landasan hukum pelayanan instalasi bedah sentral
DESCRIPTION
LANDASAN HUKUMTRANSCRIPT
![Page 1: Landasan Hukum Pelayanan Instalasi Bedah Sentral](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022072106/55cf8fc9550346703b9fd880/html5/thumbnails/1.jpg)
1) tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. 2) Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan
kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitative yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.
3) Tindakan Invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.
4) Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan.
5) Pelayanan anestesi dan terapi intensif adalah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter spesialis anestesi dalam kerja sama tim meliputi penilaian pra operatif ( pra anestesia ), intra anestesia dan pasca anestesia serta pelayanan lain sesuai dengan bidang anestesitesiologi antara lain terapi intensif, gawat darurat dan penatalaksanaan nyeri.
6) Tim pengelola pelayanan anestesiolgi dan terapi intensif adalah tim yang dipimpin oleh dokter spesialis anestesiologi dengan anggota dokter peserta program dokter peserta program pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan atau dokter lain dan perawat anestesi dan/atau perawat.
7) Dokter peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) yaitu dokter yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis anestesiologi.
1. Landasan Hukum1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;3) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan4) PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nomor 1796 Tahun 2011
Tentang RegistrasiTenaga Kesehatan;5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran;6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1796 /Menkes/Per/VIII/2011 Tentang RegistrasiTenagaKesehatan; 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES /PER/III/2011
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;
8) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011
Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit