laporan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan i 2016 · laporan evaluasi pelaksanaan anggaran...
TRANSCRIPT
Laporan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Triwulan I 2016
Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
1 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015
Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Triwulan I 2016
Ruang Lingkup
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
i | daftar EPA
Executive Summary
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat
strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-
169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Evaluasi pelaksanaan anggaran berkaitan tentang
penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan
anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-
isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam pelaksanaanya, evaluasi
pelaksanaan anggaran dilakukan melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan
anggaran (EPA).
Dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I-2016,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan APBN dalam rangka
menjamin kelancaran dan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Kepulauan
Riau.
Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan I tahun 2016 dapat
digambarkan perkembangan pelaksanaan anggaran lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau adalah:
Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan I tahun 2016, dapat
ditarik kesimpulan bahwa rendahnya penyerapan anggaran karena terdapat
berbagai permasalahan dalam pelaksanaan anggaran. Berbagai permasalahan
yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1) Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I 2016 adalah sebesar
Rp5.523,02 miliar atau sebesar 12,39%. Penyerapan Triwulan I 2016 relatif
lebih baik jika dibandingkan dengan periode Triwulan I tahun 2015 yaitu
sebesar 6,56%. Meningkatnya penyerapan tersebut dapat dilihat dari
meningkatnya pendaftaran dan realisasi kontrak yang dilaksanakan pada
periode Triwulan I tahun 2016.
2) Kinerja pelaksanaan anggaran pada periode Triwulan I tahun 2016 yang
diukur dari 12 indikator pelaksanaan menunjukkan bahwa Bagian Anggaran
yang mempunyai nilai rata-rata kinerja pelaksanaan anggaran tertinggi adalah
RRI dengan nilai 83,04 dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan
nilai 52,60.
3) Proyek Strategis di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari pekerjaan-pekerjaan
fisik berupa pembangunan infrastruktur sebesar Rp1,57 triliun. Proyek
ii | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
strategis tersebut sebagian telah dikontrakkan dengan nilai kontrak sebesar
Rp775,74 miliar dan realisasinya telah mencapai 176,88 miliar.
Berdasarkan kesimpulan dalam hasil EPA triwulan I-2016, dapat diusulkan
rekomendasi kebijakan sebagai berikut:
1) Untuk meningkatkan penyerapan pada triwulan II, maka satuan kerja
didorong untuk memperbaiki kinerjanya;
2) Proyek strategis dengan nilai yang signifikan harus didorong untuk berjalan
tepat waktu sehingga tidak menghambat penyerapan;
3) Segera dilakukan revisi rencana penarikan dana yang ada dalam halaman III
DIPA yang disesuaikan dengan realisasi pada triwulan I 2016 dan selanjutnya
rencana penarikan dana pada triwulan berikutnya agar direncanakan dengan
akurat;
4) Dana yang diblokir agar segera dibuka dengan cara berkoordinasi dengan unit
eselon I agar melengkapi persyaratan yang dibutuhkan;
5) Kontrak yang sudah ditandatangani agar segera dilaporkan kepada KPPN
dengan cara menyampaikan ADK kontrak untuk keperluan penyediaan dana
oleh Kuasa BUN;
6) Satker dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang belum ditetapkan pejabat
perbendaharaan agar segera berkoordinasi dengan kepala daerah sebagai
pejabat yang berwenang untuk menunjuk dan menetapkan pejabat
perbendaharaan;
7) Dalam hal terdapat kesulitan dalam penyusunan pertanggungjawaban maka
satker agar segera berkoordinasi dengan KPPN.
iii | daftar EPA
Daftar Isi
EXECUTIVE SUMMARY I
DAFTAR ISI III
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL V
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. TUJUAN 2
1.3. PELAKSANAAN 3
BAB II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2016 5
2.1. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 5
2.1.1. ALOKASI DANA 5
2.1.2. REALISASI BELANJA 6
2.1.3. DEVIASI HALAMAN III DIPA 6
2.1.4. REVISI ANGGARAN 7
2.1.5. PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN 8
2.1.6. MANAJEMEN KOMITMEN 9
2.1.7. DANA BLOKIR APBN 9
2.1.8. PROYEK STRATEGIS APBN 10
2.2. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN PER-SEKTOR 11
2.2.1. SEKTOR POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN 11
2.2.2. SEKTOR PEREKONOMIAN 18
2.2.3. SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 24
2.2.4. SEKTOR DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 29
BAB III. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN 37
3.1. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 37
3.2. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SEKTOR POLHUKKAM 38
3.3. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SEKTOR PEREKONOMIAN 38
3.4. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 39
3.5. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SEKTOR DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
40
BAB IV. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN 41
iv | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
4.1. ISU PELAKSANAAN ANGGARAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 41
4.2. ISU PELAKSANAAN ANGGARAN SEKTOR POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN 42
4.3. ISU PELAKSANAAN ANGGARAN SEKTOR PEREKONOMIAN 46
4.4. ISU PELAKSANAAN ANGGARAN SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 48
4.5. ISU PELAKSANAAN ANGGARAN SEKTOR DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 51
BAB V. PENUTUP 55
5.1. KESIMPULAN 55
5.2. REKOMENDASI 56
v | daftar EPA
Daftar Gambar dan Tabel
Gambar 1 Pergerakan Pagu DIPA Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 5
Gambar 2 Perkembangan Realisasi DIPA Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 6
Gambar 3 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 7
Gambar 4 Revisi DIPA Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 8
Gambar 5 Kontrak DIPA Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 9
Gambar 6 Pagu DIPA Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat 25
Tabel 1 Pengelolaan Uang Persediaan Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 8
Tabel 2 Dana Blokir Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 10
Tabel 3 Proyek Strategis Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 10
Tabel 4 Pagu APBN Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan 12
Tabel 5 Realisasi APBN Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan 13
Tabel 6 Realisasi Jenis Belanja APBN Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan
Keamanan 13
Tabel 7 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan
14
Tabel 8 Deviasi Jenis Belanja Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan 14
Tabel 9 Revisi Anggaran Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan 15
Tabel 10 Pengelolaan Uang Persediaan Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan
Keamanan 16
Tabel 11 Data Kontrak Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan 17
Tabel 12 Dana Blokir APBN Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan 17
Tabel 13 Proyek Strategis APBN Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan 18
Tabel 14 Pagu APBN Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian 19
Tabel 15 Pagu Realisasi APBN Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian 20
Tabel 16 Pagu Realiasi APBN Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian 21
Tabel 17 Revisi APBN Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian 21
Tabel 18 Pengelolaan Uang Persediaan Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian 22
Tabel 19 Pendataan Kontrak Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian 23
Tabel 20 Proyek Strategis Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian 23
Tabel 21 Dana Blokir Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian 24
Tabel 22 Pagu Realiasi APBN Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat 25
Tabel 23 Pagu Realiasi APBN Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat 26
Tabel 24 Revisi APBN Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat 27
Tabel 25 Pengelolaan Uang Persediaan Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat 27
Tabel 26 Pendataan Kontrak Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat 28
Tabel 27 Proyek Strategis Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat 28
Tabel 28 Dana Blokir Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat 29
Tabel 29 Pagu Realiasi APBN Triwulan I-2016 Sektor Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan 30
vi | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
Tabel 30 Pagu Realisasi APBN Triwulan I-2016 Sektor Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan 31
Tabel 31 Revisi APBN Triwulan I-2016 Sektor dekonsentrasi dan tugas pembantuan 32
Tabel 32 Pengelolaan Uang Persediaan Triwulan I-2016 Sektor dekonsentrasi dan tugas
pembantuan 33
Tabel 33 Pendataan Kontrak Triwulan I-2016 Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
34
Tabel 34 Proyek Strategis Triwulan I-2016 Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 34
Tabel 35 Dana Blokir Triwulan I-2016 Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 35
Tabel 36 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016 37
Tabel 37 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan
Keamanan 38
Tabel 38 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian 39
Tabel 39 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat 39
Tabel 40 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016 Sektor Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan 40
1 | isi EPA
Bab I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Salah satu keberhasilan dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dapat dinilai dari pelaksanaan anggaran yang berjalan
dengan baik. Hal tersebut mendorong penyelesaian tingkat capaian kinerja yang
dihasilkan dan realisasi anggaran berjalan lancar sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan sebelumnya. Berbagai kebijakan reformasi dalam pengelolaan
Keuangan Negara telah dilaksanakan. Kebijakan dengan tujuan agar
pengelolaan Keuangan Negara dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan
akuntabel. Sistem penganggaran berbasis kinerja, perencanaan kas yang lebih
baik, pelaksanaan lelang secara elektronik, perbaikan sistem yang mendukung
kelancaran pencairan merupakan berbagai reformasi pengelolaan Keuangan
Negara yang dibangun untuk mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan
negara yang akuntabel.
Dalam pelaksanaannya, masalah-masalah pelaksanaan anggaran yang terjadi
saat ini masih relatif sama dengan periode-periode tahun anggaran sebelumnya.
Berbagai masalah pelaksanaan anggaran yang masih sering terjadi hingga saat
ini antara lain:
a) penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun;
b) keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan;
c) keterlambatan pelaksanaan lelang;
d) keterbatasan pengetahuan para pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan;
e) keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
f) penundaan penyelesaian pekerjaan dan masalah pelaksanaan anggaran
lainnya.
Dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk
mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja Pemerintah maka
diperlukan suatu proses pengendalian. Salah satu proses pengendalian dilakukan
melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja penerima
APBN. Evaluasi pelaksanaan anggaran sangat penting untuk melihat
2 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
perkembangan pelaksanaan anggaran dalam periode yang telah ditetapkan.
Dalam evaluasi tersebut akan dilakukan suatu penilaian dan pengukuran
terhadap pelaksanaan aggaraan dan diikuti dengan identifikasi serta analisis
terhadap permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan anggaran. Evaluasi
pelaksanaan anggaran ini sangat penting dilakukan sehingga perkembangan
pelaksanaan anggaran dapat terlihat dan permasalahan yang timbul dapat
teridentifikasi.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat
strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-
169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Berbagai evaluasi yang dilaksanakan terkait
pelaksanaan anggaran adalah terkait penilaian pelaksanaan anggaran, seperti
operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran,
teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya.
Dalam pelaksanaanya, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan
melalui kegiatan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA). Kegiatan
EPA serta pelaporan hasil pelaksanaannya dilaksanakan setiap triwulan.
Penyusunan EPA secara Triwulanan dilaksanakan agar dapat mengidentifikasi
permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan lebih cepat. Fokus utama EPA
terutama EPA Triwulan I ini adalah melakukan identifikasi permasalahan-
permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang terjadi pada Triwulan I-2016.
1.2. Tujuan
Evaluasi pelaksanaan anggaran memiliki beberapa tujuan. Tujuan utama dalam
penyusunan evaluasi tersebut antara lain:
a. Identifikasi isu-isu pelaksanaan anggaran yang terjadi hingga tingkat satuan
kerja;
b. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan
anggaran;
c. Menilai pelaksanaan anggaran. Penilaian mencakup apakah telah
dilaksanakan dengan baik, mencapai target keluarannya, memenuhi
3 | isi EPA
tujuannya, memberikan dampak seperti yang diharapkan, dan hal-hal
lainnya.
d. Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, mekanisme
pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif;
e. Merumuskan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan anggaran untuk periode
berikutnya;
Selain tujuan tersebut, evaluasi pelaksanaan anggaran disusun untuk
kepentingan manajerial. Kepentingan manajerial tersebut berkaitan dalam
pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan APBN, antara lain:
a. bagi Kementerian Keuangan, sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan
anggaran;
b. bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai bahan perumusan regulasi,
strategi pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja pelaksanaan
anggaran;
c. bagi Kementerian Negara/Lembaga dan satuan kerjanya, sebagai bahan
masukan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran beserta dengan
persiapan-persiapan dalam perencanaan dan penganggaran di waktu yang
akan datang;
d. bagi Pemerintah Daerah terkait, K/L maupun satker yang menjadi tanggung
jawabnya, untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan hal-hal
teknis pelaksanaan keuangan pusat dan daerah sehingga dapat digunakan
untuk mengharmonisasikan kebijakan fiskalnya;
e. bagi masyarakat umum, sebagai alat kontrol pelaksanaan APBN yang
diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan pemerintah;
f. bagi pihak Swasta, sebagai informasi terkait keikutsertaan dalam aktivitas
pemerintah.
1.3. Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada triwulan I tahun 2016
dilaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan. Berbagai kegiatan evaluasi
pelaksanaan anggaran dengan satuan kerja dengan metode focus group
discussion (FGD) dalam rangka menjamin kelancaran dan akuntabilitas
pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2016.
5 | isi EPA
Bab II. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran
Triwulan I Tahun 2016
2.1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran di Provinsi Kepulauan Riau
Perkembangan pelaksanaan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat
berdasarkan perkembangan alokasi dana (pagu anggaran), realisasi belanja,
deviasi halaman III DIPA, revisi anggaran, pengelolaan UP, manajemen
komitmen, dan penyelesaian tagihan.
2.1.1. Alokasi Dana
Pagu anggaran adalah alokasi dana atau batas maksimum anggaran yang
diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementeriaan Negara/Lembaga
untuk setiap program pemerintah sebagai acuan dalam pelaksanaan APBN. Pada
awal tahun 2016, seluruh Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan
Riau memperoleh alokasi dana sebesar Rp.5.523,02 miliar. Dalam triwulan I ini
terjadi perubahan alokasi seiring perubahan kebutuhan dan kebijakan Kementerian
Negara/Lembaga.
Gambar 1 Pergerakan Pagu DIPA Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: PA Perbendaharaan
Peningkatan pagu anggaran terjadi pada akhir triwulan I-2016. Perubahan
tersebut didorong oleh beberapa hal diantaranya perubahan pagu dan
penambahan DIPA untuk satuan kerja baru yakni pada Bagian Anggaran 111
Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
5,523.02 5,523.02
5,525.43
0.00%
0.04%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5,522
5,522
5,523
5,523
5,524
5,524
5,525
5,525
5,526
5,526
Januari Februari Maret
dal
am m
liar
an R
upia
h
Pagu
6 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
2.1.2. Realisasi Belanja
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian Negara/Lembaga
melakukan belanja dengan merealisasikan anggaran untuk membiayai
pelaksanaan pekerjaan/kegiatan. Di Provinsi Kepulauan Riau, pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai oleh APBN dilakukan oleh satuan-satuan kerja dibawah
45 Kementerian Negara/Lembaga.
Gambar 2 Perkembangan Realisasi DIPA Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: PA Perbendaharaan
Hingga triwulan I berakhir, APBN di Provinsi Kepulauan Riau telah direalisasikan
sebesar Rp684,73 miliar atau 12,39 persen. Penyerapan selama triwulan I masih
di bawah target penyerapan nasional (15 persen). Peningkatan penyerapan secara
signifikan terjadi pada bulan Maret yakni meningkat hampir dua kali lipat
dibandingkan bulan sebelumnya.
Jenis Belanja Pagu* Realisasi* %
51 Belanja Pegawai 1,286,148.82 265,231.99 20.62%
52 Belanja Barang 2,525,050.18 288,775.03 11.44%
53 Belanja Modal 1,628,556.62 128,815.46 7.91%
57 Bantuan Sosial 6,683.65 - 0.00%
59 Belanja Lain-Lain 78,986.50 1,911.63 2.42%
5,525,425.76 684,734.11 12.39%
*dalam jutaan Rupiah Sumber: PA Perbendaharaan
2.1.3. Deviasi Halaman III DIPA
Halaman III DIPA memuat informasi rencana penarikan yang dibuat oleh satuan
kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga yang seharusnya dijadikan dasar
atau standar dalam realisasi dana belanja. Deviasi atas besaran rencana ini akan
142.30 213.84 328.59 142.30 356.14 684.73
3.87%
5.94%
2.57%
6.44%
12.39%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
Januari Februari Maret
dal
am m
liar
an R
upia
h
Realisasi Akum.RealPenyerapan Tdk Akumulati Penyerapan Akumulatif
7 | isi EPA
menjadi indikator buruknya perencanaan anggaran dan tidak disiplinnya satuan
kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan anggaran.
Gambar 3 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: PA Perbendaharaan
Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan
realisasi pencairan dana yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2016, diperoleh
deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi mencapai 74,45 persen.
Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Maret dan sebaliknya tingkat
deviasi paling rendah terjadi pada bulan Februari. Tingginya deviasi ini
mengindikasikan bahwa rencana yang dibuat belum sesuai dengan perencanaan
dalam pelaksanaan kegiatan.
2.1.4. Revisi Anggaran
Implementasi penganggaran berbasis kinerja masih belum optimal diterapkan di
Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan anggaran yang masih
kurang berkualitas sehingga dalam pelaksanaan anggaran sering terjadi revisi
anggaran (DIPA). Mayoritas revisi DIPA disebabkan oleh perencanaan satuan
kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga yang belum baik, walaupun tidak
tertutup kemungkinan terjadi karena sebab yang lain. Perencanaan anggaran
yang baik akan mendorong pelaksanaan anggaran yang baik. Oleh karena itulah
perencanaan merupakan salah satu indikator kualitas dan kinerja pelaksanaan
anggaran. Indikator tersebut menunjukkan apakah satuan kerja dan atau
Kementerian Negara/Lembaga serius dan bekerja dengan baik jauh sebelum
pelaksanaan anggaran dilaksanakan.
116.32
181.43
243.34
90.34 149.02 159.99
22.33%17.86%
34.25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
-
50
100
150
200
250
300
Januari Februari Maret
dal
am m
liar
an R
upia
h
Pagu Realisasi Deviasi
8 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
Revisi anggaran oleh pergeseran antar program/kegiatan/output/jenis belanja/ dan
lain-lain menunjukkan adanya ketidaksesuaian perencanaan terhadap kebutuhan
anggaran yang sebenarnya diperlukan. Oleh karena itu perlu usaha lebih untuk
peningkatan kualitas perencanaan Kementerian Negara/Lembaga. Dengan
melihat jumlah revisi yang cukup besar akan mempengaruhi pelaksanaan
kegiatan.
Gambar 4 Revisi DIPA Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: Kanwil DJPB Prov.Kepri
Selama triwulan I-2016 telah terjadi revisi sebanyak 160 revisi. Revisi di tingkat
Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebanyak 120 revisi dengan revisi terbesar untuk
revisi yang bersifat administratif.
2.1.5. Pengelolaan Uang Persediaan
Uang Persediaan (UP) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-
hari satuan kerja dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui
mekanisme Pembayaran LS. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN
kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya
(revolving) setelah digunakan minimal 50 persen. Maksimal pembayaran
dengan UP kepada satu penerima paling banyak sebesar Rp.50 juta kecuali untuk
pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pada akhir hari kerja, uang tunai
yang berasal dari UP pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak
sebesar Rp.50 juta.
Tabel 1 Pengelolaan Uang Persediaan Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau
Periode Uang
Persediaan GUP
Tepat Waktu
Tambahan Uang
Persediaan PTUP
Tepat Waktu
40
12
29
79
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Revisi Perubahan Pagu Pergeseran Administrasi
DJA DJPb
9 | isi EPA
Triwulan I 2016 36,189,899,500 475 475 8,177,188,200 14 14
Sumber: OMSPAN
2.1.6. Manajemen Komitmen
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang
mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen.
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak untuk
pengadaan barang jasa dan dalam bentuk penetapan keputusan. Data
perjanjian/kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat lima hari kerja
setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatat dalam Kartu
Pengawasan Kontrak di KPPN.
Gambar 5 Kontrak DIPA Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: OMSPAN
Selama triwulan I tahun 2016 telah dikontrakkan 445 kegiatan dengan nilai
mencapai Rp948,76 miliar yang terdiri dari tiga jenis belanja. Kontrak didominasi
oleh kontrak belanja modal dengan porsi sebesar 68,34 persen. Dari total kontrak,
telah direaliasikan sebesar 18,67 persen atau mencapai Rp177,09 miliar pada 289
kontrak. Kontrak yang telah direalisasikan sebagian besar berupa belanja barang.
2.1.7. Dana Blokir APBN
Dalam Triwulan I, total blokir anggaran sebesar Rp.159,06 miliar yang terdiri
dari dua jenis belanja yakni belanja barang, dan belanja modal. Blokir untuk
belanja barang terdapat pada tujuh K/L sedangkan blokir belanja modal terdapat
pada empat K/L.
299,441,796,149
648,334,043,260
979,480,000 70,539,901,446 106,553,377,738 -
23.56% 16.43%
0.00%
0.0 0%
5.0 0%
10. 00%
15. 00%
20. 00%
25. 00%
-
100,000,000,000
200,000,000,000
300,000,000,000
400,000,000,000
500,000,000,000
600,000,000,000
700,000,000,000
Belanja Barang Belanja Modal Belanja Lain-Lain
Kontrak Realisasi %
10 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
Tabel 2 Dana Blokir Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau
No Bagian Anggaran Jumlah Blokir*
Keterangan Barang Modal
1 Kementerian Hukum dan
HAM (013)
- 19,316,206
Pembangunan dan renovasi gedung
kantor dan rumah dinas.
2 Kementerian Perhubungan
(022)
- 30,601,471 Faspel, Rehab Gedung, AC, Tunjangan
Beras dan Perjalanan Dinas.
3 Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (023)
32,174,737 - Sewa mobil & kegiatan pelayanan
prima kerjasama luar negeri.
4 Kementerian Kesehatan
(024)
1,951,611 - Diklat, surveylan, penelitian tnaga pendidik, dan pembinaan pelayanan
kesehatan tradisonal.
5 Kementerian Agama (025) 285,000 - Kendaraan dinas.
6 Kementerian Kelautan
dan Perikanan (032)
22,573,870 - Gedung Bangunan untuk diserahkan
kepada masyarakat.
7 Kementerian PUPR (033) - 11,780,315 Peningkatan Kualitas Permukiman dan
pembangunan infrastruktur.
8 Kementerian Komunikasi
dan Informatika (059)
1,660,130 800,800 Pengembangan aula dan mobilisasi
capaian PNBP.
9 Kepolisian NRI (060) 6,098,500 - pengamanan objek vital dan
pembinaan potensi keamanan.
10 Kementerian Pemuda dan
OR (092)
6,778,629 - Kegiatan Kepemudaan dan
keolahragaan
Total 71,522,477 87,533,730
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OM Span
2.1.8. Proyek Strategis APBN
Proyek strategis di Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp1.571,60 miliar
dengan Rp775,74 miliar telah dikontrakkan dan telah direalisasikan Rp176,88
miliar. Proyek strategis terdiri dari tujuh jenis proyek dengan proyek yang paling
dominan adalah proyek terkait jalan dan jembatan.
Tabel 3 Proyek Strategis Triwulan I-2016 di Provinsi Kepulauan Riau
No Jenis Proyek Pagu* Kontrak* Realisasi*
1 Gedung 247,142,962 114,517,633 58,633,547
2 Jalan Jembatan 480,824,929 286,222,028 57,291,055
3 Pelabuhan Laut 327,503,808 18,181,524 2,527,779
4 Bandar Udara 110,966,223 103,715,303 20,743,061
5 Sumberdaya Air 314,880,141 211,771,083 28,913,061
6 Peralatan dan Mesin 28,488,229 3,601,152 1,943,144
7 Lainnya 61,792,216 37,732,945 6,825,293
TOTAL 1,571,598,508 775,741,668 176,876,940
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OM Span
11 | isi EPA
2.2. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Per-Sektor
Perkembangan pelaksanaan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat
berdasarkan perkembangan pelaksanaan anggaran pada masing-masing Sektor.
Terdapat empat sektor dalam pengelompokan pelaksana anggaran di Provinsi
Kepulauan Riau. Sektor tersebut adalah politik hukum dan keamanan, ekonomi
dan perindustrian, kesejahteraan rakyat, dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Kondisi pelaksanaan anggaran Triwulan I dapat dipotret dari perkembangan
pagu dan realisasi anggaran di tiap satker, baik ditinjau dari unit organisasi
(Bagian Anggaran) maupun jenis belanjanya. Pemantauan dari sisi unit
organisasi berguna untuk mengetahui kondisi penyerapan anggaran pada suatu
K/L yang terkait dengan kebijakan intern yang diambil serta karakteristik
pelaksanaan kegiatannya. Evaluasi dari sisi jenis belanja bermanfaat untuk
mengetahui besar penggunaan anggaran untuk yang sifatnya konsumtif dan
menunjang layanan (Belanja Pegawai dan Belanja Barang) maupun yang
sifatnya berdaya produktif lebih karena memiliki umur manfaat lebih dari 1
(satu) tahun anggaran (Belanja Modal).
2.2.1. Sektor Politik Hukum dan Keamanan
Sektor politik hukum dan keamanan terdiri dari sebelas Bagian Anggaran (BA).
BA tersebut antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BA004), Mahkamah
Agung (BA05), Kejaksaan Republik Indonesia (BA006), Kementerian
Pertahanan (BA012), Kementerian Hukum dan HAM (BA013), Kementerian
Komunikasi dan Informatika (BA059), Kepolisian Negara RI (BA060), Badan
Narkotika Nasional (BA066), Komisi Pemilihan Umum (BA076), Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BA089), dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum (BA115). Dalam sektor ini hanya terdiri dari jenis
kewenangan kantor pusat dan kantor daerah.
2.2.1.1. Perkembangan Alokasi Dana
Perkembangan alokasi dana untuk Sektor Politik Hukum dan Keamanan selama
Triwulan I adalah sebagai berikut:
12 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
Tabel 4 Pagu APBN Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan
Kementerian Negara/Lembaga Januari* Februari* Maret*
DIPA Pagu DIPA Pagu DIPA Pagu
Badan Pemeriksa Keuangan (004) 2 18.424.962 2 18.424.962 2 18.424.962
Mahkamah Agung (005) 22 77.686.531 22 77.686.531 22 77.686.531
Kejaksaan RI (006) 9 51.015.623 9 51.015.623 9 51.015.623
Pertahanan (012) 6 387.259.211 6 387.259.211 6 387.259.211
Hukum dan HAM (013) 29 156.178.453 29 156.178.453 29 156.178.453
Komunikasi & Informatika (059) 1 10.228.372 1 10.228.372 1 10.228.372
Polri (060) 27 478.067.896 27 481.476.878 27 485.802.560
Badan Narkotika Nasional (066) 4 11.482.699 4 11.482.699 4 11.482.699
Komisi Pemilihan Umum (076) 8 18.333.919 8 18.333.919 8 18.333.919
BPKP (089) 1 35.543.288 1 35.543.288 1 35.543.288
BAWASLU (115) 1 4.027.112 1 4.027.112 1 4.027.112
Sektor Polhukkam 110 1.248.248.066 110 1.251.657.048 110 1.255.982.730
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OMSPAN
Selama Triwulan I, pergerakan pagu anggaran yang terjadi di Sektor Polhukkam
terdapat pada satker-satker di lingkup Kepolisian Negara RI (POLRI), dengan
uraian perubahan sebagai berikut:
1) Di bulan Februari 2016 terjadi peningkatan total pagu untuk satker-satker di
lingkup POLRI sebesar Rp3,41 miliar yang terdiri dari pergeseran pagu
anggaran untuk 27 satker, baik dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
Revisi yang disebabkan perubahan kebijakan Eselon I ini disahkan oleh
Direktorat Jenderal Anggaran.
2) Di bulan Maret 2016 terjadi peningkatan total pagu untuk satker-satker di
lingkup POLRI sebesar Rp4,33 miliar yang merupakan penambahan sisa
hibah langsung dalam bentuk uang terkait Pilkada Tahun Anggaran 2015 ke
tiga satker yang masih melaksanakan kegiatan terkait Pilkada dan pelantikan
pejabat pemerintah daerah, yaitu: Polres Karimun (641017) menambahkan
sisa dana Rp1,07 miliar, Polres Natuna (654823) menambahkan sisa dana
Rp1,74 miliar, Polres Bintan (665815) menambahkan sisa dana Rp.1,5 miliar.
Ketiga penambahan dana diajukan melalui revisi yang disahkan oleh Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2016.
2.2.1.2. Perkembangan Realisasi Anggaran
Rata-rata penyerapan anggaran untuk Sektor Polhukkam dalam Triwulan I
sebesar 19,17 persen. Penyerapan tertinggi terdapat pada satker-satker lingkup
Kepolisian Negara RI dan Kementerian Pertahanan dengan nilai penyerpaan di
13 | isi EPA
atas 20 persen. Penyerapan terendah terdapat pada satker Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kepulauan Riau
Tabel 5 Realisasi APBN Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan
Kementerian Negara/ Lembaga
Pagu Januari Februari Maret Total
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
BPK (004) 18.424.962 369.151 2,00% 2.005.054 10,88% 801.627 4,35% 3.175.832 17,24%
Mahkamah Agung(005) 77.686.531 3.223.047 4,15% 4.099.116 5,28% 4.247.764 5,47% 11.569.928 14,89%
Kejaksaan (006) 51.015.623 1.567.395 3,07% 2.778.221 5,45% 3.365.683 6,60% 7.711.299 15,12%
Pertahanan (012) 387.259.211 21.091.651 5,45% 27.966.824 7,22% 29.148.948 7,53% 78.207.423 20,20%
Hukum&HAM (013) 156.178.453 3.900.567 2,50% 7.685.777 4,92% 9.850.882 6,31% 21.437.225 13,73%
Kominfo(059) 10.228.372 84.387 0,83% 342.522 3,35% 859.148 8,40% 1.286.059 12,57%
Polri (060) 485.802.560 25.883.591 5,33% 38.255.257 7,87% 40.878.283 8,41% 105.017.131 21,62%
BNN (066) 11.482.699 443.643 3,86% 546.059 4,76% 1.005.019 8,75% 1.994.722 17,37%
KPU (076) 18.333.919 675.189 3,68% 863.222 4,71% 1.765.129 9,63% 3.303.539 18,02%
BPKP (089) 35.543.288 681.194 1,92% 1.005.544 2,83% 4.929.069 13,87% 6.615.806 18,61%
Bawaslu (115) 4.027.112 2.223 0,06% 124.149 3,08% 283.498 7,04% 409.868 10,18%
Sektor Polhukkam 1.255.982.730 57.922.039 4,61% 85.671.745 6,82% 97.135.051 7,73% 240.728.835 19,17%
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OMSPAN
Selama Triwulan I, Belanja Pegawai menyerap anggaran tertinggi di Sektor
Polhukkam, yaitu sebesar 22,48 persen dari pagunya. Belanja barang untuk
Sektor Polhukkam terserap sebesar 14,81 persen dari pagunya, sedangkan
Belanja Modal baru terserap sebesar 6,26 persen dari pagunya.
Tabel 6 Realisasi Jenis Belanja APBN Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan
Jenis Belanja Pagu Januari Februari Maret Total
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
Belanja Pegawai 800.303.781 53.880.667 6,73% 62.243.436 7,78% 63.806.455 7,97% 179.930.559 22,48%
Belanja Barang 377.457.019 4.014.348 1,06% 23.305.952 6,17% 28.579.432 7,57% 55.899.731 14,81%
Belanja Modal 78.221.930 27.024 0,03% 122.356 0,16% 4.749.164 6,07% 4.898.544 6,26%
Sektor
Polhukkam 1.255.982.730 57.922.039 4,61% 85.671.745 6,82% 97.135.051 7,73% 240.728.835 19,17%
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OMSPAN
2.2.1.3. Halaman III DIPA
Rata-rata deviasi Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA untuk Sektor
Polhukkam di Triwulan I adalah 28,27 persen, dengan deviasi tertinggi ada pada
satker-satker di lingkup Badan Narkotika Nasional yaitu 165,62 persen.
14 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
Tabel 7 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan
Kementerian Negara/ Lembaga
Triwulan I
Rencana Realisasi gap % dev
Badan Pemeriksa Keuangan (004) 1.676.039 3.175.832.484 1.499.793.484 89,48%
Mahkamah Agung (005) 10.753.514 11.569.927.532 816.413.532 7,59%
Kejaksaan RI (006) 7.173.361 7.974.246.388 800.885.388 11,16%
Pertahanan (012) 73.462.960 78.211.673.250 4.748.713.250 6,46%
Hukum dan HAM (013) 24.531.431 21.552.538.263 2.978.892.737 12,14%
Komunikasi & Informatika (059) 936.651 1.286.059.313 349.408.313 37,30%
Polri (060) 63.523.244 106.750.498.440 43.227.254.440 68,05%
Badan Narkotika Nasional (066) 750.969 1.994.722.037 1.243.753.037 165,62%
Komisi Pemilihan Umum (076) 2.618.400 3.303.539.966 685.139.966 26,17%
BPKP (089) 3.569.841 6.615.806.020 3.045.965.020 85,32%
BAWASLU (115) 326.364 409.868.403 83.504.403 25,59%
Sektor Polhukkam 189.322.774 242.844.712.096 53.521.938.096 28,27%
Rata-rata deviasi Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA berdasarkan
jenis belanjanya ada pada jenis Belanja Barang, di mana deviasinya mencapai
128,48 persen. Penarikan dana terkait dengan Belanja Pegawai relatif akurat
dengan tingkat deviasi sebesar 19,93 persen. Untuk Belanja Modal, didapati
deviasi Renacan Penarikan Dana yang cukup tinggi, yaitu 64,75 persen.
Tabel 8 Deviasi Jenis Belanja Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan
No Jenis Belanja Triwulan I
Rencana Realisasi gap %
Deviasi
1 Belanja Pegawai (51) 150.034.993 179.933.691.385 29.898.698.385 19,93%
2 Belanja Barang (52) 25.390.656 58.012.476.738 32.621.820.738 128,48%
3 Belanja Modal (53) 13.897.125 4.898.543.973 8.998.581.027 64,75%
Sektor Polhukkam 189.322.774 242.844.712.096 53.521.938.096 28,27%
2.2.1.4. Revisi Anggaran
Untuk lingkup Sektor Polhukkam selama Triwulan I, terdapat 33 revisi dari
Eselon I satker yang disahkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), yang terinci
atas 27 revisi satker di lingkup Polri, 1 revisi satker di lingkup Mahkamah
Agung, 1 satker di lingkup Kementerian Hukum dan Ham, dan 4 revisi satker di
lingkup Komisi Pemilihan Umum.
15 | isi EPA
Tabel 9 Revisi Anggaran Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan
No Kementerian Negara/Lembaga
(BA) Revisi DJA
Revisi Kanwil Jml
Rev1 Rev2 Rev3
1 Badan Pemeriksa Keuangan (004) - - - - -
2 Mahkamah Agung (005) 1 - 5 2 8
3 Kejaksaan RI (006) - - - - -
4 Pertahanan (012) - - - - -
5 Hukum dan HAM (013) 1 - 12 1 14
6 Komunikasi & Informatika (059) - - - - -
7 Polri (060) 27 3 2 15 47
8 Badan Narkotika Nasional (066) - - 2 - 2
9 Komisi Pemilihan Umum (076) 4 - - - 4
10 BPKP (089) - - - - -
11 BAWASLU (115) - - 1 - 1
Sektor Polhukkam 33 3 22 18 76
Terdapat 43 revisi yang disahkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan selama
Triwulan I di lingkup Sektor Polhukkam. Revisi tersebut dikelompokkan dalam
tiga jenis, yaitu:
1) Revisi yang mengakibatkan penambahan/pengurangan pagu anggaran
Terdapat 3 revisi yang berupa penambahan pagu anggaran DIPA TA 2016
untuk 3 satker, dengan rincian sebagai berikut:
No Satker Nilai Revisi Keterangan
1. Polres Karimun
(641017)
Rp.1.066.944.300 Sisa dana Hibah Pilkada 2015 yang
digunakan untuk penyelesaian
kegiatan di TA 2016
2. Polres Natuna
(654823)
Rp.1.743.029.500 Sisa dana Hibah Pilkada 2015 yang
digunakan untuk penyelesaian
kegiatan di TA 2016
3. Polres Bintan
(665815)
Rp.1.515.709 Sisa dana Hibah Pilkada 2015 yang
digunakan untuk penyelesaian
kegiatan di TA 2016
Jumlah Rp.4.325.682.800
2) Revisi pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
Terdapat 22 revisi pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran
tetap, yang dilakukan dalam keluaran (output) yang sama maupun antara
keluaran (output). Revisi ini paling banyak diajukan oleh satker-satker di
lingkup Kementerian Hukum dan Ham (BA 013).
3) Revisi karena kesalahan administrasi
Revisi karena kesalahan administrasi total sejumlah 18 revisi di Triwulan I,
dengan pengajuan terbanyak dari satker-satker di lingkup POLRI (BA 060)
berupa revisi akun persediaan untuk menyesuaikan dengan kaidah akuntansi.
16 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
2.2.1.5. Pengelolaan Uang Persediaan
Selama Triwulan I, terdapat 99 satker yang mengajukan UP dan TUP di lingkup
Sektor Polhukkam, yang pertanggungjawabannya telah dilaksanakan secara
tepat waktu, atau tidak ada GUP yang terlambat. Terdapat beberapa satker di
lingkup Kejaksaan Agung yang mengajukan UP dengan sumber dana PNBP,
selain UP dari sumber dana Rupiah Murni (RM).
Tabel 10 Pengelolaan Uang Persediaan Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan
No Uraian Satker UP TUP
GUP PTUP
Jumlah Tepat Waktu
Total Tepat Waktu
1 BPK (004) 350 - 350 2 - -
2 Mahkamah Agung(005) 552.175 - 551.195 19 - -
3 Kejaksaan (006) 546.845 537.886 546.845 9 - -
4 Pertahanan (012) 83.895 - - - - -
5 Hukum&HAM (013) 2.290 - 2 27 - -
6 Kominfo(059) 275 - 275 1 - -
7 Polri (060) 4.179.700 - 4.179.700 27 - -
8 BNN (066) 750 - 750 4 - -
9 KPU (076) 425 - 425 8 - -
10 BPKP (089) 400 - 400 1 - -
11 Bawaslu (115) 50 - 50 1 - -
Sektor Polhukkam 9.902.615 537.886 9.527.740 99 - -
2.2.1.6. Manajemen Komitmen
Selama Triwulan I, terdapat 78 kontrak Belanja Barang yang diajukan oleh
satker di Sektor Polhukkam dengan kontrak yang telah terealisasi sebesar 60
kontrak. Untuk Belanja Modal, terdapat 13 kontrak yang didaftarkan dengan
realisasi pada 5 kontrak.
17 | isi EPA
Tabel 11 Data Kontrak Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan
No Kementerian
Negara/Lembaga (BA)
Kontrak Belanja Barang Kontrak Belanja Modal Penyampaian ADK Kontrak
Jml Nilai* Jml
Realisasi Realisasi* Jml Nilai*
Jml Realisa
si Realisasi * Tepat Telat Total
1 BPK (004) 2 946 1 162 - - - - - 2 2
2 Mahkamah Agung(005) - - - - 4 431 2 148 1 3 4
3 Kejaksaan (006) - - - - - - - - - - -
4 Pertahanan(012) 6 614.313 6 614.313 - - - - 4 2 6
5 Hukum&HAM (013) 24 16.172.965 13 3.405.552 7 1.150.798 2 561.184 13 18 31
6 Kominfo(059) 5 555 4 450 - - - - 4 1 5
7 Polri (060) 35 44.295 33 8.882.591 - - - - - 35 35
8 BNN (066) 4 329 1 100 - - - - 1 3 4
9 KPU (076) 1 1 1 1 - - - - - 1 1
10 BPKP (089) - - - - 2 19.737 1 3.864 - 2 2
11 Bawaslu (115) 1 0 1 1 - - - - - 1 1
Sektor Polhukkam 78 63.172.407 60 13.874.679 13 21.318.748 5 4.573.316 23 68 91
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OMSPAN
Terkait dengan ketepatan waktu penyampaian Arsip Data Komputer (ADK)
Kontrak, terdapat 23 kontrak yang ADKnya disampaikan secara tepat waktu, dan
68 kontrak yang ADKnya disampaikan terlambat atau melebihi batas waktu lima
hari kerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012.
2.2.1.7. Dana Blokir APBN
Dalam Triwulan I, total blokir anggaran untuk Sektor Polhukkam adalah sebesar
Rp7.758.630 untuk Belanja Barang, dan Rp.20.117.006.
Tabel 12 Dana Blokir APBN Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan
No
Kementerian Negara/
Lembaga (BA)
Jumlah Blokir
Keterangan Belanja Barang
Belanja Modal
1 Kementerian Hukum
dan Ham (013)
- 19.316.206 Satker Kanim Belakang Padang (408128) blokir
sejumlah Rp.7,652,456,000 terkait pekerjaan
pembangunan gedung dan bangunan.
Satker Kanim Tarempa (409020) blokir total
sejumlah Rp.8,928,465,000 untuk renovasi
kantor, pagar, dan plafon.
Satker Rudenim Pusat di Tpi (677181) blokir
total sejumlah Rp.2,735,285,000 terkait
pembangunan rumah dinas.
18 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
No
Kementerian Negara/
Lembaga (BA)
Jumlah Blokir
Keterangan Belanja Barang
Belanja Modal
2 Kementerian
Komunikasi dan
Informatika (059)
1.660.130 800.800 Satker Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas
II Batam (653970) blokir Rp.800,800,000
terkait pengembangan aula (Belanja Modal) dan
Rp.1,660,130,000 terkait Biaya Mobilisasi
Capaian Target PNBP (Belanja Barang).
3 Kepolisian Negara
Republik
Indonesia (060)
6.098.500 - Blokir 7 satker terkait kegiatan pengamanan
objek vital Rp. 5,938,875,000 (Polres Tpi,
Polres Karimun, Polresta Barelang, Polres
Natuna, Polres Bintan, Polres Lingga, dan
Ditpamobvit Polda Kepri) dan 1 satker tekait
kegiatan pembinaan potensi keamanan Rp.
159,625,000 (Ditbinmas Polda Kepri).
Sektor Polhukkam 7.758.630 20.117.006
Blokir anggaran untuk kegiatan dengan sumber dana PNBP ini akan dibuka
apabila target PNBP telah tercapai dan telah diterbitkan pengaturan mengenai
batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP pada masing-masing Kementerian
telah diterbitkan.
2.2.1.8. Proyek-Proyek Strategis
Untuk Sektor Polhukkam, proyek strategis selama Triwulan I teridentifikasi ke
dalam 4 kategori, yaitu:
Tabel 13 Proyek Strategis APBN Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan
No Jenis Proyek Pagu Kontrak Realisasi Tw I
1 Tanah, Gedung, dan Bangunan K/L 65.369.629 20.213.641 3.863.698
2 Peralatan/Mesin Operasional 3.902.862 3.601.152 1.943.144.100
3 Persediaan 56.764.390 35.257.944.720 5.835.292.529
4 Lain-Lain 1.891.989 - -
Sektor Polhukkam 127.928.870 59.072.737.720 11.642.134.629
2.2.2. Sektor Perekonomian
Sektor perekonomian terdiri dari dua belas Bagian Anggaran (BA). BA tersebut
antara lain Kementerian Keuangan (BA015), Kementerian Keuangan (BA018),
Kementerian Perhubungan (BA022), Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (BA029), Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA032),
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA033), Badan Pusat
19 | isi EPA
Statistik (BA054), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BA056), Badan POM
(BA063), Badan Meteorologi dan Geofisika (BA075), BNP2TKI (BA104) dan
Badan SAR Nasional (BA107). Dalam sektor ini hanya terdiri dari jenis
kewenangan kantor pusat dan kantor daerah.
2.2.2.1. Perkembangan Alokasi Dana
Perkembangan pagu anggaran untuk Sektor Perekonomian selama Triwulan I
adalah sebagai berikut:
Tabel 14 Pagu APBN Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian
Kementerian Negara/Lembaga Januari* Februari* Maret*
DIPA Pagu DIPA Pagu DIPA Pagu
Keuangan (015) 22 422,483,612 22 422,483,612 22 422,483,612
Pertanian (018 4 32,290,538 4 32,290,538 4 32,290,538
Perhubungan (022) 16 716,144,357 16 716,144,357 16 716,144,357
Lingkungan & Kehutanan (029) 2 21,275,116 2 21,275,116 2 21,275,116
Kelautan dan Perikanan (032) 3 43,213,564 3 43,213,564 3 43,213,564
Pekerjaan Umum dan Pera (033) 12 953,135,247 12 953,135,247 12 953,135,247
Badan Pusat Statistik (054) 8 62,565,670 8 62,565,670 8 62,565,670
Agraria & Tata Ruang/BPN (056) 8 58,393,927 8 58,393,927 8 58,393,927
Badan POM (063) 1 16,405,682 1 16,405,682 1 16,405,682
BMKG (075) 6 10,999,241 6 10,999,241 6 10,999,241
BNP2 TKI (104) 1 6,703,247 1 6,703,247 1 6,703,247
Badan SAR Nasional (107) 1 19,323,280 1 19,323,280 1 19,323,280
JUMLAH 84 2,362,933,481 84 2,362,933,481 84 2,362,933,481
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OMSPAN
Alokasi dana pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga Sektor Perekonomian
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.362,93 miliar.
Dalam triwulan I ini tidak terjadi perubahan alokasi dana, alokasi masih tetap
seperti pagu pada awal tahun. Alokasi terbesar diperuntukkan untuk
menjalankan kegiatan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
rakyat. Dalam sektor ini terdapat 84 DIPA untuk menjalankan kegiatan sektor
Perekonomian.
2.2.2.2. Perkembangan Realisasi Belanja
Realisasi anggaran selama triwulan I-2016 pada sektor perekonomian di
Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp265,93 miliar dengan penyerapan 11,25
persen. Selama triwulan I, realisasi terbesar terjadi pada bulan Februari.
Realisasi selama triwulan I sangat dipengaruhi oleh realisasi dari Kementerian
20 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan dengan
kontribusi terhadap realisasi triwulan I masing-masing sebesar 36,69 persen
27,83 persen dan 19,16 persen.
Tabel 15 Pagu Realisasi APBN Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian
No Kementerian
Negara/Lembaga (BA)
Pagu (dalam ribuan
Rupiah)
Realisasi
Januari Februari Maret Triwulan
I
1 Keuangan (015) 422,483,612 2.03% 4.12% 5.91% 12.06%
2 Pertanian (018 32,290,538 4.26% 9.34% 7.05% 20.66%
3 Perhubungan (022) 716,144,357 0.98% 5.94% 3.42% 10.34%
4 Lingkungan & Kehutanan (029) 21,275,116 3.45% 5.14% 4.07% 12.66%
5 Kelautan dan Perikanan (032) 43,213,564 2.98% 4.89% 7.07% 14.94%
6 Pekerjaan Umum dan Pera (033) 953,135,247 5.10% 3.27% 2.71% 11.07%
7 Badan Pusat Statistik (054) 62,565,670 2.45% 4.06% 4.83% 11.34%
8 Agraria & Tata Ruang/BPN (056) 58,393,927 1.58% 3.11% 5.31% 10.00%
9 Badan POM (063) 16,405,682 1.38% 3.53% 3.27% 8.18%
10 BMKG (075) 10,999,241 3.68% 7.90% 8.36% 19.94%
11 BNP2 TKI (104) 6,703,247 0.77% 2.68% 4.53% 7.98%
12 Badan SAR Nasional (107) 19,323,280 2.66% 6.17% 4.51% 13.34%
Sektor Perekonomian 2,362,933,481 3.01% 4.42% 3.82% 11.25%
Sumber: OM Span
Berdasarkan penyerapan, Kementerian Pertanian dan BMKG merupakan K/L
dengan penyerapan tertinggi sedangkan BNP2TKI dan BPOM merupakan K/L
dengan penyerapan terendah (penyerapan di bawah 10 persen).
Jenis Belanja Pagu* Realisasi* %
51 Belanja Pegawai 280,917.95 58,428.91 20.80%
52 Belanja Barang 852,979.85 87,976.62 10.31%
53 Belanja Modal 1,229,035.68 119,522.18 9.72%
57 Bantuan Sosial 2,362,933.48 265,927.71 11.25%
59 Belanja Lain-Lain 280,917.95 58,428.91 20.80%
852,979.85 87,976.62 10.31%
*dalam jutaan Rupiah Sumber: Kanwil DJPB
2.2.2.3. Deviasi Halaman III DIPA
Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan
realisasi pencairan dana yang dilaksanakan pada triwulan I-2016, diperoleh rata-
rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana perbulan dengan realisasi
berkisar 190,82 persen.
21 | isi EPA
Tabel 16 Pagu Realiasi APBN Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian
No Kementerian Negara/Lembaga
(BA) Deviasi
Januari Februari Maret Twulan I
1 Keuangan (015) 4.96% 24.20% 27.80% 56.96%
2 Pertanian (018 114.89% 208.78% 63.78% 387.45%
3 Perhubungan (022) 28.70% 97.77% 16.33% 142.79%
4 Lingkungan & Kehutanan (029) 57.26% 65.67% 6.50% 129.43%
5 Kelautan dan Perikanan (032) 39.77% 46.47% 58.02% 144.27%
6 Pekerjaan Umum dan Pera (033) 916.59% 6.80% 30.81% 954.20%
7 Badan Pusat Statistik (054) 11.20% 7.71% 0.21% 19.13%
8 Agraria & Tata Ruang/BPN (056) 17.17% 10.41% 21.92% 49.50%
9 Badan POM (063) 18.08% 15.59% 23.05% 56.72%
10 BMKG (075) 23.55% 103.10% 70.64% 197.30%
11 BNP2 TKI (104) 53.68% 0.64% 12.23% 66.55%
12 Badan SAR Nasional (107) 13.82% 92.23% 1.69% 107.74%
Sektor Perekonomian 140.26% 41.97% 8.59% 190.82%
Sumber: PA Perbendaharaan
Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Januari dengan kecenderungan
mengalami penurunan deviasi tiap bulannya. Hal ini mengindikasikan bahwa
rencana yang dibuat belum sesuai dalam pelaksanaannya namun terus
mengalami perbaikan perencanaan.
2.2.2.4. Revisi Anggaran
Selama triwulan I-2016 telah terjadi revisi sebanyak 47 revisi. Dari total revisi
yang telah disetujui, 85,11 persen merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan. Revisi yang dilakukan selama triwulan I sebagian besar merupa
kan revisi yang bersifat administratif.
Tabel 17 Revisi APBN Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian
No Kementerian Negara/Lembaga
(BA) Revisi DJA
Revisi Kanwil DJPb Triwulan I a* b* c* Kanwil
1 Keuangan (015) - - 4 7 11 11
2 Pertanian (018 - - - 2 2 2
3 Perhubungan (022) 1 - 1 9 10 11
4 Lingkungan & Kehutanan (029) - - 1 - 1 1
5 Kelautan dan Perikanan (032) - - - 2 2 2
6 Pekerjaan Umum dan Pera (033) 6 - - - - 6
7 Badan Pusat Statistik (054) - 8 - - 8 8
8 Agraria & Tata Ruang/BPN (056) - - - 2 2 2
9 Badan POM (063) - - - - - -
10 BMKG (075) - - - 4 4 4
11 BNP2 TKI (104) - - - - - -
12 Badan SAR Nasional (107) - - - - - -
Sektor Perekonomian 7 8 6 26 40 47
22 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
*a:perubahan pagu; *b:geser antar output; *c:administrasi Sumber: Kanwil DJPB Prov.Kepri
2.2.2.5. Pengelolaan Uang Persediaan
Selama triwulan I-2016, jumlah UP telah diajukan Ganti Uang Persediaan
(GUP) sebanyak 201 kali sedangkan jumlah Tambahan Uang Persediaan (TUP)
telah diajukan Penggangtian Tambahan Uang Persediaan (PTUP) sebanyak 10
kali. Seluruh pengajuan dilakukan tanpa terdapat keterlambatan.
Tabel 18 Pengelolaan Uang Persediaan Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian
No Kementerian
Negara/Lembaga (BA) Uang Persediaan Tambahan UP Ketepatan
Waktu Ribu Rupiah GUP Tepat Ribu Rupiah PTUP Tepat
1 Keuangan (015) 3,819,900 62 62 - - - 100%
2 Pertanian (018 700,000 13 13 - - - 100%
3 Perhubungan (022) 2,513,696 35 35 - 10 10 100%
4 Lingkungan & Kehutanan (029) 1,082,700 7 7 - - - 100%
5 Kelautan dan Perikanan (032) 576,000 6 6 - - - 100%
6 Pekerjaan Umum dan Pera (033) 1,175,000 21 21 - - - 100%
7 Badan Pusat Statistik (054) 400,000 26 26 3,211,650 - - 100%
8 Agraria & Tata Ruang/BPN (056) 910,000 14 14 - - - 100%
9 Badan POM (063) 300,000 2 2 239,221 - - 100%
10 BMKG (075) 260,000 10 10 - - - 100%
11 BNP2 TKI (104) 120,000 2 2 - - - 100%
12 Badan SAR Nasional (107) 250,000 3 3 - - - 100%
Sektor Perekonomian 12,107,296 201 201 3,450,871 10 10 100%
Sumber: OM Span
2.2.2.6. Manajemen Komitmen
Pelaksanaan kegiatan selama triwulan I-2016 dalam tiga jenis belanja telah
dikontrakkan sebanyak 328 kontrak senilai Rp785,67 miliar dengan realisasi
sebesar Rp46,10 miliar. Jumlah kontrak terbanyak pada belanja barang
sedangkan nilai kontrak terbesar pada belanja modal.
23 | isi EPA
Tabel 19 Pendataan Kontrak Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian
No Bagian Anggaran Kontrak Belanja Barang* Kontrak Belanja Modal*
Kontrak Belanja Lain-Lain*
Jml Nilai Realisasi Jml Nilai Realisasi Jml Nilai Realisasi
1 Keuangan (015) 37 68,159,505 12,139,418 17 3,597,998 1,108,569 - - - 2 Pertanian (018 2 203,693 99,695 13 1,564,936 1,357,976 - - - 3 Perhubungan (022) 56 130,060,641 32,131,174 17 18,438,144 4,614,850 - - - 4 Lingkungan&Kehutanan (029) 2 238,750 43,200 - - - - - - 5 Kelautan & Perikanan (032) 2 143,000 - 10 1,635,416 1,390,228 - - - 6 Pekerjaan Umum &Pera (033) 84 26,420,065 8,129,227 73 533,903,292 90,075,356 - - - 7 Badan Pusat Statistik(054) - - - 4 294,237 294,237 - - - 8 Agraria & Tata Ruang (056) 1 200,000 200,000 - - - - - - 9 Badan POM (063) 1 199,956 16,663 - - - - - - 10 BMKG (075) 1 53,000 26,500 4 286,406 137,100 - - - 11 BNP2 TKI (104) 1 55,000 55,000 1 89,950 89,950 - - - 12 Badan SAR Nasional (107) 2 129,234 129,234 0 - - - - -
Sektor Kesejahteraan Rakyat 189 225,862,844 52,970,112 139 559,810,378 99,068,266 - - -
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OM Span
2.2.2.7. Proyek-Proyek Strategis
Proyek strategis sektor perekonomian mencapai Rp1.190,41 miliar dengan
Rp706,92 miliar telah dikontrakkan dan telah direalisasikan Rp161,81 miliar.
Tabel 20 Proyek Strategis Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian
No Jenis Proyek Pagu* Kontrak* Realisasi*
1 Gedung 134,131,204 93,082,992 53,548,849
2 Jalan Jembatan 416,403,180 280,164,902 56,079,630
3 Pelabuhan Laut 214,029,983 18,181,524 2,527,779
4 Bandar Udara 110,966,223 103,715,303 20,743,061
5 Sumberdaya Air 314,880,141 211,771,083 28,913,061
TOTAL 1,190,410,731 706,915,804 161,812,379
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OM Span
2.2.2.8. Blokir Anggaran
Terdapat dana blokir pada sektor ini sebesar Rp42,38 miliar. Bolkir tersebut
terdapat pada Kementerian Perhubungan dan kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
24 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
Tabel 21 Dana Blokir Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian
No Bagian Anggaran Jumlah Blokir*
Keterangan Barang Modal
1 Kementerian Perhubungan (022) - 30,601,471 KSOP TgPinang–Pemb.Faspel Laut
Dompak
KSOP Tg.Pinang – Pemb. Faspel
laut Tanjung Mocoh
KSOP Pulau Sambu - Rehab Gedung
KSOP Tg.Balai - Pengadaan AC
UPP Tg. Uban - Tunj Beras PNS
UPP Tarempa – Pemb. Faspel Subi
UPP Tg. Batu Kundur - Perjalanan
2 Kementerian PUPR (033) - 11,780,315 Peningkatan Kualitas Permukiman
BLM
BLM P2KP Kota
Pemb.Infrastruktur TPS3R Kab
Bintan
Pemb.Infrastruktur TPS3R Kota
Batam
Sektor Kesejahteraan Rakyat 42,381,786
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OM Span
2.2.3. Sektor Kesejahteraan Rakyat
Sektor kesejahteraan rakyat terdiri dari delapan Bagian Anggaran (BA). BA
tersebut antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BA023),
Kementerian Kesehatan (BA024), Kementerian Agama (BA025), Kementerian
Riset dan Pendidikan Tinggi (BA042), Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BA068), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam BA112), Radio Republik
Indonesia (BA116), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam (Dewan Kawasan BBK BA999). Dalam sektor ini
hanya terdiri dari jenis kewenangan kantor pusat dan kantor daerah.
2.2.3.1. Perkembangan Alokasi Dana
Alokasi dana pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga Sektor Kesejahteraan
Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.664,27
miliar. Dalam triwulan I ini terjadi perubahan alokasi seiring perubahan
kebutuhan dan kebijakan Kementerian Negara/Lembaga.
25 | isi EPA
Gambar 6 Pagu DIPA Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat
Sumber: OM SPAN
Tidak terjadi perubahan alokasi dana sehingga pagu anggaran untuk sektor ini,
alokasi masih tetap seperti pagu pada awal tahun. Alokasi terbesar
diperuntukkan untuk menjalankan kegiatan pada BP Batam (BA112). Dalam
sektor ini terdapat 90 DIPA untuk menjalankan kegiatan sektor kesejahteraan
rakyat dengan 80 persen dari total DIPA tersebut untuk Kementerian Agama.
2.2.3.2. Perkembanagan Realisasi Belanja
Realisasi anggaran selama triwulan I-2016 pada sektor kesejahteraan rakyat di
Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp164,87 miliar dengan penyerapan 9,91
persen. Selama triwulan I, realisasi terbesar terjadi pada bulan Maret. Realisasi
selama triwulan I sangat dipengaruhi oleh realisasi dari BP Batam (BA112) dan
Kementerian Agama (BA025) dengan kontribusi terhadap realisasi triwulan I
masing-masing sebesar 65,20 persen dan 15,37 persen.
Tabel 22 Pagu Realiasi APBN Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat
No Kementerian
Negara/Lembaga (BA)
Pagu (dalam ribuan
Rupiah)
Realisasi
Januari Februari Maret Triwulan
I
1 Pendidikan dan Kebudayaan (023) 52,474,238 0.56% 1.76% 3.64% 5.95%
2 Kesehatan (024) 142,049,767 0.95% 3.22% 3.52% 7.68%
3 Kemenag (025) 253,287,471 1.55% 3.39% 5.07% 10.01%
4 Ristek dan Dikti (042) 90,460,201 2.14% 4.72% 5.50% 12.36%
5 BKKBN (068) 27,013,457 1.25% 3.45% 5.53% 10.24%
6 BP Batam (112) 1,005,355,506 0.44% 0.00% 10.25% 10.69%
7 RRI (116) 14,643,450 2.53% 5.47% 6.68% 14.68%
8 DK BBK (999) 78,986,496 0.00% 0.00% 2.42% 2.42%
Sektor Kesejahteraan Rakyat 1,664,270,586 0.76% 1.21% 7.94% 9.91% Sumber: OM Span
BA0233.15%
BA0248.54%
BA02515.22%BA042
5.44%
BA0681.62%
BA11260.41%
BA1160.88%
BA9994.75%
Other5.66%
BA023 3 satker BA024 6 satker BA025 72 satker BA042 3 satker BA068 1 satker BA112 1 satker BA116 3 satker BA999 1 satker
26 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
Berdasarkan penyerapan, RRI dan Kementerian Ristek dan Dikti merupakan
K/L dengan penyerapan tertinggi sedangkan Dewan Kawasan BBK,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan
merupakan K/L dengan penyerapan terendah (penyerapan di bawah 10 persen).
Jenis Belanja Pagu* Realisasi* %
51 Belanja Pegawai 204,927.09 26,835.22 13.10%
52 Belanja Barang 1,063,390.53 133,937.17 12.60%
53 Belanja Modal 314,954.42 2,189.55 0.70%
57 Bantuan Sosial 2,012.05 - 0.00%
59 Belanja Lain-Lain 78,986.50 1,911.63 2.42%
1,664,270.59 164,873.57 9.91%
*dalam jutaan Rupiah Sumber: PA Perbendaharaan
2.2.3.3. Deviasi Halaman III DIPA
Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan
realisasi pencairan dana yang dilaksanakan pada triwulan I-2016, diperoleh rata-
rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana perbulan dengan realisasi
berkisar 70,13 persen.
Tabel 23 Pagu Realiasi APBN Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat
No Kementerian Negara/Lembaga
(BA)
Deviasi
Januari Februari Maret Triwulan
I
1 Pendidikan dan Kebudayaan (023) 48.84% 36.47% 11.74% 25.60%
2 Kesehatan (024) 46.65% 9.59% 15.26% 19.68%
3 Kemenag (025) 59.61% 23.13% 6.18% 26.70%
4 Ristek dan Dikti (042) 5.77% 43.39% 11.55% 20.31%
5 BKKBN (068) 26.40% 29.41% 37.67% 32.77%
6 BP Batam (112) 44.00% 100% 176.83% 135.30%
7 RRI (116) 3.39% 68.40% 35.44% 38.25%
8 DK BBK (999) 100% 100% 93.94% 97.98%
Sektor Kesejahteraan Rakyat 58.09% 60.39% 82.12% 70.13%
Sumber: PA Perbendaharaan
Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Maret dengan kecenderungan
mengalami peningkatan deviasi tiap bulannya. Terjadinya deviasi ini
mengindikasikan bahwa rencana yang dibuat belum sesuai dalam
pelaksanaannya. Dari delapan K/L, terdapat dua K/L yang mengalami perbaikan
perencanaan dengan semakin menurunnya deviasi tiap bulan, yaitu Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama.
27 | isi EPA
2.2.3.4. Revisi Anggaran
Selama triwulan I-2016 telah terjadi revisi sebanyak 29 revisi. Dari total revisi
yang telah disetujui, seluruhnya merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan. Revisi yang dilakukan selama triwulan I sebagian besar merupa
kan revisi yang bersifat administratif.
Tabel 24 Revisi APBN Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat
No Kementerian Negara/Lembaga
(BA) Revisi DJA
Revisi Kanwil DJPb Triwulan I a* b* c* Kanwil
1 Pendidikan dan Kebudayaan (023) - - - - - -
2 Kesehatan (024) - - - 3 3 3 3 Kemenag (025) - - 1 23 24 24 4 Ristek dan Dikti (042) - 1 - 1 2 2 5 BKKBN (068) - - - - - - 6 BP Batam (112) - - - - - - 7 RRI (116) - - - - - - 8 DK BBK (999) - - - - - -
Sektor Kesejahteraan Rakyat - 1 1 27 29 29
*a:perubahan pagu; *b:geser antar output; *c:administrasi Sumber: Kanwil DJPB Prov.Kepri
2.2.3.5. Pengelolaan Uang Persediaan
Selama triwulan I-2016, jumlah UP telah diajukan Ganti Uang Persediaan
(GUP) sebanyak 149 kali sedangkan jumlah Tambahan Uang Persediaan (TUP)
telah diajukan Penggangtian Tambahan Uang Persediaan (PTUP) sebanyak 10
kali. Seluruh pengajuan dilakukan tanpa terdapat keterlambatan.
Tabel 25 Pengelolaan Uang Persediaan Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat
No Kementerian
Negara/Lembaga (BA)
Uang Persediaan Tambahan UP Ketepatan Waktu
Ribu Rupiah GUP Tepa
t Ribu Rupiah PTUP
Tepat
1 Pendidikan dan Kebudayaan (023) 275,000 8 8 - - - 100%
2 Kesehatan (024) 1,680,000 17 17 - - - 100%
3 Kemenag (025) 3,457,000 102 102 552,703 10 10 100%
4 Ristek dan Dikti (042) 1,599,999 6 6 - - - 100%
5 BKKBN (068) 500,000 3 3 - - - 100%
6 BP Batam (112) - - - - - - 100%
7 RRI (116) 520,000 9 9 - - - 100%
8 DK BBK (999) 499,990 4 4 - - - 100%
Sektor Kesejahteraan Rakyat 8,531,989 149 149 552,703 10 10 100%
Sumber: OM Span
28 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
2.2.3.6. Manajemen Komitmen
Pelaksanaan kegiatan selama triwulan I-2016 dalam tiga jenis belanja telah
dikontrakkan sebanyak 58 kontrak senilai Rp69,58 miliar dengan realisasi
sebesar Rp4,03 miliar. Jumlah kontrak terbanyak pada belanja barang sedangkan
nilai kontrak terbesar pada belanja modal.
Tabel 26 Pendataan Kontrak Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat
No Bagian Anggaran Kontrak Belanja Barang* Kontrak Belanja Modal*
Kontrak Belanja Lain-Lain*
Jml Nilai Realisasi Jml Nilai Realisasi Jml Nilai Realisasi
1 Dikbud (023) 2 194,610 194,610 1 118,520 118,520 - - - 2 Kesehatan (024) 15 4,137,954 504,606 8 2,916,998 1,432,600 - - - 3 Kemenag (025) 6 445,986 380,986 1 89,750 89,750 - - - 4 Ristek Dikti (042) 8 2,278,680 834,374 2 239,377 59,500 - - - 5 BKKBN (068) 2 417,450 417,450 - - - - - - 6 BP Batam (112) - - - 3 57,783,144 - - - - 7 RRI (116) - - - - - - - - - 8 DK BBK (999) - - - - - - 10 979,480 -
Sektor Kesejahteraan Rakyat 33 7,474,681 2,332,026 15 61,147,790 1,700,370 10 979,480 -
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OM Span
2.2.3.7. Proyek-Proyek Strategis
Proyek strategis sektor kesejahteraan rakyat mencapai Rp244,72 miliar dengan
Rp1,22 miliar telah dikontrakkan dan telah direalisasikan.
Tabel 27 Proyek Strategis Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat
No Jenis Proyek Pagu* Kontrak* Realisasi*
1 Alat Kesehatan 17,935,828
2 Sarana Kesehatan & Kendaraan Dukungan Kesehatan 41,450,025 1,221,000 1,221,000
3 Gedung Bangunan 6,192,104
4 Peralatan Pendidikan 6,649,539
5 Dermaga 113,473,825
6 Jalan dan Jembatan 58,357,228
7 Film Dokumenter Keagamaan 660,837
TOTAL 244,719,386 1,221,000 1,221,000
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OM Span
2.2.3.8. Blokir Anggaran
Terdapat dana blokir pada sektor ini sebesar Rp45,29 miliar. Blokir tersebut
terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
Kesehatan, dan Kementerian Agama.
29 | isi EPA
Tabel 28 Dana Blokir Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat
No Bagian Anggaran Jumlah Blokir*
Keterangan Barang Modal
1 Pendidikan dan Kebudayaan(023) 18,231,065 - Sewa Mobil Operasional
- 17,549,165 Pembangunan Gedung, Parkir,
dan Pengadaan kendaraan dinas
2 Kesehatan (024) 1,736,361 - diklat,surveilan,penelitian
tenaga pendidik
- 7,485,773
3 Kemenag (025) 285,000 - Pengadaan kendaraan dinas
Sektor Kesejahteraan Rakyat 20,252,426 25,034,938
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OM Span
2.2.4. Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Sektor dekonsentrasi dan tugas pembantuan terdiri dari dua puluh satu (21)
Bagian Anggaran (BA). BA tersebut merupakan pemberi kewenangan kepada
satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) untuk melaksanakan kegiatan di
Provinsi Kepulauan Riau. Kewenangan yang diberikan dalam hal kewenangan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2.2.4.1. Perkembangan Alokasi Dana
Perkembangan pagu anggaran untuk sektor dekonsentrasi dan tugas pembantuan
selama Triwulan I adalah sebagai berikut:
Kementerian Negara/Lembaga Januari* Februari* Maret*
DIPA Pagu DIPA Pagu DIPA Pagu
Dalam Negeri (010) 17 16,669,416 17 16,669,416 17 16,669,416
Pertanian (018) 11 29,598,539 11 31,899,081 11 28,623,619
Perindustrian (019) 2 4,126,000 2 4,126,000 2 4,126,000
Dikbud (023) 3 13,276,166 3 13,276,166 4 13,943,672
Kesehatan (024) 6 45,843,727 6 45,843,727 6 45,843,727
Ketenagakerjaan (026) 6 11,995,486 6 11,995,486 6 11,995,486
Sosial (027) 4 14,601,740 4 14,601,740 4 14,601,740
LH dan Kehutanan (029) 2 4,189,025 2 4,189,025 2 4,189,025
Kelautan dan Perikanan (032) 14 60,963,425 14 60,963,425 14 60,963,425
Kemenpu Pera (033) 1 7,162,337 1 7,162,337 1 7,162,337
Pariwisata (040) 1 5,493,000 1 5,493,000 1 5,493,000
Koperasi dan PKM (044) 1 2,688,512 1 2,688,512 1 2,688,512
Kemen PPN (055) 1 955,291 1 955,291 1 955,291
ATR/BPN (056) 2 3,543,062 2 3,543,062 2 3,436,192
Perpustakaan Nasional (057) 1 338,877 1 338,877 1 338,877
BKPM (065) 1 627,413 1 627,413 1 627,413
Desa, PDT & Trans (067) 3 11,361,649 3 10,520,489 3 10,520,489
30 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
Kementerian Negara/Lembaga Januari* Februari* Maret*
DIPA Pagu DIPA Pagu DIPA Pagu
Arsip Nasional (087) 1 342,514 1 342,514 1 342,514
Perdagangan (090) 2 1,939,603 2 1,939,603 2 1,939,603
Kemenpora (092) 1 6,778,629 1 6,778,629 1 6,778,629
BNP Perbatasan (111) - - - - 1 1,000,000
JUMLAH 80 242,494,411 80 243,953,793 82 242,238,967
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OMSPAN
Alokasi dana pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga Sektor dekonsentrasi
dan tugas pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2016
sebesar Rp.242,49 miliar. Dalam triwulan I ini terjadi perubahan alokasi dana,
penambahan alokasi terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
BNP Perbatasan karean adanya penambahan DIPA. Alokasi terbesar
diperuntukkan untuk menjalankan kegiatan pada Kementerian kelautan dan
Perikanan. Dalam sektor ini terdapat 82 DIPA untuk menjalankan kegiatan
sektor dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2.2.4.2. Perkembangan Realisasi Belanja
Realisasi anggaran selama triwulan I-2016 pada sektor dekonsentrasi dan tugas
pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp10,04 miliar dengan
penyerapan 4,14 persen. Selama triwulan I, realisasi terbesar terjadi pada bulan
Februari. Realisasi selama triwulan I sangat dipengaruhi oleh realisasi dari
Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian
dengan kontribusi terhadap realisasi triwulan I masing-masing sebesar 43,85
persen 13,21 persen dan 12,40 persen.
Tabel 29 Pagu Realiasi APBN Triwulan I-2016 Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
No Kementerian
Negara/Lembaga (BA)
Pagu (dalam ribuan
Rupiah)
Realisasi
Januari Februari Maret Triwulan
I
1 Dalam Negeri (010) 16,669,416 0.00% 0.00% 0.91% 0.91%
2 Pertanian (018) 28,623,619 0.00% 3.46% 0.89% 4.35%
3 Perindustrian (019) 4,126,000 0.00% 0.00% 1.62% 1.62%
4 Dikbud (023) 13,943,672 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 Kesehatan (024) 45,843,727 1.09% 5.48% 3.03% 9.60%
6 Ketenagakerjaan (026) 11,995,486 0.00% 0.80% 2.24% 3.04%
7 Sosial (027) 14,601,740 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 LH dan Kehutanan (029) 4,189,025 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Kelautan dan Perikanan (032) 60,963,425 0.00% 0.00% 0.84% 0.84%
10 Kemenpu Pera (033) 7,162,337 0.00% 17.73% 0.79% 18.52%
31 | isi EPA
11 Pariwisata (040) 5,493,000 0.00% 0.00% 7.26% 7.26%
12 Koperasi dan PKM (044) 2,688,512 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 Kemen PPN (055) 955,291 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 ATR/BPN (056) 3,436,192 0.00% 3.45% 5.42% 8.86%
15 Perpustakaan Nasional (057) 338,877 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 BKPM (065) 627,413 0.00% 0.00% 7.93% 7.93%
17 Desa, PDT & Trans (067) 10,520,489 0.00% 0.00% 10.87% 10.87%
18 Arsip Nasional (087) 342,514 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
19 Perdagangan (090) 1,939,603 0.00% 0.00% 3.90% 3.90%
20 Kemenpora (092) 6,778,629 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
21 BNP Perbatasan (111) 1,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Sektor 242,238,967 0.21% 2.06% 1.88% 4.14%
Sumber: OM Span
Berdasarkan penyerapan, Kementerian PUPR dan Kementerian Desa merupakan
K/L dengan penyerapan tertinggi dan masih terdapat sembilan K/L yang belum
melakukan realisasi sama sekali.
Jenis Belanja Pagu* Realisasi* %
52 Belanja Barang 231,218.16 8,816.91 3.81%
53 Belanja Modal 6,349.21 1,222.33 19.25%
57 Bantuan Sosial 4,671.60 - 0.00%
242,238.97 10,039.23 4.14%
*dalam jutaan Rupiah Sumber: PA Perbendaharaan
2.2.4.3. Deviasi Halaman III DIPA
Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan
realisasi pencairan dana yang dilaksanakan pada triwulan I-2016, diperoleh rata-
rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana perbulan dengan realisasi
berkisar 38,83 persen.
Tabel 30 Pagu Realisasi APBN Triwulan I-2016 Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
No Kementerian Negara/Lembaga
(BA)
Deviasi
Januari Februari Maret Triwulan
I
1 Dalam Negeri (010) 100.00% 100.00% 90.15% 92.33%
2 Pertanian (018) 100.00% 69.54% 75.16% 33.52%
3 Perindustrian (019) 100.00% 100.00% 54.70% 75.20%
4 Dikbud (023) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
5 Kesehatan (024) 18.51% 168.78% 15.37% 46.84%
6 Ketenagakerjaan (026) 100.00% 60.79% 37.31% 53.45%
7 Sosial (027) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
8 LH dan Kehutanan (029) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
9 Kelautan dan Perikanan (032) 100.00% 100.00% 76.64% 87.21%
32 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
10 Kemenpu Pera (033) 100.00% 495.16% 80.42% 148.19%
11 Pariwisata (040) 100.00% 100.00% 102.77% 11.00%
12 Koperasi dan PKM (044) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
13 Kemen PPN (055) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
14 ATR/BPN (056) 100.00% 68.95% 51.29% 35.52%
15 Perpustakaan Nasional (057) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
16 BKPM (065) 100.00% 100.00% 121.49% 21.24%
17 Desa, PDT & Trans (067) 100.00% 100.00% 195.35% 61.68%
18 Arsip Nasional (087) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
19 Perdagangan (090) 100.00% 100.00% 8.96% 40.36%
20 Kemenpora (092) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
21 BNP Perbatasan (111) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Sektor 76.10% 0.47% 51.21% 38.83%
Sumber: PA Perbendaharaan
Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Januari. Hal ini mengindikasikan
bahwa rencana yang dibuat belum sesuai dalam pelaksanaannya.
2.2.4.4. Revisi Anggaran
Selama triwulan I-2016 telah terjadi revisi sebanyak 8 revisi. Dari total revisi
yang telah disetujui, seluruhnya merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan. Revisi yang dilakukan selama triwulan I seluruhnya merupa
kan revisi yang bersifat administratif.
Tabel 31 Revisi APBN Triwulan I-2016 Sektor dekonsentrasi dan tugas pembantuan
No Kementerian Negara/Lembaga
(BA) Revisi DJA
Revisi Kanwil DJPb Triwulan I a* b* c* Kanwil
1 Dalam Negeri (010) - - - 3 3 3
2 Pertanian (018) - - - 1 1 1
3 Perindustrian (019) - - - - - -
4 Dikbud (023) - - - - - -
5 Kesehatan (024) - - - 1 1 1
6 Ketenagakerjaan (026) - - - - - -
7 Sosial (027) - - - - - -
8 LH dan Kehutanan (029) - - - 1 1 1
9 Kelautan dan Perikanan (032) - - - 2 2 2
10 Kemenpu Pera (033) - - - - - - 11 Pariwisata (040) - - - - - - 12 Koperasi dan PKM (044) - - - - - - 13 Kemen PPN (055) - - - - - - 14 ATR/BPN (056) - - - - - - 15 Perpustakaan Nasional (057) - - - - - - 16 BKPM (065) - - - - - - 17 Desa, PDT & Trans (067) - - - - - - 18 Arsip Nasional (087) - - - - - - 19 Perdagangan (090) - - - - - -
33 | isi EPA
20 Kemenpora (092) - - - - - -
21 BNP Perbatasan (111) - - - - - -
Sektor - - - 8 8 8 *a:perubahan pagu; *b:geser antar output; *c:administrasi
Sumber: Kanwil DJPB Prov.Kepri
2.2.4.5. Pengelolaan Uang Persediaan
Selama triwulan I-2016, jumlah UP telah diajukan Ganti Uang Persediaan
(GUP) sebanyak 26 kali sedangkan jumlah Tambahan Uang Persediaan (TUP)
telah diajukan Penggangtian Tambahan Uang Persediaan (PTUP) sebanyak 4
kali. Seluruh pengajuan dilakukan tanpa terdapat keterlambatan.
Tabel 32 Pengelolaan Uang Persediaan Triwulan I-2016 Sektor dekonsentrasi dan tugas pembantuan
No Kementerian
Negara/Lembaga (BA)
Uang Persediaan Tambahan UP Ketepatan
Waktu Ribu
Rupiah GUP Tepat
Ribu Rupiah
PTUP Tepat
1 Dalam Negeri (010) 415,000 2 2 - - - 100%
2 Pertanian (018) 740,000 1 1 - - - 100%
3 Perindustrian (019) 250,000 - - - - 100%
4 Dikbud (023) - - - - - - 100%
5 Kesehatan (024) 1,800,000 8 8 3,498,743 3 3 100%
6 Ketenagakerjaan (026) 550,000 2 2 136,985 1 1 100%
7 Sosial (027) - - - - - - 100%
8 LH dan Kehutanan (029) 300,000 - - - - - 100%
9 Kelautan dan Perikanan (032) 725,000 5 5 - - - 100%
10 Kemenpu Pera (033) 30,000 1 1 - - - 100%
11 Pariwisata (040) 200,000 1 1 - - - 100%
12 Koperasi dan PKM (044) - - - - - - 100%
13 Kemen PPN (055) 53,000 1 1 - - - 100%
14 ATR/BPN (056) 225,000 3 3 - - - 100%
15 Perpustakaan Nasional (057) 50,000 - - - - - 100%
16 BKPM (065) 50,000 1 1 - - - 100%
17 Desa, PDT & Trans (067) 70,000 - - - - - 100%
18 Arsip Nasional (087) - - - - - - 100%
19 Perdagangan (090) 190,000 1 1 - - - 100%
20 Kemenpora (092) - - - - - - 100%
21 BNP Perbatasan (111) - - - - - - 100%
Sektor 5,648,000 26 26 3,635,728 4 4 100%
Sumber: OM Span
2.2.4.6. Manajemen Komitmen
Pelaksanaan kegiatan selama triwulan I-2016 dalam tiga jenis belanja telah
dikontrakkan sebanyak 7 kontrak senilai Rp8,99 miliar dengan realisasi sebesar
Rp2,57 miliar. Jumlah kontrak terbanyak pada belanja barang sedangkan nilai
kontrak terbesar pada belanja modal.
34 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
Tabel 33 Pendataan Kontrak Triwulan I-2016 Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
No Bagian Anggaran Kontrak Belanja Barang* Kontrak Belanja Modal*
Kontrak Belanja Lain-
Lain*
Jml Nilai Realisasi Jml Nilai Realisasi Jml Nilai Realisasi
1 Dalam Negeri (010) - - - - - - - - - 2 Pertanian (018) 1 2,475,000 990,000 - - - - - - 3 Perindustrian (019) 1 66,920 66,920 - - - - - - 4 Dikbud (023) - - - - - - - - - 5 Kesehatan (024) 1 75,909 75,909 - - - - - - 6 Ketenagakerjaan (026) 1 95,900 95,900 - - - - - - 7 Sosial (027) - - - - - - - - - 8 LH dan Kehutanan (029) - - - - - - - - - 9 Kelautan & Perikanan (032) - - - - - - - - - 10 Kemenpu Pera (033) - - - 1 6,057,127 1,211,425 - - - 11 Pariwisata (040) - - - - - - - - - 12 Koperasi dan PKM (044) - - - - - - - - - 13 Kemen PPN (055) - - - - - - - - - 14 ATR/BPN (056) - - - - - - - - - 15 Perpustakaan Nasional(057) - - - - - - - - - 16 BKPM (065) - - - - - - - - - 17 Desa, PDT & Trans (067) - - - - - - - - - 18 Arsip Nasional (087) - - - - - - - - - 19 Perdagangan (090) - - - - - - - - - 20 Kemenpora (092) - - - - - - - - - 21 BNP Perbatasan (111) - - - - - - - - -
Sektor 6 2,931,864 1,363,084 1 6,057,127 1,211,425 - - -
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OM Span
2.2.4.7. Proyek-Proyek Strategis
Proyek strategis sektor dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencapai Rp8,54
miliar dengan Rp8,53 miliar telah dikontrakkan dan telah direalisasikan Rp2,20
miliar.
Tabel 34 Proyek Strategis Triwulan I-2016 Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
No Jenis Proyek Pagu* Kontrak* Realisasi*
1 Jalan Jembatan 2,475,000 2,475,000 990,000
2 Lainnya 6,064,521 6,057,126 1,211,425
TOTAL 8,539,521 8,532,126 2,201,425
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OM Span
2.2.4.8. Dana Blokir APBN
Terdapat dana blokir pada sektor ini sebesar Rp43,51 miliar. Blokir tersebut
terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pemuda dan
Olahraga.
35 | isi EPA
Tabel 35 Dana Blokir Triwulan I-2016 Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
No Bagian Anggaran Jumlah Blokir*
Keterangan Barang Modal
1 Kementerian Dikbud (023) 13,943,672 - Kegiatan Pelayanan Prima dalam
perencanaan, penganggaran dan
kerjasama luar negeri
2 Kementerian Kesehatan (024) 215,250 - Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal
3 Kelautan dan Perikanan (032) 22,573,870 - Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat
4 Kemenpora (092) 6,778,629 - Kegiatan Kepemudaan dan keolahragaan
Sektor Kesejahteraan Rakyat 43,511,421 -
*dalam ribuan Rupiah Sumber: OM Span
37 | isi EPA
Bab III. Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3.1.Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Provinsi Kepulauan Riau
Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini didasarkan pada penilaian atas 12 indikator
untuk Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat 52
K/L di Provinsi Kepulauan Riau dengan indeks mencapai 52,60 sampai dengan
83,04.
Tabel 36 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
No K/L Indeks No K/L Indeks
1 RRI (116) 83.04 27 Mahkamah Agung (005) 65.37
2 Kemen PUPR (033)DKTP 78.67 28 Kemen LHK (029) 65.01
3 BKKBN (068) 74.91 29 Kemen Perhubungan (022) 63.71
4 Polri (060) 73.78 30 Kemen Keuangan (015) 62.96
5 Kemen Kesehatan (024) DKTP 73.32 31 Kemen Pertanian (018) DKTP 61.95
6 Kemen Pertanian (018) 73.05 32 Kemen Hukum dan HAM (013) 61.49
7 BP Batam (112) 72.92 33 BP Batam (999) 60.63
8 Kemen Agama (025) 72.91 34 BNP2TKI (104) 60.58
9 Kemen Kesehatan (024) 72.90 35 Bawaslu (115) 59.98
10 Komisi Pemilihan Umum (076) 72.68 36 Kemen PUPR (033) 59.75
11 BNN (066) 72.54 37 BPOM (063) 59.28
12 BPK (004) 72.15 38 Kemen Perdagangan (090) DKTP 59.10
13 Kominfo (059) 72.06 39 Kemen Pertahanan (012) 58.24
14 Kemendikbud (023) 71.18 40 Kemen Perindustrian (019) DKTP 57.23
15 Ristek Dikti (042) 71.04 41 Kemen PPN (055) DKTP 57.02
16 BMKG (075) 71.04 42 Perpustakaan Nasional (057) DKTP 55.93
17 Desa, Pdt & Trans (067) DKTP 70.72 43 KKP (032) DKTP 55.60
18 BPKP (089) 70.50 44 Kemen LHK (029) 54.27
19 Kejaksaan RI (006) 70.18 45 Kemen Dalam Negeri (010) DKTP 54.12
20 KKP (032) 69.46 46 Kemendikbud (023) DKTP 53.70
21 Kemen ATR/BPN (056) DKTP 69.30 47 Kemen Koperasi (044) DKTP 53.70
22 BKPM (065) DKTP 68.57 48 Kemen Ketenagakerjaan (026) DKTP 53.67
23 Badan Pusat Statistik (054) 66.71 49 Kemen Sosial (027) DKTP 53.43
24 Kemen ATR/BPN (056) 65.95 50 Arsip Nasional (087) DKTP 52.60
25 Badan SAR Nasional (107) 65.94 51 Kemenpora (092) DKTP 52.60
26 Kemen Pariwisata (040) DKTP 65.80 52 BNP Perbatasan (111) DKTP 52.60
Sumber: Kanwil DJPB
Berdasarkan kinerja pelaksanaan anggaran selama triwulan I-2016 di Provinsi
Kepulauan Riau, pelaksanaan anggaran terbaik adalah pelaksanaan pada Radio
Republik Indonesia dan pelaksanaan anggaran terendah pada tiga K/L
38 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yakni Arsip Nasional, Kementerian
Pemuda dan Olahraga, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
3.2.Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sektor Polhukkam
Untuk Sektor Polhukkam, rata-rata Kinerja Pelaksanaan Anggaran selama
Triwulan I adalah 68,09. Nilai tertinggi dicapai satker-satker di lingkup POLRI
(BA 060) dengan nilai 73,78, sedangkan nilai terendah ada pada Kementerian
Pertahanan (BA 012) dengan nilai 58,24.
Kinerja Pelaksanaan Anggaran selama Triwulan I adalah 68,09. Nilai tertinggi
dicapai satker-satker di lingkup POLRI (BA 060) dengan nilai 73,78, sedangkan
nilai terendah ada pada Kementerian Pertahanan (BA 012) dengan nilai 58,24.
Tabel 37 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016 Sektor Politik Hukum dan Keamanan
No Kementerian
Negara/Lembaga (BA)
Nilai Indikator Setelah Pembobotan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
1 BPK (004) 25,00 15,00 7,15 0,00 5,00 5,00 3,00 4,00 5,00 0,00 3,00 72,15
2 MA (005) 19,50 12,95 8,35 0,23 3,41 4,83 4,17 3,93 5,00 0,00 3,00 65,37
3 Kejaksaan RI(006) 22,38 15,00 9,23 0,00 3,15 5,00 3,78 3,64 5,00 0,00 3,00 70,18
4 Pertahanan (012) 25,00 0,00 10,45 0,56 0,83 5,00 3,33 3,47 5,00 1,60 3,00 58,24
5 Hukum HAM (013) 16,38 12,41 7,87 1,00 2,59 4,69 4,47 3,94 5,00 0,14 3,00 61,49
6 Kominfo (059) 20,96 15,00 6,6 4,00 5,00 5,00 3,50 4,00 5,00 0,00 3,00 72,06
7 Polri (060) 24,76 15,00 7,41 0,00 4,14 4,94 4,15 3,94 5,00 1,44 3,00 73,78
8 BNN (066) 25,00 15,00 6,60 0,42 4,58 4,63 4,31 4,00 5,00 0,00 3,00 72,54
9 KPU (076) 25,00 15,00 7,70 0,00 3,54 5,00 4,44 4,00 5,00 0,00 3,00 72,68
10 BPKP (089) 25,00 15,00 6,6 0,00 5,00 5,00 3,50 2,40 5,00 0,00 3,00 70,50
11 Bawaslu (115) 16,96 15,00 6,6 0,00 1,67 4,25 3,50 4,00 5,00 0,00 3,00 59,98
22,36 13,22 7,69 0,56 3,54 4,85 3,83 3,76 5,00 0,29 3,00 68,09
Sumber: kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Kepri
3.3. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sektor Perekonomian
Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini didasarkan pada penilaian atas 12 indikator
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Untuk Sektor Perekonomian, rata-
rata Kinerja Pelaksanaan Anggaran selama Triwulan I adalah 61,82. Nilai
tertinggi dicapai satker-satker di Kementerian Pertanian (BA018) dengan nilai
73,05, sedangkan nilai terendah ada pada BPOM (BA063) dengan nilai 59,28.
39 | isi EPA
Tabel 38 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016 Sektor Perekonomian
No Kementerian
Negara/Lembaga (BA)
Nilai Indikator Setelah Pembobotan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
1 Keuangan (015) 12.06 15.00 6.60 2.31 4.43 4.25 3.50 2.80 5.00 4.00 3.00 62.96
2 Pertanian (018 20.66 15.00 6.60 2.67 4.38 4.25 3.50 4.00 5.00 4.00 3.00 73.05
3 Perhubungan(022) 10.34 15.00 6.60 3.61 3.67 4.25 4.25 4.00 5.00 4.00 3.00 63.71
4 LHK (029) 12.66 15.00 6.60 2.50 3.75 4.25 4.25 4.00 5.00 4.00 3.00 65.01
5 KKP (032) 14.94 15.00 6.60 4.25 4.17 4.25 4.25 4.00 5.00 4.00 3.00 69.46
6 PUPR (033) 11.07 15.00 6.60 1.75 1.43 4.25 4.25 3.40 5.00 4.00 3.00 59.75
7 BPS (054) 11.34 15.00 11.00 2.50 3.13 4.25 3.50 4.00 5.00 4.00 3.00 66.71
8 ATR/BPN (056) 10.00 15.00 7.70 5.00 3.75 5.00 3.50 4.00 5.00 4.00 3.00 65.95
9 Badan POM (063) 8.18 15.00 6.60 0.00 5.00 5.00 3.50 4.00 5.00 4.00 3.00 59.28
10 BMKG (075) 19.94 15.00 6.60 3.33 2.92 4.25 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 71.04
11 BNP2TKI (104) 7.98 15.00 6.60 5.00 0.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 60.58
12 Basarnas (107) 13.34 15.00 6.60 5.00 0.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 65.94
11.25 15.00 6.60 2.35 3.47 4.25 3.50 3.40 5.00 4.00 3.00 61.82
Sumber: kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Kepri
3.4. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sektor Kesejahteraan Rakyat
Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini didasarkan pada penilaian atas 12 indikator
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Untuk Sektor Kesejahteraan Rakyat,
rata-rata Kinerja Pelaksanaan Anggaran selama Triwulan I adalah 72,44. Nilai
tertinggi dicapai satker-satker di Radio Republik Indonesia (BA116) dengan
nilai 83,04, sedangkan nilai terendah adalah Dewan Kawasan BBK (BA999)
dengan nilai 60,63.
Tabel 39 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016 Sektor Kesejahteraan Rakyat
No Kementerian
Negara/Lembaga (BA)
Nilai Indikator Setelah Pembobotan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
1 Dikbud (023) 15.14 15.00 9.35 5.00 2.22 5.00 4.00 3.47 5.00 4.00 3.00 71.18
2 Kesehatan (024) 14.28 15.00 11.00 3.91 4.17 5.00 3.54 4.00 5.00 4.00 3.00 72.90
3 Kemenag (025) 18.97 15.00 9.35 0.71 3.60 5.00 4.40 3.93 5.00 4.00 2.95 72.91
4 Ristekdikti(042) 15.29 15.00 11.00 2.50 3.33 4.25 3.67 4.00 5.00 4.00 3.00 71.04
5 BKKBN (068) 17.06 15.00 9.35 2.50 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 74.91
6 BP Batam (112) 17.82 15.00 6.60 2.50 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 72.92
7 RRI (116) 24.90 15.00 7.70 5.00 4.44 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 83.04
8 DK BBK (999) 4.03 15.00 6.60 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 60.63
15.94 15.00 8.87 3.27 4.10 4.91 4.45 3.93 5.00 4.00 2.99 72.44
Sumber: kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Kepri
40 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
3.5. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini didasarkan pada penilaian atas 12 indikator
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Untuk Sektor Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan, rata-rata Kinerja Pelaksanaan Anggaran selama Triwulan I
adalah 59,71. Nilai tertinggi dicapai satker-satker di Kementerian PUPR
(BA033) dengan nilai 78,67, sedangkan nilai terendah Arsip Nasional (BA087),
Kementerian Pemuda dan Olahraga (BA092), dan Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BA111) dengan nilai yang sama yaitu 52,60.
Tabel 40 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016 Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
No Kementerian
Negara/Lembaga (BA) Nilai Indikator Setelah Pembobotan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
1 Dalam Negeri(010) 1.52 15.00 6.60 5.00 0.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 54.12
2 Pertanian (018) 7.25 15.00 7.70 5.00 1.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 61.95
3 Perindustrian(019) 2.70 15.00 7.70 5.00 0.83 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 57.23
4 Dikbud (023) 0.00 15.00 7.70 5.00 0.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 53.70
5 Kesehatan (024) 16.01 15.00 7.70 5.00 3.61 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 73.32
6 Ketenagakerjaan(026) 5.07 15.00 6.60 0.00 1.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 53.67
7 Sosial (027) 0.00 15.00 6.60 5.00 0.83 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 53.43
8 LHK(029) 0.00 15.00 6.60 5.00 1.67 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 54.27
9 KKP (032) 1.39 15.00 7.70 5.00 0.51 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 55.60
10 PUPR (033) 25.00 15.00 11.00 0.00 1.67 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 78.67
11 Pariwisata (040) 12.10 15.00 7.70 5.00 0.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 65.80
12 Koperasi (044) 0.00 15.00 7.70 5.00 0.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 53.70
13 PPN (055) 0.00 15.00 9.35 5.00 1.67 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 57.02
14 ATR/BPN (056) 14.77 15.00 7.70 5.00 0.83 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 69.30
15 Perpustakaan Nas.(057) 0.00 15.00 6.60 5.00 3.33 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 55.93
16 BKPM (065) 13.22 15.00 9.35 5.00 0.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 68.57
17 Desa, PDT&Trans (067) 18.12 15.00 6.60 5.00 0.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 70.72
18 Arsip Nasional (087) 0.00 15.00 6.60 5.00 0.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 52.60
19 Perdagangan (090) 6.50 15.00 6.60 5.00 0.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 59.10
20 Kemenpora (092) 0.00 15.00 6.60 5.00 0.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 52.60
21 BNP Perbatasan (111) 0.00 15.00 6.60 5.00 0.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 52.60
5.89 15.00 7.49 4.52 0.81 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 59.71
Sumber: kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Kepri
41 | isi EPA
Bab IV. Isu Strategis dan Permasalahan Pelaksanaan
Anggaran
4.1. Isu Pelaksanaan Anggaran di Provinsi Kepulauan Riau
Penyerapan
a) Penyerapan APBN Triwulan I-2016 sebesar 12,39 persen jauh di bawah
target penyerapan Triwulan I Nasional yaitu sebesar 15 persen.
b) Terdapat penyerapan di atas target Nasional yakni penyerapan pada delapan
K/L Polri, Kemenhan, BMKG, BPKP, KPU, BNN, BPK, dan Kejaksaan RI.
c) Jika dilihat dari sisi jenis belanja, penyerapan paling tinggi terjadi pada jenis
belanja pegawai, belanja barang dan selanjutnya belanja modal dan belanja
lain-lain. Bantuan sosial belum terdapat realisasi.
Revisi
a) Jumlah revisi selama Triwulan I-2016 sebanyak 160 revisi. 75 persen revisi
adalah revisi yang disahkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kepulauan Riau..
b) Berdasarkan distribusi jenis revisi yang ada selama Triwulan I-2016,
sebanyak 79 revisi yang disahkan atau sebesar 49,38 persen revisi hanya
berupa revisi admistratif, sedangkan sisanya sebanyak 29 revisi adalah
pergeseran antar output dan 12 revisi penambahan pagu karena adanya
lanjutan pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.
c) Jika dilihat dari distribusi K/L yang melakukan revisi, terdapat 23 dari 51 K/L
yang melaksanakan revisi atau sebesar 45,1 persen. K/L yang paling benyak
melaksanakan revisi adalah Polri yaitu 47 revisi atau sebesar 29,38 persen.
Halaman III DIPA
Tingkat akurasi penarikan dana pada Halaman III DIPA masih sangat rendah
dengan rata-rata tingkat akurasi sebesar 74,45 persen. Tingkat akurasi tertinggi
pada BPS sebesar 19,13 persen dan tingkat akurasi terendah pada Kementerian
PUPR sebesar 949,28 persen. Tingginya deviasi penarikan dana pada Halaman
III DIPA tersebut karena satuan kerja tidak merencanakan penarikan dana
42 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
dengan baik serta tidak melakukan penyesuaian penarikan dana pasca realisasi
melalui mekanisme revisi DIPA.
Blokir
Jumlah Blokir sebesar 44,97 persen belanja barang sedangkan sisanya adalah
blokir pada belanja modal. Blokir pada belanja barang terdapat pada tujuh K/L
yakni Kementerian Kominfo, Polri, Kemendikbud, Kesehatan, Kemenag, KKP
dan Kemenpora. Blokir pada belanja Modal terdapat pada Kemenkumham,
Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan
Kemenkes.
UP/GUP/TUP
Semua K/L telah mengambil Uang Persediaan untuk keperluan belanja
operasional. Semua K/L yang sudah menarik dana tersebut telah melaksanakan
penggantian uang persediaan tepat waktu yaitu sebelum 3 bulan sejak SP2D UP/
GUP terakhir. Untuk keperluan dalam satu bulan yang sangat mendesak,
beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kemenaker,
Kemenag, Kemenkeu, BPS, BPOM, dan Kejaksaan RI pernah memintakan dana
Tambahan Uang Persediaan (TUP). TUP tersebut telah dipertanggungjawabkan
dengan tepat waktu.
4.2.Isu Pelaksanaan Anggaran Sektor Politik Hukum dan Keamanan
Penyerapan
a) Penyerapan Sektor Perekonomian sampai dengan Triwulan I-2016 sebesar
19,17 persen. Penyerapan tersebut di atas target penyerapan Nasional.
b) Terdapat tujuh dari 11 K/L yang penyerapannya di atas target Nasional yakni
Kementerian Pertahanan, Polri, BPKP, KPU, BNN, BPK, dan Kejaksaan RI.
c) Dalam sektor Perekonomian hanya terdapat tiga jenis belanja yakni belanja
pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Jika dilihat dasi sisi jenis
belanja, penyerapan tertinggi adalah belanja pegawai, barang dan kemudian
belanja modal.
Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain:
a) Realisasi anggaran menjelang akhir triwulan I baru mencapai sekitar 11,7
persen karena adanya banyak kegiatan yang sudah menghasilkan output
43 | isi EPA
kegiatan namun terkendala pertanggungjawaban keuangan. Contohnya,
proses pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan penyidikan, baru dapat
dilaksanakan setelah selesainya P21 pada BNN.
b) Rendahnya penyerapan belanja modal dalam pembangunan gedung kantor
yang sudah dikontrakkan adalah karena keterlambatan pengajuan uang muka
dari kontraktor pelaksana pada BPKP.
c) Rendahnya penyerapan karena kegiatan masih menggunakan sisa dana Hibah
Pilkada TA 2015 pada Bawaslu.
d) Penyesuaian akun persediaan yang belum diajukan revisinya ke Kanwil turut
menyebabkan rendahnya penyerapan di Triwulan I. Terdapat kegiatan
Musrenbangda yang sedianya dilaksanakan bulan Maret 2016, namun diundur
pelaksanaannya karena menunggu pelaksanaan Musrenbangnas. Dana
pengamanan objek vital (pamobvit) belum dapat dicairkan karena menunggu
selesainya perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 2010 pada Polri.
e) Pemotongan anggaran terkait penyelesaian berkas perkara setelah adanya
hearing tiap tahunnya dengan DPR pada Kejaksaan RI.
Revisi
a) Jumlah revisi pada sektor Politik Hukum dan Keamanan selama Triwulan I-
2016 sebanyak 76 revisi. 56,58 persen revisi tersebut adalah revisi yang
disahkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.
Sebagian besar revisi berupa revisi DJA (43,42 persen).
b) Jika dilihat dari distribusi K/L yang melakukan revisi pada sektor
Perekonomian terdapat enam dari 11 K/L yang melaksanakan revisi. K/L
yang paling benyak melaksanakan revisi adalah Polri dengan jumlah revisi
47 revisi atau 61,84 persen.
Permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain:
a) Deviasi Halaman III DIPA diakibatkan adanya blokir untuk kegiatan fisik
yang dibiayai sumber dana PNBP, namun belum dilakukan revisi untuk
meng-update data RPD pada Halaman III DIPA pada Kementerian Hukum
dan HAM.
b) Terdapat deviasi yang tinggi untuk Renkas/RPD Harian karena terlambatnya
pengajuan RPD harian ke KPPN. Deviasi tinggi karena belum ada update
melalui pengajuan revisi Halaman III DIPA pada Polri
44 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
c) Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja barang inventaris yang sangat
dibutuhkan, dan berlebihnya anggaran untuk ATK. Deviasi RPD pada
Halaman III DIPA tinggi karena belum ada update melalui pengajuan revisi
Halaman III DIPA pada Kementerian Pertahanan.
Halaman III DIPA
Tingkat akurasi penarikan dana pada Halaman III DIPA sangat tinggi dengan
rata-rata tingkat akurasi sebesar 28,27 persen. Tingkat akurasi tertinggi pada
Kementerian Pertahanan sebesar 6,46 persen dan tingkat akurasi terendah pada
BNN sebesar 165,62 persen. Tingginya deviasi penarikan dana pada Halaman
III DIPA tersebut karena satuan kerja tidak merencanakan penarikan dana
dengan baik serta tidak melakukan penyesuaian penarikan dana pasca realisasi
melalui mekanisme revisi DIPA.
Blokir
Jumlah Blokir merupakan blokir pada belanja barang dan modal pada tiga K/L
yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan
Informatika dan Polri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain:
a) Masih terdapat blokir dana pada pembangunan gedung dan bangunan,
renovasi kantor, dan pembangunan rumah dinas.
b) Masih terdapat blokir dana pada pengembangan aula dan mobilisasi capaian
PNBP.
c) Masih terdapat blokir dana pada pengamanan objek vital dan pembinaan
potensi keamanan.
UP/GUP/TUP
Semua K/L telah mengambil Uang Persediaan untuk keperluan belanja
operasional. Semua K/L yang sudah menarik dana tersebut telah melaksanakan
penggantian uang persediaan tepat waktu yaitu sebelum 3 bulan sejak SP2D UP/
GUP terakhir. Untuk keperluan dalam satu bulan yang sangat mendesak,
beberapa satuan kerja di Kejaksaan RI pernah memintakan dana Tambahan
Uang Persediaan (TUP). TUP tersebut telah dipertanggungjawabkan tepat waktu.
Pencairan Dana
Permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain:
45 | isi EPA
a) Keterlambatan peraturan dan petunjuk teknis mengenai dana Hibah
Pilkada di TA 2015 pada Bawaslu.
b) Terdapat beberapa satker Polri di wilayah bayar KPPN Tanjungpinang
yang belum melengkapi pengisian NIP/nomor rekening dalam Aplikasi
GPP, sehingga menyulitkan pembayaran gaji untuk satker Polri yang
menerima mutasi pegawai. Terdapat beberapa personel Polri yang
mengubah nomor rekening untuk pembayaran gaji dengan berbagai alasan,
namun tidak melaporkan ke Bendahara Pengeluaran sehingga data tidak
terbarui dan mengakibatkan penolakan SPM di KPPN pada Polri.
c) Keterlambatan diterimanya Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) dari
Diskual Mabesal setiap tanggal 13 yang mengakibatkan terlambatnya
pengajuan SPM Gaji ke KPPN karena perlunya proses pencocokan data.
Penolakan SPM Gaji oleh KPPN karena kurang validnya data nomor
rekening pembayaran gaji pada Kementerian Pertahanan.
Lain-Lain
Permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain:
a) Pergantian tampuk kepemimpinan pada beberapa kantor Kejaksaan turut
menghambat penyerapan anggaran karena adanya perubahan kebijakan
intern pengelolaan keuangan pada Kejaksaan RI.
b) Pergantian tampuk kepemimpinan pada beberapa kantor Kejaksaan turut
menghambat penyerapan anggaran karena adanya perubahan kebijakan
intern pengelolaan keuangan pada Badan Narkotika Nasional.
c) Keterlambatan pendaftaran ADK Kontrak kurang dikontrol oleh
koordinator keuangan, namun akan diperbaiki sehingga mengurangi
keterlambatan penyampaian ADK Kontrak ke KPPN. Perpindahan
kebijakan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa (listrik) ke Polres
(tidak lagi dibayarkan oleh Polda) belum disertai dengan pelunasan
sebagian kewajiban/tagihan TA 2015, sehingga menyulitkan Polres yang
akan melakukan pembayaran tagihan TA 2016 (ditolak PLN jika tagihan
TA 2015 belum dibayarkan). Terdapat beberapa kontrak BBM yang
melibatkan Pertamina untuk kebutuhan operasional di pulau-pulau terluar
yang belum dapat dilaksanakan mengingat proses penyusunan kontrak
46 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
yang lama. Kendala dalam pengoperasian Aplikasi SAIBA, Aplikasi
Persediaan, dan Aplikasi SABMN pada Polri.
d) Kendala dalam pengoperasian Aplikasi SAIBA. Keterlambatan
penyampaian ADK Kontrak ke KPPN pada Kementerian Pertahanan.
4.3. Isu Pelaksanaan Anggaran Sektor Perekonomian
Penyerapan
a) Penyerapan Sektor Perekonomian sampai dengan Triwulan I-2016 sebesar
11,25 persen. Penyerapan tersebut jauh di bawah target penyerapan Nasional.
b) Terdapat dua K/L yang penyerapannya di atas target Nasional yakni
Kementerian Pertanian (20,66 persen) dan BMKG (19,94 persen), 10 K/L
lainnya di bawah target.
c) Dalam sektor Perekonomian hanya terdapat tiga jenis belanja yakni belanja
pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Jika dilihat dasi sisi jenis
belanja, penyerapan tertinggi adalah belanja pegawai modal, barang dan
kemudian belanja modal.
Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain:
a) Lima kegiatan pengadaan SROP masih dalam proses penawaran lelang
(Rp9.326.784.000) dan lima kegiatan pengadaan masih dalam rencana
kontrak (Rp10.410.075.000) pada Kementerian Perhubungan.
b) Proses Pengadaan Barang/Jasa baru efektif berjalan pada awal bulan Februari
tahun 2016, dikarenakan Pengelola Anggaran terbentuk tanggal 28 Januari
2016 setelah adanya rotasi Jabatan di Kementerian Perhubungan.
c) Perkiraan lelang di bulan Juni 2016 karena sedang menunggu review design
oleh satker P2JN untuk kegiatan pembangunan fly over Sp.Kabil Kota Batam
(Rp.50.080.553.000) pada Kementerian PUPR.
d) Proses lelang pemasukan dokumen pemilihan pada kegiatan penyusunan
ledger jalan (Rp1.628.870.000) Kementerian PUPR.
e) masih dalam tahapan review design pembangunan fly over Sp.Kabil Kota
Batam (Rp.1.172.490.000) Kementerian PUPR.
f) Pembangunan bendungan Sei Gong Batam masih dalam proses lelang
Kementerian PUPR.
g) PNBP yang bersifat terpusat baru dimulai di tahun 2016, dan pengaturan
mengenai maksimum pencairan baru ditetapkan tanggal 14 Maret 2016
47 | isi EPA
sehingga membutuhkan waktu untuk memahami pengelolaan PNBP terpusat
ini pada Badan Pertanahan Nasional.
Revisi
a) Jumlah revisi pada sektor Perekonomian selamat periode Triwulan I-2016
sebanyak 47 revisi. 85,11 persen revisi tersebut adalah revisi yang disahkan
oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. Sebagian besar
revisi berupa revisi administratif (55,32 persen).
b) Jika dilihat dari distribusi K/L yang revisi pada sektor Perekonomian terdapat
sembilan dari 12 K/L yang melaksanakan revisi. K/L yang paling banyak
revisi adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan dengan
jumlah revisi masing-masing 11 revisi atau 46,80 persen.
Permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain:
a) Deviasi RPD pada Halaman III DIPA tinggi karena belum ada update melalui
pengajuan revisi Halaman III DIPA pada Badan Pusat Statistik.
b) Perubahan lokasi kegiatan dan revisi administrasi belum diajukan oleh
Kementerian Perhubungan.
Halaman III DIPA
Tingkat akurasi penarikan dana pada Halaman III DIPA masih sangat rendah
dengan rata-rata tingkat akurasi sebesar 190,82 persen. Tingkat akurasi tertinggi
pada BPS sebesar 19,63 persen dan tingkat akurasi terendah pada Kementerian
PUPR sebesar 954,20 persen. Tingginya deviasi penarikan dana pada Halaman
III DIPA tersebut karena satuan kerja tidak merencanakan penarikan dana
dengan baik serta tidak melakukan penyesuaian penarikan dana pasca realisasi
melalui mekanisme revisi DIPA.
Blokir
Jumlah Blokir pada Sektor Perekonomian seluruhnya merupakan blokir pada
belanja modal pada dua K/L yakni Kementerian Perhubungan dan Kementerian
PUPR. Permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain:
a) Masih terdapat blokir dana pada lanjutan faspel Tanjung Mocoh, faspel
Dompak, faspel Subi, rehab gedung, pengadaan AC, Tunjangan Beras PNS,
dan perjalanan dinas biasa pada Kementerian Perhubungan.
48 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
b) Masih terdapat blokir dana pada peningkatan kualitas permukiman BLM,
BLM P2KP, dan pembangunan infrastuktur TPS3R pada Kemeneterian
PUPR.
UP/GUP/TUP
Semua K/L Sektor Perekonomian telah mengambil Uang Persediaan untuk
keperluan belanja operasional. Semua K/L yang sudah menarik dana tersebut
telah melaksanakan penggantian uang persediaan tepat waktu yaitu sebelum 3
bulan sejak SP2D UP/ GUP terakhir. Untuk keperluan dalam satu bulan yang
sangat mendesak, beberapa satuan kerja di BPS dan BPOM pernah memintakan
dana Tambahan Uang Persediaan (TUP). Tambahan Uang Persediaan tersebut
telah dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu.
Lain-Lain
Permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain:
a) Kendala dalam penggunaan Aplikasi SAIBA pada Badan Pusat Statistik.
b) Letak geografis beberapa kantor BPN di remote area turut menghambat
kelancaran pelaksanaan anggaran, dan layanan filial dirasakan kurang
panjang jangka waktunya pada Badan Pertanahan Nasional.
c) Perlunya sinkronisasi dan adaptasi terkait adanya rotasi Jabatan di
Kementerian Perhubungan.
d) Keterbatasan personil yang hanya terdiri dari 16 PNS untuk operasional
sekaligus merangkap dalam pengelolaan anggaran, sehingga konsentrasi
dalam pengelolaan anggaran belum maksimal pada Kementerian
Perhubungan.
4.4. Isu Pelaksanaan Anggaran Sektor Kesejahteraan Rakyat
Penyerapan
a) Penyerapan Sektor Kesejahteraan Rakyat sampai dengan Triwulan I-2016
sebesar 9,91 persen. Penyerapan tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan
dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya yaitu hanya 2,51
persen.
b) Tidak terdapat K/L dengan penyerapan di atas target penyerapan Nasional.
Terdapat lima K/L (62,5 persen) di lingkungan Kesra dengan tingkat
49 | isi EPA
penyerapan di atas penyerapan sektor tersebut yaitu pada RRI, Kementerian
Ristek Dikti, BP Batam, BKKBN, dan Kementerian Agama.
c) Jika dilihat dasi sisi jenis belanja, penyerapan paling tinggi terjadi pada jenis
belanja pegawai dan selanjutnya belanja barang sebesar 12,60 persen.
Penyerapan selain kedua belanja tersebut masih ≤ 3 persen. Bantuan sosial
belum terealisasi sama sekali karena penyaluran dana Bantuan Sosial di
lingkungan Kementerian Agama masih dalam tahap pendataan ulang siswa
yang berhak untuk menerima Bantuan sosial tersebut.
d) Penyerapan anggaran pada sektor Kesejahteraan Rakyat yang relatif baik jika
dibandingkan dengan tahun lalu dapat dilihat dari peningkatan pendaftaran
dan realisasi kontrak pada periode Triwulan I-2016. Hampir semua K/L telah
mendarkan kontrak pada Triwulan I-2016 dan sebagian telah merealisasikan
kontrak tersebut.
e) Penyerapan Anggaran pada BP Batam pada Triwulan I lebih baik jika
dibandingkan dengan periode yang sama 2015. Penyerapan anggaran
Triwulan I-2016 mencapai 10,69 persen. Penyerapan anggaran pada BP
Batam pada tahun 2015 baru dilaksanakan pada bulan April 2016.
Penyerapan anggaran yang lebih baik pada Triwulan I-2016 karena
pengesahan SP3B BLU pada BP Batam telah dilaksanakan dengan lebih
tertib.
Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain:
a) Terkait penyaluran tunjangan profesi guru, terdapat kendala dalam
standarisasi impassing untuk guru-guru dari sekolah (madrasah) swasta pada
Kementerian Agama.
b) Penyerapan Bantuan Sosial pada Kementerian Agama yaitu untuk program
kartu indonesia pintar belum terlaksana karena adanya pendataan ulang
semua siswa penerima Bantuan Sosial tersebut.
c) Rendahnya penyerapan Belanja Modal pada Sektor Kesejahteraan Rakyat
karena proyek-proyek strategis yang belum direalisasikan dan sampai dengan
periode Triwulan I 2016, proyek-proyek strategis tersebut masih dalam
proses pelelangan.
50 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
Revisi
a) Jumlah revisi pada sektor Kesejahteraan rakyat selama Triwulan I-2016
sebanyak 29 revisi. Semua revisi tersebut adalah revisi yang disahkan oleh
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. Tidak ada revisi
DJA pada sektor Kesra selama Triwulan I-2016.
b) Berdasarkan distribusi jenis revisi yang ada selama Triwulan I-2016,
sebanyak 27 revisi yang disahkan (93,10 persen) revisi hanya berupa revisi
admistratif, sedangkan sisanya sebanyak 2 revisi adalah pergeseran antar
output dan penambahan pagu karena adanya lanjutan pelaksanaan pekerjaan
yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.
c) Jika dilihat dari distribusi K/L yang melakukan revisi, pada sektor Kesra
hanya terdapat 3 dari 8 K/L (37,5 persen) yang melaksanakan revisi. K/L yang
paling benyak melaksanakan revisi adalah Kementerian Agama yaitu 24
revisi atau sebesar 82,76 persen.
Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain:
Deviasi RPD pada Halaman III DIPA tinggi karena belum ada update melalui
pengajuan revisi Halaman III DIPA pada Kementerian Agama.
Halaman III DIPA
Tingkat akurasi penarikan dana pada Halaman III DIPA masih sangat rendah
dengan rata-rata tingkat akurasi pada Sektor Kesejahteraan Rakyat sebesar 70,13
persen. Tingkat akurasi tertinggi pada Kementerian Kesehatan sebesar 19,68
persen dan tingkat akurasi terendah pada BP Batam sebesar 135,30 persen.
Tingginya deviasi penarikan dana pada Halaman III DIPA tersebut karena satuan
kerja tidak merencanakan penarikan dana dengan baik serta tidak melakukan
penyesuaian penarikan dana pasca realisasi melalui mekanisme revisi DIPA.
Blokir
Jumlah Blokir pada Sektor Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp45,29 miliar yang
terdiri dari blokir pada belanja barang sebesar Rp20,25 miliar dan belanja modal
sebesar Rp25,03 miliar. Blokir pada belanja barang terdapat pada tiga
Kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan dan
Agama. Blokir pada belanja Modal terdapat pada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Kesehatan.
51 | isi EPA
UP/GUP/TUP
Semua K/L di lingkungan Kesejahteraan Rakyat telah mengambil Uang
Persediaan untuk keperluan belanja operasional kecuali BP Batam. Semua K/L
yang sudah menarik dana tersebut telah melaksanakan penggantian uang
persediaan tepat waktu yaitu sebelum 3 bulan sejak SP2D UP/ GUP terakhir.
Untuk keperluan dalam satu bulan yang sangat mendesak, beberapa satuan kerja
di lingkungan Kementerian Agama pernah memintakan dana Tambahan Uang
Persediaan (TUP). Tambahan Uang Persediaan tersebut telah dipertanggung-
jawabkan dengan tepat waktu.
Lain-Lain
Permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain:
a) Kesulitan dalam menempatkan pejabat perbendaharaan satker, mengingat
pegawai untuk satker sekolah (madrasah) kurang memiliki pengetahuan di
bidang perbendaharaan dan pengelolaan keuangan negara pada Kementerian
Agama.
b) Rendahnya penyerapan belanja barang pada sektor Kesejahteraan Rakyat
khususnya pada Kementerian Agama disebabkan oleh adanya perubahan/
penyesuaian dari rencana semula yaitu terdapat beberapa penyesuaian/revisi
dana pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
4.5. Isu Pelaksanaan Anggaran Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Penyerapan
a) Penyerapan Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sampai dengan
Triwulan I-2016 sebesar 4,14 persen. Penyerapan tersebut jauh di bawah
target penyerapan Nasional. Terdapat sembilan dari 21 K/L yang belum
sekalipun melakukan realisasi anggarannya.
b) Terdapat satu K/L yang penyerapannya di atas target Nasional yakni
Kementerian PUPR, 20 K/L lainnya di bawah target. Sembilan K/L belum
melakukan realisasi anggaran selama 2016.
c) Dalam sektor dekonsentrasi dan tugas pembantuan hanya terdapat tiga jenis
belanja yakni belanja barang, modal, dan bantuan sosial. Jika dilihat dasi sisi
jenis belanja, penyerapan tertinggi adalah belanja modal dan kemudian
belanja barang. Bantuan sosial belum direalisasikan sama sekali.
52 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
Revisi
a) Jumlah revisi pada sektor dekonsentrasi dan tugas pembantuan selama
periode Triwulan I 2016 sebanyak delapan revisi. Semua revisi tersebut
adalah revisi yang disahkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kepulauan Riau dan semuanya berupa revisi administratif.
b) Jika dilihat dari distribusi K/L yang melakukan revisi pada sektor
dekonsentrasi dan tugas pembantuan hanya terdapat lima dari 21 K/L yang
melaksanakan revisi. K/L yang paling benyak melaksanakan revisi adalah
Kementerian Dalam Negeri yaitu tiga revisi atau 37,5 persen.
Halaman III DIPA
Tingkat akurasi penarikan dana pada Halaman III DIPA sangat tinggi dengan
rata-rata tingkat akurasi pada sektor dekonsentrasi dan tugas pembantuan
sebesar 38,83 persen. Terdapat empat K/L (19,05 persen) yang memiliki
keakuratan penarikan dana sangat baik di bawah rata-rata sektor ini. K/L tersebut
adalah Kementerian Pariwisata, BKPM, Kementerian Pertanian, dan
Kementerian ATR. Sepuluh K/L (47,62 persen) memiliki deviasi di atas 100
persen.
Blokir
Jumlah Blokir pada Sektor dekonsentrasi dan tugas pembantuan terdapat pada
empat K/L. Seluruh blokir dana merupakan blokir pada belanja barang. Blokir
tersebut pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pemuda dan
Olahraga.
UP/GUP/TUP
15 K/L (71,43 persen) telah mengambil Uang Persediaan untuk keperluan
belanja operasional. Semua K/L yang sudah menarik dana tersebut telah
melaksanakan penggantian uang persediaan tepat waktu yaitu sebelum 3 bulan
sejak SP2D UP/ GUP terakhir. Untuk keperluan dalam satu bulan yang sangat
mendesak, beberapa satuan kerja di Kementerian Kesehatan dan Kementerian
Ketenagakerjaan pernah memintakan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP).
53 | isi EPA
Tambahan Uang Persediaan tersebut telah dipertanggungjawabkan dengan tepat
waktu.
55 | isi EPA
Bab V. Penutup
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan I tahun 2016, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
4) Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I 2016 adalah sebesar
Rp5.523,02 miliar atau sebesar 12,39%. Penyerapan Triwulan I 2016 relatif
lebih baik jika dibandingkan dengan periode Triwulan I tahun 2015 yaitu
sebesar 6,56%. Meningkatnya penyerapan tersebut dapat dilihat dari
meningkatnya pendaftaran dan realisasi kontrak yang dilaksanakan pada
periode Triwulan I tahun 2016.
5) Kinerja pelaksanaan anggaran pada periode Triwulan I tahun 2016 yang
diukur dari 12 indikator pelaksanaan menunjukkan bahwa Bagian Anggaran
yang mempunyai nilai rata-rata kinerja pelaksanaan anggaran tertinggi
adalah RRI dengan nilai 83,04 dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
dengan nilai 52,60.
6) Proyek Strategis di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari pekerjaan-
pekerjaan fisik berupa pembangunan infrastruktur sebesar Rp1,57 triliun.
Proyek strategis tersebut sebagian telah dikontrakkan dengan nilai kontrak
sebesar Rp775,74 miliar dan realisasinya telah mencapai 176,88 miliar.
7) Permasalahan-permasalahan pelaksanaan anggaran yang terjadi pada
periode Triwulan I tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Tingginya deviasi penarikan dana pada Halaman III DIPA karena satuan
kerja tidak merencanakan penarikan dana dengan baik serta tidak
melakukan penyesuaian penarikan dana pasca realisasi melalui
mekanisme revisi DIPA;
b. Besarnya jumlah blokir dana sehingga mempengaruhi penyerapan secara
signifikan pada satker-satker tersebutl;
c. banyak kegiatan yang sudah menghasilkan output kegiatan namun
terkendala pertanggungjawaban keuangan. Kendala dalam pengoperasian
Aplikasi SAIBA.
56 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I-2016
d. Keterlambatan penyampaian ADK Kontrak ke KPPN;
e. Rendahnya penyerapan belanja modal dalam pembangunan gedung
kantor yang sudah dikontrakkan adalah karena keterlambatan pengajuan
uang muka dari kontraktor pelaksana pada BPKP.
f. Rendahnya penyerapan karena kegiatan masih menggunakan sisa dana
Hibah Pilkada TA 2015.
g. Keterlambatan penunjukan dan terjadinya perubahan pejabat
perbendaharaan, dan keterlambatan penerbitan petunjuk teknis
pelaksanaan;
h. Kegiatan masih dalam proses lelang. Kegiatan masih dalam proses e-
purchasing;
i. Perencanaan pengadaan barang/jasa yang kurang baik;
j. Keterlambatan peraturan dan petunjuk teknis mengenai dana Hibah
Pilkada di TA 2015 pada Bawaslu.
5.2. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan dalam hasil EPA triwulan IV-2015, dapat diusulkan
rekomendasi kebijakan sebagai berikut:
8) Untuk meningkatkan penyerapan pada triwulan II, maka satuan kerja
didorong untuk memperbaiki kinerjanya;
9) Proyek strategis dengan nilai yang signifikan harus didorong untuk berjalan
tepat waktu sehingga tidak menghambat penyerapan;
10) Segera dilakukan revisi rencana penarikan dana yang ada dalam
halaman III DIPA yang disesuaikan dengan realisasi pada triwulan I 2016 dan
selanjutnya rencana penarikan dana pada triwulan berikutnya agar
direncanakan dengan akurat;
11) Dana yang diblokir agar segera dibuka dengan cara berkoordinasi
dengan unit eselon I agar melengkapi persyaratan yang dibutuhkan;
12) Kontrak yang sudah ditandatangani agar segera dilaporkan kepada
KPPN dengan cara menyampaikan ADK kontrak untuk keperluan
penyediaan dana oleh Kuasa BUN;
13) Satker dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang belum ditetapkan
pejabat perbendaharaan agar segera berkoordinasi dengan kepala daerah
57 | isi EPA
sebagai pejabat yang berwenang untuk menunjuk dan menetapkan pejabat
perbendaharaan;
14) Dalam hal terdapat kesulitan dalam penyusunan pertanggungjawaban
maka satker agar segera berkoordinasi dengan KPPN.