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik
yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Sedangkan strategi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 59
pencapaian tujuan/sasaran diwujudkan dengan menetapkan program dan kegiatan yang
harus dilaksanakan oleh organisasi. Rencana strategis merupakan alat kontrol
pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan
tujuan/ sasaran strategis.
Sesuai dengan Inpres No. 7/1999, Rencana Strategis merupakan proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau
mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah
yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran
keberhasilan dalam pelaksanaannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 60
Beberapa hal yang harus terdapat dalam Rencana Strategis sebuah organisasi
adalah sebagai berikut :
1. Memuat secara jelas arah masa depan yang hendak dituju (where do we want to be).
Ini berarti Renstra harus mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang hendak
dicapai.
2. Mempertimbangkan kondisi saat ini (where are we now)?
Ini berarti Renstra disusun dimulai dari memberi penilaian atas kondisi atau keadaan saat
ini, kemudian dirumuskan atau dianalis dengan pendekatan SWOT yaitu identifikasi
berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi, dengan cara
memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun pada saat
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).
3. Memuat cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran (how to get there)? Artinya di
dalam Renstra harus ditentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud.
4. Memuat ukuran keberhasilan (how do we measure our progress)?
Yaitu menentukan indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan/
kegagalan sebuah organisasi.
Beberapa manfaat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi SKPD meliputi:
1. Pedoman untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin
kompleks dan meningkatkan adaptabilitas (kemampuan menyesuaikan diri ) terhadap
perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal.
2. Proses untuk pengelolaan keberhasilan.
3. Memberi orientasi pada masa depan.
4. Memberi orientasi pada pelayanan prima.
5. Meningkatkan komunikasi antar bagian dari sebuah organisasi, karena masing-
masing dituntut peran yang sinergis.
6. Menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi.
7. Meningkatkan produktivitas organisasi karena berorientasi untuk mampu mencapai
target sasaran.
1. Rencana Strategis Kabupaten Blora Tahun 2011-2015
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Blora Tahun 2011-2015 dituangkan kedalam dokumen Rencana strategis (Renstra) Tahun
2011-2015 yang berisi penjabaran visi, misi, dan program pembangunan yang
direncanakan dalam kurun waktu lima Tahun 2011-2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 61
V I S I
M I S I
Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan
jangka menengah, serta acuan kerja bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora. Renstra
Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Blora tahun 2011-2015 serta dilaksanakan dalam kerangka
mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan lima
tahun kedepan.
a. Visi, Misi, Tujuandan Sasaran Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015
1) Visi
Visi Pemerintah Kabupaten Blora disusun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,
permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Blora serta
mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat.
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi
pemerintah harus dibawa dan berkarya secara produktif, inovatif konsisten serta
antisipatif terhadap perubahan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh
instansi pemerintah.
Visi Pemerintahan Kabupaten Blora adalah:
2) Misi
Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan
tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki dan dalam rangka
pencapaian Visi Kabupaten Blora untuk mencapai masyarakat Kabupaten Blora
sejahtera, maka telah dirumuskan Misi Kabupaten Blora Tahun 2011-2015.
Misi adalah suatu langkah yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah)
agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.
Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Menuju Masyarakat Blora Yang Sejahtera
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 62
Pemerintah Kabupaten Blora menetapkan 9 (sembilan) misi meliputi :
3) Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blora
Berdasarkan Misi diatas, maka tujuan yang akan diwujudkan selama
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Blora kurun waktu 5 tahun (2011-2015) adalah
sebagai berikut :
Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan tata kelola pemerintahan yang
baik (Clean and Good Government)
Tujuan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan dan pemerataan infrastruktur
Tujuan 3. Meningkatkan produktifitas dan daya saing pertanian serta pemasaran produk
pertanian
Tujuan 4. Meningkatkan iklim investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat
Tujuan 5. Meningkatkan akses pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan
Tujuan 6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Tujuan 7. Meningkatkan daya saing UMKM dan jejaring pemasaran serta
mengoptimalkan peran pasar pasar tradisional
Tujuan 8. Mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup dan
meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.
Tujuan 9. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kebebasan berpendapat
1. Melanjutkan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih,
bebas KKN,berdaya dan berhasil guna di semua bidang pemerintahan dalam
rangka meningkatkan pelayanan publik.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur sampai tingkat pedesaan.
3. Mewujudkan peningkatan produktifitas pertanian beserta pemasaran hasilnya
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan lapangan kerja yang luas
bagi masyarakat.
5. Mewujudkan pendidikan gratis di tingkat SD/MI dan SPM/MTs serta murah
ditingkat SMA/MA.
6. Mewujudkan kesehatan gratis untuk semua jenis pelayanan di Puskesmas dan
jenis pelayanan kelas 3 di RSUD Dr. R. Soetijono Blora dan RSUD Dr. R
Soeprapto Cepu.
7. Mewujudkan peningkatan perekonomian lokal dengan mendorong UMKM dan
pasar tradisional.
8. Mewujudkan perlindungan terhadap kelestarian alam.
9. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 63
4) Kebijakan Prioritas Pembangan Kabupaten BloraTahun 2013
Lebih lanjut agenda pembangunan tersebut dilaksanakan setiap tahun melalui
program/ kegiatan dengan penekanan prioritas sesuai dengan kebutuhan pada setiap
tahun yang tertuang dalam ke dalam dokumen rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja
Pemerintah Darah (RKPD). RKPD Kabupaten Blora Tahun 2013 telah menetapkan
dokumen kebijakan prioritas yang diambil dalam memecahkan permasalahan
pembangunan daerah tahun 2013, yaitu diarahkan pada :
1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
2. Peningkatan pendidikan terjangkau sampai tingkat SLTA
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur
4. Peningkatan penyediaan tempat distribusi barang dan jasa
5. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam
5) Visi dan Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015
a) Visi Dinas Kehutanan
Visi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora menjelaskan gambaran permasalahan-
permasalahan pembangunan bidang kehutanan yang harus dicari solusinya dengan
perencanaan yang matang dan berkesinambungan. Visi juga merupakan cara pandang
jauh ke depan tentang kemana Dinas Kehutanan akan diarahkan dan apa yang akan
dicapai. Dinas Kehutanan Kabupaten Blora menetapkan Visi Pembangunan Kehutanan
Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 sebagai berikut :
Penjelasan dari Visi tersebut di atas sebagai berikut :
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Blora yang sejahtera artinya penyelenggaraan
pembangunan kehutanan harus dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Blora
secara keseluruhan dan berkelanjutan atau terus menerus melalui suatu bentuk
perencanaan yang matang dan terarah sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat.
VISI DINAS KEHUTANAN TAHUN 2011-2015
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BLORA YANG
SEJAHTERA, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN
BERORIENTASI KEPADA TERCAPAINYA HUTAN LESTARI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 64
Berwawasan lingkungan artinya pembangunan kehutanan harus
terencana dan berkesinambungan dilaksanakan secara sadar dan berencana
menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan mutu
hidup dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam.
Tercapainya Hutan Lestari mengandung arti bahwa hasil-hasil pembangunan
kehutanan akan memberikan nilai positif bagi hutan yang berfungsi konservasi, lindung
dan produksi.
b) Misi Dinas Kehutanan
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan
oleh suatu instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan agar tujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi merupakan pernyataan secara
luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan
pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat
dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.
Berkaitan dengan perumusan misi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun
2011-2015 dengan memperhatikan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Bupati
Blora, maka Dinas Kehutanan Kabupaten Blora menetapkan misi Dinas Kehutanan Tahun
2011-2015 sebagai berikut :
MISI DINAS KEHUTANAN TAHUN 2011-2015
1. Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah
dan air;
2. Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan Sumber Daya Hutan;
3. Mewujudkan pemanfaatan lahan yang optimal dan lestari;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang
kehutanan
5. Memberdayakan Sumber Daya Manusia Kehutanan;
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan;
7. Meningkatkan Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) untuk
mendukung Pendapatan Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 65
c) Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan
Sebagai penjabaran Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora, maka Dinas
Kehutanan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang tercantum dalam
Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun dalam periode waktu 2011-
2015.
(1) Tujuan
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora telah merumuskan tujuan utama dalam Dokumen
Rencana Stragis (Renstra) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 yaitu :
Dari rumusan diatas, maka Tujuan yang akan diwujudkan selama penyelenggaraan
pemerintahan bidang kehutanan kurun waktu 5 (lima) tahun (2011-2015) adalah sebagai
berikut :
Mengurangi cakupan lahan kritis yang masih cukup luas dan mengurangi kerusakan
pada lingkungan jalan;
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan dengan
menegakkan hukum di bidang kehutanan
Mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan bahan baku kayu dengan
memanfaatkan hutan rakyat.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan
meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang peraturan tata usaha kayu bagi
masyarakat.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan
Menguatkan data dan informasi dalam Sistem Informasi Kehutanan
Misi dan tujuan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2011-2015 dapat dirumuskan
seperti dalam tabel berikut ini :
“ Memberikan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan untuk
mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan bahan baku kayu
dengan memanfaatkan hutan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di sekitar hutan dengan menegakkan hukum di bidang kehutanan sehingga
terwujud kuatnya Sistem Informasi Kehutanan sebagai upaya mengurangi cakupan
lahan kritis yang masih cukup luas, berkurangnya kerusakan pada lingkungan jalan,
didukung timbulnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan serta bertambahnya
pengetahuan dan informasi tentang peraturan tata usaha kayu bagi masyarakat “
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 66
Tabel 4
Misi – Tujuan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015
NO MISI TUJUAN
1 Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air;
Mengurangi cakupan lahan kritis yang masih cukup luas dan mengurangi kerusakan pada lingkungan jalan
2 Mempertahankan dan mening-katkan keberadaan Sumber Daya Hutan
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan dengan menegakkan hukum di bidang kehutanan
3 Mewujudkan pemanfaatan lahan yang optimal dan lestari
Mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan bahan baku kayu dengan memanfaatkan hutan rakyat.
4 Meningkatkan partisipasi masya-rakat dalam pembangunan di bidang kehutanan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.
5 Memberdayakan Sumber Daya Manusia Kehutanan;
Meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang peraturan tata usaha kayu bagi masyarakat.
6 Meningkatkan kesejahteraan ma-syarakat desa sekitar hutan;
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan
7 Meningkatkan Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) untuk mendukung Pendapatan Daerah.
Menguatkan data dan informasi dalam Sistem Informasi Kehutanan
(2) Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Sasaran diupayakan agar tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara
berkesinambungan sejalan dengan misi yang ditetapkan.
Secara umum sasaran kegiatan pembangunan kehutanan di Kabupaten Blora diarahkan
pada :
Berkurangnya lahan kritis menuju Blora Hijau.
Terkendalinya pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
Terselenggaranya pelayanan publik urusan kehutanan.
Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk kesejahtraan rakyat.
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kehutanan.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan
kehutanan.
Tersedianya Sistem Informasi Geografi Kehutanan.
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dapat dirumuskan
sebagaimana dalam tabel di bawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 67
Tabel 5
Tabel Tujuan – Sasaran Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2011-2015
SASARAN INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1. Mengurangi cakupan lahan kritis yang masih cukup luas dan kerusakan pada lingkungan jalan
Sasaran 1 : Berkurangnya lahan kritis menuju Blora Hijau ;
- Berkurangnya Jumlah luasan lahan kritis (ha)
- Jumlah kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Bertambahnya Jumlah luasan pengkayaan tanaman (ha)
- Meningkatnya jumlah bangunan konservasi tanah dan air (dam penahan, sumur resapan)
- Terwujudnya penghijauan lingkungan di sekitar turus jalan dan sempadan sungai yang rawan longsor
- Tersedianya bibit tanaman kehutanan
Terlaksananya kebun bibit rakyat
Terlaksananya pengkayaan tanaman
- Jumlah luasan reboisasi pada kawasan hutan
- Jumlah luasan lahan kritis
- Jumlah luasan penghijauan pada lahan kritis di luar kawasan hutan
- Luas hutan dan lahan kritis terehabilitasi (ha)
- Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%)
- Terlaksananya HMPI (Hari Menanam Pohon Indonesia)
Tujuan 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan dengan menegakkan hukum di bidang kehutanan
Sasaran 2 : Terkendalinya pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup ;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak kerusakan hutan
- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk tenaga penyukuh kehutanan
- Jumlah kasus kebakaran di kawasan hutan
- Terlaksananya Lomba PKA (Penghijauan dan Konservasi Alam)
- Lancarnya penyuluhan terhadap masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
- Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu, pembalakan liar, dsb)
- Teridentifikasinya potensi pengembangan satwa liar
Tujuan 3. Mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan bahan baku kayu dengan memanfaatkan hutan rakyat.
Sasaran 6 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan kehutanan
- Luas hutan rakyat (ha)
- Jumlah produksi kayu dari hutan rakyat
- Terlaksananya fasilitasi SVLK
- Produksi kayu olahan primer (m3)
- Bertambahnya jumlah luasan pemerliharan tanaman hutan rakyat
- Terinventarisasinya potensi tegakan hutan rakyat
- Jumlah pelaku usaha kehutanan (kayu dan bukan kayu)(unit)
Tujuan 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan
SASARAN INDIKATOR KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 68
Sasaran 4 : Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk kesejahtraan rakyat ;
- Produksi kayu bulat (m3)
- Terlaksananya penderasan pembayaran SDH dari wajib bayar
- Terlaksanya perhitungan bersama/rekonsiliasi data DBH PSDH
- Meningkatnya kontribusi PAD dari sektor kehutanan beruba PNBP PSDH
- Termonitoringnya kegiatan pengelolaan hutan negara mulai dari persemaian sampai dengan pemanenan hasil hutan
- Tersedianya laporan stock opname pada Hasil Hutan Kayu pada akhir tahun per 31 Desember
Tujuan 5. Meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang peraturan tata usaha kayu bagi masyarakat.
Terselenggaranya pelayanan publik urusan kehutanan ;
- Terlaksananya sosialisasi peraturan penatausahaan dan perdagangan hasil hutan
- Terlaksananya inventarisasi industri primer hasil hutan kayu dan non kayu
- Tertibnya pelaksanaan Perda industri hasil Hutan
- Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
- Jumlah desa yang tertib melakukan penatausahaan hasil hutan kayu (desa)
- Terlaksanya Pelaksanaan pemeriksaan/ pengukuran/ pengesahan hasil hutan (kayu rakyat / hutan hak)
- Terlaksananya tertib administrasi peredaran hasil hutan
- Terlaksananya pembinaan kelembagaan industri primer hasil hutan kayu
- Terlaksananya sosialisasi peraturan dan pembinaan mengenai peredaran hasil hutan rakyat terhadap penerbit SKAU
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis pengujian hasil hutan (penyelenggaraan Bimtek SKAU)
- Terlaksanya efektifitas pelaksanaan SKAU oleh Kepala Desa/Lurah/Perangkat Desa
- Terlaksananya inventarisasi industri primer hasil hutan kayu dan non kayu
Tujuan 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan
- Jumlah produksi hasil hutan non kayu
- Terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada kelompok tani hutan
- Terbinanya LMDH menuju LMDH mandiri
- Terlaksanya pelatihan untuk peningkatan ketrampilan Masyarakat Desa Hutan
- Terbentunya jumlah kelompok aneka usaha kehutanan
Tujuan 7. Tersedianya data dan informasi kehutanan yang akurat dalam Sistem Informasi Kehutanan
Sasaran 7 : Tersedianya Sistem Informasi Geografi Kehutanan.
- Tersedianya peta-peta tematik kehutanan
- Tersedianya buku data statistik kehutanan
- Pembuatan content website Dinas Kehutanan dan aplikasi input data kehutanan
- Inventarisasi data pembangunan kehutanan Kab Blora
- Penyediaan informasi lahan kritis terkait Bio massa
d) Kebijakan Strategis dan Program
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 69
Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti
untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Sebagai penjabaran langkah-langkah
menuju tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dalam Renstra Dinas Kehutanan
Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 ditetapkan beberapa kebijakan strategis dan program-
program antara lain :
(1) Kebijakan Strategis
Pemerintah Pusat telah menetapkan 8 (delapan) Kebijakan Prioritas Bidang
Kehutanan dalam Konsep Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu dan
dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK.456 / Menhut-II/ 2004 tanggal 29 Nopember 2004. Kebijakan strategis dijadikan
panduan, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/
kegiatan.
Terdapat 8 (delapan) kebijakan sebagai prioritas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Departemen Kehutanan meliputi :
(a) Pemantapan Kawasan Hutan;
(b) Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
(c) Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan;
(d) Konservasi Keanekaragaman Hayati;
(e) Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan;
(f) Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan;
(g) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan;
(h) Penguatan Kelembagaan Kehutanan.
Dinas Kehutanan telah menetapkanKebijakan Umum Prioritas maupun Kebijakan
Umum Pilihan sebagai langkah-langkah strategi pembangunan untuk menentukan
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
(a) Kebijakan Umum Prioritas
Kegiatan- kegiatan yang termasuk dalam kebijakan umum prioritas antara lain :
Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan;
Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan;
Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal;
Mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 70
(b) Kebijakan Umum Penunjang.
Kegiatan- kegiatan yang termasuk dalam kebijakan umum prioritas antara lain :
Pembinaan / pengendalian dan pengawasan GERHAN;
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan;
Penyusunan data statistik kehutanan;
Penyusunan Ranperda Industri Hasil Hutan;
Penyusunan dan penertiban pelaksanaan Perda mengenai pengelolaan industri
hasil hutan;
Pengembangan, pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan;
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Pengembangan hasil hutan non kayu;
Konsolidasi sumber daya aparatur;
Pemantapan kinerja Sumber Daya Aparatur.
Arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dalam
membentuk konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan adalah dengan
melaksanakan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :
(a) Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
Kebijakan ini diarahkan untuk menuntaskan lahan kritis menuju Blora Hijau
(b) Kebijakan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
Kebijakan ini diarahkan untuk mengembangkan hasil hutan non kayu, optimalisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengendalian dan pengawasan peredaran hasil
hutan serta pembinaan aneka usaha kehutanan
(c) Kebijakan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;
Kebijakan ini diarahkan untuk memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan fungsi
hutan lahan sebagai pengatur tata air dan pemelihara kesuburan tanah.
(d) Kebijakan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
Kebijakan ini diarahkan untuk pengawasan dan penertiban pengelolaan Industri Hasil
Hutan, tersedianya peraturan perundangan mengenai Industri Hasil Hutan dan
sosialisasinya.
(e) Kebijakan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
Kebijakan ini merupakan urusan wajib untuk pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti Checking
Cruising, stock opname kayu, laporan hasil produksi dan PSDH.
(f) Kebijakan Rehabilitasi dan Pemilihan Cadangan Sumber Daya Alam.
Kebijakan ini merupakan urusan wajib dimaksudkan untuk merehabilitasi dan
pemulihan lahan yang rusak akibat bencana alam, di samping itu untuk
mengembangkan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan.
(g) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Kehutanan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 71
Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur kehutanan,
pemberdayaan penyuluh kehutanan dan kelompok tani hutan.
(h) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Geografi Kehutanan.
Kebijakan ini diarahkan untuk menyiapkan data dan informasi urusan kehutanan yang
akurat, tepat dan aktual terkait dengan penggunaan lahan ataupun data dan informasi
yang bereferensi geografis.
(i) Kebijakan Pelayanan Publik Kehutanan.
Kebijakan ini diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau publik
dan memfasilitasi masyararakat yang menjalankan kegiatan ekonomi sektor kehutanan
serta melayani perijinan seperti Ijin Tebang dan Ijin Angkut Kayu Rakyat.
(2) Program dan Kegiatan
Kebijakan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora merupakan penjabaran dari
program kerja operasional yang telah disepakati dan dilegalisasi. Program kerja
operasional merupakan implementasi kebijakan 9 (sembilan) pokok kebijakan Kehutanan
Kabupaten Blora. Penjabaran kebijakan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan
operasional dijabarkan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 6 Arahan Kebijakan, Program, dan Kegiatan
dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
NO KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
1 Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program Bidang Kehutanan Bersumber Dari Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi, Serta Dana Pendampingnya
kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan (DAK)
2 Kebijakan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
Pengembangan Pengujian Dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
NO KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
3 Kebijakan Perlindungan dan Konservasi
Program Perlindungan dan Konservasi
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 72
Sumber Daya Hutan
Sumber Daya Hutan
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Bidang Konservasi
4 Kebijakan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
5 Kebijakan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan
Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
6 Kebijakan Rehabilitasi dan Pemilihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan
Perencanaan RHL
Fasilitasi Pinjam Pakai Dan Tukar Menukar Kawasan Hutan
7 Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Kehutanan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan ( LMDH )
8
Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Geografi Kehutanan
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografi Kehutanan
kegiatan Penyusunan Data dan Statistik Kehutanan
Penyusunan Peta-peta Tematik Kehutanan
9
Kebijakan Pelayanan Publik Kehutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/perasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
NO KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja SKPD.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 73
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum
kegiatan Penyediaan Honorarium Tenaga Pengamanan, Kebersihan, Sopir, dan Tenaga Lepas Lainnya
Program Pelayanan Publik Urusan Kehutanan
kegiatan Pelayanan Pemeriksaan dan Pengesahan Hasil Hutan
B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
1. INDIKATOR KINERJA
Capaian kinerja RPJMD setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan
menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengukuran
kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang
direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja
dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen
perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas
capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja.
Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal
yang direncanakan akan menjadi performa kinerja suatu organisasi akan diukur
keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja
dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan
satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap
penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran
mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Dalam Sistem AKIP dilakukan
pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, kegiatan, dan
kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga
diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
a. Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
1) Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 74
Otonomi Daerah memiliki tujuan yang terdiri dari 3 (tiga) aspek antara lain :
Kesejahteraan Masyarakat (KM),
Daya Saing Daerah (DSD) dan
Pelayanan Umum (PU).
Ketiga aspek tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 dipakai dasar untuk menentukan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk Indikator Kinerja
Kunci ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Capaian indikator kinerja urusan kehutanan dapat diketahui dari pengukuran terhadap 2
(dua)Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu :
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah luas hutan dan lahan kritis
yang direhabilitasi dengan luas total hutan dan lahan kritis yaitu dengan rumus =
Luas hutan yang direhabilitasi dalam penanaman dan pemeliharaan hutan
Luas Hutan
Kerusakan Kawasan Hutan
Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan luas kerusakan kawasan hutan
dengan jumlah luas kawasan hutan, atau dengan rumus =
Kerusakan akibat kebakaran hutan Ha dan akibat pencurian kayu (Ha)
Luas Hutan (Ha).
2) Indikator Kinerja Utama (IKU)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di
pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun
laporan keuangan tersebut, diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator
Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei
2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu
memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance
Indicator. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 75
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU), setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator Kinerja
Utama IKU). IKU ditetapkan sebagai acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh
Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan umum peraturan tersebut mendefinisikan
Kinerja Instansi Pemerintah sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau
tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja
(PK) , menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta
melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Pembangunan. Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/ kota sebaiknya
menggunakan indikator kinerja pada tinggkat outcome yang memiliki fokus pada perspektif
stakeholder pemerintah yang memiliki fungsi penyelenggaraan maupun pelaksana
pembangunan dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan,
sehingga yang kegiatan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi
(internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator
Kinerja Utama tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan
Bupati, sedangkan bagi Indikator Kinerja di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja
Kabupaten berisi sasaran dan indikator kinerja pengukurnya.
Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
serta RPJMD Kabupaten Blora tahun 2011-2015. Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan
Kabupaten Blora digunakan untuk periode waktu tahun tahun 2011-2015 sesuai dokumen
Rencana Strategis (Renstra). Dinas Kehutanan Kabupaten Blora telah menyusun Rencana
Strategis (Renstra) yang di dalamnya mencakup antara lain :
a) Penjabaran Visi, Misi dan program pembangunan yang direncanakan dalam kurun
waktu lima tahun 2011-2015.
b) Penetapan tujuan yang ingin dicapai, strategi, indikator sasaran yang akan
dilaksanakan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dalam periode waktu 2011-2015.
c) Tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran tahunan secara bertahap dalam rangka
mencapai dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah Dinas Kehutanan
dalam Dokumen RPJM Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 diuraikan dalam tabel
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 76
Tabel 7 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
(RPJMD KABUPATEN BLORA TAHUN 2011-2015)
No Uraian Kondisi Tahun 2009
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
8 URUSAN WAJIB
Lingkungan hidup
d. Luas lahan kritis (ha) 833,95 668,91 805,42 536,53 9.043,08 430,35 345,19 276,87 222,08
e.
Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)(Target Konservatif, dipertahankan)
100 100 100 100 100 100 100 100 100
URUSAN PILIHAN
2 Kehutanan
a Jumlah produksi hasil hutan kayu 84,76 84,93 330.662 m3 85,1 423.308 m
3 85,27 85,44 85,611 85,782
b Jumlah produksi hasil hutan non kayu 2,906 2,913 - 2,919 - 2,924 2,93 2,936 2,942
c Luas hutan rakyat (ha) 16,625 16,708 16.625,28 16,792 640 16,876 16,96 17,045 17,13
d Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%)
13,54 15,45 28,2 17,36 28,89 19,27 21,18 23,09 25
e Persentase Kerusakan Kawasan Hutan (%)
6,32 5,27 0 4,22 0 3,17 2,12 1,07 0
f Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu, pembalakan liar, dsb)
134 114 4.244
(Kasus Kebakaran)
97 746 (Kasus Kebakaran)
82 70 60 51
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 77
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ditetapkan
rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat
sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring
dengan agenda penyusunanan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora untuk dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.
Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
disebut juga Rencana Kerja SKPD atau Renja SKPD. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
memuat informasi tentang :
1. Sasaran yang ingin dicapai dalam waktu 1(satu) tahun;
2. Indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya;
3. Program, kegiatan, serta indikator kinerja dan rencana capaiannya.
Pada tahun 2013 Dinas Kehutanan Kehutanan Kabupaten Blora menyusun
program/ kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja)
dengan rincian seperti tabel di bawah :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 78
RENCANA KINERJA TAHUNAN
SKPD : DINAS KEHUTANAN
TAHUN : 2013
NO. PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME
TARGET
1 2 3 4 5 6
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Dinhut Meningkatnya kelancaran surat menyurat
480 lb perangko, 400 materai, 2 paket pengiriman
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinhut Meningkatnya kelancaran komunikasi, air dan penerangan kantor
36 rekening air, listrik dan telpon
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Dinhut Terjaganya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor
8 jenis
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ops.
Dinhut Terselenggaranya pemeliharaan dan perijinan kendaraan
3 mobil, 65 sepeda motor
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinhut Terselenggaranya jasa administrasi keuangan
27 orang
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinhut Terselenggaranya kebesihan kantor
28 peralatan dan bahan pembersih
7 Penyediaan alat tulis kantor Dinhut Tersedianya alat tulis kantor
90 jenis ATK
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinhut Terselenggaranya pelayanan alat tulis kantor
8 macam belanja cetak, 2 macam belanja penggandaan
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/elektronik
Dinhut Tersedianya komponen instalasi listrik
17 jenis
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinhut Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor
6Jenis (printer, korden, sofa, TV, rak buku, laptop)
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Dinhut Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan
6 bahan bacaan dan 1 paket buku
12 Penyediaan makanan dan minuman
Dinhut Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu
238 galon, 2300 gelas, 6600 gelas, 1130 dus, 720 dus
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Dinhut Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Gol IV 60 hoj, Gol III 130 hoj, Gol II 32 hoj, Gol I 22 hoj
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dinhut Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Gol IV 72 hoj, Gol III 132 hoj, Gol II 36 hoj, Gol I 48 hoj
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
1 2 3 4 5 6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 79
1 Pembangunan gedung kantor
Dinhut Terbangunnya ruang pertemuan
1 unit (gedung pertemuan)
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinhut Terpeliharanya kondisi bangunan gedung kantor
1 paket
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinhut Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/ops.
3 mobil
III
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 Pendidikan dan pelatihan formal
Dinhut Meningkatnya kualitas SDM
10 Orang
IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
1 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD
Dinhut Tersusunnya rencana kerja dan penetapan kinerja SKPD
3 paket buku
V PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
1 Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir,dan tenaga lepas lainnya
Dinhut Tersedianya pelaksanaan pekerjaan kantor
7 orang
VI PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
1 Pengembangan hasil hutan non kayu
16 Kec di Kab Blora
Terlaksananya pengembangan tanaman bwh tegakan (empon-empon)
3000 kg benih lempuyang, 20000 kg pupuk kandang
2 Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (OPNBP)
Kab Blora Realisasi pembayaran PSDH dari KPH se Wilayah Kab. Blora
6 KPH
3 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
Kab Blora Termonitoringnya keg. pengelolaan kawasan hutan dari persemaian s/d pemanenan hasil hutan;
6 KPH
tercapainya sertivikasi PHBML
16 kec
4 Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
Kab Blora Meningkatnya kel usaha bid kehutanan dan terlaksananya promosi investasi dan iptek kehutanan
55 IPHHK, 1 kali temu mitra
5 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
Badan usaha dan kelompok masy
Pembinaan tertib penataan hasil hutan pd industri pengelolaan hutan; pengawasan peredaran hasil hutan; pembinaan teknis perundang-undangan hasil hutan
80 orang dan 60 orang
1 2 3 4 5 6
6 Monitoring, evaluasi dan 16 Kec di Kab Lamcarnya 12 bulan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 80
pelaporan Blora pelaksanaan monev kegiatan kehutanan
1kali
VII PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
1 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
Kab Blora Tersedianya pembibitan tanaman jati (stek pucuk)
85000 btg
2 Pembinaan, pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendukung DAK)
dinhut Tersedianya perencanaan kegiatan DAK (sumur resapan, embung, dam penahan) dan termonitornya pelaksanaan DAK 2013 (pendukung DAK)
7 unit, 6 unit, 5 unit dan 30 unit
3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
Dinhut Tersedianya demplot tanaman jati stek pucuk
2 ha dan 1 kali HMPI
VIII PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
1 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
Wil Kab Blora Lancarnya penyuluhan kpd masy mengenai dampak kerusakan hutan dan meningkatnya kesadaran masy akan dampak kerusakan hutan
16 Kec di Kab Blora
2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
Kec. Randublatung Kab. Blora
Tertanamnya tanaman kehutanan disekitar embung keruk
3000 btg mahoni, 500 btg sukun, 1500 btgkepoh, 100 btg trembesi, 1000 btg kesambi, 160 btg asam, 50 btg beringin
IX PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN
1 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
Kab. Blora Terlasananya peningkatan usaha perhutanan rakyat sesuai standarisasi; dan peningkatan kesejahteraan petani hutan rakyat
-
2 Perencanaan RHL Dinhut Tersusunnya rencana-rencana program pengembangan kehutanan tingkat kabupaten (RKTK)
1 dokumen
3 Fasilitasi pinjam pakaidan tukar menukar kwsn hutan
Wil Kab Blora Terlaksananya pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan
1 unit, 3 SD di Kec Jepon yang masuk wil hutan
4 Perencanaan inventarisasi tegakan hutan rakyat
Wil Kab Blora Terselenggaranya inventarisasi tegakan hutan
-
1 2 3 4 5 6
X PROGRAM PENGEMBANGAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 81
SISTEM INFORMASI GEOGRAFI KEHUTANAN
1 Pembuatan peta-peta tematik kehutanan scr digital
- - -
2 Penyusunan data dan statistik kehutanan
Wil Kab Blora Tersedianya buku statistik kehutanan
1 buku
XI PROGRAM PELAYANAN PUBLIK URUSAN KEHUTANAN
1 Pelayanan pemberian ijin tebang dan ijin angkut kayu rakyat/milik pribadi
- - -
2 Pelayanan pemeriksaan dan pengesahan hasil hutan
Kab Blora Terlaksananya monitoring penerbitan SKAU dan pemeriksaan pengesahan hasil hutan
16 Kec di Kab Blora
XII PROGRAM BIDANG KEHUTANAN BERSUMBER DARI DANA PEMERINTAH
1 Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kehutanan (DAK)
Dinhut Terlaksananya kegiatan HR, Pengkayaan tanaman, Sipil Teknis (Dam Penahan, embung, Sumur resapan);
175 ha, 150 ha, 225 ha dan 200 ha, 30 unit, 17500 btg, 5 jenis, 1 jenis
Dana Pendampingan DAK Bid. Kehutanan
Dinhut Tersedianya bibit tanaman kehutanan
1 paket
XIII PROGRAM PEMBERDA-YAANMASYA-RAKAT SEKITAR HUTAN
1 Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (LMDH)
Kab Blora Terbinanya LMDH menuju LMDH mandiri
138 LMDH di 16 Kec
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 82
C. PERJANJIAN KINERJA DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA
1. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja dijabarkan beberapa indikator kinerja sasaran dan rencana
capaian program. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Perjanjian
indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan
memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus ada
di organisasi.
Dalam tahun 2013 telah ditetapkan kinerja yang akan dicapai, sebagai berikut :
1. Misi 1 : Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah
dan air;
2. Misi 2 : Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan Sumber Daya Hutan;
3. Misi 3 : Mewujudkan pemanfaatan lahan yang optimal dan lestari;
4. Misi 4 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang
kehutanan
5. Misi 5 : Memberdayakan Sumber Daya Manusia Kehutanan;
6. Misi 6 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan;
7. Misi 7 : Meningkatkan Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) untuk
mendukung Pendapatan Daerah.
Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora merupakan perjanjian kerja
(kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada
sumber daya yang dimiliki Dinas Kehutanan Kabupaten Blora. Perjanjian Kinerja ditetapkan
untuk untuk mendukung kegiatan dan program pembangunan dalam Rencana Kerja
(Renja) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang dialokasikan pembiayaannya melalui
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2013. Perjanjian kinerja ini disusun setiap awal tahun
anggaran, dan merupakan komitmen yang akan dicapai instansi dalam suatu periode tahun
anggaran.
a. Tujuan Perjanjian Kinerja
Adapun tujuan dari Perjanjian Kerja adalah sebagai berikut :
1) Peningkatan kualitas pelayanan public.
2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya.
3) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel.
4) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
5) Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang
diterimanya dan terus meningkatkan kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 83
6) Meningkatkan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
7) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
8) Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (rewards)/ sanksi.
9) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, karena untuk
dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan
sebagai dasar pemberian penghargaan (rewards)/ sanksi.
b. Hubungan Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja
1) Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target
kinerja(berupa output dan atau outcome) yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kehutanan
Kabupaten Blora dalam waktu 1 (satu) tahun.
2) Rencana Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk 1
(satu)tahun.
3) Sedangkan penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan bawahan
dalam hal ini Bupatidengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
denganmempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
c. Isi Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan kinerja
yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung
dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dan lampiran yang
berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir
tahunanggaran.
d. Pernyataan Penetapan Kinerja (PK) ada pada lampiran dan Penetapan Kinerja Dinas
Kehutanan Kabupaten BloraTahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 84
Tabel 8 PENETAPAN KINERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORATAHUN 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program
Kegiatan Anggaran
(Rp)
-1 -2 -3 -4 -5
Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Jumlah luasan tanaman bawah tegakan yang tertanami, tanaman bawah tegakan (porang/lempuyang)non kayu
Tertanaminya tanaman bawah tegakan seluas 10 Ha
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
69.000.000
Tersedianya bibit lempuyang sebanyak 3000 Kg dan pupuk kandang sebanyak 20.000 Kg
Jumlah RTT pemanfaatan dan pengelolaan hutan
Lancarnya pembayaran PSDH per Triwulan untuk 6 KPH
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
200.000.000
Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi PSDH
Terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi pembayaran PSDH dari Kementrian Kehutanan
Jumlah penerimaan PSDH Tahun 2013
Rencana Transfer DBH Rp. 6.069.106.000,-
Jumlah hutan hak/rakyat yang sesuai standar sertifikat
Terlaksananya sertifikasi hutan hak/rakyat
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
154.000.000
Jumlah kunjungan monev RTT pengelolaan kawasan Perum Perhutani
Termonitornya RTT pengelolaan kawasan hutan negara se-wilayah Perum Perhutani Kab. Blora di 6 KPH
Jumlah temu mitra bidang kehutanan
Terlaksannya temu mitra bidang usaha kehutanan sebanyak 1 kali
Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
49.375.000
Jumlah kelompok usaha bidang kehutanan yang terbina
Tebinanya kelompok usaha bidang kehutanan sebanyak 55 IPHHK se kab. Blora
Jumlah peserta bintek peraturan perundangan penatausahaan hasil hutan
Tercapainya peningkatan pengetahuan pemegang IUIPHHK tentang perundangan PUHH sebanyak 80 orang
Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
90.000.000
Jumlah peserta pembekalan calon penerbit SKAU
Terbentuknya kemampuan pengukuran dan pengujianbagi calon penerbit SKAU sebanyak 60 orang
-1 -2 -3 -4 -5
Jumlah dokumen monev dan pelaporan
Terlaksananya monev dan pelaporan
Monitoring, Evaluasi dan
30.000.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 85
kegiatan dalam bidang kehutanan sebanyak 75 kali
Pelaporan
Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Banyaknya lomba penyuluh kehutanan
Terlaksananya lomba PKA sebanyak 1 kali
Jumlah calon pohon pangkas
Tersedianya calon pohon pangkas sebanyak 250 btg
Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
80.000.000
Banyaknya benih jati APB dan mahoni
Tersedianya benih jati APB dan mahoni sebanyak 75 kg dan 20 kg
Jumlah dokumen perencanaan HR, pengkayaan, DAM penaham dan sumur resapan
Tersedianya dokumenperencanaan sebanyak4 dokumen
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
80.000.000
Banyaknya demplot tanaman jati stek pucuk
Terlaksananya demplot tanaman kehutanan seluas 2 ha
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
55.000.000
Jumlah kegiatan HMPI yang terlaksana
Terlaksananya kegiatan HMPI sebanyak 1 kali
Terwujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Volume penyuluhan terhadap masyarakat desa sekitar hutan
Terlaksananya penyuluhan terhadap masyarakat
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
90.000.000
Jumlah bibit tanaman kehutanan
Tertanamnya bibit tanaman kehutanan disekitar embung keruk sebanyak 7000 btg
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Bidang Konservasi
48.000.000
Terwujudnya perencanaan dan pengembangan hutan
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Jumlah dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK)
Tersusunnya dokumen RKTK sebanyak 1 dokumen
Perencanaan RHL 30.000.000
Jumlah embung keruk yang dikelola bersama antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Kab. Blora
Terlaksananya tata batas embung keruk sebanyak 1 unit
Fasilitasi Pinjam Pakai dan Tukar Menukar Kawasan Hutan
150.000.000
Jumlah lokasi tukar menukar kawasan yang lolos adminstrasi dan teknis
Terpenuhinya persyaratan admin. dan teknis tukar menukar kawasan hutan di 3 lokasi (SD Kalisari SD Semanggi I dan SD Sambong III)
-1 -2 -3 -4 -5
Lancarnya monitoring Termonitoringnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 86
PPKH PPKH di Wilayah Kab. Blora
Tersedianya pengembangan sistem informasi geografi kehutanan
Jumlah buku statistik kehutanan
Terpenuhinya 1 paket buku statistik kehutanan
Penyusunan Data dan Statistik kehutanan
30.000.000
Terlayaninya pelayan publik urusan kehutanan
Lancarnya penerbitan SKAU dan pemeriksaan pengesahan hasil hutan/kayu datang
Terpenuhinya penerbitan SKAU dan pemeriksaan pengesahan hasil hutan/kayu datang
Pelayanan Pemeriksaan dan Pengesahan Hasil Hutan
44.600.000
Terwujudnya optimalisasi kelembagaan masyarakat dan peningkatan pendapatan petani hutan rakyat
Program Bidang Kehutanan Bersumber Dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Serta Dana Pendampingnya
Jumlah luasan hutan rakyat
Terlaksananya hutan rakyat seluas 175 ha
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan (DAK)
1.267.475.000
Jumlah luasan pengkayaan tanaman
Terlaksananya pengkayaan tanaman seluas 150 Ha
Jumlah luasan pemeliharaan tanaman hutan rakyat tahun I
Terwujudnya pemeliharaantanaman hutan rakyat tahun I seluas 425 Ha
Jumlah Dam Penahan Terbangunnya Dam penahan 5 unit
Jumlah sumur resapan Terbangunnya sumur resapan 30 unit
Jumlah bibit yang tertanam
Terwujudnya penghijauan lingkungan sebanyak 17.500 batang
Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan
Terwujudnya sarana prasarana pengamanan hutan sebanyak 5 jenis
Jumlah ketersediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan
Terwujudnya sarana prasarana penyuluhankehutanan sebanyak 1 jenis
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
Jumlah Forkom PHBM Terbinanya LMDH dan Forkom PHBM di Kab. Blora sejumlah 138 LMDH
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan (LMDH)
30.000.000
JUMLAH 2.497.450.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 87
AKUNTABILITAS KINERJA BAB III
A. PENGUKURAN KINERJA
Manajemen kinerja yang dibangun secara mantap memerlukan tolok ukur atau indikator yang jelas dan pasti yaitu
spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan dan
sasaran yang dapat diukur kinerjanya. Oleh karena itu Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2012 menetapkan indikator
kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2012.
Indikator kinerja kegiatan yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana dari
program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsinya, terdiri atas :
1. Indikator input, adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (output) atau segala sesuatu yang
dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, sumber daya
manusia, informasi, kebijakan/peraturan, perundang-undangan dan sebagainya.
2. Indikator output, adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu program atau sub program dan disediakan untuk
target populasi.
3. Indikator outcome, adalah hasil suatu kegiatan atau konsekuensi dari tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian. Hasil
yang diharapkan adalah perilaku atau kondisi yang ingin dicapai/diwujudkan oleh pemerintah serta konsekuensi yang
diinginkan dari suatu program atau sub program. Hasil yang dicapai adalah apa yang sesungguhnya muncul/ terjadi.
Penetapan indikator outcome ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan kegiatan dengan sasarannya.
Indikator kinerja sasaran yang dikembangkan merupakan indikator kinerja intermediate outcomes yang
disesuaikan dengan kemampuan riil pengerahan sumber daya Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 sehingga
dapat menggambarkan kualitas kinerja dari pelaksanaan perjanjian kinerja Tahun 2013 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran, digunakan metode rata-rata dari capaian setiap
indikator sasaran yang selanjutnya dikategorikan dalam pengukuran dengan skala ordinal sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 88
85 ≤ X Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85 Berhasil
55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil
X < 55 Tidak Berhasil
Secara ringkas capaian sasaran dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
dimana :
x = Rata-rata capaian indikator sasaran
∑i = Jumlah capaian masing-masing indikator kinerja sasaran
n = jumlah indikator kinerja sasaran
Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Blora untuk mencapai sasaran atau target yang
telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja
(performance measure) atau indikator kinerja (performance indicator).
Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan
efektif. Oleh karena itu melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang objektif dalam pengambilan
keputusan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora.
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dapat dijelaskan melalui
pencapaian kinerja sasarannya. Sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2013 berjumlah 7 (tujuh) indkator dengan ringkasan
pencapaian sebagai berikut:
Tabel 9
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Skala Ordinal Indikator Jumlah Kinerja Sasaran
85 ≤ X Sangat Berhasil 7
70 ≤ X < 85 Berhasil 0
55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil 0
X < 55 Tidak Berhasil 0
Jumlah Seluruh Sasaran 7
Ringkasan capaian kinerja indikator kinerja sasaran di atas menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja
sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Blora adalah sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa
dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Dinas Kehutanan Kabupaten Blora serta kewenangan yang ada, pada Tahun
x = ∑i / n
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 89
2013 dari 7 sasaran yang ingin dicapai, semua dapat tercapai dengan sangat berhasil, sehinga dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam Tahun 2013 sudah baik.
2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora ini menyajikan dasar pengukuran
kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan
Kabupaten Blora selama tahun 2013.
a. Gambaran Umum Target dan Realisasi Renja dan Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013
1) Realisasi Pendapatan Sektor Kehutanan
Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Kehutanan pada tahun 2013 merupakan tolak ukur untuk
mengevaluasi dalam pelaksanaan rencana kegiatan dan realisasinya. Dari hasil produksi kayu jati yang berasal dalam
kawasan hutan telah memberikan kotribusi PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yang cukup tinggi sehingga menjadi salah
satu sumber pendanaan pembangunan bagi Kabupaten Blora yang diandalkan. PAD (Pendapatan Asli Daerah) akan
Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Bagi Hasil PSDH yang menjadi sumber. Walaupun dalam setahun tahun
terakhir mengalami penurunan, namun ini lebih disebabkan PSDH dipengaruhi oleh rencana pengelolaan hutan oleh
Perhutani yang memang sudah diperhitungkan pelaksanaan waktu produksinya disesuaikan dengan usia pohon yang sudah
memasuki jadwal tebang atau belum. Secara rinci, perkembangan penerimaan PNBP yang masuk kas daerah Kabupaten
Blora yang berasal dari PSDH dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 10 Penerimaan PAD berupa PNBP yang bersumber dari Bagi Hasil PSDH
(Provisi Sumber Daya Hutan) oleh Perum Perhutani di Kabupaten Blora Tahun 2009-2013
NO TAHUN JUMLAH BAGI HASIL PSDH
1 2009 5.427.390.555
2 2010 5.555.807.166
3 2011 6.280.608.001
4 2012 6.881.006.315
5 2013 5.262.659.666
Pada Tahun 2013, Dinas Kehutanan Kabupaten Blora ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebesar Rp.
6.069.106.000,00 (Enam milyar enam puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah) berupa Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berasal dari Bagi Hasil PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan). Sampai dengan bulan Desember 2013,
realisasi pendapatan dari Bagi Hasil PSDH mencapai Rp. 5.262.659.666,00 (Lima milyar dua ratus enam puluh dua juta
enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) atau 86,71% dari target pendapatan yang
ditetapkan atau penurunan sebesar 23,52% dibandingkan dengan penerimaan pendapatan Tahun 2012. Adapun
perincian target anggaran pendapatan sektor kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dan realisasinya tahun 2013
dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 90
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013
SUMBER PENDAPATAN
Target (Rp) Realisasi
Realisasi Capaian Kinerja
PNBP berupa Bagi Hasil PSDH
6.069.106.000 5.262.659.666 86.71%
Realisasi penerimaan PAD berupa Bagi Hasil PSDH Tahun 2013 sebesar 86,71% dari target atau kurang dari
yang ditetapkan disebabkan hal-hal sebagai berikut :
a) Penetapan rencana penerimaan PSDH pada APBD Tahun 2013 lebih tinggi dari rencana PSDH yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Keuangan.
b) Produksi tebangan kayu yang menurun/ paling rendah selama 5 (lima) tahun terakhir sehingga mempengaruhi
perhitungan PSDH yang akan diterima daerah.
c) Penetapan kenaikan harga satuan PSDH oleh Menteri Perdagangan RI hanya efentif berlaku 2 (dua) bulan, karena pada
Bulan Maret 2013 harga ditetapkan turun lagi dengan nilai harga satuan PSDH sama dengan tahun sebelumnya.
d) Penerimaan PSDH produksi kayu terakhir pada Triwulan V Bulan Desember 2013 baru akan masuk kas daerah pada
awal tahun 2014, sehingga tidak bisa diperhitungkan pada penerimaan PAD Tahun 2013.
2) Realisasi Capaian Renstra SKPD
Secara umum Dinas Kehutanan Kabupaten Blora telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2015, yang terjabarkan dalam Visi
Pembangunan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Blora Yang
Sejahtera, Berwawasan Lingkungan Dan Berorientasi Kepada Tercapainya Hutan Lestari” sebagaimana dituangkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 05 Kabupaten Blora Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2011–2015, yang kemudian ditetapkan sebagai IKU (Indikator Kinerja
Utama) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015.
Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 diuraikan
sebagai berikut :
a. Indikator pertama, Luas Lahan Kritis
Data Lahan Kritis menunjukkan penurunan yang cukup signifikan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel 12
Luas Lahan Kritis di Kabupaten Blora Tahun 2009-2013
NO TAHUN LUAS LAHAN KRITIS (Ha)
1 2009 10.083,074
2 2010 9.683,075
3 2011 8.807,255
4 2012 8.401,045
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 91
5 2013 8.076,045
Sumber : Statistik Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013
Penurunan luasan lahan kritis di Kabupaten Blora bisa dilihat dari Grafik di bawah ini
Gambar 5 Grafik Penurunan Luasan lahan Kritis di kabupaten Blora Tahun 2009-2013
Pada tahun 2009 lahan kritis di Kabupaten Blora seluas 10.083,074 ha, selama kurun waktu 4 (empat) tahun
berkurang menjadi 8.076, 045 ha, sehingga mengalami penurunan seluas 2007,029 hektar. Ini tidak terlepas dari upaya
Pemerintah Kabupaten melakukan dalam melakuan konservasi terutama pada pada lahan-lahan kritis di Kabupaten Blora
dengan melibatkan masyarakat serta partisipasi berbagai pihak dalam melakukan konservasi (Penghijauan). Gerakan
perempuan menanam, Gerakan Penanaman 1 milyar Pohon, dan Pengembangan Kebun Bibit Rakyat (KBR) mendorong
capaian rehabilitasi hutan dan lahan kritis dapat terlaksana dengan baik.
b. Indikator kedua, Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)
Saat ini, data mengenai produksi biomassa tanaman di Kawasan Hutan Kabupaten Blora tidak tersedia karena
belum pernah ada penelitian yang menaksir perkiraan biomassa tersebut. Namun ke depan diharapkan Dinas Kehutanan
mampu memberikan akses informasi potensi Sumber Daya Alam khususnya kehutanan secara lebih terbuka melalui akses
website Dinas Kehutanan, karena pada tahun 2014 sudah membuka jaringan informasi online.
c. Indikator Target Ketiga, Jumlah produksi hasil hutan kayu
Data produksi hasil hutan kayu ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel 13
Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dalam Kawasan Perum Perhutani di Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2010-2013
Jenis Kayu Satuan 2010 2011 2012 2013
Jati m³ 75.868.560,00 85.052,429 73.526,952 81.208,727
Mahoni m³ 380,22 1.024,449 2.774,366 1.999,471
Sono keling m³ 9,49 156,172 248,267 267,356
Rimba campur m³ 197,27 220,600 252,050 1.011,212
Jumlah m³ 83.807,272
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
2009 2010 2011 2012 2013
Luas Lahan Kritis
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 92
KayuBakar/Afval SM 177,760
Sedangkan dari produksi kayu yang berasal dari hutan rakyat/ hutan hak tidak terdata dengan akurat disebabkan
diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 yang menyederhanakan sistem verifikasi kayu
pada hutan hak/ hutan rakyat, sehingga penerbitan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) tidak lagi harus dilaksanakan oleh
Petugas dari Dinas Kehutanan namun sudah bisa ditangani oleh Kepala Desa/ Perangkat Desa setempat. Hal ini membawa
implikasi pada kesulitan pemantauan maupun pendataan tebangan pohon maupun peredaran kayu oleh Dinas Kehutanan.
Data produksi kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat di Kabupaten Blora hanya bisa terdata sampai tahun 2012
sebagaimana pada tabel berikut ini :
Tabel 14 Produksi Kayu Bulat Asal Hutan Rakyat Kabupaten Blora Tahun 2010 –2012
Tahun Satuan Jumlah Produksi
2010 m³ 7.682,91
2011 m³ 3.177,30
2012 m³ 1.884,00
2013 m³ 2.321,00
Minat masyarakat untuk menanam pohon dan mengembangan hutan hak juga semakin meningkat.Ini bisa lihat
dari data mengenai luasan hutan rakyat sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut :
Tabel 15
Luasan Hutan Rakyat Tahun 2009-2013 per Kecamatan diKabupaten Blora
Kecamatan Satuan 2009 2010 2011
2012 2013
Jati
Randublatung
Kradenan
Kedungtuban
Cepu
Sambong
Jiken
Bogorejo
Jepon
Blora
Banjarejo
Tunjungan
Japah
Ngawen
Kunduran
Todanan
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
776,160
799,364
525,240
537,240
246,400
669,140
1.056,971
1.568,158
1.133,840
1.433,540
1.043,640
1.005,880
1.511,435
1.219,720
1.026,290
1.672,260
826,160
799,364
550,240
537,240
246,400
669,140
1.056,971
1.568,158
1.158,840
1.433,540
1.118,640
1.030,880
1.561,435
1.269,720
1.026,290
1.772,260
846,160
859,364
570,240
617,240
246,400
709,140
1.096,971
1.628,158
1.198,840
1.473,540
1.158,640
1.050,880
1.601,435
1.329,720
1.066,290
1.812,260
871,160
884,364
595,240
642,240
271,400
734,140
1.121,971
1.653,158
1.223,840
1.498,540
1.183,640
1.075,880
1.601,435
1.354,720
1.066,290
1.912,260
896,160
909,364
620,240
667,240
296,400
734,140
1.121,971
1.678,158
1.248,840
1.498,540
1.208,640
1.075,880
1.601,435
1.379,720
1.066,290
2.012,260
Jumlah 16.225,278 16.625,278 17.265,278 17.690,278 18.015,278
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 93
d. Indikator keempat, jumlah produksi hasil hutan non kayu
Beberapa bagian dari hutan produksi di Kabupaten Blora telah dimanfaatkan untuk lahan tumpangsari dengan ditanami
palawija dan empon-empon.Adapun perkembangan luas kawasan hutan yang ditanami tanaman palawija dan empon-
empon dapat dilihat pada tabel 2.7.di bawah ini :
Tabel 16 Luas Lahan Produksi Hasil Hutan Non Kayu dalam Kawasan
Perum Perhutani di Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2010-2012 (ha)
No Jenis Tanaman 2010 2011 2012
1 Palawija 387,43 114,58 869,42
2 Empon-empon 12.357 12.791 1.387.30
e. Indikator kelima, Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%)
Kegiatan penghijauan maupun reboisasi yang dilaksanakan di dalam dan di luaf kawasan hutan membawa
manfaat pada berkurangnya laju deforestasi sumberdaya hutan dan lahan, dan meningkatnya fungsi optimal kawasan,
yang dapat memberikan manfaat sosial-ekonomi kepada seluruh masyarakat, menjamin keseimbangan lingkungan dan
kelestarian tata air daerah aliran sungai, serta mendukung kelangsungan pembangunan kehutanan.Maka diperlukan
tanggung jawab dan kebutuhan bersama seluruh komponen masyarakat terhadap rehabilitasi.Telah disadari bahwa
kapasitas lembaga rehabilitasi dengan inisiatif pemerintah tidak cukup untuk menangani tingkat kerusakan yang terjadi.
Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi hutan dan lahan harus bergeser dari pendekatan terdahulu, yaitu menjadi lebih
bersifat strategis, komprehensif, sesuai dengan keadaan setempat, melibatkan seluruh para pihak, mampu
memberdayakan ekonomi rakyat, serta menjamin keseimbangan lingkungan dan hidrologi daerah aliran sungai.Data
perkembangan luasan lahan kritis di luar kawasan hutan di Kabupaten Blora menunjukkan penurunan yang cukup
signifikan. Hal ini bisa dilihat dari data pada tabel di bawah ini :
Tabel 17
Luasan Lahan Kritis dan Luas Rehabilitasi Lahan (ha) Kabupaten Blora Tahun 2010-2013
Tahun Sangat
Kritis Kritis Agak Kritis Potensial
Kritis Total Lahan
Kritis Lahan
terehabilitasi tahun
Lahan Terehabilitasi sampai tahun
2010 - 708,95 4.685,25 4.288,88 9.683,08 400,00 16.625,28
2011 - 559,21 4.167,96 4.080,09 8.807,26 875,82 17.501,10
2012 - 510,83 3.791,34 4.098,88 8.401,05 406,21 17.907,31
2013 - 485,83 3.510,13 4.080,09 8.076,05 325,00 18.232,31
Sedangkan dari kawasan hutan Negara, didapat data mengenai kegiatan reboisasi sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 94
Tabel 18 Luas Kawasan Hutan yang Terehabilitasi (ha)
olehPerum Perhutani di wilayah Administrasi Kabupaten Blora Tahun 2010-2013
Tahun Luas Kawasan hutan negara
Luas Reboisasi Prosentasi Luas kawasan hutan yang terehabilitasi
2010 89.665,62 1.234,11 1.376%
2011 89.665,62 2.138,93 2.385%
2012 89.665,62 2.870,81 3.202%
2013 89.665,62 99, 50 0.111%
f. Indikator keenam : Persentase Kerusakan Kawasan Hutan (%)
Kerusakan hutan secara kolosal pada tahun 1997 yang disebabkan oleh bencana alam maupum kebakaran hutan telah
menimbulkan beragam masalah dan kerugian, dalam bentuk hilangnya sumberdaya hutan, pemerosotan fungsi ekologis
yang tak ternilai. Data persentasi kerusakan kawasan hutan ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :
Tabel 19 Luas Kerusakan Kawasan Hutan karena bencana alam dan kebakaran (Ha)
di Kasawan Hutan Negara Kabupaten Blora Tahun 2010-2013
Tahun Luas Kawasan hutan negara
Luas Kerusakan kawasan hutan
Prosentasi Luas kerusakan kawasan hutan
2010 89.665,62 16,00 0.018%
2011 89.665,62 426,17 0.475%
2012 89.665,62 427,4 0.477%
2013 89.665,62 7,00 0.008%
g. Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu, pembalakan liar, dsb)
Tabel 20
Jumlah kasus kejahatan di bidang kehutanan Di kawasan hutan Negara Kabupaten Blora Tahun 2010-2013
Tahun Luas Kawasan hutan negara
Volume kayu yang dicuri (m3)
Jumlah Kasus Jumlah lokasi pencurian dan penyeludupan
2010 89.665,62 2.624 551 904
2011 89.665,62 2.324 305 844
2012 89.665,62 1.763 200 619
2013 89.665,62 1.002 116 335
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 95
Apabila diasumsikan setiap hektar luasan kawasan hutan jenis pohon jati unggul dengan Kelas Umur 15 tahun,
memiliki tegakan pohon sekitar 650 pohon, maka diperkirakan volume kayu setiap hektar kurang lebih 949 m³, maka bisa
diperkirakan luasan kawasan hutan yang dicuri seperti pada tabel di bawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 96
Tabel 21 Jumlah kasus kejahatan di bidang kehutanan
Di kawasan hutan Negara Kabupaten Blora Tahun 2010-2013
Tahun Luas Kawasan hutan negara
Volume kayu yang dicuri (m3)
Konversi ke dalam luasan lahan (Ha)
Prosentasi Luas kerusakan
kawasan hutan
2010 89.665,62 2.624 2,765 0,031
2011 89.665,62 2.324 2,449 0,027
2012 89.665,62 1.763 1,858 0,021
2013 89.665,62 1.002 1,056 0,012
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sudah ada penurunan prosentase jumlah luas kawasan yang dicuri, ini tidak
lepas dari keberhasilan upaya pengamanan hutan dan kesadaran masyarakat tentang hukum dan fungsi kawasan hutan
3) Capaian Realisasi Indikator Sasaran
Sedangkan tingkat pencapaian realisasi indikator sasaran diukur berdasarkan target sasaran yang telah ditetapkan
dokumen Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015. Di dalam sasaran yang ditetapkan dalam Renstra
Tahun 2011-2015 ini disusun pula Indikator Sasaran guna mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk
diwujudkan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun.
Sasaran kegiatan pembangunan kehutanan di Kabupaten Blora diarahkan pada :
a) Berkurangnya lahan kritis menuju Blora Hijau ;
b) Terkendalinya pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup ;
c) Terselenggaranya pelayanan publik uruusan kehutanan ;
d) Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk kesejahtraan rakyat ;
e) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kehutanan ;
f) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan kehutanan
g) Tersedianya Sistem Informasi Geografi Kehutanan.
Secara rinci capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 diuraikan sebagai
berikut :
a) Sasaran 1 : Berkurangnya lahan kritis menuju Blora Hijau
Capaian sasaran tersebut diukur dengan capaian kinerja sasaran yang terdapat pada Program Kegiatan sebagai berikut :
(1) Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan melalui kegiatan :
Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan;
kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan; serta
kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
(2) Program Bidang Kehutanan Bersumber dari Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi, Serta Dana Pendampingnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 97
melalui kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan (DAK).
Uraian capaian indikator kinerja sasaran pertama yaitu berkurangnya lahan kritis menuju Blora Hijau ditunjukkan
pada tabel di bawah ini :
Tabel 22 Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran 1 Dinas Kehutanan Tahun 2013
Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja SKPD Tahun 2013
Realisasi Capaian Kinerja
Prosentase Capain Kerja
Kategori
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
Pembuatan bibit / benih tanaman kehutanan
tersedianya pembibitan tanaman jati, mahoni dan pohon pangkas
85.000 btg 85.000 btg 100 Sangat berhasil
Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
Tersediannya dokumen pernencanaan HR, Pengkayaan, DAM, Sumur resapan
7 unit, 6 unit, 5 unit dan 30 unit
7 unit, 6 unit, 5 unit dan 30 unit
100 Sangat berhasil
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
Terlaksananya demplot tanaman jati stek pucuk dan terlaksananya kegiatan HMPI
2 ha dan 1 kali HMPI
2 ha dan 1 kali HMPI
100 Sangat berhasil
Program Bidang Kehutanan Bersumber Dari Dana Pemerintah
100 Sangat berhasil
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kehutanan (DAK)
Terlaksananya kegiatan HR, Pengkayaan tanaman, Sipil Teknis (Dam Penahan, embung, Sumur resapan);
175 ha, 150 ha, 225 ha dan 200 ha, 30 unit, 17500 btg, 5 jenis, 1 jenis
175 ha, 150 ha, 225 ha dan 200 ha, 30 unit, 17500 btg, 5 jenis, 1 jenis
100 Sangat berhasil
Dana Pendampingan DAK Bid. Kehutanan
Tersedianya bibit tanaman kehutanan
1 paket 1 paket 100 Sangat berhasil
x = Rata-rata capaian indikator sasaran 100 Sangat berhasil
b) Sasaran 2 : Terkendalinya pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup
Sasaran kedua diarahkan pada terwujudnya daya dukung yang optimal dari ekosistem DAS, yang mampu
menyangga sistem kehidupan yang layak bagi para pemukimnya, baik di bagian hulu maupun di bagian hilirnya. Oleh
karena itu diperlukan kesadaran, komitmen dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan dan
lingkungan hidup.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan aparat penyuluh kehutanan untuk memberikan pemahaman
pertingnya pengendalian dan pengelolaan Sumber Daya Hutan. Capaian sasaran keduadiukur dengan capaian Indikator
Kinerja Sasaran pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan pada kegiatan Penyuluhan kesadaran
masyarakat mengenai dampak perusakan hutan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Bidang Konservasi
sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 98
Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran 2 Dinas Kehutanan Tahun 2013
Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja SKPD Tahun 2013
Realisasi Capaian Kinerja
Prosentase Capain Kerja
Kategori
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
Volume penyuluhan terhadap masyarakat desa sekitar hutan
16 kecamatan 16 kecamatan 100 Sangat berhasil
Banyaknya lomba penyuluh kehutanan
1 kali 1 kali 100 Sangat berhasil
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Bidang Konservasi
Jumlah bibit tanaman kehutanan
7000 batang 7000 batang 100 Sangat berhasil
x = Rata-rata capaian indikator sasaran 100 Sangat berhasil
c) Sasaran 3 : Terselenggaranya pelayanan publik urusan kehutanan
Capaian sasaran tersebut diukur dengan dua Indikator Kinerja Sasaran yaitu tersedianya fasilitas kebutuhan rutin
dinas dan terlaksananya pelayanan pemeriksaan dan pengesahan hasil hutan sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 24
Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran 3 Dinas Kehutanan Tahun 2013
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja SKPD Tahun 2013
Realisasi Capaian Kinerja
Prosentase Capain Kerja
Kategori
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya perangko, materai dan pengiriman paket
480 lb perangko, 400 lb meterai, 2 jns pkt pengiriman
480 lb perangko, 400 lb meterai, 2 jns pkt pengiriman
100 Sangat berhasil
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya sumber daya listrik, telepon dan internet
36 rekening 36 rekening 100 Sangat berhasil
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terealisasinya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baik
10 unit Mesin ketik 7 unit komputer, 2 unit laptop, 1 unit printer, monitor, dan pompa air
10 unit Mesin ketik 7 unit komputer, 2 unit laptop, 1 unit printer, monitor, dan pompa air
100 Sangat berhasil
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/ops
Jumlah surat tanda nomor kendaraan
3 mobil, 65 spd motor 3 mobil, 65 spd motor 100 Sangat berhasil
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya jasa administrasi keuangan
27 orang 27 orang 100 Sangat berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 99
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat dan bahan kebersihan
28 jenis peralatan dan bahan pembersih
28 jenis peralatan dan bahan pembersih
100 Sangat berhasil
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan ATK
90 jenis ATK 90 jenis ATK 100 Sangat berhasil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penunjang kegiatan
8 macam bel.cetak, 2 macam bel.penggandaan
8 macam bel.cetak, 2 macam bel.penggandaan
100 Sangat berhasil
Penyediaan komponen instalasi listrik/elektronik
Tersedianya komponen instalasi listrik
17 jenis komponen listrik
17 jenis komponen listrik
100 Sangat berhasil
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
4 unit printer, 1 paket gorden, I set sofa, 1 bh TV, 1 set rak buku, 1 bh laptop
4 unit printer, 1 paket gorden, I set sofa, 1 bh TV, 1 set rak buku, 1 bh laptop
100 Sangat berhasil
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan
6 bacaan dan dan 1 paket buku
6 bacaan dan dan 1 paket buku
100 Sangat berhasil
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu
238 galon, 50 dos, 2300 gelas, 6600 gelas, 1130 dus, 720 dus
238 galon, 50 dos, 2300 gelas, 6600 gelas, 1130 dus, 720 dus
100 Sangat berhasil
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Gol IV 60 hoj, Gol III 130 hoj, Gol II 32 hoj, Gol I 22 hoj
Gol IV 60 hoj, Gol III 130 hoj, Gol II 32 hoj, Gol I 22 hoj
100 Sangat berhasil
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Gol IV 72 hok, Gol III 132 hok, Gol II 36 hok, Gol I 48 hok
Gol IV 72 hok, Gol III 132 hok, Gol II 36 hok, Gol I 48 hok
100 Sangat berhasil
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Sangat berhasil
Pelayanan Pemeriksaan & Pengesahan Hasil Hutan
Terpenuhinya penerbitan SKAU dan pemeriksaan pengesahan hasil hutan/kayu dating
100% 100% 100 Sangat berhasil
x = Rata-rata capaian indikator sasaran 100 Sangat berhasil
d) Sasaran 4 : Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk kesejahtraan rakyat
Capaian sasaran keempat diukur dengan capaian kinerja sasaran yang terdapat pada Program Program
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, meliputi kegiatan :
a. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
b. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
c. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan
d. Pengembangan Pengujian Dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
e. Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan
Uraian capaian indikator kinerja sasaran keempat yaitu meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk
kesejahtraan rakyat ditunjukkan pada tabel di bawah ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 100
Tabel 25
Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran 4 Dinas Kehutanan Tahun 2013
Program/kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja SKPD Tahun 2013
Realisasi Capaian Kinerja
Prosentase Capain Kerja
Kategori
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
-
Pengembangan hasil hutan non kayu
Tersedianya bibit lempuyang dan pupuk kandang tanaman dibawah tegakan hutan rakyat
3000 kg benih lempuyang dan 20.000 kg pupuk kandang (10 Ha lahan)
3000 kg benih lempuyang dan 20.000 kg pupuk kandang (10 Ha lahan)
100 Sangat berhasil
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (OPNBP)
Terlaksananya rapat koordinasi, konsultasi tentang DBH PSDH
Data pembayaran PSDH per tri wulan untuk 6 KPH,BA Rekonsiliasi pembayaran PSDH Kemenhut, Rencana transfer DBH PSDH dari Kemenkeu
Data pembayaran PSDH per tri wulan untuk 6 KPH,BA Rekonsiliasi pembayaran PSDH Kemenhut, Rencana transfer DBH PSDH dari Kemenkeu
100 Sangat berhasil
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
Tercapainya pengelolaan hutan negara yang sesuai dengan RTT yang disyahkan serta kelompok tani hutan rakyat yang memenuhi standar sertivikasi
6 KPH (Wilayah Kab. Blora)
6 KPH (Wilayah Kab. Blora)
100 Sangat berhasil
1 unit Kelompok tani hutan rakyat yang memenuhi standart sertivikasi
1 unit Kelompok tani hutan rakyat yang memenuhi standart sertivikasi
100 Sangat berhasil
1 2 3 4 5 6
Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
Terciptanya dan terbinanya kelompok usaha bidang kehutanan
55 IPHHK, 1 kali temu mitra
55 IPHHK 68 Sangat berhasil
Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
Tercapainya peningkatan pengetahuan pemegang IUPHHK ttg perundangan PUHH dan terbentuknya kemampuan pengukuran dan pengujian bagi calon penerbit SKAU
80 orang 80 orang 100 Sangat berhasil
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan
75 kali 75 kali 100 Sangat berhasil
x = Rata-rata capaian indikator sasaran 95.43 Sangat berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 101
e) Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kehutanan
Sumber daya manusia merupakan bagian penting bagi pencapaian tujuan pembangunan sumber daya hutan.Selanjutnya
penguatan kelembagaan merupakan faktor penunjang utamaserta memberikan kontribusi yang signifikan dalam
pembangunan sektor kehutanan.Maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia di
sektor kehutanan termasuk semua bentuk pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat umum dan sektor swasta serta
masyarakat lokal.Capaian sasaran kelima diukur dengan capaian kinerja sasaran yang terdapat pada Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal serta Program Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar HutanKegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan (LMDH).
Uraian capaian indikator kinerja sasaran kelimaditunjukkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 26 Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran 5 Dinas Kehutanan Tahun 2013
Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja SKPD Tahun 2013
Realisasi Capaian Kinerja
Prosentase Capain Kerja
Kategori
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pendidikan dan pelatihan formal untuk PNS
10 bulan 10 10 Sangat berhasil
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan (LMDH)
Jumlah Forkom PHBM
Terbinanya LMDH dan Forkom PHBM di Kab. Blora sejumlah 138 LMDH
138 100 Sangat berhasil
x = Rata-rata capaian indikator sasaran 100 Sangat berhasil
f) Sasasan 6 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan kehutanan
Tujuan pembangunan penyelenggaraan kehutanan harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik.Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah diharapkan selalu melakukan konsultasi publik dalam merancang dan melaksanakan kebijakannya,
serta dengan membangun kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dan bertanggung
jawab.Hal ini penting karena tidak ada satu langkahpun dalam penyelenggaraan kehutanan yang tidak bersentuhan dengan
kepentingan publik.Selama ini sudah banyak program kehutanan yang mencoba melibatkan masyarakat dalam
penyelenggaraan kehutanan melalui berbagai kegiatan yang dianggap merupakan perwujudan dari sikap kehutanan untuk
menerima partisipasi masyarakat..
Capaian sasaran keenam diukur dengan capaian kinerja sasaran yang terdapat pada Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan kegiatan Perencanaan RHL dan Fasilitasi Pinjam Pakai dan Tukar Menukar Kawasan Hutan. Uraian
capaian indikator kinerja sasaran keenam ditunjukkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 27 Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran 6 Dinas Kehutanan Tahun 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 102
Program/kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja SKPD Tahun 2013
Realisasi Capaian Kinerja
Prosentase Capain Kerja
Kategori
1 2 3 4 5 6
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Perencanaan RHL Jumlah dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK)
Tersusunnya dokumen RKTK sebanyak 1 dokumen
Tersusunnya dokumen RKTK sebanyak 1 dokumen
100 sangat baik
Fasilitasi Pinjam Pakai dan Tukar Menukar Kawasan Hutan
Jumlah embung keruk yang dikelola bersama antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Kab. Blora
Terlaksananya tata batas embung keruk sebanyak 1 unit
Terlaksananya tata batas embung keruk sebanyak 1 unit
100 sangat baik
Jumlah lokasi tukar menukar kawasan yang lolos adminstrasi dan teknis
Terpenuhinya persyaratan admin. dan teknis tukar menukar kawasan hutan di 3 lokasi SD
Terpenuhinya persyaratan admin. dan teknis tukar menukar kawasan hutan di 3 lokasi SD
100 sangat baik
1 2 3 4 5 6
Lancarnya monitoring PPKH
Termonitoringnya PPKH di Wilayah Kab. Blora selama 1 tahun
Termonitoringnya PPKH di Wilayah Kab. Blora selama 1 tahun
100 sangat baik
x = Rata-rata capaian indikator sasaran 100 Sangat berhasil
g) Sasaran 7 : Tersedianya Sistem Informasi Geografi Kehutanan.
Sasaran ketujuh ini diarahkan untuk Program Pengembangan Sistem Informasi Geografi Kehutanan pada kegiatan
Penyusunan Data dan Statistik Kehutanan.Uraian capaian indikator kinerja sasaran ketujuh ditunjukkan pada tabel di bawah
ini :
Tabel 28
Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran 7 Dinas Kehutanan Tahun 2013
Program/kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja SKPD Tahun 2013
Realisasi Capaian Kinerja
Prosentase Capain Kerja
Kategori
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografi Kehutanan
Penyusunan Data dan Statistik kehutanan
Jumlah buku statistik kehutanan
Terpenuhinya 1 paket buku statistik kehutanan
Terpenuhinya 1 paket buku statistik kehutanan
100 Sangat berhasil
x = Rata-rata capaian indikator sasaran 100 Sangat berhasil
4) Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2013 secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 103
kegiatan yang dilaksanakan. Pagu Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 melalui APBD (murni) sebesar
Rp.3.551.000.000,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp. 22.615.000,- yang terdiri dari 13 program dan 37 kegiatan. Dari
jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 3.486.812.047,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 99.49% dan capaian
kinerja keuangan sebesar 98.80%. Adapun realisasi realisasi fisik dan keuangan semua kegiatan di Dinas Kehutanan
Kabupaten Blora tahun 2013 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 104
Tabel 29 Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2013
No Kegiatan Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)
Realisasi Keuangan SPJ (Rp)
Realisasi Keuangan (%) Realisasi Fisik (%)
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
7,000,000 7,000,000 100 100
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik
13,500,000 12,942,928 95.87 100
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
15,000,000 15,000,000 100 100
4 Penyediaan jasa pemel & perizinan kendaraan dinas/operasional
10,500,000 9,288,000 88.46 95
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan
67,340,000 67,140,000 99.7 100
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6,000,000 6,000,000 100 100
7 Penyediaan alat tulis kantor
50,000,000 50,000,000 100 100
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8,500,000 8,500,000 100 100
9
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
6,500,000 6,500,000 100 100
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
52,800,000 52,800,000 100 100
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7,000,000 7,000,000 100 100
12 Penyediaan makan dan minum
52,350,000 52,329,500 99.96 100
13 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
110,000,000 109,972,700 99.98 100
14 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke dlm daerah
40,000,000 39,990,000 99.98 100
Program Peningk. Sarana Prasarana Aparatur
15 Pemel. rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
41.400.000 41.390.916 99.98 100.00
16 Pembangunan Gedung 411,000,000 410,731,000 99.93 100
17 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
57,500,000 57,354,000 99.75 100
1 2 3 4 5 6
18 Pemel. rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
41,400,000 41,390,916 99.98 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
19 Pendidikan dan Pelatihan Formal
10,000,000 10,000,000 100 100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Cap Kinerja dan Keu
20 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja,
5,000,000 5,000,000 100 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 105
dan penetapan kinerja SKPD
Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum
21
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
43,200,000 43,200,000 100 100
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
22 Pengembangan hasil hutan non kayu
69,000,000 68,700,000 99.57 100
23 Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
200,000,000 199,775,600 99.89 100
24 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
154,000,000 144,556,000 93.87 100
25 Pengembangan Industri dan pemasaran hasil hutan
71,990,000 48,510,000 67.38 68
26 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
90,000,000 89,600,000 99.56 100
27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
30,000,000 30,000,000 100 100
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
28 Pembuatan bibit / benih tanaman kehutanan
80,000,000 80,000,000 100 100
29
Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
80,000,000 79,985,000 99.98 100
1 2 3 4 5 6
30
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
55,000,000 55,000,000 100 100
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
31 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
90,000,000 89,919,000 99.91 100
32 Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang konservasi
48,000,000 48,000,000 100 100
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
33 Perencanaan RHL 30,000,000 29,990,000 99.97 100
34 Fasilitasi Pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan
150,000,000 149,881,000 99.92 100
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografi Kehutanan
35 Penyusunan data dan statistik kehutanan
30,000,000 29,995,000 99.98 100
Program Pelayanan Publik Urusan Kehutanan
36 Pelayanan pemeriksaan 44,600,000 44,600,000 100 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 106
dan pengesahan hasil hutan
Program Pemberdayaan Masyarakan Sekitar Hutan
37 Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (LMDH)
28,960,000 28,875,000 99.71 100
Program Bidang Kehutanan bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta Dana Pendamping
38
Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana kehutanan (DAK)
1,267,475,000 257,286,403 90.2 100
3,533,615,000 3,486,812,047 98.8 99.49
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 107
PENUTUP BAB IV
A. KESIMPULAN
Dari uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan dan diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora sebagai konsekuensi
pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang
menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal,
profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.
2. Maksud laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, dengan tujuan memberikan
umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen (pimpinan) untuk meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Secara umum semua program dan kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan
target kinerja yang ditetapkan. Ini bisa dilihat dari capain realisasi fisik maupuan keuangan yang mendekati 100%.
Beberapa kegiatan dengan penyerapan anggaran kurang dari 90% yaitu pada kegiatan :
a. Kegiatan Pengembangan Industri dan pemasaran hasil hutan menyerap anggaran sebesar Rp. 48.510.000,- atau
sebesar 67.38 % dari total Rp.71.990.000,-.
Dari anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 23.480.000,- sebagian besarnya merupakan anggaran dari APBD
Perubahan yang merupakan Bantuan Keuangan APBD Perubahan Propinsi Jateng Tahun Anggaran 2013 sebesar
Rp. 22.615.00,- yang tidak terserap karena kurang syarat administratif pada saat pencairannya, dan waktu yang
kurang mencukupi untuk pelaksanaannya.
b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/ operasional dengan penyerapan anggaran
terealisasi sebesar Rp. 9.288.000- atau sebesar 88.46% dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.500.000-.
Dana yang tidak terserap merupakan sisa anggaran dari seluruh jumlah biaya administrasi perijinan kendaraan
dinas/ operasional, sedangkan pelaksanaan kegiatan secara teknis telah 100% terlaksana.
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan baik kinerja kegiatan maupun kinerja
pencapaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 dapat dikatakan
telah memperlihatkan kinerja / hasil yang cukup baik dan optimal sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang telah
ditetapkan, baik pada indikator input, output, outcome, benefit maupun impact. Demikian pula halnya dengan kinerja
pencapaian sasaran pembangunan sektor kehutanan yang secara umum telah mampu memenuhi target sasaran yang telah
ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan arah kebijakan umum. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat memberikan
dampak positif terhadap perkembangan laju pertumbuhan usaha sektor kehutanan di Kabupaten Blora.
B. HAMBATAN DAN KENDALA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 108
Sedangkan beberapa hambatan/ kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program maupun kegiatan Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora tahun 2013 meliputi :
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada Dinas KehutananKabupaten Blora Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum cukup memadai dan juga
pengetahuan dan ketrampilan terutama keahlian teknis bidang kehutanan, kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak
berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada, serta jumlah tenaga penyuluh
kehutanan kurang memadai dibandingkan wilayah kerja yang luas meliputi seluruh desa/ kelurahan yang ada di
Kabupaten Blora yang berjumlah 295 desa/kelurahan.
2. Sarana Kerja dan Perlengkapan
Untuk sarana peralatan kerja masih kurang memadai, secara kualitas maupun kuantitas. Misalnya untuk membuat dan
mencetak peta, Dinas Kehutanan tidak memiliki komputer yang memiliki kapasitas yang memadai, demikian juga printer
juga tidak ada yang dapat mencetak peta. Sedangkan untuk sarana lapangan berupa kendaran belum mampu
menjangkau daerah-daerah yang memiliki medan yang sulit. Hal ini tentu sangat membatasi dan mengurangi kinerja
aparat dalam melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora.
3. Gedung dan ruang kerja
Ruang pertemuan yang belum selesai pembangunannya sehingga kegiatan yang memerlukan ruang yang memadai
harus menggunakan alternatif lain yang berada di luar lingkungan kantor. Di samping itu kondisi ruang kerja masih
belum memadai terutama ruang kerja maupun prasarana kerja pada UPTD Dinas Kehutanan yang ada di 4 (empat)
wilayah yaitu Blora, Cepu, Ngawen dan Randublatung. Pada saat ini, untuk sementara masih bergabung dengan Kantor
UPTD lain ataupun Kantor Kecamatan, demikian juga sarana dan perlengkapan kantor UPTD masih jauh dari ideal.
Sedangkan gedung rapat Dinas Kehutanan Kabupaten Blora diperkirakan akan selesai pengerjaannya pada Tahun
2014, sehingga ke depan tidak ada kendala dalam melaksanakan mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholders
yang berkaitan dengan sektor kehutanan.
4. Anggaran
Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir, atau kurang optimal dalam
pelaksanaannya. Sedangkan kalau melihat dari lingkup yang menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan sangat luas,
meliputi sektor kehutanan dari hulu sampai ke hilir kegiatan prioritas Dinas Kehutanan yang tidak dianggarkan,
utamanya menyangkut peningkatan kesejahteraan petani hutan rakyat.
5. Penyusunan LAKIP
Kurangnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP, terutama terkait dengan menentukan
indikator kinerja sasaran/ outcome/ output dalam program/ kegiatan yang ada. Hal ini tentu akan berdampak pada
penentuan langkah kebijakan/ strategi pelaksanaan kegiatan tersebut dan kurang menggambarkan tingkat keberhasilan
dalam pelaksanaannya.
C. SARAN
Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, pada masa yang akan datang harus dilakukan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2013
Page 109
perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Kehutanan melalui pendidikan serta diklat
yang dikuti oleh semua staf setiap tahunnya, fungsional maupun tenaga teknis; membangun sistim pengumpulan data
kinerja dengan baik demi terciptanya perencanaan yang akurat demi terciptanya pembangunan kehutanan yang
berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor kehutanan di tahun- tahun
mendatang masih perlu diarahkan pada upaya-upaya untuk :
1. Lebih meningkatkan akses para petani ataupun Kelompok Tani Hutan Rakyat serta pelaku industri pengolahan hasil
hutan dalam kepemilikan sarana produksi.
2. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM Kehutanan, baik petugas maupun petani maupun pelaku
industri pengolahan hasil hutan melalui upaya-upaya pembinaan dan bimbingan teknis, penyuluhan kehutanan, serta
pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Memperkuat kelembagaan tani dan usaha tani melalui upaya- upaya fasilitasi, baik pada bagian hulu melalui optimalisasi
fungsi kawasan hutan dengan penanaman TBK (Tanaman Bawah Tegakan), peningkatan hasil hutan kayu maupun non
kayu, pengolahan produksi hasil hutan, serta kelembagaan ekonomi/ keuangan yang menunjang produktifitas
pembangunan sektor kehutanan.
4. Adanya dukungan dari semua pihak terkait, terutama pemerintahan dalam memfasilitasi serta menjalankan kebijakan-
kebijakan yang berhubungan dan mendukung keberhasilan program-program yang dilakukan dan dilaksanakan agar
mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat diteruskan secara berkesinambungan pada tahun-tahun selanjutnya.
Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan
adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang
berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing- masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma
hukum, etika birokrasi pemerintah, serta berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust)
masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
Blora, Juli 2014
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA
Ir. RENI MIHARTI, M.Agr.Bus Pembina Utama Muda
NIP. 19620316 198903 2 004