laporan akuntabilitas kinerja pusat sosial ekonomi...
TRANSCRIPT
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN
KEBIJAKAN PERTANIAN 2014
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian i
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)
Tahun 2014 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
penyelenggara pemerintahan negara, sebagaimana yang
telah diwajibkan melalui Instruksi Presiden (INPRES) No. 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan ini dibuat dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Informasi yang dimuat dalam LAKIP meliputi akuntabilitas kinerja
kegiatan utama penelitian yang dibiayai oleh APBN/DIPA, kerjasama penelitian
(dalam dan luar negeri) serta penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan
website) di lingkup Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) pada
TA. 2014. Laporan ini juga mencakup aspek anggaran, uraian permasalahan
yang dihadapi dan langkah-langkah inisiatif peluang perbaikan. Tingkat
pencapaian kinerja hasil dari setiap kegiatan penelitian/pengkajian PSEKP TA.
2014 diukur dari indikator masukan dan keluaran (output) yang merupakan
dasar penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan juga
dimuat dalam laporan ini.
Disadari bahwa LAKIP PSEKP TA. 2014 ini masih memerlukan perbaikan,
untuk itu diharapkan kritik dan saran yang komprehensif untuk penyempurnaan
laporan ini di masa datang. Diharapkan agar laporan ini memberikan manfaat
bagi penyelenggaraan kinerja instansi dalam mencapai tujuannya dan pihak-
pihak lain yang berkepentingan. Kepada tim yang telah menyiapkan dan
menyusun laporan ini diucapkan terimakasih.
Bogor, 5 Januari 2015
Kepala Pusat,
Dr. Handewi Purwati Saliem NIP. 19570604 198103 2 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ..................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................ ii
DAFTAR TABEL ........................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................... iv
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................... v
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................... vi
I. PENDAHULUAN ..................................................................... 1
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................... 4
2.1. Rencana Strategis ............................................................. 4
2.1.1. Visi dan Misi .......................................................... 4
2.1.2. Tujuan dan Sasaran ............................................... 4
2.1.3. Pencapaian, Tujuan dan Sasaran ............................ 6
2.1.3.1. Kebijakan, Program dan Kegiatan Penelitian ...... 6
2.1.3.2. Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja ......... 9
2.2. Perencanaan Kinerja Tahunan ........................................... 10
2.3. Penetapan Kinerja ............................................................. 11
III. AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………........... 13
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 ............................ 13
3.2. Analisis Capaian Kinerja .................................................... 15
3.3. Akuntabilitas Keuangan ...................................................... 27
IV. PENUTUP ………………………………………………………..................... 35
LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian iii
DAFTAR TABEL
Tabel U r a i a n Halaman
1. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2014 .............................
14
2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran-Satu Pusat
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2014 .......
15
3. Target dan Realisasi Output Kegiatan yang Terkait dengan
Sasaran 1.1. dan Sasaran 1.2. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2014 ....................................
16
4. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran-
Dua Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2014 .............................................................................
17
5. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran-Tiga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun
2014 .............................................................................
18
6. Target dan Realisasi Output Kegiatan yang Terkait dengan
Sasaran 3.1. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian, Tahun 2014 ...................................................
18
7. Target dan Realisasi Output Kegiatan yang Terkait dengan
Sasaran 3.2. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2014 ...................................................
19
8. Perbandingan Keluaran/Output Kegiatan Utama Penelitian
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2012-2014
25
9. Perkembangan Pelaksanaan DIPA, Pusat Sosial Ekonomi
dan Kebijakan Pertanian Tahun 2014, Per 31 Desember 2014 .............................................................................
29
10. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian, Per 31 Desember 2014.....................
30
11. Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan Penelitian
Menurut Sasaran dan Program Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2014...............................................
31
12. Target dan Realisasi Anggaran Program Utama Badan Litbang Pertanian dengan Anggaran Menurut Sasaran
pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,
Tahun 2014 ...................................................................
33
13. Capaian PNBP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian, 2014..............................................................
34
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar U r a i a n Halaman
1. Struktur Organisasi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2014 ......................................
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama PSEKP
Lampiran 2. Penetapan Kinerja PSEKP, Tahun 2014
Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan PSEKP, Tahun 2014
Lampiran 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran PSEKP, Tahun 2014
Lampiran 5. Sarana dan Prasarana: Daftar Kondisi Barang Inventaris Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, per 31
Desember 2014
Lampiran 6. Rekomendasi Kebijakan PSEKP, Tahun 2010-2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian vi
IKHTISAR EKSEKUTIF
Tujuan utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah untuk melaporkan kinerja PSEKP pada TA. 2014. Mengingat tahun 2014
merupakan tahun akhir periode pemerintahan TA. 2010-2014, maka pada laporan ini akan menyediakan informasi tentang capaian perkembangan kegiatan
utama PSEKP pada periode tersebut. Kinerja PSEKP ditentukan oleh pencapaian
kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama PSEKP yaitu menghasilkan rekomendasi kebijakan dari kegiatan penelitian yang telah
dilaksanakan. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan penelitian yang dilakukan PSEKP adalah masukan,
keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Masukan yang digunakan untuk semua kegiatan penelitian tersebut mencakup dana dan sumber daya manusia (SDM),
khususnya peneliti.
Evaluasi kinerja dari sisi keluaran (output) menunjukkan bahwa kegiatan utama penelitian (sasaran pertama hingga keempat) TA. 2010-2014 telah
melebihi target yang telah ditentukan. Capaian kinerja tersebut 27,78% lebih tinggi dari yang ditetapkan, atau 115 kegiatan utama penelitian dari sebanyak 90
kegiatan utama penelitian yang ditargetkan. Pada tahun 2014, dari 22 kegiatan
penelitian yang ditargetkan realisasinya mencapai 26 kegiatan penelitian (16 judul diantaranya merupakan penelitian analisis kebijakan dan isu-isu kebijakan
aktual). Pada Tahun 2013 jumlah kegiatan utama sebanyak 22 penelitian (9 judul diantaranya merupakan penelitian analisis kebijakan dan isu-isu kebijakan
aktual). Pada Tahun 2012 jumlah kegiatan utama sebanyak 28 penelitian (9 judul diantaranya merupakan penelitian analisis kebijakan dan isu-isu kebijakan
aktual). Pada Tahun 2011 jumlah kegiatan utama sebanyak 24 penelitian (12
judul diantaranya merupakan penelitian analisis kebijakan dan isu-isu kebijakan aktual). Sementara Tahun 2010 jumlah kegiatan utama sebanyak 12 penelitian
(4 judul diantaranya merupakan penelitian analisis kebijakan dan isu-isu kebijakan aktual).
Demikian pula untuk capaian sasaran kelima yaitu terwujudnya jalinan
kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri), telah melebihi target yang ditentukan. Dari 28 kegiatan kerjasama penelitian yang direncanakan,
realisasinya mencapai 34 kegiatan kerjasama penelitian (121,43%). Pada tahun 2014 telah tercapai 3 kerjasama penelitian (2 kerjasama penelitian dalam negeri
dan 1 kerjasama penelitian dengan luar negeri). Pada Tahun 2013 tercapai 6
kerjasama penelitian (4 kerjasama penelitian dalam negeri dan 2 kerjasama penelitian dengan luar negeri). Pada Tahun 2012 tercapai 8 kerjasama penelitian
(2 kerjasama penelitian dalam negeri dan 6 kerjasama penelitian dengan luar negeri). Pada Tahun 2011 tercapai 10 kerjasama penelitian (7 kerjasama
penelitian dalam negeri dan 3 kerjasama penelitian dengan luar negeri). Sementara pada Tahun 2010 tercapai 7 kerjasama penelitian (4 kerjasama
penelitian dalam negeri dan 3 kerjasama penelitian dengan luar negeri).
Sasaran enam yang merepresentasikan kinerja manajemen kantor/pelayanan PSEKP tahun 2014, realisasi output juga telah sesuai dengan
target yang direncanakan. Terakhir, sasaran tujuh yang merepresentasikan kinerja penerbitan publikasi ilmiah PSEKP selama periode 2010-2014 telah
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian vii
mencapai target yang direncanakan (20 penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan website) pada tahun 2010 dan 2011; dan 18 penerbitan publikasi ilmiah
(media cetak dan website). Namun pada tahun 2013 dan 2014 penerbitan
publikasi ilmiah tidak mecapai target yang diharapkan. Dari target 26 penerbitan publikasi cetak dan website pada tahun 2013 hanya dapat dicapai 15 penerbitan
publikasi cetak dan website (57,69%). Demikian pula pada tahun 2014, dari target 23 penerbitan publikasi cetak dan website hanya dapat dicapai 16
penerbitan publikasi cetak dan website (69,56%). Permasalahan utamanya
terletak pada minimnya jumlah naskah berkualitas dan memenuhi syarat untuk diterbitkan.
Untuk indikator hasil (outcome) belum dapat diukur karena hasil kegiatan PSEKP, yakni dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan pembangunan
pertanian bagi stakeholder memerlukan kajian secara khusus untuk menelaah hal tersebut. Pengukuran manfaat dan dampak kegiatan penelitian PSEKP sulit
diukur dalam jangka pendek. Dampak kegiatan penelitian sosial ekonomi
pertanian tersebut baru dapat dirasakan dalam jangka menengah/panjang dan dalam cakupan wilayah yang relatif luas (Jawa maupun Luar Jawa).
Selama periode 2010-2014, jumlah anggaran yang dikelola PSEKP cenderung meningkat. Selama periode tersebut realisasi anggaran mencapai
92,17 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp. 135.137.735.000. Pada
Tahun 2014, anggaran yang dikelola berdasarkan anggaran yang berbasis kinerja. Anggaran PSEKP tahun 2014 disusun berdasarkan variabel jenis
pengeluaran yang dibedakan atas: (a) Belanja pegawai; (b) Belanja barang; dan (c) Belanja modal. Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2014 adalah
Rp.35.242.613.000,- yang merupakan Rupiah Murni (RM) dan telah terealisasi Rp. 31.677.831.986,- (89,89%). Sementara total anggaran hibah luar negeri
adalah Rp. 650.000.000 dan telah 100% terealisasi. Adapun capaian serapan
anggaran pada periode 2010-2014 sebagai berikut: (1) Pagu anggaran TA. 2010 sebesar Rp. 21.670.539.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.974.806.406
(92,17%); (2) Pagu anggaran TA. 2011 sebesar Rp. 24.735.465.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.796.424.819 (96,20%); (3) Pagu anggaran TA. 2012
sebesar Rp. 24.713.319.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.838.131.399
(92,41%); dan (4) Pagu anggaran TA. 2013 sebesar Rp. 28.125.799.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.207.340.980 (89,62%).
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian tidak terlepas dari adanya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan penelitian yang memenuhi,
koordinasi yang baik antara pihak manajemen, tim peneliti, dan staf penunjang.
Hambatan dan permasalahan utama yang dihadapi oleh PSEKP yakni penumpukan proses entry dan pengolahan data ditengah dan akhir tahun karena
proses entry dan pengolahan data tersebut dilakukan secara bersamaan oleh tim penelitian dalam kurun waktu yang sempit, sementara ketersediaan SDM relatif
terbatas. Namun demikian permasalahan tersebut telah dapat diatasi dengan menggunakan sistem FIFO (First In First Out) dan dengan cara menambah jam
kerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 1
I. PENDAHULUAN
Aspek sosial ekonomi dan kebijakan pertanian merupakan salah satu aspek
penting yang dilakukan dalam kajian atau penelitian di bidang pertanian, mengingat
aspek tersebut memiliki posisi yang strategis dalam penentuan kebijakan di sektor
pertanian. Kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dapat
memberikan landasan, arah, dan prioritas penelitian yang dilaksanakan agar sejalan
dengan kebijakan pembangunan yang telah digariskan. Dalam arti luas, analisis dan
pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang mencakup penelitian
kebijakan (policy research) dan analisis kebijakan (policy analysis) pembangunan
pertanian memiliki arti strategis, karena: (1) Memberikan landasan, arah, dan
prioritas penelitian bidang pertanian agar sejalan dengan kebijakan pembangunan
yang telah digariskan, (2) Mengidentifikasi masalah dan unsur-unsur sosial ekonomi
yang memengaruhi adopsi teknologi di tingkat petani, (3) Mengevaluasi
kelembagaan yang efektif dalam mempromosikan pengembangan suatu teknologi
atau sistem usahatani, dan (4) Merumuskan dan mengevaluasi serta
menyempurnakan program dan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan
agribisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Agar hasil penelitian dapat
terus berkelanjutan dengan kualitas yang semakin meningkat, maka penelitian
aspek sosial ekonomi perlu dilakukan, terutama yang terkait dengan analisis isu
pembangunan pertanian dan parameter sosial ekonomi pertanian.
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan
sebuah lembaga penelitian/pengkajian eselon II yang berada dibawah lingkup
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Berdirinya lembaga ini berawal
dari adanya Proyek Survei Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada Tahun 1974.
Seiring dengan dinamika permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali
lembaga ini mengalami perubahan nama. Pada Tahun 1976, SAE berubah
menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE), kemudian Pusat Penelitian Sosial
Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990, dan selanjutnya menjadi Pusat
Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek
Pertanian). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi
dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Status terakhir (Oktober 2010), berdasarkan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi Pusat
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP).
Berdasarkan Pasal 1374 Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2010
tersebut, PSEKP mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial
ekonomi dan kebijakan pertanian. Sementara Pasal 1375 mengatur fungsi PSEKP
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2
dalam hal: (1) Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian, (2) Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian, (3) Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian, (4)
Pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian, (5) Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil analisis dan
pengkajian serta konsultansi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian, (6) Evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi
serta kebijakan pertanian, dan (7) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah
tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Dalam kurun waktu tiga dasawarsa (1974-2006), PSEKP telah dipimpin
oleh tujuh Kepala Pusat, yaitu Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah (1976-1983), Prof.
Dr. Faisal Kasryno (1983-1989), Prof. Dr. Effendi Pasandaran (1989-1995), Prof.
Dr. Achmad Suryana (1995-1998), Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto (1998-2002 dan
2006-2010), Prof. Dr. Pantjar Simatupang (2002-2006), dan Dr. Handewi Purwati
Saliem (2010 hingga sekarang). Perubahan fungsi dan tugas PSEKP tersebut
berimplikasi terhadap perubahan struktur organisasi PSEKP Tahun 2014 (Gambar
1). Berdasarkan SK Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Nomor: 368/Kp.330/A.9/03/2009, Kelompok Peneliti (Kelti) yang ada di PSEKP
terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yakni: (1) Ekonomi Makro dan Perdagangan
Internasional (EMPI), (2) Ekonomi Pertanian dan Manajemen Agribisnis (EPMA),
dan (3) Sosio Budaya Pedesaan.
Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2014
Kasubbid. Pendayagunaan Hasil
(Dr. Ening Ariningsih)
Kasubbag. Kepegawaian dan Rumahtangga
(Endro Gunawan, SP,ME)
Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Dr. Handewi Purwati Saliem)
Kabid. Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil
(Dr. Sri Hery Susilowati)
Kabag. Umum
(Drs. Slamet Widodo)
Kasubbid. Kerjasama Penelitian
(Dr. Hermanto)
Kasubbid. Program (M. Suryadi, SP, MSi)
Kasubbid. Evaluasi dan Pelaporan
(Ir. Sri Hastuti Suhartini, M.Si)
Kelompok Jabatan Fungsional
Kabid. Program dan Evaluasi
(Dr. Ketut Kariyasa)
Kasubbag. Keuangan dan Perlengkapan
(Drs. Agus Subekti)
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ini disusun untuk melaporkan kinerja kegiatan
utama PSEKP dalam pencapaian tugas pokok dan fungsinya selama TA. 2014.
Laporan ini mencakup kegiatan utama PSEKP, yaitu kegiatan penelitian, baik
kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN (DIPA) maupun kerjasama
penelitian dengan institusi/lembaga dari dalam negeri dan luar negeri serta
penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan website). Selain itu, laporan ini juga
memuat kinerja keuangan, kendala/permasalahan yang dihadapi serta solusi
yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 4
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
2.1.1. Visi dan Misi
Prakiraan perkembangan pertanian dan pedesaan Indonesia sampai
Tahun 2020 dan prioritas strategi yang harus diimplementasikan oleh
Kementerian Pertanian bersama dengan kementerian/institusi lainnya juga
dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan visi dan misi PSEKP. Visi
PSEKP adalah menjadi pusat pengkajian yang kritis dan terpercaya bertaraf
internasional dalam menghasilkan informasi dan ilmu pengetahuan sosial
ekonomi pertanian, serta proaktif dalam memberikan alternatif rekomendasi
kebijakan pembangunan pertanian. Visi tersebut dirumuskan berdasarkan
kesadaran bahwa PSEKP merupakan lembaga pemerintah, sehingga harus
berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui partisipasi secara aktif dalam
memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dijadikan sebagai
arahan kegiatan PSEKP adalah:
1. Melakukan analisis dan pengkajian guna menghasilkan informasi dan ilmu
pengetahuan sosial ekonomi pertanian;
2. Melakukan analisis kebijakan dengan memanfaatkan informasi dan ilmu
pengetahuan hasil penelitian kebijakan menjadi rumusan alternatif kebijakan
pembangunan pertanian;
3. Memberikan alternatif rekomendasi kebijakan kepada instansi terkait dalam
mendukung kebijakan pembangunan pertanian; dan
4. Mengembangkan kemampuan institusi PSEKP sehingga mampu mewujudkan
visi dan misinya secara berkelanjutan.
2.1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PSEKP adalah:
1. Menghasilkan pengetahuan, data, dan informasi serta analisis yang berkaitan
dengan: (a) Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral,
regional dan bilateral, (b) Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian,
ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan;
2. Merekayasa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis;
3. Menghasilkan proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian
utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan;
4. Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan
pertanian yang bersifat responsif dan antisipatif;
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 5
5. Mengembangkan jaringan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian
(dalam dan luar negeri), serta stakeholder dalam rangka pemantapan
efektivitas dan percepatan diseminasi hasil analisis;
6. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas
dan ketersediaan sarana/prasarana serta budaya kerja inovatif dan
berorientasi bisnis; dan
7. Menyebarluaskan hasil-hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian
kepada pengguna.
Dari rumusan tujuan tersebut, sasaran utama yang ingin dicapai dari
kegiatan PSEKP adalah: (a) Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi
stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian, (b) Terwujudnya jalinan
kerjasama penelitian, dan (c) Terpublikasikannya hasil analisis sosial ekonomi
dan kebijakan dalam mendukung program pembangunan pertanian. Lebih rinci,
sasaran yang ingin dicapai oleh PSEKP, baik yang dijabarkan dalam sasaran
tahunan maupun sasaran akhir rencana strategis adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang
berkaitan dengan: (a) Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan
multilateral, regional dan bilateral, dan (b) Pengelolaan sosial ekonomi
sumberdaya pertanian, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan;
2. Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan
agribisnis;
3. Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian
utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, 2010 – 2014;
4. Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program
pertanian dan pedesaan;
5. Terwujudnya jaringan kerjasama penelitian yang saling menguntungkan dan
saling menghormati;
6. Terwujudnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas
dan ketersediaan sarana/prasarana, serta budaya kerja inovatif dan
berorientasi bisnis; dan
7. Tersampaikannya hasil analisis dan rekomendasi kebijakan kepada
stakeholder dalam mendukung program pembangunan pertanian dan
tersebarnya publikasi analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada
pengguna.
Dari tujuh sasaran di atas, selanjutnya dapat diuraikan indikator output
sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
A. Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka
pembangunan pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 6
1. Indikator sasaran 1:
1.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing
dan perlindungan usaha pertanian
1.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan
sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian
2. Indikator sasaran 2:
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan kelembagaan
dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif
3. Indikator sasaran 3:
3.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang
mendorong pertumbuhan sektor pertanian
3.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika ekonomi
pertanian dan perdesaan
4. Indikator sasaran 4:
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual
B. Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian
5. Indikator sasaran 5:
Jumlah jalinan kerjasama penelitian antar lembaga dan pengguna PSEKP
tahun 2014
C. Terpublikasikannya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan dalam
mendukung program pembangunan pertanian
6. Indikator sasaran 6:
Laporan pengelolaan satker, layanan perkantoran, database sosial ekonomi
pertanian, perangkat pengolah data dan komunikasi, kendaraan bermotor,
peralatan dan fasilitas perkantoran, dan gedung/bangunan.
7. Indikator sasaran 7:
Jumlah penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan website).
2.1.3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran
2.1.3.1 Kebijakan, Program dan Kegiatan Penelitian
Mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian dan Badan Litbang
Pertanian serta visi, misi, dan tupoksi PSEKP, maka kebijakan dasar PSEKP
adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan yang
mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 7
saing produk pertanian, perluasan kesempatan kerja, mengurangi
kemiskinan dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota;
2. Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani serta usaha
pertanian;
3. Pengembangan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan
internasional yang berpihak kepada petani; dan
4. Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan good governance.
Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kapasitas kerja dan
delineasi cakupan penelitian/pengkajian institusional, maka untuk periode tahun
2010-2014 kebijakan PSEKP tersebut masing-masing dijabarkan dalam
program/kegiatan utama sebagai berikut:
1. Kebijakan 1, 2 dan 3, dijabarkan dalam 6 (enam) program/kegiatan
utama yakni:
1.1. Pengkajian Kebijakan Penguatan dan Perlindungan Usaha Pertanian;
1.2. Pengkajian Kebijakan Sumberdaya Alam, Infrastruktur, dan Investasi
Pertanian;
1.3. Pengkajian Kebijakan Kelembagaan dan Regulasi Pertanian;
1.4. Pengkajian Kebijakan Ekonomi Makro, Ketahanan Pangan,
Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan;
1.5. Penelitian Dinamika Ekonomi Pertanian dan Perdesaan; dan
1.6. Evaluasi dan Tanggap Cepat Atas Isu Kebijakan Aktual.
2. Kebijakan 4, dijabarkan dalam 1 program/kegiatan utama, yakni
Diseminasi Hasil dan Peningkatan Kapasitas Lembaga.
Berkaitan dengan sinkronisasi program/kegiatan penelitian dengan
program Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait lainnya,
PSEKP melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk memperoleh umpan balik.
Kegiatan sinkronisasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa PSEKP
memiliki mandat yang berbeda dengan mandat lembaga penelitian lain, seperti
LIPI atau lembaga penelitian Perguruan Tinggi. Mandat PSEKP dalam
melaksanakan penelitian/pengkajian adalah lebih menekankan pada problem
solving research untuk menunjang kinerja Kementerian Pertanian, terutama
dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Oleh karena itu,
dipandang perlu untuk mengetahui program-program pembangunan pertanian
yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian,
sehingga dapat dilakukan sinkronisasi antara program Ditjen Teknis terkait
sebagai stakeholders dengan rencana penelitian/pengkajian PSEKP.
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 8
Dalam upaya mempertajam arah dan sasaran kegiatan penelitian, PSEKP
membentuk Tim Teknis penelitian melalui Surat Penugasan Kepala Pusat Nomor
236/KP.340/I.7/02/2014 tanggal 25 Februari 2014. Tim Teknis tersebut terdiri
dari Profesor Riset dan beberapa peneliti senior PSEKP yang dipandang
mempunyai kapabilitas sebagai Tim Teknis Penelitian. Tugas pokok Tim Teknis
secara umum adalah merancang rencana penelitian/pengkajian yang akan
dilakukan PSEKP sampai tersusunnya Proposal Operasional Penelitian. Dalam
perencanaan program penelitian, Tim Teknis mempunyai tugas, yakni: (1)
Melakukan penjaringan isu-isu utama pembangunan pertanian dan perdesaan
serta merumuskannya sebagai prioritas kegiatan penelitian PSEKP, serta (2)
Melakukan penajaman arah dan program kegiatan penelitian PSEKP, mulai dari
penyusunan rencana kegiatan, penyusunan matrik program sampai penyusunan
proposal penelitian.
Selanjutnya dalam rangka mengawal kegiatan penelitian, dibentuk Tim
Pelaksana Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun Anggaran 2014, melalui Surat
Penugasan Kepala Pusat Nomor 211/KP.340/I.7/02/ 2014 tanggal 18 Februari
2014. Surat Penugasan tersebut kemudian direvisi dengan Surat Penugasan
Kepala Pusat Nomor 984/KP.340/I.7/09/2014 tanggal 1 September 2014 karena
ada pelantikan dan pergantian Pejabat Eselon III dan IV lingkup Badan Litbang
Pertanian pada 6 Agustus 2014 sehingga merubah struktur organisasi PSEKP.
Tugas Tim Pelaksana Monev adalah: (1) Melakukan pemantauan proses
pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti, mulai dari
tahap awal hingga akhir, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan pelaksanaan kegiatan penelitian dari proposal operasional yang
telah ditetapkan dan membantu memberikan solusi jika penyimpangan benar-
benar terjadi, (2) Memberikan penilaian dan saran perbaikan yang diperlukan
terhadap hasil penelitian menurut tahap-tahap kegiatan penelitian dengan
mengacu pada proposal penelitian, (3) Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis
dalam rangka perbaikan/penyempurnaan proposal operasional, dan (4)
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dan
kinerja pelayanan pendukung penelitian.
Pengelompokan kegiatan penelitian dilakukan secara terencana dengan
mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan sumberdaya manusia. Kegiatan
utama penelitian PSEKP pada tahun 2014 sumber dananya berasal dari APBN
(DIPA). Kegiatan utama tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) judul penelitian
sebagai berikut:
1. Kajian Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015.
2. Kajian Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi Tanaman Ternak.
3. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Bioenergi di Sektor Pertanian.
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 9
4. Kajian Peran Organisasi Petani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian.
5. Kajian Kebijakan dan Implementasi Diseminasi Inovasi Pertanian.
6. Analisis Peran Modal Sosial dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di
Kawasan Perbatasan.
7. Kontribusi Sektor Pertanian dalam Pencapaian Target MDG’S dan
Implikasinya pada SDGs.
8. Kajian Kebijakan Pengendalian Impor Produk Hortikultura.
9. Dinamika Sosial Ekonomi Pertanian dan Perdesaan: Analisis Data PATANAS.
10. Outlook Pertanian 2015–2019.
Kegiatan penelitian yang bersumber dari sinergi/kerjasama penelitian
yang diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini adalah kegiatan kerjasama
penelitian dalam negeri tahun 2014 yang terdiri atas 2 (dua) judul
penelitian,yakni;
1. Pengembangan Organisasi dan Jaringan Kerja pada Program Nano Teknologi
Litbang Pertanian.
2. Kajian Reformasi Kebijakan 2014-2019 Menuju Transformasi Pembangunan
Pertanian Jangka Panjang.
Kegiatan kerjasama penelitian pada Tahun 2014 PSEKP juga melakukan
kegiatan kerjasama penelitian dengan sumber dana dari instansi/lembaga dari
luar negeri dan umumnya bersifat multiyears. Judul penelitian kerjasama luar
negeri tersebut adalah: Eco-Health Assessment on Poultry Production Clusters
(PPCs) for The Livelihood Improvement of Small Producers (kerjasama
penelitian PSEKP dengan IDRC).
2.1.3.2. Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian
kinerja kegiatan penelitian yang dilakukan PSEKP adalah masukan, keluaran,
hasil, manfaat, dan dampak. Masukan (Input) merupakan segala sesuatu yang
dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk
menghasilkan keluaran (output). Masukan yang digunakan dalam kegiatan
penelitian bidang sosial ekonomi pertanian ini adalah dana dan sumber daya
manusia (SDM) atau peneliti yang melaksanakan kegiatan penelitian. Keluaran
(Output) merupakan hasil langsung yang dicapai dari pelaksanaan suatu
kegiatan penelitian. Keluaran tersebut dapat berupa produk/jasa fisik dan atau
non fisik, misalnya digunakannya usulan alternatif kebijakan pembangunan
pertanian oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian lainnya. Hasil
(Outcome) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya, dimasukkannya beberapa
usulan alternatif kebijakan dalam keputusan pembuat kebijakan pembangunan
pertanian. Manfaat (benefit) merupakan kegunaan suatu keluaran yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 10
dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan dampak (impact) merupakan
ukuran tingkat pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.
Berbeda dengan penelitian yang bersifat teknis, output yang dihasilkan
dari penelitian sosial ekonomi bukanlah teknologi yang bersifat tangible
(teknologi yang dapat dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan
rumusan kebijakan atau program dan rumusan rekayasa kelembagaan yang
bersifat intagible. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasil-hasil
penelitian/pengkajian PSEKP umumnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat
dalam jangka pendek. Manfaat dan dampak penelitian PSEKP baru terlihat
setelah rumusan kebijakan dilaksanakan dan melalui proses penyesuaian di
masyarakat.
Disamping itu, pengukuran manfaat dan dampak PSEKP tidak dapat
berdiri sendiri karena kontribusi lembaga lain dalam pengukuran kedua indikator
ini juga tidak kecil. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengukur manfaat dan
dampak analisis dan pengkajian secara kuantitatif. Kedua indikator tersebut
dapat diukur atas dasar ex ante analisis atau secara potensial. Secara umum,
indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh PSEKP dalam periode
2010-2014 adalah penekanan kepada indikator keluaran (output) dari kegiatan
analisis. Indikator output tersebut merupakan dasar penentuan keberhasilan
pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
Setiap kegiatan penelitian diharapkan dapat menghasilkan suatu
keluaran yang dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna
secara optimal. Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka pengguna utama hasil
penelitian PSEKP adalah: (1) Pejabat pembuat dan pengelola kebijakan
pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga negara
lainnya, (2) Praktisi agribisnis, petani dan pengusaha agribisnis, dan (3) Masyarakat
umum. Disamping untuk stakeholder utama, hasil-hasil penelitian tersebut dapat
pula dimanfaatkan oleh pengguna sekunder, seperti: politisi, ilmuwan, masyarakat
peminat pembangunan pertanian, dan para peneliti PSEKP sendiri.
2.2. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan informasi tentang tingkat
atau target kinerja (berupa output) yang ingin diwujudkan. Rencana Kinerja
Tahunan PSEKP Tahun 2014 berdasarkan target indikator output sasaran
pertama (utama) yang berkaitan dengan kegiatan penelitian sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian, yakni:
a. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan
perlindungan usaha pertanian, berupa 1 (satu) rekomendasi kebijakan dari
judul penelitian: Kajian Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Pasar
Tunggal ASEAN 2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 11
b. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya
pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian, berupa 2 (dua)
rekomendasi kebijakan dari judul penelitian: (1) Kajian Pengembangan
Sistem Pertanian Terintegrasi Tanaman Ternak; dan (2) Evaluasi Kebijakan
Pengembangan Bioenergi di Sektor Pertanian.
c. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan
kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif,
berupa 3 (tiga) rekomendasi kebijakan dari judul penelitian: (1) Kajian
Peran Organisasi Petani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian; (2)
Kajian Kebijakan dan Implementasi Diseminasi Inovasi Pertanian; dan (3)
Analisis Peran Modal Sosial dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di
Kawasan Perbatasan.
d. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang
mendorong pertumbuhan sektor pertanian, berupa 2 (dua) rekomendasi
kebijakan dari judul penelitian: (1) Kontribusi Sektor Pertanian dalam
Pencapaian Target MDG’S dan Implikasinya pada SDGs; dan (2) Kajian
Kebijakan Pengendalian Impor Produk Hortikultura.
e. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika pembangunan
pertanian dan perdesaan, berupa 2 (dua) rekomendasi kebijakan dari judul
penelitian: (1) Dinamika Sosial Ekonomi Pertanian dan Perdesaan: Analisis
Data PATANAS; dan (2) Outlook Pertanian 2015–2019.
f. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual,
berupa 12 (dua belas) rekomendasi kebijakan yang terkait dengan
Evaluasi dan Tanggap Cepat atas Isu Kebijakan Aktual.
Selanjutnya, Rencana Kinerja Tahunan PSEKP Tahun 2014 berdasarkan
sasaran kedua (Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian), dengan indikator
kinerja, yaitu jumlah jalinan kerjasama penelitian baik dalam maupun luar negeri
sebanyak 2 (dua) kerjasama penelitian. Sementara itu, target dalam Rencana
Kinerja Tahunan PSEKP Tahun 2014 berdasarkan sasaran ketiga (Publikasi hasil
analisis sosial ekonomi dan kebijakan dalam mendukung program pembangunan
pertanian), dengan indikator kinerja yaitu jumlah penerbitan publikasi ilmiah
(media cetak dan website) dengan target 18 (delapan belas) penerbitan publikasi
cetak dan website.
2.3. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang
dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja antara Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian dengan Kepala Badan Litbang Peranian Tahun 2014 yaitu
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 12
tersedianya 22 rekomendasi kebijakan pertanian yang terkait dengan penguatan
daya saing dan perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya dan
infrastruktur, kelembagaan, makro ekonomi pertanian, dinamika pembangunan
pertanian dan perdesaan, serta isu-isu aktual pembangunan pertanian dan
perdesaan. Penetapan Kinerja PSEKP Tahun 2014 berdasarkan sasaran strategis
dan indikator kinerja dalam Renstra PSEKP 2010-2014, walaupun jumlah
rekomedasi kebijakan yang dihasilkan disesuaikan dengan perkembangan
dinamika sosial ekonomi pertanian. Adapun Penetapan Kinerja PSEKP Tahun
2014 meliputi:
1. Sasaran Strategis :
Sasaran 1 : Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian oleh
stakeholders untuk pembangunan pertanian.
Sasaran 2 : Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian.
Sasaran 3 : Terpublikasikannya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan
dalam mendukung program pembangunan pertanian.
2. Indikator Kinerja :
Indikator sasaran 1.
Rumusan alternatif kebijakan sosial ekonomi pertanian dengan target 22
rekomendasi kebijakan yang terbagi dalam indikator:
a. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan
perlindungan usaha pertanian (1 rekomendasi).
b. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya
pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian (2 rekomendasi).
c. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan
kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif (3
rekomendasi).
d. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang
mendorong pertumbuhan sektor pertanian (2 rekomendasi).
e. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika ekonomi
pertanian dan perdesaan (2 rekomendasi).
f. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual
(12 rekomendasi).
Indikator sasaran 2.
Jalinan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri) dengan target 2
kerjasama penelitian.
Indikator sasaran 3.
Penerbitan publikasi Ilmiah (media cetak dan website) dengan target 18
penerbitan publikasi cetak dan website.
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 13
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian (PSEKP) Tahun 2010-2014, sasaran utama PSEKP yang berkaitan
dengan tugas utama PSEKP dalam melaksanakan analisis dan pengkajian sosial
ekonomi dan kebijakan pertanian berkaitan erat dengan sasaran strategis
yakni “tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam
rangka pembangunan pertanian”. Sasaran strategis tersebut lebih lanjut
dideliniasi atau dirinci menjadi 4 (empat) sasaran akhir rencana strategis sebagai
berikut:
(1) Sasaran satu. Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta
analisis yang berkaitan dengan: (a) Kebijakan ekonomi makro dan
perdagangan multilateral, regional dan bilateral, dan (b) Pengelolaan sosial
ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan
kemiskinan;
(2) Sasaran dua. Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi
dan agribisnis;
(3) Sasaran tiga. Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas
pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan
periode 2010–2014; dan
(4) Sasaran empat. Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan
dan program pertanian dan pedesaan.
Selanjutnya, keempat sasaran tersebut pada Tahun 2014 dijabarkan
dalam 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dari
program/kegiatan utama yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP.
Capaian indikator kinerja sasaran dari program/kegiatan utama PSEKP
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan akan diuraikan lebih lanjut
pada bab ini.
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
indikator kinerja sasaran dengan realisasi, yakni keluaran (output) kegiatan yang
berkaitan dengan masing-masing sasaran tersebut. Berdasarkan kinerja sasaran
program utama yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP Tahun 2014
(sasaran pertama hingga empat), capaian yang dihasilkan adalah ”25
rekomendasi kebijakan pertanian untuk pembangunan pertanian” dari 22
rekomendasi kebijakan yang ditargetkan, terutama menyangkut aspek sosial
ekonomi dan kebijakan pertanian (Tabel 1).
Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum
menunjukkan hasil pencapaian keberhasilan yang cukup baik dan sesuai, bahkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 14
beberapa sasaran melebihi target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun
2014. Uraian secara lebih lengkap tentang capaian kinerja masing-masing
sasaran tersebut selanjutnya diuraikan pada Subbab 3.2.
Tabel 1. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2014.
No. Sasaran Indikator Kinerja
Uraian Target Capaian %
1. SASARAN PERTAMA: Terwujudnya sistem
pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral;
1.1.Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian
1 Rekomendasi
kebijakan
1 Rekomendasi
kebijakan
100
(b) Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan
1.2.Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian
2 Rekomendasi
kebijakan
2 Rekomendasi
kebijakan
100
2. Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis
2.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif
3 Rekomendasi
kebijakan
3 Rekomendasi
kebijakan
100
3. Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, 2010-2014
3.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian
2 Rekomendasi
kebijakan
2 Rekomendasi
kebijakan
100
3.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dinamika ekonomi pertanian dan perdesaan
2 Rekomendasi
kebijakan
2 Rekomendasi
kebijakan
100
4. Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program pertanian dan pedesaan
4.1.Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual
12 Rekomendasi
kebijakan
16 Rekomendasi
kebijakan
133,33
TOTAL REKOMENDASI KEBIJAKAN 22 26 118,18
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 15
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis dan evaluasi capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian tahun 2014 menurut penetapan sasaran strategis yakni ”tersedianya
rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan
pertanian” yang diuraikan secara rinci menjadi 4 (empat) sasaran akhir sesuai
dengan rencana strategis (Renstra 2010-2014) sebagai berikut:
Sasaran 1 : Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi, serta analisis
yang berkaitan dengan:
(a) Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral,
regional dan bilateral; dan
(b) Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan
pangan dan pengentasan kemiskinan
Untuk mencapai Sasaran-1, diukur dengan keluaran (output) dua
indikator kinerja, yakni: (1) Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan
penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian, dan (2) Jumlah
rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya pertanian dan
pembangunan infrastruktur pertanian. Pencapaian target dari masing-masing
indikator kinerja tersebut disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran pertama yang
telah ditargetkan dalam tahun 2014 dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat
dilihat dari capaian indikator kinerja Sasaran-1 yang seluruhnya terealisir 100
persen dari target yang ditetapkan. Sasaran satu tersebut dicapai melalui dua
program/kegiatan, yaitu: (1) Pengkajian Kebijakan Penguatan dan Perlindungan
Usaha Pertanian, serta (2) Pengkajian Kebijakan Sumberdaya Alam, Infrastruktur
dan Investasi Pertanian, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 3 (tiga)
kegiatan.
Tabel 2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran-Satu Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2014
Indikator Kinerja Target Realisasi %
1.1.Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian
1 Rekomendasi kebijakan
1 Rekomendasi kebijakan
100
1.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian
2 Rekomendasi kebijakan
2 Rekomendasi kebijakan
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 16
Rincian kegiatan untuk mencapai Sasaran-1 tersebut diuraikan secara
lebih lengkap sebagai berikut :
Pertama, indikator kinerja sasaran “terwujudnya sistem pengetahuan,
data dan informasi, serta analisis yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi
makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral”, dicapai melalui
Program Pengkajian Kebijakan Penguatan dan Perlindungan Usaha Pertanian,
yang diimplementasikan dalam satu kegiatan yakni: Kajian Kesiapan Indonesia
dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015. Serapan dana dari “Sasaran
1.1.” yang bersumber dari APBN mencapai 93,84 persen. Target dan realisasi
output kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.
Kedua, indikator kinerja sasaran “terwujudnya sistem pengetahuan, data
dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan pengelolaan sosial ekonomi
sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan”, dicapai
melalui program Pengkajian Kebijakan Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan
Investasi Pertanian yang dilakukan dengan 2 (dua) kegiatan yakni: (a) Kajian
Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi Tanaman Ternak; dan (b) Evaluasi
Kebijakan Pengembangan Bioenergi di Sektor Pertanian. Masukan (input) yang
dipakai untuk mendukung keberhasilan pencapaian hasil kegiatan yang terkait
dengan sasaran 1.2 tersebut adalah sumberdaya manusia yakni peneliti dan
dukungan dana yang bersumber dari APBN. Hasil kegiatan yang terkait dengan
sasaran 1.2 tersebut selanjutnya disampaikan untuk kepentingan dan
dimanfaatkan oleh stakeholder utama yakni pimpinan Kementerian Pertanian.
Serapan dana dari “Sasaran 1.2.” yang bersumber dari APBN mencapai 92,93
persen. Output kedua kegiatan tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Tabel
3.
Tabel 3. Target dan Realisasi Output Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran 1.1. dan Sasaran 1.2. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun
2014.
No. Kegiatan Target Realisasi (Output)
1.1.1. Kajian Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015
1 Rekomendasi
Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015
1.1.2. Kajian Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi Tanaman Ternak
1 Rekomendasi
Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi Tanaman Ternak
1.1.3. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Bioenergi di Sektor Pertanian
1 Rekomendasi
Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Bioenergi di Sektor Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 17
Sasaran 2 : Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan
agribisnis
Indikator kinerja Sasaran-2, yakni “terciptanya beberapa model
kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis”, yang dicapai melalui keluaran
(output) program Pengkajian Kebijakan terkait Pengembangan Kelembagaan dan
Peraturan Mendorong Iklim Usaha yang Kondusif melalui 3 (tiga) kegiatan, yakni:
(a) Kajian Peran Organisasi Petani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian;
(b) Kajian Kebijakan dan Implementasi Diseminasi Inovasi Pertanian; dan (c)
Analisis Peran Modal Sosial dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di
Kawasan Perbatasan. Output kedua kegiatan tersebut secara lengkap dapat
dilihat pada Tabel 4. Serapan dana dari sasaran kedua yang bersumber dari
APBN mencapai 95,48 persen.
Tabel 4. Target dan Realisasi Output Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran-2
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2014
No. Kegiatan Target Realisasi (Output)
2.a. Kajian Peran Organisasi Petani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian
1 Rekomendasi
Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Peran Organisasi Petani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian
2.b. Kajian Kebijakan dan Implementasi Diseminasi Inovasi Pertanian
1 Rekomendasi
Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kebijakan dan Implementasi Diseminasi Inovasi Pertanian
2.c. Analisis Peran Modal Sosial dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Kawasan Perbatasan
1 Rekomendasi
Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Peran Modal Sosial dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Kawasan Perbatasan
Sasaran 3 :
Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas
pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan
pedesaan, 2010 – 2014
Untuk mencapai Sasaran-3 yakni “terwujudnya proyeksi permintaan dan
penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian
dan pedesaan, 2010 – 2014” tersebut diukur dengan dua indikator kinerja yang
dicapai melalui dua program, yaitu: (3.1.) Program Pengkajian Kebijakan
Ekonomi Makro, Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan
Pedesaan, dan (3.2.) Program Penelitian Dinamika Ekonomi Pertanian dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 18
Pedesaan. Pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja pada Sasaran-
3 tersebut dipaparkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran-Tiga Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2014.
Indikator Kinerja Target Realisasi %
3.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian
2 Rekomendasi kebijakan
2 Rekomendasi kebijakan
100
3.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika ekonomi pertanian dan perdesaan
2 Rekomendasi kebijakan
2 Rekomendasi kebijakan
100
Indikator kinerja sasaran 3.1. dicapai melalui keluaran (output) dari dua
kegiatan, yakni: (a) Kontribusi Sektor Pertanian dalam Pencapaian Target MDG’S
dan Implikasinya pada SDGs; dan (b) Kajian Kebijakan Pengendalian Impor
Produk Hortikultura. Selanjutnya, jika dilihat input dari sisi penyerapan anggaran
yang digunakan untuk mendukung kedua kegiatan tersebut terealisir rata-rata
94,62 persen dari target yang telah ditetapkan. Output keempat kegiatan
tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Target dan Realisasi Output Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran 3.1.
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2014.
No. Kegiatan Target Realisasi (Output)
3.1.1. Kontribusi Sektor Pertanian dalam Pencapaian Target MDG’S dan Implikasinya pada SDGs
1 Rekomendasi
Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kontribusi Sektor Pertanian dalam Pencapaian Target MDG’S dan Implikasinya pada SDGs
3.1.2. Kajian Kebijakan Pengendalian Impor Produk Hortikultura
1 Rekomendasi
Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kajian Kebijakan Pengendalian Impor Produk Hortikultura
Selanjutnya, capaian indikator kinerja sasaran 3.2 yang dicapai melalui
program Program Penelitian Dinamika Ekonomi Pertanian dan Pedesaan,
dilakukan melalui dua kegiatan yakni: (a) Dinamika Sosial Ekonomi Pertanian dan
Perdesaan: Analisis Data PATANAS; dan (b) Outlook Pertanian 2015–2019.
Selanjutnya, jika dilihat input dari sisi penyerapan anggaran yang digunakan
untuk mendukung kedua kegiatan tersebut rata-rata terealisir 81,52 persen dari
target yang telah ditetapkan. Secara rinci, output kedua kegiatan tersebut dapat
dilihat pada Tabel 7.
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 19
Tabel 7. Target dan Realisasi Output Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran 3.2. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2014
No. Kegiatan Target Realisasi (Output)
3.2.1. Dinamika Sosial Ekonomi Pertanian dan Perdesaan: Analisis Data PATANAS
1 Rekomendasi
Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Dinamika Sosial Ekonomi Pertanian dan Perdesaan melalui analisis data PATANAS yang terhimpun dari tahun 2007-2012
3.2.2. Outlook Pertanian 2015–2019
1 Rekomendasi
Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Outlook Pertanian 2015–2019
Sasaran 4 Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan
program pertanian dan pedesaan
Indikator kinerja sasaran empat, yakni “Jumlah rekomendasi kebijakan
terkait dengan isu-isu kebijakan aktual oleh stakeholder”, dicapai melalui
program Evaluasi Tanggap Cepat Atas Isu Kebijakan Aktual, dengan 1 (satu)
kegiatan yakni Evaluasi dan Tanggap Cepat atas Isu Kebijakan Aktual. Kegiatan
Anjak yang target awalnya adalah menghasilkan 12 rekomendasi kebijakan yang
terkait dengan isu-isu kebijakan aktual, hingga akhir tahun 2014 menghasilkan
16 rekomendasi lebih besar dari target yang ditetapkan, dengan topik sebagai
berikut:
a. Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun
2015-2019.
b. Penetapan Target Indikator Makro dalam Rangka Penyusunan Renstra
Kemtan 2015-2019.
c. Stabilisasi Harga Padi, Jagung dan Kedelai.
d. Stabilisasi Harga Cabai Merah dan Bawang Merah.
e. Stabilisasi Harga Daging Sapi.
f. Dampak Perbuahan Harga BBM terhadap Sektor Pertanian.
g. Elastisitas Harga Pupuk Terhadap Produktivitas Padi.
h. Penyesuaian HET Pupuk Bersubsidi pada Usahatani Padi dan Dampaknya
Bagi Pendapatan Petani.
i. Daya Saing Komoditas Padi, Jagung, Kedelai Nasional dalam Konteks
Pencapaian Swasembada Pangan.
j. Kebijakan Impor Beras: Memahami Kasus Impor Beras Vietnam.
k. Identifikasi Tipologi Petani dan Rumah Tangga Tani Skala Kecil.
l. Kajian Awal Penumbuhan dan Pengembangan Agro Techno Park (ATP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 20
m. Mendukung Gerakan Penerapan dan Pengelolaan Tanaman Terpadu
Berdasarkan Kajian Kritis Pelaksanaan SLPTT.
n. Kebijakan yang terkait dengan Potensi dan permasalahan pemanfaatan
Sumber Daya Pertanian di Provinsi Maluku dalam mendukung Swasembada
Pangan.
o. Analisis Kendala dan Peluang Penyebarluasan Sistem Resi Gudang di
Indonesia.
p. Prospek Penerapan Jarwo Transplanter.
Pelaksanaan kegiatan Anjak tersebut bersifat khusus, yakni penugasan
penelitiannya secara ad-hoc melalui penunjukan oleh Kepala Pusat sesuai
dengan isu-isu aktual di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang
berkembang selama tahun 2014. Peneliti yang ditugaskan dalam kegiatan Anjak
tersebut disesuaikan kapabilitasnya dengan topik penelitian yang dilakukan.
Realisasi dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah 75,52 persen dari target
Pagu Rp. 711.690.000,-.
Berdasarkan uraian kinerja di atas bahwa realisasi sasaran yang dicapai
PSEKP sampai akhir tahun 2014 secara umum seluruh sasaran yang ditetapkan
oleh PSEKP telah dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini
disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan materi penelitian,
seperti proposal operasional, juklak (petunjuk pelaksanaan penelitian), outline
penelitian, serta kuesioner untuk pengumpulan data primer maupun daftar data
sekunder yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian. Namun demikian,
dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, keberhasilan penelitian tidak terlepas
dari berbagai pengaruh faktor lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun
internal. Hambatan, kendala, dan beberapa permasalahan yang dihadapi pada
saat dilakukannya penelitian dapat mempengaruhi kinerja PSEKP tahun 2014.
Faktor Pendukung Keberhasilan
Beberapa faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan
penelitian tersebut adalah:
a) Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan sejak tahap
perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk diseminasi hasil
penelitian sehingga ada kontrol/pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan
penelitian. Dengan demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di
lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera dilakukan
antisipasi penanggulangannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 21
b) Dukungan dan koordinasi manajemen penelitian, baik aspek pelayanan
keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian.
Sarana kegiatan penelitian yang telah tersedia dengan baik dalam mendukung
kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, seperti: fasilitas
komputer, jaringan internet, ruangan ber-AC, perpustakaan, sarana kendaraan,
dan lain-lain.
Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan
penelitian antara lain adalah telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara
PSEKP dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian seperti:
Direktorat Jenderal, maupun instansi di luar Kementerian Pertanian seperti Badan
Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Asosiasi berbagai komoditas,
Perguruan Tinggi, bahkan dengan instansi luar negeri seperti IDRC. Hal ini
memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian.
Hambatan dan Kendala
Beberapa hambatan dan kendala terkait pelaksanaan kegiatan penelitian
tahun 2014, antara lain: (1) Penumpukan kegiatan pengolahan data penelitian pada
waktu bersamaan, baik penelitian yang sumber dananya dari APBN/DIPA dan
penelitian kerjasama lainnya, sementara SDM entri data dan pengolahan data relatif
terbatas; (2) Adanya revisi anggaran yang berulang-ulang menyebabkan kegiatan
penelitian menjadi terhambat dan perlu penyesuaian terhadap perubahan anggaran
tersebut; (3) Adanya keterlambatan peneliti dalam menyerahkan kuesioner
penelitian setelah kembali dari lapang; dan (4) Tingkat validasi data kuesioner yang
bervariasi, baik kurang akurat dalam pengisian kuesionernya atau kesalahan entri
data (human error).
Hal tersebut di atas menjadi faktor penghambat penulisan pelaporan akhir
dan mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyeliesaikan tahapanan penelitian.
Selain itu, penyerapan anggaran di seluruh kegiatan penelitian PSEKP tidak dapat
terserap secara optimal.
Permasalahan
Pada tingkat organisasi, permasalahan yang masih ditemui dalam
pelaksanaan kegiatan di PSEKP adalah masih adanya kesenjangan kapasitas
peneliti junior dengan senior karena jenjang pendidikan formal maupun
pengalaman dalam kegiatan penelitian. Kesenjangan terutama mencakup
kapasitas dalam membuat proposal penelitian yang baik, penguasaan metodologi
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 22
penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis hasil
pengolahan data terutama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pertanian.
Pada tingkat penelusuran data di lapang, permasalahan yang kerapkali
ditemui dalam pelaksanaan kegiatan PSEKP adalah validitas dan kelengkapan data
serta informasi di daerah kurang baik seiring dengan adanya era otonomi daerah
dan pemekaran wilayah. Padahal penelitian sosial ekonomi pertanian disamping
menggunakan data primer juga mengandalkan data sekunder. Beberapa
permasalahan yang ditemui di lapang antara lain adalah sebagian responden
(misalnya produsen benih, pengusaha di bidang pertanian) tidak bersedia untuk
mengisi kuesioner yang disiapkan, data sekunder tingkat kecamatan yang
dibutuhkan sulit diperoleh, dokumen dan informasi serta data pendukung yang
dibutuhkan di lapang tidak lengkap atau bahkan tidak tersedia di lapang. Di sisi
lain, beberapa tim juga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk
memperoleh database yang valid dan akurat.
Langkah-Langkah Inisiatif Yang Diambil
Untuk mengantisipasi permasalahan kesenjangan kapabilitas peneliti,
maka upaya yang dilakukan adalah memperkuat kelompok peneliti (Kelti)
sehingga keberadaan Kelti PSEKP dapat meningkatkan kinerja PSEKP sebagai
lembaga penelitian. Selain itu, juga perlu dilakukan pelatihan yang rutin dalam
peningkatan kemampuan peneliti dibidang pengembangan instrumen
penelitian/metodologi, analisis data, dan pembuatan proposal penelitian yang
baik.
Untuk mengatasi permasalahan akurasi data dan informasi di tingkat
lapangan, baik data primer maupun sekunder, tim peneliti umumnya melakukan
pencarian data-data dari berbagai sumber/instansi lain yang terkait. Validitas dan
akurasi data dan informasi sangat penting dan memengaruhi kualitas hasil kegiatan
penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Kegiatan analisis dan
pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam lima tahun ke depan
diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan advokasi
kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan
lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis, dan petani
yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif di tingkat petani, yang
paling mutakhir.
Upaya-upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi kendala, hambatan, dan
permasalahan dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: (a) Terkait
dengan penumpukan kegiatan pengolahan data pada bulan-bulan tertentu, maka
proses input data dan pengolahan data menggunakan sistem FIFO (First In First
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 23
Out) sehingga tercipta kelancaran dalam kegiatan pelayanan penelitian, dan (b)
Meningkatkan akurasi dan kualitas entri data yang lebih akurat.
Perbandingan Capaian Kinerja Utama PSEKP Periode 2010-2014
Kinerja Utama PSEKP pada periode 2010-2014 diukur dari tersedianya
jumlah rekomendasi kebijakan bagi stakeholder dalam rangka pembangunan
pertanian, mengingat hal tersebut merupakan Indikator yang menjadi tolak ukur
keberhasilan suatu program atau kegiatan. Capaian kinerja utama PSEKP periode
2010-204 menunjukkan jumlah rekomendasi yang dihasilkan telah mencapai
target pada Penentuan Kinerja yang di tetapkan setiap tahun (Tabel 8).
Berdasarkan sasaran utama dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan
pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, capaian hasil kegiatan
penelitian bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian selama tahun 2014 bila
dibandingkan dengan capaian hasil pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan
jumlah rekomendasi yang dihasilkan. Total target kinerja kegiatan penelitian
bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian pada tahun 2013 dan 2014
adalah masing-masing “tersedianya 22 rekomendasi kebijakan bagi stakeholder
dalam rangka pembangunan pertanian”. Realisasi kinerja kegiatan tersebut
selama periode 2013 adalah 22 rekomendasi kebijakan atau tercapai sesuai
dengan target. Sementara itu, realisasi kinerja kegiatan selama tahun 2014
adalah 26 rekomendasi. Hal ini disebabkan oleh adanya capaian target output
tentang “Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan sosial
ekonomi pertanian yang semula ditargetkan 12 rekomendasi kebijakan, tercapai
hingga 16 rekomendasi kebijakan (133,33%). Perlu diketahui bahwa target
dalam Renstra PSEKP TA. 2010-2014 dengan target yang ada dalam Penetapan
Kinerja tiap Tahun Anggaran sering mengalami perbedaan. Hal tersebut
disebabkan oleh perubahan dinamika sosial ekonomi pertanian yang sedang
berkembang dan perlu segera direspon secepatnya.
Pada tahun 2013, jumlah penelitian PSEKP mengalami penurunan
dibandingkan jumlah penelitian tahun 2012. Kebijakan tersebut berdasarkan hasil
evaluasi dari penelitian tahun sebelumnya dan dimaksudkan untuk efisiensi dan
efektivitas kegiatan penelitian. Selain itu, penurunan ini diharapkan dapat lebih
memberikan peningkatan pada kualitas hasil rekomendasikan dari masing-
masing penelitian. Meskipun jumlah penelitian mengalami penurunan, tetapi
realisasi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melebihi target yang sudah
ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah rekomendasi kebijakan
pertanian terkait evaluasi dan tanggap cepat atas isu kebijakan aktual.
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 24
Semua kegiatan penelitian tidak terlepas dari adanya monitoring dan
evaluasi yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir,
termasuk diseminasi hasil penelitian sehingga ada kontrol atau pengawasan dalam
setiap tahapan kegiatan penelitian. Dengan demikian bila terjadi permasalahan-
permasalahan, baik di lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera
dilakukan antisipasi penanggulangannya. Selain itu, juga adanya dukungan dan
koordinasi manajemen penelitian, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan
data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian terhadap kegiatan
penelitian.
Kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian
ke depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan
advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil
kebijakan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis dan
petani yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif maupun kualitatif di
tingkat petani yang paling mutakhir.
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 25
Tabel 8. Perbandingan Keluaran/Output Kegiatan Utama Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2010-2014.
No Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014 Total Keluaran/
Output
Ta
rge
t*)
Ca
pa
ian
%
Ta
rge
t*)
Ca
pa
ian
%
Ta
rge
t*)
Ca
pa
ian
%
Ta
rge
t*)
Ca
pa
ian
%
Ta
rge
t*)
Ca
pa
ian
%
Ta
rge
t*)
Ca
pa
ian
%
1. Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral.
1.1.Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian.
2 2 100 2 2 100 4 4 100 4 4 100 1 1 100 13 13 100
(b) Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.
1.2.Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian.
2 2 100 3 6 200 3 3 100 2 2 100 2 2 100 12 15 125
2. Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis.
2.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim
1 1 100 1 1 100 7 7 100 3 3 100 3 3 100 15 15 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 26
No Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014 Total Keluaran/
Output
Ta
rge
t*)
Ca
pa
ian
%
Ta
rge
t*)
Ca
pa
ian
%
Ta
rge
t*)
Ca
pa
ian
%
Ta
rge
t*)
Ca
pa
ian
%
Ta
rge
t*)
Ca
pa
ian
%
Ta
rge
t*)
Ca
pa
ian
%
usaha yang kondusif.
3. Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, 2010-2014.
3.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian
2 2 100 2 2 100 4 4 100 3 3 100 2 2 100 13 13 100
3.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dinamika ekonomi pertanian dan perdesaan.
2 2 200 1 1 100 1 1 100 1 1 100 2 2 100 7 7 100
4. Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program pertanian dan pedesaan.
4.1.Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual.
4 4 100 3 12 666.66 2 9 450 9 11 122.22 12 16 133,33 30 52 173,33
TOTAL REKOMENDASI 12 12 100 12 24 200 21 28 133.33 22 22 109,09 22 26 118,18 90 115 127,78 *)= Target sesuai Penetapan Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, TA. 2010-2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 27
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Pusat Sosial Ekonomi
dan Kebijakan Pertanian secara umum berhasil dalam mencapai sasaran dengan
baik. Anggaran PSEKP tahun 2014 disusun berdasarkan variabel jenis
pengeluaran dan variabel kegiatan. Variabel jenis pengeluaran dibedakan
menurut belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara itu
variabel kegiatan dibedakan menurut jenis kegiatan, yakni: Kegiatan utama
mencakup Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, serta kegiatan
Penunjang yang mencakup: (a) Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan;
(b) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; (c) Pelayanan
publik atau birokrasi, dan (d) Perawatan sarana.
Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2014 berdasarkan revisi
terakhir (18 Desember 2014) adalah sebesar Rp. 35.892.613.000.- yang
merupakan Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 35.242.613.000.- dan Hibah luar
negeri sebesar Rp. 650.000.000.-. Perkembangan pelaksanaan keuangan Pusat
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2014 per 31 Desember 2014 secara
rinci dapat dilihat pada Tabel 9 dan 10. Tampak bahwa pada realisasi serapan
total anggaran PSEKP adalah 90.07 persen. Realisasi keuangan untuk anggaran
yang berasal dari RM mencapai 91.73 persen, terdiri dari pengeluaran untuk
belanja pegawai yang sudah direalisasikan yakni Rp. 12.486.031.913.- (92.29%)
dan belanja barang yang sudah direalisasikan yaitu Rp. 9.111.487.223.-
(88.58%), sedangkan untuk belanja modal sudah terealisasi sebesar Rp.
10.080.312.850.- (90.08%). Dengan demikian anggaran yang bersumber pada
RM masih tersisa per 31 Desember 2014 adalah Rp. 3.564.781.014.- (10.12%).
Di sisi lain, serapan total anggaran yang berasal dari Hibah luar negeri mencapai
100 persen (Rp. 650.000.000.-), yang pada revisi DIPA TA. 2014 terakhir masuk
dalam belanja barang.
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian TA. 2014 per 31 Desember 2014 menunjukkan bahwa
capaian fisik mencapai 100 persen, demikian pula dengan capaian serapan
keuangan (termasuk hibah) baru mencapai 90.07 persen (Tabel 9 dan 10).
Sementara untuk kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial ekonomi,
capaian kegiatannya baru terserap Rp. 2.641.062.698.- (87.06%) dari pagu
anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 3.033.763.000,-. Kendala utama
capaian serapan tersebut karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan adanya
revisi anggaran sebanyak tiga kali. Selanjutnya rincian keuangan dilihat menurut
penetapan sasaran pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 28
2014, maka rencana dan realisasi keuangan menurut sasaran dan program pada
PSEKP tersebut dapat dilihat pada Tabel 11.
Anggaran keuangan pada Tabel 11 tersebut merupakan anggaran yang
digunakan untuk kegiatan utama penelitian dalam mencapai sasaran yang terkait
dengan tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam
rangka pembangunan pertanian. Total anggaran yang terkait dengan program
utama Badan Litbang Pertanian yang diselenggarakan di PSEKP, yakni:
Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka
pembangunan pertanian, terwujudnya jalinan kerjasama penelitian (dalam dan
luar negeri) dan terpublikasinya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian dapat dilihat
secara lengkap pada Tabel 12.
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 29
Tabel 9. Perkembangan Pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2014, Per 31 Desember 2014.
Pagu K e u a n g a n F i s i k Sisa
No. Jenis Pengeluaran Dalam DIPA Target Realisasi Target Realisasi Anggaran
( Rp. ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % )
Fisik ( % )
Fisik ( % )
( Rp. ) ( % )
1 Belanja Pegawai (RM) 13.529.224.000 13.529.224.000 100.00 12.486.031.913 92.29 100.00 100.00 1.043.192.087 7,71
2 Belanja Barang(RM) 10.523.234.000 10.523.234.000 100.00 9.111.487.223 86.58 100.00 100.00 2.471.966.011 23,49
3 Belanja Barang (Hibah Luar Negeri) 650.000.000 650.000.000 100.00 650.000.000 100.00 100.00 100.00 0 0.00
4 Belanja Modal (RM) 11.190.155.000 11.190.155.000 100.00 10.080.312.850 90.08 100.00 100.00 1.109.842.150 9,92
TOTAL (RM) 35.242.613.000 35.242.613.000 100.00 31.677.831.986 89,89 100.00 100.00 3.564.781.014 10,11
TOTAL HIBAH LUAR NEGERI 650.000.000 650.000.000 100.00 650.000.000 100 100.00 100.00 - 0.00
TOTAL 35.892.613.000 35.892.613.000 100.00 32.327.831.986 90,07 100.00 100.00 3.564.781.014 9,93
Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan PSEKP (2014)
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 30
Tabel 10. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, per 31 Desember 2014.
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT PAGU (Rp)
TARGET (Rp)
REALISASI SALDO ANGGARAN
Rp % Rp %
1803 Penelitian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
35.892.613.000 35.892.613.000 32.327.831.986 90,07 3.564.781.014 9,93
1.803.002 Laporan Pengelolaan Satker 4.642.689.000 4.642.689.000 3.854.431.920 83,02 788.257.080 16,98
1.803.009 Rumusan Alternatif Kebijakan Sosek Pertanian 3.033.763.000 3.033.763.000 2.641.062.958 87,06 392.700.042 12,94
008. Hibah 650.000.000 650.000.000 650.000.000 100,00 0 0,00
1.803.012 Pengadaan Buku 31.500.000 31.500.000 31.212.500 99,09 287.500 0,91
1.803.013 Data Base Sosial Ekonomi Pertanian 110.800.000 110.800.000 93.437.300 84,33 17.362.700 15,67
1803.994 Layanan Perkantoran
001. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13.529.224.000 13.529.224.000 12.486.031.913 92,29 1.043.192.087 7,71
002. Penyl. Oprs. Pemel. Perkantoran 2.735.982.000 2.735.982.000 2.522.555.045 92,20 213.426.955 7,80
1803.995 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 407.011.000 407.011.000 377.170.000 92,67 29.841.000 7,33
1803.996 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 60.000.000 60.000.000 59.700.000 99,50 300.000 0,50
1803.997 Gedung / Bangunan 10.691.644.000 10.691.644.000 9.612.230.350 89,90 1.079.413.650 10,10
Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan PSEKP (2014)
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 31
Tabel 11. Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan Penelitian Menurut Sasaran dan Program Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2014.
SASARAN URAIAN SASARAN URAIAN IKU KEGIATAN TARGET REALISASI
Rupiah % Rupiah %
Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian
Sasaran 1:
Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan:
(a) Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral;
(b) Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait tentang penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian
1. Kajian Kesiapan Indonesia
dalam Menghadapi Pasar
Tunggal ASEAN 2015
215.290.000 100,00 202.032.406 93,84
Jumlah 215.290.000 100,00 202.032.406 93,84
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait tentang pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian
1. Kajian Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi Tanaman Ternak
218.790.000 100,00 202.354.529 92,49
2. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Bioenergi di Sektor Pertanian
217.090.000 100,00 202.710.631 93,38
Jumlah 435.880.000 100 405.065.160 92,93
TOTAL SASARAN 1: 651.170.000 100 607.097.566 93,23
Sasaran 2:
Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait tentang pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif
1. Kajian Peran Organisasi Petani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian
206.190.000 100,00 196.795.090 95,44
2. Kajian Kebijakan dan Implementasi Diseminasi Inovasi Pertanian
209.740.000 100,00 201.136.298 95,90
3. Analisis Peran Modal Sosial dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Kawasan Perbatasan
213.140.000 100,00 202.713.420 95,11
TOTAL SASARAN 2: 629.070.000 100 600.644.808 95,48
Sasaran 3:
Terwujudnya proyeksi
Jumlah rekomendasi
1. Kontribusi Sektor Pertanian dalam Pencapaian Target
218.030.000 100,00 212.220.370 97,34
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 32
SASARAN URAIAN SASARAN URAIAN IKU KEGIATAN TARGET REALISASI
Rupiah % Rupiah %
permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, 2010 – 2014
kebijakan terkait tentang makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian
MDG’S dan Implikasinya pada SDGs
2. Kajian Kebijakan Pengendalian Impor Produk Hortikultura
211.440.000 100,00 194.159.580 91,83
Jumlah 429.470.000 100,00 406.379.950 94,62
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika pembangunan ekonomi pertanian & perdesaan
1. Dinamika Sosial Ekonomi Pertanian dan Perdesaan: Analisis Data PATANAS
260.477.000 100,00 230.133.850 88,35
2. Outlook Pertanian 2015-2019 253.986.000 100,00 189.255.050 74,51
Jumlah 514.463.000 100,00 419.388.900 81,52
TOTAL SASARAN 3: 943.933.000 100,00 825.768.850 87,48
Sasaran 4:
Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program pertanian dan pedesaan
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual
Evaluasi dan Tanggap Cepat atas Isu Kebijakan Aktual
711.690.000 100,00 551.731.584 77,52
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 33
Tabel 12. Target dan Realisasi Anggaran Program Utama Badan Litbang
Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2014.
Kode
Program
Program Utama Badan Litbang
Pertanian
Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp)
Persentase
(%)
09 Tersedianya rekomendasi
kebijakan pertanian bagi stakeholder
dalam rangka
pembangunan pertanian
3.033.763.000
2.641.062.958 87,06
09 Terwujudnya jalinan
kerjasama penelitian (dalam dan luar
negeri)
93.000.000 82.831.760 89,07
05 Terpublikasinya hasil
analisis sosial
ekonomi dan kebijakan pertanian
dalam mendukung progran
pembangunan
pertanian
555.108.000 500.882.275 90,23
Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2014 hanya diperoleh dari penerimaan umum
yakni Rp. 119.851.618,- sedangkan PNBP dari penerimaan fungsional tidak ada (Tabel
13). Hal ini disebabkan keluaran kegiatan penelitian PSEKP tidak bersifat teknis,
namun berupa rekomendasi kebijakan yang bersifat intangible dan ditujukan bagi
stakeholder/pemangku kepentingan utama, yakni pimpinan Kementerian Pertanian.
Selain itu, aset PSEKP yang dapat menjadi sumber penerimaan PNBP juga terbatas.
Dalam hal akuntabilitas keuangan, LAKIP ini baru dapat menginformasikan realisasi
penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan
sumberdaya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran
yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk
mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang
berwenang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 34
Tabel 13. Capaian PNBP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2014.
KODE MAK
URAIAN MAK
PERKIRAAN TARGET PENERIMAAN
(Rp.)
PENERIMAAN (Rp.)
PENYETORAN (Rp.)
SISA TARGET PENERIMAAN
(Rp.)
TARGET
%
Penerimaan Umum 423141
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung dan Bangunan 6,107,352 51,424,550 51,424,550 (45,317,198) 842.01
423129 Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Dihapuskan
- - - - -
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
- - - - -
423752 Penerimaan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pek.Pemerintah
- - - - -
423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL
- 63,432,068 63,432,068 (63,432,068) -
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL
- - - - -
423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Negara
- 4,995,000 4,995,000 (4,995,000) -
Jumlah Penerimaan Umum 6,107,352 119,851,618 119,851,618 (113,744,266) 1,962.42
Penerimaan Fungsional
423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, - - - - -
Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN. Pendapatan
DJBC
Jumlah Penerimaan Fungsional - - - - -
Jumlah Umum + Fungsional 6,107,352 119,851,618 119,851,618 (113,744,266) 1,962.42
Laporan Akuntabilitas Kinerja PSEKP 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 35
IV. PENUTUP
Penilaian kinerja PSEKP pada tahun 2014 mengacu pada IKU PSEKP
2014 dan Renstra PSEKP Tahun 2010–2014 yang sesuai dengan platform
pembangunan pertanian. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah
dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja PSEKP T.A. 2014
cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja kegiatan
penelitian PSEKP tahun 2014, terutama indikator masukan (input) dan
keluaran/output, yang umumnya berupa rekomendasi kebijakan pembangunan
pertanian dan telah terealisir sesuai dengan target atau tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan
dengan baik.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian pada tahun 2014, pada
dasarnya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan
penelitian, koordinasi yang baik antara pihak manajemen, tim peneliti, dan staf
penunjang. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian
tersebut tidak terlepas dari adanya hambatan dan permasalahan, terutama
terkait penumpukan proses entry dan pengolahan data di tengah dan akhir tahun
karena proses entry dan pengolahan data tersebut dilakukan secara bersamaan
oleh tim penelitian dalam kurun waktu yang sempit, sementara ketersediaan
SDM relatif terbatas. Namun demikian permasalahan tersebut telah dapat di atasi
dengan menggunakan sistem FIFO (First In First Out) dan menambah jam kerja.
Agar penelitian PSEKP dapat dimanfaatkan oleh stakeholders, maka
dalam proses merancang penelitian selalu dilakukan koordinasi dengan dengan
Ditjen Teknis terkait lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini merupakan salah
satu upaya untuk sinkronisasi topik penelitian/pengkajian, dengan demikian
keluaran penelitian/pengkajian PSEKP lebih sesuai dengan kebutuhan
penggunanya, terutama bagi pengambil kebijakan.
LAMPIRAN 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA PSEKP
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
1. Nama Organisasi : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,
Kementerian Pertanian 2. Tugas : Melaksanakan analisis dan pengkajian sosial
ekonomi dan kebijakan pertanian 3. Fungsi :
a. perumusan program analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian; b. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan di
bidang pertanian; c. pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan di bidang pertanian;
d. pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian; e. pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil analisis dan
pengkajian serta konsultansi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
f. evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi
dan Kebijakan Pertanian.
4. Indikator Kinerja Utama
No
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Sumber Data
1. Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian
Jumlah rekomendasi kebijakan yang terkait dengan penguatan daya saing dan perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya dan infrastruktur, kelembagaan, makro ekonomi pertanian, dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan, serta isu-isu aktual pembangunan pertanian dan Perdesaan
Bappenas, Eselon I lingkup Kemtan, Eselon II lingkup Badan Litbang Pertanian, Laporan Hasil Penelitian PSEKP
LAMPIRAN 2 PENETAPAN KINERJA PSEKP, TAHUN 2014
LAMPIRAN 3 RENCANA KINERJA TAHUNAN PSEKP, TAHUN 2014
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II / UNIT KERJA MANDIRI K/L
Unit Eselon II Kementerian/lembaga/SKPD : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun : 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
1. Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian
Jumlah rekomendasi kebijakan yang terkait dengan penguatan daya saing dan perlindungan usaha, pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur, kelembagaan, makro ekonomi pertanian, dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan, serta isu-isu aktual pembangunan pertanian dan Perdesaan
22 Rekomendasi Kebijakan
2.
Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian Jumlah jalinan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri) 2 kerjasama penelitian
3.
Terpublikasikannya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan dalam mendukung program pembangunan pertanian
Jumlah penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan website) 18 penerbitan publikasi cetak dan website
Jumlah anggaran Kegiatan penelitian/Analisis Sosial ekonomi dan kebijakan pertanian Rp. 37.587.600.000
Bogor, Mei 2013
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Dr. Haryono
NIP. 19560516 198103 1 002
Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Dr. Handewi Purwati Saliem NIP. 19570604 198103 2 001
LAMPIRAN 4 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2014
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2014 INSTANSI: PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
No. Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi Presentase Realisasi
(%) Keterangan
A. Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian:
1 Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral
A Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian
1 rekomendasi kebijakan
1 rekomendasi
kebijakan
100
(b) Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan
B Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian
2 rekomendasi kebijakan
2 rekomendasi
kebijakan
100
2 Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis
C Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif
3 rekomendasi kebijakan
3 rekomendasi
kebijakan
100
3 Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, 2010-2014
D Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian
2 rekomendasi kebijakan
2 rekomendasi
kebijakan
100
E Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika pembangunan ekonomi pertanian dan perdesaan
2 rekomendasi kebijakan
2 rekomendasi
kebijakan
100
4 Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program pertanian dan pedesaan
F Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual
12 rekomendasi kebijakan
16 rekomendasi
kebijakan
133,33
JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN 22 26 118,18
No. Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi Presentase Realisasi
(%) Keterangan
B. Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian
Jumlah jalinan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri)
2 kerjasama penelitian
3 kerjasama penelitian
150
C. Terwujudnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana (manajemen kantor)
a Laporan Penguatan dan Pengelolaan Satker 13 Laporan 13 Laporan 100
b Database Sosial Ekonomi Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 100
c Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan 100
d Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 68 unit 68 unit 100
e Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3 unit 3 unit 100
f Gedung/Bangunan 1.980 m2 1.980 m2 100
D. Terpublikasikannya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan dalam mendukung program pembangunan pertanian
Jumlah penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan website)
18 penerbitan publikasi cetak dan website
15 penerbitan publikasi cetak dan website
83,33 Permasalahan utamanya terletak pada minimnya jumlah naskah berkualitas dan memenuhi syarat untuk diterbitkan
LAMPIRAN 5 SARANA DAN PRASARANA: DAFTAR KONDISI BARANG INVENTARIS PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN, PER 31 DESEMBER 2014
Daftar Kondisi Barang Inventaris Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, per 31 Desember 2014.
No Nama Barang Jumlah Kondisi
B R RS
I. BARANG TIDAK BERGERAK
1 Tanah Bangunan Rumah Negara
Gol.II
1
(1,558 m2)
1 0 0
2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1
(3,845 m2)
1 0 0
Jumlah 2
(5,403 m2)
2 0 0
3 Bangunan Gedung Kantor Permanen 4
(5,231 m2)
4 0 0
4 Rumah Negara Gol. II, Type C dan D 4
(240 m2)
4 0 0
Jumlah 7
(3,506 m2)
7 0 0
II BARANG BERGERAK
5 Mini Bus (penumpang 14 orang
kebawah)
13 12 1 0
6 Sepeda Motor 11 10 1 0
7 Auto Lift 1 1 0 0
8 Tripood 3 3 0 0
9 Tes Generator 3 3 0 0
10 Mesin Ketik manual portable (11-13
inch)
7 7 0 0
11 Mesin ketik manual (18- 27 inch) 7 7 0 0
12 Lemari besi/metal 81 81 0 0
13 Lemari kayu 32 32 0 0
14 Rakbesi/metal 12 12 0 0
15 Rak kayu 49 49 0 0
16 Filing cabinet besi 140 140 0 0
17 Brandkas 6 6 0 0
18 Meja kerja kayu 213 208 5 0
19 Meja computer 7 7 0 0
20 Kursibesi/metal 654 639 15 0
21 Sice/sofa 21 21 0 0
22 Meja rapat 47 45 2 0
23 Jam elektronik 7 7 0 0
No Nama Barang Jumlah Kondisi
B R RS
24 A.C. split 81 79 3 0
25 Televisi 6 6 0 0
26 Video Cassette 1 1 0 0
27 Tape recorder 4 4 0 0
28 Finger Print 5 4 1 0
29 Wireless Transmision System 2 2 0 0
30 Router 2 2 0 0
31 Papan visual 1 1 0 0
32 Power Amplifier 1 1 0 0
33 Amplifier 2 2 0 0
34 Equalizer 1 1 0 0
35 Loudspeaker 10 10 0 0
36 Mic Confrence System 23 23 0 0
37 Audio Mixing 36 36 0 0
38 UPS 6 5 1 0
39 Tustel 1 1 0 0
40 Camera digital 6 6 0 0
41 Camera film 2 2 0 0
42 Wireless speaker TOA 4 4 0 0
43 Handycam 3 3 0 0
44 Wireles speaker 4 4 0 0
45 Blitzer 1 1 0 0
46 Power Suplly 1 1 0 0
47 Lensa kamera 4 4 0 0
48 Layar film OHP 5 5 0 0
49 Facsimile 5 5 0 0
50 P.C. Unit (Desktop) 195 165 30 0
51 Note book/Lap Top 61 58 3 0
52 Printer Laser Jet/Deskjet/Dot Matrix 119 104 15 0
53 Scanner 8 8 0 0
54 Server 3 2 1 0
55 Mesinjilid 1 1 0 0
56 Mesin press 1 1 0 0
57 LCD (infocus) 7 6 1 0
58 PABX 1 1 0 0
59 Handy Talky (HT) 4 4 0 0
No Nama Barang Jumlah Kondisi
B R RS
60 Pesawat telpon extension 40 40 0 0
61 External 59 59 0 0
62 Mesin potong rumput 1 1 0 0
63 Megaphone 1 1 0 0
64 Alat pemotong kertas 1 1 0 0
65 Penangkal petir 1 1 0 0
66 Vacuum Cleaner 1 1 0 0
67 Voice recorder 10 10 0 0
68 CCTV 4 4 0 0
69 Software 11 11 0 0
70 Lemari Es/Kulkas 2 2 0 0
71 Dispenser 1 1 0 0
72 Diagnostik Set 1 1 0 0
73 Monitor Cctv LED 23 1 1 0 0
74 Roll Opek 3 3 0 0
75 A.C. Central 2 2 0 0
76 Touch Screen (Komputer lainnya) 2 2 0 0
Total : 2,072 1,987 85 0
Keterangan : B = Baik; R = Rusak; RS = Rusak Sekali
Sumber: Subag.Keuangan dan Perlengkapan, PSEKP (2014)
LAMPIRAN 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN PSEKP, TAHUN 2010-2014
Rekomendasi Kebijakan PSEKP, Tahun 2010-2014.
Tahun 2010 (12 Rekomendasi Kebijakan)
1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan
di sektor pertanian
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan mekanisme subsidi pupuk
langsung ke petani
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan optimalisasi sumberdaya pertanian di lahan kering
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja investasi pertanian
5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan pemda untuk
mengakselerasi pembangunan pertanian
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan inovasi teknologi
pengolahan hasil dan alsintan
7. Rekomendasi penetapan desa lokasi puap 2010 dan evaluasi kinerja program puap
8. Rekomendasi kebijakan terkait dengan konsepsi subsidi pupuk langsung ke petani
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan pembangunan
pertanian dan perdesaan
10. Rekomendasi kebijakan perberasan
11. Rekomendasi kebijakan terkait dengan penurunan kualitas gabah-beras di luar kualitas: jawa dan luar jawa
12. Rekomendasi kebijakan terkait dengan analisis penawaran dan permintaan jagung untuk pakan di indonesia
Tahun 2011 (24 Rekomendasi Kebijakan)
1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan pengembangan pupuk organik di indonesia
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan upaya peningkatan daya saing produk hortikultura untuk meningkatkan pasar ekspor indonesia
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan upaya akselerasi program
swasembada daging sapi
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan akses petani
terhadap permodalan di daerah sub optimal
5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan perencanaan investasi
pembangunan sektorpertanian
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pemetaan sosial ekonomi
rumah tangga di wilayah M-KRPL
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan usaha diversifikasi pangan
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan
rumahtangga dan pengembangan ekonomi di wilayah program M-KRPL
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan revitalisasi penyuluhan untuk
mempercepat proses adopsi inovasi di perdesaan
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap kerawanan pangan temporer/musiman
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan penetapan desa lokasi puap dan evaluasi kinerja program PUAP (evaluasi terhadap program PUAP dan
evaluasi kinerja pelaksanaan program PUAP)
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan pembangunan pertanian dan perdesaan, terutama di agroekosistem lahan kering
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dukungan legislasi untuk mengakselerasipembangunan pertanian
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan analisis usahatani dan kesejahteraan petani padi, jagung dan kedele
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan perkembangan dan prediksi
beberapa komoditas pangan utama
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan masterplan percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI)
17. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan penyusunan bahan
laporan OECD 2011
18. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) agricultural policies review in Indonesia
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait denganisu-isu aktual yang terkait dengan kegiatan The International Food Policy Research Institute (IFPRI)
di Indonesia
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan manajemen rantai pasok
mangga: mengoptimalkan kinerja ekspor
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan perspektif ekonomi global kedelai dan ubikayu mendukung swasembada
22. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan review dan penajaman arah pembangunan pertanian provinsi bengkulu
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja penyaluran dan
pemanfaatan Kredit Program Pertanian (KKPE) di Provinsi Bali
24. Penyusunan buku hasil-hasil penelitian PSEKP dan sumbangannya bagi
perbaikan teori, metodologi dan kebijakan pembangunan pertanian periode 2000 – 2010
Tahun 2012(28 Rekomendasi Kebijakan)
1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan akselerasi
pertumbuhan produksi padi di luar pulau jawa
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan program SLPTT menunjang peningkatan produksi padi nasional
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan konsolidasi usahatani sebagai basis pengembangan kawasan pertanian
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan komoditas
strategis berbasis kawasan
5. Rekomendasi kebijakan yang terkaitdengan Program M-KRPL
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kapasitas adaptasi petani
tanaman pangan terhadap perubahan iklim untuk mendukung keberlanjutan ketahanan pangan
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan prospek pengembangan pembibitan ternak sapi potong skala menengah dan upaya mendukung
swasembada daging nasional
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan antisipasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura terhadap
struktur pasar industri benih hortikultura
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan insentif ekonomi dan aspek
kelembagaan untuk mendukung implementasi undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian legislasi lahan dan air
di sektor pertanian mendukung swasembada pangan
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian legislasi sarana
produksi pertanian mendukung swasembada pangan
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian legislasi penyuluhan
pertanian mendukung swasembada pangan
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian legislasi perdagangan di bidang pertanian mendukung swasembada pangan
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian legislasi produksi, konsumsi, dan perdagangan daging dan ternak sapi mendukung
swasembada pangan
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan alternatif skema pembiayaan
apbn untuk mendukung swasembada beras
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan alternatif model bantuan benih dan pupuk untuk peningkatan produksi pangan
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dampak kebijakan pajak pertanian terhadap produksi, perdagangan dan kesejahteraan rumah
tangga petani perkebunan
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan teknologi pasca panen: analisis kebutuhan, evaluasi program, dan dampak penerapan teknologi
pasca panen
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan pembangunan
pertanian dan perdesaan, terutama di agroekosistem lahan kering berbasis perkebunan
20. Penyusunan outlook komoditas pertanian 2012-2015
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja produksi dan harga daging sapi dan implikasinya terhadap kebijakan percepatan pencapaian
target sukses kementerian pertanian
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dampak kebijakan pajak
pertanian terhadap produksi perdagangan dan kesejahteraan rumah
tangga petani perkebunan
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan produksi, perdagangan dan
harga bawang merah
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan mengapa harga gula
domestik jauh di atas harga internasional?
25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja produksi dan harga
cabai merah dan implikasinya untuk perumusan kebijakan percepatan pencapaian target sukses kementan
26. revisi dan finalisasi naskah renstra jangka panjang 2013-2035
27. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan analisis kebijakan kinerja produksi dan harga komoditas pertanian strategis dan implikasinya untuk
perumusan kebijakan percepatan pencapaian target sukses kementan: komoditas beras
28. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja produksi dan harga komoditas pertanian strategis dan implikasinya untuk perumusan
kebijakan percepatan target sukses kementan : komoditas jagung
Tahun 2013 (22 Rekomendasi Kebijakan)
1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan efisiensi moda
transportasi ternak dan daging sapi dalam mendukung program swasembada daging sapi
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan struktur-perilaku-kinerja
pemasaran sayuran bernilai ekonomi tinggi
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan struktur-perilaku-kinerja
pasar buah-buahan
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan manajemen rantai pasok
(supply chain management) komoditas unggas lokal
5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan irigasi
berbasis investasi masyarakat pada agroekosistem lahan kering
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan akselerasi pertumbuhan produksi padi di luar pulau jawa (tahun ke-2)
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian legislasi lahan dan air di sektor pertanian mendukung swasembada pangan (tahun ke-2)
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peran penyuluh swadaya
dalam implementasi undang-undang sistem penyuluhan petanian
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian kebijakan dan
peraturan perundangan industri gula untuk mendukung swasembada gula
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengaruh kebijakan
perdagangan negara-negara mitra terhadap kinerja dan daya saing eksport komoditas pertanian indonesia
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dampak makro perubahan
iklim pada subsektor pangan indonesia
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan prospek kesepakatan
Indonesia-India FTA terhadap sektor pertanian Di Indonesia
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan prospek pertumbuhan
produksi pangan dalam konteks Program MP3EI
14. Penyusunan outlook komoditas pertanian 2013-2015
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja produksi dan harga
daging sapi dan implikasinya terhadap kebijakan percepatan pencapaian
target sukses kementerian pertanian
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dampak kebijakan pajak
pertanian terhadap produksi perdagangan dan kesejahteraan rumah tangga petani perkebunan
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan produksi, perdagangan dan
harga bawang merah
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait denganpenyebab mengapa harga
gula domestik jauh di atas harga internasional
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja produksi dan harga
cabai merah dan implikasinya untuk perumusan kebijakan percepatan pencapaian target sukses kementan
20. Revisi dan finalisasi naskah renstra jangka panjang 2013-2035
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan analisis kebijakan kinerja produksi dan harga komoditas pertanian strategis dan implikasinya untuk
perumusan kebijakan percepatan pencapaian target sukses kementan: komoditas beras
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja produksi dan harga
komoditas pertanian strategis dan implikasinya untuk perumusan kebijakan percepatan target sukses kementan : komoditas jagung
Tahun 2014 (25 Rekomendasi Kebijakan)
1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian kesiapan indonesia
dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian pengembangan sistem
pertanian terintegrasi tanaman ternak
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan evaluasi kebijakan pengembangan bioenergi di sektor pertanian
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian peran organisasi petani dalam mendukung pembangunan pertanian
5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian kebijakan dan
implementasi diseminasi inovasi pertanian
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan analisis peran modal sosial
dalam mendukung pembangunan pertanian di kawasan perbatasan
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kontribusi sektor pertanian
dalam pencapaian target MDG’S dan implikasinya pada SDG’s
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian kebijakan
pengendalian impor produk hortikultura
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dinamika sosial ekonomi pertanian dan perdesaan (analisis data PATANAS)
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Outlook Pertanian 2015–2019
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan rencana strategis pusat sosial
ekonomi dan kebijakan pertanian tahun 2015-2019
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait stabilisasi harga padi, jagung dan
kedelai
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait stabilisasi harga cabe merah dan bawang merah
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan stabilitas harga daging sapi
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dampak perbuahan harga
BBM terhadap sektor pertanian
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan elastisitas harga pupuk terhadap produktivitas padi
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan penyesuaian HET pupuk bersubsidi pada usahatani padi dan dampaknya bagi pendapatan petani
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan impor beras: memahami kasus impor beras Vietnam
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan daya saing komoditas padi,
jagung, kedelai nasional dalam konteks pencapaian swasembada pangan
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan penetapan target indikator
makro dalam rangka penyusunan renstra Kementerian Pertanian 2015-2019
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan identifikasi petani dan rumah
tangga tani skala kecil
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan awal penumbuhan dan
pengembagan Agro Techno Park (ATP)
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dukungan terhadap gerakan
perepan pengelolaan tanaman terpadu berdasarkan kajian kritis pelaksanaan SLPTT
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan potensi dan permasalahan
pemanfaatan sumber daya pertanian di Provinsi Maluku dalam mendukung swasembada pangan
25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kendala dan peluang penyebarluasan sistem resi gudang di Indonesia.
26. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan prospek penerapan jarwo
transplanter.