laporan aktualisasi luthpianto almahdali nosis 30
DESCRIPTION
aktualisasiTRANSCRIPT
LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR
PENATA LAPORAN KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
OLEH :
LUTHPIANTO ALMAHDALI, SE
NDH : 30
DIKLAT PRAJABATAN CPNS POLA BARU
GOLONGAN III ANGKATAN II KERJASAMA
BADAN DIKLAT DAERAH SULAWESI TENGAH
DENGAN PEMDA KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2015
i
MOTTO PERSEMBAHAN
Pintar adalah mengarahkan cara berfikir untuk bisa mengambil
keuntungan dari orang lain sedangkan bijaksana adalah mengarahkan
cara berfikir untuk bisa membuat semua orang beruntung.
“Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin maka ia dalam kerugian”
- Al Hadis –
Rasulullah menjawab
“Beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan engkau melihat-
NYA dan seandainya engkau tidak dapat melihat-NYA, engkau yakin
bahwa Dia Melihatmu”. – HR Buhkhari Muslim –
ii
KATA PENGATAR
Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Allahumma
Shalli’ala Muhammad, semoga shalawat dan salam tercurah abadi kepada
junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW.Berkat karunia-NYA sehingga
penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Penata
Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan
dan penulisan Laporan Aktualisasi ini penulis banyak mengalami
kesulitan, namun berkat rahmat Tuhan yang telah memberikan kekuatan
dan kesabaran bagi penulis serta kedua orang tua dan keluarga yang
terus memberikan doa, semangat dan motivasi, juga banyak pihak yang
turut memberikan bantuan dalam penyelesaian laporan ini, sehingga
semua hambatan dan kesulitan dapat diatasi.
Penulis menyadari tanpa bantuan dan sumbangan dari semua pihak,
laporan ini tidak akan terwujud sebagaimana mestinya, oleh karena itu
sewajarnya dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Drs. H. Damsik Ladjalani selaku Bupati Tojo Una-una;
2. Drs. Syaiful Bahri Laborahima selaku Sekretaris Daerah Kab. Tojo
Una-una;
3. Drs. Moh. Ramli Panende, MSi selaku kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Basrin Mohammad, SE. M.Siselaku Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
5. Samudin Tanciga, SE, M.AP selaku Kepala Badan DIKLAT Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tojo Una-una;
6. Yaumihi Palampanga, SE, MSi selaku Kepala Bidang Data Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Ibu Ir. Hj.Yuli Trisnaningsih, M.Si selaku Coach yang penuh
tanggungjawab, kesabaran, dan peduli dalam membimbing
iii
pelaksanaan aktualisasi hingga penyelesaian laporan aktualisasi
ini;
8. Ni WayanAriani, SE selaku Mentor yang selalu memberikan
masukandan bimbingan dalam aktualisasi;
9. Seluruh pengajar / pemateri yang turut memberikan motivasi bagi
penulis untuk menanamkan dan melakukan dalam diri nilai-nilai
dasar ASN;
10. Seluruh panitia penyelenggara DIKLAT Prajabatan Golongan II dan
III kabupaten Tojo Una-una;
11. Teman-teman Di Bidang Akuntansi BPKAD yang telah banyak
membantu dalam kegiatan aktualisasi.
12. Teman-teman senasibdanseperjuangan Diklat Prajabatan
Golongan II dan III yang sangat “SUPER SEKALI” serta teman-
teman mitra kerja yang tidak sempat penulis sebutkan namanya
satu persatu yang telah membantu penulis dalam bentuk apapun
sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan.
Penulis mengaku sungguh bahwa tiada penghargaan yang dapat
penulis berikan, hanyalah doa yang dapat dipanjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa semoga apa yang diberikan akan dibalaskan setimpal
dengan kebaikannya. Semoga apa yang ditabur itu juga yang akan dituai.
Akhirnya penulis berharap semoga penulisan laporan ini dapat
bermanfaat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Terlepas dari itu
penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini belum sempurna, karena
itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk
dapat meningkatkan mutu sebagai Aparatur Sipil Negara yang memiliki
nilai-nilai ANEKA.
Ampana, Juni 2015
Peserta DIKLAT Prajabatan
LuthpiantoAlmahdali, SE
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...........................................................................................
HALAMAN PERSETUJUAN ...........................................................................
MOTTO PERSEMBAHAN ............................................................................... i
KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Latar Belakang .......................................................................................... 1
B. Tujuan Aktualisasi Nilai dasar PNS .......................................................... 2
C. Manfaat Aktualisasi Nilai Dasar PNS ....................................................... 2
D. Ruang Lingkup Aktualisasi ....................................................................... 3
E. Uraian Tugas ............................................................................................. 3
BAB II AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR .............................................. 5
A. Nilai-Nilai dasar Profesi ASN/PNS .......................................................... 5
B. Kegiatan .................................................................................................... 7
C. Kebututan Stakeholder .............................................................................. 8
D. Penjelasan Kegiatan .................................................................................. 8
BAB III PENUTUP ............................................................................................. 28
A. Kesimpulan ............................................................................................... 28
B. Saran .......................................................................................................... 28
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 29
LAMPIRAN TAMBAHAN .................................................................................. 30
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang
berkembang di dunia.Kita dapat melihat bahwa bangsa indonesia memiliki
kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang
pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Sebagaimana tercantum
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kemudian
daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Bangsa Indonesia
diharapkan dapat mengelolah sumber daya yang ada, Sistem Pemerintah
Negara Indonesia yang memiliki birokrasi yang baik dan di barengi oleh
Sumber daya manusia yang baik, yaitu PNS Profesional yang saat ini di
kenal dengan istilah ASN (Aparatur Sipil Negara).
Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai
Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada instansi pemerintah. Ada banyak ASN yang bekerja disetiap Instansi
Pemerintahan, ada yang melaksanakan tugasnya dengan jabatan fungsional
ada juga yang melaksanakan tugasnya sebagai jabatan struktural, salah
satunya yaitujabatan Penata Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-una.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-
Una memiliki visi “Terwujudnya Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset
yang baik guna memberikan pelayanan yang optimal” serta misi
1.Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan
sistem penetausahaan keuangan; 2.Meningkatkan pelayanan dan
optimalisasi pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 3.Meningkatkan
Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4.Memanfaatkan teknologi
dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Calon Pegawai
Negeri SIpil (CPNS) harusdapat membentuk karakter dari dalam dirinya
sendiri untuk menjadi ASN yang berkompeten, profesional , berintegritas,
dan berkomitmen baik atas tugas dan fungsi yang embannya. Untuk itulah,
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditetapkanbahwa salah
2
satu jenis Diklat yang strategis untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari
ASN menjadi profesional seperti tersebut di atas adalah Diklat Prajabatan.
Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
mengamanatkan Instansi Pemerintah Wajib memberikan Pendidikan dan
Pelatihan (DIKLAT) terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
selama 1 (satu) tahun masa percobaan.
Selanjutnya Pelaksanaan diklat dan Prajabatan itu juga tertuang
dalam Perkalan No. 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
pendidikan dan Pelatihan Pajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
yang menjelaskan bahwa ASN harus mengikuti diklat selama 31 hari kerja
dengan 18 hari kerja secara pembelajaran klasikal dan 13 hari kerja
pembelajaran non klasikal.
Berdasarkan Peraturan-Peraturan maka dari itulah dibentuk suatu
sistem pola baru diklat prajabatan bagi Golongan III sejak. Dari Pola ini
diharapkan nantinya seorang ASN dapat merasakannya dengan langsung
bagaimana menjadi ASN yang menunjung nilai-nilai komiten, dan integritas.
Sehinnga nantinya ASN ini dapat memiliki daya saing tinggi dan hebat
kedepannya dengan tetang menjaga tanggung jawab, komitmen dan
tugasnya berdasarkan nilai-nilai dasar ANEKA yaitu: 1.Akuntabilitas; 2.
Nasionalisme; 3. Etika Publik; 4. Komitmen Mutu; 5. Anti Korupsi.
B. Tujuan Aktualisasi Nilai Dasar PNS
Dengan Aktualisasi ini diharapkan PNS/ASN memiliki akuntabilitas
untuk melayani masyarakat dengan baik dan maksimal, dan memiliki nilai
dasar Nasionalsme dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu Aparatur Sipil
Negara harus dapat menerapkan nilai- nilai Etika Publik karena ASN menjadi
contoh bagi masyarakat.ASN juga harus mengedepankan Komitmen Mutu
untuk menjaga kwalitas pelayanan bagi masyarakat dan Memiliki integritas
yang tinggi untuk menjadi pribadi yang Anti Korupsi berlandaskanSpiritual
accountability.
C. Manfaat Aktualisasi Nilai Dasar PNS
Adapun manfaat dari aktualisasi nilai-nilai dasar PNS antara lain:
a. ASN/PNS dapat belajar untuk mengemban tanggung jawab penuhnya
sebagai abdi negara pada khususnya dan pelayan masyarakat pada
umumnya.
b. ASN/PNS dapat merubah mindset didalam dirinya untuk menjadi lebih
professional, beretika, dan berintegritas.
3
D. Ruang Lingkup Aktualisasi
Ruang lingkup dalam laporan aktualisasi ini yaitu bagaimana
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yang mencangkup
Akutabilitas, Nasionalisme, EtikaPublik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi
terhadap kegiatan-kegiatan yang merupakan tugas yang ada di Instansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-una
khususnya Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Pengesahaan Pada Bidang
Akuntansi.Kegiatan ini berlangsung selama 13 Hari Kerja mulai dari Tanggal
26 Mei – 12 Juni 2015.
E. Uraian Tugas
1. Tugas Organisasi
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7
Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una bahwa tuggas Pokok Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah adalah menyelenggarakan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka
desentralisasi di bidang Pengelolaan keuangan dan asset daerah.
Berkaitan dengan hal itu, Badan Pengelolan keuangan dan Aset
Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :
a) Penyusunan program di bidang pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah sesuai dengan rencana Stategis Pemerintah
Daerah;
b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Bupati;
c) Perumusan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kebijakan yang
telah ditetapkan oleh Bupati;
d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilingkungan
pemerintah Daerah;
f) Pemeberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan
mitra kerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
g) Pembinaan unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan
fungsional dalam lingkup tugasnya;
h) Penyelengaraan kegiatan ketatausahaan Badan;
i) Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Badan;
4
j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan funngsinya.
2. Tugas Unit
Bidang Akuntansi mempunya tugas pokok, melakukan
pengesahan Pertanggungjawaban, meneliti kelengkapan SPJ,
Register SPJ bulanan, semester dan Tahunan dengan membuat
daftar laporan SPJ dan daftar Register SP2D
Bidang akuntansi mempunya fungsi :
- Merencanakan operasional, penyusunan program kerja
dibidang Akuntansi;
- Menata dan mendistribusikan penyelengaraan tugas dibidang
akuntansi;
- Memantau dan member petunjuk kepada bawahan atas
pelaksanaan kegiatan dibidang akuntansi;
- Melakukan penataan tugas dibidang akuntansi;
- Melakukan analisa dalam melaksanaan kebijakan dibidang
akuntansi;
- Menyiapkan data laporan prognosis dan laporan keuangan
Pemerintah Daerah;
- Melakukan pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas
bidang akuntansi;
- Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan
dibidang akuntansi;
- Menyiapkan dokumen dan melakukan evaluasi dibidang
akuntansi;
- Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan
mengenai pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tulisan.
3. Uraian Kerja Pegawai
1. Menyusun Laporan prognosis 6 bulan;
2. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Membuat laporan konsolidasi SKPD, membuat rekapan saldo
buku besar bulanan serta membuat kerta kerja laporan;
4. Meneliti Buku kas Umum (B IX) dan kelengkapannya dari
Bendaharawan Umum Daerah (BUD);
5. Melakukan rekonsiliasi dan meneliti SPJ/Pengesahan setiap
bulan dari SKPD;
6. Meneliti Laporan Realisasi Semesteran/Tahunan;
7. Membuat daftar register laporan SPJ pengesahaan;
8. Membuat daftar registrasi SP2D dan SPJ berdasarkan B IX.
5
BAB II
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR
A. Nilai – Nilai Dasar Profesi ASN/PNS
Ada 5 (Lima) nilai dasar Profesi ASN/PNS yang harus di terapkan
dalam melaksanakan tugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat
yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen mutu dan Anti
Korupsi.
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau
institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya
atau kewajibanpertanggungjawaban yang harus dicapai.Adapun nilai-
nilai akuntabilitas yang terdapad pada diri seorang ASN/PNS adalah :
1. Dapat mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan;
2. Keadilan dalam pelayanan;
3. Transparansi dalam memberikan data dan informasi kepada publik
yang membutuhkan
4. Netral dalam politik praktis
5. Konsisten tindakan dan perilaku
6. Pilihan tepat, jika terjadi konflik kepentingan.
2. Nasionalisme
Kata “Nasionalisme“ diambil dari kata nasional yang maknanya adalah
bangsa. Jadi nasionalisme adalahkeadaan jiwa dimana kita merasa
memiliki kesetian secara alami kepada tanah air atau sering
disebutCinta Tanah Air.
Nilai-nilai Nasionalisme yang menjadi pondasi ASN/PNS dalam
melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat adalah :
a. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan
pribadi/Golongan;
b. Rela berkorban demi kepentingan Bangsa dan Negara;
c. Tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan;
d. Amanah dan bertanggun jawab dalam melaksanakan tugas;
e. Hormat dan santun dalam melaksanakan tugas;
f. Bekerja sesuai aturan dan etika;
g. Peduli dan sederhana serta tidak memaksakan kehendak pada
orang lain.
3. Etika Publik
Etika publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang
menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan
untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalakan
tanggung jawab pelayanan public.
6
Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-
undang ASN, yakni sebagai berikut:
a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila;
b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang DasarNegara
Kesatuan Republik Indonesia 1945;
c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur;
g. Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanyakepada publik;
h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan danprogram
pemerintah;
i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat,
tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dansantun;
j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;
l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerjapegawai;
m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yangdemokratis
sebagai perangkat sistem karir.
4. Komitmen Mutu
Komitmen mutu adalah Melaksanakan pekerjaan yang di dasari
dengan tindakan yang efektif, efisien, inovatif dan orientasi mutu
merupakan cerminan dari kesadaran PNS untuk melkukan perbaikan
mutu dalam pelayanan. Nilai-nilai yang terdapat dalam komitmen mutu
adalah :
a) Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan Publik
b) Memberikan layanan yang menyentuh hati, untuk menjaga dan
memelihara agar tetap setia
c) Menghasilkan produk jasa yang berkualitas tinggi tanpa cacat,
tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan
d) Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan
dengan pergeseran tuntutan kebutuhan
e) Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam memecahkan
masalah dan pengembilan keputusan
f) Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui
berbagai cara, antara lain pendidikan dan pelatihan,
pengembangan ide kreatif, kolaborasi dan benchmark.
5. Anti Korupsi
Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian
keuangan Negara namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan
yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi dapat pula bersifat
7
jangka panjang.Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui
pendekatan spiritual, dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya
sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang
dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat
menjadi benteng kuat untuk anti korupsi.
KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-
nilai dasar anti korupsi sebagai berikut :
1. Jujur;
2. Peduli;
3. Mandiri;
4. Disiplin;
5. Tanggung Jawab;
6. Kerja Keras;
7. Sederhan;
8. Berani;
9. Adil.
B. KEGIATAN
Berikut adalah daftar kegiatan yang telah di laksanakan dan memuat
Nilai-Nilai Dasar ANEKA :
1) Memeriksa kelengkapan dokumen B IX dari BUD (Pencairan,
Potongan dan No. SP2D);
2) Menerima dokumen SP2D dari bidang Perbendaharaan dan
mengelompokan berdasarkan SKPD;
3) Mencocokkan nomor dan nilai pada SP2D dengan nilai pada B IX;
4) Mencocokkan Data Pada SP2D dengan data yang ada di SIMDA
Keuangan;
5) Melakukan tahap awal rekonsiliasi Laporan SPJ/Pengesahan
dengan pihak SKPD;
6) Meneliti dan mencocokkan data SPJ/Pengesahan dari SKPD dengan
data yang ada di SIMDA Keuangan (SKPKD);
7) Membimbing dan memberi petunjuk setiap keluhan mengenai
laporan;
8) Membuat daftar penyampaian laporan SPJ/Pengesahan dari SKPD.
Kagiatan Tambahan :
1. Melakukan Tugas Luar Daerah dalam rangka penyerahan Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD T.A 2014 di Kantor BPR-RI
Sulteng di Palu.
8
C. KEBUTUHAN STAKEHOLDER
Membuta laporan yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan.
Internal :
1. Untuk bidang, sebagai bahan laporan untuk evaluasi;
2. Organisasi, sebagai bahan pengambilan kebijakan dan evaluasi;
Eksternal :
1. DPRD, untuk bahan pembahasan dan keputusan;
2. Bupati, sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan;
3. BPK RI, untuk bahan pemeriksaaan;
4. Masyarakat, untuk bahan penilai terhadap kinerja pemerintah
daerah;
D. PENJELASAN KEGIATAN
1) Memeriksa kelengkapan dokumen B IX dari BUD (Pencairan, Potongan dan No. SP2D)
Tanggal 26, 27 Mei dan 1, 3 - 12 Juni 2015
Lampiran Kegiatan Foto Kegiatan, Dokumen B IX
Uraian Kegiatan :
Dokumen B IX adalah dokumen yang dibuat oleh bidang
perbendaharaan yang bersumber dari rekening koran pemerintah
daerah. Kegiatan ini bagi kepada tiap-tiap staf, setiap staf
memperoleh 14 atau 15 SKPD. Penulis mendapatkan 15 SKPD
yaitu Sekertariat Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Dinas
Pendapatan, DIKPORA, DISKOPERINDAG,
DISTANBUNAKESWAN, Dinas Sosial, RSUD Wakai, Kantor
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kec. Batudaka, Kec.
Talatako, Kec Walea Besar, Kelurahan Bailo, Kelurahan Bonerato,
dan Kelurahan Dondo.
Kegiatan ini dilakukan di Bidang Akuntansi BPKAD yang di
awali dengan mengambil dokumen B IX dari komputer pada
Bidang Perbendaharaan melalui jaringan Network, kemudian
memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dengan penuh
ketelitian yang berupa pencairannya, potongan pencairannya
apabila pancarian berupa Ganti Uang (GU) yang berupa Pajak dan
No. SP2D harus sesuai dengan jenis pencairan yaitu LS-GAJI, LS-
Barang&Jasa, Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Uang
Persediaan (UP).
Tujuan dari kegitan ini yaitu untuk memastikan bahwa
dokumen B IX yang telah di buat sudah benar dan akan menjadi
9
bahan pemeriksaan dokumen berikutnya. Adapun nilai-nilai dasar
yang terkandung dalam kegiatan ini dalah Akuntabilitas (tanggung
Jawab), Nasionalisme (bekerja sesuai aturan), Etika Publik
(mengutamakan pencapaian hasil), Komitmen Mutu (Bekerja
dengan cermat dan penuh ketelitian)
Adapun nilai-nilai dasar yang paling berkaitan dengan kegitan
ini dalah Komitmen Mutu yaitu berkerja dengan cermat dan
penuh ketelitian dalam memeriksa dokumen tersebut yang
dilakukan dengan meriksa setiap pencairan satu per satu .Dampak
yang terjadi jika dalam memeriksa kelengkapan dokumen tersebut
tidak cermat dan teliti akan menghasilkan dokumen B IX yang
tidak Akurat.Akuntabilitas yaitu bertanggung jawab sepenuhnya
terhadap dokumen B IX berupa pencairan, potongan dan No SP2D
setiap SKPD yang di periksa. Dampak yang akan terjadi jika tidak
bertanggung jawab terhadap pemeriksaan dokumen ini adalah
hilangnya kepercayaan pimpinan yang berpengaruh terhadap
penilai kinerja.Anti Korupsi yaitu Disiplin dengan tidak mengulur-
ulur waktu dalam melaksanakan kegiatan walaupun kegiatan ini
dapat ditunda. Dampak jika kita mengulur-ulur waktu yaitu
pekerjaan akan menumpuk yang berakibat pada tidak efektifnya
suatu pekerjaan dan menghambat pekerjaan berikutnya.
Dengan melaksanakan kegiatan ini dengan mengedepankan
bekerja dengan cermat tepat dan penuh keteliatan, bertanggung
jawab, dan disiplin akan menghasilkan dokumen yang baik dan
benar dan waktu yang tepat akan bermanfaat terhadap visi dan
misi BPKAD yaitu meningkatkan pelayanan dan optimalisasi
Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan baik dengan pencapaian Kegiatan 100%
Foto Kegiatan :
10
2) Menerima dokumen SP2D dari bidang Perbendaharaan dan
mengelompokan berdasarkan SKPD.
Tanggal 1, 3 – Juni 2015
Lampiran Kegiatan Foto Kegiatan, Dokumen SP2D
Uraian Kegiatan :
Dokumen SP2D (Surat Perintan Pencairan Dana) adalah dukomen
yang di buat oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk proses
mencairkan dana yang ada di Bank berdasarkan anggaran yang
ada pada setiap SKPD. Hal ini juga menjadi bahan dasar oleh
bank untuk mencairkan dana yang di minta oleh SKPD.
Kegiatan ini dilakukan di Bidang Akuntansi dan diawali dengan
menerima dokumen dari bidang Perbendaharaan dan
mencocokkan nomor SP2D yang ada dengan buku ekspedisi
SP2D yang di bawah oleh pihak bidang perbendaharaan,
kemudian mengelompokan berdasarkan SKPD yang ada dan
membagikan kepada staf lain berdasarkan pembagian SKPD yang
telah ditentukan.
Tujuan dari kegiatan ini untuk mempermudah dalam memeriksa
dokumen SP2D dan membagi setiap pekerja secara merata
kepada bidang akuntansi agar kegiatan berjalan dengan efisien
11
dan efektif. Adapun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam
kegiatan ini adalah Akuntabiltas (Beranggung Jawab),
Nasionalisme (Hormat dan Santun), Etika Publik (menjalankan
tugas secara profesional), Komitmen Mutu (Bekerja dengan cermat
dan tepat) Anti Korupsi (Kerja Keras)
Adapun nilai-nilai dasar yang paling berkaitan dengan kegiatan ini
adalah Nasionalisme yaitu hormat dan santun saat menerima
dokumen tersebut dan mengucapkan terima kasih setelahnya.
Dampak yang terjadi jika kita tidak hormat dan santun saat
menerima dokumen tersebut, maka tidak akan terjalin kerja sama
yang baik dalam suatu organisasi Komitmen Mutu yaitu Bekerja
dengan cermat dan tepat yatiu memeriksa nomor yang di buku
ekspedisi dengan dokumen SP2D yang ada dan mengelompokkan
sesuai SKPD dengan benar. Dampak jika kita tidak bekerja
dengan cermat dan tepat akan menyulitkan dalam memverifikasi
dokumen berikutnya karena tidak teraturnya dokumen yang kita
kelompokkan.
Dengan melaksanakan kegiatan ini dengan hormat dan santun
kemudian bekerja dengan cermat dan tepat akan menghasilkan
penatausahan keuangan yang baik sehingga berkontribusi
terhadap Visi dan Misi BPKAD untuk mewujudkan pemerintahan
yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem penatausahaan
keuangan. Kegiatan ini dilakukan dengan baik dengan
pencapaian kegiatan 100%.
Foto Kegiatan :
12
3) Mencocokkan nomor dan nilai pada SP2D dengan nilai pada B IX.
Tanggal 1, 3 –12 juni
Lampiran Kegiatan Foto Kegiatan, Dokumen SP2D
Uraian Kegiatan :
Kegiatan ini dilakukan di bidang akuntansi dan di bagi kepada
setiap staf seperti pembagian pada saat memeriksa dokumen B IX
yaitu setiap staf mendapatkan 14 atau 15 SKPD. Bahan yang
cocokkan adalah dokumen SP2D yang diterima dari Bidang
perbendaharaan dan sudah dikelompokkan berdasarkan SKPD
dengan dokumen B IX yang berupa softcopy dalam file MS Excel.
Kegiatan ini awali dengan mencocokkan Nomor dan Nilai SP2D
dari bidang perbendaharaan dengan dokumen B IX yang telah
diperiksa sebelumnya. Dan hal yang dicocokkan disini yaitu berupa
nomor SP2D dan Nilai (jumlah Pencairan dan Potongan).
Pemeriksaannya dilakukan satu persatu setiap dokumen SP2D
yang ada.
Tujuannya untuk memastikan bahwa dokumen B IX sudah sesuai
dengan dokumen SP2D yang bersumber dari rekening koran Bank
begitupun sebaliknya sehingga jika terjadi kesalahan bisa di
13
telusuri sumber dari kesalahan tersebut. Sehingga mencegah
terjadi kesalahan laporan yang digunakan untuk pertanggung
jawab. Adapun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan ini
adalah Akuntabilitas (Tanggung Jawab), Nasionalisme (Amanah),
Etika Publik (Manjalankan tugas Secara Profesional), Komitmen
Mutu (menghasilkan Produk yang bekualitas tinggi), Anti Korupsi
(Bekerja keras dan Disiplin).
Adapun nilai-nilai dasar yang paling terkait dengan kegiatan ini
adalah Akuntabilitas yaitu bertanggung jawabterhadap
pekerjaan yang diberikan dengan menyelesaikan pekerjaan dan
mencocokkan dokumen dengan penuh ketelitian. Dampak jika kita
tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan
yaitu hilangnya kepercayaan pimpinan dan akan membuat laporan
menjadi salah saji.Komitmen Mutu yaitu menghasilkan produk
yang berkualitas tinggi tanpa cacat dan tanpa kesalahan
berupa dokumen SP2D yang sudah sesuai dengan B IX. Dampak
yang terjadi jika kita tidak berusaha menghasilkan dokumen yang
berkualitas tinggi, tanpa cacat dan tanpa kesalahan yaitu akan
menhasilkan dokumen yang salah saji dan berdampak pada
salahnya suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Anti
Korupsi yaitu bekerja Keras dalam menyelesaian pekerjaan yang
cukup banyak dan Disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan
dengan tidak mengulur-ulur waktu atau membuang-buang waktu.
Dampak yang terjadi jika kita tidak bekerja keras dan disiplin
dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut yaitu pekerjaan tidak
akan cepat selesai dan akan membuat kita repot pada saat akhir
bulan.
Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, berusaha
menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa cacat tanpa
kesalahan, bekerja keras dan disiplin maka akan menghasilkan
dokumen yang baik tanpa kesalahan dan tepat waktu sehingga
berkontribusi terhadap Visi dan Misi BPKAD untuk meningkatkan
sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kegiatan ini
dilakukan dengan baik dengan pencapaian 100%.
Foto Kegiatan :
14
4) Mencocokkan data pada SP2D dengan data yang ada di SIMDA
Keuangan
Tanggal 1, 3 – 12 Juni 2015
Lampiran Kegiatan Foto Kegiatan, dokumen SP2D
Uraian Kegiatan :
Kegiatan ini adalah mencocokkan data yang ada di dokumen
SP2D yang berupa Nomor Blangko, Tanggal pada SP2D, nilai
SP2D, nomor SP2D dan potongan pajakdengan dokumen yang
telah di input oleh bidang Perbendaharaan pada SIMDA
Keuangan.
Kegiatan ini di lakukan di bidang akuntansi yang diawali dengan
15
membuka SIMDA keuangan dan mencocokkan data yang telah di
input di SIMDA Keuangan tersebut dengan dokumen SP2D yang
telah di cocokkan dengan dokumen B IX pada kegiatan
sebelumnya. Pertama yang harus dicocokkan adalah Nomor
Blangko SP2D kemudian, Tanggal SP2D, Nilai SP2D, Nomor
SP2D dan Potongan Pajak yang ada pada SIMDA Keuangan
sudah sesuai dengan yang ada di Dokumen B IX. Setalah
dicocokkan maka dokumen SP2D tersebut di arsip sesuai dengan
SKPD masing-masing.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa data
yang ada pada SIMDA keuangan sudah input dengan benar dan
sesuai dengan dokumen SP2D, sehingga menghindari kesalahan
pada saat membuat laporan keuangan mengunakan SIMDA
Keuangan. Akuntabilitas (Tanggung Jawab), Nasionalisme
(Amanah), Etika Publik (Manjalankan tugas Secara Profesional),
Komitmen Mutu (menhasilkan Produk yang bekualitas tinggi), Anti
Korupsi (Bekerja keras dan Disiplin).
Adapun nilai-nilai dasar yang paling terkait dengan kegiatan ini
adalah Akuntabilitas yaitu bertanggung jawab terhadap
pekerjaan yang diberikan dengan menyelesaikan pekerjaan dan
mencocokkan dokumen dengan penuh ketelitian. Dampak jika kita
tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan
yaitu hilangnya kepercayaan pimpinan dan akan membuat laporan
menjadi salah saji.Komitmen Mutu yaitu menghasilkan produk
yang berkualitas tinggi tanpa cacat dan tanpa kesalahan
berupa dokumen SP2D yang sudah sesuai data yang ada di
SIMDA Keuangan. Dampak yang terjadi jika kita tidak berusaha
menghasilkan dokumen yang berkualitas tinggi, tanpa acat dan
tanpa kesalahan yaitu akan menhasilkan dokumen yang salah saji
dan berdampak pada salahnya suatu laporan keuangan
Pemerintah Daerah.Anti Korupsi yaitu bekerja Keras dalam
menyelesaian pekerjaan yang cukup banyak dan Disiplin dalam
menyelesaikan pekerjaan dengan tidak mengulur-ulur waktu atau
membuang-buang waktu. Dampak yang terjadi jika kita tidak
bekerja keras dan disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut
yaitu pekerjaan tidak akan cepat selesai dan akan membuat kita
repotan pada saat akhir bulan.
Dengan melakukan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab
dan berupaya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa
16
cacat tanpa kesalahan maka kana menghasilkan pengelolaan
keuangan menggunakan teknologi berupa SIMDA Keuangan hal
ini dapat berkontribusi terhadap Visi dan Misi BPKAD untuk
memanfatkan Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan baik dengan
pencapaian 100%.
Foto Kegiatan :
5) Melakukan tahap awal rekonsiliasi Laporan SPJ/Pengesahan
dengan pihak SKPD
Tanggal 3, 4, 9, 10 Juni 2015
Lampiran Kegiatan Foto Kegiatan, dokumen SPJ
17
Uraian Kegiatan :
Kegiatan ini dilakukan pada saat pihak SKPD menyerahkan
SPJ/Pengesahan-nya di bidang akuntansi. Rekonsiliasi laporan
SPJ/Pengesahan adalah mencocokkan nilai realisasi anggaran
yang ada pada SPJ/Pengesahan SKPD dengan yang ada di
database keuangan dan potongan pajak serta penyetoran pajak.
SPJ/pengesahaan yang diterima yaitu SPJ/pengesahaan yang
berasal dari SIMDA keuangan di masing-masing SKPD. Setiap staf
menerima dokumen SKPD sesuai pembagian masing-masing
SKPD seperti pada saat memeriksa dokumen B IX.
Kegiatan ini dilakukan di bidang akuntansi yang di awali dengan
menerima dokumen SPJ/Pengesahan dari pihak SKPD. Dokumen
tersebut berupa SPJ Belanja dan SPJ Pendapatan (bagi SKPD
yang Berpendapatan). Setelah menerima dokumen SPJ
Pengesahan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan
SPJ/Pengesahaan tersebut mulai dari realisasi pencairan dan
pajak.
Tujuannya untuk memastikan bahwa kelengkapan
SPJ/Pengesahan yang diserahkan oleh pihak SKPD sudah sesuai
dan sudah lengkap. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam
kegiatan ini adalah Akuntabilitas (Tanggung Jawab), Nasionalisme
(Tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan), Etika
Publik (Memberikan layanan secara tanggap dan Santun),
Komitmen Mutu (Menghasilkan dokumen yang berkualitas tinggi
tanpa cacat), Anti Korupsi(Adil).
Adapun nilai-nilai dasar yang paling terkait dengan kegiatan ini
adalah Etika Publik yaitu memberikan layanan secara tanggap
dan santun saat menerima dokumen SPJ/pengesahan. Dampak
jika kita tidak tanggap dan santun saat menerima dokuken SPJ
tersebut yaitu pihak SKPD merasa tidak di hormati dan ini akan
membuat kerja sama menjadi tidak baik.Komitmen Mutu yaitu
Menghasilkan Dokumen yang berkualitas tinggi dan tanpa
cacatdengan memeriksa setiap kelengkapan SPJ/pengesahan
dengan baik. Dampak yang terjadi jika hal ini tidak di laksanakan
akan menghasilkan SPJ/Pengesahan yang salah saji dan
merepotkan pada saat pemeriksaan akhir suatu SPJ/Pengesahan.
Kontribusi yang diperoleh terhadap Visi dan Misi BPKAD pada
18
kegiatan ini dengan memberikan pelayanan secara tanggap dan
santun dan menghasilkan dokumen yang berkualitas tinggi akan
meningkatkan pelayanan dan optimalisasi Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah.Kegitan ini terlaksana dengan baik dengan
pencapaian kegiatan 100%.
Foto Kegiatan :
6) Meneliti dan mencocokkan data SPJ/Pengesahan dari SKPD dengan
data yang ada di SIMDA Keuangan (SKPKD)
Tanggal 3, 4, 9 dan 10 Juni 2015
Lampiran Kegiatan Foto Kegiatan, dokumen SPJ
19
Uraian Kegiatan :
Dokumen SPJ/Pengesahan yang diteliti dan dicocokkan dalam
kegiatan ini berupa realisasi anggaran permasing-masing kegiatan,
potongan pajaknya dan setoran pajak yang telah di bayar oleh
SKPD itu sendiri. Data yang dijadi untuk mencocokkan
SPJ/pengesahaan yang dari SKPD adalah realisasi yang ada di
SIMDA keuangan yang telah di input berdasarkan SP2D. Setiap
staf menerima dokumen SKPD sesuai pembagian masing-masing
SKPD seperti pada saat memeneri dokumen dari SKPD.
Kegiatan ini dilakukan setelah menerima dokumen
SPJ/Pengesahan dari pihak SKPD dan memeriksa
kelengkapannya. Setalah dokumen tersebut di anggap lengkap,
kemudian diteliti dan dicocokkan dokumen yang telah diberikan
oleh pihak SKPD dalam hal ini adalah SPJ/Pengesahan dan
diawali dengan membuka Laporan Realisasi anggaran pada
SIMDA keuangan dan mencocokkan mulai dari Realisasi
perkegiatannya, potongan pajak kemudian setoran pajaknya.
Setelah itu maka dokumen SPJ/Pengesahan tersebut di arsip
sesuai SKPD masing-masing.
Tujuan ini untuk memastikan dan mencocokan SPJ/Pengesahan
sudah sesuai dengan data yang ada di SIMDA Keuangan BPKAD,
sehingga dapat mempermudah membuat laporan konsolidasi pada
saat membuat Laporan Keuanga Pemerintah Daerah. Adapun
nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan ini adalah
Akuntabilitas (Tanggung jawab), Nasionalismen (Amanah), Etika
Publik (Bekerja secara Profesional), Komitmen Mutu
(menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa cacat dan
tanpa kesalahan), Anti Korupsi (Bekerja Keras dan Disiplin)
Adapun nilai-nilai dasar yang paling terkait dengan kegiatan ini
yaitu Etika Publik yaitu bekerja secara profesional dengan
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan
dengan baik dan benar. Dampak yang terjadi jika kita tidak
profesional dalam menjalankan tugas ini yaitu akan menghasilkan
laporan yang berbeda antara SKPD dengan SKPKD dalam hal ini
adalah BPKAD sehingga pada saat akhir tahun akan mempersulit
membuat laporan konsolidasi.Komitmen Mutu yaitu
Menghasilkan Produk yang berkualitas tinggi tanpa catat dan
tanpa kesalahan dengan mencocokkan setiap realisasi yang
20
terdapat pada SPj/Pengesahan tersebut sehingga dokumen SPJ
tersebut benar-benar sudah sesuai realisasi yang ada. Dampak
yang terjadi yaitu akan menghasilkan SPJ/Pengesahan yang salah
saji dan berbeda antara pihak SKPD dengan SKPKD yang mebuat
berkurang kualitas suatu pengelolaan keuangan.Anti Korupsi
yaitu Bekerja keras saat memeriksa dokumen SPJ/Pengesahan
tersebut dengan memeriksa setiap realisasi per kegiatan SKPD
bersangkutan pada SPJ/Pengesahan tersebut dan Disiplin
dengan langsung meneliti dokumen tersebut setelah diterima dan
diperiksa kelengkapannya dari pihak SKPD tanpa mengulur-ulur
waktu
Kegiatan ini dilakukan dengan upaya menghasilkan produk yang
berkualitas tinggi tanpa cacat dan tanpa kesalahan, bekerja keras
dan disiplin akan menghasilkan dokumen SPJ/Pengesahan yang
baik dan akan memberikan kontribusi terhadap visi dan sisi
BPKAD yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
melalui pembenahan sistem penetausahaan keuangan. Kegiatan
ini dilaksanakan dengan baik dengan pencapaian kegiatan
100%.
Foto Kegiatan :
21
7) Membimbing dan memberi petunjuk setiap keluhan mengenai
laporan
Tanggal 1, 3,9 dan 11 Juni 2015
Lampiran Kegiatan Foto Kegiatan
Uraian Kegiatan :
Kegiatan dilakukan jika ada pihak SKPD yang menyampaikan
keluhan setiap permasalahan laporan pada SIMDA
Keuangan.Keluhan yang sering di dapat yaitu mengenai masalah
SIMDA Keuangan yanag ada pada masing-masing SKPD. Adapun
pihak-pihak SKPD yang melakukan Konsultasi dan keluhan adalah
Operator Sekda Kab, Bendahara BPMPD, Bendahara Kecamatan
Walea Besar, Bendahara Dinas Kehutanan, Bendahara Badan
Pemberdayaan Perempuan dan KB Daerah, Bendahara BPBD,
Bendahara Dishub, Kec. Ratolindo dan operator Satpol PP,
Kegiatan ini dilakukan dibidang akuntansi yang di awali dengan
mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh pihak SKPD.
Memeriksa masalah yang disampaikan dan memberi petunjuk
penanganannya atau langkah yang dibuat jika hal tersebut terjadi.
Setiap memberikan petunjuk atau bimbingan mengenai
permasalahan tersebut harus memberikan bimbingan secara baik
dan santun sampai pihak SKPD mengerti dan memberitahukan
kepada mereka untuk menghubungi jika ada yang kurang
dipahami.
Tujuannya yaitu untuk memberi pemahaman kepada Pihak SKPD
yang belum mengerti sehingga dalam proses pelaporan tidak ada
kesalahan sehingga mendukung dalam penilai terhadap
pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Adapun nilai dasar
yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu Akuntabilitas (Keadilan
dalam memberikan pelayanan), Nasionalisme (Peduli), Etika Publik
22
(menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama), Komitmen
Mutu (mengedepankan komitmen terhadap kepuasan), Anti
Korupsi (Tanggung Jawab).
Adapun nilai-nilai dasar yang paling terkait dengan kegiatan ini
adalah Komitmen Mutu yaitu Mengedepankan Komitmen
terhadap kepuasan dalam mengatasi setiap keluhan dan
menyelesaikan setiap permasalahan dengan menanyakan kembali
hal yang belum di mengerti dan membimbing sampai
mengerti.Dampak jika hal ini tidak dilakukan yaitu pihak SKPD
akan merasa binggung dan tidak mengerti sepenuhnya sehingga
setiap permasalah yang terjadi tidak akan mampu diselesaikan
dengan baik.Akuntabilitas yaitu keadilan dalam pelayanan yaitu
membimbing setiap pihak SKPD tanpa harus melihat dari pada
SKPD tersebut, baik SKPD yang besar maupun yang kecil.
Dampak yang terjadi jika kita tidak adil dalam memberikan
pelayanan yaitu ada pihak SKPD yang merasa tidak diperhatikan
sehingga mereka akan asalan-asalan dalam mengatasi
permasalah dan kadang menyalakan kita karena tidak adil.Etika
Publik yaitu menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja
sama dengan mendengarkan setiap keluhan dengan baik dan
ramah, memberi petunjuk penyebab masalah yang terjadi dengan
bahasa yang mudah dimengerti dan memberi bimbingan dalam
penyelesaian masalah yang ada, selain itu tanpa rasa kaku
mengajak bercanda agar terjalin komunikasi yang tidak terlalu
kaku.Dampak jika kita terlalu kaku yaitu permasalah susah di
pecahkan karena pihak SKPD tidak terlau terbuka mengatakan
permasalah yang ada.
Melakukan kegiatan ini dengan berusaha mengedepankan
Komitmen Terhadap kepuasan dan berlaku adil dalam pelayanan
serta menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama maka
akan memberikan kontribusi terhadap visi dan misi BPKAD yaitu
meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset serta
memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah karena laporan yang di buat oleh pihak SKPD akan
menjadi lebih baik dan pemahaman terhadap SIMDA keuangan
menjadi lebih mudah dimengerti. Kegiatan ini diakukan dengan
baik dan selalu tercapainya kegiatan yaitu 100%.
Foto Kegitan :
23
8) Membuat daftar penyampaian laporan SPJ/Pengesahan dari SKPD
Tanggal 12 Juni 2015
Bukti Kegiatan Foto Kegiatan, Dokumen Penyerahan
24
Uraian Kegiatan :
Kegiatan ini dibuat untuk melihat SKPD yang belum memasukkan
SPJ/Pengesahan dan dapat menjadi bahan evaluasi yang di
gunakan oleh Kasubbid Evaluasi, Pelaporan dan SPJ.Kagiatan ini
dilakukan pada akhir aktualisasi karena batas penyerahan
SPJ/Pengesahan yaitu tanggal 10 bulan berjalan.
Kegiatan ini di lakukan di bidang akuntansi dan diawali dengan
melihat dokumen SPJ/Pengesahan yang telah diserah oleh SKPD
dan membuat daftar penyerahan sesuai dengan format yang.
Setelah itu mencetak dan menyerahkan ke Kasubbid Evaluasi dan
SPJ untuk di tanda tangan dan digunakan sebagai bahan evaluasi
dan pengembilan keputusan.
Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui SKPD yang belum
menyerahkan SPJ/pengesahan sehingga dapat digunakan sebagai
dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan. Adapun nilai dasar
yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu Akuntabilitas (tanggung
jawab), Nasionalisme (Tidak membeda-bedakan), Etika Publik
(Menjalankan tugas secara profesional), Komitmen Mutu
(Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan) dan Anti
Korupsi (mandiri tanpa mengharapkan orang lain)
Adapun nilai-nilai dasar yang paling terkait adalah Etika Publik
yaitu melakukan tugas secara profesional dengan membuat
daftar tersebut dengan baik sesuai dengan bukti yang ada tanpa
mengarang data. Dampak jika kita tidak profesional dapat
membuat daftar yang tidak benar sehingga menyulitkan untuk
melakukan evaluasi. Komitmen Mutu yaitu melakukan upaya
perbaikan dengan membuat dokumen dengan benar sesuai bukti
yang ada sehingga memudahkan pimpinan melakukan kebijakan
dalam perbaikan laporan sehingga kedepan SKPD tepat waktu
dalam menyerahkan SPJ/Pengesahan. Dampak yang terjadi jika
kita tidak melakukan upaya perbaikan yaitu akan terjadi laporan
yang tidak tepat waktu dan terus menerus dan membuat kesulitan
pimpinan untuk melakukan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan
dengan pencapaian kegiatan 100%.
Foto Kegiatan :
25
KEGIATAN TAMBAHAN 1. Melakukan Tugas Luar Daerah dalam rangka penyerahan Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD T.A 2014 di Kantor BPR-RI Sulteng di Palu.
Tanggal 27 s/d 29
Daftar Lampiran Foto Kegiatan, Surat Tugas dan
Laporan Hasil Perjalan
Uraian Kegiatan :
Kegiatan penyerahan LHP terhadap LKPD yaitu penyerahan Hasil
Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2014 yang telah dilakukan oleh Badan
Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah. Kegiatan
melibatkan seluruh staf Bidang Akuntansi, hal ini dikarenakan
LKPD merupakan Produk dari Bidang Akuntansi BPKAD. Sehingga
26
pimpinan menugaskan kepada bidang akuntansi untuk menghadiri
penyerahan Hasil Pemeriksaan LKPD tersebut untuk jadi bahan
evaluasi dalam penyusunan LKPD berikutnya. Adapun Laporan
Hasil Pemeriksaan terhadap LKPD Tojo Una-Una yaitu mendapat
predikat “Wajar Tanpa Pengecualiaan”.
Kegiatan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2015 di kantor BP-RI
Perwakilan Sulteng Diawali dengan penyerahan LKPD yang sudah
diperiksa dan sudah di perbaiki kepada pihak BPK-RI. Kemudian
mengikuti proses penyerahan Hasil Pemeriksaan LKPD mulai dari
Pembukaan hingga penutupan.
Tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui kekurangan pada
laporan keuangan yang telah dibuat. Sehingga kedepannya dalam
menyusun laporan keuangan berikutnya akan manjadi lebih baik
lagi. Adapun nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan ini adalah
Akuntabilitas (Tanggung Jawab), Nasionalisme (Amanah), Etika
Publik (menjalankan tugas secara profesional), Komitmen Mutu
(melakukan upaya perbaikan) dan Anti Korupsi (Jujur)
Adapun nilai-nilai dasar yang paling terkait dengan kegiatan ini
adalah Etika Publik yaitu menjalankan tugas secara profesional
dengan mengikuti kegitan dari pembukaan sampai dengan
penutupan. Dampak yang terjadi jika kita tidak profesional dalam
menjalankan tugas yaitu kita tidak ankan mengetahui apa yang
menjani evaluasi kita kedepan dalam mebuat laporan keuangan
tahun berikutnya.Anti Korupsi yaitu Jujur saat melaksanakan
tugas dengan membuat pertanggung jawaban yang benar tanpa
melakukan perjalan dinas fiktif. Dampak jika kita tidak jujur yaitu
merugikan keuangan Negara.
Dengan melaksanakan tugas secara profesional akan memberikan
pemahaman tentang kekurangan saat menyusun laporan
keuangan pemerintah daerah sehingga kedepannya dapat
ditingkatkan sehinga menjadi lebih baik sesuai dengan visi dan
misi BPKAD yaitu meningkatkan sistem pengelolaan keuangan
dan aset daerah. Kegiatan dilakukan dengan pencapaian
kegiatan 100%.
Foto Kegiatan :
28
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Aktualisasi nilai-nilai dasar ASN/PNS merupakan memahaman
mengenai nilai-nilai dasar ANEKA yang terdiri dari Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi dan di
tuangkan kedalam kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan Tugas masing-masing.
Penerapan nilai-nilai dasar ASN/PNS tersebut untuk mewujudkan
jiwa PNS yang bertanggungjawab, memberikan pelayan yang baik
terhadap publik dengan tetap menjaga komitmen mutu pelayan kepada
masyarakat, pimpinan dan teman seprofesi lainnya, menghindari praktik
curang sebagai cerminan dari Anti Korupsi dan meningkatkan
profesionalisme ASN itu sendiri sebagai Abdi Negara dan Abdi
Masyarakat sehingga akan tercapaiIndonesia yang sejahtera dan
bermartabat
Adapun Kegiatan Aktualisasi yang dilaksanakan selama 13 (Tiga
Belas) hari yaitu 8 (Delapan) kegiatan pokok yang dilakukan di kantor
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 1 (satu) kegiatan
tambahan yang di lakukan di luar daerah yaitu pada BPK-RI Perwakilan
Sulteg. Seluruh kegiatan tersebut dlaksanakan dengan capaian kegiatan
100%.
B. SARAN
Setalah melaksanakan aktualisasi ini yang berlangsung selama 13
hari kerja dan memiliki manfaatnya sangat baik untuk meningkatnya
profesionalisme PNS yang selama ini di anggap tidak bekerja dengan
baik maka disarankan Nilai-nilai dasar ini diterapkan oleh seluruh PNS
baik masih staf atau sudah memiliki jabatan.
Diharapkan kedepan ada program bagaimana menjaga nilai-nilai
dasar yang telah tertanam dalam diri akan terus konsisten dilakukan
walaupun mengadapi berbagai tantangan baik internal maupun
eksternal.
29
DAFTAR PUSTAKA
Lembaga Administrasi Negara. 2014. Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil. Modul Penyelenggara Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta Administrasi Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2014. Akuntabilitas. Modul
Penyelenggara Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta Administrasi Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2014. Nasionalisme. Modul
Penyelenggara Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta Administrasi Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2014. Etika Publik. Modul
Penyelenggara Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta Administrasi Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2014. Komitmen Mutu. Modul
Penyelenggara Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta Administrasi Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2014. Anti Korupsi. Modul
Penyelenggara Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta Administrasi Negara.
Peraturan Kepala LAN-RI, Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Prajabatan CPNS Golongan III, yang menggunakan aturan Pola Baru.
Rentra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una No 7 Tahun 2014. www.google.co.id
30
LAMPIRAN TAMBAHAN
Dokumen B IX
Kegiatan :
1. Memeriksa Kelengkapan Dokumen B IX dari BUD
2. Mencocokkan nomor dan Nilai pada SP2D dengan nilai pada
B IX
Dokumen SP2D
Kegiatan :
1. Menerima dokumen SP2D dari Bidang Perbendaharaan dan
mengelompokkan berdasarkan SKPD
2. Mencocokkan nomor dan Nilai pada SP2D dengan nilai pada
B IX
3. Mencocokkan data pada SP2D dengan data yang ada di
SIMDA Keuangan
Dokumen SPJ/pengesahan
Kegiatan :
1. Melakukan tahap awal rekonsiliasi laporan SPJ/Pengesahan
dengan pihak SKPD
2. Meneliti dan mencocokkan dat SPJ/Pengesahan dari SKPD
dengan data yang ada di SIMDA Keuangan (SKPKD)
Dokumen Penyerahan SPJ/Pengesahan
Kegiatan :
1. Membuat daftar penyampaian laporan SPJ/Pengesahan dari
SKPD
Surat Tugas, LHP dan Resume Hasil Pemeriksaan BKP-RI :
Kegiatan
1. Tugas Luar Daerah Dalam Rangka penyerahan LHP terhadap
LKPD T.A 2014 di Kantor BPK-RI Palu.