laporan kinerja direktorat jenderal pemberdayaan sosial...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
LAPORAN KINERJA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 i
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 ii
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
BAB I PENDAHULUAN 2
▪ Latar Belakang 3
▪ Gambaran Umum Organisasi 4
➢ Kedudukan 4
➢ Tugas dan Fungsi 4
➢ Struktur Organisasi 5
▪ Aspek Strategis Organisasi 5
➢ Aspek Peran dan Fungsi 5
➢ Aspek Sumber Daya Manusia 6
➢ Aspek Keuangan / Anggaran 7
➢ Aspek Tata Laksana 7
➢ Aspek Sarana dan Prasarana 8
▪ Isu Strategis Organisasi 8
▪ Sistematika Penyajian 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
▪ Perencanaan Strategis 10
➢ Visi 10
➢ Misi 10
➢ Tujuan Organisasi 11
▪ Perjanjian Kinerja 11
➢ Perjanjian Kinerja 2018 12
➢ Pohon Kinerja 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14
▪ Capaian Kinerja Tahun 2018 15
➢ Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2018 15
➢ Data 16
➢ Analisis Capaian Kinerja 17
Sasaran Strategis I :
Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yang Partisipatif 17
Indikator I :
Persentase (%) PSKS perorangan yang berperan aktif dalam
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 17
• Capaian Kinerja Indikator I 17
• Trend Kinerja 3 Tahun Terakhir 19
• Trend Kinerja 2015-2019 19
• Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 19
• Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja 19
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 iii
Indikator II :
Persentase (%) PSKS Kelembagaan yang berperan aktif dalam
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 20
• Capaian Kinerja Indikator II 20
• Trend Kinerja 3 Tahun Terakhir 22
• Trend Kinerja 2015-2019 22
• Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 23
• Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja 23
Evaluasi dan Program Inovasi 2018 23
a. Evaluasi Internal terhadap Signifikansi dan Keberfungsian Wahana
Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 23
b. Program Inovasi terhadap Pengukuran Indeks Partisipasi PSM
oleh Catalyst Psychology & HR Management Services 24
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DAN PUSAT
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) SEBAGAI PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL 25
Indikator III: Persentase (%) Sumber Dana Bantuan Sosial Masyarakat Yang
Dikelola untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 26
• Capaian Kinerja Indikator III 26
• Trend Kinerja 3 Tahun Terakhir 28
• Trend Kinerja 2015-2019 28
• Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 29
• Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja 29
Inovasi Program 2018 29
Indikator IV :
Persentase (%) Peningkatan Pihak-Pihak Yang Berperan Aktif Dalam
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan
Kesetiakawanan Sosial 30
• Capaian Kinerja Indikator IV 30
• Trend Kinerja 3 Tahun Terakhir 31
• Trend Kinerja 2015-2019 31
• Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 31
Inovasi Program 2018 32
Sasaran Strategis II :
Meningkatnya kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan
dasar 34
Indikator V :
Persentase (%) Warga KAT Yang Meningkat Kualitas Hidupnya 34
• Capaian Kinerja Indikator V 34
• Trend Kinerja 3 Tahun Terakhir 36
• Trend Kinerja 2015-2019 36
• Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 37
• Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja 37
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SEBAGAI
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL 37
▪ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya 39
▪ Capaian Anggaran Tahun 2018 42
➢ Hasil Capaian Anggaran Tahun 2018 42
➢ Evaluasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018 43
BAB IV PENUTUP 44
▪ Simpulan 45
▪ Saran 45
LAMPIRAN
DAFTAR ISI
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
merupakan Unit Kerja Eselon I di Kementerian
Sosial yang bertugas untuk menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial berperan memastikan
kebijakan, arahan, keputusan dan instruksi
Menteri Sosial terkait norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial baik
perseorangan dan lembaga, komunitas
masyarakat, penanaman nilai kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
maupun pengelolaan sumber dana bantuan
sosial.
Selama tahun 2018, Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial telah melaksanakan
program bidang pemberdayaan sosial sesuai
dengan agenda Sasaran Strategis 2015-2019 yang
dikomitmenkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun
2018. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, ada 2
Sasaran Strategis (SS) program pemberdayaan
sosial yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial dan untuk mengetahui
capaiannya digunakan 5 indikator kinerja (IK).
Persentase (%) PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
Persentase (%) PSKS Kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
Persentase (%) Sumber Dana Bantuan Sosial Masyarakat Yang dikelola untuk
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Persentase (%) Peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan
sosial
Anggaran
Persentase (%) Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya
Sasaran Strategis I : Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yang Partisipatif
Sasaran Strategis I I: Meningkatnya Kemandirian Warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar Alokasi Anggaran Program Pemberdayaan Sosial
Target = 70% Realisasi = 100% Capaian = 142,86%
Target = 80% Realisasi = 98,04% Capaian = 122,54%
Target = 75% Realisasi = 228,33% Capaian = 304,45%
Target = 1% Realisasi = 1,89% Capaian = 188,79% Target = 45,55%
Realisasi = 89,64% Capaian = 196,80%
Alokasi 2018= Rp.498.505.882.000,-
Realisasi = Rp.480.771.041.123,- Capaian = 96,44%
IK 1
IK 2
IK 3
IK 4 IK 5
*IK = Indikator Kinerja
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 1
BAB I PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
GAMBARAN UMUM ORGANISASI
ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
ISU STRATEGIS ORGANISASI
SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 2
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam 4 bentuk
pelayanan sosial yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial,
rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Keempatnya
bersinergi sebagai program yang saling terkait untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial mengambil salah satu peran dalam
pembangunan kesejahteraan sosial yang diwujudnyatakan
dalam bentuk program dan kegiatan pemberdayaan
dengan sasaran utamanya adalah meningkatkan
partisipasi sosial masyarakat dan dunia usaha,
pendayagunaan nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan
pemberdayaan komunitas adat terpencil.
Guna perwujudan pertanggungjawaban setiap program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan, maka Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selaku instansi
pemerintah wajib mengkomunikasikan pencapaian baik kinerja maupun
keuangan kepada stakeholder sesuai dengan rencana strategis maupun rencana
kerja yang telah ditetapkan serta berdasarkan penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi maupun Tugas
Pembantuan.
Laporan Kinerja 2018 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial
LATAR
BELAKANG PERMENPAN
RB NOMOR 53
TAHUN 2014
Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada
Tentang : Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
LKj ini menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi
Rencana dan target kinerja yang ditetapkan
Hasil capaian dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program
Program inovasi di 2018
Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya
Anggaran dan realisasi keuangan.
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 3
➢ KEDUDUKAN Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah Unit
Kerja Eselon I di Kementerian Sosial, dipimpin oleh
Direktur Jenderal yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Sosial RI.
➢ TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Pasal 322,
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
sosial sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Dalam Pasal 323 Ayat (1), dalam
melaksanakan tugas Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan
sosial seseorang, keluarga, kelompok dan
masyarakat yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau
perseorangan sebagai potensi dan sumber daya
kesejahteraan sosial, serta komunitas adat
terpencil;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
sosial seseorang, keluarga, kelompok dan
masyarakat yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau
perseorangan sebagai potensi dan
c. sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas
adat terpencil;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga,
kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau
perseorangan sebagai potensi dan sumber daya
kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok
dan masyarakat yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau
perseorangan sebagai potensi dan sumber daya
kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok
dan masyarakat yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau
perseorangan sebagai potensi dan sumber daya
kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;
g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Pada pasal yang sama Ayat(2) menyebutkan,”Selain menyelenggarakan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berdasarkan kesesuaian fungsi,
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial juga menyelenggarakan fungsi di
bidang kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial”.
GAMBARAN UMUM
ORGANISASI
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 4
• Mendukung Kementerian Sosial RI melalui perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial
• Merupakan unit kerja yang berada pada posisi netral dan bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis pandangan dan analisis pemikiran di bidang pemberdayaan sosial
• Memastikan kebijakan, arahan, keputusan dan instruksi Menteri Sosial terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial baik perseorangan dan lembaga, komunitas masyarakat, penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial maupun pengelolaan sumber dana bantuan sosial dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para stakeholdernya, terutama kebijakan dan program yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden dalam upaya mewujudkan Nawa Cita.
• Memberikan konstribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional seperti Subsidi Rastra dan Pendampingan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada program Bantuan Pangan Non Tunai, Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT)
• Membantu Sekretaris Jenderal melalui biro perencanaan dalam proses manajemen mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi sampai dengan terminasi kebijakan di bidang pemberdayaan sosial
• Berperan dalam menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan sosial maupun bidang kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial
• Mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang, rapat atau pertemuan di bidang pemberdayaan sosial yang dihadiri atau tidak dihadiri oleh Menteri serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil
5 aspek
Peran & Fungsi
Sumber Daya
Manusia
Keuangan/Anggaran
Tata Laksana
Sarana & PrasaranaDirektorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial
Sekretariat Ditjen
Pemberdayaan Sosial
Direktorat
Pemberdayaan Sosial
Perorangan,
Keluarga, kelompok
dan Masyarakat
Direktorat
Kepahlawanan,
Keperintisan,
Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial
Direktorat
Pemberdayaan
Komunitas Adat
Terpencil
Direktorat
Pengelolaan
Sumber Dana
Bantuan Sosial
➢ STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial,
Pasal 324, struktur organisasi Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut:
Struktur Organisasi
➢ ASPEK PERAN DAN FUNGSI
ASPEK STRATEGIS
ORGANISASI
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 5
S1 = 56 orang S2 = 46 orang S3 = 4 orang
Dari total 195 orang pegawai ada 122 orang memiliki Pendidikan D-IV sampai S3 atau sebesar 62,56%. Ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan, sumber daya manusia yang dimiliki Ditjen Pemberdayaan Sosial berkualitas.
➢ ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
a. Pegawai Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial berdasarkan
Pendidikan
Untuk menjalankan tugas dan fungsi
organisasi, Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial didukung oleh 195
orang sumber daya manusia/ aparatur
sipil negara (berdasarkan data dari sub
bagian kepegawaian per 31 Desember
2018).
b. Pegawai Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
berdasarkan Golongan
c. Pegawai Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
berdasarkan jenis kelamin
Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial per 31 Desember 2018 adalah 195 orang pegawai
SD = 5 orang
SMP=11 orang
DIII = 18 orang DIV = 16 orang
SMA=39 orang
Golongan I; 2 (1%)
Golongan II; 46 (22%)
Golongan III; 109(54%)
Golongan IV; 38(19%)
Fungsional; 8 (4%)
Perempuan = 88 orang
(45%)
Laki-Laki = 107 orang
(55%)
Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang
sama untuk menunjukkan karya dan kinerjanya di
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 6
➢ ASPEK KEUANGAN/ANGGARAN
Pada tahun 2018, anggaran Direktorat
Jenderal Pemberdayaan Sosial mengalami 5
kali perubahan dari pagu yang semula
ditetapkan sebesar Rp.433.823.251.000,-.
Perubahan alokasi anggaran tersebut
dikarenakan adanya proses registrasi dan
pengesahan dana hibah dalam negeri,
sehingga alokasi anggaran Direktorat
Jenderal Pemberdayaan Sosial sampai akhir
tahun 2018 anggaran menjadi Rp.
498.505.882.000,-. Berikut tren
perubahannya :
➢ ASPEK TATA LAKSANA
Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi organisasi untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial menetapkan suatu tata cara pelaksanaan organisasi
dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme kerja maupun
sistem kerja. Adapun tata laksana yang ada di Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial antara lain :
Struktur, yakni prosedur atau tata cara yang mengatur
hubungan kerja antar unit dan antar hirarki dalam
organisasi, seperti koordinasi, komunikasi dan
pertanggungjawaban, contohnya SOP Laporan Kinerja
Sumber daya, yakni prosedur pemanfaatan sumber daya
dalam organisasi, seperti prosedur penggunaan keuangan,
pemanfaatan bahan kerja, contohnya SOP Penatausahaan
Perbendaharaan dan Pembukuan
Pegawai, yakni prosedur terkait pengaturan waktu, dan
sikap perilaku pegawai dalam melaksanakan
pekerjaan/tugas, contohnya SOP Permohonan Cuti, SOP
Pengusulan tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya
Stakeholders, yakni prosedur terkait pengaturan interaksi
dalam proses pemberian pelayanan kepada stakeholders
organisasi, seperti pedoman standar pelayanan, tata cara
penanganan keluhan contoh SOP Media Informasi
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tahun 2018 sebesar Rp. 498.505.882.000
28 Desember 2018 : Realokasi dana hibah IV sebesar Rp.10.611.922.000
Alokasi Anggaran
Rp.433.823.251.000
4 Juni 2018 : Realokasi dana hibah I sebesar Rp.10.611.922.000
24 Oktober 2018 : Realokasi dana hibah III sebesar Rp.31.108.905.000
31 Agustus 2018 : Realokasi dana hibah II sebesar Rp.9.036.099.000
Rp.433.823.251.00
0,-
Rp.444.435.173.00
0.-
Rp.453.471.272.00
0,-
Rp.484.580.177.00
0,-
Rp.498.505.882.00
0,-
26 Maret 2018 : Terjadi pergeseran anggaran namun tidak merubah jumlah alokasi anggaran
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 7
Governance process, yakni tata cara pengambilan
keputusan dalam organisasi, contoh SOP Pengusulan
Rancangan Keputusan Menteri Sosial.
Sepanjang tahun 2018, ada 123 SOP yang sudah disusun dan ditetapkan dalam
upaya mendukung mekanisme dan tata laksana organisasi di Direktorat
Jenderal Pemberdayaan Sosial.
➢ ASPEK SARANA DAN PRASARANA
Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya peningkatan sarana
dan prasarana pendukung yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi sehari-hari, serta guna efisiensi, efektivitas dan akuntabelnya
pelaksanaan program pemberdayaan sosial. Selain ruangan, perlengkapan dan
alat pengolah data di kantor serta kendaraan dinas, sarana dan prasarana
pendukung lainnya antara lain:
a. Laman informasi kegiatan program pemberdayaan sosial melalui
www.sikapdaya.kemsos.go.id (website), Instagram,facebook;
b. Fasilitas pelayanan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang
dan Barang secara on line melalui https://simppsdbs.kemsos.go.id
c. Aula/Gedung Konvensi di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama
Kalibata;
d. Gudang Hadiah Tidak Tertebak (HTT)
e. Laman informasi dan update data kepahlawanan melaui website
https://direktoratk2krs.kemsos.go.id
www.sikapdaya.kemsos.go.id
PENDAHULUAN
Akun Instagram Ditjen Pemberdayaan Sosial
Akun Facebook Ditjen Pemberdayaan Sosial
https://direktoratk2krs.kemsos.go.id
https://simppsdbs.kemsos.go.id
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 8
Sasaran pemberdayaan sosial masih fokus pada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), hanya 10% yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (KAT) dilaksanakan secara integratif dan holistik, sementara alokasi anggaran tidak memadai dibandingkan dengan populasi KAT yang harus ditangani/diberdayakan;
Pusat Kesejahteraan Sosial yang membutuhkan perhatian baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi pendanaan;
Perluasan Areal / Lahan Taman Makan Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata dan Pengembangan sebagai Destinasi Wisata
Meskipun ada aspek-aspek strategis dalam organisasi, Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial juga masih memiliki permasalahan-permasalahan yang
berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan program kerja baik yang
bersifat pengembangan manajeman internal (mikro) maupun skala makro.
Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
di tahun 2018 antara lain :
a. Isu strategis mikro
b. Isu strategis makro
Sistematika laporan kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial :
BAB I Pendahuluan, berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued);
BAB II Perencanaan Kinerja, berisi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja
tahun 2018
BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja
tahun 2018 dan analisisnya, realisasi kinerja 3 tahun terakhir, realisasi
kinerja 2015-2019, faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja,
capaian anggaran dan evaluasi secara umum;
BAB IV Penutup, berisi tentang simpulan dan saran
ISU STRATEGIS
ORGANISASI
Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya;
Pemanfaatan system informasi yang belum optimal
90%
SISTEMATIKA
PENYAJIAN
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
PERENCANAAN STRATEGIS
PERJANJIAN KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 10
➢ VISI
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, visi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial diarahkan untuk mendukung visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yang sejalan dengan program pemberdayaan sosial yakni:
“ Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”
Dengan visi pembangunan nasional tersebut, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mengarahkan visinya pada terwujudnya kemandirian dan partisipasi sosial masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
➢ MISI
Adapun misi pembangunan nasional yang dilakukan untuk pencapaian visi nasional antara lain: a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional;
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Misi nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, khususnya pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selanjutnya disinergikan dengan Nawacita, yaitu Butir 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Butir 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Butir 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog
Mengacu pada misi nasional tersebut, misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah:
“Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Tinggi,
Maju, dan Sejahtera”.
Menindaklanjuti misi pembangunan nasional tersebut, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melakukan upaya-upaya antara lain:
1. Meningkatkan kemandirian warga Komunitas Adat Terpencil; 2. Meningkatkan peran serta sumber daya sosial dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial; 3. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan
dan rasa kebangsaan; serta 4. Meningkatkan kesetiakawanan dan restorasi sosial.
Adapun kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yaitu:
a. Melaksanakan Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
b. Melaksanakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; c. Melaksanakan Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; d. Mengelola sumber dana bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat
utamanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
PERENCANAAN
STRATEGIS
PERENCANAAN STRATEGIS
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 11
➢ TUJUAN ORGANISASI
a. Meningkatnya kualitas hidup dan
akses terhadap pemenuhan
kebutuhan dasar komunitas adat
terpencil;
b. Meningkatnya kepedulian dan kemampuan
masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan
dunia usaha dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
c. Terbangunnya karakter masyarakat yang
cinta tanah air;
d. Meningkatnya pengelolaan sumber dana
bantuan sosial.
➢ PERJANJIAN KINERJA 2018
Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan rencana
kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 oleh
seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial sekaligus merupakan komitmen
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu
satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya
yang dikelola.
Perjanjian Kinerja adalah kesepakatan rencana dan komitmen untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur
PERJANJIAN
KINERJA
Tujuan Perjanjian
Kinerja
Meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja aparatur
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi
Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kinerja aparatur
Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan
dan sanksi
PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 12
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
➢ POHON KINERJA
Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial telah menyusun program dan kegiatan di setiap Unit Kerja Eselon II dengan mengacu pada Indikator Kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon I yang pencapaiannya didukung oleh Unit Kerja Eselon II yakni: Direktorat PSPKKM
1. Persentase (%) PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Persentase (%) PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Direktorat PSDBS
3. Persentase (%) sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Direktorat K2KRS
4. Persentase (%) peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
Direktorat PKAT
5. Persentase (%) warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya
Program dan kegiatan disusun secara bertingkat menggunakan pohon kinerja. Berikut bagan pohon kinerja antara Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II:
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif
Persentase (%) PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
70%
Persentase (%) PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
80%
Persentase (%) sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial
75%
Persentase (%) peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
1%
2. Meningkatnya kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase (%) warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya
45,55%
PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 13
PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 15
CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2018
INDIKATOR
KINERJA 1
%PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos
Target = 70%, Realisasi = 100%
Capaian Kinerja = 142,86%
% PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos
Target = 80%, Realisasi = 98,04%
Capaian Kinerja = 122,54%
% Sumber dana bantuan sosial masyarakat yg dikelola untuk penyelenggaraan kesos
Target = 75%, Realisasi = 228,33% Capaian Kinerja = 304,45%
% Peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial Target = 1%, Realisasi = 1,89%
Capaian Kinerja = 188,79%
% Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya
Target = 45,55%, Realisasi = 89,64%
Capaian Kinerja = 196,80%
SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (KESOS) YANG PARTISIPATIF
SASARAN STRATEGIS 2: MENINGKATNYA KEMANDIRIAN WARGA KAT DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 16
148.066
145.967 143.978 142.026 139.767
2.156
3.610 3.845 3.607 4.127
645 2.399 4.589 6.328
2015 (awal) 2016 (awal) 2017 (awal) 2018 (awal) 2019 (awal)
Profil Warga KAT Per Januari 2019 (Satuan KK) Pemberdayaan 2015-2018, Populasi 2015 = 150.222 KK
Belum Diberdayakan Sedang Diberdayakan Sudah diberdayakan (Purnabina)
PSKS Perorangan
Populasi
Target 2018
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
7.160 orang
7.160 orang
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
90.176 orang
1.585 orang
Pekerja Sosial (Peksos) 1.978 orang 120 orang
PSKS Kelembagaan
Populasi
Target 2018
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
605 lembaga
565 lembaga
Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (LKPK)
33 lembaga
33 lembaga
Karang Taruna 35.248 lembaga 1.848 lembaga
Lembaga Kesejahteraan Sosial 25.234 lembaga 1.785 lembaga
Forum CSR 34 forum 34 forum
NAMA
JUMLAH
DITJEN DAYASOS
Rp. 12.523.415.000
DITJEN REHSOS
Rp. 12.490.344.000
DITJEN LINJAMSOS Rp. 39.368.872.500
DITJEN PFM Rp. 300.000.000
TOTAL Rp. 64.682.631.500
DATA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL PERORANGAN (PSKS PERORANGAN)
POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN (PSKS KELEMBAGAAN)
POPULASI WARGA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) = 249.282 KK
139.767 KK
4.127 KK
105.388 KK
Belum Sedang Sudah
Persebaran warga KAT: 23 Provinsi, 206 Kabupaten, 969 Kecamatan 1.949 Desa
PENYALURAN DANA HIBAH UNTUK 189.568 PMKS
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU & PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
5070
130
Target =150
2016 2017 2018 2019
2016 = 50 SLRT penumbuhan 2017 = 70 SLRT (50 pengembangan, 20 penumbuhan) 2018 = 130 SLRT (70 pengembangan, 50 penumbuhan) Target 2019 = 150 SLRT ( 130 pengembangan, 20 penumbuhan)
100 140
2175
Target = 300
2016 2017 2018 2019
2016 = 100 Puskesos penumbuhan 2017 = 140 Puskesos (100 pengembangan, 40 penumbuhan 2018 = 2.175 Puskesos (140 pengembangan menggunakan dana APBN, 1.915 pengembangan menggunakan APBD, 120 penumbuhan Target 2019 = 300 Puskesos ( 260 pengembangan, 40 penumbuhan)
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 17
Keterangan : 1. Pelaksanaan Bhakti Sosial di Jawa Timur, Mojokerto, 2018 2. Pemberian bantuan kepada lansia oleh coordinator
prov.Sumsel, 2018 3. Pendataan penerima manfaat program BPNT di
kec.Biringkanaya Sulsel 2018 4. Penjangkauan lansia terlantar di Kec.Mojokerto,2018 5. Peningkatan kapasitas TKSK untuk 7.160 TKSK tahap II
2018
Pendampingan program Rastra dan BPNT
18,16%34,92%
69,83%
100%
18,93%44,16%
75,71%100%
50% 50%
100% 100%
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
% Keterlibatan TKSK % Keterlibatan PSM % Keterlibatan Peksos
29,03%43,03%
81,05%100,00%
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
PSKS perorangan yang berperan aktif adalah PSKS perorangan (TKSK,PSM dan Peksos) yang telah diberdayakan dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
% Keterlibatan PSKS Perorangan = Jumlah yang diberdayakan / Target
pemberdayaan *100%
Target = 90% Realisasi = 100% Target Pemberdayaan 2018 = 7.160 org
Target = 75% Realisasi = 100% Target Pemberdayaan 2018 = 1.585 org
Target = 80% Realisasi = 100% Target Pemberdayaan 2018 = 120 org
Pendampingan program Kelompok Usaha Bersama
(KUBE)
Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas
untuk 7.160 TKSK
Menyampaikan laporan kegiatan
Memberikan pelayanan sosial ke masyarakat melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu
Keterlibatan 7.160 TKSK atau 100% dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diukur melalui kegiatan:
Pemberian tali asih bagi TKSK
Melaksanakan bhakti sosial melalui penjangkauan
lanjut usia
1 2 3
4
5
Melakukan pendataan penerima manfaat sesuai permintaan Dinas Sosial
➢ ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2018
Sasaran Strategis I : “MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG
PARTISIPATIF”
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
Target 2018 = 70% Realisasi 2018 = 100%
Peran Aktif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Indikator I % PSKS PERORANGAN YANG BERPERAN AKTIF
DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Capaian Kinerja = Realisasi / Target = 142,86%
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 18
Keterangan : 1. Peningkatan kapasitas untuk Peksos terkait manajemen kasus, Jakarta, 2018 2. Peserta peningkatan kapasitas untuk Peksos, Jakarta, 2018 3. Ujicoba peserta peningkatan kapasitas, Jakarta 2018 4. Pekerja Sosial goes to school, 2018 5. Layanan psikososial dan trauma healing oleh pekerja sosial kepada korban gempa
donggala, oktober 2018 6. Pekerja sosial saat dukungan psikososial bagi korban gempa Lombok, 2018 7. Pendampingan dan pemberian motivasi bagi lansia oleh Peksos,Kab.Bekasi 2018
Keterangan : 1. Kunjungan lapangan untuk penilaian PSM berprestasi di Aceh,2018 2. Fasilitasi bimbingan keterampilan dari berbagai pihak seperti
perbengkelan bagi masyarakat di desa Batang kabung,Sumbar 2018 3. Melakukan kegiatan paliatif,penderita kanker selama perawatan dan
pemulihan, Pancoran,Jakarta Selatan, 2018 4. Pendampingan dan pengembangan KUBE FM, Kotabumi
Selatan,Lampun Selatan, 2018 5. Mendampingi pengelolaan bank sampah oleh lansia, Yogyakarta 2018 6. Mendampingi penderita AIDS dan difabel, Banyuurip wetan, Surabaya,
2018
Melakukan pendataan penerima manfaat sesuai
permintaan Dinas Sosial
Pendampingan terhadap pasien paliatif
Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas
untuk 1.585 PSM
Menjadi inisiator perubahan di wilayahnya
Memberikan pelayanan sosial ke masyarakat sebagai fasilitator melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu
Keterlibatan 1.585 PSM atau 100% dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diukur melalui kegiatan:
Mengambil bagian dalam kegiatan -kegiatan penyuluhan keagamaan
Memberi pelayanan sosial melalui lembaga konsultasi
kesejahteraan keluarga
Terlibat di Lembaga Konseling dan Kesejahteraan Keluarga sebagai
pekerja sosial profesional
Memberikan layanan konseling kepada korban kekerasan dalam
rumah tangga
Menerima rujukan kasus yang disampaikan oleh PSM
Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait narkoba, obat-obat terlarang
Mendampingi anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga, penyandang disabilitas dan eks-narkoba
Keterlibatan 120 Peksos atau 100% dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diukur melalui kegiatan:
Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas terkait Manajemen Kasus untuk 120 Peksos
6
5 4 3
2
Peran Aktif Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) / Relawan Sosial
Peran Aktif Pekerja Sosial (Peksos)
1 1
4
3 2
5
7
6
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 19
0,00% 0,00%
67,00%70% 70%
92,66% 92,69% 92,77% 100%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
TREND KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR
Indikator Kinerja 2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
%PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 92,69% 67% 92,77% 70% 100%
Sumber : Lakin 2017 dan Dit.PSPKKM
Berdasarkan tabel diketahui bahwa setiap tahun realisasi dari persentasi PSKS
perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial
mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Dan pada tahun 2018, %
kinerjanya jika dibandingkan antara realisasi dan target 2018 yakni 100% : 70%
diperoleh capaian sebesar 142,86%
TREND KINERJA 2015-2019
Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
T R T R T R T R T R
%PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan soisal
- 92,66% - 92,69% 67% 92,77% 70% 100% 70%
Sumber : Lakin 2017 dan Dit.PSPKKM
*T= Target, R= Realisasi
Trend grafik 2015-2019
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menangani TKSK, PSM dan Peksos, Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat (Dit.PSPKKM), selain mendayagunakan sumberdaya internal, juga melibatkan berbagai unsur non pemerintah seperti Pekerja Sosial Masyarakat nasional, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia (KPSI), Save The Children dan unit kerja terkait seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos), Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (Pusbangprof Peksos-Pensos). Anggaran yang digunakan oleh tiap seksi adalah sebagai berikut : Seksi TKSK sebesar 6,76% dari total anggaran Dit. PSPKKM, Seksi PSM sebesar 1,49% dari total anggaran Dit. PSPKKM dan Seksi Peksos sebesar, 1,08% dari total anggaran Dit.PSPKKM.
FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
• Advokasi kebijakan dan anggaran yang dilakukan kepada daerah-daerah yang bertujuan untuk mempercepat peran PSKS perorangan
• Adanya rasa kepedulian, kerelawanan dan tanggung jawab;
• Adanya bimbingan teknis yang diberikan oleh pusat dan daerah;
• Adanya penguatan-penguatan melalui rapat koordinasi tingkat nasional untuk perorangan maupun kelembagaan;
• Adanya dukungan tali asih bagi TKSK sebesar Rp.500.000,-/bulan;
• Adanya bantuan sarana dan prasarana dari Pemda;
• Adanya monitoring dan supervisi terhadap peran PSKS perorangan di daerah
Seksi TKSK; 6,76%
Seksi PSM; 1,49%Seksi Peksos; 1,08%
Lainnya; 91%
AGGARAN DIT.PSPKKM = Rp. 173.443.554,-
DALAM RIBUAN RUPIAH
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 20
Keterangan : 1. Penjangkauan ke masyarakat menggunakan mobil antigalau LK3 di acara
Car Free Day, Bekasi 2018; 2. Rapat rencana kegiatan semester I LK3 antara pengurus dan Dinas Sosial di
Padang Pariaman, 2018 3. Penjangkauan ke masyarakat dengan mobil antigalau LK3 Sukabumi di
acara HUT Korpri & PGRI di Pelabuhan Ratu, 2018 4. Kegiatan sosialisasi ke masyarakat terkait layanan LK3 dengan mobil
antigalau kerjasama UIN Syarif Hidayatullah – Kemensos, 2018 5. LK3 goes to school di Kab.Pringsewu,Lampung, 2018 6. Diseminasi LK3 di lokasi rawan psikososial di Sukabumi,Jabar 2018
Target = 75 % Realisasi = 100 % Target Pemberdayaan 2018= 34 FCSR
Target = 85 % Realisasi = 92,14 % Target Pemberdayaan 2018 = 598 LK3 & LKPK
PSKS kelembagaan yang berperan aktif adalah PSKS kelembagaan (LK3/LKPK, KT,LKS, dan FCSR) yang telah diberdayakan dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
16,06%
36,08%
78,50%98,04%
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Target = 80 % Realisasi = 100 % Target Pemberdayaan 2018 = 1.848 KT
Target = 80 % Realisasi = 100 % Target Pemberdayaan 2018 = 1.785 LKS
11,20%
22,91%
81,44%
92,14%
21,65%
43,83%
77,92%
100%
19,61%
36,41%
72,27%
100%
11,76%
41,18%
82,35%100%
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
% Keterlibatan LK3/LKPK % Keterlibatan KT % Keterlibatan LKS % Keterlibatan FCSR
% Keterlibatan PSKS Kelembagaan = Jumlah yang diberdayakan / Target pemberdayaan *100%
*Realisasi akhir hanya 92,14 % atau hanya 551 lemb. karena adanya 13 LK3 berbasis masyarakat yang sudah tidak aktif memberikan layanan dan tidak mengirimkan laporan kegiatan serta ada 3 LKPK yang tidak aktif
Pemberian informasi kepada keluarga dan masyarakat yang membutuhkan layanan oleh pengurus, penanggung
jawab, dan tenaga profesional LK3
Mengadakan penjangkauan ke wilayah-wilayah terdampak permasalahan sosial melalui mobil LK3
Memberikan layanan konseling bagi keluarga-keluarga yang mengalami masalah, dilakukan oleh pekerja sosial
Keterlibatan 551 lembaga atau 92,14% dari 598 lembaga dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui kegiatan:
Memberikan layanan advokasi bagi bagi keluarga yang bermasalah Dilaksanakannya kegiatan
peningkatan kinerja petugas LK3 dalam penanganan masalah
psikososial
Mengadakan rapat koordinasi dengan jejaring
ketahanan keluarga
6
2 3
5 6
Penyampaian laporan kegiatan dan penyaluran bantuan operasional
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
Target 2018 = 80 %
Realisasi 2018 = 98,04 %
Peran Aktif Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga (LK3) – Lembaga Kesejahteraan Peduli Keluarga (LKPK)
Indikator II % PSKS KELEMBAGAAN YANG BERPERAN AKTIF
DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Capaian Kinerja = Realisasi / Target = 122,54%
1
4
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 21
Keterangan : 1. Rumah digital bentukan Karang Taruna Cakung Barat, 2018; 2. Warung kopi sebagai Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna,
Talangsuko Malang, 2018; 3. Bakti sosial Karang Taruna Talangsuko, Malang, 2018;; 4. Kegiatan donor darah dan pengobatan gratis Desa Sukawati
Gianyar,Bali 2018; 5. Gerakan Kampung Sehat, Desa Gari Gunung Kidul 2018; 6. Perayaan HUT RI ke 73, Karang Taruna Sendang Trenggalek, 2018; 7. Sanggar Seni Karang Taruna Padang Selatan, Padang Sumatera Barat,
2018
Melakukan kegiatan rutin tiap tahun bersama masyarakat melalui kegiatan
olahraga maupun kesenian
Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial seperti sanggar kerja, kerja bakti, operasi bersih
Memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait Usaha Ekonomi Produktif
Keterlibatan 1.848 Karang Taruna atau 100% dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui kegiatan:
Menjadi inisiator pelestarian budaya dan seni sebagai kearifan lokal melalui program pemberdayaan karang taruna
Menjalin jejaring dengan dunia usaha untuk penyediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi angka
pengangguran
Berpartisipasi dalam bidang pendidikan melalui pelaksanaan
perpustakaan keliling
Memberi pendampingan kepada penerima manfaat Usaha Ekonomi
Produktif
Meningkatkan jejaring kerjasama dengan dunia usaha untuk bantuan modal usaha bagi pelaku usaha skala kecil
Memberikan layanan sosial berupa edukasi terkait penyakit berbahaya seperti HIV Aids
Keterlibatan 1.785 LKS atau 100% dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui kegiatan:
Melakukan rapat dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan LKS
Melaksanakan kegiatan bimbingan sosial bagi masyarakat kerjasama
dengan Dinas Sosial
Melaksanakan kegiatan sosial seperti peduli korban
gempa
Keterangan : 1. Rapat koordinasi dan bimbingan teknis UEP dari Kemensos, 2018 2. Bimbingan sosial ODHA perempuan LKS dan Dinsos Kalimantan Selatan,2018; 3. Bimbingan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah tuna
sosial,Banjarmasin, 2018 4. Kegiatan bantuan modal usaha ekonomi kreatif dari Kementerian Sosial,
2018 5. Edukasi kepada anak terkait penyakit HIV Aids dari tenaga kesehatan, 2018 6. Pendampingan kepada penerima manfaat Usaha Ekonomi Kreatif, 2018 7. LKS Malang peduli gempa, 2018
2 3
5 6
7
Peran Aktif Karang Taruna (KT)
Peran Aktif Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
1
4
1 2 3
4 5 6
7
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 22
Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat melalui keikutsertaan pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan berupa dana/bantuan sosial, bantuan modal usaha, peningkatan kapasitas/keterampilan kerja, pelaksanaan bakti sosial
Keterlibatan 34 forum CSR atau 100% dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui kegiatan:
0,00% 0,00%
100,00% 80% 80%100,00% 100,00% 100,00%98,04%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
Keterangan : 1. Bantuan dari CSR diserahkan kepada korban
gempa di Palu oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial,2018;
2. Menteri Sosial bersama pemenang Padmamitra 2018,penghargaan bagi perusahaan yang berpartisipasi bidang kesejahteraan sosial;
3. Pelantikan pengurus FCSR Tanjungpinang,2018 4. Pelantikan pengurus FCSR Bangkabelitung,2018 5. Pelantikan pengurus FCSR Banyumas, 2018 6. Pelaksanaan Bakti Sosial oleh PT.Sampoerna-
Kemsos, 2018
Peran Aktif Forum Coorporate Social Responsibility (Forum CSR)
Ada 34 forum CSR di tiap provinsi di Indonesia yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Melalui forum ini dunia usaha setiap provinsi yang berpotensi untuk terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial didaftarkan ke Kementerian Sosial. Pada tahun 2018,tercatat ada 68 Perusahaan yang terdaftar dan bersedia terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
TREND KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR
Indikator Kinerja 2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
%PSKS Kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 100% 100% 100% 80% 98,04%
Sumber : Lakin 2017 dan Dit.PSPKKM
Berdasarkan tabel diketahui bahwa realisasi persentasi PSKS kelembagaan yang berperan
aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2016-2017 tercapai 100%.
Namun pada tahun 2018, realisasinya menurun menjadi 98,04%. Meskipun realisasinya
melampaui target 80% yang ditetapkan, namun ada 1,96%% PSKS kelembagaan (dari
unsur LK3 sebanyak 13 dan LKPK sebanyak 3) yang tidak berperan aktif. Hal ini diketahui
karena tidak ada data laporan kegiatan yang masuk selama tahun 2018. Capain kinerja
akhir tahun 2018 setelah dibandingkan antara realisasi dan target (98,04% : 80%) sebesar
122,54%.
TREND KINERJA 2015-2019
Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
T R T R T R T R T R
%PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan soisal
- 100% - 100% 100% 100% 80% 98,04% 80%
Sumber : Lakin 2017 dan Dit.PSPKKM *T= Target, R= Realisasi
Trend grafik 2015-2019
1 2
3 4 5
6
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 23
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab meningkatkan partisipasi sosial kelembagaan LK3-LKPK, Karang Taruna, LKS, dan FCSR (bidang potensi dunia usaha), Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat (Dit.PSPKKM) memiliki sumber daya manusia / aparatur sipil negara yang terbatas maka ditempuh berbagai upaya antara lain: - berkerja sama dengan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) Mahkota yakni membentuk Sekretariat Nasional untuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial;
- bekerja sama dengan pengurus Karang Taruna Nasional, Forum CSR;
- bekerja sama dengan 22 perguruan tinggi dalam pembentukan Desa Sejahtera Mandiri dan bekerja sama dengan ormas perempuan.
Sedangkan hal anggaran, penggunaan untuk kegiatan PSKS kelembagaan tergambar komposisinya seperti pada grafik .
FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
• peningkatan kapasitas berupa bimbingan teknis yang diberikan oleh pusat maupun daerah;
• Advokasi kebijakan dan anggaran yang dilakukan kepada daerah-daerah yang bertujuan untuk mempercepat peran PSKS kelembagaan;
• pemilihan PSKS kelembagaan berprestasi tingkat nasional;
• dukungan dari pemerintah daerah baik anggaran maupun sarana prasarana;
• monitoring dan supervisi terhadap peran PSKS kelembagaan di daerah
• pembentukan dan penumbuhan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial sebagai sarana partisipasi masyarakat
EVALUASI DAN PROGRAM INOVASI 2018
Dalam rangka peningkatan kualitas dan efektivitas program yang diperuntukkan bagi PSKS perorangan dan Kelembagaan, maka dilakukan evaluasi dan program inovasi di tahun 2018. a. Evaluasi Internal terhadap Signifikansi dan Keberfungsian Wahana
Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Hasil Dari hasil pemantauan dan evaluasi oleh Bagian Program dan Pelaporan yang dilakukan di 8 lokasi uji petik dengan responden dari petugas kabupaten sejumlah = 16 orang dan pengurus yang mewakili WKSBM (1 lokasi 2 pengurus) sejumlah = 16 orang , sehingga total responden 32 orang, diperoleh hasil sebagai berikut: a. Sebagian responden (50%) mengetahui dan merasakan adanya
peningkatan APBN, tetapi APBD secara umum tidak mengalami peningkatan (33% responden), sementara dukungan dana operasional lain menurut 17% respoden dapat dikatakan tidak ada. Ini berarti bahwa WKSBM belum menunjukkan kinerja yang memuaskan sehingga belum menjadi prioritas kegiatan di daerah ataupun menarik sumber dana lainnya;
b. Dari tingkat kepentingannya, diperoleh skor 7,8 dari 10. Dengan kata lain, WKSBM dirasakan penting keberadaannya oleh responden. Sementara dari segi keberfungsian, diperoleh skor 4,8 dari 10. Dengan kata lain, keberadaan WKSBM belum berjalan sebagaimana fungsinya. Hasil ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial mengetahui bahwa WKSBM dibutuhkan untuk mewadahi berbagai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diprakarsai oleh masyarakat tetapi perannya belum terlihat jelas di masyarakat.
Analisis a. Minimnya dukungan APBD sehingga kegiatan WKSBM sangat terbatas,
memerlukan lebih banyak sosialisasi dan diseminasi agar Pemerintah Daerah memasukkan kegiatan WKSBM dalam penganggaran;
Seksi LK31%
Seksi LKPK Seksi KT Seksi LKS2%
Seksi FCSR1%
Lainnya =92%
DALAM RIBUAN RUPIAH
ANGGARAN DIT.PSPKKM = Rp.173.443.554,-
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 24
b. Sebagian besar anggaran digunakan untuk kegiatan bimbingan teknis sementara kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan memerlukan porsi yang besar untuk dibiayai;
c. Penumbuhan WKSBM tergolong lambat karena kurangnya sosialisasi dan start-up
Rekomendasi Perlu mengurangi kesenjangan, karena di satu sisi keberadaan WKSBM dianggap penting sementara keberfungsiannya belum dirasakan secara nyata. Oleh karena itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Merumuskan kembali bentuk nyata WKSBM yang memudahkan Pemda
melihat, mengukur kinerja dan melakukan upaya-upaya pengembangan WKSBM;
b. Setiap daerah menginventarisir organisasi PSKS yang dapat dirangkum dalam WKSBM;
c. Melakukan sosialisasi dalam kegiatan pemberdayaan sosial Tindak Lanjut Evaluasi Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan terkait keberfungsian WKSBM di masyarakat, maka Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial hanya menganggarkan 10 lokasi dari 34 lokasi yang diusulkan untuk dianggarkan di tahun 2019. Kebijakan ini di ambil mengingat fungsi WKSBM juga melekat pada fungsi Pusat Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan WKSBM di 2019 hanya difokuskan pada WKSBM yang masih berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat.
b. Program Inovasi terhadap Pengukuran Indeks Partisipasi PSM oleh Catalyst Psychology & HR Management Services Hasil Berdasarkan pengujian alat ukur dengan mengambil sampel Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM) sebanyak 222 orang dari 12 provinsi melalui pendekatan
partisipasi sosial yang bersifat produktif dengan indikator durasi pelayanan,
keterikatan dan komitmen, serta keterampilan dasar/performa PSM
diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Terdapat 5 klasifikasi penilaian Indeks Partisipasi Sosial (IPS) yaitu Sangat
Rendah (1,00-1,80), Rendah (1,81-2,60), Cukup (2,61-3,40), Tinggi (3,41-
4,20), dan Sangat Tinggi (4,21-5,00). Berdasarkan rerata konversi hasil
pengukuran seluruh provinsi sampel,
diperoleh bahwa Indeks Partisipasi
Sosial PSM adalah 3,55 yang masuk
dalam klasifikasi Tinggi.
b. Selain partisipasi sosial yang bersifat
produktif juga dilakukan pengujian
tambahan pada konsep partisipasi
sosial yang merujuk pada kerelawanan
dan korelasi dengan spiritualitas
dengan hasil bahwa 92,8% PSM sampel
memiliki kerelawanan tinggi dan
sisanya pada klasifikasi sedang
Analisis a. Alat ukur untuk mengetahui indeks
partisipasi PSM yang telah diujicobakan memilik data yang valid, realiabel dan andal sehingga dapat diimpelementasikan penggunaannya;
Rekomendasi a. Sudah bisa digunakan untuk mengukur indeks partisipasi PSKS perorangan
lainnya seperti TKSK maupun Pekerja Sosial; b. Perlu menyederhanakan beberapa item pertanyaan atau metode
pengumpulan data agar lebih memudahkan responden dalam mengisi kuesioner.
Tindak Lanjut a. Alat ukur indeks partisipasi sosial akan digunakan di tahun 2019.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 25
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
Peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
1. Mengintegrasikan informasi, data dan layanan; 2. Mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujuan; 3. Mencatat kepesertaan dan kebutuhan program perlindungan sosial; 4. Membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan
fakir miskin dan orang tidak mampu melalui SIKS-NG; 5. Melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu
antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan;
Sasaran Program
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Capaian Pelaksanaan SLRT 2015-2018
Capaian Pelaksanaan Puskesos 2015-2019
25,29%
2,61%
Sebanyak 130 kab/kota (atau 25,29%) mengembangkan SLRT
Masih ada 384 kab/kota di Indonesia (atau 70,82%) belum mengembangkan SLRT
5070
130
Target =150
2016 2017 2018 2019
2016 = 50 SLRT penumbuhan 2017 = 70 SLRT (50 pengembangan, 20 penumbuhan) 2018 = 130 SLRT (70 pengembangan, 50 penumbuhan) Target 2019 = 150 SLRT ( 130 pengembangan, 20 penumbuhan)
Sebanyak 260 desa/kelurahan (atau 2,60%) mengembangkan Puskesos dengan dukungan APBN dan 1.915 desa/kel menggunakan APBD untuk mengembangkan Puskesos mandiri
Masih ada 81.272 desa/kelurahan di Indonesia (97,39%) belum mengembangkan Puskesos
100 140
2175
Target = 300
2016 2017 2018 2019
2016 = 100 Puskesos penumbuhan 2017 = 140 Puskesos (100 pengembangan, 40 penumbuhan 2018 = 2.175 Puskesos (140 pengembangan menggunakan dana APBN, 1.915 pengembangan menggunakan APBD, 120 penumbuhan Target 2019 = 300 Puskesos ( 260 pengembangan, 40 penumbuhan)
*1 Kab/Kota = 1 SLRT
Keterangan : 1. Peningkatan kapasitas petugas provinsi dan pendamping daerah SLRT, 2018 2. Peningkatan kapasitas pelaksana SLRT di Kab.Sungai Penuh, Jambi, 2018 3. Peningkatan kapasitas pelaksana SLRT di Kab.Lombok Tengah, NTT, 2018 4. Pelayanan ke masyarakat di SLRT kab.Sleman, DIY,2018 5. Aplikasi layanan SLRT pada layer monitor,2018 6. Prosedur layanan di SLRT : menggunakan nomor antrian agar layanan lebih disiplin dan teratur
*1 desa/kel = 1 Puskesos
6 5
4
3 2 1
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 26
Sumber dana bantuan sosial mengarah pada pengelolaan izin penyelenggara Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang serta pemanfaatan dana bantuan sosial
untuk PMKS
28,92%55,38% 85,85%
112%39,57%
143,71%
243,70%
344,67%
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Realisasi Jumlah Penyelenggara UGB & PUB yang berizin Realisasi Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial
19,79%
99,55%
164,77%
228,33%
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
*Realisasi akhir jumlah penyelenggara UGB dan PUB yang berizin melebihi target (112%) karena ijin penyelenggara/SK Menteri yang terbit tahun 2018 sebanyak 1.456 SK
Realisasi Jumlah Penyelenggara UGB & PUB yg berizin = Jumlah SK Mensos yang
diterbitkan / Target * 100 %
Target izin penyelenggara UGB dan PUB yang diterbitkan 2018 = 1.300 SK
Target pemanfaatan sumber dana bantuan sosial 2018 = 55.000 PMKS
*Realisasi akhir pemanfaatan sumber dana bantuan sosial melebihi target (344,67%) karena jumlah PMKS yang dibantu melalui bantuan sosial sebanyak 189.568 orang PMKS
% Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial = Jumlah PMKS yang dibantu / Target * 100 %
% Jumlah Penyelenggara UGB dan PUB yang berizin = Jumlah SK UGB dan PUB yang
diterbitkan/target *100%
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR III
Target 2018 = 75 % Realisasi 2018 = 228,33 %
Pengelolaan Izin Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Salah satu faktor pendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan
sosial adalah keterlibatan penyelenggara UGB dan PUB dalam bentuk penerbitan SK
Menteri Sosial terkait izin penyelenggaraan kegiatan UGB dan PUB.
Dana-dana yang terkumpul tersebut baik dari kegiatan UGB maupun PUB nantinya akan
disalurkan dalam bentuk bantuan sosial seperti untuk rehabilitasi rumah tidak layak
huni, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kelompok usaha bersama, UEP perorangan,
bantuan sembako, bantuan dan santunan korban bencana, pengobatan dan
pemulangan tenaga kerja terlantar, maupun bagi mereka yang mengalami risiko sosial
baik individu, kelompok atau keluarga / penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS)
Pengumpulan uang dan barang ini meskipun sasarannya adakah masyarakat umum namun pihak penyelenggara harus tetap melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial
Kegiatan pengumpulan uang dan barang dilaksanakan sebagai upaya memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka penanganan permasalahan kesejahteraan sosial
Keterlibatan dunia usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum/kepanitiaan selaku penyelenggara UGB melalui Dana Hibah dalam negeri merupakan wujud partisipasi dari sektor dunia usaha terhadap penyenggaraan kesejahteraan sosial
Pada tahun 2018 telah melaksanakan pengesahan penerimaan sumbangan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) atau Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) yang bersumber dari sumbangan penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
Indikator III % SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT YANG
DIKELOLA UNTUK PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Capaian Kinerja = Realisasi / Target = 304,45%
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah
Atas penerimaan hibah berupa uang yang diterima Kementerian/Lembaga harus dilaksanakan Laporan Keuangan dan
melaksanakan pengesahan atas penerimaannya
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 27
18.229.677,5
149.210
2.406.790
4.095.050
5.668.034
342.550
32.043.800
1.467.100
300.000
Santunan
Bansos KAT
Bantuan Rehsos Anak
Bantuan Rehsos Lansia
Bantuan Rehsos Disabilitas
Bantuan Rehsos Penyalahgunaan Napza
Penanganan Korban Bencana Alam
Penanganan Korban Bencana Sosial
Penanganan Fakir Miskin
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KE MASYARAKAT TAHUN 2018 (Dalam ribuan rupiah)
Dalam rangka peningkatan kualitas layanan perizinan, DIrektorat PSDBS terus
mengembangkan perizinan berbasis online. Sampai akhir tahun 2018, tercatat ada 28
provinsi di Indonesia yang menerapkan layanan perizinan dengan system online.
*Ada 28 provinsi di Indonesia yang telah melaksanakan system perizinan UGB dan PUB secara online
Pada tahun 2018, ditargetkan sebanyak 1.300 Surat Keputusan Menteri Sosial akan
diterbitkan bagi 1300 perusahaan penyelenggara UGB maupun PUB. Di akhir tahun
2018, diketahui telah terbit sebanyak 1.456 SK penyelenggaraan UGB maupun PUB.
Realisasi ini menunjukkan bahwa capaian jumlah SK penyelenggara UGB maupun PUB
melampaui target. Persentase kinerja jika dibandingkan antara realisasi dan target dikali
100% adalah 1.456 SK : 1.300 SK * 100% = 112%.
Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial
Selain pengelolaan izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang
dan barang, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial juga memaksimalkan pemanfaatan
dana bantuan sosial yang masuk untuk disalurkan bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) maupun risiko sosial lainnya. Tahun 2018, ditargetkan sekitar
55.000 PMKS yang dibantu melalui dana bantuan sosial baik dari pelaksanaan UGB
ataupun PUB. Akhir tahun 2018, tercatat ada 189.568 orang yang menerima bantuan dari
dana bantuan sosial. Jumlah bantuan sosial yang disalurkan sebesar Rp. 64.702.211.500,-
dengan rincian sebagai berikut :
SEBARAN SISTEM PERIZINAN UGB DAN PUB ONLINE (APLIKASI SIM-PPSDBS)
Kalbar
NTT
Bengkulu Bali
Jawa Barat
Jakarta
Yogyakarta
Banten
Jawa Tengah
Jawa Timur Lampung
Sumut
Sumsel
Sumbar
Kalteng Kaltim Sulut
Sultra
Sulteng
Sulsel
Jambi
Kepri
Riau
Babel
NTB
Kalsel
Aceh Gorontalo
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 28
0,00% 0,00%75% 75%
113,65%
192,55% 228,33%
2015 2016 2017 2018 2019
Target RealisasiPenyerahan bantuan oleh Menteri Sosial kepada korban bencana gempa di Lombok , NTB, 25/8 2018
TREND KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR
Indikator Kinerja 2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
% Sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 113,65% - 192,55% 75% 228,33%
Sumber : Lakin 2017, Data diolah 2019
Pada tahun 2016 dan 2017, target persentase sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak ada karena indikator kinerja yang diperjanjikan adalah output kegiatan yakni jumlah dunia usaha yang memiliki izin dan jumlah PMKS yang dibantu melalui sumber dana bantuan sosial. Jika kedua indikator tersebut digabungkan dan dibagi 2, maka dapat diketahui besaran kinerja persentase sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data tabel, diketahui bahwa dari 2016-2018 terdapat kenaikan realisasi setiap tahun.
TREND KINERJA 2015-2019
Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
T R T R T R T R T R
% Sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- - - 113,65%
- 192,55%
75% 228,33%
75%
Sumber : Lakin 2017 dan Dit.PSDBS *T= Target, R= Realisasi
Trend grafik 2015-2019
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 29
1. Pengembangan dan perluasan layanan perizinan UGB dan PUB secara online pada tahun 2018 di 28 propinsi;
2. Sosialisasi program UGB melalui radio, bus damri, iklan/poster, serta pamflet; 3. Tersedianya regulasi yang jelas terkait penyelenggaraan UGB; 4. Perluasan cakupan dan pemanfaatan penyaluran Hibah Dalam Negeri (HDN) dalam
bentuk barang dan uang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Kemensos;
5. Peningkatan bantuan permohonan melalui dana HDN untuk mendukung kegiatan diluar yang telah ditetapkan;
6. Peningkatan jumlah penyelenggara yang mengurus surat izin UGB berdampak pada meningkatnya jumlah dana yang terkumpul;
7. Adanya tingkat kepuasan customer / dunia usaha terhadap layanan perizinan yang diberikan. Berdasarkan hasil awareness public, Dit.PSDBS memiliki nilai layanan 91,00/zona hijau
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menangani pengelolaan layanan perizinan UGB dan PUB serta pemanfaatan sumber dana bantuan sosial ke masyarakat, Direktorat PSDBS telah membangun website pendaftaran UGB dan PUB online di 28 Provinsi. Sistem layanan perizinan online ini mampu memangkas birokrasi dan biaya sehingga dipandang efektif dan efisien. Kewenangan pemberian izin UGB dan PUB masih berada di pusat, demikian juga dengan cakupan nasional. Terkait anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan layanan perizinan UGB PUB maupun kegiatan pemanfaatan bantuan sosial adalah sebagaimana diagram:
FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
INOVASI PROGRAM TAHUN 2018
1. Perluasan wilayah sistem layanan perizinan UGB dan PUB secara online, dari 12 provinsi di tahun 2016 menjadi 28 provinsi di tahun 2018. Alamat website: https://simppsdbs.kemsos.go.id
2. Direktorat PSDBS Memperoleh
penilaian zona hijau / 91,00 dari Ombudsman RI atas kepatuhan pemerintah terhadap standar pelayanan publik;
3. Sinergitas dengan dunia usaha terkait hasil penyelenggaraan UGB yakni: a. Sinergitas dengan INDOMARET di Lokasi Kalimantan Barat Kabupaten
landak (Sarana Air Bersih, Balai Sosial dan Drainase), Nusa Tenggara Barat (Balai Sosial, Sarana Air Bersih, MCK) Gorontalo Kabupaten Puhowanti (Sarana Air Bersih, Balai Sosial dan Drainase, MCK);
b. Sinergitas dengan MNC di Lokasi Nusa Tenggara Timur Maudemu berupa Balai Sosial Pembangunan Balai Sosial di Kabupaten Belu, Atambua Prov. NTT, Prov. Gorontalo Kabupaten Puwohatu Berupa Operasi Bibir Sumbing;
c. Sinergitas dengan SCTV dilokasi Prov. Nusa Tenggara Timur berupa pembangunan MCK, Prov. Gorontalo Kab. Puwohatu berupa Pembangunan Jembatan Gantung;
d. Sinergitas dengan TV ONE di Lokasi Bencana Lombok Utara berupa Pembangunan Mesjid dan Sekolah Dasar
Subdit Perizinan dan Pengumpulan; 2%
Subdit Pemanfaatan; 88%
Lainnya; 10%
DALAM RIBUAN RUPIAH
AGGARAN DIT.PSDBS = Rp.77.399.613,-
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 30
Pihak yang berperan aktif adalah perorangan, keluarga, kelompok dan lembaga swasta / pemerintah yang menerima penghargaan dan berkonstribusi dalam pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
-96,22%-89,93%
-44,27%
1,89%
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Indikator IV % PENINGKATAN PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN AKTIF DALAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN,KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
600 org 1.600 org
8.840 org
16.140 org
0 0 6 pihak 20 pihak0 010 pihak
15 pihak
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Peningkatan Jumlah orang yang mendapatkan penguatan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanansosial
Peningkatan Jumlah pihak yang terlibat dalam rangkaian Harwan
Peningkatan Jumlah pihak yang terlibat dalam rangkaian HKSN
Target jumlah orang yang mendapat penguatan nilai-nilai = 16.140 orang
Target jumlah pihak yang terlibat dalam rangkaian Harwan = 26 pihak
Target jumlah pihak yang terlibat dalam rangkaian HKSN = 25 pihak
*Capaian kinerja TW I – TW III bernilai negative ( - ) karena rangkaian kegiatan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial rata-rata dijadwalkan mulai dibulan Oktober /triwulan IV menjelang hari Pahlawan maupun KSN
*Tahun 2017, jumlah pihak uang terlibat adalah 15.891 pihak.
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR IV
Target 2018 = 1% Realisasi = 1,89%
Peningkatan Jumlah Pihak-Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
Peran aktif pihak-pihak dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kesetiakawanan sosial diwujudkan dalam bentuk partisipasi kehadiran, dukungan
personil, dana ataupun keterlibatan langsung. Warga masyarakat yang mendapatkan
penguatan nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial adalah
sasaran kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kesetiakawanan sosial diharapkan mampu menerapkan dalam kehidupannya dalam
bentuk sikap kepedulian, tenggang rasa, setiakawan, dan gotong royong. Nilai
Kepahlawanan pada hakekatnya adalah karakter kerelaan untuk berkorban. Nilai
Keperintisan pada hakekatnya adalah keberanian untuk mempelopori/ memulai/
melakukan rintisan/ membuka jalan untuk memulai hal-hal yang baik, pantang
menyerah, memiliki jiwa militansi menjadi suri tauladan. Nilai kesetiakawanan sosial
pada hakekatnya adalah karakter peka terhadap permasalahan sosial di sekitarnya,
kemauan untuk peduli, berbagi dan toleran. Berikut data pihak-pihak yang terlibat
dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial :
No Kegiatan Jumlah
Peserta
1. Ziarah Wisata 34 provinsi x 100 orang 3.400 orang
2. Penguatan restorasi sosial 34 provinsi x 60 orang 2.040 orang
3. Bulan Bakti Kesejahteraan Sosial 34 provinsi x 200
orang
6.800 orang
4. Jelajah kapal kepahlawanan 500 orang
5. Olimpiade Kepahlawanan 34 provinsi x 100 orang 3.400 orang
6. Instansi pendukung rangkaian Harwan 26 lembaga
7. Instansi pendukung rangkaian Hari Kesetiakawanan
Sosial Nasional
25 lembaga
Total 16.191 pihak
Capaian Kinerja = Realisasi / Target = 188,79%
Realisasi 2018 = Jumlah pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial tahun 2018 dikurangi Jumlah pihak-pihak yang terlibat tahun 2017 dibagi Jumlah pihak-pihak yang terlibat tahun 2017 dikali 100
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 31
1,00% 1,00% 1%1,19%
1,89%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan rasa cinta tanah air; 3. Sinergi Kementerian Sosial dengan berbagai pihak baik negeri maupun swasta
dalam rangka berperan aktif di berbagai kegiatan hari pahlawan maupun hari kesetiakawanan sosial nasional;
4. Komitmen yang kuat dari pihak pelaksana atau pemangku kepentingan; 5. Tanggung jawab dan kepedulian masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kesetiakawanan sosial; 6. Strategi menjalin kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan
TREND KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR
Indikator Kinerja 2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
% Peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
- - 1% 1,19% 1% 1,89%
Sumber : Lakin 2017, Data diolah 2019
Berdasarkan data yang ada, di tahun 2016 indikator kinerja % peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial belum ada karena tidak dicantumkan dalam perjanjian kinerja Direktur Jenderal.
TREND KINERJA 2015-2019
Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
T R T R T R T R T R
% Peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
- - - - 1% 1,19% 1% 1,89% 1%
Sumber : Lakin 2017 dan Dit.K2KRS *T= Target, R= Realisasi
Trend grafik 2015-2019
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menangani pelaksanaan rangkaian kegiatan hari pahlawan, dan hari kesetiakawanan sosial dalam rangka mencapai peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial memiliki ASN sejumlah 9 orang. Selain mengoptimalkan sumber daya yang ada, Dit.K2KRS telah bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah, perguruan tinggi, sekolah-sekolah dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan dan hari Kesetiakawanan Sosial antara lain : Kementerian Pertahanan, Sekretariat Kabinet, Dinas Sosial provinsi se Indonesia, TNI AD/AL, Persatuan Keluarga Pahlawan Nasional, lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Budha Tzu zi, SCTV peduli Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagaimana diagram :
FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
Subdit Pelestarian Nilai, kepahlawanan dan
keperintisan=16,30%
Subdit Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial=13,99%
Lainnya = 76,75%
DALAM RIBUAN RUPIAH
TOTAL AGGARAN DIT.K2KRS = Rp.47.064.091,-
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 32
INOVASI PROGRAM TAHUN 2018
Pengukuran Indeks Kesetiakawanan Sosial oleh Tim Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Mengingat pentingnya untuk memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi
sosial, maka nilai-nilai kesetiakawanan sosial perlu diterapkan dalam kerangka hidup
masyarakat baik di wilayah perdesaaan maupun perkotaan. Oleh karena itu dilakukan
pengukuran indeks kesetiakawanan sosial yang terdiri dari 5 parameter yaitu : tenggang
rasa, toleransi, gotong royong, tolong menolong dan partisipasi sosial. Wilayah
pengukuran dilakukan di Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat dan Kab.Klungkung,
Bali yang mewakili wilayah perdesaaan, dan Kota Manado, Sulawesi Utara serta Kota
Bogor, Jawa Barat mewakili wilayah perkotaan. Penentuan lokasi perdesaan tersebut
dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut masih homogen, memiliki nilai keeratan
hubungan dan budaya yang cenderung baik. Sedangkan pemilihan wilayah perkotaan
tersebut dengan pertimbangan bahwa kedua kota tersebut cukup dinamis dan memiliki
tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi. Rentang nilai pengukuran yang digunakan
adalah:
0-20 = kategori sangat rendah 21-40 = kategori rendah 41-60 = kategori sedang 61-80 = kategori tinggi 81-100=kategori sangat tinggi
Hasil
a. Kab.Padang Pariaman, secara keseluruhan, nilai kesetiawanan sosial berdasarkan
lima parameter pengukuran, masyarakat Padang Pariaman masuk kategori sangat
tinggi jika direratakan karena nilainya paling rendah 70,29 yakni parameter
tenggang rasa dan paling tinggi 88 untuk parameter partisipasi sosial;
b. Kab. Klungkung, secara keseluruhan, nilai kesetiakawanan sosial masuk kategori
sangat tinggi jika direratakan, karena nilai yang paling rendah 72,86 untuk
parameter tenggang rasa dan nilai paling tinggi 88,54 untuk parameter gotong
royong;
c. Kota Bogor, secara keseluruhan memiliki indeks kesetiawakan sosial yang sangat
tinggi, dengan nilai terendah 80,54 untuk parameter tenggang rasa dan nilai
tertinggi 89 untuk parameter toleransi;
d. Kota Manado, secara keseluruhan memiliki indeks kesetiakawan sosial yang sangat
tinggi, jika direratakan hasilnya 88,46. Nilai terendah adalah 80,25 untuk
parameter tenggang rasa dan nilai tertinggi 92,5 untuk parameter tolong
menolong.
Analisis Setelah data diolah maka diperoleh informasi :
a. Wilayah perdesaan yang diwakili oleh kab.Padang Pariaman dan Kab. Klungkung
yang masing-masing merupakan daerah dengan basis keagamaan yang cukup kuat
dan karakteristiknya yang masih cenderung homogen menunjukkan bahwa indeks
kesetiakawanan sosial di masyarakat wilayah perdesaan menunjukkan nilai yang
tinggi. Hal ini didukung oleh peran budaya lokal tokoh masyarakat dan keagamaan
yang mengajarkan dan memberi keteladanan saling berbagi, tolong menolong
sehingga mendukung nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat masih tinggi;
b. Wilayah perkotaan yang diwakili oleh Kota Bogor dan Kota Manado yang masing-
masing merupakan wilayah dengan karakteristik masyarakat yang heterogen
menunjukkan bahwa indeks kesetiakawanan sosialnya tinggi. Ini berarti bahwa
meskipun masyarakat di wilayah perkotaan pada umumnya telah berpendidikan
dengan berbagai cara pandang dan banyaknya komunitas dalam masyarakat
namun mereka tetap memahami, mempunyai sikap dan melaksanakan nilai luhur
yang terkandung dalam kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial masih
menjadi pedoman dan pandangan hidup masyarakat dalam mengatur tata
kehidupan serta mampu meminimalisir intoleransi di masyarakat. Ini juga
dipengaruhi oleh oleh budaya dan kearifan lokal serta peran kotokohan
masyarakat.
Rekomendasi
Agar Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktorat Kepahlawanan,
Keperintisan, Kesetiawakanan dan Restorasi Sosial memberikan ruang gerak kepada
kelompok masyarakat melalui penumbuhan dan pembinaan supaya nilai
kesetiakawanan sosial menjadi dasar dalam bersikap dan bertingkah laku dalam hidup
keseharian.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 33
Keterangan : 1. Malam anugerah Pahlawan Nasional oleh Presiden RI di Istana Negara, 8 Nov 2018; 2. Ketua MPR RI menjadi inspektur upacara tabur bunga di Laut di Perairan Teluk Jakarta, 2018 3. Presiden RI tabur bunga usai memimpin upacar ziarah nasional di TMPN Cikutra Bandung, 10
Nov 2018; 4. Sekjen Kemensos ,melepas rombongan wisata sejarah di halaman Kementerian Sosial RI,
2018; 5. Kegiatan Pahlawan Goes to School di TMPNU Kalibata, 2018;
6. Peserta Wisata Sejarah mendengarkan arahan pemandu, 2018;
7. Penyerahan secara simbolis mobil tangka air oleh Plt.Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial
kepada pemda Pangkep, 2018;
8. Penyerahan bantuan sembako oleh Direktur K2KRS, Hotman di Pangkep Sulsel, 2018
9. Renovasi MCK di kampung Nelayan Kab.Pangkep Sulsel 2018;
10. Penyerahan bantuan tongkat bagi tuna netra, 2018;
11. Penyerahan bantuan kursi roda di Pangkep SUlsel 2018;
12. Penyerahan perlengkapan sekolah kepada siswa siswi di Sulsel, 2018;
13. Penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan kepada peserta jelajah
kapal,2018
1
4
2 3
13 12 11
10 9 8
7
6 5
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 34
Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya adalah warga KAT yang memanfaatkan kebutuhan dasar dan warga KAT yang memperoleh hak dasarnya
1,72%
9,88%
41,33%
89,64%
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
3,44%
19,77%
82,66%
96,12%
0,00%0,00% 0,00%
83,17%
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
% Warga KAT yang memanfaatkan bantuan kebutuhan dasar % Warga KAT yang memperoleh hak dasar
Dari target 2.099 KK pemberdayaan di tahun I, yang terealisasi 1.982 KK, dan dari target 1.685 KK pemberdayaan tahun II, yang terealisasi juga 1.685 KK. Total persentasenya = 96,12%
Dari target 208 KK warga yang akan dipenuhi kebutuhan sosial dasarnya seperti KK dan KTP, yang terealisasi hanya 173 KK, sisanya masih dalam proses pengurusan. Total persentasenya = 83,17%
Untuk mengetahui persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya diperoleh dari persentase warga yang dipenuhi kebutuhan hak dasar dan warga KAT yang dipenuhi kebutuhan sosial dasarnya dibagi 2 dikali 100%
Sasaran Strategis II : “MENINGKATNYA KEMANDIRIAN WARGA KAT DALAM PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR”
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR V
Target 2018 = 45,55 % Realisasi 2018 = 89,64 %
Warga KAT yang memanfaatkan bantuan kebutuhan dasar
Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan warga negara yang belum diregistrasi dan
masuk dalam kategori kelompok rentan. Warga KAT pada umumnya belum dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Kementerian Sosial melalui
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melakukan upaya pemberdayaan KAT ( berupa
pemberian bantuan kebutuhan dasar) dengan harapan agar warga KAT yang telah
diberdayakan nantinya bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga
kualitas hidupnya meningkat. Untuk mencapai warga KAT yang meningkat kualitas
hidupnya, maka ditempuh dengan pemberdayaan KAT . Tahapan pemberdayaan KAT
adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Permensos nomor 12 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden
nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat
Terpencil, pemberdayaan KAT dikelompokkan dalam 3 kategori sebagai berikut:
Indikator V % WARGA KAT YANG MENINGKAT KUALITAS HIDUPNYA
Capaian Kinerja = Realisasi / Target = 196,80%
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 35
Jenis bantuan yang diberikan berdasarkan kategorinya adalah sebagai berikut:
Target pemberdayaan KAT 2018 yang masuk tahun I pemberdayaan sebanyak
2.099 KK (Kategori I sebanyak 1900 KK, dan Kategori 2 sebanyak 199 KK).
Sedangkan target pemberdayaan KAT 2018 yang masuk tahun II
pemberdayaan sebanyak 1.685 KK (Kategori 2). Berdasarkan hasil evaluasi dan
pelaporan yang diterima, berikut hasil pemberdayaan KAT 2018:
Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga KAT, program
pemberdayaan KAT yang dilakukan antara lain :
1. pemberian bantuan stimulan permukiman sosial;
2. pemberian bantuan jaminan hidup, bibit, peralatan kerja, peralatan rumah
tangga;
3. peningkatan kapasitas warga KAT melalui keterampilan kerja;
4. peningkatan kapasitas warga KAT melalui bantuan UEP;
5. peningkatan kapasitas warga KAT melalui pendampingan sosial; dan
6. pemenuhan hak-hak sipil warga KAT.
Kategori I Kategori II Kategori III
Tahun I:
Stimulan permukiman sosial
(rumah)
Jaminan hidup
Bibit
Peralatan Kerja
Peralatan Rumah Tangga
Tahun I:
Stimulan permukiman sosial
(rumah)
Jaminan hidup
Bibit
Peralatan kerja
Peralatan rumah tangga
Tahun I:
Stimulan peningkatan
kualitas hunian (BBR)
Jaminan hidup
Bibit
Peralatan kerja
Peralatan rumah tangga
Tahun II:
Jaminan hidup
Tahun II:
Jaminan hidup
Tahun III:
Jaminan hidup
1. Hidup berpencar dan berpindah dalam komunitas kecil, tertutup dan homogen;
2. Bermatapencaharian tergantung pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat yang relative tinggi
3. Hidup dengan system ekonomi sub system
4. Sangat sederhana 5. Marjinal di pedesaan 6. Mengalami berbagai
kerentanan
PEMBERDAYAAN TAHUN I,II
DAN III (3 THN)/ KATEGORI I
1. Hidup menetap sementara, pada umumnya masih homogen, namun sudah lebih terbuka
2. Peladang berpindah 3. Hidup dengan system
ekonomi mengarah pada system pasar
4. Kehidupannya sedikit lebih maju dari KAT kategori I
5. Marjinal di pedesaan 6. Mengalami kerentanan
PEMBERDAYAAN TAHUN I
DAN II (2 THN)/KATEGORI II
1. Hidup menetap, sudah heterogen dan lebih terbuka
2. Bermatapencaharian Bertani, berkebun,nelayan, kerajinan dan atau berdagang
3. Hidup dengan system ekonomi pasar
4. Pada umumnya hidup lebih maju dari KAT kategori II
5. Marjinal di pedesaan dan perkotaan
6. Masih mengalami kerentanan
PEMBERDAYAAN TAHUN I (1
THN)/ KATEGORI III
2099 KK
1685 KK1952 KK
1685 KK
Tahun I Tahun II
Target Realisasi
Dari target pemberdayaan tahun I sebanyak 2.099 KK, realisasi pemberdayaannya sebanyak 1.952KK, ada 147 KK yang tidak terealisasi (112 KK di provinsi Jambi dan 35 KK di provinsi NTT) dikarenakan faktor-faktor: 1. Sistem perusahaan pihak ke 3 yang
tidak kualified; 2. Faktor alam, musim dan cuaca yang
tidak menentu; 3. Keterbatasan sumber daya alam
(ketersediaan kayu/material rumah); 4. Perubahan metode lelang, yang semula
dilaksanakan oleh Dinas sosial setempat menjadi dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan pemda setempat.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 36
0,00% 0,00%
40,00%45,55% 45,55%
0,00%
48,60%
55,40%
89,64%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
Warga KAT yang memperoleh hak dasar
Salah satu komponen pendukung meningkatnya kualitas hidup warga KAT adalah jika
warga KAT telah memperoleh hak dasar/hak-hak sipil berupa kartu tanda penduduk
maupun kartu keluarga. Warga KAT yang memiliki hak-hak sipil berarti memiliki
kesempatan untuk mengakses berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah.
Oleh karena itu, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial adalah upaya memenuhi hak-hak sipil warga KAT. Di tahun 2018,
ditargetkan 208 KK dari warga KAT pemberdayaan tahun II yang memiliki NIK/KTP.
Berikut data yang diterima akhir 2018 :
Direktorat Pemberdayaan KAT melakukan pendampingan terhadap komunitas adat
terpencil melalui upaya pemenuhan hak dasar/hak sipil bagi warga KAT ini
pelaksanaannya sesuai dengan amanat Perpres No.75 tahun 2015 tentang Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019.
TREND KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR
Indikator Kinerja
2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
% Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya
- 48,6% 40% 55,4% 45,55% 89,64%
Sumber : Lakin 2017, Data diolah 2019
Berdasarkan tabel, diketahui bahwa realisasi % warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya mengalami kenaikan tiap tahun. Kenaikan paling signifikan adalah di tahun 2018, yakni dari target 45,55% realisasinya sebesar 89,64%. Ini disebabkan karena adanya kontribusi dari upaya pemenuhan hak dasar bagi 173 KK warga KAT.
TREND KINERJA 2015-2019
Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
T R T R T R T R T R
% Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya
- 64,2%
- 48,6%
40%
55,4%
45,55 %
89,64 %
45,55 %
Sumber : Lakin 2017 dan Dit.PKAT *T= Target, R= Realisasi
Pada tahun 2015 dan 2016 tidak terdapat target % Warga KAT yang meningkat kualitas
hidupnya karena tidak tercantum dalam perjanjian kinerja. Namun demikian dapat
dihitung dengan mengetahui outputnya. Berdasarkan hasil tiap tahun, realisasi dari
2015-2016 mengalami penurunan, namun meningkat kembali pada tahun 2017-2018.
Trend grafik 2015-2019
Belum diproses di 2018= 1.473 KK
Masih diproses di Dinas Dukcapil
setempat = 35 KK
Sudah memiliki KTP/NIK = 173 KK
Target = 208 KK
Target Pengurusan NIK/KTP
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 37
1. Adanya regulasi khusus yang mendukung yaitu Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil;
2. Sinergitas dengan instansi lain secara teknis di lapangan antara lain keterlibatan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi pada tahap persiapan, penjajagan atau studi kelayakan.
3. Sinergitas program CSR dan PUB dengan dunia usaha yakni Petrochina International Companies, PT. Indomarco Prismatama, PT. Grandia Primatama Sentosa;
4. Adanya interaksi dan kerjasama dari Warga KAT selama proses pemberdayaan berlangsung
Melalui pemberdayaan KAT ini diharapkan angka
penduduk rentan di Indonesia makin berkurang
setiap tahunnya. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun
2006 (telah diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun
2013) tentang Administrasi Kependudukan dan UU
Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta
Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),
warga KAT masuk dalam kategori penduduk
rentan.
148.066
145.967 143.978 142.026 139.767
2.156 3.610 3.845
3.607 4.127
- 645 2.399 4.589 6.328
2015 (awal) 2016 (awal) 2017 (awal) 2018 (awal) 2019 (awal)
Profil Warga KAT Per Januari 2019 (Satuan KK) pemberdayaan 2015-2018
Belum Diberdayakan Sedang Diberdayakan Sudah diberdayakan (Purnabina)
Terjadi penurunan jumlah penduduk rentan warga KAT dari 2015-2019 (awal) yakni dari 150.222
KK (148.066KK + 2.156KK) pada 2015 (awal) menjadi 143.894KK (139.767KK+ 4.127KK) atau
sebesar 6.328KK (4,21% persen) pada 2019 (awal). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
pada tahun 2018 (awal) penduduk rentan KAT sebesar 145.633KK menjadi 143.894KK pada 2019
(awal) penurunannya sebesar 1.739KK atau sebesar 1,15% dari populasi KAT 2015-2019.
Meskipun setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk rentan KAT namun secara besaran
masih sangat kurang dikarenakan keterbatasan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan
pemberdayaan KAT.
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menangani pelaksanaan pemberdayaan KAT, Direktorat Pemberdayaan KAT memiliki ASN sejumlah 28 orang dengan komposisi sebagai berikut: - Subdit Persiapan Pemberdayaan
= 7 orang (1 kasubdit, 1 kasie Identifikasi KAT dan 3 staf, serta 1 kasie analisis lingkungan dan 1 staf)
- Subdit pelaksanaan pemberda-yaan SDM= 8 orang ( 1 kasubdit, 1 kasie pemberdayaan SDM KAT dan 2 staf, 1 kasie pemberdayaan pendamping sosial KAT dan 3 staf);
- Subdit pelaksanaan pemberda-yaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan = 6 orang ( 1 Kasubdit, 1 kasie pemberdayaan sosial budaya dan 1 staf, 1 kasie pemberdayaan ekonomi dan lingkungan dan 2 staf)
- Subdit Rujukan, Terminasi dan Evaluasi = 7 orang (1 Kasubdit, 1 kasie rujukan dan terminasi dengan 2 staf, 1 kasie pemantauan dan evaluasi dengan 2 staf)
Anggaran yang digunakan untuk setiap seksi adalah sebagaimana diagram :
FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL Dalam upaya mewujudkan misi Pemerintahan Jokowi-JK sesuai Nawacita yakni “….membangun Indonesia dari pinggiran…”, maka Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial berpartisipasi di dalamnya dengan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan KAT merupakan salah satu program prioritas nasional yakni sebagai upaya peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan pemukiman layak melalui kegiatan penyediaan layanan dasar. Sampai dengan tahun 2018, telah terdata wilayah persebaran warga KAT ada di 23 Provinsi, 206 Kabupaten, 969 Kecamatan, dan 1.949 Desa dengan jumlah target pemberdayaan sosial sebanyak 249.282 KK seluruh Indonesia. Akhir 2018, warga KAT yang sudah diberdayakan sebanyak 105.388 KK. Berikut data total warga KAT sampai 2018:
Profil warga KAT 2015-2019 (populasi 2015 = 150.222 KK)
Subdit Persiapan Pemberdayaan ;
14%
Subdit pelaksanaan
pemberdayaan SDM; 25%
Subdit pelaksanaan pemberdayaan Sosial Budaya, Ekonomi dan
Lingkungan; 22%
Subdit Rujukan, Terminasi dan Evaluasi ; 21%
Lainnya; 18%
DALAM RIBUAN RUPIAH
TOTAL AGGARAN DIT.PKAT = Rp. 16.327.889,-
139.767 KK
4.127 KK
105.388 KK
Belum Sedang Sudah
Total Populasi KAT se Indonesia = 249.282 KK
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 38
Keterangan : 1 & 2, foto penyerahan bantuan jaminan hidup, bibit, peralatan
kerja dan peralatan rumah tangga bagi warga KAT kampung Yowied,Distrik Tubang, Kab. Merauke Prov.Papua
3 & 4, Peresmian lokai pemberdayaan KAT Tapai Buhu, Kec.Tomilito, Gorontalo, Prov.Gorontalo oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial
5, Peningkatan kapasitas bagi pendamping sosial KAT 6, Bimbingan teknis home industry bagi warga KAT 7,Peresmian sarana dan prasarana pemberdayaan KAT yang
berasal dari pengumpulan uang dan barang Indomaret Peduli KAT di Kab. Landak oleh Menteri Sosial
8 Sinergi program PKAT dan CSR Petrochina di lokasi sungai Durian ,desa Pulau Lintang ,Kec.Bathin, Kab Sarolangun Jambi, berupa MCK Komunal dan Sarana air bersih
7
8
1 2 3
5 4
6
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 39
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen)
a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaporan;
b. pengelolaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan penataan organisasi dan
tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
d. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, tata persuratan, dan kearsipan.
Sumber daya manusia yang kompeten yang memiliki SKP minimal
“baik” , ada 39 ASN yang berkontribusi memberikan dukungan secara
manajemen/ teknis yang ada di Sekretariat Ditjen Pemberdayaan sosial. Tahun 2018, 100% ASN di sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial memiliki nilai SKP minimal “baik”
Penyelenggaraan Perencanaan Anggaran (6 dokumen) meliputi: dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP); Rencana Kerja (Renja); Rincian Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL); Term of Reference (TOR) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi (6 rekomendasi tema) meliputi : Analisis Beban Kerja personel lapangan SLRT, Perkembangan Kegiatan Karang Taruna; Signifikansi dan Keberfungsian WKSBM; Tingkat Kesadaran Masyarakat mengenai aturan UGB dan PUB; Indeks Partisipasi Sosial dan Evaluasi Komprehensif SLRT dan Puskesos
Tersedianya Draft dan atau Final Hasil Kajian, Kebijakan, Rancangan Perundang-Undangan (950 dokumen), meliputi 3 peraturan Menteri (non undian); 908 Keputusan Menteri (undian dan non undian); 7 peraturan Dirjen (non undian); 29 keputusan Dirjen (non undian) dan 3 peraturan / keputusan Sesditjen (non undian). Kegiatan Publikasi Program Pemberdayaan Sosial meliputi 45 kegiatan di tahun 2018. Salah satunya melalui media sosial (Instagram dan facebook). Selain itu ada laman website yang juga digunakan untuk kegiatan publikasi yakni www.sikapdaya.kemsos.go.id Pengelolaan Keuangan yang akuntabel (6 laporan), meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Realisasi Pendapatan ; Laporan Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Equitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS LAINNYA
FUNGSI SEKRETARIAT
DITJEN
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal 2018
Belanja Pegawai= Rp. 23.802.338.173 ,-
Belanja Barang= Rp. 32.741.940.525
Belanja Modal = Rp.4.344.267.195 ,-
Anggaran = Rp.63.773.230.000,-
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Realisasi
= 95,48%
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 40
47.693.365.000
173.443.554.000
127.586.120.00086.009.613.000
63.773.230.000
47.064.091.791
169.402.446.459
118.472.298.207
84.943.658.773
60.888.545.893
K2KRS PSPKKM PKAT PSDBS Dukunganmanajemen dan
teknis lainnya
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai; Anggaran = Rp. 25,040,307,000Realisasi = Rp. 23,802,338,173
Belanja Barang;Anggaran = Rp. 304,855,062,000Realisasi = Rp. 296,915,763,127
Belanja Modal; Anggaran = Rp. 6.141.082.000 Realisasi = Rp. 5,888,319,150
Belanja Bantuan Sosial; Anggaran = Rp. 162,469,431,000Realisasi = Rp. 154,164,620,673
➢ HASIL CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2018 Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan sosial di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dibutuhkan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan. Alokasi Ditjen Dayasos tahun 2018 mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali dari semula Rp433.823.251.000,00 menjadi Rp498.505.882.000,00 dengan realisasi akhir sebesar Rp480.771.041.123,00 atau sebesar 96,44%. Berikut rincian capaian anggaran tahun 2018:
Sumber : https://spanint.kemenkeu.go.id
CAPAIAN ANGGARAN
TAHUN 2018
Pusat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
293.872.703.000
98.054.596.000 106.578.583.000
287.383.878.009
95.274.000.99198.114.122.123
Anggaran Realisasi
Realisasi per Kewenangan 2018 (dalam rupiah)
Realisasi per Kegiatan 2018 (dalam rupiah)
Realisasi per Jenis Belanja 2018 (dalam rupiah)
Realisasi = 96,44%
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 41
Keterangan : 1. Arahan dan Sambutan Dirjen Pemberdayaan Sosial
pada kegiatan Rapat Koordinasi Program dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 yang dihadiri oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Jajaran di Bandung, 17 – 20 April 2018;
2. Peserta kegiatan menyampaikan evaluasi dari daerahnya
3. Paparan oleh Direktur PSPKKM 4,5 dan 6 , Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial , Bogor 25-27 Juni 2018
➢ EVALUASI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2018
Pada tahun 2018, anggaran untuk program pemberdayaan Sosial masih di
angka 96,44% dikarenakan beberapa hal yakni:
1. Alokasi anggaran yang relatif masih rendah sehingga rencana
penambahan target pemberdayaan khususnya program prioritas
nasional seperti SLRT dan Puskesos tidak dapat tercapai;
2. Pelaksanaan pemberdayaan KAT khususnya pembangunan rumah bagi
warga KAT melalui TP Provinsi / Kabupaten terkendala dengan adanya
perubahan mekenisme pengadaan/lelang pekerjaan yang mana
awalnya seluruh pekerjaan yang dilelang dilakukan oleh Dinas Sosial,
tetapi mulai tahun 2018 mekanisme pengadaan di daerah seluruhnya
dipusatkan pada Pokja ULP Provinsi, sesuai dengan Perpres tentang
Pengadaan Barang/Jasa bahwa penetapan pihak ketiga sebagai
pemenang adalah pihak ketiga yang dapat melakukan penawaran
terendah, sehingga terdapat pihak ketiga pada 2 lokasi KAT (Nusa
Tenggara Timur dan Jambi) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan kontrak dikarenakan harga yang terlalu rendah.
3. Pemberdayaan terhadap LK3 tidak mencapai 100%, dikarenakan
terdapat beberapa LK3 yang tidak menyampaikan laporan, tidak
memiliki SK Bupati/Walikota atau terjadi perubahan struktur sehingga
tidak dapat mengajukan pencairan dana operasional. Ada juga LK3
yang telah mandiri dan tidak perlu pendanaan dari pusat;
4. Terjadinya bencana alam dibeberapa lokasi mengakibatkan banyak
TKSK dan PSM yang menjadi korban, sehingga tidak lagi memiliki
perlengkapan kerja yakni seragam dan pada faktanya hampir seluruh
relawan sosial tersebut terutama TKSK pada 3 tahun terakhir belum
diberikan seragam kerja.
1
4
6
5
3
2
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 42
BAB IV PENUTUP
SIMPULAN
SARAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 43
Pada kurun waktu 2018 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja seluruhnya dapat tercapai, bahkan cenderung meningkat terbukti dengan beberapa indikator kinerja telah tercapai lebih dari target yang ditetapkan. Sasaran kinerja pertama yaitu meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif, seluruhnya dapat dicapai dengan indikator: 1. Peran aktif PSKS perorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
dari target 70%, realisasinya 100% dengan capaian kinerja 142,86%; 2. Peran aktif PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, dari target 80%, realisasinya 98,04% dengan capaian kinerja 122,54%;
3. Pengelolaan sumber dana bantuan sosial masyarakat untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dari target 75%, realisasinya 228,33% dengan capaian kinerja 304,45%;
4. Peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial, dari target peningkatan 1%, terealisasi 1,89% dengan capaian kinerja 188,79%.
Sasaran kinerja kedua yaitu meningkatnya kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dengan indikator: 1. Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya, seluruhnya dapat
dicapai yaitu dari target 45,55%, terealisasi 89,64%, dengan capaian 196,80%
Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2018 ini adalah adanya komitmen, kerja sama dan sinergai baik internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Keterlibatan berbagai pihak seperti dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga-lembaga kemasyarakatan telah memberi andil tersendiri dalam mencapai keberhasilan capaian kerja dimaksud.
Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan
Sosial tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara
lain adalah:
1. Menyelaraskan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan
program Pemberdayaan Sosial;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana kerja
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
3. Memperluas cakupan sosialisasi dan kerjasama/ sinergi dengan berbagai
pihak baik Pemerintah, Daerah mupun non pemerintah untuk lebih
mendorong serta meningkatkan hasil dan manfaat program Pemberdayaan
Sosial.
SIMPULAN SARAN
PENUTUP
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 44
LAMPIRAN