lampiran 1 permohonan isbat nikah: medan, 13 oktober 2010

Lampiran 1 Permohonan Isbat Nikah:

Medan, 13 Oktober 2010

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Medan

di-Medan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mariani Binti Sontowiryo, umur 61, agama lslam, pekerjaan ibu rumah tangga,

warganegara Indonesia, tempat kediaman di jalan Menteng VII Gang Saudara No. 8

Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan selanjutnya disebut

sebagai Pemohon.Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah

Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama :

Nama Tugiman bin Kasan Ahmad, agama lslam, pekerjaan pensiunan PNS, yang

telah meninggal dunia Jum'at tanggal 14 Mei 2010, karena sakit.

Adapun dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah

sebagai berikut:

2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Alm.Tugiman bin Kasan

Ahmad, secara syariat lslam di Medan pada tinggal 5 Mei 1984 dengan

berwalikan adik kandung Pemohon bernama Salman karena orang tua

Pemohon sudah meninggal dunia dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yang

bernama Drs. Deliman Siregar dan Surya, SH dan mahar berupa uang sebesar

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dan Alm.

Tugiman bin Kasan Ahmad, berstatus duda dan tidak ada sesuatu hal yang

dapat menghalangi terjadinya pernikahan tersebut berdasarkan hukum Syara’

atau pun peraturan hukum yang berlaku.

Universitas Sumatera Utara

4. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Alm. Tugiman bin Kasan Ahmad, belum

pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti

sekarang ini.

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Alm. Tugiman bin Kasan Ahmad,

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

a. Edi Bintoro, laki-laki, lahir 22 Oktober 1987.

b. Joko Handoko, laki-laki lahir 24 April 1991.

6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Alm. Tugiman bin Kasan

Ahmad, tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan

dengan pernikahan Pemohon dengan Tugiman bin Kasan Ahmad.

7. Bahwa semasa hidup Alm. Tugiman bin Kasan Ahmad adalah seorang

Pegawai Negeri Sipil di PJKA.

8. Bahwa surat pengesahan nikah ini pemohon gunakan untuk mengurus

pensiunan suami Pemohon Alm. Tugiman bin Kasan Ahmad, dan uang duka

serta pensiunan janda, karena itu Pemohonan yang bernama Alm. Tugiman

bin Kasan Ahmad.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada

bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan

untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan

para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Saliati Binti Sontowiryo) dengan

suami Pemohon bernama (Alm. Tugiman Kasan Ahmad), yang dilaksanakan

pada tanggal 5 Mei 1984 di Medan.

c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai

peraturan yang berlaku.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;


Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Pemohon,

Mariani Binti Sontowiryo.


Lampiran 2 : Surat Penetapan Isbat Nikah.

PENETAPAN

Nomor 82/Pdt/2010/PA/Mdn.

Wakil Ketua Pengadilan Medan membaca surat permohonan pemohon yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tertanggal 13 Oktober 2010

dengan Register Nomor 82/Pdt.P/2010/PA Medan.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu

ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini.

Menimbang, oleh karena itu diperintahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang

ditunjuk untuk menetapkan hari sidangnya.

Memperhatikan, Pasal 93 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2)

undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan-

ketentuan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Menunjuk:

1. Dra. Rubiah sebagai Ketua Majelis.

2. Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota.

3. Dra. Nurhidayah Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota.

Demikian ditetapkan di Medan pada tanggal 13 Oktober 2010

Wakil Ketua,

Drs. Irsan Mukhtar Nasution


Lampiran 3 : Surat Penetapan sidang.

PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2010/PA Mdn.

Ketua Majelis hakim Pengadilan Agama Medan telah membaca surat

permohonan Pemohon tertanggal 13 Oktober 2010 Register Nomor82/Pdt.P/2010/PA

Mdn. dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Saliati binti Sontowiryo, umur 61 tahun, agama lslam, pekerjaan ibu rumah tangga,

Warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Jalan Menteng Vll,

Gang Saudara No. 8, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Agama Medan tertanggal 13 Oktober 2010 82/Pdt.P/2010/PA Mdn. Penunjukan

Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa hari sidang untuk perkara tersebut harus ditetapkan.

Memperhatikan, Pasal 146 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang

bersangkutan.

MENETAPKAN

Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada

hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010, pukul 09.00 WlB.

Memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk memanggil Pemohon supaya

datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada hari, tanggal

dan jam yang telah ditetapkan di atas.

Memerintahkan pula agar diumumkan adanya permohonan Pemohon tersebut

ditempat khalayak ramai, sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman

Pengadilan Agama Medan.

Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil Pemohon dengan

hari sidang paling sedikit harus ada 3 (tiga) hari.


Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal :14 Oktober 2010

Ketua Majelis :

Dra. Rubiah


Lampiran 4 : Surat Pemgumuman.

PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS 1A

Jalan Sisinsamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp (061) 7851712

MEDAN

PENGUMUMAN

Nomor: 82/Pdt.P/2010/PA Mdn

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Oktober 2010, diberitahukan kepada khalayak

ramai bahwa telah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan

seseorang;

Nama Mariani Binti Sontowiryo, umur 61, agama lslam, pekerjaan ibu rumah

tangga, warganegara lndonesia, tempat kediaman di Jalan Menteng Vll Gang

Saudara No. 8 Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dari An. Saliati Binti

Sontowiryo, dengan Alm.Tugiman bin Kasan Ahmad, yang pernikahannya

dilaksanakan menurut Hukum lslam pada tahun 1994 di Medan, perkara No.

82/Pdt.P/2010/PA Mdn. Bagi masyarakat yang merasa keberatan terhadap

permohonan tersebut atau mempunyai kepentingan hukum, dapat mengajukan

keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dalam tenggang waktu selama

14 (empat belas) hari terhitung setelah satu hari sejak tanggal pengumunan ini.

Demikian diberitahukan untuk diketahui seperlunya.

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Wakil Ketua,

Drs. Irsan Mukhtar Nasution


Setelah selesai musyawarah Majelis, Ketua Majelis menyatakan skors dicabut

dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis memerintahkan

Pemohon untuk memasuki ruang persidangan.

Lalu Ketua Majelis membacakan penetapan pengadilan Agama Medan Nomor

82/Pdt.Pl2010/PA Mdn. tanggal 10 Nopember 2010, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Menetapkan sah pernikahan pemohon (Saliati Binti sontowiryo) dengan suami

Pemohon (Tugiman Bin Kasan Ahmad), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1984

di Medan.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.151

.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Setelah Ketua Majelis selesai membacakan penetapan tersebut, kemudian

sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

Demikian berita acara ini dibuat dengan ditandatangani oleh ketua Majelis

dan Panitera pengganti.

Panitera Pengganti.

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

Sri Hartati, S.H.I

Dra. Rubi’ah

.


PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2010/PA Mdn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I A Medan yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah (ltsbat

Nikah) yang diajukan oleh;

Mariani binti Sontowiryo, umur 61 tahun, agama lslam, pekerjaan ibu rumah

tangga, warga negara lndonesia, ternpat kediaman di Jalan Menteng Vll, Gang

Saudara No. B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Disebut

sebagai Pemohon;

Pengadilan Agarna tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pernohon dan surat-surat yang berkaitan dengan

perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 13 Oktober 2010 telah

mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan


Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor: 82/Pdt.Pl2010/PA.Mdn tanggal

13-10-2010 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Alm.Tugiman bin Kasan

Ahmad, secara syariat lslam di Medan pada tanggal 5 Mei 1984 dengan

berwalikan adik kandung Pemohon bernama Salman karena orang tua Pemohon

sudah meninggal dunia dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bemama Drs.

Deliman Siregar dan Surya, SH dan mahar berupa uang sebesar RP. 10.000

(sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dan Alm.Tugiman

bin Kasan Ahmad, berstatus duda dan tidak ada sesuatu hal yang dapat

menghalangi terjadinya pernikahan tersebut berdasarkan hukum Syara atau pun

peraturan hukum yang berlaku;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Tugiman Bin Kasan Ahmad, belum

pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti sekarang

ini ;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Alm. Tugiman Bin Ahmad, telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

a. Eko Bintoro, laki-laki, lahir 22 Oktober 1987;

b. Safril Handoko, laki-laki, lahir24 April 1991;

5. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Alm.Tugiman bin Kasan Ahmad,

tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan

pernikahan Pemohon dengan Tugiman bin Kasan Ahmad;

6. Bahwa semasa hidup Alm.Tugiman bin Kasan Ahmad adarah seorang Pegawai

Negeri Sipil di PJKA;

7. Bahwa surat pengesahan nikah ini pemohon gunakan untuk mengurus pensiunan

suami Pemohon Alm.Tugiman bin Kasan Ahmad, dan uang duka serta pensiunan

janda, karena itu Pemohon sangat memerlukan surat pengesahan nikah sebagai


bukti pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Alm. Tugiman

bin Kasan Ahmad;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk

menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan para saksi

yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon.

b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Saliati Binti Sontowiryo) dengan

suami Pemohon bernama (Alm.Tugiman bin Kasan Ahmad), yang

dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1984 di Medan;

c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai

peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa

perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan

tersebut Pemohon telah hadir inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya

tetap dipertahankan Pemohon dengan penjelasan secukupnya yang telah dimuat

dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 025002/03/03797 tanggal 4 Februari

2008 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Denai, diberi tanda P.1;


1.2. Foto copy Keputusan kepala Badan Kepegawaian Nomor :

002537/KEP/KRVI/KC200/A/09 Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 atas nama Tugiman tanggal 17 Juni 2009

yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara kepala Bidang

Status Kepegawaian DanPensiun, diberi tanda P.2;

1.3. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian Nomor: 474.3/15/2010 atas nama

Tugiman, tanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Medan

Denai Sumatera Utara, diberi tanda P.3;

1.4. Foto copy Surat Keterangan Waris Nomor: 400/004/2010 tanggal 26 Mei

2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Medan Tenggara, diberi tanda P.4;

Surat-surat bukti tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir dan dapat diperlihatkan

serta dicocokan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1

sampai dengan P.4;

2. Bukti Saksi

2.1. A. Surya Lasali, SH bin Abdul Rasid, umur 51 tahun, agama lslam,

pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Menteng Vll Gang

Saudara, kelurahan Medan Tenggara, kecamatan Medan Denai, Kota

Medan;

Di bawah sumpahnya secara lslam saksi tersebut menyampaikan keterangannya

yang intinya disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi

satu lingkungan sejak tahun 1995, dan Saksi juga kenal dengan suami


Pemohon bernama Tugiman karena Saksi adalah teman sepengajian suami

Pemohon;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2410 di

Medan;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Tugiman menikah, tetapi Saksi

mengetahui Pemohon dan suaminya menikah secara syari'at lslam di Medan,

walaupun Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Tugiman;

- Bahwa semasa pernikahan Pemohon dan Tugiman dikaruniai 2 orang anak,

dan Pemohon sekarang tinggal bersama kedua anak-anaknya.

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai

sampai suaminya meninggal dunia,

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Almarhum Tugiman tidak ada halangan

apapun yang menghalangi terjadinya pernikahan Pemohon dan Tugiman baik

secara syariat lslam maupun undang-undang yang berlaku;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil di PJKA dan telah pensiun ;

- Bahwa setahu Saksi, Almarhum Tugiman tidak mempunyai isteri lain kecuali

Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mensahkan nikahnya adalah untuk mengurus uang

duka dan uang pensiunan janda dari AlmarhumTugiman.

2.2. Nafsiah binti Abdullah, umur 66 tahun, agama lslam, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat kediaman diJalan Menteng Vll Gang Kaloko Nomor 5,

kelurahan Medan Tenggara, kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Di bawah sumpahnya secara lslam saksi tersebut menyampaikan keterangannya

yang intinya disimpulkan sebagai berikut;


- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dekat

saksi sejak tahun 1995, dan saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama

Tugiman,

- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon meninggal dunia sekitar l00 hari yang

lalu karena sakit;

- Bahwa Pemohon dan Tugiman menikah pada tahun 1984 di Medan;

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi, yang menjadi wali dalam

pernikahan Pemohon dan Tugiman adalah adik kandung Pernrohon dan

dihadiri 2 orang saksi;

- Bahwa setahu saksi pada saat aqad nikah berlangsung, Pemohon berstatus

janda sedangkan almarhum suami Pemohon berstatus duda;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Tugiman dikaruniai 2 (dua)

orang anak dan keduanya masih hidup;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan

hidup rukun dalam berumah tangga;

- Bahwa masyarakat tidak keberatan dan tidak meragukan pemikahan Pemohon

dan Tugiman;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Almarhum Tugiman tidak ada halangan

apapun yang menghalangi terjadinya pernikahan Pemohon dengan Tugiman

baik secara syariat Islam maupun undang-undang yang berlaku.

- Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil di PJKA dan telah pensiun ;

- Bahwa setahu Saksi, Almarhum Tugiman hanya mempunyai 1 (satu) orang

isteri dan tidak ada lagi isteri selain Pemohon;

- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini diajukan untuk mengurus uang pensiunan

janda dari Almarhum Tugiman.


Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-

buktiyang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan

Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah

dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak

terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini

cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana

telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan Tugiman yang dilangsungkan

pada tanggal 5 Mei 1984 di Medan diitsbatkan/disahkan dengan dalil dan alasan

sebagaimana yang diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah

Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum lslam yang secara tegas

menentukan bahwa itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya Akta Nikah dan Perkawinan


yang ditakukan oleh meteka tidak mempunyia halangan perkawinan menurut undang-

undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan

bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk

perkara, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan tersebut. Secara formil dan materil

telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dinazegelen dan dilegalisir serta

telah dicocokan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian dapat dijadikan

sebagai alat bukti dalam perkara aquo, sedangkan substansinya dipertimbangkan

selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Keluarga)

membuktikan bahwa Tugiman adalah kepala keluarga, sedangkan hubungan

Pemohon dengan Tugiman adalah sebagai isteri yang sah atau sebagai ibu rumah

tangga, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan

untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini (vide Pasal 7 ayal (4)

Kompilasi Hukum lslam);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto copy Keputusan kepala Badan

Kepegawaian) membuktikan bahwa Tugiman adalah seorang Pegawai Negeri sipil

dan telah pensiun terhitung sejak tanggal 17 Juni 2009 dan Pemohon adalah sebagai

isteri/keluarga penerima pensiun dari Tugiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Foto copy surat Kematian)

membuktikan bahwa Tugiman telah meninggal dunia dalam beragama lslam pada

hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 di Medan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Foto copy Surat Kematian)

membuktikan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Tugiman;


Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon

tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan

saksi secara nyata yang intinya melihat dan mengetahui sebagaimana telah diuraikan

pada bagian duduk perkara di atas, dan telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon,

dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka

Majelis Hakim

menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

kesaksian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai

alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang

telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonsfafir peristiwa konkret

tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri sah dari Almarhum Tugiman, menikah secara syariat

Islam pada tanggal 5 Mei 1984 di Medan.

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Tugiman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya (Tugiman) tidak pernah

bercerai sampai Tugiman meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2010 di Medan

karena sakit;

4. Bahwa Almarhum Tugiman tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;

5. Bahwa tidak ada halangan apapun yang menghalangi terjadinya pernikahan

Pemohon dan Tugiman baik secara syariat lslam maupun undang-undang yang

berlaku;

6. Bahwa masyarakat tidak keberatan dan tidak meragukan pernikahan Pemohon

dan Tugiman;


7. Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai isteri sahalmarhum Tugiman

karena Buku Nikah Pemohon telah hilang dan duplikatnya tidak ada lagi, dan

Penetapan tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk mengurus uang duka dan

pensiun janda dari almarhum Tugiman.

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas,

maka terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah Almarhum Tugiman yang telah

menikah pada tanggal 5 Mei 1984, dan dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa

masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Tugiman,

seandainya almarhum Tugiman dan Pemohon bukan sebagai suami isteri tentulah ada

tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan

membiarkan begitu saja laki-laki dengan wanita bergaul yang bukan muhrimnya

dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum lslam pernikahan

dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) orang

yang menikah, 2) wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) ljab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum islam sebagai berikut :

1. [Ikrar (pengakuan)seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterimah secara

sah]. Fath al-Mu’in, halaman 91.

2. [Pengakuan nikah dari seseorang wanita dewasa dapat diterimah]. Tuhfa,

Halaman 122.

3. [Apabila ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seseorang

perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka

tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisan itu].

Bughyatul Mustarsyidin, halaman 298;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas,

maka Majetis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) bahwa pernikahan

Pemohon dengan Tugiman telah dilaksanakan sesuai dengan hukum lslam dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi rukun dan syarat

sahnya perkawinan), oleh karena itu permohonan Pengesahan Nikah Pemohon

tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat

(1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini

dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

4. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

5. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Saliati Binti Sontowiryo) dengan suami

Pemohon (Tugiman Bin Kasan Ahmad), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei

1984 di Medan.

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Medan dalam sidang musyawarah Majelis

Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 bertepatan dengan tanggal 3

Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh kami Dra Rubi'ah sebagai Ketua Majelis, Dra.

Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Dra. Nurhidayah Hasibuan, S.H., M.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sri Hartati, S.H.l sebagai Panitera


Pengganti, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam siding terbuka untuk

umum, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. Dra. Rubi’ah

Dra. Nurhidayah Hasibuan, S.H., M.H

Panitia Pengganti

Sri Hartati, S.H.I


Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp. 60.000,-

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 151.000,-

(Seratus Lima puluh satu ribu rupiah)


612.522 jiwa, yaitu :Peta

Keterangan Gambar:

MEDAN TUNTUNGAN MEDAN JOHOR MEDAN AMPLAS

Kelurahan : Kelurahan : Kelurahan :

No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan

1 NAMO GAJAH 1 GEDUNG JOHOR 1 AMPLAS

2 SIMPANG SELAYANG 2 PANGKALAN MASYHUR

2 SITI REJO II

3 MANGGA 3 KWALA BEKALA 3 SITI REJO III

4 SIDOMULYO 4 TITI KUNING 4 TIMBANG DELI

5 LAU CIH 5 SUKA MAJU 5 HARJOSARI I

6 TANJUNG SELAMAT 6 KEDAI DURIAN 6 HARJOSARI II

7 LADANG BAMBU 7 BANGUN MULIA


8 KEMENANGAN TANI

9 SIMALINGKAR B

MEDAN DENAI MEDAN AREA MEDAN KOTA



1 TEGAL SARI MANDALA I

1 KOTA MATSUM I 1 PASAR BARU

2 TEGAL SARI MANDALA II

2 KOTA MATSUM II 2 PUSAT PASAR

3 TEGAL SARI MANDALA III

3 KOTA MATSUM IV 3 SEI RENGAS I

4 DENAI 4 TEGAL SARI I 4 MESJID

5 BINJAI 5 TEGAL SARI II 5 PANDAU HULU I

6 MEDAN TENGGARA 6 TEGAL SARI III 6 KOTA MATSUM II

7 PANDAU HULU II 7 PASAR MERAH BARAT

8 SEI RENGAS II 8 TELADAN TIMUR

9 SEI RENGAS PERMATA

9 TELADAN BARAT

10 PASAR MERAH TIMUR

10 SITI REJO I

11 SUKARAMAI I 11 SUDI REJO I

12 SUKARAMAI II 12 SUDI REJO II

MEDAN MAIMUN MEDAN POLONIA MEDAN BARU



1 SUKA RAJA 1 ANGGRUNG 1 PETISAH BARU


2 AUR 2 MADRAS HULU 2 BABURA

3 JATI 3 SUKA DAMAI 3 MERDEKA

4 HAMDAN 4 POLONIA 4 DARAT

5 SEI MATI 5 SARI REJO 5

6 KAMPUNG BARU

MEDAN SELAYANG MEDAN SUNGGAL MEDAN

HELVETIA



1 BERINGIN 1 KAMPUNG LALANG 1 CINTA DAMAI

2 ASAM KUMBANG 2 TANJUNG REJO 2 DWIKORA

3 TANJUNG SARI 3 SEI SIKAMBING B 3 HELVETIA

4 P. BULAN SELAYANG I 4 SIMPANG TANJUNG 4 SEI SIKAMBING C II

5 P. BULAN SELAYAN II 5 SUNGGAL 5 HELVETIA TIMUR

6 SEMPAKATA 6 BABURA SUNGGAL 6 HELVETIA TENGAH

7 TANJUNG GUSTA

MEDAN PETISAH MEDAN BARAT MEDAN TIMUR



1 SEKIP 1 GLUGUR KOTA 1 GANG BUNTU

2 PETISAH TENGAH 2 KARANG BEROMBAK 2 PERINTIS

3 SEI SIKAMBING D 3 PULO BRAYAN KOTA 3 P. BRAYAN BENGKEL

4 SEI PUTIH BARAT 4 SEI AGUL 4 P. BRAYAN DARAT I

5 SEI PUTIH TENGAH 5 SILALAS 5 P. BRAYAN DARAT II


6 SEI PUTIH TIMUR I 6 KESAWAN 6 GLUGUR DARAT I

7 SEI PUTIH TIMUR II 7 7 GLUGUR DARAT II

8 SIDODADI

9 P. B. BENGKEL BARU

10 DURIAN

11 GAHARU

MEDAN PERJUANGAN MEDAN TEMBUNG MEDAN DELI



1 TEGAL REJO 1 TEMBUNG 1 MABAR

2 SIDORAME BARAT I 2 BANDAR SELAMAT 2 MABAR HILIR

3 SIDORAME BARAT II 3 INDRA KASIH 3 TITI PAPAN

4 SIDORAME TIMUR 4 SIDOREJO 4 TANJUNG MULIA

5 SEI KERA HILIR I 5 SIDOREJO HILIR 5 TJ. MULIA HILIR

6 SEI KERA HILIR II 6 BANTAN 6 KOTABANGUN

7 SEI KERA HULU 7 BANTAN TIMUR 7

8 PAHLAWAN

9 PANDAU HILIR

MEDAN LABUHAN MEDAN MARELAN MEDAN

BELAWAN



1 PEKAN LABUHAN DELI 1 LABUHAN DELI 1 BAGAN DELI

2 SEI MATI 2 RENGAS PULAU 2 BELAWAN I

3 BESAR 3 TERJUN 3 BELAWAN II

4 MARTUBUNG 4 TANAH ENAM RATUS 4 BELAWAN


BAHARI

5 LABUHAN DELI 5 5 BELAWAN BAHAGIA

6 BELAWAN SICANANG

A. Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan yang diakui di

Indonesia berfungsi melaksanakan “Judicial power” khususnya dilingkungan

Peradilan Agama yang secara yuridis telah diatur Undang-undang Nomor 14 Tahun

1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan kehakiman141.

Pengadilan Agama Kelas I A Medan dibentuk berdasarkan Surat Penetapan

Menteri Agama Nomor : 58 Tahun 1957. Gedung Pengadilan Agama Kelas I A

Medan yang lama terletak di Jalan Turi No. 18-A Medan, lebih dari 28 tahun

dibangun berdasarkan DIPA Departemen Agama Tahun Anggaran 1977/1978, dan

diresmikan pemakaiannya pada tanggal 10 Juli 1978 oleh Bapak H. Ichtijanto, S.A.,

S.H, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, mengingat tanah yang

dikelilingi rumah/pemukiman penduduk, maka gedung lama tidak dapat

141 Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal.

45.


dikembangkan sesuai standard Pengadilan Agama Kelas IA yang ada di Sumatera

Utara142.

Pengadilan Agama Kelas IA Medan kini telah memiliki gedung baru yang

terletak di Jalan Sisingamangaraja KM. 8.8 No. 198, Telp. (061) 7851712, Kelurahan

Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dibangun diatas tanah seluas

2.350 M2 dengan sumber dana yang berasal dari APBN tahun 2004, sedangkan luas

Bangunan saat ini seluas 870 M2 , diperoleh melalui DIPA Pengadilan Tinggi Agama

Medan Tahun 2005 dan diresmikan penggunaannya pada hari senin, tanggal 10 Juli

2006 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Bagir

Manan, S.H., M.CL.143

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Kelas IA Medan mendapat perluasan

gedung kantor seluas 60 M2 dengan pelaksanaan pekerjaannya dilakukan 2 tahap,

Tahap pekerjaan I volume pekerjaan telah dilaksanakan 100 % pada tahun 2007,

melalui DIPA Pengadilan Agama Kelas IA Medan tahun 2007, dan pekerjaan tahap

ke II dilaksanakan pada tahun 2008 melalui DIPA Pengadilan Agama Kelas IA

Medan tahun 2008.

142http://www.pa-medan.net/id/profil-institusi/sejarah-gedung-kantor-pengadilan-agama-

kelas-ia-medan, di akses, Kamis, 30 Juni 2011, Pukul 08:58 WIB.

143 Ibid.


Untuk terciptanya penegakan hukum yang memenuhi dan memberi rasa

keadilan berdasarkan hukum Islam bagi rakyat pencari keadilan dan masyarakat

umum, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah

lindungan Allah SWT., maka Pengadilan Agama Medan berpedoman kepada visi dan

misi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Medan.

Adapun Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Medan: ”terwujudnya pengadilan agama medan yang bersih dan bermartabat menuju badan peradilan yang agung”. Dan Misinya:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengadilan agama medan,

2. Meningkatkan pelayanan prima yang berkadilan,

3. Meningkatkan manajemen pengadilan agama medan yang moderen,

4. Meningkatkan kredibiltas, transparansi dan akuntabilitas.

Adapun motto Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan:”melayani dengan hati dan

hati-hati”Arti/makna tersendiri Logo Pengadilan Agama Medan. Seperti dapat

diperhatikan pada gambar ini


Logo Pengadilan Agama Kelas IA Medan

Berbentuk Perisai (Jawa:Tameng)/bulat telur

adapun arti logo pengadilan agama kelas 1A Medan meliputi dari beberapa bagian,

diantaranya adalah144 :

1. Garis tepi: 5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang

menggambarkan 5 (lima) sila dari pancasila,

2. Tulisan: tulisan "Pengadilan Agama Medan" yang melingkar diatas sebatas

garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan badan, lembaga pengguna

lambang tersebut,

3. Lukisan cakra: dalam cerita pewayangan, cakra adalah senjata krishna berupa

panah beroda yang digunakan sebagai senjata "pamungkas" (terakhir). cakra

144 http://www.pa-medan.net/id/profil-institusi/visi-dan-misi, di akses 2011 Pukul 13.00 WIB.


digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Cakra yang rodanya berputar

dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya

untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan

kebenaran. jadi pada lambang pengadilan agama medan, cakra digambarkan

sebagai cakra yang "aktif" bukan cakra yang "statis",

4. Perisai Pancasila : perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang

sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan

kebenaran. hal itu merupakan cerminan dai pasal 1 Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1970 yang rumusnya "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara

hukum Republik Indonesia.

5. Untaian bungan melati: terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing

terdiri atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai

bagian bawah, 8 (delapan) sifat jeteladanan dalam kepemimpinan

(hastabrata).

6. Seloka "dharmmayukti": pada tulisan "dharmayukti" terdapat 2 (dua) huruf

"m" yang berjajar. hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan "dharmmayukti"

yang ditulis dengan huruf jawa, dengan menggunakan doble huruf m. huruf

"a" yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal sebagai "a" seperti

pada ucapan kata "acara", "dua", "lupa" dan sebagainya. apabila

menggunakan 1 (satu) huruf "m", huruf "a" yang terdapat pada akhir kata


"dharmma" memungkinkan dilafal sebagai huruf "o" pada kata "motor",

"bohong" dan lain-lainnya. kata "dharmma" mengandung arti bagus, utama,

kebaikan. sedangkan kata "yukti" mengandung arti sesungguhnya, nyata. jadi

kata "dharmmayukti" mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/yang

sesungguhnya yakni yang berujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Menunjuk kepada visi dan misi serta motto dan program kerja Pengadilan

Agama Medan yang bertekad untuk membangun sistem peradilan yang bermartabat

dan berwibawa dalam sebuah peradilan yang bersih, adil, benar, jujur, dan netral,

maka Pengadilan Agama Medan telah membangun rencana strategis (RENSTRA)

sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma mengadili menjadi paradigma menyelesaikan masalah dan

sengketa hukum.

Paradigma ini mencakup 3 strategi pokok:

Pertama: Revitalisasi fungsi Pengadilan Agama Medan untuk mendamaikan

para pihak yang menghadapi masalah dan sengketa hukum. Hakim wajib berusaha

secara sungguh-sungguh meyakinkan pihak-pihak dalam menyelesaikan sengketa

hukum secara damai.

Kedua: Menata kembali cara penyelesaian perkara menjadi lebih efisien,

efektif, produktif dan mencerminkan keterpaduan sistem kerja, agar suatu proses


perkara benar-benar mengedepankan pelayanan hukum yang berkualitas baik.

Ketiga: Menata kembali hak-hak pihak berperkara dalam penyelesaian perkara agar

tidak berlarut-larut, dapat tuntas secepat mungkin mengingat kepentingan dari pihak-

pihak dan orang ketiga.

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Meningkatkan pembinaan SDM melalui pendidikan dan pelatihan untuk

terujudnya profesionalisme jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan

Agama Medan. Strategi ini dilakukan untuk menanamkan kembali integritas dan

karakter adil, jujur, bermartabat dan dapat dipercaya.

3. Pembinaan Sistem Pengelolaan Peradilan.

Pengelolaan sistem peradilan pada Pengadilan Agama Medan meliputi dua

aspek, yakni sistem pengelolaan administrasi umum dalam lingkungan

kesekretariatan (umum, kepegawaian, dan keuangan,) dan sistem pengelolaan perkara

pada lingkungan kepaniteraan. Selain itu juga dilakukan pengelolaan terhadap bidang

organisasi dan kelembagaan. Pembinaan sistem pengelolaan mencakup pembinaan

tenaga kesekretariatan dan kepaniteraan, kelompok kerja (timwork), keuangan,

prasarana dan sarana, sistem pengawasan keorganisasian dan kelembagaan,

perencanaan, dan lain-lain. Strategi ini dilakukan agar kinerja Pengadilan Agama

Medan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel.


4. Peningkatan sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang pelaksanaan TUPOKSI Peradilan

untuk terujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi secara efisien dan efektif

dibutuhkan sarana dan prasarana serta fasilitas IT yang memadai.

5. Pengembangan Sistem Informasi.

Pengembangan sistem informasi Pengadilan Agama Medan dilaksanakan

melalui teknologi informasi antara lain sistem jaringan kerja (network), SIADPA dan

website. Pengembangan informasi tersebut bertujuan untuk memberi akses informasi

yang akurat kepada masyarakat dan memberikan pelayanan hukum secara efektif dan

bertanggung jawab. Keterbukaan informasi sudah berjalan namun masih perlu

peningkatan baik sarana dan prasana maupun sumber daya manusianya, oleh karena

itu Pengadilan Agama Medan akan meningkatkan program tersebut untuk tahun-

tahun berikutnya. Dan seiring itu Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan telah

menerbitkan surat keputusan Nomor: W2-A1/2654/HM.02.3/XII/2010 Tanggal 14

Desember 2010 Tentang Tim Teknologi Informasi (TI) Pada Pengadilan Agama

Medan.

5. Pengendalian terhadap tindakan yang merugikan rakyat pencari keadilan

Pengendalian ini dilakukan secara preventif dan represif melalui sistem

Pengawasan Internal Melekat dan Pengawasan Reguler terhadap sistem, pejabat dan


pegawai Pengadilan Agama Medan. Strategi pengendalian dilaksanakan melalui

pengawasan yang terus menerus oleh atasan langsung kepada bawahannya dan atau

juga oleh Hakim Pengawas yang telah ditunjuk terhadap bidang-bidang kerja di

Pengadilan Agama Medan.


lampiran 1 permohonan isbat nikah: medan, 13 oktober 2010

Documents