laporan kinerja 2018 -...
TRANSCRIPT
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 2
Laporan Kinerja 2018
Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan
Badan Standardisasi Nasional
Gedung I BPPT, Lantai 10
Jl. MH. Thamrin, No. 8, Jakarta Pusat
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 3
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan merupakan perwujudan pertanggungjawaban
atas kinerja pencapaian visi dan misi Pusat Sistem Penerapan Standar,
Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi pada Tahun
Anggaran 2018. Laporan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan Tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja tahun
keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan
Standar dan Penanganan Pengaduan mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan
RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka
BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun
2015-2019.
Pada tahun 2018, Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan sebagai bagian dari Pusat Sistem Penerapan
Standar bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan
kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan
yang ditargetkan. Disamping itu, Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan juga telah melakukan perubahan sasaran dalam
rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk
periode 2015-2019.
Laporan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi sumber
informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pusat
Sistem Penerapan Standar di masa mendatang, melalui pelaksanaan
program dan kegiatan secara lebih optimal.
Jakarta, Januari 2019
Kepala Bidang Sistem Pemberlakuan
Standar dan Penanganan
Pengaduan,
Singgih Harjanto
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 4
RINGKASAN EKSEKUTIF
Perjanjian Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan Tahun 2018 telah menetapkan 4 (empat) sasaran
dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut
merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan
Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Bidang Sistem
Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan.
Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Bidang Sistem
Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan tahun 2018 menurut
Sasaran:
Tabel 1. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2018
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
% 1. Memastikan
ketersediaan
kebijakan sesuai
kebutuhan
1. Jumlah kebijakan yang
disusun sesuai kebutuhan
3
kebijakan
3
kebijakan
100%
Rata-rata capaian Sasaran 1 100%
2. Memastikan
ketersediaan skema
akreditasi dan
sertifikasi sesuai
kebutuhan
pemangku
kepentingan
2. Jumlah skema sertifikasi
untuk memenuhi
kebutuhan pemangku
kepentingan
75 skema 75 skema 100%
Rata-rata capaian Sasaran 2 100%
3. Meningkatkan
partisipasi
penyusunan regulasi
lintas sektoral
3. % Pemenuhan permintaan
yang difasilitasi
100% 100% 100%
Rata-rata capaian Sasaran 3 100%
4. Memastikan
pelaksanaan
monitoring
peningkatan
efektifitas sistem
penerapan SNI dan
penilaian
kesesuaian
4. Jumlah Kelompok produk
bertanda SNI yang
dimonitor pemenuhannya
terhadap persyaratan SNI
7
Kelompok
Produk
7
Kelompok
Produk
100%
5. % Penyelesaian
penanganan pengaduan
penerapan SNI dan
Penilaian Kesesuaian
100% 100% 100%
Rata-rata capaian Sasaran 4 100%
Dari 5 (lima) indikator kinerja di Bidang Sistem Pemberlakuan Standar
dan Penanganan Pengaduan, seluruhnya telah dilaksanakan dan mencapai
target dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 5
DAFTAR ISI
Halaman Cover ................................................................................................ 1
Kata Pengantar ................................................................................................. 3
Ringkasan Eksekutif .......................................................................................... 4
Daftar Isi ............................................................................................................. 5
Daftar Tabel ....................................................................................................... 6
Daftar Gambar ................................................................................................... 7
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang ................................................................................... 8
I.2 Maksud dan Tujuan ........................................................................... 8
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................. 9
I.4 Sumber Daya Manusia ..................................................................... 11
I.5 Peran Strategis ................................................................................... 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis ..................................................................... 14
II.1.1 Visi dan Misi ............................................................................ 14
II.1.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................... 15
II.2 Perjanjian Kinerja ............................................................................... 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 Capaian Kinerja ................................................................................. 20
III.2 Realisasi Anggaran ............................................................................ 37
BAB IV PENUTUP
Penutup ........................................................................................................ 39
LAMPIRAN
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja ........................................................................... 40
Lampiran 2. Rekomendasi MTPrS Tahun 2018 .................................................. 42
Lampiran 3. Daftar Skema Penerapan Standar yang disusun Tahun 2018.. 46
Lampiran 4. Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) TAHUN 2018 – 2019.. 63
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 6
Daftar Tabel
Tabel I. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2018 ……….…4
Tabel I.1 Personel ASN Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Pengaduan, Pusat Sistem Penerapan Standar (Desember
2018)……………………………………………………………………………………………………..11
Tabel I.2 Potensi dan Permasalahan Bidang Sistem Pemberlakuan Standar
dan Penanganan Pengaduan……………………………...…………….12
Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2018…...16
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan Tahun 2018……………………………….....18
Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan Tahun 2018…………………………………..21
Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran 1………………………………………………..22
Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran 2 ……………………………………………….27
Tabel III.4 Capaian Kinerja Sasaran 3 ……………………………………………….29
Tabel III.5 Rekapitulasi Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Tahun 2018-
2019…………………………………………………………………………….30
Tabel III.6 Rekap SNI yang telah diberlakukan secara wajib berdasarkan
Instansi Teknis yang menetapkan (per Desember 2018)……………31
Tabel III.7 Capaian Kinerja Sasaran 4……………………………………………….32
Tabel III.8 Hasil Uji Petik Tanda SNI …………………………………………………..35
Tabel III.9 Pagu dan Realisasi Anggaran Bidang Sistem Pemberlakuan Standar
dan Penanganan Pengaduan TA. 2018……………….……………...38
Daftar
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 7
Gambar
Gambar I.1 Struktur Organisasi Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan, dalam Organisasi Badan
Standardisasi Nasional .................................................................... 10
Gambar III.1 Persentase Tingkat Kesesuaian terhadap SNI dari Hasil Uji Petik
Tanda SNI Tahun 2015-2018…………………..…………………….... 36
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 8
S
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun
Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah
diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan
Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bidang Sistem Pemberlakuan
Standar dan Penanganan Pengaduan, sebagai salah satu unit kerja di
lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara
berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan
Standardisasi Nasional.
Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan
Pengaduan memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Pusat Sistem
Penerapan Standar dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu,
penyusunan Laporan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan merupakan bahan masukan dalam penyusunan
Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar tahun 2018.
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan
Standar dan Penanganan Pengaduan adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan
serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Pusat Sistem
penerapan Standar, dengan tujuan sebagai berikut :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 9
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan
beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan
kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan
kinerja Unit Kerja.
I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala
BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala
BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN,
tugas Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan
adalah melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria,
prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan penyusunan,
pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar dan penanganan
pengaduan.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Bidang Sistem
Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan menyelenggarakan
fungsi:
1. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria,
prosedur dan program sistem penerapan standar wajib dan standar
sukarela;
2. pelaksanaan penyusunan sistem penerapan standar wajib dan standar
sukarela;
3. pelaksanaan penyusunan sistem penanganan pengaduan penerapan
standar wajib dan standar sukarela;
4. pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakukan standar dan
penanganan pengaduan.
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 10
Struktur Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan
Pengaduan dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar I.1 Struktur Organisasi Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan, dalam Organisasi Badan Standardisasi Nasional
Kepala BSN
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi
Deputi Bidang Penerapan dan Akreditasi
Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi
Pusat Sistem Penerapan Standar
Sekretaris Utama
Pusat Akreditasi Lab. dan Lembaga Inspeksi
Kepala Pusat
Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
Bidang Sistem Pemberlakuan
Standar dan Penanganan
Pengaduan
Bidang Prasarana Penerapan
Standar dan Sistem Jaminan
Mutu
Subbidang Penerapan Standar
Wajib dan Penanganan
Pengaduan
Subbidang Penerapan Standar
Sukarela dan Penanganan
Pengaduan
Kelompok Jabatan Fungsional
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 11
Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bidang Sistem Pemberlakuan
Standar dan Penanganan Pengaduan mempunyai tata kerja yang didukung
oleh :
1. Subbidang Sistem Penerapan Standar Wajib dan Penanganan
Pengaduan, dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
pedoman, norma, kriteria, prosedur dan program serta melakukan tata
operasional penyusunan sistem, pemantauan dan evaluasi penerapan
standar wajib dan penanganan pengaduan.
2. Subbidang Sistem Penerapan Standar Sukarela dan Penanganan
Pengaduan, dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
pedoman, norma, kriteria, prosedur dan program serta melakukan tata
operasional penyusunan sistem, pemantauan dan evaluasi penerapan
standar sukarela dan penanganan pengaduan.
I.4 SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai
dengan 31 Desember 2018 Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara
(ASN) sebanyak 16 (enam belas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:
Tabel I.1
Personel ASN Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan
Pengaduan, Pusat Sistem Penerapan Standar (Desember 2018)
No Uraian Jenjang Pendidikan Jumlah
Orang
Keterangan
> S1 S1 S2
1.
Kepala Bidang Sistem Pemberlakuan
Standar dan Penanganan
Pengaduan
- - 1 1
2.
Subbidang Sistem Penerapan
Standar Wajib dan Penanganan
Pengaduan,
- 4 3 7
1 orang staf
tugas belajar
3.
Subbidang Sistem Penerapan
Standar Sukarela dan Penanganan
Pengaduan
- 8 - 8
2 orang staf
tugas belajar
dan 1 orang
staf cuti diluar
tanggungan
Negara
Jumlah - 12 4 16
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 12
I.5 PERAN STRATEGIS
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan
kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.
Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan
mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN
dalam melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria,
prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan penyusunan,
pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar dan penanganan
pengaduan. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Sistem
Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan telah mengidentifikasi
potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan
dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.
Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
1. Ditetapkannya Peraturan
Pemerintah No. 34 tahun
2018 segai pelaksanaan UU
No. 20 tahun 2014 yang
diharapkan dapat
memperkuat Sistem
Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian Nasional
Beberapa aturan yang
terkait dengan
penerapan SNI sukarela
dan pemberlakuan SNI
secara wajib perlu
disesuaikan dengan
aturan perundang-
undangan yang baru.
Diperlukan penyusunan atau review
aturan yang ditetapkan sebelumnya
seperti penyusunan aturan terkait lisensi
tanda SNI dan revisi PSN 301 tentang
Pedoman Pemberlakuan SNI secara
Wajib dan
2. Tersedianya SNI sebagai
persyaratan yang disusun
dengan memperhatikan
kepentingan nasional dan
selaras dengan standar
internasional, serta
mekanisme penilaian
kesesuian untuk penerapan
SNI
Hasil monitoring
integritas tanda SNI
menunjukkan masih
rendahnya konsistensi
kesesuaian produk
bertanda SNI yang
beredar di pasar
terhadap persyaratan
SNI
1. Perbaikan sistem penerapan standar
melalui skema penerapan standar dan
pengaturan pemberian lisensi tanda
SNI untuk SNI yang diterapkan sukarela.
2. Pelaksanaan uji petik kesesuaian
produk terhadap SNI untuk
pemantauan efektifitas penerapan SNI.
Rekomendasi hasil uji petik secara
spesifik disampaikan kepada pihak
terkait sebagai masukan dalam
perbaikan untuk peningkatan integritas
tanda SNI.
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 13
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
3. Penyusunan regulasi teknis
berbasis SNI oleh
Kementerian/Lembaga untuk
melindungi konsumen dan
menciptakan persaingan
yang sehat dalam
perdagangan
Belum semua regulasi
teknis berbasis SNI yang
dalam penyusunannya
mengikuti PSN 301
Pedoman
Pemberlakuan SNI
secara Wajib.
1. Review PSN 301 dengan melibatkan
Kementerian/ Lembaga yang
menyusun regulasi berbasis SNI serta
melakukan pengawasan pasar produk
bertanda SNI.
2.Koordinasi dengan
Kementerian/Lembaga dalam
implementasi PSN 301, diantaranya
dalam penetapan Program Nasional
Penerapan Standar (PNRT), penyusunan
draft regulasi teknis maupun persiapan
notifikasi ke TBT-WTO.
4. Meningkatnya jumlah
lembaga penilaian
kesesuaian yang diakreditasi
KAN untuk mendukung
kegiatan penerapan standar
Setiap lembaga
penilaian kesesuaian
mempunyai skema
sertifikasi yang
ditetapkan sendiri
sehingga berpotensi
ada perbedaan antar
lembaga sertifikasi
dalam melakukan
proses sertifikasi produk.
Penyusunan dan penetapan skema
sertifikasi untuk penerapan SNI sukarela
oleh BSN yang sesuai dengan aturan
yang berlaku sebagai acuan bagi
seluruh lembaga penilaian kesesuaian,
KAN, pelaku usaha, maupun
Kementerian/ Lembaga dalam
menerapkan SNI.
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 14
R
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS
II.1.1 Visi dan Misi
umusan visi dan misi Pusat SIstem Penerapan Standar
sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusat
Sistem Penerapan Standar Tahun 2015-2019 adalah sebagai
berikut:
VISI
"Terwujudnya sistem dan kapasitas infrastruktur penerapan standar yang
handal untuk meningkatkan daya saing produk dan kualitas hidup bangsa”.
MISI
Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Pusat Sistem Penerapan
Standar adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan
penerapan standar dan akreditasi untuk mendukung pembangunan
ekonomi, yaitu:
1. Mengembangkan dan menguatkan sistem dan skema penilaian
kesesuaian untuk mendukung Penerapan Standar Nasional Indonesia;
2. Mengembangkan sistem dan pembinaan infrastuktur lembaga penilaian
kesesuaian dan organisasi dalam menerapkan Standar Nasional
Indonesia;
3. Mengembangkan dan menguatkan sistem pemantauan dan
pengaduan Penerapan Standar Nasional indonesia;
4. Menguatkan penanganan kesekretariatan CODEX, IEC, Designating Body
dan CASCO untuk mendukung penyiapan kebijakan di bidang sistem
penerapan standar;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama nasional, bilateral, regional dan
internasional di bidang sistem penerapan standar.
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 15
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka
merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur
sejauh mana visi dan misi Pusat Sistem Penerapan Standar telah dicapai
mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.
Rumusan tujuan Pusat Sistem Penerapan Standar adalah sebagai
berikut:
TUJUAN 1. Meningkatkan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian
oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan kapabilitas Lembaga penilaian kesesuaian untuk
mendukung kegiatan penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten
4. Meningkatkan integritas penerapan tanda SNI
Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Sistem
Penerapan Standar selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Pusat Sistem
Penerapan Standar dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan
dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan
kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Pusat Sistem
Penerapan Standar harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan
sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara
kinerja output dan kinerja outcome. Pada tahun 2018, sasaran Pusat Sistem
Penerapan Standar telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka
perbaikan berkelanjutan.
Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
SASARAN
Sasaran Pusat Sistem Penerapan Standar sesuai Renstra Tahun 2015-2019
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya penerapan SNI oleh Pemangku kepentingan
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 16
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan
penilaian kesesuaian
3. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumberdaya
manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional
Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Pusat Sistem
Penerapan Standar berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai
upaya penyempurnaan adalah sebagai berikut:
1. Penguatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian dalam kegiatan
penilaian kesesuaian;
2. Peningkatan kapabilitas LPK dan organisasi dalam menerapkan SNI;
3. Pemastian terpeliharanya integritas tanda SNI dalam melindungi
kepentingan publik dan fungsi lingkungan hidup.
II.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian
Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja
tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian
kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai
keberhasilan organisasi pada akhir tahun.
Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran
kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja
Sasaran Pusat Sistem Penerapan Standar sehingga indikator kinerja Perjanjian
Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2018 juga mengalami
perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar
tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.
Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2018
Sasaran Indikator Kinerja Target
2018
Stakeholder Perspectives
1. Meningkatkan
efektifitas sistem
penerapan SNI &
Penilaian Kesesuaian
1. % Pemenuhan produk bertanda SNI
terhadap persyaratan SNI
70%
2.% Penyelesaian penanganan
pengaduan penerapan SNI dan
Penilaian kesesuaian
100%
2. Meningkatnya
kemampuan pemangku
kepentingan dalam
memenuhi persyaratan
3. % Pemenuhan kebutuhan fasilitasi
persyaratan standar dan PK dalam
rangka ekspor
100%
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 17
Sasaran Indikator Kinerja Target
2018 standar dan PK untuk
tujuan ekspor
Internal Process Perspectives
3. Memastikan
ketersediaan kebijakan
sesuai kebutuhan
4. Jumlah kebijakan yang disusun
sesuai kebutuhan
5 Kebijakan
4. Memastikan
ketersediaan sistem
jaminan mutu
penerapan SNI Standar
tujuan ekspor dan PK
5. Jumlah sistem jaminan mutu
penerapan SNI dan PK
2 Sistem
6. Jumlah sistem jaminan mutu
penerapan standar dan PK tujuan
ekspor
2 sistem
5. Memastikan
ketersediaan skema
7. Jumlah skema sertifikasi untuk
memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan
75 Skema
6. Memastikan
ketersediaan LPK
pendukung penerapan
SNI
8. Jumlah LPK yang dibina untuk
mendukung SNI
13 LPK
9. Jumlah LPK yang dibina
pemenuhan persyaratan standar dan
PK tujuan ekspor
2 LPk
7. Meningkatkan
pengelolaan pembinaan
SPK
10. % LPK yang dibina dan
mendapatkan akreditasi
30%
8. Meningkatkan
partisipasi penyusunan
regulasi lintas sektoral
11. % Pemenuhan permintaan yang
difasilitasi
100%
9. Meningkatkan
pengelolaan layanan
bagi pemangku
kepentingan atas
penerapan SNI
12 Jumlah organisasi yang dibina
untuk memenuhi persyaratan SNI
sampai siap disertifikasi dan organisasi
yang memenuhi standar/persyaratan
acuan tujuan ekspor
8 Organisasi
Learning and Growth Perspectives
10.Meningkatkan tata
kelola dan organisasi
yang professional di PSPS
13. Tingkat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (Nilai PMPRB)
83 Nilai
14. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja
BSN (Nilai Lembar Kerja evaluasi AKIP
BSN)
70 BB)
Nilai
11.Meningkatkan
kompetensi sumber daya
manusia di PSPS
15 % ASN yang mengikuti program
peningkatan kompetensi
100 %
16. Jumlah ASN yang menempuh
pendidikan lanjutan
3 orang
12,Meningkatkan
pengelolaan sarana dan
17. % Ketersediaan sarana dan
prasarana berdasarkan Rencana
Kebutuhan BMN
100%
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 18
Sasaran Indikator Kinerja Target
2018 prasarana penunjang
kinerja di PSPS
18. % Pemanfaatan BMN 100%
13.Meningkatkan kinerja
pengelolaan anggaran
di PSPS
19. % Realisasi anggaran > 95%
Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat Sistem
Penerapan Standar pada tahun 2018 menetapkan sebanyak 13 (tiga belas)
sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan
untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.
Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Pusat Sistem
Penerapan Standar telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada
tingkat Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan
Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan
Pengaduan Tahun 2018
No Sasaran Indikator Kinerja Target
2018
1 Memastikan
ketersediaan kebijakan
sesuai kebutuhan
1. Jumlah kebijakan yang disusun
sesuai kebutuhan
3 kebijakan
2 Memastikan
ketersediaan skema
akreditasi dan sertifikasi
sesuai kebutuhan
pemangku kepentingan
2. Jumlah skema sertifikasi untuk
memenuhi kebutuhan
pemangku kepentingan
75 skema
3 Meningkatkan partisipasi
penyusunan regulasi
lintas sektoral
3. % Pemenuhan permintaan
yang difasilitasi
100%
4 Memastikan
pelaksanaan monitoring
peningkatan efektifitas
sistem penerapan SNI
dan penilaian
kesesuaian
4. Jumlah Kelompok produk
bertanda SNI yang dimonitor
pemenuhannya terhadap
persyaratan SNI
7 Kelompok
Produk
5. % Penyelesaian penanganan
pengaduan penerapan SNI
dan Penilaian Kesesuaian
100%
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 19
Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Bidang
Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan melaksanakan
1(satu) kegiatan dalam 1(satu) program, yaitu:
- Program: Peningkatan Penerapan Standar (3561) melalui :
- Kegiatan: Skema Penerapan Standar (3561.001), yang akan
menghasilkan output 75 skema.
- Komponen kegiatan:
1. Melaksanakan pengelolaan manajemen teknis penerapan standar
(051)
2. Melaksanakan pengelolaan standar pangan internasional (052)
3. Melaksanakan pengelolaan fungsi Designating Body di tingkat
ASEAN (053)
4. Melaksanakan penanganan pengaduan penerapan standar (054)
5. Melaksanakan penyusunan skema penerapan standar (055)
6. Melaksanakan koordinasi adopsi Standar Nasional Indonesia
menjadi (056)
7. Melaksanakan pemantauan penerapan Standar Nasional
Indonesia (057)
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 20
A
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi
dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
lembaga.
Pusat Sistem Penerapan Standar berkewajiban untuk melaporkan
akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja
tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun
waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah
ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Bidang Sistem
Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan telah melaksanakan
beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan
dalam Laporan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan Tahun 2018.
III.1 CAPAIAN KINERJA
Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Sistem Penerapan
Standar, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan
target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan
serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II.
Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bidang Sistem
Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan yang direncanakan
dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel
berikut.
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 21
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan
Pengaduan Tahun 2018
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
% 5. Memastikan
ketersediaan
kebijakan sesuai
kebutuhan
6. Jumlah kebijakan yang
disusun sesuai kebutuhan
3
kebijakan
3
kebijakan
100%
Rata-rata capaian Sasaran 1 100%
6. Memastikan
ketersediaan skema
akreditasi dan
sertifikasi sesuai
kebutuhan
pemangku
kepentingan
7. Jumlah skema sertifikasi
untuk memenuhi
kebutuhan pemangku
kepentingan
75 skema 75 skema 100%
Rata-rata capaian Sasaran 2 100%
7. Meningkatkan
partisipasi
penyusunan regulasi
lintas sektoral
8. % Pemenuhan permintaan
yang difasilitasi
100% 100% 100%
Rata-rata capaian Sasaran 3 100%
8. Memastikan
pelaksanaan
monitoring
peningkatan
efektifitas sistem
penerapan SNI dan
penilaian
kesesuaian
9. Jumlah Kelompok produk
bertanda SNI yang
dimonitor pemenuhannya
terhadap persyaratan SNI
7
Kelompok
Produk
7
Kelompok
Produk
100%
10. % Penyelesaian
penanganan pengaduan
penerapan SNI dan
Penilaian Kesesuaian
100% 100% 100%
Rata-rata capaian Sasaran 4 100%
Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bidang
Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan untuk masing-
masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.
SASARAN
1 Memastikan ketersediaan kebijakan sesuai kebutuhan
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Memastikan
ketersediaan kebijakan sesuai kebutuhan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.
Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar
100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 22
Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
1. Jumlah kebijakan
yang disusun
sesuai kebutuhan
Kebijakan 3 3 3 3 3 100% 3 100%
Rata-rata capaian Sasaran 100 %
Indikator
Kinerja 1 Jumlah kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan
Untuk mencapai peningkatan kapasitas dan kualitas sistem penerapan
standar dan penilaian kesesuaian, pada tahun 2018, Bidang Sistem
Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan menetapkan target
penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian
kesesuaian sebanyak 3 (tiga) kebijakan dengan rincian sebagai berikut.
1. Kebijakan sistem penerapan SNI
Penyusunan kebijakan sistem penerapan SNI dilaksanakan melalui
Manajeman Teknis Penerapan Standar (MTPrS), yang sesuai Peraturan
Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Manajemen Teknis Penerapan Standar, MTPrS merupakan manajemen
teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang
membidangi kegiatan penerapan standar, serta mempunyai tugas
memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN dalam rangka
menetapkan kebijakan dan strategi untuk mendorong penerapan SNI
dan meningkatkan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional,
bilateral, regional dan internasional.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2018, MTPrS telah berhasil
merumuskan rekomendasi sebagai dasar penetapan kebijakan BSN di
bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian, sesuai dengan
fungsi MTPrS untuk memberikan rekomendasi terkait:
1. penerapan SNI dan pengembangan kompetensi LPK
2. peningkatan penerapan SNI
3. peningkatan integritas tanda SNI
4. penelaahan prasarana teknis pendukung penerapan standar
5. penelaahan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional,
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 23
bilateral, regional dan internasional
Disamping hal tersebut pada tahun 2015 dan 2016 untuk mendukung
penerapan standar sesuai dengan good practices yang berlaku sehingga
dapat menjamin integritas penggunaan tanda SNI, telah dilakukan inisiasi
penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian, yang berisi aturan, tata cara,
manajemen untuk menjamin kesesuaian Barang, Jasa, Sistem, Proses,
dan/atau Personal dengan persyaratan SNI. Kebijakan BSN di bidang
penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang didasari oleh
rekomendasi MTPrS tersebut diuraikan pada Lampiran 2.
2. Kebijakan standardisasi pangan di tingkat internasional
Penyusunan kebijakan pengembangan standar pangan internasional
(Codex) dilaksanakan untuk menfasilitasi agar kepentingan Indonesia
dapat terakomodir dalam perumusan standar Codex. Partisipasi Indonesia
dalam forum Codex tersebut merupakan hal yang penting mengingat
standar pangan Codex telah menjadi acuan global, baik oleh konsumen,
produsen pangan, badan pengawasan pangan, maupun dalam
perdagangan pangan internasional. Standar Codex juga telah menjadi
benchmark dalam penyusunan standar dan regulasi pangan di banyak
negara. Hal ini karena TBT-WTO Agreement dan SPS Agreement
merekomendasikan standar Codex sebagai referensi dalam melakukan
harmonisasi standar secara internasional untuk bidang pangan. Di sisi lain,
Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sumber daya
pangan dan pertanian yang besar serta industri pangan yang terus
berkembang, sehingga keterlibatan Indonesia dalam proses perumusan
standar pangan internasional di forum Codex mutlak diperlukan untuk
memberikan perlindungan kesehatan konsumen, pengembangan industri
pangan nasional serta meningkatkan keberterimaan dan harmonisasi SNI
dalam standar internasional.
Selama tahun 2018, Codex Alimentarius Commission telah
menyelenggarakan 9 sidang komite, 2 Sidang Executive Committee, 1
Sidang Komisi dan 1 Physical Working Group Executive Committee.
Sementara khusus di kawasan ASEAN, telah dilaksanakan 1 kali Sidang
ASEAN Task Force on Codex (ATFC), sebagai forum untuk mendiskusikan
isu-isu Codex yang penting bagi ASEAN dan untuk mempromosikan
sharing information and transparency dalam pengambilan keputusan,
serta untuk merumuskan posisi ASEAN terhadap isu-isu Codex yang
penting.
Delegasi Indonesia telah menghadiri 13 Sidang Codex dan secara
keseluruhan Indonesia telah memberikan tanggapan/usulan terhadap 61
draft standar pangan internasional sebagai kebijakan nasional, termasuk
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 24
yang sifatnya memberikan tanggapan terhadap adopsi standar pada step
5, step 8, usulan standar baru (new work) dan withdrawal standar pada
sidang Komite dan Komisi Codex sebagaimana terlampir.
Delegasi Indonesia dari BSN telah menghadiri Sidang:
1. Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) ke-12 di Utrech,
The Netherlands, tanggal 12 – 16 Maret 2018
2. Asean Task Force on Codex (ATFC) ke-18, di Vientiane, Lao PDR,
tanggal 14 – 16 Mei 2018;
3. The Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission
(CCEXEC) ke-75 di Roma, Italia, tanggal 26 – 29 Juni 2018
4. Codex Alimentarius Commission ke-41 di Roma, Italia, tanggal 2 – 6 Juli
2018
5. The Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission
(CCEXEC) ke-76 di Roma, Italia, tanggal 7 Juli 2018
6. Ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial
Resistance (TFAMR) ke-6, di Busan, Republic of Korea, tanggal 10 – 14
Desember 2018.
Beberapa hasil penting dari sidang Codex tahun 2018, yaitu:
1. Disetujuinya New work on Standard for Onion and Shallot dan
menetapkan Indonesia sebagai wakil ketua eWG;
2. Diadopsinya Risk Management Recommendation (RMR) for Gentian
Violet pada step 8;
3. Disetujuinya Review of the Standard for Follow-up Formula (CXS 156-
1987) dan menetapkan Indonesia sebagai wakil ketua eWG;
4. Indonesia ditetapkan sebagai co host pelaksanaan sidang CCCF ke-
13, yang akan dilaksanakan di Yogyakarta, 29 April – 3 Mei 2019
5. CAC kembali menetapkan Purwiyatno Hariyadi (Indonesia) sebagai
Vice Chair CAC bersama Mariam Eid (Lebanon) dan Steve Wearne
(Inggris), serta Guilherme Antonio da Costa (Brazil) sebagai Chair.
3. Kebijakan standardisasi sektor kelistrikan di tingkat ASEAN (Penguatan
Fungsi Designating Body dalam rangka ASEAN EE-MRA)
Dalam rangka mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) 2015,
telah ditetapkan 12 sektor priontas ASEAN yang terdiri dari electronics,
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 25
healthcare, agro-based products, rubber-based products, wood-based
products, automotives, textiles and apparels e-ASEAN, fisheries, air travel,
tourism and logistics. Dari 12 sektor prioritas tersebut, terdapat 6 sektor
yang mencakup aspek standar dan penilaian kesesuaian yang berada di
bawah ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality
(ACCSQ). Enam sektor tersebut adalah electronics, healthcare, agro-
based products, rubber-based products, wood-based products and
automotive.
Untuk produk kelistrikan telah dicapai kesepakatan harmonisasi standar
antar negara ASEAN melalui EE MRA. Untuk memfasilitasi hal ini, masing-
masing negara ASEAN membentuk Designation Body yang bertanggung
jawab melakukan pemutakhiran lembaga penilaian kesesuain yang
terregistrasi (listed CAB) yang terdiri dari lembaga sertifikasi produk dan
laboratorium uji untuk di informasikan ke negara ASEAN lain melalui
sekretariat ASEAN. Selain itu pembentukan lembaga penilaian kesesuaian
yang terakreditasi dengan skema IECEE CB-Scheme, juga diperlukan
sebagai konsekuensi Indonesia telah menandatangani perjanjian Joint
Sectoral Committee (JSC) bidang peralatan listrik dan elektronik Negara
ASEAN.
Penyusunan konsep kebijakan penerapan standar kelistrikan di tingkat
ASEAN didasarkan pada status listing lembaga penilaian kesesuaian
Indonesia yang akan dan telah berakhir pada tahun 2018 dan
pembahasan atas pengusulan listing 6 (enam) lembaga penilaian
kesesuaian negara ASEAN ke Indonesia. Untuk melaksanakan hal tesebut,
telah dilakukan kegiatan koordinasi dengan lembaga penilaian
kesesuaian terkait untuk pengusulan kembali listing dalam kerangka
ASEAN EE MRA, pembahasan posisi Indonesia untuk pengusulan listing oleh
tim Designating Body BSN, yang beranggotakan unit kerja yang terkait
dengan pengembangaan lembaga penilaian kesesuaian bidang
kelistrikan.
Berdasarkan hasil kegiatan tahun 2018, telah disusun usulan kebijakan
Indonesia untuk:
1. Mengajukan penambahan ruang lingkup (expansion scope) lembaga
penilaian kesesuaian dalam kerangka ASEAN EE MRA untuk
Laboratorium Uji PT. Qualis, dengan negara tujuan Brunei Darussalam,
Kamboja, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, dan Singapura
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 26
2. Memberi tanggapan atas pengusulan listing 6 (enam) lembaga
penilaian kesesuaian negara ASEAN ke Indonesia, yang dilakukan
berdasarkan kesesuaian ruang lingkup pengajuan dengan regulasi
teknis yang berlaku di Indonesia.
Usulan Indonesia telah dibahas pada sidang JSC ke-25 yang dilaksanakan
pada tanggal 3-5 April 2018 di Laos dan sidang JSC ke-26 yang
dilaksanakan di Malaysia tanggal 14-16 November 2018. Berdasarkan hasil
pembahasan tersebut, sampai Desember 2018 jumlah lembaga penilaian
kesesuaian Indonesia yang telah terdaftar sebagai listed CAB dalam
kerangka ASEAN EE MRA sebanyak 9 (sembilan), serta 2 (dua) yang masih
dalam masa grace period dengan rincian sebagai berikut:
1. Laboratorium uji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), masa berlaku
listing sampai dengan 9 Januari 2019
2. LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI), masa berlaku listing sampai dengan
17 Januari 2019
3. LSPro PT. TUV Nord, masa berlaku listing sampai dengan 6 Desember
2019
4. Laboratorium uji PT. HIT Indonesia, masa berlaku listing sampai dengan
5 Desember 2020
5. LSPro SICS, masa berlaku listing sampai dengan 15 Januari 2020
6. Laboratorium uji Sucofindo, masa berlaku listing sampai dengan 18
Agustus 2019
7. LSPro PT. TUV Rheinland Indonesia,
masa berlaku listing sampai dengan 10 September 2020
8. Laboratorium uji PT. Qualis, masa berlaku listing sampai dengan 28
September 2020
9. Laboratorium Uji PT. UL Internasional Indonesia, masa berlaku listing
sampai dengan 26 Oktober 2020
10. Laboratorium Uji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T), dalam
masa grace period sampai dengan 19 April 2019
11. LSPro Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB),dalam masa grace period
sampai dengan 10 Mei 2019
Dengan diterimanya lembaga penilaian kesesuaian Indonesia yang telah
terakreditasi KAN dalam lingkup ASEAN EE MRA, diharapkan dapat
memfasilitasi keberterimaan produk elektronik yang akan diekspor ke
wilayah ASEAN serta dapat meningkatkan efisiensi bagi industri dalam
melaksanakan penilaian kesesuaian untuk produk ekspornya.
Dengan diperolehnya 3 kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI
dan penilaian kesesuaian tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan
yaitu Jumlah kebijakan penerapan SNI dan penilaian kesesuaian
sebanyak 3 kebijakan, dapat dicapai sebanyak 3 kebiakan atau 100.
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 27
Capaian kinerja tersebut diharapkan akan memperkuat kapasitas dan
kualitas penerapan standar, yang pada akhirnya akan berdampak
kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI.
Capaian kinerja ini sama nilainya dengan capaian kinerja pada tahun
2015-2017 (tabel III.2). Pada tahun 2019, target penyusunan kebijakan
pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian
sebanyak 3 kebijakan, dan rencana capaian kinerja sebesar 100%.
SASARAN
2
Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi
sesuai kebutuhan pemangku kepentingan
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran memastikan
ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku
kepentingan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:
Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran 2
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
1. Jumlah skema
sertifikasi untuk
memenuhi kebutuhan
pemangku
kepentingan
Skema - - 100 75 75 100% 75 100%
Rata-rata capaian Sasaran 100 %
Indikator
Kinerja 1
Jumlah skema sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan
pemangku kepentingan
Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI
terhadap barang, jasa, sistem, proses atau personel yang dibuktikan melalui
pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda
kesesuaian. Sesuai dengan Peraturan Kepala BSN No. 2 tahun 2017 tentang
Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI, tata
cara pembubuhan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan atau label
serta tanda SNI untuk jasa, sistem dan/atau personel diatur dalam skema
penilaian kesesuaian yang ditetapkabn BSN. Skema penilaian kesesuaian
merupakan aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 28
melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses,
dan/atau Personal dengan persyaratan acuan tertentu.
Saat ini skema penilaian kesesuaian untuk sertifikasi produk bertanda SNI
masih dikeluarkan oleh masing-masing lembaga sertifikasi produk
terakreditasi KAN sesuai ruang lingkupnya. Hal ini berpotensi menimbulkan
perbedaan antar lembaga sertifikasi produk yang akan berakibat pada
kualitas proses sertifikasi dan peredaran produk bertanda SNI dipasaran.
Penetapan skema sertifikasi oleh BSN sebagai pemilik tanda SNI yang akan
berlaku secara nasional diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam
penerapan standar tersebut.
Pada tahun 2015 mulai dilakukan inisiasi penyusunan Skema Penilaian
Kesesuaian (PK) yaitu Skema Sertifikasi Pasar Rakyat yang mengacu kepada
SNI 8152:2015, Pasar rakyat. Skema tersebut disusun dengan melibatkan
stakeholder terkait, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 25 September 2015.
Kemudain di tahun 2016 telah ditetapkan Skema Sertifikasi Produk melalui
Peraturan Kepala BSN, yaitu sebagai berikut:
1. Peraturan Kepala BSN nomor 7 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Alat
Konversi Bahan Bakar Gas yang mengacu kepada SNI EN 12806:2015;
2. Peraturan Kepala BSN nomor 8 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Ubin
Keramik yang mengacu kepada SNI ISO 13006:2010.
Pada tahun 2017 telah disusun 100 skema penerapan standar, dan pada
tahun 2018 telah disusun 75 skema penerapan standar, yang mengacu
kepada SNI produk. Pemilihan produk setiap sektor tersebut dilakukan
dengan mempertimbangkan produk-produk unggulan nasional, yang
beredar di retail dalam negeri dan yang dterapkan oleh industri/organisasi
untuk memperoleh persetujuan penggunaan tanda SNI, sebagaimana
daftar yang diuraikan pada Lampiran 3.
Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan, yaitu skema
yang disusun untuk mendukung penerapan standar sebesar 75 skema,
dapat dicapai sebesar 75 skema atau 100%. Capaian kinerja tersebut
diharapkan dapat dirasakan oleh konsumen, khususnya bagi Lembaga
Sertifikasi, pelaku usaha, maupun regulator, dalam penyediaan
sistem/acuan/pedoman yang sama untuk melaksanakan sertifikasi produk,
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 29
baik produk nasional maupun impor, yang dapat menjamin integritas Tanda
SNI pada produk dan dapat meningkatkan daya saing produk.
SASARAN
3 Persentase Pemenuhan permintaan yang difasilitasi
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan
partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral terdiri dari 1 (satu) indikator
kinerja sebagai berikut:
Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran 3
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
1. Persen
Pemenuhan
permintaan yang
difasilitasi
% 100% 100% 110%
100% 100% 100% 100%
100%
Rata-rata capaian Sasaran 100 %
Indikator
Kinerja 1 Persentase Pemenuhan permintaan yang difasilitasi
Pada prinsipnya SNI yang ditetapkan BSN bersifat sukarela untuk diterapkan
oleh pemangku kepentingan. Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan
keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi
lingkungan hidup, dan atau pertimbangan (sosio-tekno-ekonomis, religi),
instansi teknis dapat menerapkan sebagian atau keseluruhan spesifikasi
teknis dan/atau parameter dalam SNI menjadi regulasi teknis.
Penetapan regulasi teknis berbasis SNI oleh pemerintah akan mempunyai
pengaruh tidak hanya terhadap perdagangan dalam negeri, tetapi juga
terhadap perdagangan luar negeri. Dalam hal ini SNI yang diterapkan
menjadi regulasi teknis akan diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa
produksi dalam negeri maupun impor sehingga regulasi dapat menimbulkan
dampak bagi perkembangan iklim usaha, persaingan dalam dunia usaha
dan menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu
regulasi harus disusun dengan mempertimbangkan kaidah transparansi,
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 30
efisiensi, efektifitas, kejelasan dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan
aspek kesiapan dunia usaha dan infrastruktur penilaian kesesuaian.
Dalam penyusunan regulasi teknis berbasis SNI tersebut, BSN telah
melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis untuk memfasilitasi
penyusunan sistem untuk penerapan SNI secara wajib tersebut, yaitu pada
saat penyusunan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT), penyusunan draft
regulasi teknis, persiapan notifikasi ke TBT-WTO, maupun menyusunan
petunjuk teknis penerapan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib
tersebut.
Indikator kinerja kegiatan pemenuhan permintaan yang difasilitasi untuk
diadopsi menjadi regulasi teknis pada tahun 2016 adalah jumlah SNI
kumulatif yang diadopsi menjadi regulasi teknis yaitu 203 SNI. Tahun 2017
terdapat perubahan indikator tidak lagi jumlah SNI kumulatif tetapi menjadi
jumlah SNI yang difasilitasi dalam penyusunan regulasi teknis, yaitu 10 SNI.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100% sedangkan 2017 sebesar 110 %
karena memfasilitasi 11 SNI dalam penyusunan regulasi teknis. Indikator
kinerja tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu 10 SNI dengan capaian
kinerja 100%.
Pada tahun 2018 telah ditetapkan PNRT 2018-2019 yang berisi rencana
pemberlakuan 57 SNI secara wajib, dengan rincian sesuai tabel III.5 dan
perkembangannya selama tahun 2018 sebagaimana diuraikan pada
Lampiran 4.
Tabel III.5
Rekapitulasi Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Tahun 2018-2019
No Instansi Teknis PNRT
Progres Penyusunan Regulasi Teknis
Pembahasan
draft dan
persiapan
notifikasi
tahap
Notifikasi
Telah
ditetapkan
sebagai
Peraturan
Menteri
1 Kementerian Pertanian 4 0 0 0
2 Kementerian Perindustrian 53 23 12 3
Jumlah Total 57 23 12 3
Berdasarkan PNRT 2018-2019 tersebut, telah dilakukan pembahasan draft
regulasi teknis, pembahasan persiapan pemberlakuan SNI wajib, review dan
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 31
sosialisasi regulasi teknis pemberlakuan SNI secara wajib. Daftar SNI yang
dibahas, yaitu:
1. SNI tentang Pelumas;
2. SNI tentang Ampelas;
3. SNI tentang Benih Kelapa Sawit;
4. SNI tentang Labelisasi hemat energi dan SKEM untuk produk LED;
5. SNI tentang Air Minum dalam Kemasan;
6. SNI tentang Kertas dan karton untuk kemasan pangan;
7. SNI tentang Mainan Anak;
8. SNI tentang AC;
9. SNI tentang Kaca Isolasi;
10. SNI tentang Baja Batangan Untuk Keperluan Umum (BjKU);
11. SNI tentang Gula Kristal Rafinasi;
12. SNI tentang Keramik Tableware;
13. SNI tentang Baja Tulangan Beton (BTB);
14. SNI tentang Minyak Goreng Sawit;
15. SNI tentang Garam Konsumsi Beryodium;
16. SNI tentang Tepung Terigu;
17. SNI tentang Peralatan dapur, pemanas cairan dan pengisi baterai;
18. SNI tentang Pompa Air Sentrifugal untuk irigasi;
19. SNI tentang Asam Sulfat Pekat;
20. SNI tentang Kloset Duduk;
21. SNI tentang SIR;
22. SNI tentang Tuna dalam Kemasan Kaleng;
23. SNI tentang Sarden dan Makarel dalam kemasan kaleng;
24. SNI tentang Sepeda.
Dengan demikian, jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis sampai
akhir Desember 2018 adalah 205 SNI, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel III.6 Rekap SNI yang telah diberlakukan secara wajib
berdasarkan Instansi Teknis yang menetapkan (per Desember 2018)
No Instansi Teknis
Jumlah SNI
yang telah
diregulasi
Jumlah SNI yang telah
diregulasi & dinotifikasi ke
WTO
1 Kementerian Perindustrian 114 106
2 Kementerian Kelautan dan
Perikanan
2 2
3 Kementerian Energi & Sumber
Daya Mineral
26 4
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 32
No Instansi Teknis
Jumlah SNI
yang telah
diregulasi
Jumlah SNI yang telah
diregulasi & dinotifikasi ke
WTO
4 Kementerian Pertanian 3 3
5 BPOM 0 0
6 Kementerian Perhubungan 14 0
7 Kementerian Pekerjaan Umum 46 0
Jumlah Total 205 115
Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan berupa
persentase pemenuhan permintaan yang difasilitasi dapat dicapai sebesar
100%. Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh konsumen
(Customer Perspectives) dalam penyediaan sistem/acuan/pedoman yang
harus dipenuhi dalam produksi barang/jasa baik produk nasional maupun
impor, untuk memberikan perlindungan bagi kesehatan, keamanan,
keselamatan dan pelestarian lingkungan terhadap masyarakat.
SASARAN
4
Memastikan pelaksanaan monitoring peningkatan
efektifitas sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian
Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran 4
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
1. Jumlah Kelompok
produk bertanda SNI
yang dimonitor
pemenuhannya
terhadap
persyaratan SNI
Kelompok
produk
5 5 10 7 7 100% 7
100%
2. % Penyelesaian
penanganan
pengaduan
penerapan SNI dan
Penilaian Kesesuaian
% 100% 100% 110%
100% 100% 100% 100%
100%
Rata-rata capaian Sasaran 100 %
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran memastikan
pelaksanaan monitoring peningkatan efektifitas sistem penerapan SNI dan
penilaian kesesuaian terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yang diuraikan
sebagai berikut:
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 33
Indikator
Kinerja 1
Jumlah Kelompok produk bertanda SNI yang dimonitor
pemenuhannya terhadap persyaratan SNI
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian, pembuktian penerapan SNI dilakukan melalui
kegiatan penilaian kesesuaian. Barang, jasa, proses, sistem dan personel
yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan
sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga
sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium. Dalam
hal ini, integritas tanda SNI pada produk dapat terjamin integritasnya apabila
produk yang telah mendapatkan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI
tersebut terbukti secara konsisten memenuhi persyaratan SNI.
Pengamatan terhadap penggunaan tanda SNI, pencantuman tanda SNI
pada barang yang beredar di pasar dapat digolongkan menjadi 3
kelompok:
1. Pencantuman tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan
sublisensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang
telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan
ruang lingkup akreditasinya.
2. Pencantuman tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan
sublisensi yang diberikan oleh LSPro yang ditunjuk oleh regulator, dengan
kondisi:
a. LSPro telah diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup produk tersebut;
atau
b. LSPro belum diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup produk tersebut
3. Pencantuman tanda SNI pada produk dilakukan langsung oleh pelaku
usaha tanpa sublisensi dari LSPro.
Berdasarkan hasil pengamatan di atas, pencantuman tanda SNI pada
Kelompok 1 dan 2a merupakan cara yang lebih dapat menjaga integritas
tanda SNI, karena dilakukan oleh LSPro yang dapat dijamin kompetensinya.
Kelompok 2 b dan 3 adalah cara yang kurang memberikan jaminan
integritas tanda SNI karena tidak didasarkan pada hasil penilaian kesesuaian
dari LSPro yang kompeten.
Untuk memastikan penggunaan tanda SNI pada barang yang beredar di
pasar telah dilaksanakan sesuai ketentuan akreditasi dan sertifikasi yang
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 34
berlaku, maka diperlukan monitoring efektivitas penerapan SNI melalui
Kegiatan Uji Petik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2018, BSN
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
dan stakeholder terkait, melakukan kegiatan Uji Petik Efektivitas Penerapan
SNI di beberapa kota di Indonesia.
Secara umum, tujuan kegiatan adalah :
1. mendapatkan gambaran kondisi penerapan SNI di daerah lokasi
monitoring;
2. melihat konsistensi atau kepatuhan produsen dalam menerapkan SNI
yang telah diberlakukan secara wajib ataupun diterapkan secara
sukarela;
3. mengetahui tingkat kesesuaian produk yang beredar, baik yang telah
menerapkan SNI yang diberlakukan secara wajib ataupun menerapkan
SNI secara sukarela, terhadap persyaratan SNI;
4. menyusun rekomendasi atau masukan kepada Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian serta pihak terkait lainnya untuk
kepentingan peningkatan efektivitas penerapan SNI.
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Uji Petik dilaksanakan pada tanggal 26
Januari 2018 yang dihadiri wakil dari Kementerian Perdagangan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan
Perlindungan Konsumen Nasional, serta Badan Standardisasi Nasional,
berhasil menyepakati Program Uji Petik Tahun 2018, yang antara lain
menetapkan sampel produk yang akan dikaji tingkat kesesuaian terhadap
persyaratan SNI, yaitu:
A. Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: (1) Lampu swa-
balast; (2) Ban mobil penumpang; (3) Mainan anak; dan (4) Pupuk
amonium sulfat (ZA).
B. Produk yang telah menerapkan SNI secara sukarela, yang ditandai
dengan mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: (1) Minyak
goreng sawit; (2) Aki untuk kendaraan bermotor kategori L; dan (3)
Kain tenun untuk setelan.
Kegiatan uji petik dilaksanakan di 20 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor,
Bekasi, Tangerang, Cirebon, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh,
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 35
Palembang, Bengkulu, Jambi, Tarakan, Samarinda, Pontianak, Manado,
Mamuju, Makassar, Kendari, Mataram dan Jayapura pada Bulan Maret 2018
sampai dengan Mei 2018.
Dengan demikian, target jumlah kelompok produk bertanda SNI yang
dimonitor pemenuhannya terhadap persyaratan SNI pada tahun 2018 dapat
dicapai 100%, sama dengan capaian tahun 2015-2017. Hasil uji petik tanda
SNI diuraikan sebagaimana Tabel III.8 dan Gambar III.1.
Tabel III.8
Hasil Uji Petik Tanda SNI
No Tahun Rencana Capaian
(Produk yang disampling)
Tingkat
Kesesuaian
terhadap SNI
1 2015 5 jenis produk
yang dimonitor
penerapannya
5 jenis produk (setrika listrik,
kabel listrik fleksibel,
pakaian bayi dan anak, mi
instan, dispenser)
63% Produk
memenuhi
persyaratan
mutu dalam SNI
2 2016 5 jenis produk
yang dimonitor
penerapannya
5 jenis produk (kotak
kontak, ban dalam
sepeda motor, tepung
terigu, mikser, beras)
47% Produk
memenuhi
persyaratan
mutu dalam SNI
3 2017 10 jenis produk
yang dimonitor
penerapannya
10 jenis produk (Gula kristal
putih, saklar, pelek
kendaraan bermotor
kategori L, selang
termoplastik elastomer
untuk kompor gas LPG,
ubin keramik, margarin,
biskuit, pemanggang roti,
cairan rem, kertas cetak)
61% Produk
memenuhi
persyaratan
mutu dalam SNI
4 2018 7 jenis produk
yang dimonitor
penerapannya
7 jenis produk (Minyak
goreng, ban mobil
penumpang, lampu
swabalast, mainan anak,
pupuk ZA, aki kendaraan
bermotor dan kain tenun
untuk setelan)
66,28% Produk
memenuhi
persyaratan
mutu dalam SNI
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 36
Gambar. III.1 Persentase Tingkat Kesesuaian terhadap SNI dari Hasil Uji Petik
Tanda SNI Tahun 2015-2018
Hasil monitoring tersebut telah menghasilkan beberapa rekomendasai bagi
pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan kebijakan
untuk meningkatkan integritas tanda SNI, sehingga diharapkan dapat
memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar oleh stakeholder,
yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya
pelaku usaha yang menerapkan SNI.
Indikator
Kinerja 2
Persentase Penyelesaian penanganan pengaduan
penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian
Penanganan pengaduan terkait penerapan standar dilakukan terhadap
keluhan dan pengaduan yang diadukan secara langsung kepada BSN
maupun melalui media lainnya. Dalam menangani suatu permasalahan,
dilakukan kajian terhadap keluhan atau pengaduan tersebut, dan apabila
diperlukan maka dilakukan koordinasi dengan Unit Kerja atau pihak terkait
untuk menyusun rekomendasi penanganan pengaduan.
Selama tahun 2018 ini, telah diterima 110 aduan yang diterima melalui
telepon, surat, faksimili, e-mail, memo, dan aduan yang disampaikan
langsung. Seluruh pengaduan tersebut (100%) telah ditindaklanjuti dengan
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 37
menyampaikan informasi atau klarifikasi melalui surat atau komunikasi
langsung dengan pihak yang menyampaikan aduan tersebut.
Penanganan pengaduan terkait penerapan standar tersebut dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
1. permintaan informasi mengenai ketersediaan standar;
2. permintaan keterangan status pemberlakuan standar;
3. permintaan informasi mengenai cara menerapkan SNI, termasuk tata
cara memperoleh sertifikat SNI, dan aturan impor;
4. permintaan penjelasan terkait isi/substansi standar;
5. masukan terkait isi standar;
6. pengaduan terkait penerapan SNI;
7. permintaan informasi lainnya.
Dengan terselesaikannya seluruh aduan yang diterima, maka target
persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan
standar pada tahun 2018 dapat dicapai 100%. Hasil capaian ini juga sama
dengan capaian kinerja tahun 2015-2017.
III.2 REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2018 tanggal 5 Desember
2017, pagu anggaran Pusat Sistem Penerapan Standar adalah sebesar Rp
5.566.536.000,- dan realisasi anggaran 5.554.453.930,- atau 99,78% dari pagu
anggaran. Adapun untuk melaksanakan seluruh kegiatan Bidang Sistem
Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan dalam rangka
mencapai target kinerja yang ditetapkan, pagu anggaran tahun 2018
sebesar Rp. 3.795.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 3.787.687.080,- atau
99,81% dari pagu anggaran. Dengan demikian capaian kinerja untuk
indikator “Realisasi anggaran” sebesar >95% dapat dicapai.
Pagu dan realisasi anggaran Bidang Sistem Pemberlakuan Standar
dan Penanganan Pengaduan TA 2018 per komponen dapat dilihat pada
tabel III.9
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 38
Tabel III.9
Pagu dan Realisasi Anggaran
Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan TA. 2018
Dalam rupiah
Kode Output/Komponen 2018
% Pagu Realisasi
3561.
001 Skema Penerapan Standar
3.795.000.000 3.787.687.080
051 Melaksanakan pengelolaan
manajemen teknis penerapan
standar
112.297.000 110.939.000 98,79%
052 Melaksanakan pengelolaan
standar pangan internasional
842.686.000 842.478.030 99,98%
053 Melaksanakan pengelolaan
fungsi Designating Body di
tingkat ASEAN
71.329.000 71.324.573 99,99%
054 Melaksanakan penanganan
pengaduan penerapan standar
64.102.000 64.101.500 99,99%
055 Melaksanakan penyusunan
skema penerapan standar
947.705.000 944.854.684 99,70%
056 Melaksanakan koordinasi adopsi
Standar Nasional Indonesia
menjadi regulasi teknis
293.359.000 290.876.021 99,15%
057 Melaksanakan pemantauan
penerapan Standar Nasional
Indonesia
1.463.522.000 1.463.113.272 99,97%
Jumlah 3.795.000.000 3.787.687.080 99,81%
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 39
L
BAB IV PENUTUP
aporan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan Tahun 2018 menyajikan
pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bidang Sistem
Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan Tahun 2018
dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat
Sistem Penerapan Standar
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Bidang Sistem Pemberlakuan
Standar dan Penanganan Pengaduan dapat mencapai target kinerja yang
telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja pada tahun 2018 dengan tingkat
capaian rata-rata sebesar 100%. Pencapaian terhadap sasaran strategis
tersebut, menunjukkan bahwa Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan
Penanganan Pengaduan telah memberikan kontribusi dalam melaksanakan
pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah
yang diberikan, khususnya di bidang penerapan standar.
Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta keteraturan pelaksanaan
penerapan standar dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan,
melalui penguatan kapasitas dan kualitas penerapan standar sehingga
pelaksanaan penerapan standar akan lebih efektif sesuai aturan yang
berlaku dan pada akhirnya akan berdampak kepada meningkatnya
kemampuan para pemangku kepentingan dalam menerapkan SNI.
Laporan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan
Pengaduan Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan
keputusan guna peningkatan kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar
dan Penanganan Pengaduan di masa mendatang, melalui pelaksanaan
program dan kegiatan yang lebih optimal.
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 40
LAMPIRAN 1
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 41
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 42
LAMPIRAN 2
Rekomendasi MTPrS Tahun 2018
No Isu/Topik Permasalahan Rekomendasi MTPrS
1 Kebijakan
penguatan
pengawasan
post border
Terdapat kebijakan
penyederhanaan tata
niaga impor melalui
pergeseran pengawasan
ketentuan Larangan
dan/atau Pembatasan
(Lartas) dari border ke post
border
- Pada praktek pengawasan barang impor
yang masuk dalam SNI wajib, terdapat
kendala seperti tidak semua barang masuk
dalam Kode HS yang diwajibkan atau
sebaliknya sehingga menyulitkan
pengawasan. Oleh karena itu perlu
diperhatikan SNI yang diacu dan Kode HS
barang tersebut.
- Kebijakan post border perlu diperkuat dengan
database LPK yang sejalan dengan data NPB.
LPK diharapkan secara konsisten melakukan
surveilans yang dapat membantu
pengawasan pasar. 2 Kebijakan
SDoC dalam
penerapan SNI
Adanya kebutuhan
penggunaan SDoC dalam
proses penilaian
kesesuaian
- Perlu disusun panduan atau kriteria
penerapan SDoC di Indonesia
- Penerapan SDoC perlu memperhatikan
karakteristik produk, namun, kebijakan
penerapannya dikembalikan kepada
regulator dalam rangka perlindungan
masyarakat 3 Perkembangan
pelaksanaan
pembinaan SNI
kepada UMKM
oleh K/L
Sesuai UU Nomor 20 tahun
2014, BSN bekerjasama
dengan K/L dan/atau
pemerintah daerah
mempunyai tugas
melakukan pembinaan
terhadap UMKM dalam
menerapkan SNI. Kendala
yang ditemui dalam
kegiatan pembinaan ini
antara lain keterbatasan
informasi UMKM dalam
penerapan standar serta
pemenuhan regulasi yang
terkait.
Perlu adanya forum koordinasi yang melibatkan
K/L yang mempunyai tugas dan fungsi
pembinaan kepada UMKM. Forum tersebut
dapat juga memetakan prioritas pembinaan
yang terkait dengan penerapan SNI.
4 Hambatan
ekspor produk
Indonesia,
khususnya
terkait
permasalahan
mutu
Para pelaku ekspor
seringkali mengalami
kendala yang terkait
dengan standar mutu
yang ditetapkan Negara
tujuan ekspor.
Indonesia juga memiliki
keterbatasan penyediaan
- Indonesia harus mempunyai strategi untuk
mendukung ekspor nasional, tetapi juga
mampu melindungi masyarakat Indonesia
terutama terkait aspek safety.
- K/L dan akademisi perlu bersinergi dalam
menyediakan data ilmiah yang diperlukan
untuk mendukung ekspor nasional/forum
internasional
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 43
No Isu/Topik Permasalahan Rekomendasi MTPrS
data dukung ilmiah dalam
negosiasi ekspor/forum
internasional 5 Perkembangan
negosiasi
Standards,
Technical
Regulations
and
Conformity
Assessment
Procedures
(STRACAP)
ASEAN melakukan
kerjasama dengan
Australia, India, Jepang,
Korea, Selandia Baru dan
Tiongkok dalam kerangka
ASEAN Foreign Partners
(AFP) untuk meningkatkan
arus perdagangan melalui
penurunan tarif dan
penghapusan hambatan
perdagangan.
Pembahasan kerjasama
tersebut diantaranyan
terkait STRACAP dalam
kerangka Regional
Comprehensive Economic
Partnership (RCEP).
- Berdasarkan hasil survey, lebih dari 75%
Negara anggotal ILAC sudah mengakui
keberterimaan hasil penilaian kesesuaian
antara Negara penandatangan MRA. Namun
selebihnya, belum dapat mengakui, sehingga
masih perlu dilakukan kesepakatan
Government to Government
- BSN sebagai focal point dalam perundingan
kerja sama di bidang standar, regulasi teknis
dan penilaian kesesuaian mendukung dan
bersinergi dengan K/L dalam peningkatan
negosiasi STRACAP
6 Korelasi antara
SNI dengan
perubahan
Kode HS
Berdasarkan BTKI 2017,
Kode HS memiliki struktur
klasifikasi 8 digit dengan
jumlah pos tarif BTKI
sebanyak 10.826 dan telah
diberlakukan sejak 1
Januari 2017. BSN bersama
Direktorat Jenderal Bea
Cukai melakukan verifikasi
untuk menentukan korelasi
SNI dan Kode HS. Dari hasil
verifikasi tersebut,
diketahui bahwa 1 (satu)
SNI dapat berkorelasi
dengan beberapa kode
HS.
- Usulan pencantuman Kode HS pada SNI perlu
dikaji terlebih dahulu dengan
mempertimbangkan bahwa di dalam standar
internasional tidak mencantumkan Kode HS
- Perlu dilakukan kajian Korelasi SNI dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI),
yang berhubungan dengan Izin Usaha Industri
(IUI), yang dirasa akan lebih bermanfaat
karena ruang lingkup tidak hanya terkait
barang, tetapi juga jasa, metode uji, dan
sebagainya.
7 Kebijakan
transisi SNI revisi
dan kebijakan
abolisi SNI
- Isu tentang SNI revisi dan
masa
transisinya sangat
penting mengingat
adanya beberapa kasus
penerapan SNI yang
mempertanyakan status
SNI yang berlaku, berapa
lama masa transisi SNI
- Perlu dibedakan mekanisme abolisi antara SNI
yang sukarela dan yang telah diberlakukan
secara wajib. Untuk SNI yang diberlakukan
wajib, mekanisme abolisi atau revisi SNI-nya
diusulkan untuk diserahkan kepada instansi
yang memberlakukan secara wajib.
- Mekanisme abolisi atau revisi SNI juga harus
mempertimbangkan kemampuan LPK, serta
proses akreditasi untuk penambahan ruang
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 44
No Isu/Topik Permasalahan Rekomendasi MTPrS
tersebut, dan
pertanyaan lain yang
terkait.
- Kemampuan atau ruang
lingkup LPK yang
terakreditasi KAN untuk
SNI yang terbaru.
lingkup serta masa transisi yang diperlukan
untuk menyesuaikan terhadap persyaratan SNI
yang baru.
8 Penelaahan
prasarana
teknis (LPK)
untuk
mendukung
penerapan
standar
Lambannya penerapan
SNI antara lain disebabkan
oleh kemampuan dan
ketersediaan infrastruktur
penerapan SNI, yaitu LPK
BSN bersama dengan ALSI telah melakukan
inisiasi pemetaan LPK, khususnya untuk
mendukung penerapan SNI wajib atau yang
akan diberlakukan wajib. Selanjutnya, perlu
dilakukan penyempurnaan data LPK melalui
FGD atau workshop.
9 Kebijakan
penunjukan
LPK untuk
mendukung
penerapan
standar
Untuk SNI yang telah
diberlakukan wajib oleh
K/L, mekanisme
penunjukan LPK mengacu
pada regulasinya,
sedangkan SNI yang
berlaku sukarela, BSN akan
membuat mekanisme
penunjukan LPK untuk
memfasilitasi penerapan
SNI apabila belum
tersedia LPK terakreditasi
KAN.
- Selain diperlukannya penunjukan LSPro oleh
BSN untuk penerapan SNI sukarela, penunjukan
laboratorium uji juga diperlukan mengingat
terbatasnya kemampuan serta ketersediaan
laboratorium uji untuk lingkup SNI tertentu.
- Perlu dilakukan identifikasi dalam menetapkan
durasi penunjukan LPK
10 Program
Nasional
Regulasi Teknis
(PNRT) serta
Pemetaan dan
identifikasi LPK
dalam rangka
pemberlakuan
SNI secara
wajib
berdasarkan
PNRT 2018-2019
PNRT 2018-2019 telah
disusun dengan rincian:
- Kementerian
Perindustrian: 53 SNI
- Kementerian Pertanian 4
SNI
Beberapa permasalahan:
- Beberapa SNI dalam
PNRT belum ditetapkan,
dan beberapa SNI telah
direvisi
- Belum semua SNI
didukung oleh LPK
terakreditasi
- Terdapat duplikasi
regulasi yang ditetapkan
K/L berbeda
- Belum semua PNRT
ditindaklanjuti dengan
- Dalam pengusulan PNRT, sebaiknya regulator
mengusulkan daftar SNI yang diprioritaskan
akan disusun regulasinya pada tahun berjalan.
- Perlunya peningkatan/perluasan kompetensi
LPK sesuai lingkup PNRT.
- Perlunya peningkatan koordinasi antara
regulator dalam menyusun regulasi teknis.
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 45
No Isu/Topik Permasalahan Rekomendasi MTPrS
penyusunan draft
regulasi teknisnya.
11 Uji petik dalam
rangka
monitoring
efektivitas
penerapan SNI
tahun 2018
- Berdasarkan hasil
kegiatan Uji Petik tahun
2018 yang dilakukan BSN,
belum semua produk
yang SNI-nya telah
diberlakukan secara
wajib, dan telah
menerapkan SNI secara
sukarela, telah
memenuhi ketentuan
dan persyaratan SNI
- Sesuai dengan amanat undang-undang, BSN
akan menyampaikan hasil Uji Petik tahun 2018
kepada KAN, instansi pembina dan instansi
pengawas sebagai bentuk rekomendasi
dalam rangka meningkatan integritas tanda
SNI, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Lampiran 3.
Daftar Skema Penerapan Standar yang disusun Tahun 2018
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 46
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
1 Kimia 1 Pupuk SP-36 Plus Zn 1 1 SNI 02-4873-1998, Pupuk SP-36
plus Zn
Kimia 2 Pupuk Kalium Sulfat 1 1 SNI 2809:2014, Pupuk kalium
sulfat
Kimia 3 Genteng keramik 1 1 SNI 03-2095-1998, Genteng
Keramik
Kimia 4 Dolomit 1 1 SNI 02-2804-2005, Pupuk
dolomit
Kimia 5 Cat tembok 1 1 SNI 3564:2014, Cat tembok
emulsi
Pangan 6 Buah dalam kemasan kaleng 7 1 SNI 01-4316-1996, Nanas dalam
kaleng
2 SNI 01-4318-1996, Rambutan
dalam kaleng
3 SNI 01-4471-1998, Salak dalam
kaleng
4 SNI 01-4860-1998, Jeruk dalam
kaleng
5 SNI 01-4861-1998, Persik dalam
kaleng
6 SNI 01-3834-2004, Koktil buah
dalam kaleng
7 SNI 01-4472-1998, Kolang-kaling
dalam kaleng
Pangan 7 Asinan jahe 1 1 SNI 01-4289-1996, Asinan jahe
Pangan 8 Acar 1 1 SNI 01-3784-1995, Acar
Pangan 9 Gula palma 1 1 SNI 01-3743-1995, Gula palma
Pangan 10 Gula Pasir Berstevia 1 1 SNI 01-4086-1996, Gula pasir
berstevia
Pangan 11 Petis udang 3 1 SNI 2718.1:2013, Petis udang –
Bagian 1: Spesifikasi
2 SNI 2718.2:2013, Petis udang –
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
3 SNI 2718.3:2013, Petis udang –
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
11 19
2 Kimia 1 Gelas Plastik untuk Air Minum
Dalam Kemasan
1 1 SNI 12-4259-2004, Gelas plastik
untuk air minum dalam
kemasan
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 47
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
Kimia 2 Alkohol lemak 1 1 SNI 01-6100-1999, Alkohol
lemak dari minyak kelapa atau
inti sawit
Kimia 3 Amoniak cair 1 1 SNI 06-0045-2006, Amoniak cair
Kimia 4 Asam klorida teknis 1 1 SNI 2557:2015, Asam klorida
teknis
Kimia 5 Atap plastik gelombang dari
PVC
1 1 SNI 03-1296-1989, Atap plastik
gelombang dari PVC
Kimia 6 Kertas 21 2 SNI 8126:2014, Kertas cetak
tanpa salut
3 SNI 6691:2015, Kertas multiguna
4 SNI 124:2017, Kertas gambar
5 SNI 6021:2009, Kertas glasin
6 SNI 14-0125-1998, Kertas
karbon
7 SNI 2163:2012, Kertas
pengganda tanpa karbon
8 SNI 2162:2012, Kertas
pengganda tanpa karbon
jenis alih kimia
9 SNI 0154:2010 , Kertas cetak
salut
10 SNI 8403:2017, Kertas komputer
kontinu
11 SNI 8012:2014, Kertas label
12 SNI 3755:2015, Kertas sigaret
13 SNI 0155:2016, Kertas dan
karton manila
14 SNI 8053.2:2015, Kertas kemas -
Bagian 2: Kertas kraft untuk
kantong semen
15 SNI 8053.1:2014 Kertas kemas -
Bagian 1: Kertas lainer dan
kertas medium
16 SNI 7767:2012, Kertas dekoratif
untuk furnitur
17 SNI 0114:2010, Kertas duplikator
18 SNI 14-0588-2005, Kertas kulit
buku ajar sekolah
19 SNI 14-7132-2005, Kertas ijazah
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 48
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
20 SNI 6519:2016, Kertas dasar
untuk kertas bungkus
berlaminasi plastik
21 SNI 0123:2008, Karton dupleks
Kimia 7 Fitting/sambungan pipa plastik 5 1 SNI ISO 4437-3:2015, Sistem
perpipaan plastik untuk
penyaluran bahan bakar gas –
Polietilena (PE) – Bagian 3:
Fitting
2 SNI 4829.3:2015, Sistem
perpipaan plastik – Pipa
polietilena (PE) dan fiting untuk
sistem penyediaan air minum –
Bagian 3: Fiting (ISO 4427-
3:2007, MOD)
3 SNI ISO 15874-3:2012, Sistem
perpipaan plastik untuk
instalasi air panas dan dingin –
Polipropilena (PP) – Bagian 3:
Fitting
4 SNI 06-0135-1987, Sambungan
pipa PVC untuk saluran air
minum
5 SNI 06-0178-1987, Sambungan
pipa PVC untuk saluran air
buangan di luar dan di dalam
bangunan
7 31
3 Kimia 1 Handuk mandi 1 1 SNI 0055:2013 dan SNI
0055:2013/Amd1-2013, Handuk
Kimia 2 Sol 4 1 SNI 12-0902-1989, Sol Lentur
Cetak PVC
2 SNI 06-1844-1990, Sol Karet
cetak sepatu olah raga (untuk
pemakaian umum)
3 SNI 06-3706-1995, Sol
Polyurethane
4 SNI 778-2017, Sol Karet Cetak
Kimia 3 Palet kayu 1 1 SNI 19-4782-2005, Palet kayu
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 49
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
Kimia 4 Karung tenun plastik 3 1 SNI ISO 23560:2011, Karung
tenun polipropilena (PP) untuk
kemasan bahan pangan
curah
2 SNI 19-4957-1998, Karung tenun
plastik poliofelin ukuran jumbo
(karung container)
3 SNI 19-0057-1998, Karung tenun
plastik poliofelin
Kimia 5 Sampo pembersih rambut 2 1 SNI 06-2642-1992, Shampoo
2 SNI 16-4381-1996, Sampo untuk
bayi
5 11
4 Kimia 1 Terpal plastik 1 1 SNI 7582:2010, Terpal plastik
untuk biji-bijian produk
pertanian
Kimia 2 Kaus kaki 1 1 SNI 7131:2017, Pakaian jadi -
Kaus kaki
Pangan 3 Bakso Ikan 1 1 SNI 7266:2017, Bakso Ikan
3 3
5 Pangan 1 Ikan dan produk perikanan
yang dibekukan
30 1 SNI 4110:2014, Ikan beku
2 SNI 01-7145.1-2005, Hiu utuh
beku - Bagian 1: Spesifikasi
3 SNI 01-7145.2-2005, Hiu utuh
beku - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
4 SNI 01-7145.3-2005, Hiu utuh
beku - Bagian 3: Penanganan
dan pengolahan
5
SNI 4104: 2015, Tuna loin beku
6 SNI 01-7263.1-2006, Marlin loin
beku - Bagian 1: Spesifikasi
7 SNI 01-7263.2-2006, Marlin loin
beku - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
8 SNI 01-7263.3-2006, Marlin loin
beku - Bagian 3: Penanganan
dan pengolahan
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 50
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
9 SNI 7316.1:2009, Bandeng
cabut duri beku - Bagian 1:
Spesifikasi
10 SNI 7316.2:2009, Bandeng
cabut duri beku - Bagian 2:
Persyaratan bahan baku
11 SNI 7316.3:2009, Bandeng
cabut duri beku - Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
12 SNI 01-3229-1992, Sirip cucut
segar beku
13 SNI 01-3229.1-1992, Persyaratan
bahan baku sirip cucut segar
beku
14 SNI 01-3229.2-1992,
Penanganan dan pengolahan
sirip cucut segar beku
15 SNI 01-6161-1999, Filet ikan ekor
kuning beku
16 SNI 2696:2013, Fillet ikan beku
17 SNI 7320.1:2009, Sate tuna
beku - Bagian 1: Spesifikasi
18 SNI 7320.2:2009, Sate tuna
beku - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
19 SNI 7320.3:2009, Sate tuna
beku - Bagian 3: Penanganan
dan pengolahan
20 SNI 7691.1:2013, Tuna ground
meat beku - Bagian 1:
Spesifikasi
21 SNI 7691.2:2013, Tuna ground
meat beku - Bagian 2:
Persyaratan bahan baku
22 SNI 7691.3:2013, Tuna ground
meat beku - Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 51
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
23 SNI 7692.1:2013, Tuna slice
beku - Bagian 1: Spesifikasi
24 SNI 7692.2:2013, Tuna slice
beku - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
25 SNI 7692.3:2013, Tuna slice
beku - Bagian 3: Penanganan
dan pengolahan
26 SNI 8271:2016, Steak ikan beku
27 SNI 2705:2014, Udang beku
28 SNI 3457:2014, Udang kupas
mentah beku
29 SNI 2711.1:2009, Lobster beku -
Bagian 1: Spesifikasi
30 SNI 2711.2:2009, Lobster beku -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
31 SNI 2711.3:2009, Lobster beku -
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
32 SNI 2731.1:2010, Cumi-cumi
beku - Bagian 1: Spesifikasi
33 SNI 2731.2:2010, Cumi-cumi
beku - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
34 SNI 2731.3:2010, Cumi-cumi
beku - Bagian 3: Penanganan
dan pengolahan
35 SNI 3230.1:2010, Scallop
(Amusium pleuronectes) beku -
36 Bagian 1: Spesifikasi
37 SNI 3230.2:2010, Scallop
(Amusium pleuronectes) beku -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 52
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
38 SNI 3230.3:2010, Scallop
(Amusium pleuronectes) beku -
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
39 SNI 6926.1:2011, Sotong (Sepia
spp.) utuh beku - Bagian 1:
Spesifikasi
40 SNI 6926.2:2011, Sotong (Sepia
spp.) utuh beku - Bagian 2:
Persyaratan bahan baku
41 SNI 6926.3:2011, Sotong (Sepia
spp.) utuh beku - Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
42 SNI 6941:2017, Gurita mentah
beku
43 SNI 7560.1:2010, Kepiting
(Scylla Serrata) kulit lunak beku
- Bagian 1: Spesifikasi
44 SNI 7560.2:2010, Kepiting
(Scylla serrata) kulit lunak beku
- Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
45 SNI 7560.3:2010, Kepiting
(Scylla serrata) kulit lunak beku
- Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
46 SNI 7660.1:2013, Belut
(Monopterus albus) beku -
Bagian 1: Spesifikasi
47 SNI 7660.2:2013, Belut
(Monopterus albus) beku -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
48 SNI 7660.3:2013, Belut
(Monopterus albus) beku -
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
49 SNI 7968:2014, Tuna loin masak
beku
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 53
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
50 SNI 3458:2016, Udang masak
beku
51 SNI 3460:2017, Daging kerang
masak beku
52 SNI 3459.1:2011, Udang kupas
rebus beku untuk sushi ebi -
Bagian 1: Spesifikasi
53 SNI 3459.2:2011, Udang kupas
rebus beku untuk sushi ebi -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
54 SNI 3459.3:2011, Udang kupas
rebus beku untuk sushi ebi -
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
55 SNI 3228.1:2010, Lobster utuh
rebus beku - Bagian 1:
Spesifikasi
56 SNI 3228.2:2010, Lobster utuh
rebus beku - Bagian 2:
Persyaratan bahan baku
57 SNI 3228.3:2010, Lobster utuh
rebus beku - Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
58 SNI 2727.1:2013, Bekicot
(Achatina spp.) rebus beku -
Bagian 1: Spesifikasi
59 SNI 2727.2:2013, Bekicot
(Achatina spp.) rebus beku -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
60 SNI 2727.3:2013, Bekicot
(Achatina spp.) rebus beku -
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
61 SNI 3231.1:2010, Daging
kepiting rebus beku dalam
kemasan - Bagian 1: Spesifikasi
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 54
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
62 SNI 3231.2:2010, Daging
kepiting rebus beku dalam
kemasan - Bagian 2:
Persyaratan bahan baku
63 SNI 3231.3:2010, Daging
kepiting rebus beku dalam
kemasan - Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
64 SNI 01-7146.1-2005, Keong
(Babylonia spp) utuh rebus
beku - Bagian 1: Spesifikasi
65 SNI 01-7146.2-2005, Keong
(Babylonia spp) utuh rebus
beku - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
66 SNI 01-7146.3-2005, Keong
(Babylonia spp) utuh rebus
beku - Bagian 3: Penanganan
dan pengolahan
67 SNI 7967:2014, Sidat panggang
beku
Pangan 2 Ikan dan produk perikanan
yang dikalengkan
7 1 SNI 6929:2016, Daging
rajungan (Portunnus pelagicus)
pasteurisasi dalam kaleng
2 SNI 4225.1:2010, Daging
rajungan (Portunnus pelagicus)
sterilisasi dalam kaleng -
Bagian 1: Spesifikasi
3 SNI 4225.2:2010, Daging
rajungan (Portunnus pelagicus)
sterilisasi dalam kaleng -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
4 SNI 4225.3:2010, Daging
rajungan (Portunnus pelagicus)
sterilisasi dalam kaleng -
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
5 SNI 3917:2017, Udang dalam
kemasan kaleng
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 55
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
6 SNI 3919.1:2009, Kerang dalam
kaleng - Bagian 1: Spesifikasi
7 SNI 3919.2:2009, Kerang dalam
kaleng - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
8 SNI 3919.3:2009, Kerang dalam
kaleng - -Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
9 SNI 3918.1:2009, Bekicot
(Achatina fulica) dalam
kaleng - Bagian 1: Spesifikasi
10 SNI 3918.2:2009, Bekicot
(Achatina fulica) dalam
kaleng - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
11 SNI 3918.3:2009, Bekicot
(Achatina fulica) dalam
kaleng - Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
12 SNI 7317.1:2009, Cumi kaleng -
Bagian 1: Spesifikasi
13 SNI 7317.2:2009, Cumi kaleng -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
14 SNI 7317.3:2009, Cumi kaleng -
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
15 SNI 01-7265.1-2006, Sotong
dalam kaleng - Bagian 1:
Spesifikasi
16 SNI 01-7265.2-2006, Sotong
dalam kaleng - Bagian 2:
Persyaratan bahan baku
17 SNI 01-7265.3-2006, Sotong
dalam kaleng - Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
Pangan 3 Kerupuk ikan, udang dan
moluska
1 1 SNI 8272:2016, Kerupuk ikan,
udang dan moluska
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 56
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
Pangan 4 Ikan asap dengan
pengasapan panas
1 1 SNI 2725:2013 - Ikan asap
dengan pengasapan panas
Pangan 5 Margarin 1 1 SNI 3541:2014, Margarin
Pangan 6 Makanan ringan ekstrudat 1 1 SNI 2886:2015 - Makanan
ringan ekstrudat
Pangan 7 Ikan berlapis tepung beku 3 1 SNI 7319.1:2009, Ikan berlapis
tepung (breaded) beku -
Bagian 1: Spesifikasi;
2 SNI 7319.2:2009, Ikan berlapis
tepung (breaded) beku -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku;
3 SNI 7319.3:2009, Ikan berlapis
tepung (breaded) beku -
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan;
Pangan 8 Udang berlapis tepung beku 1 1 SNI 6163:2017, Udang berlapis
tepung (breaded) beku
Pangan 9 Lemak reroti (shortening) 1 SNI 3718:2018, Lemak reroti
(shortening)
Pangan 10 Susu kedelai 1 SNI 01-3830-1995, Susu kedelai
Pangan 11 Teripang asap 1 SNI 8442:2017, Teripang asap
11 48
6 Pangan 1 Krimer nabati bubuk 1 1 SNI 4444:2009, Krimer nabati
bubuk
Pangan 2 Jeli 1 1 SNI 01-3552-1994, Jeli
Pangan 3 Kembang gula 2 1 SNI 3547.1:2008, Kembang gula
- Bagian 1: Keras
2 SNI 3547.2:2008, Kembang gula
- Bagian 2: Lunak
Pangan 4 Minuman Susu Fermentasi
berperisa
1 1 SNI 7552:2009, Minuman susu
fermentasi berperisa
Pangan 5 Nugget ayam 1 1 SNI 6683:2014, Naget ayam
(Chicken nugget)
Pangan 6 Susu kental 2 1 SNI 2971:2011 - Susu kental
manis
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 57
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
2 SNI 01-2780-1992, Susu
evaporasi
Pangan 7 Susu sereal 1 1 SNI 01-4270-1996, Susu sereal
Pangan 8 Dendeng sapi 1 1 SNI 2908:2013, Dendeng sapi
Kimia 9 Kriteria Ekolabel Tas Belanja
Plastik dan Bioplastik Mudah
Terurai
1 1 SNI 7188.7:2016, Kriteria
ekolabel – Bagian 7: Kategori
produk tas belanja plastik dan
bioplastik mudah terurai
Pangan 10 Susu UHT 1 1 SNI 3950:2014, Susu UHT (Ultra
High Temperature)
Pangan 11 Susu pasteurisasi 1 1 SNI 01-3951-1995, Susu
pasteurisasi
Pangan 12 Yogurt 1 1 SNI 2981:2009, Yogurt
12 13
7 Alat
pertanian
1 Garpu baja 3 1 SNI 02-0330-1989, Garpu tanah,
Mutu dan cara uji
2 SNI 02-1043-1989, Garpu alang-
alang
3 SNI 02-1044-1989, Garpu tarik
(Cangkrang)
Pangan 2 Gaplek 1 1 SNI 01-2905-1992, Gaplek
Pangan 3 Kue lapis 1 1 SNI 01-4309-1996, Kue lapis
Pangan 4 Limun 1 1 SNI 01-2972-1998, Limun
Pangan 5 Roti 1 1 SNI 01-3840-1995, Roti
Pangan 6
Minuman serbuk rasa jeruk 1 1
SNI 01-3722-1995, Serbuk
minuman rasa jeruk
Pangan 7
Minuman Isotonik 1 1
SNI 01-4452-1998, Minuman
Isotonik;
Alat
pertanian 8 Linggis
1 1 SNI 05-1045-1989, Linggis;
Alat
pertanian 9 Cangkul/Sekop Lipat
1 1 SNI 02-1177-1989,
Cangkul/Sekop Lipat;
Alat
pertanian 10
Belincong 2 1
SNI 02-0332-1989, Belincong;
10 13
8 Alat
pertanian 1 Cangkul
1 1 SNI 0331:2018 Cangkul – Syarat
mutu dan metode uji
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 58
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
Pangan 2 Pempek 3
1
SNI 7661.1:2013, Pempek ikan
rebus beku – Bagian 1:
Spesifikasi
2
SNI 7661.2:2013, Pempek ikan
rebus beku – Bagian 2:
Persyaratan bahan baku
3
SNI 7661.3:2013, Pempek ikan
rebus beku – Bagian 3:
Penanganan dan Pengolahan
Kimia
3
Plastik lembaran polikarbonat
1 1
SNI ISO 11963-2011 Plastik –
Lembaran Polikarbonat – Jenis,
dimensi dan karakteristik
Peralatan
olahraga 4 Bola Tenis meja
1 1 SNI 1285:2014, Bola Tenis Meja
Kimia 5
Palet plastik 1 1
SNI 06-7176-2006, Palet plastik
Alat
pertanian 6 Sekop 1 1 SNI 0333:2011 Sekop – Syarat
mutu dan metode uji
6 8
9 Serbaneka 1 Kriteria Ekolabel furniture
perkantoran
1 1 SNI 7188.9:2015, Kriteria
ekolabel – Bagian 9: Kategori
furniture-Furnitur perkantoran
(office furniture)
Furniture 2 Lemari baja untuk kantor 2 1 SNI 12-0149-1987, Lemari kantor
berpintu dua dari baja
2 SNI 12-0150-1987, Lemari arsip
dari baja untuk kantor
Furniture 3 Furniture 25 1 SNI 8518:2018, Kursi belajar
untuk sekolah
2 SNI 8519:2018, Meja belajar
untuk sekolah
3 SNI 7555.13:2011, Kursi kuliah
tunggal
4 SNI 8411:2017, Lemari Pakaian
5 SNI 7555.3:2016, Furnitur - Meja
dapur
6 SNI 7555.2:2016, Furnitur - Meja
makan
7 SNI 7555.1:2016, Furnitur - Meja
tamu
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 59
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
8 SNI 8412:2017, Furnitur Meja rias
9 SNI 7555.5:2010, Kayu dan
produk kayu – Bagian 5:
Bangku rias
10 SNI 7555.8:2010, Kayu dan
produk kayu – Bagian 8: Meja
teras
11 SNI 7555.16:2011, Kayu dan
produk kayu – Bagian 16: Kursi
santai
12 SNI 7555.17:2011, Kayu dan
produk kayu - Bagian 17: Kursi
goyang
13 SNI 7555.18:2011, Kayu dan
produk kayu – Bagian 18: Kursi
teras
14 SNI 7555.21:2011, Kayu dan
produk kayu - Bagian 21:
Bangku
15 SNI 12-2992-1992, kursi kerja
kayu kantor
16 SNI 7555.9:2010, Kayu dan
produk kayu – Bagian 9: Meja
kantor
17 SNI 7555.26:2011, Furnitur -
Tempat tidur sorong - Kayu
18 SNI 7555.25:2011, Furnitur -
Bagian 25: Tempat tidur susun -
Kayu
19 SNI ISO 9098.1:2015, Tempat
tidur susun untuk penggunaan
rumah
tangga – Persyaratan
keamanan dan pengujian -
Bagian 1: Persyaratan
keamanan
20 SNI 8413:2017, Furnitur –
Tempat tidur
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 60
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
21 SNI 7107:2017, Furnitur – Kursi
makan
22 SNI 7109:2017, Furnitur – Meja
komputer dari kayu dan
produk kayu
23 SNI 7108:2017, Furnitur – Meja
dan kursi taman dari kayu
bukan jati
24 SNI 7110:2017, Furnitur –
Tempat tidur bayi dari kayu
dan produk kayu
25 SNI 8183:2017, Furnitur – Meja
laboratorium kimia
Peralatan
dapur
lainnya
4 Sarana penyimpan beras 1 1 SNI 12-4395-1996 , Sarana
penyimpan beras
Furniture 5 Lemari besi (brankas) 1 1 SNI 12-1594-1989, Lemari besi
Peralatan
kesehatan
6 Tempat tidur pasien non
elektrik
6 1 SNI IEC 60601-1:2014, Peralatan
elektromedik - Bagian 1 :
Persyaratan umum
keselamatan dasar dan kinerja
esensial
2 SNI IEC 60601-2-52:2014,
Peralatan elektromedik -
Bagian 2-52: Persyaratan
khusus keselamatan dasar dan
kinerja esensial tempat tidur
pasien
(hanya untuk pengujian
keselamatan mekanik: klausul
7,9, dan 15)
3 SNI 16-2625-1992, Tempat tidur
baja beroda untuk rumah sakit
dengan pengatur posisi tidur
4 SNI IEC 60601-1:2014, Peralatan
elektromedik - Bagian 1 :
Persyaratan umum
keselamatan dasar dan kinerja
esensial;
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 61
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
5 SNI IEC 60601-2-52:2014,
Peralatan elektromedik -
Bagian 2-52: Persyaratan
khusus keselamatan dasar dan
kinerja esensial tempat tidur
pasien
(hanya untuk pengujian
keselamatan mekanik: klausul
7,9, dan 15)
6 SNI 16-2626-1992, Tempat tidur
baja beroda untuk rumah sakit
Kimia 7 Arang aktif 3 1 SNI 06-3730-1995, Arang aktif
teknis
2 SNI 06-4253-1996, Arang aktif
untuk air minum
3 SNI 06-4365-1996, Arang aktif
untuk pemurnian minyak
makan
Kimia 8 Briket 2 1 SNI 19-4791-1998, Briket serbuk
sabut kelapa
2 SNI 01-6235-2000, Briket arang
kayu
8 41
10 Peralatan
kesehatan
1 Inkubator 4 1 SNI 60601-1 2014, Peralatan
elektromedik - Bagian 1-1:
Persyaratan Umum untuk
keselamatan - Standar
kolateral: Persyaratan
keselamatan untuk sistem
elektromedik (IEC 60601-1-
1:2000, IDT)
2 SNI IEC 60601-2-20:2014,
Peralatan elektromedik -
Bagian 2-20: Persyaratan
khusus untuk keselamatan
dasar dan kinerja esensial
inkubator infant transpor (IEC
60601-2-20:2009, IDT)
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 62
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
3 SNI IEC 60601-2-19:2014,
Peralatan elektromedik -
Bagian 2-19: Persyaratan
khusus untuk keselamatan
dasar dan kinerja esensial
inkubator infant (IEC 60601-2-
19:2009, IDT)
4 SNI 16-4221-1996, Inkubator
perawatan bayi
1 4
11 Furniture 1 Rak Baja Tunggal 1 1 SNI 0908:2007, Rak baja
tunggal
1 1
Jumlah 75 192
Lampiran 4. Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Tahun 2018 – 2019
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
1 Beras 1 SNI 6128:2015 Beras 2018-2019 Kementerian Pertanian
2 Kedelai 2 SNI 01-3922-1995 Kedelai 2018-2019 Kementerian Pertanian
3 Jagung 3 SNI 4483:2013 Jagung – Bahan pakan ternak 2018-2019 Kementerian Pertanian
4 Jagung 4 SNI 3920:2013 Jagung 2018-2019 Kementerian Pertanian
5 Asam formiat teknis 5 SNI 2128-2013 Asam formiat teknis 2017-2018 Kementerian Perindustrian Pembahasan draft regulasi
6 Terpal plastik untuk biji-bijian produk pertanian
6 SNI 7582:2010 Terpal plastik untuk biji-bijian produk pertanian
2017-2018 Kementerian Perindustrian Selesai notifikasi ke WTO
7 Ban Vulkanisir 7 SNI 3768-2013 Vulkanisir ban mobil penumpang dan komersial
2018-2019 Kementerian Perindustrian
8 Cat dekoratif 8 SNI 8011-2014 Cat dekoratif berbasis pelarut organik 2018-2019 Kementerian Perindustrian
9 Pelumas untuk kendaraan bermotor 9 SNI ISO 7069.1:2012 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas –
Bagian 1: Minyak lumas motor bensin roda 4
(empat) langkah kendaraan bermotor
2018-2019 Kementerian Perindustrian Sudah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Perindustrian No 25 Tahun 2018
10 SNI ISO 7069.2:2012 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas –
Bagian 2: Minyak lumas motor bensin roda 4
(empat) langkah sepeda motor
11 SNI ISO 7069.3:2005 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas –
Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2
(dua) langkah dengan pendingin udara
12 SNI ISO 7069.4:2005 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas –
Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2
(dua) langkah dengan pendingin air
13 SNI ISO 7069.5:2012 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas -
Bagian 5: Minyak lumas motor diesel
putaran tinggi
14 SNI ISO 7069.6:2005 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas -
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 64
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
Bagian 6: Minyak lumas roda gigi transmisi
manual dan gardan.
15 SNI ISO 7069.7:2012 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas –
Bagian 7: Minyak lumas transmisi otomatis
16 SNI ISO 7069.8:2012 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas –
Bagian 8: Gemuk pelumas kendaraan
bermotor
Sudah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Perindustrian No 25 Tahun 2018
10 Kaca untuk bangunan 17 SNI ISO 20492-1:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi -
Bagian 1: Daya tahan segel tepi dengan uji
iklim : (ISO 20492-1:20018 IDT)
2018-2019 Kementerian Perindustrian Pembahasan draft regulasi
18 SNI ISO 20492-2:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi -
Bagian 2: Uji pengkabutan kimia (ISO
20492-2:20018 IDT)
Pembahasan draft regulasi
19 SNI ISO 20492-3:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi –
Bagian 3: Konsentrasi gas dan kebocoran
gas (ISO 20492-3:20018 IDT)
Pembahasan draft regulasi
20 SNI ISO 20492-4:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi -
Bagian 4: Metode uji untuk sifat uji segel tepi
(ISO 20492-4:20018 IDT)
Pembahasan draft regulasi
21 SNI ISO 12543-1:2011 Kaca untuk bangunan – Kaca berlapis dan
kaca pengaman berlapis – Bagian 1: Definisi
dan deskripsi komponen
Pembahasan draft regulasi
22 SNI ISO 12543-2:2011 Kaca untuk bangunan – Kaca berlapis dan
kaca pengaman berlapis – Bagian 2: Kaca
pengaman berlapis
Pembahasan draft regulasi
23 SNI ISO 12543-3:2011 Kaca untuk bangunan - Kaca berlapis dan Pembahasan draft
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 65
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
kaca pengaman berlapis - Bagian 3: Kaca
berlapis
regulasi
11 Pipa baja karbon untuk kontruksi umum 24 SNI 0068:2007 Pipa baja karbon untuk kontruksi umum 2018-2019 Kementerian Perindustrian
12 Baja canai panas untuk konstruksi umum 25 SNI 07-0722-1989 Baja canai panas untuk konstruksi umum 2018-2019 Kementerian Perindustrian
13 Baja lembaran tipis lapis timah elektrolisa (BjLTE)
26 SNI 07-0602-2006 Baja lembaran tipis lapis timah elektrolisa (Bj
LTE)
2018-2019 Kementerian Perindustrian Selesai notifikasi ke WTO
14 Sprayer gendong semi otomatis 27 SNI 4513:2012 Alat pemeliharaan tanaman sprayer
gendong semi otomatis
2018-2019 Kementerian Perindustrian
15 Traktor roda dua 28 SNI 0738:2010/Amd 2 Traktor roda dua – Unjuk kerja dan cara uji 2018-2019 Kementerian Perindustrian
16 Roll karet 29 SNI 1843:2008/Amd 2) Roll karet pengupas gabah 2018-2019 Kementerian Perindustrian
18 Kertas tisu 30 SNI 0103:2014 Kertas tisu toilet 2018-2019 Kementerian Perindustrian
31 SNI 0173:2012 Kertas tisu muka
32 SNI 3344:2014 Kertas tisu serbet
19 Kertas pembungkus makanan 33 SNI 8218:2015 Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan 2018-2019 Kementerian Perindustrian Selesai notifikasi ke WTO
20 Sepeda anak 34 SNI 8224:2016 Persyaratan Keselamatan dan Metode Uji
untuk Sepeda Anak
2018-2019 Kementerian Perindustrian Sudah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Perindustrian No.30 tahun 2018
21 Aki 35 SNI 4326-2013 Aki untuk kendaraan bermotor kategori L 2018-2019 Kementerian Perindustrian
36 SNI 0038:2009 Aki untuk kendaraan bermotor roda empat
atau lebih
22 Kaca spion 37 SNI 2770.1:2009 Kaca spion untuk kendaraan bermotor
kategori M dan N
2018-2019 Kementerian Perindustrian
38 SNI 2770.2:2009 Kaca spion untuk kendaraan bermotor
kategori L
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 66
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
23 Jaket keselamatan (alat apung personal) 39 SNI ISO 12402-1:2011 Alat apung personal - Bagian 1: Baju
penolong di kapal untuk pelayaran laut -
Persyaratan keselamatan
2018-2019 Kementerian Perindustrian
40 SNI ISO 12402-2:2011 Alat apung personal - Bagian 2: Baju
penolong, tingkat unjuk kerja 275 -
Persyaratan keselamatan
41 SNI ISO 12402-3:2011 Alat apung personal - Bagian 3: Baju
penolong, tingkat unjuk kerja 150 -
Persyaratan keselamatan
42 SNI ISO 12402-4:2011 Alat apung personal - Bagian 4: baju
penolong, tingkat unjuk kerja 100 -
Persyaratan keselamatan
43 SNI ISO 12402-5:2011 Alat apung personal Bagian 5: Alat bantu
apung (tingkat 50)-Persyaratan Keselamatan
2018-2019 Kementerian Perindustrian
44 SNI ISO 12402-6:2011 Alat apung personal - Bagian 6: Baju
penolong dan alat bantu apung peruntukan
khusus - Persyaratan keselamatan dan
metode uji tambahan
45 SNI ISO 12402-7:2011 Alat apung personal - Bagian 7: Material dan
komponen - Persyaratan keselamatan dan
metode uji
46 SNI ISO 12402-8:2011 Alat apung personal - Bagian 8: Aksesoris -
Persyaratan keselamatan dan metode uji
47 SNI ISO 12402-10:2011 Alat apung personal Bagian 10: Pemilihan
dan aplikasi alat apung personal dan
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 67
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
perlengkapannya
24 Vacum cleaner 48 SNI IEC 60335-2-2:2012 Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya -
Keselamatan – Bagian 2-2: Persyaratan
khusus untuk pembersih vakum dan peranti
pembersih sedot air
2018-2019 Kementerian Perindustrian
25 Vacum cleaner wet & dry
26 Electrical Portable Ovens 49 SNI IEC 60335-2-9:2010 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis -
Keselamatan - Bagian 2-9: Persyaratan
khusus untuk pemanggang roti dan
pemasak portabel sejenis
2018-2019 Kementerian Perindustrian
27 Electrical Grillers
28 Electrical Roasters
29 Electrical Bread Makers
30 Electrical Bread Toasters
31 Electrical Sandwich Makers
32 Electrical Waffels Makers
33 Electrical Blenders 50 SNI IEC 60335-2-
14:2010
Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya -
Keselamatan – Bagian 2-
14: Persyaratan khusus untuk
mesin dapur
2018-2019 Kementerian Perindustrian Pembahasan draft regulasi
34 Electrical Food Processors
35 Electrical Juicer
36 Electrical Mixers
37 Electrical Food Choppers
38 Electrical Food Grinder
39 Electric Steam Boats 51 SNI IEC 60335-2-
15:2011
Peranti listrik rumah tangga dan sejenis -
Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan
2018-2019 Kementerian Perindustrian Pembahasan draft regulasi
40 Electric Thermo Pots
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 68
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
41 Penanak nasi (Rice Cooker), Penanak
bertekanan (Pressure Cooker) dengan
daya listrik masukan (input) hingga 2000
Watt
khusus untuk peranti pemanas cairan dan
keperluan sejenis
42 Mesin pembuat teh/kopi (Electric
cofee/tea maker)
43 Ketel listrik (Electric Kettle) dengan
kapasitas pengenal tidak melebihi dari
10 liter
44 Water Dispenser
45 Peralatan perawatan kulit 52 SNI IEC 60335-2-
23:2010
Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya-
Keselamatan-Bagian 2-23: Persyaratan
khusus untuk peranti perawatan kulit dan
rambut
2018-2019 Kementerian Perindustrian
46 Electrical hair dryers
47 Electric hair styling set
48 Oven microwave 53 SNI IEC 60335-2-
25:2010
Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya
– Keselamatan – Bagian 2-25:
Persyaratan khusus untuk oven gelombang
mikro termasuk oven gelombang mikro
kombinasi
2018-2019 Kementerian Perindustrian
49 Pengisi baterai 54 SNI IEC 60335-2-
29:2012
Peranti listrik rumah tangga dan sejenis-
Keselamatan - Bagian 2-29 : Persyaratan
khusus untuk pengisi baterai
2018-2019 Kementerian Perindustrian Pembahasan draft regulasi
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 69
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
50 Pesawat Televisi dengan ukuran layar
sampai 42 inch
55 SNI 04-6253-2003 Peralatan audio video dan elektronika
sejenis - Persyaratan keselamatan
2018-2019 Kementerian Perindustrian
Sudah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2018
51 Portable audio-video player
52 Disc Player VCD
53 Disc Player DVD
54 Disc Player Blue Ray
55 Pesawat Radio Penerima (radio
receiver)
56 Tape Mobil (Head Unit Mobil)
57 Audio Power Amplifier dengan daya
listrik masukan (input) sampai dengan
500 Watt RMS
58 Speaker aktif
59 Konsol Video Game
60 Set Top Box
61 Lampu LED 56 SNI IEC 62560 : 2015 Lampu LED swa-ballast untuk penerangan
umum dengan tegangan > 50 V - Spesifikasi
keselamatan
2018-2019 Kementerian Perindustrian Pembahasan draft regulasi
2018| Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan 70
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
62 Hand Phone 57 * Emission
CISPR22 :
- FM Antena Terminal Voltage (AT)
- Radiated Emmision (RE)
Immunity
IEC 61000-4-2:
- Electrostatic Discharge (ESD)
IEC 61000-4-4:
- Electrical Fast Transient (EFT) Burst
2018-2019 Kementerian Perindustrian
63 Komputer Genggam (Handheld)
64 Komputer Tablet