laporan kinerjadpmpptsp.sumutprov.go.id/uploads/da18473d87eea60c6962940...kebijaksanaan, maka...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2018
[Type text]
PENGANTAR
Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Atas
Rahmat dan Karunia-Nya maka Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 telah
selesai disusun.
Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan
sasaran strategis . Laporan kinerja Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan terakhir pelaksanaan rencana kerja
tahun 2018.
Laporan Kinerja merupakan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat
penilai kinerja secara kuantitaf, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan dan fungsi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.
Tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada
pemberi mandat atas kinerja yang telah atau seharusnya dicapai. Dan juga sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
Hal terpenting yang diperhatikan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan
evaluasi secara berkala terhadap program/kegiatan yang berjalan.
Demikian, semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang baik sebagi bahan evaluasi
kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara selama tahun
anggaran 2018.
Medan, Januari 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA UTARA
Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641127 199003 1 002
[Type text]
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Lampiran
Bab I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Gambaran Umum Organisasi
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II PERENCANAAN KINERJA
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
C. Capaian Target Renstra
Bab IV PENUTUP
Lampiran - lampiran
[Type text]
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi
ini yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal
dan valid.
Medan, 2019
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
[Type text]
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan
kebijaksanaan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang berfungsi sebagai media dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan
kinerja organisasi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang pelayanan perizinan dan
peningkatan investasi. Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan perijinan dan peningkatan investasi ini
tentunya bukan hanya keberhasilan dari DISPMPPTSP Provsu semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan
dukungan serta partisipasi masyarakat yang telah mengurus izin serta koordinasi dengan dinas terkait, dan dalam hal
investasi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah sangat membantu dalam peningkatan investasi tersebut. Capaian Indikator Input atau Realisasi penggunaan dana DISPMPPTSP Provsu Tahun Anggaran Perubahan
2018 secara keseluruhan mencapai Rp 7,050,135,087,- atau 80.7% dari total pagu anggaran sebesar Rp
8,014,678,024,-.
Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun,
beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh
komitmen dan sistematis kinerja bagian/bidang yang bertanggungjawab. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif
yang disampaikan melalui Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas
dan produktivitas kinerja seluruh pengawai sehingga dapat mendukung kinerja dalam mewujudkan Good
Govermance dan Clean Government.
[Type text]
[Type text]
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DISPMPPTSP) Provinsi
Sumatera Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Utara Bab II pasal 3 poin ke 18 dimana DISPMPPTSP Provsu merupakan
Organisasi Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman
modal, pelayanan perijinan dan non perijinan.
DISPMPPTSP Provsu merupakan gabungan dari Badan Penanaman Modal dan Promosi dengan
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara. Berdasaran Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara , merupakan Dinas yang
membidangi urusan penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan, dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 5 (lima) Kepala Bidang, 3 (tiga) subbagian dan 15
(limabelas) seksi.
Dengan keberadaan OPD ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan Pelayanan di bidang Investasi dan Pelayanan
Perijinan dan Non Perijinan, yang didasarkan kepada nilai-nilai komitmen dan konsistensi, wewenang dan
tanggungjawab, integritas dan profesional, ketepatan/keakurasian dan kecepatan, disiplin, serta penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan keramahan dan efisiensi tinggi.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan, baik itu
dalam pelayanan investasi maupun pelayanan perizinan dan non perizinan. Semula proses pelayanan
perizinan hanya bisa dilakukan jika pemohon datang ke kantor DISPMPPTSP namun sejak bulan Juni 2018
dengan terbitnya PP nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi melalui
Elektronik melalui Aplikasi Online Single Submission yang memberikan kemudahan berinvestasi melalui
penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam kawasan industri, sehingga pelaku
usaha tak perlu lagi datang ke DISPMPPTSP Provsu, dan bisa dilakukan dimana saja.
Akan tetapi dalam perjalanannya perizinan secara online ini masih banyak yang harus
disempurnakan. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh DISPMPPTSP terkait proses perizinan secara
online, seperti :
1. sistem yang masih belum dipahami oleh sebagian kecil masyarakat sehingga masih perlu
dipandu dalam tatacara registrasi dan upload perizinan secara online, oleh karena itu
DISPMPPTSP Provsu masih membuka ruang pelayanan perizinan untuk membantu
dalam hal upload persyaratan izin secara online;
2. Sistem perizinan online yang ada di DISPMPPTSP seperti SPIPISE dan SIMPEL
PATEN (sekarang SIAP LAYANI) belum terkoneksi dengan sistem perizinan elektronik
dari pusat (OSS), dan masih ada beberapa sektor izin usaha yang tidak termasuk ke dalam
sistem OSS ini seperti sektor tambang dan mineral;
3. Belum adanya kejelasan regulasi yang mengatur tata cara pemenuhan komitmen di OSS.
Karenanya untuk kelancaran perizinan elektronik ini diharapkan adanya kejelasan
regulasi dari pemerintah pusat dengan koneksi yang terintegrasi antara sistem perizinan online pemerintah
daerah dengan sistem perizinan elektronik pusat (OSS).
1.2. Landasan Hukum
Adapun landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja DISPMPTPSP Provsu Tahun
Anggaran 2018 ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.3. Gambaran Umum Tentang Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Utara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu
mempunyai tugas melaksanakan urusan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada Daerah Provinsi, dipimpin oleh
Kepala Dinas yang didalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan
fungsi yaitu :
a. Perumusan kebijakan pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian
pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu
sesuai dengan lingkup tugasnya;
[Type text]
b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian
pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu
pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian
pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu
pintu;
d. Pelaksanaan administrasi pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian
pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu
pintu;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu
terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengembangan dan Perencanaan;
d. Bidang Promosi;
e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
f. Bidang Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam;
g. Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat membawahi :
a. Subbagian Umum Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Program Akuntabilitas dan Informasi Publik.
Bidang Pengembangan dan Perencanaan membawahi :
a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
b. Seksi Pengkajian, Pengembangan Potensi dan Kewilayahan;
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
Bidang Promosi membawahi :
a. Seksi Pengembangan Promosi;
b. Seksi Pelaksanaan Promosi;
c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi.
Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi :
a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
b. Seksi Pengaduan dan Advokasi;
c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
Bidang Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam membawahi :
a. Seksi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral;
b. Seksi Pelayanan Perizinan Pertanian dan Kelautan Perikanan;
c. Seksi Pelayanan Perizinan Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Ketenagalistrikan.
Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial membawahi :
a. Seksi Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum, Perhubungan & Komunikasi
Informatika; b. Seksi Pelayanan Perizinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & Pariwisata; c. Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja & Sosial.
Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(Berdasarkan Pergub no. 44 Tahun 2017).
[Type text]
Adapun kondisi sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DISPMPPTSP) yaitu sebanyak 120 orang, terdiri dari 108 orang Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan 12 orang Tenaga Non PNS dan kontrak.
Tabel . 2
Komposisi Pegawai DISPMPPTSP Provsu
N
o Uraian Golongan
Pendidikan
Formal
Diklat
Penjenjangan
1 Kepala Dinas IV/d S-2 DIKLAT PIM II
2 Sekretaris IV/c S-2 DIKLAT PIM III
3 Kabid Pengembangan dan Perencanaan - - - *
4 Kabid Promosi IV/b S-2 DIKLAT PIM III
5 Kabid Pengawasan dan Pengendalian IV/a S-1 DIKLAT PIM III
6 Kabid Perizinan Sumber Daya Alam IV/b S-1 DIKLAT PIM III
7 Kabid Perizinan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial IV/b S-2 DIKLAT PIM III
8 Kasubbag Umum dan Kepegawaian III/d S-1 DIKLAT PIM IV
9 Kasubbag Keuangan IV/a S-2 DIKLAT PIM IV
10 Kasubbag Program Akuntabilitas dan Informasi Publik IV/b S-2 DIKLAT PIM IV
11 Kasi Perencanaan Penanaman Modal IV/a S-2 DIKLAT PIM IV
12 Kasi Pengkajian Pengembangan, Potensi dan Kewilayahan III/d S-1 DIKLAT PIM IV
13 Kasi Pengolahan Data dan Informasi III/d S-1 DIKLAT PIM IV
14 Kasi Pengembangan Promosi IV/a S-2 DIKLAT PIM III
15 Kasi Pelaksanaan Promosi III/d S-1 DIKLAT PIM IV
16 Kasi Sarana dan Prasarana Promosi IV/a S-1 DIKLAT PIM IV
17 Kasi Pengawasan dan Pengendalian IV/a S-1 DIKLAT PIM IV
18 Kasi Pengaduan dan Advokasi IV/a S-2 DIKLAT PIM IV
19 Kasi Monitoring dan Evaluasi III/d S-1 -
Ka. DINAS PMPPTSP
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KASUBBAG KEUANGAN
KASUBBAG PROGRAM
AKUNTABILITAS
DANINFORMASI
PUBLIK
BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PERENCANAAN
BIDANG PROMOSI
BIDANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN SUMBER
DAYA ALAM
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR,
EKONOMI DAN SOSIAL
SEKSI
PERENCANAANPENANA
MAN MODAL
SEKSI PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN
POTENSI & KEWILAYAHAN
SEKSI PENGOLAHANDATA &
INFORMASI
SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI
SEKSI PELAKSANAAN
PROMOSI
SEKSI SARANA &
PRASARANA PROMOSI
SEKSI PENGAWASAN &
PENGENDALIAN
SEKSI PENGADUAN &
ADVOKASI
SEKSI MONITORING & EVALUASI
SEKSI PELAYANAN
PERIZINAN SUMBER
DAYAMINERAL
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN &
KELAUTANPERIKANAN
SEKSI PELAYANAN
PERIZINAN KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP & KETENAGALISTRIKAN
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN &
KOMUNIKASI INFORMATIKA
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI &
PARIWISATA
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, TENAGA KERJA & SOSIAL
[Type text]
20 Kasi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral III/c S-1 -
21 Kasi Pelayanan Perizinan Pertanian dan Kelautan Perikanan - - - *
22 Kasi Pelayanan Perizinan Kehutanan, Lingkungan Hidup dan
Ketenagalistrikan III/c S-1 -
23 Kasi Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum, Perhubungan &
Komunikasi Informatika III/c S-1 -
24 Kasi Pelayanan Perizinan Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan Pariwisata III/d S-1 DIKLAT PIM IV
25 Kasi Pelayanan Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja &
Sosial III/d D-IV DIKLAT PIM IV
26 Fungsional Umum
IV = 1 S2 : 4
S1 : 46
III = 74 D3 : 18
SLTA : 14
II = 7 Total : 82
27 Pegawai Titipan S1 : 2
28 Pegawai Non PNS SLTA : 4
29 Pegawai Kontrak SLTA : 8
Jumlah Total Pegawai = 120 orang
Catatan : * posisi kosong
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi
serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi
sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative
solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk rnewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang
yang akan dilakukan organisasi untuk rneningkatkan kinerjanya.
Lampiran - lampiran
[Type text]
[Type text]
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi
Sumatera Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Utara Bab II pasal 3 poin ke 18 dimana DISPMPPTSP Provsu merupakan
Organisasi Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman
modal, pelayanan perijinan dan non perijinan.
Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) setelah penggabungan
pada Tahun 2017. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran
dari sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan DISPMPPTSP. Di dalam
perencanaan kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada
pada tingkat sasaran dan kegiatan.
II.1. Sasaran
Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam
dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang
bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
II.2. Program
Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu
sebagaimana dituangkan dalam strategi diuraikan pada dokumen Rencana Strategis. Selanjutnya
diidentifikasi dan ditetapkan program - program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai
cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
II.3. Kegiatan
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah
sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
II.4. Indikator kinerja
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
kegiatan yang telah ditetapkan.
A. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja dalam LK ini adalah sebagaimana yang menjadi penetapan kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu Tahun 2018 yang telah
diperjanjikan dalam dokumen kontrak kinerja yang pada prinsipnya menggambarkan target kinerja yang
akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2018.
Target kinerja yang dimaksudkan adalah target kinerja dari masing-masing program/kegiatan
dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang dikaitkan dengan indikator kinerja sebagai acuan untuk
mengukur tingkat pencapaian target kinerjanya. Program yang dilaksanakan oleh DISPMPPTSP Provsu
pada tahun 2018 selain program rutin adalah :
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi investasi;
3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana, dan Prasarana Daerah;
4. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan;
5. Program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
Adapun Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Perjanjian
Kinerja (PK) DISPMPPTSP Provsu TA. 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
[Type text]
Tabel 3. Perjanjian Kinerja TA. 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA PROGRAM / KEGIATAN TARGET
1. Membaiknya Iklim Investasi di Sumatera Utara
Jumlah realisasi Investasi PMA/PMDN di Sumatera Utara
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
14 Triliun
1.
Pelaksanaan Misi Investasi dan Promosi Dalam Negeri
21 kegiatan
2.
Pembuatan Bahan-Bahan Promosi Melalui Berbagai Media Promosi dalam Bahasa Indonesia
5 jenis
3. Fasilitasi Galeri Promosi Investasi dan Kerajinan Daerah Sumut di Bandara Kuala Namu
1 kegiatan
4.
Gebyar Kerajinan Daerah Sumatera Utara
1 kegiatan
5.
Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
2 kali
6.
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
5 kab/kota
7.
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
5 kab/kota
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi investasi
1.
Monitoring/Pengawasan ke Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Utara Dalam Rangka LKPM
100 perusahaan
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana, dan Prasarana Daerah
1.
Sosialisasi RUPM(Rencana Umum Penanaman Modal) kepada Aparatur Kab/ Kota se-Sumatera Utara
33 kab/kota
2.
Workshop Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah kepada Aparatur Kab/Kota di SUMUT Berbasis Website
66 orang
2.
Meningkatnya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
1. Jumlah Ijin Yang Terbit
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
1075 izin
2. Jumlah Non Ijin / Rekomendasi
1.
Survey Lapangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial
63 non izin
2.
Koordinasi Tim Teknis/Instansi
terkait tentang Pengelolaan Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam
3.
Pembuatan Profil DPMPPTSP Provsu
1 kegiatan
Program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
1.
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Aspek Pelayanan Perijinan PTSP Kab/Kota di Sumatera Utara
1 kegiatan
2.
Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Dengan Instansi Penyelenggaraan PTSP Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara
1 kegiatan
[Type text]
3.
Optimalisasi Survei Kepuasan Masyarakat
100 koresponden
4.
Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
1 dokumen
[Type text]
Bab III
Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu media pelaporan yaitu Laporan Kinerja (LK). Penyusunan LK
ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas rencana strategis.
Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan target kinerja
organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
A. Capaian Kinerja DISPMPPT Provsu Tahun 2018
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Utara di Tahun 2018 ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
Tabel 4. Target dan Realisasi Capaian Kinerja TA. 2018
N
o
.
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Tahun 2018
Target Realisasi Capaian (%)
1
Jumlah Investor Berskala
Nasional (PMDN dan
PMA) 527 689 131
(Investor/proyek)
2
Jumlah Nilai Investasi
Berskala Nasional
(PMDN dan PMA) 23,64 24.82 105
(Rp. triliun)
3
Rasio Daya Serap Tenaga
Kerja (tenaga kerja
Indonesia) 43.2 23.34 54
(%)
4
Kenaikan/Penurunan Nilai
Realisasi Investasi
(PMDN) 68.2 28.35 42
(%)
5
Jumlah izin yang terbit 1075 2906 270
(dokumen)
Jumlah non izin/rekomendasi
yang terbit
(dokumen)
63 916 1453.9
Untuk membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Utara dapat digambarkan dari tabel - tabel di bawah ini :
[Type text]
Tabel 5. Capaian Realisasi IKU Penanaman Modal dari Tahun 2014 s.d 2018
No
Tahun
P M A P M D N
Total (Rp. Juta) Proyek
Investasi (Rp. Juta)
Tenaga Kerja Proyek
Investasi (Rp. Juta)
Tenaga Kerja
INA A INA A
1 2 0 1 3 165 8.519.539,20 22.31
6 204
90 5.068.881,40 8.171 135
13.588.420,60
2 2 0 1 4 201 6.389.687,16 17.51
1 218
86 5.231.905,85 8.745 193
11.621.593,01
3 2 0 1 5 204 15.576.202,50 12.01
3 149
96 4.287.417,30 13.68
4 217
19.863.619,80
4 2 0 1 6 301 14.435.422,80 9.036 164
145 4.954.829,29 9.685 5 19.390.252,09
5 2 0 1 7 330 20.240.969,47 5.530 171
187 11.683.639,20 16.50
2 155
31.924.608,67
6 2 0 1 8 380 16.449.965,96 4.280 465
309 8.371.820,30 11.80
3 54 24.821.786,26
Tabel 6. Capaian Realisasi IKU Pelayanan Perijinan dari Tahun 2014 s.d 2018
No
Sasaran Strate
gis
Indikator KInerja Utama
Kondisi Awal Tahun 2013
Target Tahunan Sumber Data
2014
Realisasi 2014
2015
Realisasi 2015
2016
Realisasi 2016
2017
Realisasi 2017
2018
Realisasi 2018
(1)
(2) (3) (4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11) (12)
(13) (14)
15)
1
Meningkatnya pelayanan perijinan dan non perijinan
1. Jumlah izin yang
terbit
85
150
155
215
346
280
314
345
3893
1075
2906
Laporan hasil kegiatan
2. Jumlah non ijin
/rekomen
dasi
3 7
41
( NOV-31
10
209
18
897
25
1032
63 9
16
[Type text]
DES)
proses penerbitan izin
a. Capaian Realisasi PMA/PMDN Tahun 2018
Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN di Sumatera Utara Tahun 2018 ini mengalami penurunan menjadi 24,8
Triliun dari target yang diperkirakan sebelumnya dari 32 Triliun. Sedangkan dari 527 proyek yang
ditargetkan jumlah investor PMA/PMDN mengalami kenaikan menjadi 689 proyek.
b. Izin dan Non izin/Rekomendasi Yang Diterbitkan Tahun 2018
Target jumlah izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu
pada Tahun 2018 ini adalah sebanyak 1075 dokumen dan 63 dokumen non izin/rekomendasi. Berdasarkan
Pergub Sumatera Utara nomor 66 Tahun 2017, terjadi pelimpahan kewenangan seluruh perizinan dan non
perizinan dari OPD teknis kepada DISPMPPTSP Provsu, maka target jumlah penerbitan izin dan non
izin/rekomendasi sangat mudah tercapai hampir sekitar 200%.
Dari uraian realisasi pencapaian kinerja yang dilakukan DISPMPPTSP Provsu di Tahun 2018
maka capaian kinerja DISPMPPTSP Provsu Tahun 2018 dapat dinyatakan cukup baik untuk realisasi
investasiPMA/PMDN yang mencapai 78% sedangkan untuk penerbitan izin dan non izin/rekomendasi
dpat dinyatakan sangat baik karena melebihi target yang diharapkan (diatas 100%) dan berdasarkan
nilai rata – rata IKM yang diambil dari Survey Kepuasan Masyarakat selama Tahun 2018 mendapat
angka 84.2.
Keberhasilan tingkat capaian kinerja DISPMPPTSP Provsu tak lepas dari program/kegiatan
yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2018 ini. Adapun program / kegiatan yang menunjang tingkat
keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut:
tabel 7. Program/kegiatan TA. 2018 yang menunjang capaian kinerja
No Program/Kegiatan Capaian Kinerja
(%)
I Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 Pelaksanaan Misi Investasi dan Promosi Dalam Negeri 98,7
2 Pembuatan Bahan-Bahan Promosi melalui berbagai media Promosi dalam
bahasa Indonesia
99,7
3 Fasilitas Galeri Promosi Investasi dan Kerajinan Daerah Sumatera Utara di
Bandara Kuala Namu
96,9
4 Gebyar Kerajinan Daerah Sumatera Utara 2018 99,5
5 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 85,3
II Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah
1 Sosialisasi RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) kepada Aparatur
Kab/Kota se- Sumatera Utara
79
III Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
[Type text]
1 Monitoring/Pengawasan ke Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Utara dalam
rangka LKPM
93,6
IV Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
1 Survey Lapangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur
Ekonmi dan Sosial
96,4
2 Pembuatan Profil DPMPPTSP Provsu 99
3 Koordinasi Tim Teknis/Instansi Terkait Tentang Pengelolaan Pelayanan
Perizinan Sumber Daya Alam
93,9
V Progam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan dan Non
Perizinan
1 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Aspek
Pelayanan Perizinan PTSP Kab/Kota di Sumatera Utara
86,7
2 Optimalisasi Survei Kepuasan Masyarakat 67,6
3 Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 74,6
B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Utara TA. 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 8. Realisasi Anggaran TA. 2018
No
Program/Kegiatan Pagu Pagu-P Realisasi % Ket
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
74,890,000 74,890,000 72,653,000 97
2 Penyediaan jasa surat menyurat* 18,700,000 16,200,000 1,350,000 8.3 rasionalisas
i
3 Penyediaan Makanan Minuman* 49,650,000 33,650,000 21,447,000 63.7 rasionalisas
i
4 Penyediaan alat tulis kantor 114,129,538 114,129,538 98,497,200 86.3
5 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
500,000,000 500,000,000 245,920,259 49.2
6 Penyediaan jasa administrasi perkantoran/keuangan
473,520,000 473,520,000 405,190,000 85.6
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
588,000,000 588,000,000 583,474,882 99.2
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
189,038,820 189,038,820 188,930,400 99.9
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4,066,800 4,066,800 3,676,000 90.4
10 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13,302,000 13,302,000 13,301,500 100
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah*
351,919,902 252,810,000 226,483,000 89.6 rasionalisas
i
12 Penyediaan Jasa Pengamanan 180,000,000 180,000,000 179,892,000 99.9
13 Penyediaan Jasa Layanan Informasi dan Dokumentasi Kantor
18,842,200 18,842,200 0 0
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional*
285,585,500 284,323,420 258,313,658 90.9 rasionalisas
i
2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor*
60,990,000 59,990,000 42,895,000 71.5 rasionalisas
i
3 Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya
76,600,000 76,600,000 71,500,000 93.3
4 Pemeliharaan Website dan 55,014,000 25,014,000 24,000,000 95.9 rasionalisas
[Type text]
Internet* i
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Memperingati Hari-hari Besar Negara*
184,987,600 146,830,100 39,317,700 26.8 rasionalisas
i
2 Pengadaan pakaian dinas harian dan Hari Tertentu ASN
180,000,000 180,000,000 178,991,400 99.4
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Latihan, Bimbingan Teknis, Workshop*
546,105,000 446,105,000 344,378,305 77.2 rasionalisas
i
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra DPMPPTSP Provsu*
21,401,020 5,000,000 0 0 rasionalisas
i
2
Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu Tahun 2018-2023*
102,682,335 94,019,000 69,250,600 73.7 rasionalisas
i
3
Penyusunan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian Kinerja (PK) serta Penyusunan LKPJ dan LPPD DPMPPTSP Provsu*
31,472,043 26,920,000 6,000,000 22.3 rasionalisas
i
4 Penyusunan Renja DPMPPTSP Provsu Tahun 2019 dan Laporan-Laporan*
115,886,520 75,278,000 52,410,305 69.6 rasionalisas
i
5 Forum SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu*
145,516,010 97,226,010 77,026,010 79.2 rasionalisas
i
6 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
19,999,960 19,999,960 14,227,160 71.1
VI. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 Pelaksanaan Misi Investasi dan Promosi Dalam Negeri*
1,468,191,681 1,468,062,15
6 1,448,730,23
5 98.7
rasionalisasi
2 Pembuatan Bahan-Bahan Promosi melalui berbagai media Promosi dalam bahasa Indonesia
101,954,550 101,954,550 101,632,000 99.7
3 Fasilitas Galeri Promosi Investasi dan Kerajinan Daerah Sumatera Utara di Bandara Kuala Namu*
680,300,000 628,250,000 608,794,500 96.9 rasionalisas
i
4 Gebyar Kerajinan Daerah Sumatera Utara 2018
203,111,915 203,111,915 202,005,700 99.5
5 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah*
264,563,500 0 0 0 rasionalisas
i
6 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah*
120,134,000 97,823,300 83,428,300 85.3 rasionalisas
i
7
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha*
291,610,000 0 0 0 rasionalisas
i
VII. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah
1
Sosialisasi RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) kepada Aparatur Kab/Kota se- Sumatera Utara*
249,996,225 198,812,725 157,006,002 79 rasionalisas
i
2
Workshop Sistem Informasi Potensi Investasi Darah kepada Aparatur Kab/Kota di SUMUT Berbasis Website*
199,977,250 11,060,000 11,060,000 100 rasionalisas
i
VIII. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
1
Monitoring/Pengawasan ke Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Utara dalam rangka LKPM
199,446,845 199,446,845 186,774,588 93.6
IX. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
[Type text]
1
Survey Lapangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur Ekonmi dan Sosial*
370,436,000 270,206,000 260,444,500 96.4 rasionalisas
i
2 Pembuatan Profil DPMPPTSP Provsu
125,000,000 125,000,000 123,797,500 99
3
Koordinasi Tim Teknis/Instansi Terkait Tentang Pengelolaan Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam*
412,034,000 409,784,000 383,466,715 93.6 rasionalisas
i
X. Progam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan
1
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Aspek Pelayanan Perizinan PTSP Kab/Kota di Sumatera Utara
199,723,445 199,723,445 187,026,768 86.7
2
Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian dengan Instansi Penyelenggaraan PTSP Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara*
72,531,870 0 0 0 rasionalisas
i
3 Optimalisasi Survei Kepuasan Masyarakat*
66,837,700 28,912,900 19,534,850 67.6 rasionalisas
i
4 Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
76,775,340 76,775,340 57,308,050 74.6 Cat.: * Kegiatan mengalami rasionalisasi anggaran
Di Tahun Anggaran 2018 ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami defisit anggaran
sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran di seluruh OPD Pemprovsu guna mengantisipasi hal tersebut.
Pada DISPMPPTSP Provsu beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran /
rasionalisasi ditandai dengan tanda bintang (*) pada tabel 9 diatas.
Pagu Tahun 2018 sesudah P-APBD adalah sebesar Rp 8.014.678.024,- dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel 9. Pagu APBD, P-APBD dan capaiannya
No
Program/Kegiatan Pagu Pagu-P Realisasi %
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2,576,059,
260 2,458,449,
358 2,040,815,
241
74.5
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 478,189,500
445,927,420
396,708,658
87.9
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 364,987,600 326,830,10
0 218,309,10
0
63.1
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 546,105,000
446,105,000
344,378,305
77.2
5 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
436,957,888 318,442,97
0 218,914,07
5
52.6
6 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi 3,129,865,6
46 2,499,201,
921 2,444,590,
735
96.02
7 Program Penyiapan Potensi
Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah
449,973,475 209,872,72
5 168,066,00
2
89.5
[Type text]
8 Program Peningkatan Iklim dan
Realisasi Investasi 199,446,845
199,446,845
186,774,588
93.6
9 Program Peningkatan Pelayanan
Perizinan 907,470,000
804,990,000
767,708,715
96.3
10
Program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan
415,868,355 305,411,68
5 263,869,6
68
76.3
j u m l a h 9,504,923,
569 8,014,678
,024 7,050,135,
087
80.7
C. Capaian Target Renstra
Pengukuran tingkat capaian kinerja DISPMPPTSP Provsu Tahun 2018 berdasarkan Indikator
Kinerja Utama Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan realisasi capaian. Adapun hasil
pengukurannya dapat dilakukan dengan cara melihat perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
Tahun 2018.
Adapun hasil pengukuran capaian kinerja DISPMPPTSP Provsu tahun 2018 berdasarkan Rencana Strategis
ini dapat diilustrasikan dari 2 (dua) tabel di bawah ini :
Tabel 10. Capaian Kinerja Penanaman Modal
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
2018 Realisasi
2018 Sumber
Data
1 2 3 4 5
Membaiknya Iklim Investasi di Sumatera Utara
Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN di Sumatera Utara
14 Triliun
24,8 Triliun
Laporan Kegiatan
Penanaman Modal
(LKPM)
Tabel 11. Capaian Kinerja Pelayanan Perijinan
Sasaran Strategis Indikator KInerja Utama Target
2018 Realisasi
2018 Sumber
Data
2 3 4 5 6
Meningkatnya pelayanan perijinan dan non perijinan
1. Jumlah izin yang terbit 1075 2906 Laporan
hasil kegiatan proses
penerbitan izin
2. Jumlah non ijin / rekomendasi
63 916
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja DISPMPPTSP Provsu Tahun 2018
telah melampaui target yaitu :
1. Realisasi PMA/PMDN 177 % dari target;
2. Jumlah ijin yang diterbitkan 270 % dari target;
3. Jumlah non ijin/rekomendasi yang diterbitkan 1453% dari target.
[Type text]
BAB IV
PENUTUP
Dari pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan yang tertuang dalam
dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dimana capaian kinerja program Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN di Sumatera Utara dan Jumlah
Perizinan dan Non Perizinan/Rekomendasi yang diterbitkan dapat dinyatakan cukup baik.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara masih harus
mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk mendapatkan hasil yang baik sesuai target RPJMD Provinsi
Sumatera Utara, agar program/kegiatan yang sudah direncanakan baik dalam segi analisis anggaran dan keuangan
dapat berjalan dengan efisien dan efektif dan dapat direalisasikan dengan baik.
Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik, akan tetapi
dalam segi peningkatan jumlah investasi baik PMA & PMDN serta pelayanan perijinan masih perlu untuk terus
dikembangkan sehingga bisa terwujudnya pelayanan publik yang prima dan meningkatnya investasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Medan, Januari 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641127 199003 1 002