laporan hibah penelitian dosen muda filenyoman mas aryani, sh., se., mh. ... kedua bahwa hal urgensi...
TRANSCRIPT
i
LAPORAN
HIBAH PENELITIAN DOSEN MUDA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERDA KAB
BADUNG NO. 1 TAHUN 2008 MENGENAI
PENANGGULANGAN HIV / DAN AIDS
TIM PENELITI :
1. Ni Made Ari Yuliatini Griadhi, SH., MH. (NIDN. 0019077901)
2. Nyoman Mas Aryani, SH., SE., MH. (NIDN. 0029087904)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2015
596 / ILMU HUKUM
iii
RINGKASAN
Penelitian ini di dalamnya membahas tentang analisis yuridis terhadap
Perda Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 mengenai penanggulangan HIV/dan
AIDS, dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.1 Tahun 2008 tentang
Penanggulangan HIV dan AIDS sudah memenuhi kriteria dari PerMenKes
No.1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan AIDS?
2. Hal Urgensi apa sajakah yang dimuat (grand design) dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Badung terkait Penanggulangan HIV dan AIDS untuk
memenuhi kualifikasi sebagai Peraturan Perundang-undangan yang baik
untuk menanggulagi HIV dan AIDS di Kabupaten Badung?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu merupakan
penelitian hukum normatif yang mengkaji sumber hukum primer yaitu
PERMENKES No.21 Tahun 2013 serta PERDA No.1 Tahun 2008, serta
menganalisis sumber hukum sekunder berupa tulisan serta literatur yang terkait
dengan permasalahan diatas dan menggunakan sumber hukum tersier untuk
melengkapi analisis permasalahan, dan akhirnya menarik suatu kesimpulan.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang Pertama bahwa PERDA
Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
belum memenuhi Kriteria dari PERMENKES No. 21 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan AIDS, masih banyaknya kelemahan dari PERDA ini akan
menyebabkan tidak efektifhya upaya pencegahan penyebaran HIV dan AIDS ini.
Kedua bahwa hal urgensi yang dimuat dalam PERDA Kabupaten Badung terkait
dengan Penanggulangan HIV dan AIDS haruslah segera mungkin untuk
mensinkronisasikan serta memuat aturan-aturan yang terdapat di dalam
PERMENKES No.21 Tahun 2013.
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL .................................................................................. i
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ ii
RINGKASAN ................................................................................................ iii
DAFTAR ISI .................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 3
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 10
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN ........................................ 13
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 23
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 24
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
Wujud keseriusan dari Pemerintah pusat terhadap urgensi penanggulangan
AIDS dengan diterbitkannya PERMENKES No. 21 Tahun 2013 serta dibentuknya
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang bertujuan untuk :
a. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau strategi
global pencegahan dan penanggulangan AIDS yang dicanangkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa;
b. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya AIDS dan
meningkatkan penceggahan dan/atau penanggulangan AIDS secara lintas
sektor, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.
Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kab Badung dilaporkan 744 terdiri atas 380
HIV dan 384 AIDS dengan 70 kematian. Sedangkan di Kota Denpasar tercatat
1.284. Angka-angka ini hanya sebagian dari kasus yang ada di masyarakat karena
tidak ada cara yang konkret untuk mendeteksi kasus HIV/AIDS di masyarakat.
Epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Kasus yang
terdeteksi hanyalah bagian kecil (digambarkan sebagai puncak gunung es yang
muncul ke atas permukaan air laut) dari kasus yang ada di masyarakat
(digambarkan sebagai bongkahan es di bawah permukaan air laut). Kondisi riil
pertama, di masyarakat Kab Badung dan Kota Denpasar ada penduduk yang
sudah mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi. Mereka ini bisa laki-laki atau
perempuan. Laki-laki akan menjadi mata rantai penyebaran HIV secara horizontal
antar penduduk, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan
di luar nikah. Yang perempuan akan menularkan HIV kepada bayi yang
dikandungnya secara vertikal.1
Kabupaten Badung sendiri telah memiliki Perda mengenai
penanggulangan HIV/AIDS yaitu Perda No. 1 Tahun 2008 tentang
Penanggulangan HIV dan AIDS. Apabila dicermati secara substantif Perda
1 http://regional.kompasiana.com/-infeksi-hiv-baru-mimpi-penanggulangan-hivaids-di-bali.
2
tersebut, upaya penanggulangan yang diupayakan sangat minim dan kesannya
tidak bersungguh-sungguh dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, padahal
seperti yang kita ketahui, bahwa kasus penyebaran penyakit ini sangat berbahaya
terutama Kabupaten Badung yang sangat riskan terkontaminir dengan kasus ini.
Atas dasar tersebutlah kami ingin melakukan penelitian terkait dengan
Perda tersebut dalam konteks analisis yuridisnya.
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang
Penanggulangan HIV dan AIDS sudah memenuhi kriteria dari PerMenKes
No 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan AIDS?
2. Hal urgensi apa sajakah yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Badung terkait Penanggulangan HIV dan AIDS untuk memenuhi
kualifikasi sebagai peraturan Perundang-Undangan yang baik untuk
menanggulangi HIV dan AIDS di Kabupaten Badung?
3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1. Konsep Peraturan Perundang-undangan Yang Baik
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal tiga dasar agar hukum
mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis,
sosiologis dan filosofis. Ketiga dasar tersebut sangat penting untuk
mengukuhkan kaidah yang tercantum dalam peraturan perundangan menjadi
sah secara hukum (legal validity) dan berlaku efektif karena dapat diterima
masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang.2
Menurut Manan, dasar yuridis dimaksud sangat penting dalam
pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan;3
Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan
perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh
badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-
undangan itu batal demi hukum (van rechtswegenietig). Dianggap tidak
pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya, Peraturan
Daerah dibuat oleh DPRD dan Kepala Daerah. Setiap Peraturan Daerah yang
tidak merupakan produk bersama DPRD dan Kepala Daerah adalah batal demi
hukum.
Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan
perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan
oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan
peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya, kalau UUD 1945 atau
Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu diatur dengan Undang-
Undang, maka hanya dengan bentuk Undang-Undang hal itu diatur. Kalau hal
tersebut diatur dengan bentuk lain misalnya dengan Peraturan Daerah, maka
Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar). Hal mana sejalan
2 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russell and Ruseell, New York. 1973, p. 29.
3 Manan, Bagir, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Penerbit IND-HILL.CO, Jakarta,
1992, hlm. 14-15.
4
dengan pendapat W. Zevenbergen bahwa setiap kaidah hukum harus
memenuhi syarat-syarat pembentukannya (op de vereischte wijze is not stand
gekomen).
Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara
tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi
hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan
daerah dibuat oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah. Kalau ada
Peraturan Daerah tanpa (mencantumkan) persetujuan Kepala Daerah, maka
batal demi hukum. Kalau Peraturan Daerah disyaratkan untuk dimuat dalam
lembaran daerah sebagai syarat mempunyai kekuatan mengikat, maka
Peraturan Daerah tersebut hanya mempunyai kekuatan mengikat kalau telah
dimuat dalam Lembaran Daerah.
Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh
mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Begitu pula seterusnya
sampai pada peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih bawah.4
Dasar berlaku secara sosiologis artinya mencerminkan kenyataan
hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat industri, hukumnya harus
sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri
tersebut. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-
masalah yang dihadapi seperti masalah perburuhan, hubungan majikan dan
buruh, dan sebagainya. Dasar sosiologis ini diharapkan peraturan perundang-
undangan yang dibuat akan diterima secara wajar bahkan spontan. Dengan itu
suatu peraturan perundang-undangan mempunyai daya berlaku efektif dan
tidak banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.
Kenyataan yang hidup dalam masyarakat termasuk pula kecenderungan dan
harapan-harapan masyarakat. Tanpa kedua faktor tersebut, peraturan
perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika (sekedar
moment opname). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan
peranan hukum. Hukum akan tertinggal dan dinamika masyarakat. Bahkan
4 Hans Kelsen, Op Cit., hlm. 39
5
peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah
mengukuhkan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari
peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan
masyarakat. Bagaimanakah berlakunya peraturan perundang-undangan dengan
dasar filosofis? Setiap masyarakat selalu mempunyai “rechtsidee” yaitu apa
yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan,
ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Rechtsidee atau cita hukum tersebut
tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka
mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan,
tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya. Semuanya
itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau
hakekat sesuai. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik
sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana
mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang
dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau
peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan
membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Tetapi ada kalanya
sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistimatik dalam suatu rangkuman
baik berupa teoni-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin filsafat resmi
seperti Pancasila. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau
peraturan perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan sungguh-
sungguh “rechtsidee” yang terkandung dalam Pancasila.
Selain ketiga dasar tersebut, terkadang juga suatu peraturan perundang-
undangan yang telah memenuhi ketiga dasar tersebut masih mengandung
masalah, yaitu perumusan yang tidak jelas dan menimbulkan makna yang
ambiguitas atau rumusannya dimaknakan dengan beragam penafsiran,
inkonsistensi penggunaan istilah, sistimatika yang tidak baik, bahasa yang
berbelit-belit sehingga sulit dipahami, dan sebagainnya. Persoalan ini bekaitan
dengan teknik perancangan suatu peraturan perundang-undangan. Hal itu
berarti bahwa teknik perancangan peraturan perundang-undangan juga
menjadi faktor penting bagi berlakumya suatu peraturan perundang-undangan.
6
Perancangan suatu penaturan perundang-undangan harus memperhatikan
secara cermat, keempat unsur (dasar yuridis, sosiologis dan filosofis, dan
teknik perancangan) tersebut. Keempat unsur tersebut terbagi dalam dua
kelompok utama dan sekaligus sebagai tahapan perancangan peraturan
perundang-undangan, yaitu: 1) tahap penyusunan Naskah Akademik; dan 2)
tahap perancangan, mencakup aspek-aspek prosedural dan kemahiran
penulisan rancangan. Kedua hal tersebut akan dijelaskan tersendiri agar dapat
dipahami secara baik.
2. Peraturan yang Memiliki Efektivitas yang Baik Apabila Diterapkan
dalam Masyarakat
Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa Latin
“efficere” yang mengandung arti menimbulkan, mencapai hasil. Efektivitas
lebih mengarah pada nuansa hasil (hasil guna, doeltreffendheid). Menurut
Kamus Umum Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai hasil akibat,
dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau
membuahkan, mengakibatkan.5 Dengan demikian efektivitas dimaknakan
sebagai suatu usaha dilakukan untuk mencapai hasil sebesar-besarnya, dengan
menggunakan waktu, energi, serta sumberdaya yang sekecil-kecilnya.6
Para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan
tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut
pandang yang dibidiknya. Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat
efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga
masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga
dikenal suatu asumsi, bahwa: ”Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan
suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum
merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum,
5 WJ.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, hlm. 16.
6 Koerniatmanto Soetoprawiro, Fungsi Hukum Administrosi Dalam Pencegahan Masalah
Kemiskinan, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hlm. 19.
7
yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam
pergaulan hidup”.7
Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau
interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan sebagai pedoman
yang dipatuhi/ditaati yang mengatur hubungan atau pergaulan unsur-unsur
sosial yang ada dalam struktur masyarakat dengan bertujuan untuk mencapai
kedamaian hidup antar pribadi, yang meliputi ketertiban, keserasian dan
ketentraman hidup. Warga masyarakat tidak akan mungkin hidup teratur tanpa
hukum, karena norma-norma berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia
akan keteraturan dan ketentraman secara tuntas.8
Dalam hubungannya dengan kaedah hukum, dikenal adanya pola
interaksi sosial sebagai berikut :9
a. Pola tradisional integrated group : interaksi sosial terjadi apabila warga-
warga masyarakat berperilaku atas dasar kaedah-kaedah dan nilai-nilai
yang sama sebagaimana diajarkan oleh warga masyarakat lainnya.
Interaksi ini tampak (terutama pada masyarakat sederhana) dimana para
warga berperilaku menurut adat-istiadatnya. Dalam hal ini karena kaedah
hukum yang berlaku sudah melembaga dalam masyarakat, kaedah-kaedah
tersebut mempermudah interaksi diantaranya.
b. Pola public: interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat
berperilaku atas dasar pengertian-pengertian yang sama yang diperoleh
dari komunikasi langsung. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh
penguasa, berlaku bagi seluruh masyarakat dalam wilayah negara.
c. Pola audience: interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat
berperilaku atas dasar pengertian-pengertian yang sama yang diajarkan
oleh suatu sumber secara individual, yang disebut sebagai “propagandist”.
Kaedah-kaedah yang berlaku dalam suatu golongan politik sosial tertentu.
7 Soejono Soekanto, Sosiologi ; Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Bandung, 1996, hlm. 62.
8 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1986,
hlm. 86-87. 9 Soejono Soekanto, Op Cit., hlm. 49.
8
d. Pola crowd: interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat
berperilaku atas dasar perasaan yang sama dan keadaan fisik yang sama.
Perilaku yang terjadi (misalnya perkelahian pelajar) pada suatu kerumunan
dan dalam waktu tertentu. Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa
bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu
saja, hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung
dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang
memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.
Dalam teori-teori hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah
biasanya dibedakan menjadi tiga macam hal. Hal berlakunya kaidah hukum
biasanya disebut “gelding” (bahasa Belanda) “geltung” (bahasa Jerman).
Tentang hal berlakunya kaidah hukum, dikenal tiga dasar agar hukum
mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis,
sosiologis dan filosofis. Ketiga dasar tersebut sangat penting untuk
mengukuhkan kaidah yang tercantum dalam peraturan perundangan menjadi
sah secara hukum (legal validity) dan berlaku efektif karena dapat diterima
masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang.10
Lawrence Friedman,11
menyebut tiga aspek dalam (penegakan)
hukum yaitu: (1) Content of Law, (2) Structure of Law dan (3) Culture of Law.
Dalam mengukur efektifas suatu peraturan, ketiga aspek ini perlu dianalisis
secara komprehensif. Ann Seidman, et all,16 mengemukakan teori ROCCIPI
untuk mengevaluasi efektivitas suatu peraturan. ROCCIPI terdiri 7 kategori
yakni : Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan), Capacity (Kemampuan),
Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Process) dan
Ideology (Ideologi). Dalam mengevaluasi efektivitas Perda penanggulangan
HIV dan AIDS, teori ROCCIPI dapat digunakan sebagai berikut :
a. Rule-Peraturan menyangkut apakah pengaturan tentang penanggulangan
HIV dan AIDS sudah jelas dan lengkap? Adakah konflik norma dalam
pengaturan tersebut?
10
Sucipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.70. 11
Soerjono Soekanto, SH, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali -
Jakarta, 1983, hal. 45
9
b. Opportunity-Kesempatan menguraikan lingkungan dan kondisi sosial
yang mempengaruhi penularan dan pencegahan HIV. Melalui analisis
tentang kesempatan dapat diketahui, apakah Perda tentang pencegahan dan
penanggulangan HIV sudah urgen untuk dibuat, ataukah sudah terlambat?
c. Capacity-Kemampuan, menyangkut ketersediaan dan penggunaan sumber
daya yang menjadi penyebab tumbuh-kembangnya HIV atau penyebab
berhasil-tidaknya penanggulangan HIV, seperti: dana, obat-obatan dan
tenaga kesehatan.
d. Communication-Komunikasi adalah menyangkut sosialisasi tentang
faktor pemicu, faktor penyebab dan/atau faktor penghambat tumbuh-
kembang dan penanggulangan HIV, baik sebelum, selama maupun setelah
Perda dibentuk.
e. Interest-Kepentingan untuk menguraikan tentang kepentingan dan
manfaat jika membentuk Perda. Suatu peraturan akan didukung dan
dipatuhi jika masyarakat berkepentingan dan mendapatkan manfaat.
Misalnya, disatu sisi hasil penelitian menyimpulan bahwa pelacuran, baik
langsung maupun tidak langsung adalah penyebab tumbuh-kembangnya
HIV tetapi solusi yang ditawarkan tidak memperhatikan kepentingan para
pelaku peran, seperti pekerjaan dan penghasilan penjaja seks.
f. Process-.Proses menguraikan tentang bagaimana Perda dibuat. Bagaimana
mekanisme kelembagaan dan koordinasi antar instansi yang mendorong
atau menghambat penanggulangan HIV.
g. Ideology-Ideologi, dapat menjadi penyebab tumbuh-kembangnya HIV
tetapi juga dapat menghambat penularan HIV, misalnya perilaku seks
tidak aman dan pandangan tentang hubungan seks berisiko dengan
menggunakan kondom. Dalam (penyusunan) Perda, mesti ada solusi
terhadap perilaku tersebut.
10
BAB III
METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran
secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut
perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan
diolah.12
1. Pendekatan Masalah
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang
dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan
hukum itu sendiri.13
Pendekatan yang digunakan dalam menjawab
permasalahan yang diajukan adalah pendekatan perjanjian Internasional dan
perundang-undangan (statue approach), pendekatan historis, pendekatan
konsep dan perundang-undangan (comparative approach).14
Sebagaimana dikemukakan oleh Soejono Soekanto bahwa penelitian
hukum normatif mencakup :15
1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
4. Penelitian sejarah hukum
5. Penelitian perbandingan hukum
Dalam penelitian ini lebih condong kepada penelitian terhadap asas-
asas hukum serta sistematika hukum terkait dengan peng implementasiannya.
12
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan
Singkat,Rajawali Press, Jakarta, hal. 1. 13
Philipus M Hadjon, Pengkajian Lima Hukum Dogmatik (Normatif) ,Yuridika, Nomor 6, Tahun
OX, Fakutas Hukum Unair Surabaya, November-Desember 1994, Hlm.l 14
Philipus M Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika, Nomor 6, Tahun
IX, Fakutas Hukum Unair Surabaya, November-Desember 1994, Hlm. 1 15
Soejono Soekanto dalam Soejono dan H. Abdurahman ibid, h.55
11
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif
adalah jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan bahan utama.16
Data ini diperoleh dari sumber kepustakaan. Macam data hukum dalam
penelitian ini antara lain :
a. Bahan Hukum Primer : yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari
norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan-peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap HIV dan AIDS
yaitu PERMENKES No 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan AIDS
serta secara khusus yaitu Perda No.1 Tahun 2008 Kabupaten Badung
tentang Perlindungan HIV dan AIDS serta peraturan-peraturan terkait
lainnya.
b. Bahan hukum sekunder : yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat
dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri
atas:17
1. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan
sebagai bahan hukum primer;
2. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan Penanggulangan
HIV dan AIDS
3. Hasil-hasil penelitian tentang HIV dan AIDS
4. Kasus-kasus yang ada di berbagai laporan.
5. Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian penulis
6. Artikel atau tulisan dan para ahli
7. Sarana elektronika yang membahas tentang Penanggulangan HIV dan
AIDS.
16
Soejono dan H. Abdurahman, op.cit., h.57 17
S. Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 23
12
c. Bahan hukum tersier : bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang
terdapat dalam penelitian yaitu : 18
1. Kamus Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum
3. Kamus Ilmiah Populer
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara
menggali kerangka normatif menggunakan buku-buku yang membahas
Penanggulangan HIV dan AIDS.
a. Bahan Hukum Primer didapat dengan cara :
Mempelajari ketentuan-ketentuan mengenai penanggulangan HIV dan
AIDS.
b. Bahan Hukum Sekunder didapat dengan cara :
1. Mengutip penjelasan dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan
2. Menelusuni pendapat para ahli hukum dan para ahli yang berkompeten
dalam penelitian penulis yang ada di buku-buku pustaka.
3. Melakukan akses di internet atau tulisan artikel yang berkaitan.
4. Metode Analisis Bahan Hukum
Berbagai informasi dan bahan yang diperoleh kemudian akan
dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis),19
artinya penelitian ml ingin menganalisis secara yuridis substansi peraturan
Perundang-Undangan Perda No. I Tahun 2008 Kabupaten Badung Tentang
Penanggulangan HIV dan AIDS.
18
Ibid, h. 56 19
Valerina JL Kriekhoff, Analisis Kontent Dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal, Era
Hukum No.6 Tahun 2002.h 27
13
BAD IV
PEMBAHASAN
A. Peratnran Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang
Penanggulangan HIV dan AIDS belum memenuhi kriteria dari
PerMenKes No 21 Tahun 2013 tentang Penanggnlangan AIDS
Penyakit HIV/AIDS di negara berkembang termasuk di Indonesia
sangat sulit untuk dikontrol penyebarannya. AIDS (Acquired Immune
Deficiency Syndrome) adalah penyakit yang membuat tubuh sulit untuk
melawan penyakit menular. HIV (Human Immunodeficiency Virus)
menyebabkan AIDS dengan menginfeksi dan merusak bagian dan pertahanan
tubuh (limfosit) yang merupakan jenis sel darah putih dalam sistem kekebalan
tubuh (berfungsi untuk melawan infeksi). Penyakit HIV/AIDS dapat
ditularkan melalui kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh seseorang
yang terinfeksi virus. Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Selain itu, jumlah kunjungan
wisatawan di daerah pariwisata juga dapat dikatakan memiliki suatu
keterkaitan dengan pergerakan penyebaran penyakit HIV/ AIDS.
Dibeberapa kota besar pencegahan dan pengobatan dalam
penanggulangan HIV/AIDS pada umumnya masih jauh dari harapan
penanggulangan HIV/AIDS, sehingga berdampak pada meningkatnya orang
terinfeksi dari tahun ke tahun. Sedangkan kasus HIV/AIDS di Indonesia
sudah lebih dari dua dekade akan tetapi jumlah orang terinfeksinya terus
meningkat. Kondisi tersebut disebabkan pencegahan dan perawatan di
Indonesia belum terintegrasi dengan baik, sebagai contoh belum meratanya
kapasitas lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan
pencegahan dan belum terciptanya layanan yang kompherensif dan
terintegrasi (IMS,VCT,CD4, ARV).20
20
Perlindungan Hukum Bagi Penderita HIV/ AIDS dan Tenaga Kesehatan
(www.scribd.com/doc/46156309/PERLINDUNGAN-HUKUM).
14
Melihat kondisi diatas dapat kita lihat beberapa hal yang harus
ditanggulangi bersama (1) status kualitas pencegahan dan pengobatan, (2)
status sistem penanggulangan HIV/AIDS, (3) status pengetahuan dan
kesadaran masyarakat, (4) status penataan institusi dan peraturan yang
berhubungan dengan penanggulangan HIV/AIDS. Kondisi pertama : tentang
status kualitas pencegahan dan pengobatan, kedua hal tersebut tidak dapat
dipisahkan sebab pencegahan dan perawatan saling berhubungan. Misalnya :
pencegahan dampak buruk pada odha yang membutuhkan perawatan Kondisi
kedua : tentang status sistem penanggulangan HIV/AIDS, pada beberapa
daerah belum terbangun sistem penanggulangan HIV/AIDS. Pada kondisi
tersebut pencegahan dan pengobatan pada daerah yang belum memiliki sistem
tersebut akan terjadi peningkatan kasus-kasus baru HIV/AIDS di daerah
tersebut, hal ini dikarenakan pemerintah daerah tidak dapat memonitoring laju
epidemi HIV/AIDS di daerah tersebut. Pada daerah yang sudah mempunyai
sistem penanggulangan HIV/AIDS juga masih banyak kekurangan antar
institusi terkait, hal ini dikarenakan kurang koordinasi diantara institusi yang
berhubungan dengan penanggulangan HIV/AIDS. Kondisi ketiga : tentang
status pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat adalah bagian
penting dari strategis dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Karena
masyarakat dapat menjadi objek sebagai dampak HIV/AIDS sekaligus dapat
menjadi subjek sebagai pelaku penanggulangan HIV/AIDS. Sehubungan
dengan peran masyarakat sebagai subjek status pengetahuan dan kesadaran
HIV/AIDS pada masyarakat perlu ditingkatkan.21
Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang
Penanggulangan HIV dan AIDS belum memenuhi kriteria dari PerMenKes
No 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan AIDS, ada beberapa hal yang
dilakukan segera perubahan perda tersebut dan adanya sinkronisasi dengan
Permenkes tentang penganggulangan AIDS, seperti sebagai berikut :
21
Lubis, Todung Mulya. 2007. HIV/ AIDS dan Hak Asasi Manusia : Sebuah Catatan
(http://www.kesrepro.info/?q=node/303)
15
1. Meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas,
Meningkatkan kemampuan manajemen dan profesionalisme
dalam pengendalian HIV-AIDS dan IMS, Meningkatkan
aksesibilitas dan kualitas pengendalian HIV-AIDS dan IMS.,
Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat
berisiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan
kepulauan serta bermasalah kesehatan, Mengutamakan program
berbasis masyarakat, Meningkatkan jejaring kerja, kemitraan dan
kerja sama, Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya,
Mengutamakan promotif dan preventif, Memprioritaskan
pencapaian sasaran MDG’s, komitmen nasional dan internasional.
2. Aspek Legal Advokasi Sosialisasi dan KIE Pengembangan SDM
Jejaring Kerja dan Pertisipasi Masyarakat Logistik Pengamanan
Darah Donor dan Produk Darah Pengendalian IMS Pengurangan
Dampak Buruk Pencegahan Penularan HIV dan Ibu ke Anak
Kewaspadaan Standar Konseling dan Tes HIV Perawatan,
Dukungan dan Pengobatan Kolaborasi TB-HIV Surveilans
Epidemiologi & Sisitem Informasi Monitoring dan Evaluasi
Sistem Pembiayaan Kegiatan Pengendalian HIV-AIDS & IMS.
3. Pendidikan pencegahan Pencegahan Melalui Transmisi Seksual
(PMTS) Pencegahan dampak Buruk Napza (PDBN) Pencegahan
Penularan melalui Ibu dan Anak (PPIA) PENCEGAHAN
Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) Pencegahan
dampak Buruk Napza (PDBN) Pencegahan Penularan melalui Ibu
dan Anak ( PPIA) PENGOBATAN Perluasan tes Pasien IMS
Penasun Ibu Hamil Pasangan HIV + Koinfeksi TB Penderita
Hepatitis Inisiasi ARV dini pada populasi kunci, Ibu hamil HIV +,
koinfeksi TB, Koinfeksi Hepatitis B & C PENGOBATAN
Perluasan tes Pasien IMS Penasun Ibu Hamil Pasangan HIV +
Koinfeksi TB Penderita Hepatitis Inisiasi ARV dini pada populasi
kunci, Ibu hamil HIV +, koinfeksi TB, Koinfeksi Hepatitis B & C.
16
4. Pengembangan SDM & Kewaspadaan Standar Standarisasi
kurikulum dan modul program HIV/AIDS dan IMS Pelatihan
TOT terkait HIV/AIDS dan IMS untuk Pelatihan Pengurangan
Stigma dan Diskriminasi Pelatihan untuk penyedia pelayanan,
KDS, Komunitas dan Stakeholder terkait penyusunan pedoman
Kewaspadaan Standar, berkoordinasi dengan Direktorat BUK
Dasar Semua tindakan medis yang invasif harus menerapkan
prinsip kewaspadaan standar.
5. Jejaring Kerja & Partisipasi Masyarakat Melakukan koordinasi
bersama KPAN/KPAP/KPAKab/kota Melibatkan masyarakat,
LSM, kelompok populasi kunci dalam pelaksanaan program
pengendalian HIV- AIDS dan IMS (mis. dalam monitoring ARV,
LKB) Melibatkan organisasi profesi dalam pelaksanaan program
pengendalian termasuk Dokter Praktek swasta Melibatkan
penyedia pelayanan baik pemerintah, swasta, dan organisasi
masyarakat lainnya dalam pelayanan IMS dan HIV/AIDS.
6. Logistik Pengalihan seniralisasi pengelolaan ARV menjadi
desentralisasi serta terintegrasi dengan “One Gate Policy”
Perencanaan kebutuhan obat dan reagen pemeriksaan terkait HIV-
AIDS dan IMS Menjamin ketersediaan obat ARV bagi odha yang
membutuhkan (100% linil) Penyediaan obat IO dan IMS, serta
reagen pemeriksaan HIV dan IMS untuk layanan (sesuai SE
Dirjen PPPL maks hanya 40%) Standarisasi dan Penyediaan alat
pemeriksa CD4 dan VL beserta reagennya.
7. Tanggung Jawab Pemerintah PUSAT membuat kebijakan dan
pedoman kerjasama dalam mengimplementasikan dan monev;
menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan mengembangkan
sistem informasi; dan melakukan kerjasama regional dan global.
PROVINSI melakukan koordinasi; menetapkan situasi epidemik
HIV tingkat provinsi; menyelenggarakan sistem pencatatan,
pelaporan dan evaluasi; menjamin ketersediaan fasyankes primer
17
dan rujukan sesuai dengan kemampuan. Kabupaten/Kota
melakukan penyelenggaraaan berbagai upaya pengendalian dan
penanggulangan HIV dan AIDS; menyelenggarakan penetapan
situasi epidemik HIV tingkat kabupaten/kota; menjamin
ketersediaan fasyankes primer dan rujukan sesuai dengan
kemampuan; menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan
evaluasi.
B. Hal urgensi yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung
terkait Penanggulangan HIV dan AIDS untuk memenuhi kualifikasi
sebagai peraturan Perundang-Undangan yang baik untuk
menanggulangi HIV dan AIDS di Kabupaten Badung
Dalam proses pembentukan peraturan hukum, selalu terdapat dilema
antara kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan. Seringkali
harus dipertimbangkan kepentingan mana yang dirasakan lebih berat. Dalam
sistim Demokrasi, hak asasi seseorang harus diindahkan, namun hak asasi ini
tidaklah berarti bersifat mutlak. Pembatasan dari hak asasi seseorang adalah
hak asasi orang lain didalam masyarakat itu. Jika ada pertentangan
kepentingan, maka hak perorangan harus mengalah terhadap kepentingan
masyarakat banyak.
Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam perumusan tindakan
strategis yang dapat dilakukan guna meningkatkan penanggulangan
HIV/AIDS :
Strategi 1: Menyediakan dan meningkatkan sistem penanggulangan
HIV/AIDS. Sistem penanggulangan HIV/AIDS sudah ada dibeberapa daerah
dimana pencegahan dan perawatan bagi orang terinfeksi dilengkapi dengan
sistem itu. Namun sistem yang ada belum terintegasi dengan baik dan tidak
memiliki perawatan yang memadai. Bahkan ada beberapa kota yang belum
memiliki sistem penanggulangan HIV/AIDS sama sekali. Oleh karena itu
pencegahan dan perawatan dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah prioritas
18
utama yang harus dilakukan. Secara teknis pemerintah daerah harus
menyediakan dan meningkatkan sistem penanggulangan HIV/AIDS tersebut.
Strategi 2 : Menata institusi teknis pemerintah dan membuat peraturan.
Instansi yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan peningkatan
penanggulangan HIV/AIDS perlu ditingkatkan dengan melibatkan dengan
beberapa instansi lainnya dibawah koordinasi kantor walikota. Oleh karena,
secara subtansial penyediaan dan peningkatan penanggulangan HIV/AIDS
tidak dapat dipisahkan maka peran KPAP, DINKES, dll hendaknya
mempunyai komitment yang kuat dalam penanggulangan HIV/AIDS pada
masing-masing kota atau kabupaten. Disamping itu peraturan pada tingkat
peraturan daerah perlu diadakan sebagai instrumen dalam penanggulangan
HIV/AIDS.
Strategi 3 : Meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi
masyarakat merupakan aspek yang potensial untuk menunjang
penanggulangan HIV/AIDS. Oleh karena itu, sangat penting pemerintah
melakukan tindakan guna meningkatkan, memperbaiki dan partisipasi
kesadaran masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan berupa penyebaran
informasi, membuat program yang berhubungan dengan penanggulangan
HIV/AIDS, Peningkatan kapasitas bagi lembaga-lembaga swadaya
masyarakat (Misalnya : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di
tingkat kelurahan) untuk memberikan informasi yang tepat tentang HIV/AIDS
pada warga. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan guna mencegah infeksi baru
pada masyarakat luas serta menurunkan stigma dan diskriminasi pada odha.
Strategi 4 : Mencari dana penunjang dari masyarakat dan swasta.
Secara umum, sumber keuangan untuk penanggulangan HIV/AIDS berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD).
Sumber keuangan lain yang berpotensi sebagai penunjang dapat berasal dari
pihak masyarakat atau swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan pertimbangan
bahwa penanggulangan HIV/AIDS melibatkan semua pihak (Stakeholder)
misalnya pihak yang menyediakan tempat hiburan malam (cafe, lokalisasi,
diskotik, dll) dan masyarakat. Dana dapat diperoleh dengan cara membayar
19
retribusi atau pajak bagi pihak-pihak yang menyediakan tempat hiburan
malam. Namun, semua tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan
peraturan resmi pemerintah.
Hal urgensi yang harus dimuat dalam peraturan Daerah Badung
mengenai HIV/AIDS di Kabupaten Badung adalah :
1. Penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan
berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan,
diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, dan
masyarakat.
2. Pasien Pasien IMS Penawaran tes HIV kepada: Penguatan program TIPK
Tes Pasangan odha Ibu hamil (sesuai prevalensi HIV di daerah) TB ulang
(re-testing) populasi kunci tiap 6 bulan.
3. Pasien Ibu hamil Inisiasi ARV tanpa melihat jumlah CD4 pada: Odha
sero-discordant Pasien ko-infeksi hepatitis ko-infeksi TB ◊ Penyediaan
triple fixed dose combination (FDC) Populasi kunci penyederhanaan
regimen (1 tab/hari), efek samping kecil, meningkatkan adherence.
4. Membuat kebijakan dan pedoman kerjasama dalam mengimplementasikan
dan monev; menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan
mengembangkan sistem informasi; dan melakukan kerjasama regional dan
global. PROVINSI melakukan koordinasi; menetapkan situasi epidemik
HIV tingkat provinsi; menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan
evaluasi; menjamin ketersediaan fasyankes primer dan rujukan sesuai
dengan kemampuan. KABUPATEN/KOTA melakukan penyelenggaraaan
berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS;
menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV tingkat
kabupaten/kota; menjamin ketersediaan fasyankes primer dan rujukan
sesuai dengan kemampuan; menyelenggarakan sistem pencatatan,
pelaporan dan evaluasi.
5. Promosi Kesehatan, Pencegahan Penularan HIV, Pemeriksaan Diagnosis
HIV, Pengobatan, perawatan, dan dukungan; dan, rehabilitasi.
20
6. Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan berdasarkan prinsip
konfidensialitas, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan, dan
rujukan, Prinsip konfidensial berarti hasul pemeriksaan harus dirahasiakan
dan hanya dapat dibuka kepada : yang bersangkutan; tenaga kesehatan
yang menangani; keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak
cakap; pasangan seksual; dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
7. Pemeriksaan Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan melalui KTS atau
TIPK Pengecualian diagnosis HIV harus dilakukan dengan persetujuan
pasien Keadaan Penugasan tertentu dalam kedinasan tentara/polisi dalam
hal: gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pasien yang secara
klinis Permintaan pihak telah menunjukkan gejala yang mengarah kepada
AIDS yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rendahnya pengetahuan tentang HI V-AIDS dan IMS Stigma dan
diskriminasi Adanya miss opportunity Tingginya praktek berisiko tertular
HIV Terbatasnya akses dan utilisasi terhadap layanan kebutuhan
masyarakat Kerjasama lintas sektor/program belum Logistik dan SDM
yang memadai Optimalisasi peran dan fungsi KPA optimal.
9. Melakukan upaya Melakukan upaya penurunan stigma dan diskriminasi
Melakukan upaya penurunan praktek berisiko peningkatan pengetahuan
Peningkatan akses, penurunan miss opportunity kebutuhan masyarakat
Penguatan HSS peningkatan cakupan tes HIV dan terapi ARV & CSS
Memperkuat peran KPA melalui LKB.
10. TIPK harus dianjurkan sebagai bagian dari standar pelayanan bagi: Setiap
orang dewasa, remaja, dan anak-anak yang datang ke fasilitas pelayanan
kesehatan dengan tanda, gejala, atau kondisi medis yang mengindikasikan
atau patut diduga telah terjadi infeksi HIV terutama pasien dengan riwayat
penyakit tuberculosis dan IMS.
11. Pada wilayah epidemi meluas, TIPK harus dianjurkan pada semua orang
yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari
standar pelayanan.
21
12. Pada wilayah epidemi terkonsentrasi dan meluas, TIPK dilakukan pada
semua orang dewasa, remaja dan anak yang memperlihatkan tanda dan
gejala yang mengindikasikan infeksi HIV, termasuk tuberkulosis, serta
anak dengan riwayat terpapar HIV pada masa perinatal, pada
pemerkosaan dan kekerasan seksual lain.
Berikut ini dapat di gambarkan secara garis besar mengenai
PerMenKes No 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan AIDS :
Dasar Pertimbangan :
a. Peningkatan kejadian HIV dan AIDS yang bervariasi mulai dari epidemi
rendah, epidemi terkonsentrasi dan epidemi meluas, perlu dilakukan upaya
penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, menyeluruh dan
berkualitas;
b. Keputusan Menteni Kesehatan Nomor 1285/Menkes/SK/X/2002 tentang
Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuban pelayanan
kesehatan, serta kebutuhan hukum;
Ruang Lingkup :
Peraturan Menteri ini meliputi penanggulangan HIV dan AIDS secara
komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan,
pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu,
keluarga, dan masyarakat.
Maksud dan Tujuan :
a. Menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
b. Menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan
yang berkaitan dengan AIDS;
c. Meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
d. Mningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
e. Mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada
individu, keluarga dan masyarakat.
22
Batang Tubuh :
• BAB I KETENTUAN UMUM
• BAB II PRINSIP DAN STRATEGI
• BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
• BAB IV KEGIATAN PENANGGULANGAN
- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Promosi Kesehatan
- Bagian Ketiga : Pencegahan Penularan HIV
- Bagian Keempat : Pemeriksaan Diagnosis HIV
- Bagian Kelima : Pengobatan dan Perawatan
- Bagian Keenam : Rehabilitasi
• BAB V SURVEILANS
• BAB VI MITIGASI DAMPAK
• BAB VII SUMBER DAYA KESEHATAN
- Bagian Kesatu : Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Bagian Kedua: Sumber Daya Manusia
- Bagian Ketiga: Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Bagian Keempat: Pendanaan
• BAB VIII KERJASAMA
• BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT
• BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
• BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN
• BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
23
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang
Penanggulangan HIV dan AIDS belum memenuhi kriteria dari PerMenKes
No 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan AIDS, masih banyaknya
kelemahan pada Perda Kab Badung akan memberikan pengaruh buruk
terhadap upaya pencegahan penyebaran dari pada HIV/ AIDS.
2. Hal urgensi yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung terkait
Penanggulangan HIV dan AIDS untuk memenuhi kualifikasi sebagai
peraturan Perundang-Undangan yang baik untuk menanggulangi HIV dan
AIDS di Kabupaten Badung dapat sekiranya sesegera mungkin untuk
mensinkronisasikan serta memuat aturan-aturan yang terdapat didalam
PerMenKes No 21 Tahun 2013.
SARAN
1. Kabupaten Badung agar bersungguh-sungguh melakukan upaya preventif
terhadap penyebaran HIV/AIDS, mengingat merupakan daerah tujuan
pariwisata yang paling banyak dikunjungi oleh tamu lokal maupun
mancanegara.
2. Pembaharuan pengaturan terhadap perda HIV/ AIDS di Kabupaten Badung
agar segera dilakukan guna mencegah penyebarannya semakin luas.
24
DAFTAR PUSTAKA
Philipus M Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika,
Nomor 6, Tahun IX, Fakutas hukum Unair Surabaya, November-
Desember 1994
Philipus M Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika,
Nomor 6, Tahun IX, Fakutas Hukum Unair Surabaya, November-
Desember 1994
Soejono Soekanto, Sosiologi ; Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Bandung, 1996
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni,
Bandung
Sucipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Soerjono Soekanto, SH, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
CV. Rajawali - Jakarta
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta
S. Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta :Raja Grafindo Persada
Valerina JL Kriekhoff, Analisis Kontent Dalam Penelitian Hukum Suatu Telaah
Awal, Era Hukum No.6 Tahun 2002
Perlindungan Hukum Bagi Penderita HIV/AIDS dan Tenaga Kesehatan
Lubis, Todung Mulya. 2007. HIV/ AIDS dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Catatan
(http://www.kesrepro. info/?q=node/303)
25
LAMPIRAN 1 SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN
PEMBAGIAN TUGAS
No
Nama/NIDN
Instansi
Asal
Bidang
Ilmu
Alokasi
Waktu
(jam/
Bulan)
Uraian Tugas
1 Ni Made Ari
Yuliartini Griadhi,
SH., MH
0340222029412
Fakultas
Hukum
Unud
HTN 12 Menyusun Proposal
dan Mengkoordinasi
Pembagian Tugas
dan Mengurus Ijin
Penelitian
2 Nyoman Mas
Aryani, SH., SE.,
MH
0029087904
Fakultas
Hukum
Unud
HTN 12 Pengumpul Data
Lapangan dan
Membuat Laporan
Hasil Penelitian
26
LAMPIRAN 2. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITI
SERTA MAHASISWA YANG TERLIBAT
Peneliti Utama :
1. Ni Made An Yuliartini Griadhi, SH., MH. (NIDN. 0019077901)
2. Nyoman Mas Aryani, SH., SE., MH. (NIDN. 0029087904)
Mahasiswa terlibat Penelitian
1. Ni Nyoman Yuli Astuti (1303005025)
2. Putu Ayu Mitha Ananda Putri (1303005026)
27
LAMPIRAN 3. BIODATA KETUA TIM PENELITI
CURRICULUM VITAE
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, SH.,
MH.
P
2. Jabatan Fungsional Lektor
3. Jabatan Struktural -
4. NIP/NIK/No. Identitas lainnya 19790719 200112 2 002
5. NIDN 0019077901
6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 9 Juli 1979
7. Alamat Rumah Jalan Antasura Gang Cemara No. 1
Denpasar
8. Nomor Telepon/Faks/HP (0361) 421103/081999759797
9. Alamat Kantor Jalan Pulau Bali No. 1 Denpasar
10. Nomor Telepon/Faks (0361) 222666
11. Alamat e-mail
12. Lulusan yang telah diselesaikan
13. Mata Kuliah yang diampu 1. Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Hukum dan Kebijakan Publik
3. Hukum Perundang-undangan
4. Hukum Peradilan Konstitusi
5. Hukum Pemilihan Umum
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2 S-3
Nama Perguruan Tinggi Universitas
Udayana
Universitas
Udayana
Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum
28
Tahun Masuk 1997 2001
Tahun Lulus 2001 2005
Judul
Skripsi/Thesis/Disertasi
Existensi MPR
sebagai Pelaksana
Kedaulatan Rakyat
Pengaturan Kearifan
Lokal dalam
pengelolaan
Lingkungan Hidup
di Bali
Nama
Pembimbing/Promotor
- Prof. Dr. I Dewa
Gede Atmadja,
SH., MS.
- Gede Marhaendra
Wijaatmaja, SH.,
M.Hum
- Prof. Dr. I
Nyoman Sirtha,
SH., MS
- I Made Arya
Utama, SH., MH.
C. Pengalaman Penelitian dalam 2 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2012 Penegakan Kebijakan Kota
Denpasar Dalam Penertiban
Gepeng
DIPA 2.500.000,-
2. 2013 Efektivitas Ketentuan Pasal 107
ayat 2 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Dalam Perlalulintasan di
Provinsi Bali
DIPA 7.500.000,-
3. 2013 Pengangkatan Pelaksana Tugas
Kepala Daerah Berdasarkan
Undang-Undang No. 32 Tahun
Penelitian
Unggulan
11.142.000,-
29
2004 Tentang Pemerintahan
Daerah
D. Pengalaman Pengabdian dalam 2 Tahun Terakhir
No Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2013 Konsultasi Pengaturan
Penduduk Pendatang Dalam
Awig-Awig di Desa Pakraman
Abangan Kecamatan
Tegallalang Gianyar
Mandiri
2. 2014 Pembinaan Tata Cara
Penanganan Konflik Adat Bali
Prajuru di Desa Pakraman
Penestan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar
BOPTN 5.000.000,-
E. Pengalaman Mengajar 2 Tahun Terakhir
No. Tahun Mata Kuliah Jenjang Institusi/Jurusan/
Program
1. 2012-2013 Ilmu Negara S1 Fakultas Hukum
UNUD
2. 2012-
sekarang
Hukum Perundang-
undangan
S1 Fakultas Hukum
UNUD
3. 2012-
sekarang
Hukum Kebijakan
Publik
S1 Fakultas Hukum
UNUD
4. 2012-
sekarang
Hukum dan Hak Asasi
Manusia
S1 Fakultas Hukum
UNUD
5. 2012- Hukum Peradilan S1 Fakultas Hukum
30
sekarang Konstitusi UNUD
F. Peserta Konfrensi/Seminar/Lokakarya/Simposium dalam 2 Tahun
Terakhir
No. Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara
1. 2012 Training On Writing
Research Proposal
NPT NUFFIC Project IDN 223
bekerjasama dengan Unit Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat FH
UNUD
2. 2012 Pelatihan Pemantapan
Penyusunan Perangkat
Pembelajaran dan Evaluasi
Hasil Belajar Mahasiswa
Fakultas Hukum UNUD
Unit Penjaminan Mutu Fakultas
Hukum UNUD
3. 2014 Pelatihan Keterampilan Tutor
Bagi Dosen Fakultas Hukum
UNUD Dalam Proses
Pembelajaran Kurikulum
Berbasis Kompetensi
Unit Penjaminan Mutu Fakultas
Hukum UNUD
4. 2014 Lokakarya Bank Proposal Unit Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Fakultas Hukum
UNUD
5. 2014 Traditional Community in a
Global World Facing ASEAN
Economic Community 2015
Faculty of Law Udayana
University, ASEAN Secretariat
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.
31
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan penelitian : Hibah Penelitian Dosen Muda
Denpasar, 18 Mei 2015
Pengusul,
(Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, SH., MH.)
32
LAMPIRAN 3. BIODATA ANGGOTA TIM PENELITI
ANGGOTA 1
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Nyoman Mas Aryani, SH., MH. L/P
2. Jabatan Fungsional Asisten Ahli
3. Jabatan Struktural -
4. NIP/NIK/No. Identitas lainnya 19790829 200312 2001
5. NIDN 0029087904
6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 29 Agustus 1979
7. Alamat Rumah Perum. Green Kori Ubung Kaja Jl. NHU IA/5
8. Nomor Telepon/Faks/HP 08123931328
9. Alamat Kantor Jl. Pulau Bali No. 1
10. Nomor Telepon/Faks 222666
11. Alamat e-mail [email protected]
12. Lulusan yang telah diselesaikan S-1 = 14 orang
13. Mata Kuliah yang diampu
1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Perundang-Undangan
3. Hukum Kebijakan Publik
4. Hukum dan HAM
5. Perancangan Perat. Peruuan
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2
Nama Perguruan Tinggi Udayana Udayana
Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum
Tahun Masuk 1997 2003
Tahun Lulus 2001 2006
33
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi
Aspek-aspek
Hukum
Dalam
Pelaksanaan
Modal
Ventura
Efektivitas Pendaftaran Desain
Industri Berdasarkan UU No. 31
Tahun 2000
Dalam Kaitannya dengan
Perlindungan Hukum Terhadap
Karya Desai di Bali
Nama Pembimbing/Promotor Marwanto,
SH.,MH.
DR. NK. Supasti Darmawan,
SH.,MH.,LLM
C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2010 Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Pajak
Reklame
Pemkot
Denpasar
-
2. 2011 Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dalam Penyelenggaraan
Pariwisata di Bali
Project
Nuffic IDN
223
-
3. 2012 Keterwakilan Perempuan
Dalam Pemilu Pasca Putusan
MK
DIPA
UNUD
7.500.000
4. 2013 Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana
DANA
DIPA S2
UNUT
13.000.000
5. 2014 Status Keperdataan Anak di
Luar Nikah Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi
DIPA
UNUD
10.000.000
34
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2010 Focus Group Diskusi Rancangan
Peraturan Daerah Pajak Reklame
Pemkot
Denpasar
-
2. 2010 Diseminasi : Pelaksanaan
Otonomi Daerah Dalam
Penyelenggaraan Pariwisata di
Bali
Project
Nuffic IDN
223
-
3. 2012 Sosialisasi UUD Tahun 1945
Berbahasa Bali di Desa Dauh Puri
Kelod
Dana
Bagian
2.000.000
4. 2013 Konsultasi Hukum : Implementasi
UU No. 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana dalam
Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Dana
Bagian
2.000.000
5. 2014 Konsultasi Pengaturan Penduduk
Pendatang Awig-Awig di Desa
Pakraman Abangan Kecamatan
Tegallalang Gianyar
Mandiri -
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal
1. Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana
Vol. 6 Nomor 2
ISSN 2303-52BX,
2014
Magister
Hukum Udayana
35
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.
Denpasar, 18 Februari 2015
(Nyoman Mas Aryani, SH., MH)
NIP. 19790829 100312 2 001
Denpasar, 18 Mei 2015
Pengusul,
(Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, SH., MH.)
36
LAMPIRAN 5. SURAT PERNYATAAN PERSONALIA PENELITIAN
SURAT PERNYATAAN PERSONALIA PENELITIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini kami :
1. Nama Lengkap : Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, SH., MH.
NIP/NIDN : 0019077901
P. S/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Status dalam Penelitian : Ketua
2. 2. Nama Lengkap : Nyoman Mas Aryani, SH., SE., MH
NIP/NIDN : 0029087904
P. S/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Status dalam Penelitian : Anggota
Menyatakan bahwa kami secara bersama-sama telah menyusun proposal
penelitian Hibah Penelitian Dosen Muda yang berjudul “ANALISIS YURIDIS
TERHADAP PERDA KAB BADUNG NO.1 TAHUN 2008 MENGENAI
PENANGGULANGAN HIV/ DAN AIDS”
“Dengan jumlah usulan dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Apabila proposal ini disetujui maka kami secara bersama-sama akan bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan penelitian inu sampai tuntas sesuai dengan
persyaratan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani bersama sehingga
dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Denpasar, 20 Mei 2015
(Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, SH., MH) (Nyoman Mas Aryani, SH., SE., MH)