PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO MAHKAMAH AGUNG RI

DENGAN RAKERDA

KITA BANGUN ZONA INTEGRITAS (ZI)

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN

WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

HASIL RAKERDA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO DAN PENGADILAN AGAMA

SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

TAHUN 2019

DENGAN RAKERDA

KITA BANGUN ZONA INTEGRITAS (ZI)

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN

WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

TAHUN 2019

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO NOMOR W18-A/158/OT.01.1/SK/2/2019

TENTANG

PENGESAHAN HASIL RAKERDA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO DAN

PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama manado telah melaksanakan Rakerda diikuti oleh seluruh Ketua Wakil Ketua , Panitera, Sekretaris pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat banding yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2019 di Pengadilan Tinggi Agama Manado dan telah menghasilkan rumusan sebagaimana lampiran surat keputusan ini .

b. Bahwa untuk dapat dipedomani dan dilaksanakannya hasil Rakerda secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

UU Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

4. PERMA Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

5. PERMA Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6. PERMA Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

71/KMA/SK/V/2008Tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor W18-A/42 /OT.01.1/SK/I/2019.

Memperhatikan : Paparan yang disampaikan : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado tentang Arah

Kebijakan Pimpinan yaitu program proritas RB ( Reformasi Birokrasi ) dalam Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Manado Tahun 2019

2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado tentang Arah Kebijakan Pimpinan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Manado Tahun 2019;

3. Hasil Rumusan Komisi I, Komisi II, dan Komisi III dalam Rapat peleno Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Manado Tahun 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGESAHAN HASIL RAKERDA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO TAHUN 2019

KESATU : Mengesahkan Hasil Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Manado Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pimpinan dan Jajaran Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk melaksanakan dan mempedomani hasil RAKERDA tersebut.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua PTA Manado Nomor : W18-A/158/OT.01.1/SK/2/2019 Tanggal : 14 Februari 2019

HASIL RAKERDA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO DAN PENGADILAN AGAMA

SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO TAHUN 2019

I. BIDANG YUDISIAL

BIDANG YUDICIAL

Bidang Kerpaniteraan

1. Laporan Perkara bulanan PA agar dikirim tepat waktu paling lambat tanggal 5

bulan berjalan sudah diterima di PTA.

2. Pengadilan tingkat I, sebelum mengirim hardcopynya agar terlebih dahulu

mengirim softcopy melalui email : kepaniteraan.ptamanado@gmail.com

3. Pengiriman berkas perkara banding dari Pengadilan Tingkat Pertama harus

dilengkapi dengan soft copy dalam hal ini, Putusan, Memori Banding, Kontra

memori banding.

4. Perkara yang diupayakan hukum banding, sebelum dikirim ke PTA, data

umum perkara tersebut sudah harus diimput ke dalam SIPP Pengadilan

tingkat pertama.

5. Penyampaian pemberitahuan putusan Tingkat Banding oleh pengadilan tingkat

pertama kepada para pihak yang disampaikan adalah amar putusannya

bukan putusan yang secara utuh, bila para pihak membutuhkan putusan

secara utuh disarankan untuk mengambilnya di Pengadilan karena

pengambilan putusan dikenakakan biaya PNBP dan merupakan pemasukan

pada Negara bukan pajak

6. Penyusunan laporan perkara pada pengadilan tingkat pertama kaitan dengan

LI PA-6 tentang kegiatan hakim pada kolom dua seharusnya di isi kode

susunan majelis hakim kenyataannya diisi nama hakim yang bersangkutan

sehingga terbaca begitu banyak perkara yang ditangani oleh hakim ,

sementara perkara yang diterima di pengadilan tersebut tidak seberapa dan

terbaca tiga kali lipat dari jumlah perkara yang sebenarnya sehingga laporan

tidak singkron dengan LI PA-I olehnya kedepan harus singkron sehingga

tidak menyulitkan PTA dalam merekap.

7. Laporan LI PA-10 tentang penyebab perceraian tidak singkron dengan LI PA-

7 contoh perkara cerai talak dan cerai gugat dalam LI PA-7 dikabulkan 10

akan tetapi dalam LI PA-10 terlapor hanya 3 perkara yang ada penyebab

perceraian.

Bahan PA Buroko

8. Terdapat banyak pasangan suami isteri (siri) yang datang ke PA. Boroko

memohon pernikahannya disahkan, tetapi setelah diperiksa pernikahan

pasangan-pasangan suami isteri (siri) tersebut adalah pernikahan kedua dan

belum pernah bercerai dengan suami atau isteri pertamanya; tidak bisa

disahkan.

9. Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang belum berumur 19 tahun bagi

pria dan 16 tahun bagi wanita; boleh asalkan tidak ada yang keberatan.

PA Tahuna

10. Apakah wajib Produk Pengadilan berupa Putusan/ Penetapan bermaterai?

Apa dasar hukumnya? Pada Perkara Prodeo Murni, dibebankan dimanakah

pembiayaannya? Apabila memang, pada perkara prodeo murni pembebanan

biaya materai belum diatur oleh peraturan manapun, ada baiknya pada

Rakerda Tahun 2019 ini, dapat menetapkan pembebanan biaya materai pada

perkara prodeo murni dibebankan kepada Pemohon/ Penggugat sebagai pihak

pengaju perkara. Untuk menjadi acuan dan pertanggungjawaban PTA dan PA

sewilayah PTA Manado.

Jawaban: Bermaterai/ Tidak Bermaterai

11. Sejauh mana bukti Surat laporan KDRT ke Kepolisian, dianggap sebagai bukti

telah terjadinya KDRT? Terlebih dahulu Hakim harus mencari peristiwa hukum

yang sesungguhnya terjadi. Karena Surat Laporan KDRT ke Kantor Polisi

belum menggambarkan adanya peristiwa hukum yang terjadi.

12. Jaringan internet yang lemah dan sering mengalami gangguan mengakibatkan

terkendalanya uploading anonimisasi putusan ke Direktori Putusan Mahkamah

Agung RI? Untuk efisiensi dan efektivitas upload file putusan anonimisasi pada

Direktori Putusan Mahkamah Agung seyogyanya secara teknis dapat

diintegrasikan dari SIPP. Secara teknis sudah terintegrasi

PA Tondano

13. Mengenai wilayah Yurisdiksi Desa Suluan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten

Minahasa yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama

Manado Karena wilayah Desa Suluan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten

Minahasa lebih dekat dengan Pengadilan Agama Tondano seharusnya Desa

Suluan menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano. Tetap mengacu

ke wilayah Kecamatan.

14. Untuk Perkara Tabayyun Apakah biaya pengiriman relaas bantuan ke

Pengadilan Agama yang dituju digabung dengan biaya panggilan atau dipisah

menjadi 2 yaitu: 1. Biaya panggilan 2. Biaya Pengiriman Surat. Untuk Perkara

Tabayyun biaya panggilan dan biaya pengiriman dipisah dan dibuatkan Surat

Keputusan mengenai hal tersebut. Dipisahkan biaya Panggilan dan biaya

pengiriman.

15. Apakah Surat keterangan izin perceraian dari atasan bagi PNS/TNI POLRI

berlaku juga untuk pegawai BUMN? Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990 bahwa Pegawai BUMN dipersamakan dengan Pegawai Negeri

Sipil, termasuk persamaan pemberlakuan ketentuan mengenai kewajiban

pemberitahuan tertulis kepada pejabat/atasan jika melangsungkan perkawinan

dan kewajiban memperoleh izin pejabat untuk melakukan perceraian. Tetapi

sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik

Negara, segala ketentuan kepegawaian pada PNS tidak berlaku lagi terhadap

Pegawai BUMN. Maka ketentuan kewajiban pemberitahuan kepada pejabat

untuk melangsungkan perkawinan dan izin dari pejabat untuk melakukan

perceraian bagi Pegawai BUMN tidak berlaku lagi. Sepakat mengikuti

ketentuan kepegawaian pada ASN, tidak berlaku lagi terhadap pegawai

BUMN.

16. Bagaimana biaya untuk permohonan bantuan pengambilan Akta Cerai dari/ke

Pengadilan Agama lain? Dibuat petunjuk teknis untuk permohonan bantuan

pengambilan Akta Cerai dari/ke Pengadilan Agama lain. Dapat diminta Akta

Cerai dengan melunasi PNBP dan biaya lain-lainnya.

17. Adanya PP Nomor 53 Tahun 2008 jo PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, apakah

biaya-biaya PNBP yang dimaksud dalam PP Nomor 5 tahun 2019 tersebut

khususnya biaya relaas ditambahkan dalam panjar biaya perkara atau

mengurangi dari biaya relaas Jurusita/Jurusita Pengganti. Dengan adanya PP

Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada dibawahnya maka dibuatkan Surat Keputusan Panjar Biaya Perkara

terbaru dengan menyesuaikan PP Nomor 5 Tahun 2019 tersebut dan untuk

biaya relaas ditambahkan Rp 10.000,00; mengikuti petunjuk yang berlaku

(menunggu Juknis).

PA Bolaang Uki

18. Penggugat/Pemohon pernah hadir di persidangan, kemudian tidak hadir lagi.

Dipanggil maksimal dua kali, jika masih tidak hadir maka perkara di NO.

19. Dalam Perkara prodeo murni. Pada sidang pertama Penggugat/Pemohon tidak

hadir bagaimana sidang insidentilnya.Terhadap pangilan prodeo murni, ada 2

(dua) pandang: Jurusita dengan motto Ikhlas beramal, maka jurusita/JSP

harus memanggil para pihak lagi tanpa biaya alias biaya sendiri. Subsidi silang

dari setiap panggilan yang dipotong dari jurusita/JSP yang melakukan

panggilan perkara biasa, dengan tujuan agar jurusita/JSP yang melakukan

panggilan prodeo murni dapat diberikan biaya panggilan, (tergantung

kebijakan). jika tidak hadir makaperkaranya digugurkan dan dikabulkan

prodeonya.

20. Dalam kasus permohonan penetapan ahli waris. Apabila salah satu ahli waris

belum cukup umur, apakah bisa jadi pihak atau diwakilkan. Ahli waris yang

belum cukup umur tersebut dijadikan pihak, kemudian diwakilkan ke Pihak

yang telah cakap hukum. Bisa diwakilkan tanpa adanya perwalian.

21. Dalam hal Amar Isbat Nikah yang tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu

untuk mencatat perkawinan, sering menimbulkan permasalahan baru bagi

pihak Pemohon yang akan mencatatkan perkawinannya di KUA karena pihak

KUA berpedoman kepada Pasal 22 ayat 2 huruf (a), (b) dan (c) PMA Nomor

19 Tahun 2018 tentang Pencatatan perkawinan. Ada 2 (dua) Pemecahannya:

memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di

KUA setempat.

PA Kotamobagu

22. Pemanggilan terhadap tergugat di tempat tinggalnya tidak sah, namun pada

panggilan kedua di tempat domisili Tergugat sah, hanya sekali, untuk

panggilan ke tiga dan seterusnya tidak syah karena tergugat berpindah

pindah. Apakah bisa melanjutkan persidangan dengan panggilan kepada

tergugat yang sah hanya sekali ? Persidangan tetap dilanjutkan meskipun

panggilan terhadap Tergugat yang sah hanya sekali karena perpindahan

alamat tergugat setelah panggilan ke dua yang sah, tergugat tidak

memberitahukan perpindahannya dan pengadilan telah melakukan

panggilan ketiga ditempat domisili tergugat sehingga unsur pasal 149 RBg

telah terpenuhi.

23. Tentang perkara tabayun dari pengadilan yang di luar yurisdiksi pengadilan

agama yang bersangkutan dan minta bantuan untuk menyampaikan panggilan

atau penyampaian amar putusan dan hanya mengirimkan biaya biaya

panggilan atau penyampaian amar putusan saja sesuai radius pengadilan

agama yang bersangkutan dan tidak menyertakan biaya pos pengiriman

kembali ke pengadilan agama yang meminta bantuan dimaksud sementara

pihak pengadilan agama yang memberikan bantuan disaat mengirim relaas

atau amar melalui e-mail ke pengadilan agama yang meminta bantuan telah

disampaikan bahwa untuk biaya wesel pos agar segera dikirim akan tetapi

tidak pernah dipenuhi. Permasalahannya biaya Wesel atau pengiriman

kembali relaas panggilan atau amar putusan yang asli yang telah disampaikan

kepada para pihak diambil dari mana? dikirim via email dan via pos setelah

dikumpul perkara tabayyun dari pengadilan agama pemohon bantuan tersebut

dikirim satu kali. Ditagih kembali dengan tembusan Surat tagihan biaya

tersebut ke PTA yang bersangkutan dan ke Dirjen Badilag. Dikirim dengan

POS menggunakan perangko atau menggunakan biaya proses dengan

SK ketua untuk penggunaan uang tersebut.

24. Dalam perkara perceraian pada sidang pertama Tergugat tidak hadir sehingga

ditunda untuk memanggil Tergugat, pada sidang berikutnya, Tergugat tidak

hadir lagi dan Penggugat mengajukan bukti Surat dan satu orang saksi. Lalu

sidang ditunda lagi untuk pembuktian lanjutan (menghadirkan satu saksi lagi)

namun pada persidangan berikutnya Tergugat hadir. Apakah pemeriksaan

saksi dilanjutkan? Ataukah Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk

mediasi? Tidak perlu dimediasi karena mediasi diwajibkan dalam sidang

pertama jika gagal dilanjutkan secara litigasi; perkara tetap berlanjut dan

upaya perdamaian bisa pada setiap sidang sampai diputus.

25. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak sedangkan Termohon

sedangkan Termohon mengajukan gugatan rekonvensi tentang harta bersama

berupa rumah beserta tanah pada saat pemeriksaan saksi Pemohon ( ayah

dan ibu kandung ) pemohon atas usul dari kedua saksi tersebut terjadi

kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang harta bersama ( Rumah

dan tanah ) yaitu rumah dan tanah tersebut diserahkan kepada kedua anak

Pemohon dan Termohon yang waktu itu masih berumur 5 lima dan 6 enam

tahun. Selanjutnya oleh majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon

sedangkan dalam gugatan rekonvensi ditetapkann bahwa harta bersama

tersebut diserahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon. Pada saat

anak tersebut berumur 21 tahun dan sudah kawin datang ke Pengadilan

Agama mempertanyakan putusan Pengadilan Agama karena rumah dan

tanah tersebut diambil kembali oleh Pemohon (ayah kandung kedua anak

tersebut) permasalahannya langkah -langkah hukum apa yang harus

ditempuh oleh kedua anak tersebut melalui Pengadilan Agama , apakah

dapat dimohonkan eksekusi? Penetapan harta bersama diperuntukkan anak

tercantum dalam amar putusan, maka upaya hukum yang ditempuh oleh anak

pemohon dan termohon adalah permohonan eksekusi. Jika dalam putusan

perdamaian dapat dilakukan eksekusi, untuk lebih aman agar dibahagi

sesuai isi perdamaian.

26. Apakah nenek dapat mengajukan hak asuh terhadap cucunya, meskipun

kedua orang tua anak tersebut masih hidup, dengan alasan cucu tersebut

selama kedua orang tuanya bercerai cucu tersebut dalam asuhan neneknya?

Jawaban: Pada dasarnya permohonan hak asuh terhadap cucu yang

mana kedua orang tuanya masih hidup tidak ada dalam nomenklatur

Pengadilan Agama, namun Pengadilan tidak boleh menolak perkara

bilamana tetap dimohonkan ke Pengadilan.

27. Apakah Advokat/Pengacara dapat mewakili principal untuk menanda tangani

berita acara penyerahan barang dan atau kesepakatan lainnya dalam proses

eksekusi damai? Jawaban: Advokat/Pengacara dapat mewakili perbuatan-

perbuatan yang tercantum dalam Surat Kuasa.

28. Ada perkara yang dalam surat gugatan memohon diletakkan Sita Jaminan,

dalam sidang insidentil telah dijatuhkan Penetapan Sela yakni mengabulkan

permohonan sita jaminan dan diperintahkan kepada Penggugat untuk

membayar biaya sita jaminan dimaksud, sehingga penyitaan tidak dapat

dilaksanakan sampai Putusan Akhir dijatuhkan. Dalam persidangan penggugat

berhasil membuktikan gugatannya sehingga gugatan Penggugat dikabulkan;

Pertanyaannya: Bagaimana bunyi dictum Putusan Akhir yang menjawab

Petitum Sita? Permasalahannya : Karena Sita tidak dilaksanakan, maka

tidak mungkin ada amar menyatakan sah dan berharga, dan tidak mungkin

juga menolak permohonan sita, karena permohonan sita telah dikabulkan

dalam Putusan Sela, sementara Petitum Sita harus dijawab juga di Putusan

Akhir; Jawaban : Majelis Hakim mempertimbangkan dalam putusan akhir

bahwa permohonan sita yang dikabulkan dalam putusan sela tidak dapat

dilaksanakan karena pihak pemohon tidak membayar biaya sita,

sehingga patut menolak permohonan sita pemohon.

Catatan: Ketika didalam gugatan ada permohonan sita maka panjar biaya

perkara ditaksir untuk biaya sita dan pengangkatan sita. Jangan

menyebutkan sita sebelum pemohon sita membayar biaya sita.

29. Apakah pra eksekusi bisa menjangkau pengukuran dan penentuan batas-

batas objek eksekusi, karena dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum

tetap tidak jelas ukuran dan batas batasnya. Jawabannya Praeksekusi dapat

menjangkau pengukuran dan penentuan batas-batas objek eksekusi,

sepanjang pihak-pihak tidak keberatan dan sepakat untuk itu. Tidak ada

masalah. Tapi yang jelas yang dieksekusi adalah atas persetujuan, jika

amar telah jelas maka pengadilan harus menyatakan non ezecutable.

30. Dalam pelaksanaan Eksekusi Waris terdapat salah satu obyek Eksekusi yang

didalamnya ada hutan lindung seluas 5 hektar, setelah dikonfirmasi kepada

pihak Pemohon dan Termohon Eksekusi kedua pihak sepakat untuk membagi

obyek waris tersebut dengan tidak membagi bagian yang terdapat hutan

lindungnya. Apakah Pengadilan Agama membagi warisan sesuai isi Putusan

atau sesuai hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon Eksekusi? Jawaban:

Penentuan luas Obyek warisan sesuai hasil yang telah disepakati Pemohon

dan Termohon Eksekusi namun untuk besaran bagian masing-masing ahli

waris mengacu pada Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, ya

dibolehkan.

31. Khusus eksekusi terhadap perkara yang sudah berubah wilayah hukumnya,

maka pengadilan Induk yang melaksanakan eksekusi mendelegasikan ke

Pengadilan Agama yang baru. Melaksanakan eksekusi dan jika terjadi

Denden Verzet objek yang akan dieksekusi, maka Denden Verzet tersebut

diajukan ke Pengadilan penerimaan delegasi karena Denden Verzet

merupakan perkara baru dan mempunyai nomor tersendiri dan objek

perkara berada di pengadilan penerima delegasi.

32. Biaya Proses PA Sewilayah PTA Manado mengikuti Pengadilan Negeri

setempat.

II. BIDANG NON YUDISIAL

BAHAN KOMISI II

Bidang Non Yudicial

1. Kurangnya pengetahuan dalam Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Analisis

Jabatan sehingga perlu Sosialisasi tentang ANJAB dan ABK.

Solusi:

PTA mengadakan pelatihan Penyusunan Anjab dan ABK dengan mengundang seluruh satker wilayah PTA Manado dengan narasumber dari BKN

2. Perlunya pembinaan secara intensif kepada seluruh pegawai, terutama Pengadilan

Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan

SDM dan etos kerja ;

Solusi:

- Diadakannya pelatihan di Satker masing-masing dalam bentuk DDTK dengan

diundang narasumber dari tenaga ahli didaerah masing-masing;

- Diadakan pelatihan secara online melalui situs badilag (e-learning)

3. Adanya sarpras ATR yang sudah ada sejak tahun 2017 tetapi tidak dapat digunakan

karena terkendala:

a. Software

- Aplikasi ATR yang berbasis webbase seringkali meminta tokon aktivasi ketika

digunakan.

- Tidak sinkron secara otomatis dgn SIPP, sehingga aplikasi ATR antrian

sidang sidang tidak terinput

b. Hardware

- Mesin recorder ATR seringkali terjadi diskonek dengan perangklat PC,

sehingga aplikasi tidak befungsi sebagaimana mestinya.

Solusinya:

Dikembalikan keperjanjian awal dengan pemberi jasa/ penyedia jasa (Vendor)

4. sarana dan Prasarana yang belum memadai :

- Gedung kantor yang belum sesuai dengan kebutuhan Operasional perkantoran.

- Ruang sidang yang tidak memenuhi standar operasional.

- Alat Pengolah data berupa Komputer dan laptop sangat terbatas.

- Lemari arsip kesekretariatan dan perkara belum memadai.

- Belum mempunyai meja informasi

- Belum mempunyai Genset.

- Daya Listrik yang kurang memenuhi kebutuhan Kantor.

- Hanya memiliki 1 Kamar mandi dan WC

- Belum memiliki Air PAM atau sumur bor

- Keamanan kantor yang jauh dari standar kenyamanan

- Rumah dinas yang dipinjamkan oleh Pemda tidak layak tinggal.

Solusi:

- Diusulkan ke PTA Manado dengan melengkapi data pendukung dan

berkoordinasi langsung dengan Sekretaris, Kabag perencanaan PTA Manado

tentang permasalahan satker tersebut, serta usulan dibuat dalam bentuk

surat resmi

- Usulan ke PTA Manado harus diterima 3 bulan sebelum pagu indikatif turun

sekitar sebelum bulan September.

- Semua sekretaris sewilayah PTA Manado harus selalu mengadakan

koordinasi dengan sekretaris PTA untuk membahas permasalahan Satker

masing-masing melalui forum diskusi Crossing atau membuat grup

Whatsapp.

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Jumlah Personil hanya 11 termasuk hakim dan Wakil ketua

- Belum memiliki ketua Yang definitif

- Masing masing kepala sub bagian dan Panitera Muda tidak memiliki staf

- Tidak ada jurusita

- Tidak ada panitera pengganti

- Tidak ada staf

- Banyak jabatan yang dirangkap dengan kasubbag dan panmud

- Tenaga honorer yang belum memenuhi kebutuhan kantor.

- Tidak ada pegawai yang bersertifikat barjas

- Belum memiliki tenaga IT atau admin server.

Solusi:

- Segera dibuat usulan permintaan SDM dengan dilampirkan Anjab dan ABK

sesuai kebutuhan

- PTA Manado harus menginventarisir dan mendata pegawai-pegawai yg

memiliki sertifikat Barang dan Jasa serta membuat SK sebagai Pejabat

Pengadaan di Satker sewilayah PTA Manado

- PTA Manado harus mengadakan pelatihan Barang dan Jasa secara swadana

dari Satker masing-masing, dengan mengundang narasumber dari LKPP.

6. Anggaran

- Anggaran Perjalanan dinas yang sangat sedikit dengan jarak tempuh ke PTA

lebih dari 5 Jam dan ke KPPN lebih dari 3 jam

- Anggaran pemeliharaan yang masih kurang mengingat kondisi bangunan kantor

dan rumah dinas yang masih perlu bayak perbaikan.

Solusi:

- Usulan anggaran perjalanan dinas perlu perencanaan yg matang dari masing-

masing satker.

- Dan unsur pimpinan yang akan diundang tidak perlu semuanya, cukup ketua

saja.

- Untuk pemeliharaan gedung dan bangunan dapat berkoordinasi dengan dinas

PU terkait untuk melaksanakan survey kondisi gedung, apakah layak untuk

pemeliharaan atau renovasi;

7. Masih kekurangan buku-buku register dan buku jurnal keuangan Perkara;

Solusi: Satker yang baru membuat Surat Permintaan sesuai kebutuhan ke satker

induk untuk buku register dan blanko AC, dan perlu memanfaatkan register

keuangan perkara secara elektronik;

8. Masih menggunakan blanko Akta Cerai yang lama;

Solusi: Satker yang baru membuat Surat Permintaan sesuai kebutuhan ke satker

induk untuk buku register dan blanko AC;

9. Jaringan internet yang lemah dan sering mengalami gangguan mengakibatkan

terkendalanya uploading anonimisasi putusan ke Direktori Putusan Mahkamah

Agung RI. Untuk efisiensi dan efektivitas upload file putusan anonimisasi pada

Direktori Putusan Mahkamah Agung seyogyanya secara teknis dapat diintegrasikan

dari SIPP.

Solusi:

Diusulkan penambahan anggaran untuk pengadaan perangkat internet yg masih

kurang;

10. Adakah cara atau inovasi yang mudah, adil dan bijaksana untuk memecahkan

persoalan mentoknya pangkat pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan PTA dan

PA Sewilayah PTA Manado? Kiranya PTA dapat melaksanakan promosi dan mutasi

secara bergilir kepada pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan PTA dan PA

Sewilayah PTA Manado yang sudah mentok pangkatnya ke PA yang bisa

mengakomodir kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat bagi pejabat yang mentok

pangkatnya tersebut, dengan mengesampingkan anggapan hukuman bagi pejabat

yang dimutasi ke PA yang kelasnya lebih di bawah.

Solusi:

PTA Manado akan mengadakan lelang jabatan;

11. Apakah Target dalam Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Satuan Kerja, haruskah

mengikuti Rumus Capaian Target yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama

(IKU) sesuai Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.

933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 ? Harus ada penjelasan yang

baku dan mudah dipahami sehingga dalam penerapannya dapat seragam dan

memunculkan satu pengertian dalam menyusun LKjIP PTA dan PA sewilayah PTA

Manado

Solusi:

- Dalam penetapan rencana kinerja, sebaiknya mengambil target antara 80%

s/d 85% jangan kurang dan jangan lebih;

12. Kurangnya kemampuan SDM untuk tenaga administrasi kepaniteraan

Solusi: Diadakan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga-tenaga administrasi

kepaniteraan;

13. Hingga Sekarang belum ada dana untuk pembangunan rumah dinas pimpinan serta

tanah untuk pembangunan rumah dinas sudah ada sejak tahun 2009?

Solusi: Selalu diusulkan setiap tahunnya untuk pembangunan rumah dinas

pimpinan.

14. Kurangnya sumber daya manausia pada Pengadilan Agama Kotamobagu dan untuk

Jabatan Pimpinan masih kosong/belum terpenuhi termasuk Kasubbag Informasi

Tekhnologi dan Pelaporan.

Solusi: Selalu diusulkan untuk Pengisian Formasi dan sudah ada hasil dari Tim

Promosi dan Mutasi untuk Kesekretariatan tahun 2019.

15. Ada Pengawai Pengadilan Agama Kotamobagu yang telah menjalani pemeriksaan

oleh Tim dari Mahkamah Angung RI. Terkait dengan PP 53 dan berita acara

pemeriksaan (BAP) dari Tim tidak ada yang diserahkan kepada Pengadilan Agama

Kotamobagu dan sampai sekarang hasil dari pemeriksaan tersebut belum ada hasil

sehingga menghalangi untuk pengusulan Promosi terhadap Pegawai dimaksud.

Permasalahannya: Apakah sebelum menerima hasil dari pemeriksaan pegawai

tersebut bisa dipromosikan/diusulkan dalam Jabatan ataukah tetap menunggu hasil

pemeriksaan.

Solusi: Menyurati kepada dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk

menanyakan hasil pemeriksaan tersebut.

III. BIDANG ORGANISASI NON KEDINASAN

BAHAN KOMISI III

ORGANISASI NON KEDINASAN

I. Dharmayukti Karini

a. Meningkatkan peran aktif ibu-ibu Dharmayukti Karini Pengadilan Tinggi

Agama Manado dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi

Agama Manado.

b. Pimpinan Pengadilan agar memperhatikan dan memerintahkan kepada

pegawai agar istri-istri pegawai dan istri-istri hakim untuk aktif dalam

kegiatan Darmayukti Karini, yang hadir akan diberikan reward.

c. Bagi anggota Dharmayukti Karini yang berstatus PNS Di Pengadilan

Agama agar diberikan izin oleh atasannya untuk mengikuti kegiatan

Dharmayukti Karini;

d. Pimpinan Memberikan fasilitas berupa transportasi dalam setiap kegiatan

Dharmayukti Karini;

e. Meningkatkan kesehatan jasmani melalui kegiatan olahraga senam pagi

dan lain-lain pada kantor masing-masing;

f. Mengadakan arisan Dharmayukti Karini gabungan PTA, PT, PA dan PN

Manado;

g. Melakukan Anjangsana ke Panti-panti Asuhan;

h. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi daerah.

II. PTWP

a. Mengadakan pembinaan untuk mengajak kepada pegawai melakukan

latihan Tenis setiap Jumat;

b. Memprogramkan kegiatan Tenis seminggu sekali setiap jumat di satker

masing-masing atau sebulan sekali di PTA Manado;

c. Melaksanakan pertandingan dalam rangka hari ulang tahun Republik

Indonesia dan Mahkamah Agung RI;

d. Mengikuti turnament Nasional/ KMA Cup dan PTWP Cup untuk mengirim

tim dalam turnament tersebut;

e. Untuk keikutsertaan turnamen tersebut perlunya menghimpun dana dari

seluruh Cabang PTWP sebesar 3 juta rupiah pertahun;

f. Mengikuti dan berpartisipasi dalam event pertandingan di daerah;

g. Merekomendasikan kepada Wakil Ketua PTA Manado An. Dr. H.

Zulkarnain, S.H., M.H. untuk menjadi ketua PTWP sampai akhir masa

jabatan untuk mengganti ketua PTWP yang lama Drs. M. Taufik, S.H.,

M.H. yang telah dimutasikan ke tempat tugas yang baru.

III. UPZ/ QURBAN

a. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bagi satker-satker yang yang

belum terbentuk UPZ;

b. Melakukan pemotongan kepada Pegawai 2,5% yang sudah wajib

dikeluarkan zakatnya;

c. Dari pemotongan tersebut 60% didistribusikan oleh UPZ dan 40%

didistribusikan sendiri oleh Muzzaki.

d. Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan

Tinggi Agama Manado setiap tahun dapat melakukan penyembelihan

hewan qurban.

IV. IPASPI

a. Mengaktifkan kembali pengurus IPASPI daerah dan pengurus IPASPI

Cabang pada Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama

sewilayah yang anggotanya terdiri dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

b. Mengikutsertakan dalam kegiatan pusat maupun daerah untuk seluruh

anggota IPASPI;

c. Mengupayakan lambang IPASPI untuk seluruh anggota;

d. Mengaktifkan kembali iuran IPASPI.

V. IKAHI

a. Meningkatkan kegiatan IKAHI Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan

sebagai organisasi profesi yang mampu menegakkan hukum dan

keadilan;

b. Berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak Hakim untuk

meningkatkan kesejahteraannya;

c. Berperan dalam mengikuti seminar-seminar atau kajian-kajian hukum

yang sifatnya meningkatkan pengetahuan dan wawasan Hakim.

d. Memperlancar pembayaran iuran IKAHI.

VI. PPHIM

a. Mengaktifkan kembali kajian dan diskusi Hukum Islam;

b. Memprogramkan kegiatan-kegiatan yang sinkronisasi dengan Pengadilan

Tinggi Agama Manado;

c. Bekerja sama dengan IKAHI untuk mensukseskan kegiatan PPHIM dalam

hal ini kajian dan diskusi hukum-hukum Islam.

VII. KOPERASI MAHKAMAH

a. Adanya Sekretariat Koperasi Mahkamah;

b. Pimpinan, karyawan dan karyawati Pengadilan Tinggi Agama Manado

serta Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Manado

dianjurkan menjadi anggota Koperasi Mahkamah;

c. Ketika terjadi kredit macet pada anggota dalam pengembalian pinjaman,

agar ada intervensi dari pimpinan selaku Pembina untuk menegur dan

mengambil langkah dalam penyelesaiannya.