laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR

www.kkpmakassar.com

[email protected]

Tahun 2017

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

TAHUN 2018

LAKIP KKP KELAS I MAKASSAR TAHUN 2017

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya

sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

Tahun 2017 dapat tersusun berkat kerjasama yang baik dari

Tim Penyusun LAKIP KKP Kelas I Makassar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya selama 1 (satu) tahun yang diharapkan dapat memberikan

gambaran tentang pencapaian program – program kegiatan tahun 2017. Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan evaluasi kinerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada tahun 2017 yang dapat

dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang

penyelenggaraan program di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Makassar. Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini belum

sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari

pihak yang berkompeten guna peningkatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Makassar pada tahun-tahun berikutnya.

Makassar, Januari 2018

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar,

dr. Darmawali Handoko, M. Epid NIP 196911252002121003


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

tahun 2017 yang menjelaskan pencapaian target indikator-indikator sasaran

sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Kinerja kegiatan masing-masing program diukur dengan membandingkan antara

realisasi dengan target kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang dalam prakteknya terdapat 11 Indikator

yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Makassar. Dari kesebelas Indikator

Ditjen P2P tersebut, kemudian dijabarkan menjadi 16 indikator dalam Perjanjian

Kinerja KKP Kelas I Makassar tahun 2017. Indikator tersebut yaitu :

1. Persentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang datang dari luar

negeri dilakukan pengamatan

2. Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam

3. Persentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique,

tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit

4. Persentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan Health Part of The

Aircraft General Declaration (HPAGD) sesuai kondisi selama penerbangan

dengan informasi yang benar

5. Persentase wilker yang melakukan pengendalian vektor terpadu di wilayah

perimeter

6. Persentase wilker yang melakukan pengendalian binatang penular penyakit

di wilayah perimeter

7. Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini

penyakit menular langsung

8. Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skriining

penyakit tidak menular

9. Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi

10. Persentase sampel air minum/ air bersih yang memenuhi syarat berdasrkan

hasil laboratorium


iii

11. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

12. Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik

sehat

13. Persentase wilker yang melaksanakan program pelabuhan/bandara sehat

14. Hasil Penilaian SAKIP

15. Persentase Wilker yang memiliki gedung milik kemenkes

16. Persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan

khusus.

Ada dua dari 16 indikator yang pencapaiannya belum memenuhi target

yaitu indikator persentase wilker yang melakukan pengendalian vektor terpadu di

wilayah perimeter dengan pencapaian kinerja 73% dan persentase wilker yang

melakukan pengendalian binatang penular penyakit di wilayah perimeter dengan

pencapaian kinerja 91%. Namun ada pula yang telah melebihi dari target yang

diharapkan. Fungsi dari penilaian indikator-indikator tersebut adalah menemukan

permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian hasil, serta saran untuk

perbaikan pencapaian pada tahun berikutnya. Adapun pencapaian hasilnya

dapat dilihat lebih jelas pada bab III Akuntabilitas Kinerja.


iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................... i

Ringkasan Eksekutif .................................................................................... ii

Daftar Isi...................................................................................................... iv

Daftar Gambar, Tabel dan Grafik ................................................................ v

BAB I Pendahuluan ................................................................................... 1

A. Latar Belakang .......................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan .................................................................. 2

C. Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................... 2

D. Struktur Organisasi ................................................................... 4

E. Permasalahan Organisasi ......................................................... 11

F. Sistematika Penulisan ............................................................... 11

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ................................................ 13

A. Perencanaan Kinerja................................................................. 13

1. Rencana Aksi Kegiatan ........................................................ 13

2. Rencana Kinerja Tahunan .................................................... 21

B. Perjanjian Kinerja ...................................................................... 23

BAB III Akuntabilitas Kinerja ........................................................................ 27

A. Pengukuran Kinerja .................................................................. 27

B. Analisis Pencapaian Kinerja ...................................................... 31

C. Sumber daya ............................................................................ 69

BAB IV Penutup .......................................................................................... 75

Pustaka Acuan

Penyusun


v

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2017 .......... 5

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan Pendanaan

Tahun Anggaran 2015 – 2019 KKP Kelas I Makassar ............. 17

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas I Makassar

Tahun 2017 ............................................................................. 22

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2017 ............. 25

Tabel III.1 Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi ..................... 30

Tabel III.2 Frekuensi Pelaksanaan Pengendalian Vektor

Terpadu Tahun 2017 ............................................................... 41

Tabel III.3 Frekuensi Pelaksanaan Pengendalian Binatang

Penular Penyakit Tahun 2017 .................................................. 45

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I MakassarTahun 2017 .................................................. 72

Tabel III.5 Laporan BMN Tahun Anggaran 2017 ...................................... 74


vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1 Grafik persentase penumpang yang diawasi dan jumlah

penumpang yang terdeteksi demam >38oC melalui thermal

scanner di wilayah kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2017 ... 32

Grafik III.2 Grafik persentase kasus KLB ditangani <24 jam di

Wilayah kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2017 ................... 34

Grafik III.3 Grafik Presentase kedatangan kapal dari luar

negeri yang mendapatkan Free Pratique di KKP

Kelas I Makassar Tahun 2017 ................................................. 37

Grafik III.4 Grafik persentase HPAGD/Gendec benar di Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar Tahun 2017 ......................................... 39

Grafik III.5 Capaian pelaksanaan pengendalian vektor terpadu

tahun 2016 dan 2017 ............................................................... 40

Grafik III.6 Capaian pelaksanaan pengendalian binatang penular

penyakit tahun 2016 dan 2017 ................................................. 44

Grafik III.7 Grafik persentase wilayah kerja yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

pada tahun 2016 – 2017 .......................................................... 48

Grafik III.8 Capaian persentase wilayah kerja yang melaksanakan

kegiatan skrining penyakit tidak menular

pada tahun 2016 – 2017 .......................................................... 51

Grafik III.9 Trend Capaian Pemeriksaan Sarana Air Bersih/ Minum

KKP Kelas I Makassar Tahun 2015 s.d 2017 ........................... 53

Grafik III.10 Trend capaian jumlah sampel air bersih/ minum yang

diperiksa KKP Kelas I Makassar tahun 2015 s.d 2017 ............. 55

Grafik III.11 Trend Capaian Frekuensi TTU Yang Memenuhi Syarat

Kesehatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2015 s.d 2017 ......... 58

Grafik III.12 Trend Capaian TPM Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

KKP Kelas I Makassar Tahun 2016 dan 2017 .......................... 60

Grafik III.13 Trend Hasil Penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar

Tahun 2012 s.d 2016 ............................................................... 65


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan

informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan

bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang

dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan

meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja

adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sebagai

perwujudan profesionalisme Instansi Pemerintah, diharapkan terwujudnya

penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) sesuai Undang –

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari KKN.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar sebagai salah

satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Kesehatan yang bertanggung

jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit (Dirjen P2P) berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan rencana kinerja tahun 2017

yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP KKP Kelas I Makassar mengacu

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Kesehatan RI Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk


2

Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Kementerian Kesehatan.

LAKIP KKP Kelas I Makassar Tahun 2017 menjelaskan pencapaian

target indikator-indikator sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada

dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017. Berdasarkan petunjuk

pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan

Kementerian Kesehatan, isi laporan meliputi uraian pelaksanaan kegiatan /

program / kebijaksanaan selama tahun 2017 dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP

Kelas I Makassar tahun 2015 – 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Makassar tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara

tertulis yang memuat pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017, yang

harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala KKP Kelas I Makassar kepada

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian

Kesehatan RI.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor

2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan

Pelabuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan masuk dan

keluarnya penyakit karantina, penyakit potensial wabah, surveilans

epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan,

pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap

penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi,

kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan

lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kantor Kesehatan

Pelabuhan menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan kekarantinaan.


3

2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan.

3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan

lintas darat negara.

4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit

baru, dan penyakit yang muncul kembali.

5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan

kimia.

6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai

penyakit yang berkaitan dengan lalulintas nasional, regional, dan

internasional.

7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan

Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta

kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan

perpindahan penduduk

8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan

bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika,

dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi

persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor.

10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.

11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara,

pelabuhan , dan lintas batas darat negara.

13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan

surveilans kesehatan pelabuhan.

15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan

lintas batas darat negara.

16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.


4

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kerja KKP Kelas I Makassar mengacu

pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008

tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011

tanggal 22 November 2011; Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan.Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar

terdiri atas :

1. Bagian Tata Usaha terdiri dari dua sub bagian yaitu :

a. Sub Bagian Program dan Laporan

b. Sub Bagian Keuangan dan Umum

2. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari

dua seksi yaitu :

a. Seksi Pengendalian Karantina

b. Seksi Surveilans Epidemiologi

3. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan terdiri dari dua seksi Yaitu :

b. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit

c. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan

4. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah terdiri dari dua seksi yaitu:

a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan

b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah

5. Wilayah Kerja

6. Instalasi

7. Kelompok jabatan fungsional

Selengkapnya tentang struktur organisasi Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Makassar dapat dilihat pada gambar yang tersaji pada

halaman selanjutnya.


5

Gambar I.1 Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2017

Instalasi* 1. Instalasi Kearsipan 2. Instalasi Logistik 3. Instalasi Diklat 4. Instalasi Unit Layanan Pengadaan 5. Instalasi Data dan Informasi 6. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 7. Instalasi Radio dan Komunikasi 8. Instalasi Promosi Kesehatan 9. Instalasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon 10. Instalasi Kajian 11. Instalasi Tim Gerak Cepat 12. Instalasi Asrama Kekarantinaan 13. Instalasi OMKABA 14. Instalasi Penindakan Hukum 15. Instalasi Laboratorium Lingkungan 16. Instalasi Laboratorium Entomologi dan Binatang

Penular Penyakit 17. Instalasi Nubika dan Radiasi 18. Instalasi Tindakan Penyehatan 19. Instalasi Poliklinik Umum 20. Instalasi Poliklinik Gigi 21. Instalasi Laboratorium Klinik 22. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja 23. Instalasi Farmasi *) Dalam proses pengusulan

Kelompok Jabatan Fungsional:

Dokter, Dokter Gigi, Perawat,

Epidemiologi, Pembimbing

Kesehatan Kerja, Entomolog

Wilayah Kerja (Koordinator)

1. Pelabuhan Laut Makassar:Drs. Serdi, SKM 2. Pelabuhan Biringkassi:Zulkarnain Amiruddin, S.Sos, SKM 3. Pelabuhan Awerange: Nasiruddin, AMKL 4. Pelabuhan Parepare: Hj. Nurhayati, AMK 5. Pelabuhan Belang-belang: Waluyo, SKM 6. Pelabuhan Palopo: Rizal, SKM 7. Pelabuhan Bajoe: H. Imran Ruslan, SH 8. Pelabuhan Malili: Karyadi Eka Putra, SKM 9. Bandara Tampapadang: Yonitha Palimbunga, AMd. Kep 10. Pos Bulukumba: Makmur, S.Sos 11. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar : dr. H. A. Lukman Hakim

KEPALA KANTOR

dr. Darmawali Handoko, M.Epid

KEPALA BAGIAN TATA USAHA

Nirwan, SKM, M.Kes

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN

H. Yusrianto, SKM

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

H. Markus Minggu, SKM, M.Kes

KEPALA BIDANG UPAYA KESEHATAN DAN LINTAS WILAYAH

dr. Muh. Haskar Hasan, M.Kes

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN KARANTINA & SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

Dra. Aisyah Sufrie, MSc. PH

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN

H. Anas, SKM, M.Kes

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Hj. Jumuriah, SKM, M.Kes

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KARANTINA

Nurdin, SKM

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PENULAR PENYAKIT

Sarli, S.Sos, M.Si

KEPALA SEKSI KESEHATAN MATRA DAN LINTAS WILAYAH

dr. Hj. Juniarty Naim

KEPALA SEKSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

Hj. Sukarni, SKM, M.Kes

KEPALA SEKSI SANITASI DAN DAMPAK RISIKO LINGKUNGAN

Masnar, AMd.KL, SE


6

Uraian tugas masing-masing bagian dan bidang adalah :

1. Bagian Tata Usaha

a. Sub Bagian Program dan Laporan

1) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program

2) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan

3) Menyebarluaskan informasi

b. Sub Bagian Keuangan dan Umum

1) Melaksanakan Urusan Akuntansi, Verifikasi serta Mobilisasi Dana

2) Melaksanakan Urusan Tata Usaha

3) Melaksanakan Urusan Kepegawaian

4) Melaksanakan Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga

5) Penyiapan Penyelenggaraan Pelatihan

2. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

a. Seksi Pengendalian Karantina

1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan

laporan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi

OMKABA ekspor dan impor


laporan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan

pengawasan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara dan alat

transportasi lainnya.


laporan dan koordinasi pelaksanaan tindakan kekarantinaan terhadap

kapal, pesawat udara dan alat transportasi lainnya.

4) Penerbitan dokumen kesehatan kapal laut, pesawat udara dan alat

transportasi lainnya


laporan dan koordinasi pelaksanaan pengangkutan orang

sakit/jenazah

6) Kajian di bidang kekarantinaan

7) Pengembangan teknologi di bidang kekarantinaan

8) Pendidikan dan pelatihan di bidang kekarantinaan


7

b. Seksi Surveilans Epidemiologi


laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit.

2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi,

penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans

epidemiologi penyakit potensial wabah.


laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit

baru dan penyakit yang muncul kembali.


laporan dan koordinasi pelaksanaan jejaring kerja surveilans

epidemiologi nasional/internasional.

5) Kesiapsiagaan KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan

6) Pengkajian KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan

7) Advokasi KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan

8) Penanggulangan KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan

3. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan

a. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit


laporan dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan serangga

penular penyakit.


laporan dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan tikus dan pinjal.


laporan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan pestisida.

4) Kajian dan diseminasi informasi bidang pengendalian vektor dan

binatang penular penyakit.

5) Pengembangan jejaring kerja bidang pengendalian vektor dan

binatang penular penyakit.

6) Pengembangan kemitraan bidang pengendalian vektor dan binatang

penular penyakit.

7) Pengembangan teknologi bidang pengendalian vektor dan binatang

penular penyakit.


8

8) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian vektor

dan binatang penular penyakit.

b. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan

a. Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan

laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air

bersih.

b. Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan

laporan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan makanan dan

minuman.

c. Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan

laporan dan koordinasi pelaksanaan hygiene dan sanitasi kapal laut

dan pesawat.

d. Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan

laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan hygiene dan

sanitasi gedung/bangunan.

e. Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan

laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pencemaran udara,

air dan tanah.

f. Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan

laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air

bersih.

g. Kajian dan diseminasi informasi bidang sanitasi lingkungan

h. Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan bidang sanitasi

lingkungan

i. Pengembangan teknologi bidang sanitasi lingkungan

j. Pendidikan dan pelatihan bidang sanitasi lingkungan

4. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah

a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan


laporan dan koordinasi pelayanan pengujian kesehatan nakhoda,

anak buah kapal dan penjamah makanan.


9


laporan dan koordinasi pengawasan obat/P3K di kapal/pesawat/alat

transportasi lainnya.

3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi,

penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan kajian ergonomik.

4) Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja

5) Pengembangan jejaring kerja di bidang kesehatan kerja

6) Pengembangan kemitraan bidang kesehatan kerja

7) Pengembangan teknologi bidang kesehatan kerja

8) Pelatihan teknis bidang kesehatan kerja

b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah


laporan dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan

sertifikat vaksinasi internasional (ICV)


laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pengangkutan

orang sakit dan jenazah


laporan dan koordinasi pelaksanaan kesehatan matra


laporan dan koordinasi pelaksanaan kesehatan haji


laporan dan koordinasi pelaksanaan perpindahan penduduk


laporan dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana


laporan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan terbatas


laporan dan koordinasi pelaksanaan rujukan gawat darurat medik.

9) Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan matra

10) Pengembangan teknologi bidang kesehatan matra

11) Pelatihan teknis bidang kesehatan matra.


10

5. Instalasi

Instalasi dimaksudkan guna mendukung program yang dilakukan oleh KKP

Kelas I Makassar. Menindaklanjuti hasil kesepakatan pertemuan pengisian

aplikasi ABK Online UPT di lingkungan Ditjen P2P tanggal 27 dan 28

November 2017 dimana salah satu kesepakatannya adalah untuk

mengirimkan usulan instalasi, maka KKP Kelas I Makassar mengusulkan

instalasi sesuai dengan Surat Kepala KKP Kelas I Makassar Nomor

OT.03.02/1.2/4778/2017 tanggal 4 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Instalasi Kearsipan

2. Instalasi Logistik

3. Instalasi Diklat

4. Instalasi Unit Layanan Pengadaan

5. Instalasi Data dan Informasi

6. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

7. Instalasi Radio dan Komunikasi

8. Instalasi Promosi Kesehatan

9. Instalasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon

10. Instalasi Kajian

11. Instalasi Tim Gerak Cepat

12. Instalasi Asrama Kekarantinaan

13. Instalasi OMKABA

14. Instalasi Penindakan Hukum

15. Instalasi Laboratorium Lingkungan

16. Instalasi Laboratorium Entomologi dan Binatang Penular Penyakit

17. Instalasi Nubika dan Radiasi

18. Instalasi Tindakan Penyehatan

19. Instalasi Poliklinik Umum

20. Instalasi Poliklinik Gigi

21. Instalasi Laboratorium Klinik

22. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

23. Instalasi Farmasi


11

E. PERMASALAHAN ORGANISASI

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Makassar diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang dari segi kuantitas.

Pemenuhan tenaga di Wilker belum merata bahkan beberapa Wilker

ditangani hanya satu orang.

2. Belum semua wilayah kerja memiliki gedung kantor sendiri sehingga harus

menyewa ruangan.

3. Undang-undang karantina kesehatan tidak relevan terhadap

perkembangan epidemiologi penyakit saat ini sehingga berdampak pada

peraturan pelaksanaannya.

4. Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan kekarantinaan belum

maksimal.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar terdiri

dari :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Tugas Pokok dan Fungsi

D. Struktur Organisasi

E. Permasalahan Organisasi

F. Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Aksi Kegiatan


12

2. Rencana Kinerja Tahunan

B. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja)

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

B. Analisis Pencapaian Kinerja

C. Sumber daya

BAB IV Penutup

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan

penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Makassar, struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Makassar, permasalahan dalam organisasi serta sistematika penulisan

laporan.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan Perencanaan Kinerja yang meliputi Rencana Aksi Kegiatan dan

Rencana Kinerja Tahunan yang ingin dicapai oleh Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Makassar pada tahun 2017 serta cara mencapai tujuan

tersebut. Bab ini juga menjelaskan Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja)

yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang digunakan, capaian kinerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember

2017, aspek keuangan, aspek sumber daya, kebijakan dan manajemen

kesehatan serta strategis pemecahan masalah.

BAB IV Penutup


13

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan terdiri atas dua bagian yaitu

Rencana Kerja Lima Tahun yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan

(RAK) Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar merupakan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen P2P Kemenkes RI. Olehnya itu,

Kegiatan yang dilaksanakan di KKP harus mendukung program yang

direncanakan pada Ditjen P2P. Rencana program yang disusun di Ditjen

P2P juga harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

Pada tahun 2015 telah disusun Rencana Aksi Program (RAP) oleh

Ditjen P2P Kemenkes RI yang pada tahun tersebut masih bernama

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

(P2PL). RAP yang disusun merupakan rencana program lima tahun dari

2015 hingga tahun 2019 yang merupakan jabaran kebijakan

Kementerian Kesehatan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program

selama lima tahun mendatang.

Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan Tahun 2015 - 2019 kemudian menjadi acuan untuk Satuan

Kerja (Satker) dalam menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dengan

periode waktu yang sama yakni tahun 2015 - 2019 sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, RAK Kantor

Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar merupakan penjabaran

lebih lanjut dari Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan


14

Penyehatan Lingkungan serta Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2015 - 2019.

Pada tanggal 22 - 24 November 2017 di Hotel Novotel Bandung

dilaksanakan pertemuan Finalisasi Revisi Rencana Aksi Program (RAP)

Ditjen P2P tahun 2015 - 2019. Namun belum ada penyebarluasan RAP

baru Ditjen P2P sehingga RAK KKP Kelas I Makassar masih belum ada

perubahan.

1) VISI DAN MISI

Tidak ada visi dan misi khusus yang tercantum dalam RAP

Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan RI sehingga mengikuti Visi

dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui tujuh misi

pembangunan yaitu:

1) Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan

demokratis berlandaskan negara hukum.

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta

memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju

dan sejahtera.

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,

maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam

kebudayaan.


15

Selanjutnya terdapat sembilan agenda prioritas yang dikenal

dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja,

yakni:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Negara.

2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya.

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya.

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional.

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8) Melakukan revolusi karakter bangsa.

9) Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

b. TUJUAN

1) Tujuan Umum

Mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat melalui upaya

cegah tangkal penyakit potensial wabah, pengendalian faktor

risiko penyakit dan pelayanan kesehatan.

2) Tujuan Khusus

a) Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial

wabah;

b) Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (SKD) KLB

penyakit menular dan penyakit menular potensial

wabah;


16

c) Mengendalikan faktor risiko penyakit dari angkutan

beserta muatannya;

d) Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan dan

bandara;

e) Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Makassar ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam kurun waktu 2015-

2019 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Ditjen P2P. Di samping

uraian kegiatan, RAK ini juga dilengkapi dengan indikator-indikator yang

merupakan penjabaran dari indikator Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Uraian

RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2015 – 2019

dapat dilihat pada tabel II.1 yang disajikan pada halaman berikut :

LAKIP KKP KELAS I MAKASSAR TAHUN 2017 17

2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19

18 , 0 4 8 , 3 0 4 , 0 0 0 2 9 , 6 6 2 , 2 2 6 , 0 0 0 3 8 , 5 4 5 , 9 7 8 , 9 0 0 4 0 , 3 5 2 , 5 2 7 , 8 4 5 4 2 , 3 7 0 , 15 4 , 2 3 7 16 8 , 8 6 4 , 19 0 , 9 8 2

I Persent ase sinyal kewaspadaan dini yang

direspon

100 100 100 100 100

I I Persent ase Alat angkut sesuai dengan

st andar kekarant inaan kesehat an

100 100 100 100 100

Meningkat kan pencegahan dan

penanggulangan penyakit bersumber

I I I . Persent ase Pelabuhan/Bandar yang

melakukan pengendalian vekt or t erpadu

100 100 100 100 100

Menurunkan angka kesakit an dan kemat ian

akibat penyakit menular langsung

I V Persent ase Pelabuhan/ Bandara yang

melaksanakan kegiat an det eksi dini

100 100 100 100 100

Menurunkan angka kesakit an dan kemat ian

akibat penyakit t idak memular,

meningkat nya pencegahan dan

V Persent ase Pelabuhan/Bandara yang

melaksanakan kegiat an skr iining penyakit

t idak menular

50 50 60 70 80

VI Persent ase sarana air minum yang

dilakukan pengawasan

100 100 100 100 100

VI I Persent ase Tempat Tempat Umum yang

memenuhi syarat kesehat an

100 100 100 100 100

VI I I Persent ase tempat pengolahan makanan

(TPM) yang memenuhi syarat kesehat an

50 50 60 70 70

I X Persent ase Pelabuhan/Bandara sehat 40 40 50 60 70

X Hasil Penilaian SAKIP adalah AA AA AA AA AA AA

XI Persent ase Wilker yang dit ingkat kan

sarana dan Prasarananya

50 50 60 80 90

K a nt or K e se ha t a n P e l a buha n k e la s I M a k a ssa r

Menurunkan angka kesakit an akibat

penyakit yang dapat dicegah dengan

imunisasi, peningkat an surveilans,

karant ina kesehatan dan kesehatan mat ra

Meningkat kan penyehat an dan pengawasan

kualit as lingkungan

Meningkat kan dukungan manajemen dan

pelaksanaan t ugas t eknis lainnya pada

program pengendalian penyakit dan

penyehat an lingkungan

Tabel II.1 Matriks Rencana Aksi kegiatan (RAK) dan Pendanaan Tahun Anggaran 2015 - 2019Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

N O. K EGIA TA N S A S A RA N I ND I KA TORTAR GET S A TU AN ALOK AS I

TOTA L A LOK A S I

Sumber : Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2015-2019


Tabel II.1 Matriks Rencana Aksi kegiatan (RAK) dan Pendanaan Tahun Anggaran 2015 - 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

NO KEGIATAN SASARAN IKK INDIKATOR SATKER TARGET SATUAN ALOKASI

TOTAL ALOKASI

PJ 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas I Makassar

18,048,304,000

29,662,226,000

38,430,978,900

40,352,527,845

42,370,154,237

168,864,190,982

1. Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra 4,699,808,000

6,911,482,000

7,504,040,000

7,879,242,000

8,273,204,100

35,267,776,100

Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra

I Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon

1 Persentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang datang dari luar negeri dilakukan pengamatan

100 100 100 100 100

Bidang PKSE

2 Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam

100 100 100 100 100

Bidang PKSE

II Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

3 Presentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit

100 100 100 100 100

Bidang PKSE

4 Presentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar

50 55 60 65 70

Bidang PKSE

2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 444,375,000

769,667,000

1,381,816,000

1,450,906,800

1,523,452,140

5,570,216,940

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit

III. Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu

5 Persentase wilker yang melakukan pengendalian vektor terpadu di wilayah perimeter

100 100 100 100 100

Bidang PRL


bersumber binatang

6 Persentase wilker yang melakukan pengendalian binatang penular penyakit di wilayah perimeter

70 80 90 100

Bidang PRL

3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 243,695,000

810,640,000

853,346,000

896,013,300

940,813,965

3,744,508,265

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

IV Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

7 Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

30 70 80 90

Bidang UKLW

4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular 361,175,000

404,905,000

510,640,000

536,172,000

562,980,600

2,375,872,600

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak memular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

V Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skriining penyakit tidak menular

8 Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skriining penyakit tidak menular

50 60 70 80

Bidang UKLW

5. Penyehatan Lingkungan 625,039,000

625,039,000

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

VI Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

9 Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi

70 70 80 80 85

Bidang PRL

10 Persentase sampel air minum/ air bersih yang memenuhi syarat berdasarkan hasil laboratorium

80 90 95 95

Bidang PRL

VII Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

11 Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

75 80 90 90 95

Bidang PRL


VIII Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

12 Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat

50 50 50 70 70

Bidang PRL

IX Persentase Pelabuhan/Bandara sehat

13 Persentase wilker yang melaksanakan program pelabuhan/bandara sehat

40 40 50 60 70

Bidang PRL

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

11,674,212,000

20,765,532,000

28,181,136,900

29,590,193,745

31,069,703,432.25 121,280,778,077

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

X Hasil Penilaian SAKIP adalah AA

14 Hasil Penilaian SAKIP AA AA AA AA AA

Bagian TU

XI Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya

15 Persentase Wilker yang memiliki gedung milik kemenkes

30 45 45 55 64

Bagian TU

16 Persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus 55 64 73 82

Bagian TU

Sumber : Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2015-2019


21

2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Aksi Kegiatan merupakan rencana jangka menengah lima

tahun, setiap tahun tersusun target kinerja yang ingin dicapai dari tahun

2015 hingga tahun 2019. Tahun 2017 merupakan pertengahan tahun

dalam rangkaian lima tahun Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Perencanaan

kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukannya menjadi

hal strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai

manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya ke arah

pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja

juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi

Kegiatan (RAK) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota

organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Berdasarkan pada

perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan RAK dapat dipantau

tingkat pencapaiannya secara lebih operasional dengan melihat berbagai

kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi secara tepat.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam RAK yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah

melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada

pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target

kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya

serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program,

kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RAK. Oleh

karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

adalah target setting dari capaian indikator kinerja. Hasil dari proses ini

adalah Rencana Kinerja Tahunan yang kemudian merupakan acuan

dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2017, telah disusun

Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk

mencapai sasaran strategis organisasi.


22

I

1 100

2 100

II

1 100

2 60

III.

1 100

2 80

3

IV 70

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2017

Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

Persentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit

Persentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar

2 Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu

Persentase wilker yang melakukan pengendalian vektor terpadu di wilayah perimeter

Persentase wilker yang melakukan pengendalian binatang penular penyakit di wilayah perimeter

No. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons

Persentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang datang dari luar negeri dilakukan pengamatan

Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam


23

4

V 60

VI

1 80

2 90

VII 90

VIII

150

IX

1 50

X AA

XI

1 45

2 64

TARGETNo. SASARAN INDIKATOR KINERJA

Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat

Persentase Pelabuhan/Bandara sehat

Persentase lokasi yang melakukan program pelabuhan/bandara sehat

Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

Hasil Penilaian SAKIP

Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya

Persentase Wilker yang memiliki gedung milik kemenkes

Persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus

Meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan Persentase sarana air minum yang dilakukan

pengawasan

Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi

Persentase sampel air minum/ air bersih yang memenuhi syarat berdasrkan hasil laboratorium

Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

6

Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak memular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular

5

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan

yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang

menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab.

Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang

akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan

langsungnya. Penetapan kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil.


24

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sebagai tanda kesanggupan

mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah yaitu

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku atasan

langsung untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang

diajukan tesebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah

pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen

perjanjian kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel II.3 pada halaman

berikut :


25

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pela buhan Kelas I Makassar Tahun 2017

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET

1


Persentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang datang dari luar negeri dilakukan pengamatan

100

2


Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam 100

3


Persentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit

100

4


Persentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar

60


Persentase wilker yang melakukan pengendalian vektor terpadu di wilayah perimeter 100


Persentase wilker yang melakukan pengendalian binatang penular penyakit di wilayah perimeter 80

7 Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

70

8

Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak memular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skriining penyakit tidak menular

60

9 Meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi 80


Persentase sampel air minum/ air bersih yang memenuhi syarat berdasrkan hasil laboratorium 90


26

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET


Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan 90


Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat 50


Persentase wilker yang melaksanakan program pelabuhan/bandara sehat 50

14


Hasil Penilaian SAKIP AA

15


Persentase Wilker yang memiliki gedung milik kemenkes 45

16


Persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus 64

No Kegiatan Anggaran

1 Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp 4.555.128.000

2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Rp 833.404.000

3 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp 574.752.000

4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp 104.653.000

5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Rp 19.284.619.000

Total Rp 25,352,556,000

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2017


27

BAB II I

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam

menerapkan manajemen kinerja, dengan cara membandingkan antara

kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Makassar adalah membandingkan realisasi dengan target yang

telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 2017 dan selaras dengan Rencana

Aksi Kegiatan 2015 – 2019 untuk mengetahui sejauh mana realisasi atau

capaian kinerja pada tahun 2017.

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Makassar adalah rencana jangka menengah dari tahun 2015–2019 dan

diukur pencapaiannya secara berkala dari tahun ke tahun hingga

penghujung tahun target RAK yakni 2019. Tahun 2017 merupakan

pertengahan tahun dari jangka waktu RAK, hasil kinerja yang dilakukan

semestinya meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk mengetahui

peningkatan kinerja, maka dilakukan pengukuran terhadap indikator yang

telah ditetapkan dan dibandingkan dengan target serta membandingkannya

dengan hasil tahun sebelumnya. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut

diperoleh informasi mengenai masing-masing indikator, sehingga dapat

ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa akan datang

agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna

dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi

organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam dokumen RAK dan Perjanjian Kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh KKP

Kelas I Makasar dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun. Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Makassar adalah:


28

1. Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra;

2. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang;

3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung;

4. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak

menular;

5. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;

6. Meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

7. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan

Sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2017, ada 11 Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang merupakan

turunan dari Indikator Kinerja Program yang terdapat pada Rencana Aksi

Program (RAP) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan tahun 2015 – 2019, yaitu:

1. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon

2. Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

3. Persentase Pelabuhan/Bandara yang melakukan pengendalian vektor

terpadu

4. Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi

dini penyakit menular langsung

5. Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skriining

penyakit tidak menular

6. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

7. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

8. Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat

kesehatan

9. Persentase Pelabuhan/Bandara sehat

10. Hasil Penilaian SAKIP adalah AA

11. Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya


29

Kesebelas Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Makassar merupakan indikator turunan dari Direktorat yang terdapat pada Ditjen

P2P, besaran target dan realisasi indikator kinerja utama secara rinci di sajikan

dalam tabel berikut ini:


30

I

1Persentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang datang

dari luar negeri dilakukan pengamatan100 100 100% PKSE

2 Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam 100 100 100% PKSE

II

1Persentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan

free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit100 100 100% PKSE

2

Persentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD

sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang

benar

60 97.1 162% PKSE

III.

1Persentase wilker yang melakukan pengendalian vektor terpadu

di wilayah perimeter100 72.7 73% PRL

2Persentase wilker yang melakukan pengendalian binatang

penular penyakit di wilayah perimeter80 72.7 91% PRL

Menurunkan angka kesakitan dan kematian

akibat penyakit menular langsung IV 70 73 104% UKLW

Menurunkan angka kesakitan dan kematian

akibat penyakit tidak memular, meningkatnya

pencegahan dan penanggulangan penyakit

tidak menular

V 60 64 107% UKLW

VI

1 Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi 80 98.74 123% PRL

2Persentase sampel air minum/ air bersih yang memenuhi syarat

berdasrkan hasil laboratorium90 99.23 110% PRL

VII 90 100 111% PRL

VIII

1Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki

sertifikat laik sehat50 50.85 102% PRL

IX

1Persentase lokasi yang melakukan program pelabuhan/bandara

sehat50 50 100% PRL

X AA AA 100% TU

XI

1 Persentase Wilker yang memiliki gedung milik kemenkes 45 45 100% TU

2Persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan

atau kendaraan khusus64 64 100% TU

Meningkatkan pencegahan dan

penanggulangan penyakit bersumber

binatang

Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian

vektor terpadu

Tabel III.1 Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATKER TARGET REALISASI PJ

Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit

yang dapat dicegah dengan imunisasi,

peningkatan surveilans, karantina kesehatan

dan kesehatan matra

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons

Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan

kesehatan

KINERJA

Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan

deteksi dini penyakit menular langsung

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan

skriining penyakit tidak menular

Meningkatkan penyehatan dan pengawasan

kualitas lingkunganPersentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat

kesehatan

Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang

memenuhi syarat kesehatan

Meningkatkan dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan


Hasil Penilaian SAKIP

Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan

Prasarananya


31

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar akan

diuraikan masing-masing indikator yang dibandingkan dengan target kinerja

yang telah ditetapkan sebelumnya. Uraian kinerja dari masing-masing

indikator adalah sebagai berikut :

1. INDIKATOR PERTAMA

Target persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon pada tahun 2017

adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan-

kegiatan yaitu :

a. Persentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang datang dari

luar negeri dilakukan pengamatan (PKSE)

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase ABK/Crew dan penumpang alat angkut yang berasal

dari luar negeri yang diamati/diawasi

(2) Definisi Operasional

ABK/Crew dan penumpang alat angkut yang berasal dari luar

negeri yang diamati/ diawasi sesuai SOP dibandingkan dengan

ABK/crew dan penumpang yang datang dari luar negeri

(3) Rumus

��, � ��, ��/��

�� , � ��, �� 100

b) Capaian Kinerja

119.704

119.704� 100 100%

Jumlah ABK/Crew, dan penumpang yang berasal dari luar negeri

dan tidak ditemukan penyakit PHEIC/KKMMD sebanyak 100% dari

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon


32

total 119.704orang yang diawasi. Pada tahun 2017 terdapat 16

orang yang terdeteksi demam melalui thermal scanner, dua orang

diantaranya dinyatakan suspek Mers-Cov, pada tahun 2016

terdapat 25 orang terdeteksi demam melalui thermal scanner, dua

orang diantaranya dinyatakan suspek Mers-Cov dan ditindaklanjuti

sesuai standar kekarantinaan. Pada tahun 2015 terdapat 28 orang

yang terdeteksi demam melalui thermal scanner, satu orang

dinyatakan suspek Mers-CoV dan ditindaklanjuti sesuai standar

kekarantinaan.

Grafik III.1 Persentase penumpang yang diawasi dan jumlah

penumpang yang terdeteksi demam ≥38°C melalui thermal scanner di wilayah kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2017

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

(1) Jumlah penerbangan internasional dan pelaku perjalanan

melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin semakin

padat sehingga perlu ditambahkan jumlah petugas yang

melakukan pengawasan.

(2) Untuk menjamin kualitas pengawasan menggunakan alat

thermal scanner dan thermometer infra red maka harus

dilakukan kalibrasi secara berkala terhadap alat tersebut.

d) Analisis Efisiensi Sumber daya

(1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

(2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal

100 100 100 100 100 100

28 25

16

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017

DIAWASI (%)

TARGET RAK (%)

DEMAM ≥38 (JML)


33

2) Realisasi Anggaran

Anggaran Pelaksanaan Pelayanan Pengawasan PHEIC 24 Jam sehari

dan 7 hari perminggu pada RKAKL 2017 adalah sebesar Rp.

428.400.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu

rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 424.350.000,- (empat ratus dua

puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 99.1%.

b. Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam (PKSE)


a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase kasus yang ditangani < 24 jam dalam rangka

penanggulangan KLB/PHEIC


Kegiatan/tindakan pencegahan dan penanggulangan yang

dilakukan kurang dari 24 jam sejak diketahui/diterimanya

informasi terjadinya kejadian luar biasa yang bertujuan untuk

meminimalisir meluasnya kejadian yang dilaksanakan oleh tim

secara terpadu sesuai SOP.

(3) Rumus

��"��#�� < 24&��

��ℎ"��#�� &��× 100

b) Capaian Kinerja

2

2× 100 = 100%

Pada tahun 2017 ada 2 kasus KLB yang tertangani < 24 jam,yaitu :

(1) Jemaah haji asal Embarkasi Makassar (UPG) terdeteksi

demam ≥ 38⁰C melalui alat Thermal Scanner, selanjutnya

dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar

dengan suspek Mers-CoV. TIM KKP Makassar melakukan

koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Litbangkes

dinyatakan bukan kasus MERS CoV.


34

(2) Jamaah umroh asal Kabupaten Wajo dengan kondisi demam

dan sesak, datang dari Arab Saudi, dan terdeteksi Suhu di

Thermal Scanner dirujuk ke RS. Wahidin Sudirohusodo

dengan Suspek Mers-CoV koordinasi dan kerjasama dengan

TGC Provinsi Sulsel, hasil pemeriksaan laboratorium nasional

negative Mers.Cov

Grafik III.2 Persentase kasus KLB ditangani <24 jam di Wilayah kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2017


(1) Analisis Keberhasilan/Kegagalan

(a) Perlunya dilaksanakan simulasi oleh petugas KKP Kelas I

Makassar secara berkala untuk meningkatkan Kapasitas

Sumber Daya Manusia dalam cegah tangkal penyakit.

(b) Kerjasama Tim TGC Prov Sulsel sudah berjalan dengan

sangat baik, sehingga setiap kasus suspek dapat segera

ditangani secara terintegrasi

(c) Perlunya sistem SKD KLB yang terkoneksi antara

daerah/wilayah dengan pintu masuk (pelabuhan dan

bandara)

(d) Perlu penguatan port to port dalam pengiriman spesimen.

(2) Masalah yang dihadapi

SKD KLB belum terbangun antara pintu masuk dengan wilayah,

notifikasi di pintu masuk belum tercatat di SKDR.

100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 target RAK


35

(3) Usul Pemecahan Masalah

Agar dapat dibuatkan menu khusus pada

www.skdr.surveilans.org bagi laporan notifikasi KKP di pintu

masuk.


(1) Sumber daya manusia yang digunakan adalah tenaga

epidemiolog, dokter, perawat, dan sanitarian dari KKP yang

memiliki kompetensi dan terlatih dalam penyelidikan

epidemiologi.

(2) Sumber dana yang digunakan menggunakan dana DIPA KKP

Makassar at cost berdasarkan kebutuhan di lapangan.


Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan Verifikasi

Rumor / Penyelidikan epidemiologi penyakit Infeksi Emerging sebesar

Rp. 13.290.000.- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

dengan realisasi sebesar 100%.


36

1. INDIKATOR KEDUA

Target persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

pada tahun 2017 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut

dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase kapal dari luar negeri yang mendapatk an free pratique,

tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit (PKSE)


a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase kapal yang datang dari luar negeri yang

mendapatkan free pratique


(a) Pemeriksaan Kapal yang berasal dari luar negeri yang

diperiksa oleh petugas sesuai SOP dan diterbitkan Free

Pratique

(3) Rumus

��ℎ"�� #��"��( �� )��

��ℎ�� ℎ�� *�� × 100

b) Capaian Kinerja

296

296� 100 100%

Persentase Kapal dari Luar Negeri yang mendapatkan Free

Pratique sebanyak 296 kapal, tidak terdapat faktor risiko penularan

penyakit tahun 2017 sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya 2016

Jumlah kapal dari luar negeri sebanyak 250 kapal. Semua kapal

(100%) diperiksa sesuai SOP dan diterbitkan free pratique.

Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekara ntinaan kesehatan


37

Grafik III.3 Presentase kedatangan kapal dari luar negeri yang mendapatkan Free Pratique di KKP Kelas I Makassar Tahun 2017


Pemeriksaan faktor risiko terhadap kapal yang berasal dari luar

negeri telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur kekarantinaan

yang ditunjang dengan Kegiatan Pengawasan PHEIC di pintu

masuk Negara selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam

seminggu.


(1) Sumber daya manusia yang bertugas melakukan pengawasan

dalam penerbitan free pratique terdiri dari petugas Karantina,

Dokter / perawat, dan petugas sanitasi. Pada beberapa wilker

jumlah petugas masih belum memadai, sehingga perlu

ditambah atau pemerataan jumlah petugas.

(2) Sumber dana menggunakan dana Dipa KKP Makassar, dana

yang digunakan tidak terlalu besar karena terbentur pada

aturan pencairan dana untuk boarding.


Pada tahun 2017 anggaran yang tersedia untuk Certivicate of Pratique

sebesar Rp. 3.780.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

dengan realisasi 100%, anggaran yang dibiayai adalah administrasi dan

penggandaan, masker, handscoon serta transport petugas.

100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 target RAK


38

b. Persentase pesawat dari luar negeri yang melapor kan HPAGD sesuai

kondisi selama penerbangan dengan informasi yang be nar (PKSE)


a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase HPAGD yang dilaporkan selama penerbangan

dengan informasi yang benar / sesuai dengan keadaan selama

penerbangan.


Health Part of The Aircraft General Declaration (HPAGD)

adalah dokumen deklarasi kesehatan penerbangan yang berisi

tentang informasi kesehatan selama penerbangan harus

ditandatangani oleh pilot atau kru penerbangan, dan laporan

sesuai dengan kondisi selama penerbangan.

(3) Rumus

��ℎ,��-.��/�01 ��#��

��ℎ�� ℎ,��-.#�� × 100%

b) Capaian Kinerja

535

551× 100% = 97,1%

Pada tahun 2017 maskapai yang telah memberikan dokumen

HPAGD dengan informasi yang sesuai kepada petugas saat

pesawat tiba di bandara sebanyak 535 HPAGD (97,1 %) dari total

551 HPAGD yang diterima. Target tahun 2017 adalah 60%

sedangkan target RAK adalah 100%.


39

Grafik III.4 Persentase HPAGD yang sesuai di Bandar a Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2017


(1) Dokumen HPAGD tidak diupdate sebelum diserahkan ke

Petugas KKP disesuaikan dengan kondisi selama perjalanan.

(2) Upaya pemecahan masalah yaitu perlu dilakukan KIE terhadap

seluruh maskapai yang melaksanakan penerbangan

internasional agar melaporkan setiap kejadian selama

penerbangan yang dituangkan di HPAGD.


(1) Sumber daya manusia yang bertugas dalam pelaksanaan

kegiatan ini merupakan petugas bidang karantina dan surveilans

epidemiologi. Jumlah petugas bidang PKSE masih perlu

ditambah untuk mengantisipasi banyaknya penambahan

penerbangan internasional.

(2) Sumber dana

Pada kegiatan ini tidak menggunakan dana karena dikerjakan

oleh petugas piket.


Pada tahun 2017 tidak tersedia anggaran untuk kegiatan ini di RKAKL

karena kegiatan dilakukan selaras dengan pengawasan PHEIC 24 Jam.

96.6 97.6 97.1

60

100

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 target 2017 target RAK


40

2. INDIKATOR KETIGA

Target persentase pelabuhan/bandara yang melakukan pengendalian vektor

terpadu pada tahun 2017 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai indikator

tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

a. Persentase wilker yang melakukan pengendalian ve ktor terpadu di

wilayah perimeter (PRL)


a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase wilker dengan pelaksanaan tindakan pengendalian

vektor terpadu


Tindakan pengendalian vektor terpadu (PVT) berupa

pelaksanaan minimal 2 (dua) metode pengendalian yang

diterapkan dalam satu wilker di wilayah perimeter

(3) Rumus

��ℎ��"� #��"�"��45

��ℎ�� ℎ��"� 6100

b) Capaian Kinerja

8

116100 72,7%

Grafik III.5 Capaian Pelaksanaan Pengendalian Vekto r Terpadu tahun 2016 dan 2017

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TAHUN 2016 TAHUN 2017

100% 100%

50%

73%

100% 100%

TARGET

CAPAIAN

RAK

Persentase pelabuhan/bandara yang melakukan pengend alian vektor terpadu


41

Tabel III.2 Frekuensi Pelaksanaan Pengendalian Vekt or Terpadu Tahun 2017

NO WILAYAH

KERJA KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES

1 BANDARA

HASANUDDIN

SURVEY

JENTIK &

LARVASIDASI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FOGGING 3 1

2 AWERANGE

SURVEY

JENTIK &

LARVASIDASI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FOGGING 1

3 BAJOE

SURVEY

JENTIK &

LARVASIDASI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FOGGING

4 BELANGBELANG

SURVEY

JENTIK &

LARVASIDASI

FOGGING

5 BIRINGKASSI

SURVEY

JENTIK &

LARVASIDASI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FOGGING 1

6 BULUKUMBA

SURVEY

JENTIK &

LARVASIDASI

FOGGING 1

7 MALILI

SURVEY

JENTIK &

LARVASIDASI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FOGGING

8 PALOPO

SURVEY

JENTIK &

LARVASIDASI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FOGGING

9 PAREPARE

SURVEY

JENTIK &

LARVASIDASI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FOGGING 2 2

10 PELABUHAN

MAKASSAR

SURVEY

JENTIK &

LARVASIDASI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FOGGING 4 1

11 TANPAPADANG

SURVEY

JENTIK &

LARVASIDASI

FOGGING

WILAYAH KERJA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES

Persentase Wilker yang melakukan

pengendalian vektor terpadu 8 8 8 15 8 10 8 8 8 10 11 9


42

Pada tahun 2017 jumlah wilayah kerja yang melaksanakan minimal

2 (dua) metode pengendalian vektor terpadu sebanyak 8 (delapan)

wilayah kerja (72,7%) dari 11 wilayah kerja KKP Kelas I Makassar.

Jika dibandingkan pada tahun 2016 (50%) dari target yang

ditentukan sebesar 100% dari jumlah 10 wilker yang ditargetkan.

Capaian kinerja pada tahun ini tidak mencapai target yang telah

ditentukan yaitu 100 %. Disebabkan karena hanya delapan wilker

yang melaksanakan pengendalian vektor terpadu dengan Frekuensi

kegiatan sebanyak 111 kali. Dalam pelaksanaan kegiatan ada

wilayah kerja yang melakukan pengendalian vektor terpadu lebih

dari 1 kali pada bulan tertentu.


Pengendalian vektor terpadu merupakan pendekatan yang

menggunakan kombinasi beberapa metode pengendalian Vektor

dan Binatang Pembawa Penyakit yang dilakukan berdasarkan azas

keamanan, rasionalitas, dan efektifitas, serta dengan

mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya.

Kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan gabungan dari

kegiatan layanan pengendalian penyakit tular vektor di

Pelabuhan/Bandara. Kegiatan terpadu yang telah dilaksanakan

yaitu fogging, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan

larvasidasi. Pelaksanaan fogging didasarkan pada hasil survey

jentik dengan Container Index (CI) > 0%. Survey jentik dilakukan

oleh petugas jumantik / kader di bawah supervisi petugas PRL.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut

adalah jumlah SDM yang belum tersedia dan/atau tidak mencukupi

dibeberapa wilker.

Setiap metode pengendalian mempunyai kelebihan dan kelemahan

masing-masing. Kombinasi beberapa metode yang dilakukan secara

terpadu akan lebih efektif dan efisien, sehingga kegagalan

pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit dapat

diminimalisir.


43

Usulan pemecahan masalah adalah diupayakan pengadaan dan

penambahan SDM yang kompeten di wilker. Meningkatkan

pengendalian dengan memberikan feedback terhadap pelaksanaan

kegiatan di wilker. Pengendalian Vektor terpadu diharapkan dapat

mengurangi penggunaan pestisida. Pengendalian Vektor dengan

menggunakan bahan kimia (pestisida) untuk menurunkan populasi

Vektor secara cepat hal ini dapat dilakukan apabila dalam situasi

atau kondisi tertentu, seperti KLB/wabah atau kejadian matra

lainnya.

Pada tahun 2017 telah dilakukan sosialisasi satu gedung satu

jumantik mengikuti Program pada Unit Utama yaitu satu rumah satu

jumantik, namun dalam pelaksanaannya belum bisa mengakomodir

satu instansi satu jumantik yang terlatih. Diharapkan kedepannya

bisa membentuk dan mengaplikasikan program satu gedung satu

jumantik. Selain itu juga dilakukan sosialisasi pencegahan dan

pengendalian arbovirosis dan sosialisasi pencegahan dan

pengendalian malaria bagi lintas sektor dan lintas program serta

masyarakat sekitar pelabuhan.

d) Analisis Efisiensi Sumber Daya

(1) Kebijakan pemerintah tentang adanya penghematan anggaran

(2) Pengendalian Vektor terpadu dengan penggunakan pestisida

sebagai alternatif terakhir dalam pengendalian vektor di wilayah

kerja untuk mengurangi risiko terjadinya resistensi bahan kimia

di wilayah kerja.

(3) Hasil uji resistensi dijadikan pertimbangan dalam menyusun

strategi pengendalian Vektor di lapangan

(4) Pada beberapa wilker pelaksanaan pengendalian vektor

dilaksanakan bersama dengan petugas Puskesmas wilayah

buffer.


Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengendalian vektor terpadu

(fogging, PSN, larvasidasi) sebanyak Rp. 595.315.000,- (lima ratus

Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan


44

realisasi sebesar Rp. 495.513.900,- (empat ratus Sembilan puluh lima

juta lima ratus tiga belas ribu Sembilan ratus rupiah) atau 83,2 %

b. Persentase wilker yang melakukan pengendalian bi natang penular

penyakit di wilayah perimeter (PRL)


a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase wilker yang melaksanakan tindakan pengendalian

binatang penular penyakit (BPP)


Tindakan pengendalian binatang penular penyakit didasarkan

pada pelaksanaan kegiatan pemasangan perangkap tikus di

wilayah kerja

(3) Rumus

��ℎ��"� #��"��"��"��

��ℎ�� ℎ��"� × 100

b) Capaian Kinerja

8

11� 100 72,7%

Grafik III.6 Capaian Pelaksanaan Pengendalian Binat ang Penular Penyakit tahun 2016 dan 2017

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tahun 2016 Tahun 2017

100%

80%

70%

72.70%

70%

80%

Target

Capaian

RAK


45

Tabel III.3 Frekuensi Pelaksanaan Pengendalian Bina tang Penular Penyakit Tahun 2017

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari seluruh wilayah kerja, pada

tahun 2017 keberhasilan indikator kegiatan mencapai 72,7%.

Kegiatan ini tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu 80%.

Jika dibandingkan pada tahun 2016 (70%) dari target yang

ditentukan sebesar 100% dari jumlah 10 wilker yang ditargetkan.

Frekuensi tindakan pengendalian binatang penular penyakit (BPP)

selama tahun 2017 sebanyak 93 kali, pengendalian binatang

penular penyakit yang dimaksud yaitu pemasangan perangkap

tikus, dan spraying sebagai pengendalian lalat dan kecoak. dalam

pelaksanaannya ada wilayah kerja yang melakukan pengendalian

lebih dari 1 kali.

NO WILAYAH

KERJA KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES

1 BANDARA

HASANUDDIN

P. PERANGKAP 1 1 1 1 1 1

SPRAYING 1 1 1

2 AWERANGE P. PERANGKAP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SPRAYING

3 BAJOE P. PERANGKAP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SPRAYING

4 BELANGBELANG P. PERANGKAP

SPRAYING

5 BIRINGKASSI P. PERANGKAP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SPRAYING

6 BULUKUMBA P. PERANGKAP

SPRAYING

7 MALILI P. PERANGKAP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SPRAYING

8 PALOPO P. PERANGKAP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SPRAYING

9 PAREPARE P. PERANGKAP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SPRAYING

10 PELABUHAN

MAKASSAR

P. PERANGKAP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SPRAYING

11 TANPAPADANG P. PERANGKAP

SPRAYING

WILAYAH KERJA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES

Persentase Wilker yang melakukan

pengendalian Binatang penular penyakit 7 8 8 8 8 8 7 8 7 9 7 8


46

Capaian kinerja pada tahun tidak mencapai target yang telah

ditentukan yaitu 80%.


Kegiatan Pemasangan perangkap meliputi persiapan bahan, alat

dan pemasangan perangkap. Jumlah pemasangan perangkap

adalah 9.715 Perangkap dan jumlah tikus yang tertangkap 226 .

Pemasangan perangkap dilakukan dengan menggunakan life-trap

selama 5 (lima) hari berturut – turut dalam setiap bulannya. Selama

pelaksanaan pemasangan perangkap masih ditemukan beberapa

masalah termasuk banyaknya perangkap yang hilang serta rusak di

lapangan/lokasi pemasangan. Dari hasil tikus yang tertangkap

kemudian dilakukan identifikasi tikus dan pinjal. pada tahun 2017

telah dilaksanakan konfirmasi bakteri lepstospira yang terdapat

pada tikus dengan hasil negatif di wilayah pelabuhan laut Makassar.

Dilaksanakan juga Sosialisasi tentang Zoonosis salah satu

tujuannya adalah pemberian informasi tentang penyakit zoonosis

cara pencegahan dan pengendaliannya.

d) Usulan pemecahan masalah

(1) Diharapkan pengendalian dengan metode lain seperti

memberantas sarang – sarang tikus dan kebersihan lingkungan

yang lebih efektif dan efisien.

(2) Direncanakan pada tahun 2018 akan dilakukan pembuktian

adanya bakteri / virus yang terdapat pada tikus ke laboratorium

rujukan di beberapa wilayah kerja.

e) Analisis Efisiensi Sumber Daya

Agar dalam pelaksanaannya menggunakan pemberdayaan kader

lokal di wilayah kerja.


Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengendalian binatang

penular penyakit sebanyak Rp. 92.880.000,- (Sembilan puluh dua juta

delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.

91.908.000,- (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu

rupiah) atau 98,95%


47

3. INDIKATOR KEEMPAT

Target wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit

menular langsung pada tahun 2017 adalah 70% dari seluruh wilayah kerja.


a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan deteksi

dini penyakit menular langsung (PML).


Wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan deteksi dini

penyakit menular langsung, baik dengan menggunakan Rapid

Diagnostik Test, pemeriksaan sputum secara mikroskopik,

maupun dengan pemeriksaan lesi dan penebalan saraf perifer,

kepada penyedia dan pengguna jasa pelabuhan/bandara.

(3) Rumus

��ℎ��#�ℎ"� &�#��"��"��"��8*

9�� ℎ��#�ℎ"� &�× 100%

b) Capaian Kinerja

(1) Capaian Kinerja

8

11� 100% 73%

Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan deteksi

dini penyakit menular langsung adalah sebanyak 8 (delapan)

wilayah kerja, yakni Pelabuhan Laut Makassar, Paotere,

Mamuju, Bulukumba, Parepare, Palopo, Bajoe dan Malili.

Kegiatan ini telah melebihi target yang telah ditentukan, yakni

mencapai 73% dari target sebesar 70%.

Kegiatan deteksi dini PML ini dilakukan oleh tenaga

kesehatan yang berkompeten di bidangnya, merupakan

gabungan dari 3 kegiatan deteksi dini PML, yaitu

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegi atan deteksi dini penyakit menular langsung


48

pemeriksaan HIV & AIDS yang dilakukan dengan

menggunakan Rapid Diagnostik Test, TB paru dengan

pemeriksaan mikroskopik (pewarnaan Ziehl-Neelsen), serta

pemeriksaan kusta dengan pemeriksaan lesi dan penebalan

saraf perifer.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat

peningkatan persentase wilayah kerja yang melaksanakan

deteksi dini PML, yakni pada tahun 2016 sebesar 55% dan

meningkat menjadi 73% pada tahun 2017. Hal ini disebabkan

adanya tambahan jumlah wilayah kerja yang melaksanakan

deteksi dini PML, yaitu Pelabuhan Bulukumba dan Malili.

(2) Trend Capaian Kinerja Dalam Kurun Waktu 2016 – 2017.

Grafik III.7 Grafik Persentase Wilayah Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Penyakit Menular Langsung Pada Tahun 2016 – 2017

Grafik diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga

2017, terjadi peningkatan jumlah wilayah kerja yang

melaksanakan kegiatan deteksi dini PML.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2016 2017

30%

70%

30%

70%

55%

73%

RAK Target Capaian


49


(1) Analisis Keberhasilan/Kegagalan

(a) Kegiatan ini dapat terlaksana berkat kerjasama yang baik

antar petugas serta stakeholder di wilayah kerja

pelabuhan/bandara.

(b) Adanya kesadaran pengguna/penyedia jasa

pelabuhan/bandara untuk melakukan pemeriksaan

kesehatan.


Belum tersedianya tempat yang memadai untuk pemeriksaan

TB, minimal untuk fiksasi sampel yang telah diperoleh.


Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yaitu

ruangan yang memiliki ventilasi yang baik dan terpisah dari

pelayanan laboraturium klinik.


(1) Sumber daya manusia yang diberdayakan pada kegiatan

deteksi dini PML dari KKP adalah dokter, perawat dan laboran

yang berkompeten dan terlatih untuk pemeriksaan PML.

(2) Sumber dana yang digunakan yakni dana DIPA KKP Makassar.


Anggaran DIPA yang disediakan untuk kegiatan deteksi dini penyakit

menular langsung (PML), termasuk VCT Mobile HIV & AIDS, TB paru,

serta deteksi kusta, yaitu sebesar Rp 166.287.000,- dengan realisasi

sebesar Rp 139.033.265,- (83,61%).

4. INDIKATOR KELIMA

Target wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan skriining penyakit tidak

menular pada tahun 2017 adalah 60% dari seluruh wilayah kerja.

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegi atan skriining penyakit tidak menular (PTM)


50


a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan skrining

penyakit tidak menular (PTM).


Wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit

tidak menular kepada pengguna dan penyedia jasa

pelabuhan/bandara, dengan melakukan pemeriksaan

antropometri, kadar gula darah dan kolesterol, pengukuran

fungsi paru sederhana, kadar alcohol, tingkat aktifitas,

kebiasaan konsumsi sayur dan buah, kebiasaan merokok, serta

konsultasi dokter mengenai penyakit tidak menular.

(3) Rumus

��ℎ��#�ℎ"� &�#��"��"��" ��58

9�� ℎ��#�ℎ"� &�× 100%

b) Capaian Kinerja

(1) Capaian Kinerja

7

11× 100% = 64%

Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan skrining

penyakit tidak menular (PTM) adalah sebanyak 7 (tujuh)

wilayah kerja, yakni Pelabuhan Laut Makassar, Paotere, Bajoe,

Parepare, Mamuju, Malili serta Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar. Kegiatan ini telah melebihi target yang telah

ditentukan, yakni mencapai 64% dari target sebesar 60%.

Capaian presentase wilayah kerja yang telah melaksanakan

skrining PTM pada tahun 2017 ini sama dengan capaian

kegiatan pada tahun 2016, yakni sebesar 64%.


51

b) Trend Capaian Kinerja Dalam Kurun Waktu 2016 – 2017

Grafik III.8 Capaian Persentase Wilayah Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Skrining Penyakit Tidak Menular Pada Tahun 2016 - 2017

Grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah wilayah kerja yang

melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular pada

tahun 2017 telah melebihi target yang ditentukan dengan

jumlah capaian sebesar 64%.

c) Analisis Keberhasilan Kegiatan

(1) Analisis Keberhasilan

(a) Tingginya kesadaran pengguna/penyedia jasa pelabuhan

untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

(b) Kegiatan ini dapat terlaksana berkat kerjasama yang baik

antar petugas serta stakeholder di wilayah kerja

pelabuhan/bandara.

(2) Masalah yang Dihadapi

(a) Tingginya antusiasme pengguna dan penyedia jasa

pelabuhan/bandara untuk memeriksakan kesehatannya

sementara reagen terbatas, sehingga dalam pemeriksaan

PTM terkadang tidak dilakukan pemeriksaan laboraturium

sederhana (GDS,Cholesterol dan Asam urat)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2016 2017

50%

60%

50%

60% 64% 64%

RAK Target Capaian


52

(b) Jumlah SDM terlatih untuk pemeriksaan PTM masih

terbatas.


(a) Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

(b) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.


(1) Sumber daya manusia yang diberdayakan pada kegiatan

skrining PTM adalah dokter, perawat, laboran serta epidemiolog

dari KKP yang berkompeten dan terlatih untuk pemeriksaan

PTM.

(2) Sumber dana yang digunakan yakni dana DIPA KKP Makassar.


Anggaran DIPA yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan skrining

penyakit tidak menular yaitu sebesar Rp 23.174.000,- dengan realisasi

sebesar Rp 22.332.843,- (96,37%).

5. INDIKATOR KEENAM

a. Persentase sarana air bersih (SAB) yang memenuhi syarat

sanitasi PRL)


a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase SAB yang diperiksa dan memenuhi syarat sanitasi


Kondisi SAB memenuhi syarat berdasarkan frekuensi

pemeriksaan yang berada dalam pengawasan dan pembinaan

KKP Kelas I Makassar yang digunakan untuk suplay air di alat

angkut dan terminal penumpang.

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawas an


53

(3) Rumus

��ℎ( �"��#��ℎ��#� ��

��ℎ( �"��#��

× 100

b) Capaian Kinerja

313

317� 100 98,74%

Frekuensi pengamatan/pemeriksaan yang dilakukan sebanyak 317

terdapat 313 (98,74%) memenuhi syarat sanitasi dari 77 sarana

yang diamati/ diperiksa pada tahun 2017. Jika dibandingkan pada

tahun 2016 sebanyak 347 dari 377 (92,04%) memenuhi syarat

sanitasi dari 86 sarana dan tahun 2015 sebanyak 213 dari 229

(93,01%) memenuhi syarat sanitasi dari 86 sarana, capaian kinerja

pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan

telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 80%

Grafik III.9 Trend Capaian Pemeriksaan Sarana Air B ersih/

Minum KKP Kelas I Makassar Tahun 2015 s.d 2017

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 2016 2017

70 70

80

70 70

80

93.01 92.04

98.74 %

RAK

Target

Capaian


54


Jumlah sarana air bersih yang diperiksa pada tahun 2017 sebanyak

77 sarana, yaitu 8 reservoar pada tempat pengolahan dan 16

reservoar pada gedung perkantoran serta 53 hydrant di Pelabuhan

Makassar. Pemeriksaan dilakukan setiap bulan secara random

dengan metode observasional menggunakan instrumen kuesioner

inspeksi SAB yang dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditentukan.

Peningkatan SAB yang memenuhi syarat dari tahun sebelumnya

disebabkan adanya perbaikan infrastruktur di Wilayah Pelabuhan

Makassar. Adapun sarana yang tidak memenuhi syarat, hal ini

disebabkan karena kurangnya pemeliharaan terhadap sarana

sehingga terjadinya pencemaran di sekitar hydrant yang

memungkinkan terjadinya kontaminasi. Usulan perhatian dan

pemeliharaan terhadap sarana dan perbaikan sarana yang rusak

kepada pihak yang bertanggung jawab.


Pelaksanaan kegiatan lebih efisien karena dilakukan secara

bersamaan dengan kegiatan lainnya untuk menghemat penggunaan

anggaran.


Anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan sarana air

bersih berupa cetak kuesioner sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu

rupiah).

b. Persentase sampel air minum/ air bersih yang mem enuhi syarat

berdasarkan hasil laboratorium (PRL)


a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase sampel air minum/ air bersih yang diperiksa dan

memenuhi syarat


55


Kualitas air minum/ air bersih yang memenuhi syarat

berdasarkan hasil pemeriksaan sampel dengan parameter fisik,

kimia dan atau bakteriologis

(3) Rumus

��ℎ��8/��ℎ��#� ��

��ℎ�8/�� "��× 100

b) Capaian Kinerja

260

262� 100 99,23%

Persentase jumlah sampel air bersih/ minum yang memenuhi syarat

pada tahun 2017 sebesar 99,23% lebih tinggi dibandingkan dengan

capaian pada tahun 2015 (82,66%) dan 2016 (87,54%). Persentase

capaian tahun ini telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu

90%.

Grafik III.10 Trend Capaian Jumlah Sampel Air Bersi h/ Minum Yang Diperiksa KKP Kelas I Makassar Tahun 2015 s.d 2017

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 2016 2017

0

80

90

80 80

90

82.66 87.54

99.23 %

RAK

Target

Capaian


56


Pengambilan sampel air minum/ air bersih dilakukan di beberapa

titik termasuk reservoar, gedung/perkantoran/TTU dan tempat

pengolahan makanan/minuman. Pengambilan sampel air tidak

dilakukan pada hydrant melainkan pada reservoar sebagai sumber

penampungan yang dialirkan melalui hydrant menuju kapal.

Keberhasilan kegiatan ini ditunjang dengan adanya pengawasan

dan pemeriksaan secara rutin terhadap sarana termasuk pipa

penyaluran dan reservoar sebagai wadah penampungan air

persediaan.

Usul pemecahan masalah yaitu dengan merujuk sampel ke

laboratorium terakreditasi.


(1) Pembelian bahan pemeriksaan air di laboratorium pendukung

sanitasi lebih dioptimalkan.

(2) Merujuk sampel secara random sebagai pembanding hasil

pemeriksaan lab yang telah dilakukan.


Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pemeriksaan sampel air

bersih sebanyak Rp. 84.000.000,-(Delapan puluh empat juta rupiah)

dengan realisasi sebesar Rp. 83.304.000,- (Delapan puluh tiga juta tiga

ratus empat ribu rupiah) atau 99,17%

6. INDIKATOR KETUJUH

Target persentase tempat tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

pada tahun 2017 adalah sebesar 90%.


a) Pengertian Umum

Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan


57

(1) Pengertian

Persentase tempat – tempat umum (TTU) yang memenuhi

syarat kesehatan


Frekuensi Pemeriksaan TTU yang memenuhi syarat di wilayah

pelabuhan/ bandara sesuai standar yang diukur pada saat

pemeriksaan.

(3) Rumus

( �"��55:��ℎ��#� ��

( �"��55:#�� "��× 100

b) Capaian Kinerja

147

147× 100 = 100%

Persentase cakupan tempat – tempat umum yang memenuhi syarat

kesehatan pada tahun 2017 sebesar 100% dari 43 bangunan yang

diperiksa. Persentase capaian tahun 2017 sama dengan capaian

tahun 2016 sebesar 100%. Dibanding dengan tahun 2015 hanya

mencapai 93,33%. Namun, berdasarkan frekuensi pemeriksaan

TTU pada tahun 2017 sebanyak 147 kali pemeriksaan lebih banyak

dibandingkan pada tahun 2016, frekuensi TTU yang diperiksa

sebanyak 45 kali pemeriksaan. Berdasarkan capaian tersebut untuk

indikator ini telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 90%.


Jumlah tempat – tempat umum yang diperiksa pada tahun 2017

sebanyak 43 bangunan terdiri dari 21 bangunan yang terdapat di

wilayah kerja berupa mesjid, terminal dan 22 bangunan di asrama

haji. Pemeriksaan TTU dilakukan minimal sekali dalam 6 bulan

untuk satu bangunan di wilayah kerja. Selain itu, bangunan yang

terdapat di asrama haji dilakukan pemeriksaan pra embarkasi dan

selama embarkasi/debarkasi. Partisipasi masyarakat sangat


58

dibutuhkan dalam mendukung kebersihan tempat–tempat umum

yang ada di wilayah kerja. Pemberian saran secara langsung

berdasarkan hasil pemeriksaan membantu dalam pelaksanaan

tindak lanjut secara cepat dan tepat. Pada pelaksanaan kegiatan

tahun ini frekuensi pemeriksaan mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) sebanyak 45 kali

pemeriksaan

Grafik III.11 Trend Capaian Frekuensi TTU Yang Meme nuhi Syarat Kesehatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2015 s.d 2017


(1) Kegiatan yang dilaksanakan diupayakan bersamaan dengan

kegiatan yang lainnya untuk mempermudah pelaksanaan

kegiatan.

(2) SDM masih terbatas sehingga satu petugas melaksanakan

pekerjaan lebih dari satu kegiatan.


Anggaran yang digunakan dalam kegiatan pengawasan tempat –

tempat umum berupa cetak kuesioner sebesar Rp. 301.000,-(Tiga ratus

seribu rupiah).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 2016 2017

75 80

90

75 80

90 93.33

100 100 %

RAK

Target

Capaian


59

7. INDIKATOR KEDELAPAN

Target persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat

kesehatan pada tahun 2017 adalah sebesar 50%. Untuk mencapai indikator

tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

a. Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat

laik sehat (PRL)


a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase TPM yang diperiksa memenuhi syarat sanitasi serta

memiliki sertifikat laik sehat


Frekuensi pemeriksaan TPM yang memenuhi syarat dan

memiliki sertifikat laik sehat berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang persyaratan hygiene sanitasi

TPM.

Rumus

( �"�� "��5�8#��ℎ��#� ��

( �"�� "��5�8× 100

b) Capaian Kinerja

300

590� 100 50,85%

Frekuensi pemeriksaan TPM yang memenuhi syarat sanitasi pada

tahun 2017 sebanyak 300 dari 590 (50,85%) pemeriksaan TPM

yang dilakukan, pencapaian ini telah melebihi target yang telah

ditentukan yakni sebesar 50%. Dibandingkan pada tahun 2016 TPM

yang memenuhi syarat 193 dari 425 (45,41%) pemeriksaan TPM,

capaian target mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang me menuhi syarat kesehatan


60

Grafik III.12 Trend Capaian TPM Yang Memenuhi Syara t Kesehatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2016 dan 2017


Jumlah TPM yang diperiksa pada tahun 2017 sebanyak 82 TPM di

wilker dan 1 di asrama haji. Pelaksanaan pemeriksaan TPM

dilakukan secara random setiap bulan di seluruh wilayah kerja KKP

Kelas I Makassar dan untuk asrama haji dilakukan pemeriksaan

setiap hari selama embarkasi. Pemeriksaan sanitasi TPM sesuai

dengan SOP, metode observasi dengan instrumen yang digunakan

berupa kuesioner yang sesuai dengan standar. Setiap pengelola

TPM diharapkan tetap memperhatikan kebersihan sekitar TPM

utamanya sampah harus ditangani dalam 1 X 24 jam. Jumlah TPM

bersertifikat laik mutu sebanyak 34 TPM dan diperiksa minimal

sekali dalam 2 bulan. Pengawasan intensif dilakukan pada saat arus

mudik lebaran, natal dan tahun baru. Beberapa masalah yang

ditemukan, yaitu :

(1) Pemahaman pengusaha makanan tentang pentingnya memiliki

sertifikat laik sehat masih kurang.

(2) Kepemilikan sertifikat laik mutu terkendala pada pungutan biaya

PNBP.

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

2016 2017

RAK

Target

Capaian


61

(3) Penggunaan lembar observasi untuk pedagang kaki lima

menggunakan standar TPM

(4) Beberapa TPM yang tidak memenuhi syarat, salah satu

ditemukannya vektor (kecoak) di sekitar TPM

Usulan pemecahan masalah, yaitu :

(1) Melakukan peningkatan pengetahuan mengenai hygiene

sanitasi makanan bagi penjamah makanan maupun

pengelolaTPM melalui sosialisasi/ penyuluhan ataupun kursus

penjamah makanan.

(2) Berkoordinasi dengan lintas sektor untuk menjadikan

rekomendasi laik sehat dari KKP sebagai salah satu syarat

untuk izin operasional TPM di bandara dan pelabuhan

(3) Peningkatan SDM bagi petugas sanitasi untuk peningkatan

pengetahuan terhadap standar penilaian TPM/ Warung/

Makanan Jajanan serta HACCP

(4) Melakukan tindakan pengendalian secara rutin yang ramah

lingkungan.


(1) Penggunaan anggaran dioptimalkan pada pembelian bahan dan

kelengkapan pemeriksaan TPM

(2) Petugas sanitasi di wilker masih kurang sehingga pengawasan

TPM/ penyedia jasa makanan belum optimal


Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengawasan TPM sebanyak

Rp. 4.100.000,-(Empat juta seratus ribu rupiah) dengan realisasi

sebesar Rp. 2.267.000,- (Dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu

rupiah) atau 55,29%


62

8. INDIKATOR KESEMBILAN

Target persentase Pelabuhan/Bandara sehat tahun 2017 adalah sebesar 50%.

Untuk mencapai indikator tersebut dilakukan kegiatan, sebagai berikut:

a. Persentase lokasi yang melakukan program pelabuh an/bandara sehat (PR


a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase wilker yang melaksanakan program pelabuhan

sehat


Terlaksananya program pelabuhan sehat di pelabuhan/bandara

yang sudah membentuk forum pelabuhan sehat.

(3) Rumus

��ℎ��"� #��"��"�� 1� ��. ��ℎ��

��ℎ��"� �� ;��"01 ��× 100

b) Capaian Kinerja

3

6� 100 50%

Target persentase wilker yang melakanakan program pelabuhan

sehat pada tahun 2017 adalah 50%. Jumlah wilker yang telah

melaksanakan program pelabuhan sehat sebanyak 3lokasi dari

6lokasi (50%) yang telah terbentuk Forum Pelabuhan Sehat, yaitu

Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Paotere dan Pelabuhan Parepare.

Persentase yang dicapai pada tahun 2017sama besar capaian pada

tahun 2016 yakni50%. Capaian target telah terpenuhi 100%.


Program forum pelabuhan sehat KKP Kelas I Makassar mulai

diwacanakan pada tahun 2011 sehingga pelaksanaan forum dimulai

pada tahun 2012 dengan melibatkan beberapa instansi terkait



63

melalui kerja sama lintas sektor maupun lintas program. Program

pelabuhan sehat pada dasarnya telah dilaksanakan secara rutin di

setiap wilayah kerja. Namun, keberhasilan pelabuhan sehat dilihat

dari terlaksananya program utama yaitu program jumat bersih.

Beberapa masalah ditemukan selama program ini dijalankan

diantaranya adalah

(1) Pelaksanaan program pelabuhan sehat belum berjalan secara

maksimal karena masih didominasi oleh kegiatan KKP Kelas I

Makassar.

(2) Partisipasi lintas sektor belum optimal, belum memahami

fungsinya masing – masing dalam mewujudkan pelabuhan yang

sehat

Usulan pemecahan masalah adalah

(1) Advokasi dan sosialisasi terus dilakukan serta melakukan rapat

kerja di awal tahun untuk merencanakan kegiatan forum tahun

berjalan atau tahun berikutnya dengan mendayagunakan

seluruh anggota forum.

(2) Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait untuk mengaktifkan

kembali forum yang telah dibentuk.

d) Analisis efisiensi sumber daya

(1) Kekurangan sumber daya untuk pengelolaan pelabuhan sehat di

wilker

(2) Sebagian petugas wilker belum aktif melaksanakan program ini.


Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan

pelabuhan sehat sebanyak Rp. 44.315.000,-(Empat puluh empat juta

tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.

32.934.000,- (Tiga puluh dua juta sembilan ratus tigapuluh empat ribu

rupiah) atau 74,32%


64

9. INDIKATOR KESEPULUH

Target hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) tahun 2017 adalah AA.


a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Hasil penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar pada tahun

sebelumnya (tahun 2016) mendapat nilai AA


Hasil penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar tahun 2016 yang

dievaluasi oleh Aparat Pengawas Internal

Pemerintah/Inspektorat Jenderal pada tahun 2017 mendapat

nilai AA

(3) Rumus

,��9�/��/8�"��

5� ��9�/�× 100

b) Capaian Kinerja

97,90<��=

�� 100 100%

Hasil pertemuan evaluasi SAKIP KKP Kelas I Makassar tahun 2016

yang dilaksanakan pada tanggal 25 -29 April 2017 di Hotel Horison

Bekasi, Jawa Barat mendapat nilai 97,90 (AA) sehingga persentase

capaian indikator tersebut adalah sebesar 100%. Dibandingkan

tahun 2015, nilai SAKIP KKP Kelas I Makassar adalah 94,22 (AA)

yang berarti terdapat kenaikan hasil penilaian.

Nilai hasil akhir dari evaluasi SAKIP terdiri dari tujuh kategori yaitu :

(1) Nilai tertinggi dari evaluasi SAKIP adalah AA (sangat

memuaskan) dengan skor >90 – 100

(2) Nilai A (memuaskan) skornya >80-90

Hasil Penilaian SAKIP adalah AA


65

(3) Nilai BB (sangat baik) dengan skor >70-80

(4) Nilain B (baik) dengan skor >60-70

(5) Nilai CC (cukup) dengan skor >50-60

(6) Nilai C (kurang) dengan skor >30-50

(7) Nilai D (sangat kurang) dengan skor 0 – 30

Grafik III.13 Trend Hasil Penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar tahun 2012 s.d 2016


a) Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan

1) Menyiapkan bahan-bahan evaluasi serta dokumen

pelaporan sesuai dengan yang dibutuhkan dan telah

disiapkan sebelum waktu pelaksanaan SAKIP.

2) Menyusun dokumen LAKIP berdasarkan kaidah-kaidah dan

aturan yang ditetapkan.

3) Dalam penyusunan LAKIP melibatkan semua bidang dan

wilayah kerja.

b) Masalah yang dihadapi

Dokumen yang dibutuhkan untuk evaluasi SAKIP berubah tiap

tahun walaupun kurang lebih masih sama dengan tahun

sebelumnya

c) Usul pemecahan masalah

Meningkatkan pengetahuan tentang penyusunan LAKIP dan

evaluasi SAKIP dengan mengikuti bimbingan teknis oleh Bagian

Program dan Informasi Ditjen P2P yang bekerjasama dengan

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Menyiapkan

80

85

90

95

100

Tahun

2012Tahun

2013Tahun

2014Tahun

2015Tahun

2016

88.6 92 93 94.22

97.9


66

semua dokumen yang dibutuhkan dengan melihat kebutuhan

dokumen tahun sebelumnya.


Pertemuan evaluasi SAKIP tahun 2017 diikuti oleh 3 orang dari KKP

Kelas I Makassar. Dokumen LAKIP merupakan salah satu yang

dibutuhkan dalam penilaian SAKIP, dimana tahun 2017 dokumen

LAKIP dibuat dengan susunan tim dari berbagai Bidang dan Bagian.

Melihat hasil penilaian SAKIP yang meningkat, sumber daya yang

digunakan telah efektif. Anggaran untuk pertemuan evaluasi SAKIP

tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 namun diikuti dengan

peningkatan hasil evaluasi SAKIP.


Anggaran tahun 2017 untuk evaluasi SAKIP tahun 2016 adalah sebesar

Rp. 24.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.667.900,-

atau 98.6%. Anggaran penyusunan LAKIP dan perjanjian kinerja

sebesar Rp. 34.211.000,- dengan realisasi Rp. 34.187.000,- atau

99.9%.

11. INDIKATOR KESEBELAS

a. Persentase Wilker yang memiliki gedung milik Kem enkes


a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase kepemilikan gedung di Wilker KKP Kelas I Makassar


Jumlah Wilker (termasuk kantor induk) KKP Kelas I Makassar

yang memiliki gedung milik Kemenkes sampai dengan tahun

2017

Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Pras arananya


67

(3) Rumus

��ℎ>��"� #��"��"��"��

��ℎ�� >��"� #��"��"��"��× 100

b) Capaian Kinerja

5

11× 100 = 45%

(1) Target Tahun Sebelumnya

Target persentase Wilker yang memiliki gedung milik Kemenkes

tahun 2016 adalah 45%. Jumlah Wilker saat ini yang telah

memiliki gedung milik Kemenkes sebanyak lima Wilker yaitu

gedung di Pelabuhan Laut Makassar, Bandara Sultan

Hasanuddin (Memiliki dua gedung yang terletak di bandara lama

dan bandara baru), Wilker Parepare, Wilker Bajoe dan Wilker

Palopo. Persentase capaian target adalah 100%

(2) Target Tahun 2017

Target persentase Wilker yang memiliki gedung milik Kemenkes

tahun 2017 adalah 45%, sama dengan target tahun

sebelumnya. Jumlah Wilker yang telah memiliki gedung milik

Kemenkes sebanyak lima Wilker yakni Pelabuhan Laut

Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin, Wilker Parepare, Wilker

Bajoe dan Wilker Palopo sehingga jumlah Wilker yang telah

memiliki gedung adalah sebanyak lima dari sebelas Wilker KKP

Kelas I Makassar (45%). Target tahun 2017 telah tercapai yakni

100%. Pada tahun 2017 dilakukan pengadaan tanah untuk

lokasi di wilker Bulukumba serta pematangan lahan di wilker

Awerange.


(1) Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan

Menyediakan anggaran untuk penyediaan dan pematangan

lokasi sehingga lokasi tersebut siap untuk dibangun gedung.


68


Terlambatnya proses pengadaan lahan dan pematangan lokasi

karena anggaran diblokir pada awal tahun

(3) Usul pemecahan masalah

Menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pembahasan

anggaran


Anggaran yang tersedia bukan untuk pembangunan gedung, namun

untuk pengadaan tanah di Wilker Bulukumba dan pematangan lokasi di

Wilker Awerange, anggaran yang tersedia adalah sebesar

Rp. 913.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 763.243.500,- atau

83.6%.

b. Persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan atau

kendaraan khusus


a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase Wilker/Pos KKP Kelas I Makassar yang memiliki

kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus


Jumlah wilker/pos KKP Kelas I Makassar yang memiliki

kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus roda empat

(3) Rumus

��ℎ>��"� /�1�#��"�"��

��ℎ>��"� /�1�× 100

b) Capaian Kinerja

7

11× 100 = 64%

Target persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan

atau kendaraan khusus tahun 2017 adalah 64%. Meningkat dari


69

target tahun sebelumnya. Jumlah wilker/pos yang telah memiliki

kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus sebanyak tujuh

dari sebelas Wilker/Pos (64%) yakni Bandara Internasional Sultan

Hasanuddin, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Parepare,

Pelabuhan Bajoe, Pelabuhan Palopo, Bandara Tampapadang dan

Pelabuhan Bulukumba. Capaian target telah terpenuhi 100%.


(1) Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan

Mengakomodir Wilker yang belum memiliki kendaraan

operasional dan atau kendaraan khusus untuk peningkatan

pelayanan di Wilker KKP Kelas I Makassar. Menyiapkan bahan

perencanaan secara cermat untuk pengajuan pengadaan

kendaraan dengan menyiapkan data dukung dan TOR yang

lengkap


(a) Adanya kebijakan pembatasan usia kendaraan yang dapat

ditanggung biaya operasional dan pemeliharaannya. Ada

tiga unit ambulance yang tidak dapat lagi dibiayai karena

usia kendaraan tersebut telah lebih dari sepuluh tahun.

(b) Masih ada kendaraan tidak layak pakai yang belum dihapus

(3) Usul pemecahan masalah

Mengusulkan penghapusan kendaraan yang tidak layak pakai

dan telah melewati usia kendaraan sepuluh tahun, sehingga

dapat mengusulkan pengadaan kendaraan yang baru.


Anggaran pengadaan kendaraan khusus tahun 2017 adalah Ambulance

sebanyak 1 unit dengan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 274.500.000,- atau 99.8%.


70

B. SUMBER DAYA

Dalam mencapai kinerjanya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Makassar didukung oleh beberapa sumber daya antara lain Sumber Daya

Manusia, Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Sarana dan

Prasarana.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

berdasarkan data SIMKA tahun 2017 sebanyak 126 (seratus dua puluh

enam) orang PNS dan ditambah tenaga Non PNS berdasarkan data

RKAKL 2017 yakni satpam, sopir, cleaning service, pramubakti

(sanitarian dan perawat) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang

dengan rincian sebagai berikut.

a. Menurut Jabatan:

1) PNS = 126 orang

(4) Jabatan Struktural = 13 orang

(5) Staf/Jabatan Fungsional = 113 orang

Jabatan Fungsional Tertentu = 25 orang

Jabatan Fungsional Umum = 88 orang

2) Non PNS = 29 orang

(4) Pengamanan Kantor (Satpam) = 10 orang

(5) Pengemudi (Sopir) = 9 orang

(6) Cleaning Service = 8 orang

(7) Pramubakti = 2 orang

(Sanitarian dan Perawat)

b. Menurut Golongan:

1) Golongan II = 29 orang

2) Golongan III = 81 orang

3) Golongan IV = 16 orang

c. Menurut Pendidikan:

1) S2 = 36 orang

2) S1 = 43 orang

3) DIV = 0 orang


71

4) DIII = 42 orang

5) SMA = 5 orang

Jenis dan tingkat pendidikan tersebut menunjukkan kekuatan

SDM di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Dengan

proporsi SDM yang ada, masih perlu peningkatan kualitas terutama

dalam pemahaman dan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan. Untuk itu selain

melalui peningkatan jenjang pendidikan formal, peningkatan kualitas

SDM tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan teknis dan

diskusi-diskusi teknis baik melalui pertemuan secara langsung maupun

dengan memanfaatkan media sosial yang sedang berkembang sangat

cepat saat ini.

Beberapa SDM yang ada di KKP Kelas I Makassar telah

menempuh penididkan formal untuk meningkatkan kualitas serta

menunjang kinerja pelaksanaan tugas di KKP dan sedang dalam

proses penyesuaian ijazah.

Jika dibandingkan dengan Standar SDM yang diatur dalam

Permenkes Nomor 1314/Menkes/SK/IX/2010 tentang Pedoman

Standarisasi SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP, jumlah

SDM berdasarkan jenis tenaga dan tingkat pendidikan sudah sesuai,

namun jika dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (ABK) jumlah

tersebut masih kurang.

Berdasarkan perhitungan ABK yang dilakukan oleh KKP Kelas I

Makassar menunjukkan masih perlu penambahan tenaga. Jumlah

tenaga yang dibutuhkan sebanyak 511 orang terdiri dari bidang UKLW

sebanyak 226 orang, PRL 145 orang, PKSE 91 orang dan TU 49

orang. Data ABK tersebut kemudian diverifikasi oleh bagian

Kepegawaian DItjen P2P dan hasilnya adalah kebutuhan pegawai di

KKP sebanyak 225 orang terdiri dari bidang UKLW sebanyak 79 orang,

PRL 55 orang, PKSE 38 orang dan TU 53 orang.


72

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Anggaran KKP Kelas I Makassar tahun 2017 sebanyak

Rp. 26.958.345.000,- (Dua puluh enam milyar sembilan ratus lima

puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). Namun

terjadi pemotongan anggaran atau efisiensi sebanyak Rp.

1.605.789.000,- (satu milyar enam ratus lima juta tujuh ratus delapan

puluh sembilan ribu rupiah), sehingga anggaran yang dapat digunakan

sebanyak Rp. 25.352.556.000,- (Dua puluh lima milyar tiga ratus lima

puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah). Anggaran yang

bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak

Rp. 5.190.141.000,- (Lima milyar seratus Sembilan puluh juta seratus

empat puluh satu ribu rupiah) dan Rupiah Murni (RM) sebanyak

Rp. 20.162.415.000,- (Dua puluh milyar seratus enam puluh dua juta

empat ratus lima belas ribu rupiah).

Besarnya alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan pada

tahun 2017 dapat dilihat pada tabel III.2 :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Kantor Kesehatan Pelab uhan Kelas I Makassar Tahun 2017

No Kegiatan Anggaran (Rp)

1 Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan

8,631,000

2 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB

690,707,000

3 Layanan Kekarantinaan Kesehatan 3,795,450,000

4 Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging

60,340,000

5 Layanan Pengendalian Penyakit Malaria 145,209,000

6 Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis 142,918,000

7 Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis 92,880,000

8 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

452,397,000

9 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS

74,635,000

10 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit IMS

67,370,000

11 Layanan Pengendalian Penyakit TB 208,367,000

12 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta

82,293,000


73

13 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penyakit ISP

60,297,000

14 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA

81,790,000

15 Layanan Posbindu PTM 44,384,000

16 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera

13,470,000

17 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru Kronik

46,799,000

18 Layanan internal (over head) 3,226,345,000

19 Layanan Perkantoran 16,058,274,000 Total Anggaran 25,352,556,000

Sumber : Data RKAKL 2017

Anggaran KKP Kelas I Makassar yang bersumber dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yakni sebesar

Rp. 5.190.141.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh juta seratus

empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan PNBP yang dihasilkan oleh

KKP Kelas I Makassar tahun 2017 sebanyak Rp. 28.142.406.001,-

(dua puluh delapan milyar seratus empat puluh dua juta empat ratus

enam ribu satu rupiah).

3. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Selain dukungan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya

Anggaran, dukungan sarana dan prasarana juga mutlak diperlukan

dalam pencapaian indikator kinerja.

Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana tersebut secara

bertahap terus ditingkatkan, baik di kantor induk maupun di semua

wilayah kerja. Jenis dan jumlah sarana/prasarana Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Makassar sampai 31 Desember 2017 adalah :


74

Tabel III.5 Sarana dan Prasarana Tahun 2017

No. Jenis BMN Satuan

Saldo Per 31 Desember 2017

Kuantitas Nilai

1. Tanah

Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II m2 321 1,881,093,000

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah m2 12,951 388,500,000

Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan m2 10,926 15,031,024,130

2. Peralatan dan Mesin

Station Wagon Unit 1 340,720,455

Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya Unit 1 423,881,600

Sepeda Motor Unit 16 273,798,000

Mobil Ambulance Unit 10 3,506,909,250

Kendaraan Klinik Unit 1 473,742,500

Kendaraan Taktis Unit 7 1,942,395,000

Speed Boat/Motor Tempel Unit 1 27,060,000

3. Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung Kantor Permanen Unit 6 15,213,523,800

Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen Unit 1 30,357,000

Sumber : Data Laporan BMN 2017


75

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan diharapkan terjadi

peningkatan dalam pencapaian indikator kinerja tiap tahunnya, karena itu pula

KKP Kelas I Makassar terus melakukan pembenahan dalam internal

organisasinya untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan. Dengan

perubahan pejabat struktural dan penambahan tenaga serta pendidikan dan

pelatihan yang diikuti oleh pegawai, diharapkan membawa perubahan ke arah

yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi KKP.

Dalam perspektif lebih luas, manfaat LAKIP sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik untuk menilai kinerja KKP Kelas I Makassar

dalam kurun waktu 2017 dan menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, baik SDM, anggaran maupun

sarana/prasarana. Dalam kerangka akuntabilitas kinerja, peranan LAKIP bagi

KKP kelas I Makassar juga sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan

pendorong terwujudnya good governance. LAKIP ini dibuat untuk memberikan

gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai kinerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Makassar di tahun 2017, serta menjadi acuan dalam

menentukan target dan penyusunan perencanaan di tahun 2018.

Semoga laporan ini dapat memberi kontribusi dalam mewujudkan

Pemerintahan yang baik (good governance) bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN) khususnya di internal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.

Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2017 diharapkan dapat lebih ditingkatkan

pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan

dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Segala permasalahan serta

solusi yang dituangkan dalam Lakip ini diharapkan tidak sekedar menjadi sebuah

kalimat di atas kertas tanpa realisasi ke arah yang lebih baik dan menjadi catatan

perbaikan di tahun berikutnya.


76

PUSTAKA ACUAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KKP Kelas I Makassar tahun

anggaran 2017 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) KKP Kelas I Makassar, tahun 2017

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) KKP Kelas I

Makassar, KKP Kelas I Makassar tahun 2016 Laporan Keuangan KKP Kelas I Makassar tahun 2017

Peraturan MENPAN-RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja

Permenkes RI No. 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Permenkes RI No. 2348/Menkes/PER/XII/2011 tentang Perubahan atas

Permenkes RI No. 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Makassar Tahun 2015-2019, KKP

Kelas I Makassar Tahun 2016


77

PENYUSUN

Pengarah : dr. Darmawali Handoko, M. Epid

Penanggung Jawab : Nirwan SKM, M. Kes

Ketua : Yusrianto, SKM

Wakil Ketua : Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid

Sekretaris : Arfiani, SKM

Anggota : 1. Dra. Aisyah Sufrie, MSc.PH 2. H. Anas Sibadu, SKM, M.Kes 3. dr. Muh. Haskar Hasan, M.Kes 4. Amran, SKM, M.Kes 5. Hj. Sukarni, SKM, M.Kes 6. Nurdin, SKM 7. Masnar, AMd.KL, SE 8. Markus Minggu, SKM, M.Kes 9. Hj. Jumuriah, SKM, M.Kes 10. dr. Hj. Juniarty Naim 11. Kaimuddin, AMd.KL 12. Nurhayati HL, SKM 13. Nur Said Rais, AMd.KL 14. Ismainar, AMK 15. Fathul Jannah, AMd.Kep 16. dr. H. Abbas Zavey Nurdin, Sp.OK, MKK 17. Andi Ali Resa, SKM, M.Kes 18. H.Nur Kamar, SKM, M.Kes 19. Hj. Nur Magfirah, SKM 20. Turbowo, SKM, M.Kes 21. Arni Angriany Amir, ST 22. Nining Ayu Purnama, S.Kom 23. Mahli Sunusi, SKM 24. Saydaturrizki, Amd.Ak

Kontributor : Drs. Serdi, SKM; H. Imran, SH; Makmur, S.Sos; Alfius Limba; Hj. Nurhayati M, AMK; Rizal, SKM; dr. H. Andi Lukman Hakim Amin; Yonitha Palimbunga, AMd.Kep; H. Zulkarnain Amiruddin, S.Sos; Nasiruddin, AMd.KL; Karyadi Eka Putra, SKM; Hastawavia, SKM; Hj. Raisah Naim, S.Si, Apt; Abd. Gani Buatan, SKM; dr. Hj. Fitriah; Mardiyana, SKM; Hakim, S.Sos; H. Ridwan, Amd.Kep; H. Wahyudi Hidayat, S.Kep, Ns; Arwin Amin, Amd.Kom; Harina, Amd.KL; Ummu Kalsum Ukkas. Amd.KL; Arnriana Amin, Amd.Ak.

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

Documents