laporan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan iii...

Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2015

Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

1 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015

Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Laporan

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2015

Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

i | daftar EPA

Executive Summary

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Evaluasi pelaksanaan anggaran berkaitan tentang penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam pelaksanaanya, evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA). Dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan III-2015, Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan

kegiatan Focus Group Discussion sebagai berikut:

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja modal infrastruktur terkait jalan jembatan, sumber daya air, dan listrik perdesaan; fasilitas pelabuhan laut dan fasilitas pelabuhan udara; dan gedung dan bangunan.

b. Evaluasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau pada satuan kerja Kementerian Kesehatan, satuan kerja Non Kementerian Kesehatan dengan penyerapan 0 persen dan penyerapan 1-25 persen.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan III tahun 2015 dapat

digambarkan perkembangan pelaksanaan anggaran lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Kategori Pelaksanaan Anggaran

Gambaran Pelaksanaan Anggaran

Pagu Anggaran Pagu triwulan III-2015 mengalami kenaikan 23,47% menjadi Rp.6.172,00 milyar daripada awal tahun anggaran sebesar Rp.4.998,95 milyar.

Realisasi Anggaran Realisasi triwulan III-2015 lebih rendah dibanding realisasi nasional. Realisasi nasional sebesar 44,23%, sedang lingkup Kanwil Provinsi Kepulauan Riau sebesar 43,96% lebih rendah 0,27%. Realisasi terbesar pada Kepolisian Negara RI, Perpustakaan Nasional RI dan Kementerian Pertahanan. Realisasi pada tiga Kementerian tersebut di atas 75%.

Rencana Penarikan Halaman III DIPA

Tingkat ketepatan rencana penarikan dana pada triwulan III-2015 adalah 73,30%. Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 32,55% dan sebaliknya tingkat deviasi paling rendah pada bulan Juli sebesar 23,44%.

Revisi Anggaran Revisi DIPA selama triwulan III-2015 sebanyak 307 revisi. Revisi yang disahkan oleh DJA sebanyak 143 revisi dan yang disahkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 164 revisi.

Pengelolaan UP TUP Jumlah UP selama triwulan III-2015 terus mengalami penurunan dari bulan Juli sampai bulan September. Jumlah SP2D-TUP mengalami peningkatan namun jumlah uang TUP mengalami penurunan. Pertanggungjawaban UP melalui SPM-GUP mengalami peningkatan selama triwulan III-2015.

Kontrak dan Penyelesaian Tagihan

Kontrak yang terdaftar sampai dengan triwulan III-2015 sebanyak 438 kontrak dengan nilai Rp.490.189.501.785. Penyampaian kontrak ke KPPN yang mengalami keter-lambatan adalah 84,70%. Keterlambatan tersebut terjadi pada 32 K/L.

ii | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan III tahun 2015, dapat ditarik kesimpulan bahwa rendahnya penyerapan anggaran karena terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan anggaran pada bidang infrastruktur, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berbagai permasalahan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Infrastruktur

1) Keterlambatan pelaksanaan proses lelang. 2) Adanya restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga. 3) Keterlambatan persetujuan kontrak tahun jamak. 4) Dana output cadangan yang belum bisa direalisasikan dan blokir

b. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 1) Penghematan belanja perjalanan dinas; 2) Keterlambatan penerimaan DIPA, keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan,

dan keterlambatan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan; 3) Kegiatan masih dalam proses lelang. 4) Kegiatan masih dalam proses e-purchasing; 5) Perencanaan pengadaan barang/jasa yang kurang baik

Berdasarkan kesimpulan dalam hasil EPA triwulan III-2015, dapat diusulkan

rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

a. Infrastruktur 1) Satker agar mempercepat proses lelang dan berkoordinasi dengan unit layanaan

pengadaan barang/jasa. 2) Satuan kerja yang mengalami prestrukturisasi agar segera melakukan revisi terhadap

perubahan nomenklatur, dan mengikuti ketentuan sehubungan restrukturisasi; 3) Satker segera mengajukan ijin kontrak multy years ke Kementerian Keuangan 4) Terkait pemanfaatan dana outpur cadangan, satuan kerja bersangkutan harus

berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

b. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 1) Satker agar mempercepat proses lelang dan berkoordinasi dengan unit layanaan

pengadaan barang/jasa. 2) Kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana agar dijadwalkan dengan tepat waktu

pelaksanaan kegiatan dan pencairannya. 3) Adanya pengawasan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada SKPD yang

mengelola dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

4) SKPD dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus lebih aktif berkoodinasi dan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga.

5) Terkait pencairan dana APBN agar berkoordinasi dengan KPPN setempat dan terkait revisi anggaran agar berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

iii | daftar EPA

Daftar Isi

EXECUTIVE SUMMARY I

DAFTAR ISI III

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL V

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. TUJUAN 2

1.3. PELAKSANAAN 2

1.4. FOCUS GROUP DISCUSSION 3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN III 7

2.1. PAGU ANGGARAN 7

2.2. REALISASI ANGGARAN 8

2.3. RENCANA PENARIKAN DANA HALAMAN III DIPA VS REALISASI ANGGARAN 11

2.4. REVISI ANGGARAN 12

2.5. PENGELOLAAN UP DAN GU 13

2.6. DATA KONTRAK DAN PENYELESAIAN TAGIHAN 15

BAB III. PENUTUP 19

3.1. KESIMPULAN 19

3.1.1. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BELANJA MODAL INFRASTRUKTUR 19

3.1.2. EVALUASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 21

3.2. REKOMENDASI 22

3.2.1. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BELANJA MODAL INFRASTRUKTUR 22

3.2.2. EVALUASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 23

3.3. RENCANA TINDAK LANJUT 24

v | daftar EPA

Daftar Gambar dan Tabel

Gambar 1 Pergerakan Pagu DIPA Triwulan III 2015 di Provinsi Kepulauan Riau;

halaman 7

Gambar 2 Komposisi Pagu DIPA Triwulan III 2015 di Provinsi Kepulauan Riau;

halaman 8

Gambar 3 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan III 2015; halaman 11

Gambar 4 Pengelolaan UP Selama Triwulan III 2015 di Provinsi Kepulauan Riau;

halaman 13

Tabel 1 Pelaksanaan Focus Group Discussion Triwulan III-2015; halaman 3

Tabel 2 Perubahan Pagu Anggaran Restrukturisasi K/L di Provinsi Kepulauan Riau;

halaman 7

Tabel 3 Pagu Realiasi Anggaran APBN 2015 di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 9

Tabel 4 Pagu Realisasi Anggaran Per-Program APBN 2015 Triwulan III di Provinsi

Kepulauan Riau; halaman 10

Tabel 5 Pagu Realisasi Anggaran Per-Kegiatan APBN 2015 Triwulan III di Provinsi


Tabel 6 Deviasi Penarikan Dana Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau;

halaman 12

Tabel 7 Revisi DIPA Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau;

halaman 13

Tabel 8 Permasalahan UP Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau;

halaman 14

Tabel 9 Permasalahan TUP Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau;

halaman 14

Tabel 10 Penyampaian Data Kontrak Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau;

halaman 15

Tabel 11 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak Triwulan III-2015 di Provinsi


Tabel 12 Penyelesaian Tagihan Kontrak Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan

Riau; halaman 16

Tabel 13 Tagihan Kontrak Triwulan III-2015 yang Belum Ditagihkan di Provinsi


1 | isi EPA

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu keberhasilan dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dapat dinilai dari pelaksanaan anggaran yang berjalan dengan baik. Hal

tersebut mendorong penyelesaian tingkat capaian kinerja yang dihasilkan dan realisasi

anggaran berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berbagai kebijakan reformasi dalam pengelolaan Keuangan Negara telah dilaksanakan.

Kebijakan dengan tujuan agar pengelolaan Keuangan Negara dapat berjalan dengan

sebaik-baiknya dan akuntabel. Sistem penganggaran berbasis kinerja, perencanaan kas

yang lebih baik, pelaksanaan lelang secara elektronik, perbaikan sistem yang mendukung

kelancaran pencairan merupakan berbagai reformasi pengelolaan Keuangan Negara yang

dibangun untuk mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, masalah-masalah pelaksanaan anggaran yang terjadi saat

ini masih relatif sama dengan periode-periode tahun anggaran sebelumnya. Berbagai

masalah pelaksanaan anggaran yang masih sering terjadi hingga saat ini antara lain:

a) penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun; b) keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan; c) keterlambatan pelaksanaan lelang; d) keterbatasan pengetahuan para pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan; e) keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan; f) penundaan penyelesaian pekerjaan dan masalah pelaksanaan anggaran lainnya.

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk

mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja Pemerintah maka diperlukan

suatu proses pengendalian. Salah satu proses pengendalian dilakukan melalui kegiatan

evaluasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja penerima APBN. Evaluasi pelaksanaan

anggaran sangat penting untuk melihat perkembangan pelaksanaan anggaran dalam

periode yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi tersebut akan dilakukan suatu penilaian

dan pengukuran terhadap pelaksanaan aggaraan dan diikuti dengan identifikasi serta

analisis terhadap permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan anggaran. Evaluasi

pelaksanaan anggaran ini sangat penting dilakukan sehingga perkembangan pelaksanaan

anggaran dapat terlihat dan permasalahan yang timbul dapat teridentifikasi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat

strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia nomor PMK-169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja

instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berbagai evaluasi yang dilaksanakan

terkait pelaksanaan anggaran adalah terkait penilaian pelaksanaan anggaran, seperti

operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis

keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya.

Dalam pelaksanaanya, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan

melalui kegiatan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA). Kegiatan EPA serta

pelaporan hasil pelaksanaannya dilaksanakan setiap triwulan. Penyusunan EPA secara


Triwulanan dilaksanakan agar dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang

terjadi dengan lebih cepat. Fokus utama EPA terutama EPA Triwulan III adalah melakukan

identifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang terjadi pada

Triwulan III-2015.

1.2. Tujuan

Evaluasi pelaksanaan anggaran memiliki beberapa tujuan. Tujuan utama dalam

penyusunan evaluasi tersebut antara lain:

a. Identifikasi isu-isu pelaksanaan anggaran yang terjadi hingga tingkat satuan kerja;

b. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan anggaran;

c. Menilai pelaksanaan anggaran. Penilaian mencakup apakah telah dilaksanakan dengan

baik, mencapai target keluarannya, memenuhi tujuannya, memberikan dampak seperti

yang diharapkan, dan hal-hal lainnya.

d. Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, mekanisme pelaksanaan

anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif;

e. Merumuskan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan anggaran untuk periode berikutnya;

Selain tujuan tersebut, evaluasi pelaksanaan anggaran disusun untuk kepentingan

manajerial. Kepentingan manajerial tersebut berkaitan dalam pengambilan kebijakan

yang berhubungan dengan APBN, antara lain:

a. bagi Kementerian Keuangan, sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan anggaran;

b. bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai bahan perumusan regulasi, strategi

pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran;

c. bagi Kementerian Negara/Lembaga dan satuan kerjanya, sebagai bahan masukan

untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran beserta dengan persiapan-

persiapan dalam perencanaan dan penganggaran di waktu yang akan datang;

d. bagi Pemerintah Daerah terkait, K/L maupun satker yang menjadi tanggung jawabnya,

untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan hal-hal teknis pelaksanaan

keuangan pusat dan daerah sehingga dapat digunakan untuk mengharmonisasikan

kebijakan fiskalnya;

e. bagi masyarakat umum, sebagai alat kontrol pelaksanaan APBN yang diwujudkan

melalui kegiatan-kegiatan pemerintah;

f. bagi pihak Swasta, sebagai informasi terkait keikutsertaan dalam aktivitas pemerintah.

1.3. Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada triwulan III tahun 2015

dilaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan. Berbagai kegiatan evaluasi pelaksanaan

anggaran dengan satuan kerja dengan metode Focus Group Discussion, antara lain:

a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur

b. Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau

Focus Group Discussion selama triwulan III tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Agustus

dan September 2015.

3 | isi EPA

Tabel 1 Pelaksanaan Focus Group Discussion Triwulan III-2015

FGD Pelaksanaan

Peserta Waktu Tempat

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur

Jalan Jembatan, Sumber Daya Air, dan Listrik

Perdesaan

Selasa,

5 Agustus 2015 Ruang Rapat

Kanwil DJPB

Provinsi

Kepulauan

Riau

7 satker

Fasilitas Pelabuhan Laut dan Fasilitas

Pelabuhan Udara

Rabu,

6 Agustus 2015 5 satker

Gedung dan Bangunan Selasa,

11 Agustus 2015 10 satker

Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau

Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Jumat,

18 September 2015 Ruang Rapat

Kanwil DJPB

Provinsi

Kepulauan

Riau

11 satker

Satuan Kerja Non Kementerian Kesehatan

dengan Penyerapan 0%

Jumat,

18 September 2015 23 satker

Satuan Kerja Non Kementerian Kesehatan

dengan Penyerapan 1%-25%

Selasa,

22 September 2015 14 satker

Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau

1.4. Focus Group Discussion

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) selama triwulan III tahun 2015 telah

dilaksanakan selama 6 kali. Pelaksanaan FGD tersebut adalah:

a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur: Jalan Jembatan, Sumber Daya Air, dan Listrik Perdesaan

Latar Belakang: Pelaksanaan dan pertangungjawaban kegiatan pembangunan infrastruktur

jalan dan jembatan, sumber daya air, dan listrik.

Maksud: mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur

lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian ESDM di Provinsi

Kepulauan Riau.

Tujuan: mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan

kegiatan pembangunan dan memberikan langkah-langkah strategis dan tepat

dalam kegiatan pelaksanaannya.

Peserta:

Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum: 1) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau 3) Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau 4) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau. 5) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau

Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 6) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Satuan Kerja Kementerian ESDM : 7) Listrik Perdesaan Kepulauan Riau


b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur: Fasilitas Pelabuhan Laut dan Fasilitas Pelabuhan Udara

Latar Belakang: Pelaksanaan dan pertangungjawaban kegiatan pembangunan infrastruktur

fasilitas pelabuhan laut dan fasilitas penunjang pelabuhan udara.

Maksud: mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur

lingkup Kementerian Perhubungan di Provinsi Kepulauan Riau.




Peserta:

1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungpinang 2) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 3) Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Pulau Sambu 4) Distrik Navigasi Tanjungpinang 5) Unit Pelayanan Pelabuhan Tanjunguban

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur: Gedung dan Bangunan

Latar Belakang: Pelaksanaan dan pertangungjawaban kegiatan belanja modal pembangunan

infrastruktur gedung/bangunan serta belanja modal peralatan dan mesin.

Maksud: mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan belanja modal pembangunan

gedung/bangunan serta belanja modal peralatan dan mesin pada 10 (sepuluh)

Satuan Kerja yang mendapatkan alokasi dana signifikan di Provinsi Kepulauan

Riau namun penyerapan anggarannya masih rendah.




Peserta:

1) Pengadilan Negeri Tanjungpinang (Mahkamah Agung) 2) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam (Kementerian Keuangan) 3) Pangkalan Sarana Operasi DJBC Tanjung Balai Karimun (Kementerian Keuangan) 4) LPMP Provinsi Kepulauan Riau (Kementerian Pendidikan Nasional) 5) Politeknik Batam (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) 6) Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang (Kemenristekdikti) 7) BPS Provinsi Kepulauan Riau (Badan Pusat Statistik) 8) Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau 9) BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 10) Kantor Kementerian Agama Kota Batam

d. Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau: Lingkup Kementerian Kesehatan

Latar Belakang: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran pada SKPD

lingkup Kementerian Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau secara umum masih

rendah sebesar 8,91 persen dari total pagu Rp.74,61 milyar sampai dengan 9

September 2015.

Maksud: meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan

tugas pembantuan pada triwulan IV.

5 | isi EPA

Tujuan: mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi SKPD pengelola dana dekonsentrasi

dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Kesehatan di Provinsi Kepulauan.

Peserta:

1) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 6) Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun 2) Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang 7) Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga 3) Dinas Kesehatan Kota Batam (2 satker) 8) Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna 4) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan 9) RSUD Provinsi Kepulauan Riau 5) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan

Anambas 10) RSUD Batu Haji

e. Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau: Satuan Kerja dengan Penyerapan 0 persen


pengelola dana DK dan TP di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat SKPD yang belum

melakukan penyerapan sampai dengan 9 September 2015.




dan tugas pembantuan di Provinsi Kepulauan.

Peserta:

1) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Riau 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan 4) Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau 9) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau 10) Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau 11) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau 12) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau 13) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang 14) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna 15) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas 16) Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam 17) Dekonsentrasi Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau 18) Dinas Kebudayan dan Pariwisata Propinsi Kepulauan Riau 19) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan 20) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau 21) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau 22) Kantor Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau 23) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau

f. Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau: Satuan Kerja dengan Penyerapan 1-25 persen


pengelola dana DK dan TP di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat SKPD yang belum

melakukan penyerapan sampai dengan 9 September 2015.





dan tugas pembantuan di Provinsi Kepulauan.

Peserta:

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau 4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau 5) Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi Kota Tanjungpinang 6) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Batam 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau 8) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 9) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau 10) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan 11) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam 12) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga 13) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau 14) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau

7 | isi EPA

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III

2.1. Pagu Anggaran

Pagu anggaran adalah alokasi dana atau batas maksimum anggaran yang diberikan

oleh Kementerian Keuangan kepada Kementeriaan Negara/Lembaga untuk setiap

program pemerintah sebagai acuan dalam pelaksanaan APBN. Pada awal tahun 2015,

seluruh Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau memperoleh alokasi

dana sebesar Rp.4.998,95 milyar. Seiring perubahan kebutuhan dan kebijakan maka

alokasi dana tersebut dapat berubah.

Gambar 1 Pergerakan Pagu DIPA Triwulan III Tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: PA Perbendaharaan

Pagu anggaran meningkat signifikan pada awal triwulan III-2015 namun kemudian

menunjukkan penurunan hingga mencapai Rp.6.172,00 milyar pada akhir triwulan III-

2015. Perubahan tersebut didorong oleh beberapa hal diantaranya penambahan pagu,

restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga, dan pengurangan pagu.

Tabel 2 Perubahan Pagu Anggaran Akibat Restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga di

Provinsi Kepulauan Riau

BA Kementerian Negara/Lembaga Perubahan

Pagu

042 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggI 277,999,461,000

043 Kementerian Lingkungan Hidup (1,599,999,990)

067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 14,306,067,000

111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 750,000,000

999 Bendahara Umum Negara 70,412,519,000


4,998.95

6,067.82 6,218.15 6,172.00

0.00%

21.38%

2.48%

-0.74%-1%

4%

9%

14%

19%

24%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Januari Juli Agustus September

dala

m m

lyaran R

upiah

Pagu Perubahan


Terdapat 26 Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat penambahan pagu

dengan penambahan yang sangat signifikan seperti pada Kementerian Perhubungan dan

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang

mencapai Rp.483,51 milyar. Pengurangan pagu terjadi pada 10 Kementerian Negara/

Lembaga dengan pengurangan terbesar pada Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan mencapai Rp.16,31 milyar. Sedangkan perubahan karena restrukturisasi

Kementerian Negara/Lembaga terjadi pada lima Kementerian Negara/Lembaga. Terdapat

penambahan empat Kementerian Negara/Lembaga dan penghapusan satu Kementerian

Negara.

Pagu Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan III-

2015 sebesar Rp.6.172,00 milyar yang digunakan untuk pelaksanaan APBN oleh 48

Kementerian Negara/Lembaga.

Gambar 2 Komposisi Pagu DIPA Triwulan III Tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau

Pagu anggaran terbesar di

Provinsi Kepulauan Riau disusun

oleh delapan Kementerian Negara/

Lembaga. Pagu tersebut memiliki

porsi 79,68 persen dalam total pagu

anggaran di Provinsi Kepulauan

Riau. Pagu tertinggi adalah pagu

anggaran Kementerian Perhubungan.

Setelahnya adalah pagu Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

Kementerian Pekerjaan Umum.

Ketiga pagu Kementerian tersebut

memiliki besaran diatas 10 persen.


2.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Negara/Lembaga

melakukan realisasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan/kegiatannya. Di

Provinsi Kepulauan Riau, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dilakukan oleh

satuan-satuan kerja dibawah 47 Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi anggaran hingga triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau masih lebih

rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran secara nasional. Realisasi triwulan III di

Provinsi Kepulauan Riau lebih besar dibandingkan realisasi triwulan-triwulan sebelumnya

dengan realisasi mencapai 22,78 persen. Realisasi triwulan III sangat dipengaruhi oleh

realisasi Kementerian pertahanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hingga triwulan III-2015, realisasi terbesar dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Kementerian Pertahanan

dengan realisasi di atas 75 persen. Sebanyak 27 Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi

Kepulauan Riau memiliki realisasi di atas realisasi nasional.

BA022

20.32%

BA112

18.21%

BA033

14.80%

BA060

6.22%

BA012

5.45%

BA015

5.11%

BA025

4.99%

BA042

4.50%

Lainnya

20.40%

9 | isi EPA

Tabel 3 Pagu Realiasi Anggaran APBN 2015 di Provinsi Kepulauan Riau

K/L (BA)

Pagu Realisasi Realisasi

Nasional Triw.III

Juli Agust Septe Triw.III tdk aku

Triw. III akumult

004 16,895,542,000 7.87% 10.92% 8.84% 27.63% 65.87% 55,75% 005 80,990,166,000 9.16% 5.69% 7.60% 22.45% 51.96% 65,86% 006 59,572,066,000 9.42% 7.29% 7.92% 24.63% 59.60% 61,83% 010 16,197,180,000 1.30% 9.07% 5.90% 16.28% 17.35% 18,32% 012 336,462,782,000 13.94% 10.08% 9.06% 33.08% 78.56% 58,98% 013 130,095,124,000 9.55% 6.85% 7.94% 24.33% 60.33% 50,01% 015 315,352,559,000 12.78% 8.56% 7.01% 28.34% 59.90% 53,02% 018 55,535,216,000 8.77% 9.61% 8.49% 26.87% 52.52% 44,72% 019 3,000,000,000 6.66% 1.53% 13.29% 21.48% 45.66% 31,17% 020 65,004,376,000 2.74% 7.21% 25.99% 35.95% 38.32% 21,75% 022 1,253,893,778,000 7.36% 3.71% 7.30% 18.36% 31.88% 21,42% 023 179,821,395,000 2.64% 1.25% 1.19% 5.08% 16.44% 32,97% 024 149,532,708,000 3.69% 5.18% 5.68% 14.55% 30.72% 58,69% 025 307,732,905,000 10.69% 8.12% 8.68% 27.50% 46.79% 49,64% 026 13,774,294,000 2.82% 3.87% 10.77% 17.47% 19.61% 23,12% 027 13,147,311,000 2.01% 16.32% 8.50% 26.83% 50.22% 68,64% 029 31,065,140,000 4.20% 5.14% 5.93% 15.27% 30.45% 36,92% 032 66,689,317,000 8.83% 5.95% 8.53% 23.32% 46.10% 35,51% 033 913,323,038,000 9.73% 4.84% 13.59% 28.16% 41.42% 37,66% 040 3,082,820,000 0.00% 0.00% 13.22% 13.22% 13.22% 20,35% 042 277,999,461,000 2.04% 1.98% 13.25% 17.26% 19.74% 30,07% 044 6,738,743,000 5.39% 4.39% 3.90% 13.69% 46.66% 44,84% 047 500,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39,60% 054 43,116,909,000 12.50% 9.03% 6.73% 28.26% 62.94% 55,90% 055 955,291,000 10.58% 21.29% 5.52% 37.40% 42.89% 55,28% 056 51,909,552,000 5.83% 13.30% 7.99% 27.12% 48.19% 35,56% 057 338,877,000 0.00% 11.90% 14.01% 25.90% 80.27% 40,54% 059 10,563,464,000 6.37% 2.33% 5.40% 14.09% 39.71% 25,70% 060 384,147,897,000 16.17% 8.93% 9.57% 34.67% 82.72% 69,48% 063 12,900,109,000 8.54% 3.08% 6.68% 18.30% 40.47% 44,64% 065 863,366,000 11.19% 11.45% 11.51% 34.15% 62.84% 52,94% 066 9,934,476,000 6.67% 7.30% 7.55% 21.52% 54.09% 44,94% 067 14,306,067,000 0.00% 0.00% 7.10% 7.10% 7.10% 11,17% 068 31,570,684,000 11.76% 2.29% 8.24% 22.29% 42.41% 33,08% 075 10,819,672,000 9.13% 8.28% 7.67% 25.09% 64.04% 51,08% 076 16,248,339,000 6.26% 6.77% 6.44% 19.47% 53.41% 38,55% 087 183,690,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51,32% 089 32,586,901,000 5.31% 4.06% 13.39% 22.75% 41.76% 58,29% 090 2,004,319,000 13.72% 8.33% 13.81% 35.86% 57.59% 31,28% 092 9,848,516,000 7.86% 6.06% 13.43% 27.35% 32.53% 41,34% 104 5,584,785,000 6.90% 8.25% 5.55% 20.69% 49.84% 42,36% 107 20,311,721,000 6.95% 6.65% 9.01% 22.62% 53.26% 60,85% 111 750,000,000 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 6.67% 24,17% 112 1,123,728,355,000 0.88% 10.98% 6.09% 17.95% 40.54% 37,30% 115 6,007,918,000 4.23% 2.31% 5.15% 11.69% 38.09% 35,95% 116 16,500,914,000 10.22% 7.87% 7.27% 25.37% 63.69% 61,60% 999 70,412,519,000 9.08% 1.28% 7.75% 18.10% 18.86% 7,24%

47 BA 6,172,000,272,000 7.47% 6.66% 8.65% 22.78% 43.96% 44,23%



Pagu anggaran APBN 2015 di Provinsi Kepulauan Riau dibagi dalam 26 program

untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

Tabel 4 Pagu Realisasi Anggaran Per-Program APBN 2015 Triwulan III

di Provinsi Kepulauan Riau

Program (Triwulan III-2015) Pagu (Rupiah) Realisasi

01 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK 1,033,064,275,000 65.26%

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK 105,430,499,000 53.18%

03 Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI 5,251,955,000 79.78%

04 Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM 80,000,000 5.69%

05 Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 2,570,836,000 56.38%

06 Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam

934,385,926,000 26.95%

07 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 887,710,551,000 32.19%

08 Pemeriksaan Keuangan Negara 1,495,752,692,000 33.81%

09 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara 436,330,099,000 42.46%

10 Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 398,095,671,000 52.03%

11 Pemajuan HAM 79,728,728,000 41.10%

12 Pembinaan Hukum Nasional 204,650,415,000 46.77%

13 Bina Pemerintahan Desa 223,218,648,000 58.29%

14 Dukungan Kesiapan Matra Darat 6,609,231,000 41.09%

15 Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian & Pengawasan Keamanan Hayati

22,676,364,000 70.55%

17 Dukungan Kesiapan Matra Laut 357,200,000 80.33%

20 Dukungan Kesiapan Matra Udara 30,000,000 68.33%

24 Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat 127,778,110,000 71.42%

25 Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut 187,902,827,000 83.48%

26 Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara 20,376,245,000 78.07%


Alokasi dana berdasarkan program di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh

empat program. Kontribusi keempat program tersebut mencapai 70,49 persen terhadap

total alokasi. Program tersebut adalah program (08) sebesar 24,23 persen, program (01)

sebesar 16,74 persen, program (06) sebesar 15,14 persen, dan program (07) sebesar

14,38 persen. Dari 26 program tersebut, realisasi program (25) dan program (17) yang

mencapai lebih dari 80 persen. Untuk jumlah realisasi hingga triwulan III-2015, realisasi

terbesar adalah realisasi program (01) diikuti program (08), program (07), dan program

(06) yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap total realisasi sebesar 24,85

persen, 18,64 persen, 10,53 persen, dan 9,28 persen.

Pagu anggaran APBN 2015 di Provinsi Kepulauan Riau dibagi dalam 455 kegiatan

untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Dari

semua kegiatan tersebut sebanyak 46,05 disusun oleh alokasi sebelas kegiatan utama

dengan kontribusi masing-masing di atas 2 persen. Alokasi dana terbesar diberikan untuk

melaksanakan kegiatan (1957) dan kegiatan (2409) dengan kontibusi masing-masing

sebesar 7,63 persen dan 7,10 persen.

11 | isi EPA

Tabel 5 Pagu Realisasi Anggaran Per-Kegiatan APBN 2015 Triwulan III

di Provinsi Kepulauan Riau (Kontribusi di atas 2% dari Total Pagu)

Kegiatan Pagu (Rupiah) Realisasi

1474 Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat 127,119,462,000 71.50%

1516 Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Matra Laut 185,821,509,000 83.78%

1957 Pengelolaan & Penyelenggaraan Keg. di Bid. Pelabuhan & Pengerukan 471,149,400,000 6.51%

1959 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya DJHubla 232,394,153,000 56.74%

1961 Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Bandara 293,379,763,000 45.77%

2409 Pelaksanaan Preservasi & Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional 437,924,800,000 44.83%

3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri 190,101,155,000 89.30%

5115 Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian 362,784,733,000 70.91%

5124 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 133,981,505,000 14.21%

5125 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara 199,674,260,000 11.45%

5307 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa 207,676,175,000 15.64%


Dari sebelas kegiatan dalam APBN di Provinsi Kepulauan Riau, realisasi terbesar

adalah realisasi dari kegiatan (3073) dan kegiatan (1516) dengan realisasi di atas 80

persen.

2.3. Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA vs Realisasi Anggaran

Hal III DIPA memuat informasi rencana penarikan yang dibuat oleh satuan kerja dan

atau Kementerian Negara/Lembaga yang seharusnya dijadikan dasar atau standar dalam

realisasi dana belanja. Deviasi atas besaran rencana ini akan menjadi indikator buruknya

perencanaan anggaran dan tidak disiplinnya satuan kerja dan atau Kementerian Negara/

Lembaga dalam pelaksanaan anggaran.

Gambar 3 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan III Tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau


Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan

realisasi pencairan dana yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2015, diperoleh rata-

rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana perbulan dengan realisasi berkisar

73,30 persen. Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Agustus 2015 yaitu sebesar

593.76 609.91

698.14

454.55

411.36

528.18

23.44%

32.55%

24.34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

-

100

200

300

400

500

600

700

Juli Agustus September

dala

m ju

taan R

upiah

Rencana Realisasi Deviasi


32,55 persen dan sebaliknya tingkat deviasi paling rendah terjadi pada bulan Juli 2015

yaitu 23,44 persen. Terjadinya deviasi ini mengindikasikan bahwa rencana yang dibuat

belum sesuai dalam pelaksanaannya.

Tabel 6 Deviasi Penarikan Dana selama Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau

No K/L Deviasi No K/L Deviasi No K/L Deviasi No K/L Deviasi

1 065 -1.53% 13 012 -16.72% 25 068 32.03% 37 059 57.00%

2 090 -6.61% 14 018 17.55% 26 066 32.90% 38 024 57.82%

3 033 9.23% 15 092 18.70% 27 019 36.14% 39 044 59.31%

4 055 -11.16% 16 075 19.63% 28 104 37.14% 40 040 60.70%

5 025 11.21% 17 020 -20.06% 29 076 39.13% 41 115 64.80%

6 015 12.21% 18 116 21.80% 30 022 40.75% 42 067 78.91%

7 027 13.26% 19 006 21.94% 31 063 42.58% 43 111 80.18%

8 054 14.81% 20 057 23.00% 32 112 44.21% 44 023 81.06%

9 004 15.55% 21 013 23.46% 33 010 44.88% 45 043 100%

10 005 15.66% 22 089 25.45% 34 042 46.03% 46 047 100%

11 056 16.40% 23 032 27.82% 35 026 48.06% 47 087 100%

12 060 -16.46% 24 107 29.55% 36 029 55.37% Sumber: PA Perbendaharaan

Deviasi dapat dibagi kedalam tiga kriteria yakni kriteria tinggi, sedang, dan rendah.

Untuk kriteria tinggi, hanya satu Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki nilai

persentase deviasi lebih rendah dan atau sama dengan 5 persen yaitu Badan Koordinasi

Penanaman Modal. Untuk kriteria sedang, terdapat tujuh Kementerian Negara/Lembaga

yang memiliki nilai persentase deviasi diantara 5 persen dan 15 persen. Sedangkan 39

Kementerian Negara/Lembaga masuk kriteria rendah dengan nilai persentase deviasi

diatas 15 persen. Untuk peserta FGD, hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat yang berada dalam kriteria sedang, sedangkan lainnya berada pada

kriteria rendah.

2.4. Revisi Anggaran

Implementasi penganggaran berbasis kinerja masih belum optimal diterapkan di

Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan anggaran yang masih kurang

berkualitas sehingga dalam pelaksanaan anggaran sering terjadi revisi anggaran (DIPA).

Mayoritas revisi DIPA disebabkan oleh perencanaan satuan kerja dan atau Kementerian

Negara/Lembaga yang belum baik, walaupun tidak tertutup kemungkinan terjadi karena

sebab yang lain. Perencanaan anggaran yang baik akan mendorong pelaksanaan anggaran

yang baik. Oleh karena itulah perencanaan merupakan salah satu indikator kualitas dan

kinerja pelaksanaan anggaran. Indikator tersebut menunjukkan apakah satuan kerja dan

atau Kementerian Negara/Lembaga serius dan bekerja dengan baik jauh sebelum

pelaksanaan anggaran dilaksanakan.

Revisi anggaran oleh pergeseran antar program/kegiatan/output/jenis belanja/

dan lain-lain menunjukkan adanya ketidaksesuaian perencanaan terhadap kebutuhan

anggaran yang sebenarnya diperlukan. Oleh karen itu perlu usaha lebih untuk

13 | isi EPA

peningkatan kualitas perencanaan Kementerian Negara/Lembaga. Dengan melihat

jumlah revisi yang cukup besar akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Tabel 7 Revisi DIPA selama Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau

Revisi 2014 2015 Peningkatan

Juli Agus Septe Juli Agus Septe Juli Agus Septe

Kanwil 3 57 33 27 46 91 900.00% 80.70% 275.76%

DJA 118 10 58 53 84 6 44.92% 840.00% 10.34%

Total 121 67 91 80 130 97 66.12% 194.03% 106.59%

Sumber: Kanwil DJPB Prov.Kepri

Selama triwulan III-2015 telah terjadi revisi sebanyak 307 revisi. Jumlah tersebut

menunjukkan peningkatan sebesar 14,69 persen lebih banyak dibandingkan triwulan

yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan revisi terjadi pada bulan Agustus dan

September yang mencapai 94,03 persen dan 6,59 persen. Revisi di tingkat Kanwil Ditjen

Perbendaharaan terjadi pada bulan Juli dan September sedangkan bulan Agustus

mengalami penurunan dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk

revisi DJA peningkatan hanyan terjadi pada bulan Agustus, selain itu mengalami

penurunan. Dari total revisi yang telah disetujui, 57,42 persen merupakan revisi

kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

2.5. Pengelolaan UP dan GU

Uang Persediaan (UP) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari

satuan kerja dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme

Pembayaran LS. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara

Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving) setelah digunakan

minimal 50 persen. Maksimal pembayaran dengan UP kepada satu penerima paling

banyak sebesar Rp.50 juta rupiah kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan

dinas. Pada akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP pada Kas Bendahara

Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50 juta rupiah.

Gambar 4 Pengelolaan Uang Persediaan Selama Triwulan III Tahun 2015


Sumber: OMSPAN

1.99 1.67 1.03

14.10 12.73 12.55

27.25

33.12

35.49

-

5

10

15

20

25

30

35

40

Juli Agustus September

dala

m m

ily

aran R

upiah

UP TUP GUP

SP2D Juli Agust Septe Tw.III

UP 28 24 18 70

TUP 36 53 42 131

TUP Nihil 111 173 210 494

GUP 1.147 1.474 1.573 4.194

GUP Nihil 23 3 - 26

Total UP: Rp.4.679,48 juta Total GUP: Rp.95.850,44 juta Total TUP: Rp.39.380,41 juta


Selama triwulan III-2015, jumlah UP mengalami penurunan terus menerus dari

bulan Juli hingga September baik pada nominal maupun jumlah SP2D-UP. pada TUP,

jumlah TUP semakin menurun namun jumlah SP2D-TUP mengalamai peningkatan. Untuk

GUP baik jumlah GUP maupun jumlah SP2D-GUP mengalami peningkatan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan UP, penggantian UP paling lambat dilakukan dua

bulan setelah UP diajukan. Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apabila setelah dua bulan sejak SP2D-UP diterbitkan

belum dilakukan pengajuan penggantian UP. Satu bulan sejak disampaikan surat

pemberitahuan, belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP

sebesar 25 persen. Satu bulan berikutnya jika belum dilakukan pengajuan penggantian

UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50 persen. Pemotongan dana UP dilakukan

dengan cara: memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke Kas

Negara.

Tabel 8 Permasalahan Uang Persediaan Selama Triwulan III-2015


Kementerian Negara/Lembaga (BA) Jumlah UP Keterangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023) Rp.492.271.000,- Potong 25%

Kementerian Kelautan dan Perikanan (032) Rp.105.460.000,- Potong 25%

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (056) Rp. 21.500.000,- Pemberitahuan KPA (2 satker)

Sumber: OMSPAN

Terdapat dua satuan kerja yang mendapat sanksi pemotongan UP sebesar 25 persen

karena terlambat mengajukan penggantian UP selama satu bulan. Kedua satuan kerja

tersebut adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, dan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan. Sedangkan satuan kerja yang

mendapatkan surat pemberitahuan dari Kepala KPPN adalah Kantor Pertanahan Kota

Batam, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikan kepada

Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan

melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu

satu bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. Sisa TUP yang tidak habis digunakan

harus disetor ke Kas Negara paling lambat dua hari kerja setelah batas waktu.

Tabel 9 Permasalahan Tambahan Uang Persediaan Selama Triwulan III-2015


Kementerian Negara/Lembaga (BA) Jumlah UP Keterangan

Kementerian Dalam Negeri (010) Rp.253.929.000,- Terlambat

Kementerian Agama (025) Rp.105.460.000,- Terlambat (2 satker)

Sumber: OMSPAN

Terdapat tiga satuan kerja yang mengalami keterlambatan pertanggungjawaban

TUP. Ketiga satuan kerja tersebut adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang,

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjungpinang, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan

Riau.

15 | isi EPA

2.6. Data Kontrak dan Penyelesaian Tagihan

Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan

pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen

dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang jasa dan dalam bentuk

penetapan keputusan. Data perjanjian/kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat

lima hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatat dalam Kartu

Pengawasan Kontrak di KPPN.

Tabel 10 Penyampaian Data Kontrak Selama Triwulan III-2015


Bulan K/L (BA) Satker Kontrak Nilai (Rupiah)

Juli 24 K/L 58 satker 132 kontrak 176,053,678,807

Agustus 28 K/L 75 satker 142 kontrak 182,033,660,486

September 24 K/L 70 satker 164 kontrak 132,102,162,492

Triwulan III 76 K/L 203 satker 438 kontrak 490,189,501,785

Sumber: OMSPAN

Selama triwulan III-2015 terjadi keterlambatan penyampaian data kontrak sebesar

84,70 persen. Total data kontrak yang mengalami keterlambatan penyampaian adalah

371 kontrak. Keterlambatan tersebut terjadi pada 32 Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan satuan kerja, terdapat 126 satuan kerja yang terlambat menyampaikan data

kontrak ke KPPN. Nilai kontrak yang mengalami keterlambatan penyampaian datanya

adalah Rp.446,64 milyar.

Tabel 11 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN Selama Triwulan III-

2015 di Provinsi Kepulauan Riau

K/L (BA)

Satker Kontrak Nilai Kontrak

(Rupiah) K/L (BA)

Satker Kontrak Nilai Kontrak

(Rupiah)

004 1 1 92,500,000 040 2 6 1,646,165,000

005 3 4 5,452,779,800 042 2 25 145,993,172,040

006 3 3 792,515,000 054 1 7 2,899,420,258

010 5 6 1,467,631,025 056 4 8 1,087,328,000

013 10 21 4,876,097,300 059 1 1 177,278,000

015 7 54 18,259,242,850 060 1 1 65,000,000

018 7 12 3,889,423,250 063 1 6 1,011,110,000

022 12 47 118,843,194,000 066 1 1 257,285,000

023 3 8 9,985,787,000 067 1 1 59,400,000

024 5 18 3,141,062,500 075 2 2 695,972,000

025 21 38 7,771,760,128 089 1 2 410,612,500

026 4 11 867,158,000 092 1 7 904,675,000

027 1 2 160,740,000 107 1 4 542,633,500

029 3 4 476,540,500 111 1 1 90,000,000

032 11 24 7,541,815,400 112 1 3 307,448,254

033 8 39 87,436,194,385 999 1 4 19,441,413,815 Sumber: OMSPAN


Ketepatan penyelesaian tagihan mengindikasikan bahwa satuan kerja dan atau

Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan. Ketepatan

tersebut dapat digunakan sebagai alat dalam mengukur kinerja pelaksanaan anggaran.

Ketepatan penyelesaian tagihan SPM menggunakan tolak ukur tagihan SPM-LS non-

belanja pegawai. Hal tersebut dikarenakan SPM-LS tersebut berhubungan dengan tagihan

pihak ketiga yang langsung berpengaruh terhadap masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri

Keuangan nomor 190/PMK.05/2012, batas penyelesaian tagihan SPM-LS non-belanja

pegawai adalah 17 hari kerja. Namun masih ditemukannya tagihan yang melewati jangka

waktu tersebut. Hal tersebut tentunya akan menurunkan kualitas dan kinerja pelaksanaan

anggaran serta mengurangi manfaat belanja pemerintah kepada masyarakat.

Tabel 12 Penyelesaian Tagihan Kontrak yang Berakhir pada Triwulan III-2015


Bulan Total Kontrak Kontrak Selesai Kontrak Belum

Selesai (Rupiah) Nilai (Rupiah) Jml Nilai (Rupiah) Jml

Juli 18,753,691,427 93 18,281,276,927 90 472,414,500

Agustus 22,047,600,189 129 21,273,176,689 119 774,423,500

September 90,866,473,262 153 71,381,097,514 124 19,485,383,748

Triwulan III 131,667,764,878 375 110,935,551,130 333 20,732,213,748

Sumber: OMSPAN

Penyelesaian tepat waktu adalah penyelesaian tagihan dalam jangka waktu yang

telah ditentukan yakni 17 hari kerja, sedangkan keterlambatan adalah sebaliknya. Selama

triwulan III-2015 masih terdapat kontrak yang belum diselesaikan. Nilai kontrak yang

belum selesai ditagihkan sebesar 15,75 persen dari total nilai kontrak yang harus

diselesaikan pada triwulan III. Jumlah kontrak yang sudah diselesaikan pelaksanaannya

dan ditagihkan sebesar 88,53 persen.

Masih terdapat 21 satuan kerja yang berasal dari 14 Kementerian Negara/Lembaga

yang masih belum menyelesaikan tagihan yang pekerjaannya berakhir pada triwulan III-

2015. Tagihan yang belum selesai tersebut berasal dari 42 kontrak pengadaan barang jasa.

Kontrak yang belum ditagihkan paling banyak terjadi pada Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral (BA020) dengan 12 kontrak senilai Rp.15,68 milyar. Kontrak

tersebut adalah kontrak dari satuan kerja Listrik Perdesaan Kepulauan Riau. Sedangkan

terbesar kedua terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(BA033) dengan 4 kontrak senilai Rp.2,80 milyar. Kontrak tersebut adalah kontrak dari

satuan kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk peserta FGD monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja infrastruktur

masih terdapat tiga Kementerian Negara/Lembaga selain kedua di atas yang masih belum

menyelesaikan tagihan. Ketiga Kementerian Negara/Lembaga tersebut adalah Kementerian

Perhubungan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian

Kesehatan. Satuan kerja Kementerian Perhubungan yaitu Distrik Navigasi Tanjungpinang.

Satuan kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah Universitas

Maritim Raja Ali Haji dan Politeknik Negeri Batam. Satuan kerja Kementerian Kesehatan

yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam.

17 | isi EPA

Tabel 13 Tagihan Kontrak yang Berakhir pada Triwulan III-2015 yang Belum Selesai

Ditagihkan di Provinsi Kepulauan Riau

K/L (BA)

Total Kontrak Kontrak Selesai Belum

Satker Jumlah Nilai (Rupiah) Satker Jumlah Nilai (Rupiah)

006 5 6 520,433,000 3 4 457,530,000 2

010 4 6 1,334,495,952 3 4 1,302,728,242 2

015 11 54 8,026,267,000 8 50 7,698,453,600 4

020 1 24 44,687,965,305 - 12 29,011,332,745 12

022 10 77 24,464,229,500 9 74 24,130,262,200 3

024 5 18 2,685,982,500 4 17 2,582,482,500 1

025 14 22 2,279,565,828 10 18 1,891,841,500 4

033 5 24 26,564,656,612 4 20 23,761,972,862 4

042 2 21 2,866,456,640 - 18 2,472,728,140 3

054 1 5 2,075,831,000 - 3 1,860,779,000 2

056 3 7 928,032,000 2 6 859,032,000 1

059 1 1 140,000,000 - - 126,000,000 1

063 1 3 284,660,950 - 1 121,740,950 2

089 1 2 884,054,000 - 1 733,532,800 1

14 BA 64 270 117,742,630,287 43 228 97,010,416,539 42

18 BA 47 105 13,925,134,591 47 105 13,925,134,591 -

32 BA 111 375 131,667,764,878 90 333 110,935,551,130 42

Sumber: OMSPAN

19 | isi EPA

Bab III. Penutup

3.1. Kesimpulan

3.1.1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur

Perkembangan umum penyerapan alokasi belanja modal khususnya pembangunan

infrastruktur hingga triwulan III-2015 di Satuan Kerja lingkup Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan

Kementerian Perhubungan serta Kementerian yang memiliki belanja modal gedung-

bangungan dan peralatan-mesin di Provinsi Kepulauan Riau relatif masih rendah. Oleh

karena itu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan kepada

satuan kerja lingkup Kementerian tersebut untuk segera melakukan realisasi terhadap

pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikontrakkan dan berkoordinasi dengan KPPN serta

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau jika terdapat permasalahan-

permasalahan yang dihadapi.

Dalam FGD tersebut, masing-masing Satuan Kerja menyampaikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran

untuk kegiatan belanja modal sebagai berikut:

Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air, dan Listrik Perdesaan

a) Keterlambatan pelaksanaan proses lelang dikarenakan adanya perubahan paket.

Keterlambatan proses lelang terjadi pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional

Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, satuan kerja Perencanaan Pengawasan Jalan

Nasional Provinsi Kepulauan Riau, dan satuan kerja Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas Batam (BP Batam). Proses lelang baru dimulai bulan Februari

karena perubahan pemaketan kegiatan sehingga kontrak baru dapat dimulai pada

akhir bulan April sampai awal Juli 2015.

b) Adanya paket yang masih dalam proses sanggah. Terdapat satu paket (Pembangunan

Fly Over Simpang Kabil dan Pemeliharaan Jambatan Nara Singa Cs) yang batal lelang

pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau.

c) Adanya restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga yang mengakibatkan terjadinya

perubahan nomenklatur, perubahan pejabat perbendaharaan, dan lain-lain. Perubahan

terjadi pada satuan kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kepulauan

Riau, satuan kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera IV Provinsi

Kepulauan Riau, dan satuan kerja BP Batam.

d) Adanya likuidasi Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.

e) Keterlambatan persetujuan kontrak tahun jamak dikarenakan Peraturan Menteri

Keuangan yang berlaku saat ini belum mengatur pengusulan kontrak tahun jamak pada

pertengahan pelaksanaan tahun anggaran berjalan. Hal ini terjadi pada satuan kerja BP

Batam.

f) Penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur belum diselesaikan dan belum

tercatat sebagai aset daerah oleh Pemerintah Daerah setempat. Permasalahan ini


terjadi pada satuan kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi

Kepulaun Riau.

g) Keterlambatan pengiriman material ke lokasi pekerjaan. Hal tersebut merupakan

imbas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di daerah pulau-pulau dan merupakan

daerah sulit akan alat transportasi. Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja

Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulaun Riau, dan satuan

kerja Listrik Perdesaan.

Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara

a) Pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut belum dikontrakan

dikarenakan anggaran masih dalam status blokir. Permasalah ini terjadi pada satuan

kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungpinang, satuan kerja

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dan satuan

kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjunguban.

b) Lahan untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan laut (tanah darat) belum tersedia

oleh Pemerintah Daerah setempat. Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

c) Anggaran yang tersedia merupakan dana output cadangan yang belum bisa direalisasi

kan, Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Pulau Sambu.

Pekerjaan Gedung dan Bangunan/Peralatan dan Mesin

a) Keterlambatan proses lelang pengadaan alat-alat berat akibat tidak sesuai antara

perencanaan yang sudah dianggarkan dengan dilapangan jadi perlu adanya revisi

anggaran kembali. Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja Pangkalan Sarana

Operasi Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun.

b) Pembatalan pekerjaan pembangunan gedung. Permasalahan ini terjadi pada satuan

kerja BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dan satuan kerja Pengadilan Negeri

Tanjungpinang.

c) Adanya restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga yang berakibat terjadinya

perubahan nomenklatur, dan perubahan pejabat perbendaharaan. Permasalahan ini

terjadi pada satuan kerja Universitas Maritim Raja Haji dan satuan kerja Politeknik

Batam.

d) DIPA belum dapat direalisasikan menunggu revisi tahap II karena adanya restrukturisasi

Kementerian Negara/Lembaga, Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja LPMP

Provinsi Kepulauan Riau.

e) Terdapat kontrak mengenai renovasi gudang lama dan mess yang belum direalisasikan

dikarenakan tempat kegiatan yang berbeda-beda. Permasalahan ini terjadi pada

satuan kerja KPP Pratama Batam.

f) Pekerjaan telah dilakukan proses lelang namun masih terdapat proses sanggah,

Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja Kementerian Agama Kota Batam.

g) Pengulangan pekerjaan proses lelang akibat moratorium. Permasalahan ini terjadi

pada satuan kerja BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

21 | isi EPA

3.1.2. Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau

Tingkat Penyerapan Satuam Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mengelola dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Kesehatan di Provinsi

Kepulauan Riau secara umum masih rendah. Masih terdapat SKPD yang mengelola dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Kesehatan di Wilayah

Provinsi Kepulauan Riau yang belum melakukan penyerapan atau realisasi 0 persen.

Jumlah satuan kerja tersebut sebanyak 9 dari 21 SKPD sampai dengan September 2015.

Dalam FGD tersebut, masing-masing SKPD menyampaikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran

sebagai berikut:

SKPD Lingkup Kementerian Kesehatan

a) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah

dengan adanya kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas yang memotong 30

persen alokasi sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan,

kekurangan sumber daya manusia, dan adanya perangkapan pekerjaan.

b) Permasalahan pada satuan kerja RSUD Provinsi Kepulauan Riau adalah DIPA baru di

terima bulan Juni 2015 dan Surat penetapan Pejabat Perbendaharaan baru diterima

bulan Agustus 2015. Oleh sebab itu, kegiatan pengadaan alat kesehatan rujukan rumah

sakit regional sebesar Rp.11,8 milyar secara e-purchasing dan lelang sehingga kontrak

dan lelang menjadi tertunda.

c) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kesehatan Tanjungpinang adalah terjadinya

blokir pada kegiatan Penyehatan Lingkungan dan akan dibuka pada Agustus 2015.

Selain blokir, permasalahan juga terkait dengan keterlambatan penunjukan SK Pejabat

Perbendaharaan.

d) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan adalah:

DIPA diterima Juli 2015 sedangkan penyelesaian kelengkapan administrasi dan

proses pelelangan memakan waktu 1 bulan sehingga tersisa <6 bulan (perkiraan

penyelesaian 6 bulan). Akibatnya kegiatan PUKD (belanja Modal 2 Kapal Motor

Puskesmas Keliling Air senilai Rp.2,4 Milyar) tersebut tidak dapat dilakukan.

Pembukaan blokir dana Kegiatan Penyehatan Lingkungan pada bulan Agustus 2015

sehingga (waktu tersisa <4 bulan) tidak mencukupi untuk pembangunan Konstruksi

Sarana Air Minum, yaitu pembangunan 3 unit Tower Air senilai Rp.966 Juta.

e) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kesehatan Kota Batam adalah masih terdapat

blokir dana hingga September 2015 pada kegiatan Alat Kesehatan/Kedokteran, dan

keterbatasan SDM pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa.

f) Permasalahan pada satuan kerja RSUD BATU HAJI adalah kegiatan masih dalam proses

epurchasing.

g) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kesehatan Kab. Natuna adalah pelaksanaan

pengadaan alat–alat kesehatan sampai saat ini masih dalam tahap proses lelang.

SKPD Non Kementerian Kesehatan

a) Permasalahan pada satuan kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten

Karimun dimana terdapat kegiatan fisik yang sudah dikontrakkan berupa Pembangunan

Gedung Kantor Kepala Desa Panke Barat sebesar Rp.520 juta dan sudah diajukan uang

muka kerja pada September ke KPPN Batam. Kontrak berakhir pada bulan Desember.


b) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bintan adalah kegiatan pencetakan dokumen kependudukan sebesar Rp.225 Juta

diperkirakan selesai Oktober 2015, sedangkan kegiatan koordinasi dan konsultasi

administrasi kependudukan dan monev sebesar Rp.215 juta, penyampaian SPM

dijadwalkan awal bulan Desember 2015.

c) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Kepulauan Riau adalah kegiatan masih dalam proses lelang.

d) Permasalahan pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah

adanya setoran bukan pajak yang masuk ke rekening Sekretariat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau dan baru diselesaikan Agustus 2015, dan keterlambatan penerbitan

petunjuk teknis pelaksanaan sehingga penyerapan akan dilakukan mulai Oktober 2015.

e) Permasalahan pada satuan kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Kepulauan Riau adalah DIPA baru diterima Juni 2015, keterlambatan

petunjuk teknis pelaksanaan, dan kekurangpahaman Bendahara Pengeluaran baru

terhadap mekanisme pencairan APBN serta kegiatan bersifat nonfisik pencairannya

dilakukan mulai Oktober 2015.

f) Permasalahan pada satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Riau adalah

pencairan/penyampaian SPM ke KPPN direncanakan Oktober 2015.

g) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan

(KP2K) Kota Batam adalah terdapat kegiatan kontraktual pada belanja barang untuk

diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp.6,5 milyar tidak dapat dicairkan

karena kegiatan ditunda.

3.2. Rekomendasi

3.2.1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan belanja modal terkait

infrastruktur, maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau memberikan

beberapa rekomendasi kepada satuan kerja di lingkup Kementerian terkait. Rekomendasi

tersebut adalah:

Jalan dan Jembatan, dan Sumber Daya Air

a) Terkait keterlambatan proses lelang, Kanwil menugaskan Kepala KPPN untuk

memberitahukan kepada satuan kerja agar secara tertib segera menyampaikan data

kontrak ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

b) Terkait paket yang masih dalam proses sanggah, satuan kerja diharapkan segera

berkoordinasi dengan unit pengadaan dan unit perencanaan, terkait kendala yang

dihadapi.

c) Terkait perubahan nomenklatur dan likuidasi, menghimbau satuan kerja bersangkutan

untuk segera melakukan revisi terhadap perubahan nomenklatur, dan melaksanakan

ketentuan/persyaratan bagi satuan kerja yang mengalami likuidasi.

d) Terkait kontrak tahun jamak, pengajuan izin kontrak-kontrak untuk tahun jamak agar

segera diajukan ke Kementerian Keuangan terkait penerbitan Peraturan Menteri

Keuangan yang mengatur kondisi pekerjaan tersebut.

e) Terkait keterlambatan material untuk pekerjaan, satuan kerja bersangkutan dapat

berkoordinasi dengan instansi terkait agar pengiriman material ke lokasi bisa sampai

tepat waktu.

23 | isi EPA

Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara

a) Terkait belum dikontrakkannya pekerjaan lanjutan, satuan kerja bersangkutan harus

melengkapi dokumen yang dipersyaratkan seperti analisis amdal, DED, Studi

Kelayakan, dan dokumen lainnya.

b) Terkait belum tersedianya lahan, satuan kerja bersangkutan harus berkoordinasi

dengan Pemerintah Daerah setempat dan meminta kejelasan terhadap lahan yang akan

dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.

c) Terkait pemanfaatan dana outpur cadangan, satuan kerja bersangkutan harus

berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

Pekerjaan Gedung dan Bangunan/Peralatan dan Mesin

a) Terkait keterlambatan proses lelang, satuan kerja bersangkutan harus segera

melakukan revisi dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar pengadaannya bisa

terealisasi.

b) Terkait pembatalan, satuan kerja bersangkutan agar segera berkoordinasi dengan unit

pengadaan dan unit perencanaan terkait kendala yang dihadapi.

c) Terkait restrukturisasi, satuan kerja bersangkutan untuk segera melakukan revisi

terhadap perubahan nomenklatur, dan melaksanakan ketentuan/persyaratan bagi

satuan kerja yang mengalami likuidasi.

d) Terkait revisi tahap II, satuan kerja bersangkutan agar segera berkoordinasi dengan

unit pengadaan dan unit perencanaan, terkait kendala yang dihadapi.

e) Terkait kontrak dengan kegiatan yang berbeda-beda, satuan kerja bersangkutan agar

segera berkoordinasi dengan unit pengadaan dan unit perencanaan, terkait kendala

yang dihadapi.

f) Terkait paket yang masih dalam proses sanggah, satuan kerja bersangkutan diminta

segera menyelesaikan dengan segera agar tidak terjadi keterlambatan dalam

pencairannya.

g) Terkait pengulangan lelang, satuan kerja bersangkutan diminta segera melaksanakan

mengingat sudah saat ini udah memasuki semester II.

3.2.2. Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan belanja terkait dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Kepulauan Riau memberikan beberapa rekomendasi kepada satuan kerja di lingkup

Kementerian terkait. Rekomendasi tersebut adalah:

SKPD Lingkup Kementerian Kesehatan

a) Untuk SKPD dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang kegiatannya diserahkan pada

masing-masing SKPD, perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan harus dijadwalkan

waktu pencairannya dan disinkronisasikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/Kota untuk menghindari penumpukan pekerjaan diakhir tahun.

b) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota agar lebih aktif dalam pengawasan dan evaluasi

terhadap kegiatan-kegiatan berupa bantuan sosial sampai dengan akhir tahun.

c) Dalam proses perencanaan agar SKPD diikutsertakan sehingga tidak terkendala dalam

pelaksanaan di lapangan.


d) Dengan waktu yang tinggal 3 bulan, SKPD dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus

lebih aktif berkoodinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/

Kota dan Kementerian/ Lembaga terkait hal sebagai berikut :

Ketepatan dan kecukupan alokasi anggaran; Kesiapan petunjuk pelaksanaan; Kesiapan pelaksanaan kegiatan; Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan Optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan

e) Terkait pencairan dana APBN agar berkoordinasi dengan KPPN setempat dan terkait

revisi anggaran agar berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Kepulauan Riau.

SKPD Non Kementerian Kesehatan

a) SKPD yang mengelola dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan agar lebih aktif

berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga.

b) Kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana agar di jadwalkan dengan tepat waktu

pelaksanaan kegiatan dan pencairannya dengan memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

Ketepatan dan kecukupan alokasi anggaran; Kesiapan petunjuk pelaksanaan; Kesiapan pelaksanaan kegiatan; Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan Optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan.

c) Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik atau kegiatan-kegiatan untuk mencapai

sasaran tertentu/target kinerja perlu adanya kehatian-hatian dalam pelaksanaan

kegiatan dan pencairan dananya mengingat waktu yang tersisa hanya sekitar 3 bulan.

d) Adanya pengawasan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada SKPD yang

mengelola dan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar sejalan dengan kebijakan

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

e) Untuk menghindari penumpukan kegiatan dan pencairan dana pada KPPN diakhir

Tahun agar SKPD yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar

lebih efektif dan selektif dalam melaksanakan kegiatan.

f) Untuk permasalahan terkait pencairan dana dan revisi anggaran agar SKPD

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lebih aktif berkoordinasi dengan KPPN dan

Kanwil Ditjen Perbendahaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

3.3. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan permasalahan dan rekomendasi di atas, Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

a) Terhadap dana yang masih status blokir dikarenakan belum lengkapnya data

pendukung, maka Kanwil menganjurkan satuan kerja untuk berkoordinasi dengan

pihak terkait atau Pemerintah daerah setempat untuk memperoleh dan melengkapi

data-data pendukung yang diperlukan.

b) Kanwil menghimbau kepada satuan-satuan kerja untuk segera menyampaikan data

kontrak ke KPPN dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani

terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah dikontrakan.

25 | isi EPA

c) Kanwil menghimbau kepada satuan-satuan kerja pada Kementerian yang mengalami

likuidasi, perubahan nomenklatur atau perubahan pejabat perbendaharaan, untuk

segera mengajukan revisi agar tidak terhambat dalam pencairan dananya di KPPN.

d) Untuk menghindari penyerapan anggaran yang relatif menumpuk pada waktu tertentu

maka kanwil menganjurkan kepada satuan–satuan kerja untuk merealisasikan

kontrak-kontrak belanja infrastruktur yang sudah selesai pekerjaannya, tanpa

menunggu batas akhir tahun.

e) Pejabat Perbendaharaan pada satuan kerja diminta untuk selalu berkoordinasi dengan

KPPN dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau jika

ditemui kendala dan permasalahan terkait penyampaian data kontrak ataupun proses

pencairan anggaran.

f) SKPD yang mengelola dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan dihimbau agar lebih

aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian/

Lembaga dan dengan KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendahaharaan Provinsi Kepulauan

Riau terkait pencairan dana dan revisi anggaran.

g) Kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana agar dijadwalkan dengan tepat waktu

pelaksanaan kegiatan dan pencairannya dengan memperhatikan hal-hal berikut:

Ketepatan dan kecukupan alokasi anggaran; Kesiapan petunjuk pelaksanaan; Kesiapan pelaksanaan kegiatan; Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan Optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan.

h) Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik atau untuk mencapai sasaran tertentu/target

kinerja perlu adanya kehatian-hatian dalam pelaksanaan kegiatan dan pencairan

dananya mengingat waktu yang tersisa.

i) Adanya pengawasan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada SKPD yang

mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar sejalan dengan kebijakan

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

j) Untuk menghindari penumpukan kegiatan dan pencairan dana pada KPPN diakhir

tahun, Kanwil menghimbau agar SKPD yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan lebih efektif dan selektif dalam melaksanakan kegiatan.

laporan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan iii...

Documents