laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) bpsdm provinsi ... · penyusunan lkjip tahun 2019...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
1
1.1 GAMBARAN UMUM SKPD
Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi
tantangan-tantangan kedepan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil
negara menjadi semakin profesional. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan
yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Utara, mewujudkan penyelenggarakan pemerintahan
yang baik sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998
dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Instansi
Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang
dilaksanakan.
Sehubungan dengan beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara sebagai
perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, wajib menyusun LKJIP setiap
tahun. Sebagai pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kegiatan serta
tingkat kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019, maka disusunlah LKJIP BPSDM
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019. Penyusunan LKJIP tahun 2019 berpedoman
pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/OX/6/8/2003
tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Selain menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk masa lima tahun (2016-
2021), BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sebagai SKPD yang dipimpin oleh Pejabat
Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga diwajibkan
menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja
dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan.
BAB I PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
2
Renja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang
menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu penyusunan
LKJIP tahun 2019 ini menjadi penting artinya sebagai salah satu laporan
pertanggung jawaban Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Utara kepada Gubernur
Provinsi Kalimantan Utara sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat
pada umumnya.
BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di
Lingkungan Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan tugas dan fungsi
BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sebagai instansi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur di daerah, maka gambaran umum pelayanan yang diberikan
BPSDM Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia
aparatur terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
(Renja) dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang meliputi
bidang pemerintahan, pembangunan, pengelolaan kelembagaan dan tenaga
kediklatan.
3. Penyelenggaraan diklat teknis aparatur sesuai dengan kebutuhan terhadap
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi.
4. Pengelolaan kelembagaan dan tenaga kediklatan dilingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten / Kota.
5. Menginventarisir mereviu data diklat Pemerintah Daerah / Provinsi dan Kabupaten
/ Kota.
6. Asistensi dan Evaluasi Penerapan sertifikasi kompetensi dan pengelolaan
kelembagaan kediklatan.
7. Penanganan bidang Pengembangan Kompetensi Teknis inti.
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur terhadap Program
Pengembangan Kompetensi melalui kerjasama dengan Lembaga Administrasi
Negara (LAN) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
Kemendagri dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten / Kota.
9. Evaluasi pengembangan kompetensi jabatan kepemimpinan dan pelatihan dasar
Hasil penyelenggaraan diklat Pim I, II, III dan IV untuk mengetahui penerapan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten / Kota se-Provinsi
Kalimantan Utara.
10. Evaluasi atas peran BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten / Kota sebagai
pembina dan consulting.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
3
11. Melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur bersama-sama
dengan instansi terkait.
12 Monitoring dan Evaluasi / Pemantauan pengelolaan sumber belajar dan
kerjasama hasil penyelenggaraan diklat, baik internal maupun eksternal.
13. Perencanaan atas Program pengembangan kompetensi berdasarkan tugas dan
fungsi BPSDM.
14. Penyusunan Laporan Hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
15. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga BPSDM Provinsi
Kalimantan Utara.
16. Pembinaan Disiplin Pegawai BPSDM Provinsi Kalimantan Utara.
17. Pemberian advise yang berkaitan dengan permasalahan mutasi / perekrutan
Widyaiswara (tenaga pengajar)
18. Pemberdayaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Widyaiswara
19 Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas
dan fungsinya.
Sehubungan dengan pelayanan tersebut di atas, maka dituntut adanya sumber
daya manusia/aparatur di bidang pengembangan kompetensi dan pengelolaan
kelembagaan kediklatan yang memiliki kompetensi, pengalaman, komitmen dan
berintegritas tinggi dalam rangka mewujudkan berhasilnya tugas-tugas dibidang
pengembangan kompetensi aparatur dalam rangka tercapainya pemerintahan yang
baik, akuntabel efektif dan efisien serta bertanggungjawab.
1.2 TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI BPSDM
BPSDM Provinsi Kalimantan Utara adalah unsur pengembangan sumber daya
manusia penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas Pokok dan Fungsi BPSDM
Provinsi Kalimantan Utara dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan
Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Sebagai unsur pengembangan kompetensi aparatur penyelenggaraan
pemerintahan daerah BPSDM Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok yaitu
Menyelenggarakan Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pendidikan
dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan bidang pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan
Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur dilingkungan pemerintahan
Provinsi dan Kabupaten / Kota;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
4
3. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dilingkungan pemerintah Provinsi dan
Kabupaten / Kota;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Pengembangan Sumber
Daya Manusia aparatur di Provinsi dan Kabupaten / Kota;
5. Pelaksanaan administrasi BPSDM Provinsi Kalimantan Utara;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI.
Secara struktural BPSDM Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 1(satu) Kepala
Badan, 1(satu) Sekretariat dan 2(dua) Bidang.
Susunan Organisasi BPSDM Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan
Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :
1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahi :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis :
a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum & Pilihan Jabatan Administrasi
b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti jabatan Administrasi
c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat
Daerah Penunjang.
4. Kepala Bidang Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial &
Fungsional :
a. Sub Bidang Sertifikasi, Kelembagaan dan Kerjasama
b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan
c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
5. Jabatan Fungsional Widyaiswara.
6. Pelaksana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
5
Lebih jelasnya Struktur Organisasi BPSDM Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
6
1.2.3 URAIAN TUGAS PERANGKAT ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Daerah Provinsi
Kalimantan Utara. Adapun tugas Pejabat Struktural di Lingkungan BPSDM Provinsi
Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :
1. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Utara mempunyai Uraian Tugas
sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan perumusan Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rancangan Kegiatan
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penetapan
Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP),
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi menunjang
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
c. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
kesekretariatan, pengembangan kompetensi teknis dan sertifikasi,
kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.
d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan kesekretariatan, pengembangan kompetensi teknis dan
sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan
fungsional, serta menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional fungsi
penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
e. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan program kerja bidang
pengembangan kompetensi teknis dan bidang sertifikasi, kelembagaan,
pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.
f. Melaporkan program kerja pengembangan dan kompetensi teknis serta
bidang sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial
dan fungsional.
g. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Badan.
h. Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan fungsi penunjang
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
provinsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
7
perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan
pemerintah daerah provinsi.
i. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan
lembaga terkait lainnya di dalam dan di luar di bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan operasional program perencanaan dan keuangan serta
umum dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat
berjalan secara efektif dan efisien.
b. Membagi tugas kepada subbag perencanaan dan keuangan serta
subbag umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangan masing-
masing agar tugas terlaksana dengan baik.
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas subbag perencanaan dan
keuangan serta subbag umum dan kepegawaian sesuai dengan
kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.
d. Menyelia pelaksanaan program perencanaan dan keuangan serta umum
dan kepegawaian sesuai dengan tugas masing-masing agar
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
e. Melaksanakan program perencanaan dan keuangan serta umum dan
kepegawaian baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
f. Mengevaluasi program perencanaan dan keuangan serta umum dan
kepegawaian secara berkala agar pelaksanaan program dapat berjalan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
g. Membuat laporan program perencanaan dan keuangan serta umum dan
kepegawaian.
h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang secretariat sesuai jadwal
yang telah ditetapkan untuk optimalisasi tugas, melaksanakan kegiatan
harian, bulanan, triwulan, semester dan tahunan bidang sekretariat.
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkup bidang secretariat dengan
cara mengidentifikasi jabatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di
masa yang akan datang.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
8
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian
Tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana program kerja dengan sub bagian perencanaan dan
keuangan sesuai dengan program kerja sekretariat sebagai acuan
pelaksanaan tugas agar dapat menghasilkan usulan program dan
kegiatan tahunan yang efektif dan efisien.
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab masing-masing agar tugas dapat terdistribusi dengan
baik dan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.
c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbag
perencanaan dan keuangan setiap saat sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
d. Menyiapkan bahan penyusun Rencana Strategis, program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab untuk menghasilkan usulan
program yang sesuai dengan Rencana Strategis.
e. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja
Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja sesuai kebutuhan organisasi
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
f. Menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan kedalam
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
g. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk
didalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.
h. Menyusun Rencana Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung
berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta
rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab agar tercapai tujuan anggaran yang efisien dan
efektif.
i. Menyiapkan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan, Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang
berlaku agar tercapainya pelaksanaan anggaran yang efektif dan
akuntabel.
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan subbag perencanaan dan
keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
9
k. Melaporkan pelaksanaan tugas dilingkungan subbag perencanaan dan
keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk
pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah Pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas
sebagai berikut :
a. Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai dengan aturan
yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan
tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan.
c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas berjalan
dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai
dengan sasaran yang ditetapkan.
e. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian baik kerja teknis
maupun operasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.
f. Mengevaluasi hasil kegiatan umum dan kepegawaian berdasarkan
perencanaan yang telah ditetapkan.
g. Melaporkan hasil kegiatan umum dan kepegawaian berdasarkan
perencanaan yang telah ditetapkan.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan
maupun tertulis.
5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai Uraian
Tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan operasional program pengembangan kompetensi umum
dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan
administrasi, dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi
perangkat daerah penunjang sesuai dengan aturan yang berlaku agar
dapat berjalan secara efektif dan efisien.
b. Membagi tugas kepada subbid pengembangan kompetensi umum dan
pilihan jabatan administrasi, subbid pengembangan kompetensi inti
jabatan administrasi, dan subbid pengembangan kompetensi inti jabatan
administrasi perangkat daerah penunjang sesuai dengan kewenangan
masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas subbid pengembangan kompetensi
umum dan pilihan jabatan administrasi, subbid pengembangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
10
kompetensi inti jabatan administrasi, dan subbid pengembangan
kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang sesuai
dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.
d. Menyelia pelaksanaan program pengembangan kompetensi umum dan
pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan
administrasi, dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi
perangkat daerah penunjang sesuai dengan tugas masing-masing agar
pelaksanaan pekerjaaan dapat berjalan dengan baik.
e. Melaksanakan program pengembangan kompetensi umum dan pilihan
jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan
administrasi, dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi
perangkat daerah penunjang baik teknis maupun operasional sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
f. Mengevaluasi program pengembangan kompetensi umum dan pilihan
jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan
administrasi, dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi
perangkat daerah penunjang.
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
6. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan
Jabatan Administrasi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan dan menyusun RKA kegiatan Diklat Pengembangan
Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi.
b. Mendistribusikan tugas administrasi kepada bawahan untuk pembuatan
proposal, panduan dan SK Panitia.
c. Membuat konsep jadwal dan melakukan koordinasi/konsultasi kegiatan
dengan narasumber.
d. Mengkonsep surat ke BKD/OPD untuk informasi kegiatan diklat.
e. Melaksanakan kegiatan diklat Pengembangan Kompetensi Umum dan
Pilihan Jabatan Administrasi.
f. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan diklat Kabupaten/Kota.
g. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.
h. Melakukan pembinaan pegawai di bawah Subbid Pengembangan
Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi.
i. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
11
7. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi
mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan dan menyusun RKA kegiatan Diklat Pengembangan
Kompetensi Inti Jabatan Administrasi.
b. Mendistribusikan tugas administrasi kepada staf pelaksana dalam hal
pembuatan proposal, panduan pelaksanaan kegiatan, SK panitia, daftar
hadir, ATK peserta.
c. Menyusun jadwal kegiatan dan melakukan koordinasi/konsultasi
kegiatan.
d. Melakukan koordinasi/konsultasi narasumber dan membuat surat
permohonan.
e. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan
kompetensi inti jabatan administrasi.
f. Membuat konsep surat ke BKD dan seluruh OPD untuk informasi diklat
dan pemanggilan peserta.
g. Melaksanakan persiapan kegiatan baik administrasi maupun teknis di
lapangan.
h. Fasilitasi penyelenggara diklat dengan Kabupaten/Kota.
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat
pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi.
j. Melakukan pembinaan dan penilaian staf pelaksana serta membagi
tugas-tugas dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
k. Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada atasan.
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah Pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi
Perangkat Daerah Penunjang mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan dan menyusun RKA kegiatan Diklat Pengembangan
Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi Perangkat Daerah
Penunjang.
b. Mendistribusikan tugas administrasi kepada staf pelaksana dalam hal ini
pembuatan proposal, panduan dan SK Panitia.
c. Mengkonsep jadwal dan melakukan koordinasi/konsultasi kegiatan.
d. Melakukan konsultasi dan koordinasi narasumber dan mengkonsep surat
permintaan sebagai narasumber.
e. Melakukan pengawasan dan mengendalikan kegiatan.
f. Mengkonsep surat ke BKD dan seluruh OPD mengenai informasi diklat
dan pemanggilan peserta.
g. Melaksanakan persiapan kegiatan administrasi teknis di lapangan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
12
h. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan diklat Kabupaten/Kota.
i. Melakukan pembinaan pegawai dan membagi tugas kepada staf
pelaksana.
j. Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada atasan.
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
9. Kepala Bidang Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan operasional program Sertifikasi, Kelembagaan, dan
Kerjasama, pengembangan kompetensi kepemimpinan, dan
pengembangan kompetensi jabatan fungsional sesuai dengan aturan
yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
b. Melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi ditingkat provinsi dan
Kabupaten/Kota kelembagaan tenaga pengembangan kompetensi,
sumber belajar dan kerjasama antara lembaga.
c. Membagi tugas kepada subbid Sertifikasi, Kelembagaan, dan Kerjasama,
subbid pengembangan kompetensi kepemimpinan, dan subbid
pengembangan kompetensi jabatan fungsional sesuai dengan
kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.
d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas subbid Sertifikasi, Kelembagaan,
dan Kerjasama, subbid pengembangan kompetensi kepemimpinan, dan
subbid pengembangan kompetensi jabatan fungsional sesuai dengan
kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.
e. Menyelia pelaksanaan program Sertifikasi, Kelembagaan, dan
Kerjasama, subbid pengembangan kompetensi kepemimpinan, dan
subbid pengembangan kompetensi jabatan fungsional sesuai dengan
tugas masing-masing agar pelaksanaan pekerjaaan dapat berjalan
dengan baik.
f. Melaksanakan program Sertifikasi, Kelembagaan, dan Kerjasama, subbid
pengembangan kompetensi kepemimpinan, dan subbid pengembangan
kompetensi jabatan fungsional baik teknis maupun operasional sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
g. Mengevaluasi program Sertifikasi, Kelembagaan, dan Kerjasama, subbid
pengembangan kompetensi kepemimpinan, dan subbid pengembangan
kompetensi jabatan fungsional secara berkala agar pelaksanaan program
dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
h. Membuat laporan Sertifikasi, Kelembagaan, dan Kerjasama,
pengembangan kompetensi kepemimpinan, dan pengembangan
kompetensi jabatan fungsional.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
13
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
10. Kepala Sub Bidang Sertifikasi, Kelembagaan dan Kerjasama mempunyai
Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan kegiatan sertifikasi, kelembagaan dan kerjasama.
b. Melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
c. Menyusun dan menetapkan standar kompetensi Jabatan.
d. Menyusun dan menetapkan grade/derajat standar kompetensi Jabatan.
e. Melaksanakan sertifikasi kompetensi Jabatan.
f. Melaksanakan kerjasama sertifikasi kompetensi.
g. Melaksanakan Tempat Uji Kompetensi.
h. Melaksanakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
i. Menyiapkan assessor sertifikasi kompetensi.
j. Melaksanakan standar kompetensi teknis.
k. Melaksanakan standar kompetensi manajerial.
l. Pembinaan dan pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, dan pelaporan
sertifikasi dan sumber belajar dan kerjasama.
m. Melaksanakan Pengembangan Kelembagaan.
n. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan kerjasama.
o. Melaksanakan sertifikasi.
p. Melaksanakan sharing informasi dan komunikasi antar lembaga
pengelola.
q. Melaksanakan pengiriman tenaga pengembang kompetensi untuk
mengikuti diklat TOT, TOC, MOT, dan TOF.
r. Menyiapkan draf naskah kerjasama (Mou).
s. Melaksanakan kerjasama antar lembaga.
t. Melaksanakan pengiriman tenaga pengembang untuk mengikuti seminar
Loka karya, workshop dan symposium baik nasional maupun
internasional.
u. Memfasilitasi kegiatan tenaga Pengembang kompetensi dalam upaya
peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara.
v. Melaksanakan seminar, loka karya, workshop dan orasi ilmiah bagi
tenaga pengembang kompetensi.
w. Melakukan koordinasi monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan
kelembagaan dan tenaga pengembang.
x. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
14
y. Membimbing bawahan agar kegiatan pelaksanaan tugas dapat berjalan
dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
z. Melaporkan hasil kegiatan, sertifikasi, kelembagaan dan kerjasama serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan
maupun tertulis.
aa. Melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi.
bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
11. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan
mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan kegiatan pengembangan kompetensi pimpinan daerah
sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif
dan efisien.
b. Merencanakan kegiatan pengembangan jabatan pimpinan tinggi sesuai
dengan aturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan
efisien.
c. Merencanakan kegiatan pengembangan jabatan kepemimpinan dan
kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan aturan yang
berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
d. Menghimpun, mengkoordinir dan memfasilitasi usulan pengembangan
kompetensi kepemimpinan dari kabupaten / kota yang menjadi lingkup
tugas dan tanggungjawab.
e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan
tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan.
f. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baikdan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
g. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai
dengan sasaran yang ditetapkan.
h. Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan instrument pembelajaran
pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi
yang menjadi lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
i. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi aparatur yang
melaksanakan tugas di bidang pengembangan kompetensi
kepemimpinan.
j. Mengembangkan inovasi penyelenggaraan diklat dan non diklat pada
bidang kompetensi kepemimpinan.
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan
maupun tertulis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
15
12. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional
sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif
dan efisien.
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan
tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan.
c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai
dengan sasaran yang ditetapkan.
e. Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional
baik kerja teknis maupun operasional berdasarkan perencanaan yang
telah ditetapkan.
f. Mengevaluasi hasil kegiatan pengembangan kompetensi jabatan
fungsional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.
g. Melaporkan hasil kegiatan pengembangan kompetensi jabatan
fungsional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.
h. Mengadakan pemantauan dan pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan
pengembangan kompetensi jabatan fungsional.
i. Merencanakan bahan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan
aturan yang berlaku.
j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengembangan
kompetensi jabatan fungsional.
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan
maupun tertulis.
13. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara mempunyai tugas sesuai
dengan Permenpan No. 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Widyaiswara dan Angka Kreditnya, tugas pokok Widyaiswara adalah Mendidik,
mengajar dan / atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Diklat
Pemerintah masing-masing, tugas pokok tersebut dirinci dalam kegiatan
Widyaiswara sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:
a. Widyaiswara Pertama, yaitu:
1) Menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I dan II;
2) Menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III;
3) Menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV;
4) Menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat III;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
16
5) Menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;
6) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
7) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional PenjenjanganTingkat Lanjutan;
8) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Menengah;
9) Menyusun kurikulum Diklat Teknis;
10) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan
golongan I dan II;
11) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan
golongan III;
12) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar;
13) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
14) Menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) / Rancang
Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara
Pembelajaran (SAP) / Rencana Pembelajaran (RP) sesuai
spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II;
15) Menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) / Rancang
Bangun;
16) Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran
(SAP) / Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat
Prajabatan Golongan III;
17) Menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) / Rancang
Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara
Pembelajaran (SAP) / Rencana Pembelajaran (RP) sesuai
spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
18) Menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) / Rancang
Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara
Pembelajaran (SAP) / Rencana Pembelajaran (RP) sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;
19) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan
Golongan I dan II;
20) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan
Golongan III;
21) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar;
22) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
23) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan
Golongan I dan II;
24) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan
Golongan III;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
17
25) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar;
26) Penyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
27) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan
Golongan I dan II;
28) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan
Golongan III;
29) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar;
30) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
31) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II;
32) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Prajabatan Golongan III;
33) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
34) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;
35) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat
Prajabatan Golongan I dan II;
36) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat
Prajabatan Golongan III;
37) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat
Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
38) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat
Teknis;
39) Mengelola program Diklat di instansinya;
40) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan
I dan II;
41) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan
III;
42) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar;
43) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Teknis.
b. Widyaiswara Muda, yaitu:
1) Melaksanakan analisis kebutuhan Diklat;
2) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II;
3) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan III;
4) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat IV;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
18
5) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat III;
6) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat II;
7) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional;
8) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Dasar;
9) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Lanjutan;
10) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Menengah;
11) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Tinggi;
12) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis;
13) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV;
14) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan
Jabatan Fungsional;
15) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Dikat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
16) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Dikat Teknis;
17) Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat IV;
18) Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada
Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;
19) Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada
Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
20) Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada
Diklat Teknis;
21) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat
IV;
22) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat
Pembentukan Jabatan Fungsional;
23) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
24) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
25) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV;
26) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan
Jabatan Fungsional;
27) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
28) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
19
29) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat
IV;
30) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat
Pembentukan Jabatan Fungsional;
31) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
32) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
33) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat IV;
34) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;
35) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
36) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;
37) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim
Tingkat IV;
38) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat
Pembentukan Jabatan Fungsional;
39) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat
Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
40) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat
Teknis;
41) Membimbing peserta Diklat dalam penulisan Kertas Kerja (KK) pada
Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
42) Membimbing peserta Diklat dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) /
Observasi Lapangan (OL) pada Diklatpim Tingkat IV sesuai
spesialisasinya;
43) Menjadi moderator/narasumber pada seminar/lokakarya/diskusi dalam
kelas pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
44) Mengelola program Diklat di instansinya sebagai anggota;
45) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklatpim Tingkat IV;
46) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Pembentukan
Jabatan Fungsional;
47) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
48) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Teknis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
20
c. Widyaiswara Madya, yaitu:
1) Melaksanakan analisis kebutuhan Diklat;
2) Menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I dan II;
3) Menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III;
4) Menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV;
5) Menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat III;
6) Menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat II;
7) Menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat I;
8) Menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;
9) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
10) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
11) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat menengah;
12) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;
13) Menyusun kurikulum Diklat Teknis;
14) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;
15) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Tingkat Menengah;
16) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
17) Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat III;
18) Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada
Diklat Fungsional Tingkat Menengah;
19) Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada
Diklat Teknis;
20) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat
III;
21) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Tingkat Menengah;
22) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
23) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;
24) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Tingkat Menengah;
25) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
26) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat
III;
27) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Tingkat Menengah;
28) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
29) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat III;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
21
30) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada
31) Diklat Fungsional Tingkat Menengah;
32) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada
Diklat Teknis;
33) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim
Tingkat III;
34) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat
Fungsional Tingkat Menengah;
35) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat
Teknis;
36) Membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat
IV sesuai spesialisasinya;
37) Membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat
III sesuai spesialisasinya;
38) Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat IV
sesuai spesialisasinya;
39) Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat III
sesuai spesialisasinya;
40) Menjadi moderator/narasumber pada seminar / lokakarya / diskusi dalam
kelas pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
41) Menjadi moderator/narasumber pada seminar / lokakarya / diskusi dalam
kelas pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;
42) Mengelola program Diklat di instansinya sebagai penanggung jawab;
43) Melaksanakan evaluasi program Diklatpim Tingkat III;
44) Melaksanakan evaluasi program Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Menengah;
45) Melaksanakan evaluasi program Diklat Teknis.
d. Widyaiswara Utama, yaitu:
1) Melaksanakan analisis kebutuhan Diklat;
2) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat III;
3) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat II;
4) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat I;
5) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Lanjutan;
6) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Menengah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
22
7) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Tinggi;
8) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis;
9) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II;
10) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;
11) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;
12) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
13) Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat II;
14) Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat I;
15) Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada
Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;
16) Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada
Diklat Teknis;
17) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat
II;
18) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;
19) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;
20) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
21) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II;
22) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;
23) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;
24) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
25) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat
II;
26) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat
I;
27) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;
28) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
29) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat II;
30) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat I;
31) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
23
32) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;
33) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim
Tingkat II;
34) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim
Tingkat I;
35) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat
Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;
36) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat
Teknis;
37) Membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat
IV sesuai spesialisasinya;
38) Membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat
III sesuai spesialisasinya;
39) Membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat II
sesuai spesialisasinya;
40) Membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat I
sesuai spesialisasinya;
41) Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat IV
sesuai spesialisasinya
42) Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat III
sesuai spesialisasinya;
43) Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat II
sesuai spesialisasinya;
44) Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat I
sesuai spesialisasinya;
45) Menjadi moderator/narasumber pada seminar/ lokakarya/diskusi dalam
kelas pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
46) Menjadi moderator/narasumber pada seminar/ lokakarya/diskusi dalam
kelas pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;
47) Menjadi moderator/narasumber pada seminar/lokakarya/diskusi dalam
kelas pada Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya;
48) Menjadi moderator/narasumber pada seminar/ lokakarya/diskusi dalam
kelas pada Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya;
49) Mengelola program Diklat di instansinya sebagai penanggung jawab;
50) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklatpim Tingkat II;
51) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklatpim Tingkat I;
52) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;
53) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Teknis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
24
1.3 Sumber Daya Organisasi
Saat ini struktur yang berlaku di Provinsi Kalimantan Utara adalah pola
minimal yang disetujui oleh Kementrian PAN & RB serta Kementrian dalam Negeri
sehingga terdapat beberapa fungsi yang harus digabung. Penyelenggaraan tugas
pengembangan SDM dalam bidang pengetahuan / keterampilan dan sikap perilaku
ASN sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur negara khususnya
Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang
menyelenggarakan pelayanan pengembangan secara adil dan merata terhadap
Aparat Sipil Negara dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada
daerah, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan
bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, serta berwibawa bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme. Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus
terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pengembangan SDM khususnya pada
bidang pengembangan kompetensi.
1.3.1 Sumber Daya Manusia
Saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di BPSDM Provinsi Kalimantan
Utara sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang PNS yang terdiri dari pejabat struktural
(eselon) sebanyak 11 (sebelas) orang, Jabatan Fungsional Widyaswara 5 (lima)
orang, pegawai non eselon 20 (dua puluh) orang, selain itu terdapat tenaga kontrak
(PTT) berjumlah 7 (tujuh) orang dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu /
pendidikan. Berikut data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di
lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan usia, jabatan, pendidikan
pangkat dan golongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
A. Berdasarkan Usia
Pegawai Negeri Sipil BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 36 (tiga puluh
enam) orang. Pegawai yang berusia 18-29 tahun sebanyak 11 (sebelas) orang, 30-39
tahun sebanyak 7 (tujuh) orang, 40-49 tahun sebanyak 10 (sepuluh) orang, 50-55
tahun sebanyak 7 (tujuh) orang, dan lebih dari 55 tahun 1 (satu) orang, berikut ini tabel
komposisi pegawai berdasarkan usia :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
25
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia di lingkungan BPSDM
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
GENDER
USIA
JUMLAH 18-29 30-39 40-49 50-55 >55
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PRIA 4 4 7 5 1 21
WANITA 7 3 3 2 - 15
Jumlah 11 7 10 7 1 36
Sumber : Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
B. Berdasarkan Eselon
Pegawai Negeri Sipil BPSDM Provinsi Kalimantan Utara yang menempati
jabatan Eselon II sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III sebanyak 2 (dua) orang, Eselon
IV sebanyak 8 (delapan) orang, dan Non Eselon sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
Berikut ini tabel komposisi pegawai berdasarkan eselon :
Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon di lingkungan BPSDM
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
GENDER
ESELON
II III IV JUMLAH NON ESELON JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PRIA 1 1 5 7 14 21
WANITA - 1 3 4 11 15
Jumlah 1 2 8 11 25 36
Sumber : Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
26
C. Berdasarkan Jabatan Fungsional Widyaiswara
Saat ini BPSDM Provinsi Kalimantan Utara terdapat 5 (lima) Pejabat Fungsional
Widyaiswara. Berikut ini tabel rekapitulasi jabatan Widyaiswara berdasarkan jenjang
jabatan :
Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Widyaiswara di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
GENDER
WIDYAISWARA
UTAMA MADYA MUDA PERTAMA JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PRIA 1 - 2 - 3
WANITA - 1 1 - 2
Jumlah 1 1 3 - 5
Sumber : Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
D. Berdasarkan Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil BPSDM Provinsi
Kalimantan Utara dengan latar belakang SLTA/Sederajat sebanyak 2 (dua) orang,
Diploma III (D3) sebanyak 4 (empat) orang, Diploma IV (D4) sebanyak 3 (tiga) orang,
Sarjana (S1) sebanyak 16 (enam belas) orang, dan Magister (S2) sebanyak 12 (dua
belas) orang. Berikut ini tabel komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan
Per 31 Desember 2019 :
Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
GENDER
PENDIDIKAN JUM
LAH SD SLTP SLTA DI DII DIII DIV S1 S2 S3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PRIA - - 1 - - 2 1 10 8 - 21
WANITA - - 1 - - 2 2 6 4 - 15
Jumlah - - 2 - - 4 3 16 12 0 36
Sumber : Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
27
E. Berdasarkan Golongan
Dari sejumlah 36 (tiga puluh enam) Pegawai Negeri Sipil BPSDM Provinsi
Kalimantan Utara yang menempati Golongan II sebanyak 5 (lima) orang, Golongan III
sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, Golongan IV sebanyak 9 (sembilan) orang
berikut ini tabel komposisi pegawai berdasarkan golongan :
Tabel 1.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia di lingkungan BPSDM
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
GENDER
GOLONGAN
JUMLAH
I II III IV
(1) (2) (3) (4) (5) (7)
PRIA - 3 13 5 21
WANITA - 2 9 4 15
Jumlah 11 5 22 9 36
Sumber : Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
F. Pegawai Tidak Tetap (PTT)
BPSDM Provinsi Kalimantan Utara memiliki tenaga kontrak sebanyak 7 (tujuh)
orang dengan kualifikasi pendidikan dalam tabel berikut :
Tabel 1.6
Komposisi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
GENDER
PENDIDIKAN
JUMLAH
SD SLTP SLTA S1
(1) (2) (3) (4) (4) -
PRIA 1 - 1 3 5
WANITA - - 1 1 2
Jumlah 1 - 2 4 7
Sumber : Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
28
1.3.2 Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan baik APBD
maupun APBN serta tugas pembantuan lainnya cukup memadai adapun dalam rangka
menunjang kelancaran tugas-tugas Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur,
Sarana dan Prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi
perkembangan dan kemajuan teknologi. Adapun uraiannya sebagai berikut :
a. Kondisi kantor masih sewa dan terbatasnya daya listrik yang terpasang.
b. Komputer/laptop dan printer kurang memadai guna menunjang kegiatan di
kantor.
c. Belum adanya gedung asrama dan fasilitas penunjang kegiatan diklat.
d. Pelaksanaan kegiatan telah didukung dengan fasilitas alat transportasi dinas
baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).
e. Mobilitas dari satu tempat kegiatan menuju tempat kegiatan lainnya telah
difasilitasi kendaraan dinas roda 4 (empat) namun masih belum efektif.
Tabel 1.7
Daftar Aset / Modal BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
NO JENIS BARANG JUMLAH
UNIT KETERANGAN
I Prasarana :
1. Luas Tanah
2. Luas Gedung
II Sarana :
1 Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor Roda 4
2 Meja
Meja Kerja Kayu
Kerja Pejabat
Podium
3 Kursi
Kursi kerja lipat
4 Lemari
Lemari kayu
Lemari Makan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
29
NO JENIS BARANG JUMLAH
UNIT KETERANGAN
Lemari Arsip
Filling Besi/Metal
5 Printer
6 Dispenser
7 Lemari es
8 Pesawat Telepon/Fax
9 Jam Dinding
10 Whiteboard
11 Televisi
12 Kipas Angin
13 Mesin sidik jari
14 Mesin ketik elektronik/listrik
15 Mesin ketik Manual Portable
16 Brankas/Band kas kecil/besar
17 AC
18 Camera
19 Alat pemadam portable
20 Laptop
21 Computer PC
22 UPS
23 Proyektor + Attachment
24 Faximile
25 Gorden/Tirai
26 Papan nama instansi
27 Papan Pengumuman
28 Alat pemotong kertas
29 Alat hiasan
30 Pipa besi umbul-umbul
31 Tiang bendera
32 Alat Penghancur Kertas
33 Lensa Camera
34 Note Book
35 AC Split
36 Scanner
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
30
NO JENIS BARANG JUMLAH
UNIT KETERANGAN
37 Ilmu Pengetahuan Umum
38 Hardisk
39 Handy Cam
40 Transportable Water Pump
41 Microphone/Wireless Mic
42 Audio Mbding Portable
43 Handy Talky
44 Alat Musik/Band
Sumber : Laporan Pengurus Barang Per 31 Desember 2019
1.4 Isu Strategis
Beberapa isu-isu strategis dalam rangka peningkatan peranan diklat antara lain :
a. Meningkatkan kemampuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) baik dalam Sumber Daya Manusia maupun sarana prasarana untuk
melakukan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan di wilayah
provinsi Kalimantan utara.
b. Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Diklat secara
mandiri di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
c. Menjadikan pelayanan dasar masyarakat sebagai prioritas dalam pembinaan
teknis substantif diklat.
d. Tuntutan ASN menjadikan tatakelola Pemerintahan yang baik di Masyarakat.
e. Belum Optimalnya penerapan system pengelolaan program pengembangan
kompetensi di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
f. Perlunya peningkatan penanganan diklat bagi aparatur penyelenggara diklat
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atas pengembangan
kompetensi Sumber Daya Manusia penyelenggara diklat.
g. Reformasi pelayanan publik menuju prestasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.
h. Perubahan paradigma baru kompetensi aparatur pemerintah daerah oleh Badan
Diklat menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bukan
semata-mata melaksanakan diklat diharapkan menjadi “Pembinaan dan
kompetensi aparatur” yang lebih mengutamakan standar kompetensi jabatan.
1.5 Permasalahan yang dihadapi
Permasalahan yang dihadapi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi
beberapa hal sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
31
1. Minimnya kompetensi aparatur yang mengakibatkan belum optimalnya
pelayanan publik.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasana pendukung pengembangan
kompetensi/penyelenggaraan diklat.
3. Masih terbatasnya tenaga profesional di bidang pengembangan
kompetensi/penyelenggaraan diklat.
4. Sistem penyelenggaraan diklat belum berbasis teknologi informasi.
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang masih sangat minim sehingga dalam
melaksanakan tugas merangkap sehingga tugas dan fungsi jabatan yang diemban
tidak terlaksanakan dengan maksimal dikarenakan lebih banyak membantu pada
kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
1.6 Solusi
Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut pelaksanaan
program dan kegiatan yang ada pada BPSDM Provinsi Kalimantan Utara meliputi
beberapa hal sebagai berikut sebagaimana diatas, perlu ditempuh solusi sebagai
berikut :
1. Memberdayakan pegawai yang ada dengan diikutsertakan dalam Pendidikan dan
Pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas bagi pegawai
BPSDM sebagai aparatur pemerintah.
2. Menganggarkan sarana dan prasarana yang dianggap penting untuk menunjang
Kegiatan BPSDM.
3. Akan mengikut sertakan dalam peningkatan kualitas pengembangan kompetensi
aparatur penyelenggara diklat, yaitu pada diklat TOT, TOC, MOT, dan TOF
Laskar.
4. Akan di terapkan SIM Diklat untuk mempermudah dalam penyelenggaraan diklat.
5. Untuk Sumber daya manusia diupayakan mengajukan permohonan permintaan
tambahan Pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan
Utara dengan harapan dapat menempatkan beberapa Pegawai yang baru Ke
BPSDM agar dapat membantu Sumber Daya Manusia yang ada.
1.7 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja
Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan
Utara selama Tahun 2019. Capaian kinerja (Performance result) tersebut
diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) sebagai tolak ukur
keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja
(Performance Gap) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
Sistematika Penyusunan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
32
Ringkasan Eksekutif
Dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi, sejauh mana organisasi telah
mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kendala–kendala yang dihadapi dan langkah-
langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang
dihadapi organisasi.
Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan strategi dan kebijakan, perencanaan strategis,
ringkasan/iktisar perjanjian kinerja organisasi tahun yang bersangkutan.
Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.
Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah
dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran
a. Matriks Renstra
b. Perjanjian Kinerja
c. Ringkasan Pengukuran Kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
33
2.1 Perencanaan Strategis
Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara
sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pengembangan kompetensi sebagai salah satu fungsi manajemen berperan
untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan
perencanaan yang diharapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif
dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu tertentu dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi
Kalimantan Utara yang berpedoman pada Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Utara
ditetapkanlah tujuan dan sasaran BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
Sumber : Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/sasaran
Target Kinerja Tujuan/Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021 Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatnya
Kualitas ASN
dilingkungan
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan Utara
Peningkatan
Kapasitas
ASN
Tujuan: Persentase ASN Yang Bersertifikasi Kompetensi
90%
90%
60%
65%
65%
Sasaran : Persentase
Tingkat Kelulusan
ASN Yang Mengikuti
Diklat
90% 90% 90% 90% 90%
2. Terwujudnya
Penyelenggara
Diklat Yang
Mandiri
Mewujudkan
Akreditasi
Penyelengg
ara Diklat
Tujuan:
Nilai Akreditasi C C C C C
Sasaran:
Nilai Akreditasi C C C C C
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
34
2.1.2 Strategi dan Kebijakan
Mengacu kepada tujuan dan sasaran BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
yang telah ditetapkan, maka Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016-2021 dalam rangka mencapai tujuan dan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
(1) (2) (3) (4)
Meningkatkan
Kualitas ASN
Dilingkungan
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Utara
Peningkatan
Kapasitas ASN
a. Melaksanakan
diklat teknis, manajerial,
fungsional dan sosial
kultural
b. Melaksanakan sertifikasi
jabatan
c. Melaksanakan kegiatan
pelatihan dasar CPNS,
diklat kepemimpinan,diklat
teknis dan fungsional
sesuai pedoman
penyelenggaraan dan
perencanaan yang telah
ditetapkan
Meningkatkan jumlah
Sumber Daya Manusia
Aparatur yang
bersertifikasi
kompetensi sesuai
bidang, bersifat umum
dan bersifat penunjang.
Terwujudnya
Penyelenggara
Diklat Yang
Mandiri
Meningkatkan
Akreditasi
Penyelenggara
Diklat
a. Mempersiapkan unsur
organisasi lembaga,
program dan
pengelolaan diklat
dalam rangka akreditasi
b. Membuat perjanjian
kerjasama antara
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara dan
Pemerintah Kab/Kota
dalam rangka
pemanfaatan sarana
prasarana untuk
pemenuhan akreditasi
c. Melakukan evaluasi
pasca diklat sesuai
pedoman yang
ditetapkan.
- Menjalin kerjasama
antara pemerintah
Provinsi Kaltara
dengan Pemerintah
Kab/Kota untuk
pemanfaatan
fasilitas diklat
- Membuat master
plan pembangunan
kampus diklat
BPSDM Provinsi
Kalimantan Utara
- Mengalokasikan
anggaran secara
bertahap rencana
pembangunan
sarana prasarana
BPSDM Provinsi
Kalimantan Utara.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
35
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Perjanjian Kinerja dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Utara kepada
Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 07 Januari 2019 menjadi
kesepakatan bersama akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dalam dokumen
perencanaan, perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab kepala SKPD terkait dan
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara selaku atasan langsung memberikan supervise
yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian tersebut untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan Rencana
Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, selanjutnya dengan target perjanjian sesuai
dengan tabel sebagai berikut :
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3)
1 Peningkatan Kapasitas
ASN
Persentase Tingkat
Kelulusan ASN yang
Mengikuti Diklat 90
2 Meningkatkan Akreditasi
Penyelenggara Diklat Nilai Akreditasi C
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
36
3.1 Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran
kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dimana pengukuran kinerja
tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja. Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihannya merupakan hasil
kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh komponen
yang ada di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara tidak terkecuali pengaruh
situasi dan kondisi dalam proses pelaksanaannya.
Upaya pengukuran kinerja tidak selalu mudah, karena hasil capaian suatu
indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu input (program, kegiatan dan
sumber dana) akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antar berbagai
input dan pihak-pihak yang terkait dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Dengan
demikian keberhasilan realisasi dalam suatu kegiatan tidak dapat dikatakan hanya dari
satu sumber dana atau dari satu pihak saja, maka dalam bab ini akan diuraikan
mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang
dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta langkah-langkah antisipatif
yang akan diambil oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Utara untuk lebih meningkatkan
kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dimasa yang akan datang. Bab ini dibagi
menjadi dua bagian yaitu pengukuran capaian kinerja serta evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja.
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Pengukuran Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan
Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang
telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik. Dengan adanya pengukuran capaian kinerja ini, maka akan dapat diambil
suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas
program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.
Skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJPD dan
RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RAKER PEMDA yang juga
dipakai dalam penyusunan LKJIP adalah :
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
37
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
NO. INTERVAL NILAI REALISASI
KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
KODE
(1) (2) (3)
1 91% < 100% Sangat Tinggi
2 76% < 90% Tinggi
3 66% < 75% Sedang
4 51% < 65% Rendah
5 < 50% Sangat Rendah
(Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017)
Penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan.
Penghitungan prosentase pencapaian dan rencana tingkat capaian perlu
memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi semakin Tinggi
realisasi semakin menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Pengukuran capaian
kinerja atas sasaran dan progam dilakukan dengan membandingkan antara
rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan, atau
dengan menggunakan rumus :
Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja, digunakan indikator kinerja
sebagai berikut :
1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu
sasaran tersebut agar bisa dicapai.
2. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran strategis yang terdiri dari :
- Input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)
- Output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu
kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik
- Outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada
waktu tertentu secara langsung
- Benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu
kegiatan
- Impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative
pada setiap tingkapan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
Capaian (%) = Realisasi (Rp.)___ x 100%
Target (Rp.)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
38
3.1.2 Pengungkapan Renstra baru yang belum diukur di Tahun 2017
Program dan kegiatan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran
2019 terdapat sebanyak 3 (tiga) program strategis dan 10 (sepuluh) kegiatan. Adapun
realisasi kinerja dan capaian kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat
pada table dibawah ini :
Tabel 3.2
Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
REALISASI KINERJA
CAPAIAN KINERJA
(1) (2)
1.
Peningkatan
Kapasitas
ASN
Persentase
Tingkat
Kelulusan
ASN yang
Mengikuti
Diklat
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
100 % 166,66 %
Pendidikan dan Pelatihan Formal
100 % 166,66 %
Program Pengembangan Kompetensi
99,64 % 166,06 %
Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis
99,50 % 165,83 %
Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-kursus singkat/Bimtek
99,24 % 165,40 %
Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional
99,61 % 166,01 %
Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan
99,12 % 165,20 %
Pelaksanaan Rumpun Diklat Pelatihan Dasar CPNS
99,80 % 166,33 %
Pelaksanaan Rumpun Diklat Managerial
99,54 % 165,90 %
2.
Meningkatka
n Akreditasi
Penyelengga
ra Diklat
Nilai
Akreditasi
Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
98,25 % 172,36 %
Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi
97,37 % 170,82 %
Penyusunan Instrumen Sertifikasi Kompetensi
97,33 % 170,75 %
Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Kediklatan
99,62 % 174,77 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
39
3.2 Analisis Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
Pengukuran capaian kinerja tahun 2019 merupakan bagian dari
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara.
Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2019 dan
membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja (PK) Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menitikberatkan
pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis Provinsi Kalimantan Utara
menyempurnakan rumusan sasaran strategis yang dominan yang dinilai signifikan bagi
BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran
strategis secara langsung.
Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih
mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk
mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja
pada tahun 2019 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement).
Sasaran ini diukur dengan IKU dari sasaran yang telah ditetapkan, capaian secara
ringkas disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini:
Tabel 3.3 Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Peningkatan
Kapasitas ASN
Persentase
Tingkat
Kelulusan ASN
yang Mengikuti
Diklat
90% 123,18% 136,86%
2.
Meningkatkan
Akreditasi
Penyelenggara
Diklat
Nilai Akreditasi C C 100%
Pada table 3.1 tersebut menunjukkan bahwa capaian IKU yang ditetapkan
BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 sudah sangat baik,
terutama jika dilihat dari persentase tingkat kelulusan ASN yang mengikuti diklat
melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian yang sangat baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
40
tersebut menggambarkan bahwa BPSDM Provinsi Kalimantan Utara telah mampu
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pengembangan
kompetensi dan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota dan Nilai akreditasi C yang ditargetkan pada tahun 2019 telah
mencapai target yang ditetapkan.
A. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 (Peningkatan Kapasitas ASN)
pada Indikator Sasaran (Persentase Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti
Diklat)
Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran 1
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Peningkatan
Kapasitas ASN
Persentase
Tingkat
Kelulusan ASN
yang Mengikuti
Diklat
90% 123,18% 136,86%
Dalam mencapai indikator sasaran persentase tingkat kelulusan ASN yang
mengikuti Diklat dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dimana
target tahun 2019 untuk persentaseTingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat 90%
dan realisasi jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 123,18%
atau dengan capaian kinerja sebesar 136,86%. Jumlah ASN yang mengikuti diklat
ditargetkan sebanyak 703 (tujuh ratus tiga) orang dan yang terealisasi sebanyak 866
(delapan ratus enam puluh enam) orang. Sehingga capaian kinerja indikator sasaran
Persentase Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat termasuk kedalam kategori
Sangat Tinggi (ST).
Tabel 3.5
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018, 2017
dan Tahun 2016 pada sasaran 1
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA CAPAIAN
2016 CAPAIAN
2017 CAPAIAN
2018 CAPAIAN
2019
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
Peningkatan
Kapasitas
ASN
Persentase Tingkat
Kelulusan ASN yang
Mengikuti Diklat - - 112,36% 123,18%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
41
Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada capaian tahun 2016 sebesar
0%, capaian tahun 2017 sebesar 0%, dan capaian pada tahun 2018 sebesar 112,36%
dan pada tahun 2019 sebesar 123,18%. Pada tahun 2016 indikator sasaran belum
memiliki persentase capaian dikarenakan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara baru
terbentuk di tahun 2017, sedangkan pada tahun 2017 indikator Persentase Tingkat
Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat belum ditentukan sebagai indikator yang
tertuang kedalam Rencana Strategis 2016-2021, indikator tersebut baru tertuang
kedalam perubahan Renstra 2016-2021 pada tahun 2018.
Tabel 3.6
Efesiensi Anggaran Pada Beberapa Bidang di Sasaran 1
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM ANGGARAN
(Rp.) REALISASI
(Rp.) (%)
TINGKAT EFESIEN
SI (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
Peningkatan
Kapasitas
ASN
Persentase
Tingkat
Kelulusan
ASN yang
Mengikuti
Diklat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
806.001.650 455.948.721 56,57 43,43
Program Pengembangan Kompetensi
12.763.558.164 10.506.154.628 82.31 17,69
Pada indikator sasaran Persentase Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat
didukung beberapa Program dan Kegiatan yaitu :
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi yang dihasilkan
adalah sebesar 56,57% dengan jumlah anggaran terpakai sebesar Rp.
455.948.721,- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh
delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), sisa anggaran Rp. 350.052.929
(tiga ratus lima puluh juta lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan
rupiah), dengan demikian tingkat efesiensi anggaran pada program ini adalah
sebesar 43,43% dengan terealisasinya anggaran sebesar 56,57% menghasilkan
capaian kinerja 166,66% dengan target program sebesar 60% maka capaian
kinerja pada program Peningkatan Sumber Daya Aparatur melebihi dari target
yang telah ditetapkan dan dengan tercapainya target program tercapai pula
indikator kinerja program yaitu persentase sumber daya aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah Pendidikan dan Pelatihan
Formal dengan target peserta yang mengikuti diklat 80 (delapan puluh) orang dan
terealisasi sebanyak 80 (delapan puluh) orang yang dikirimkan untuk mengikuti
pelatihan/diklat/bimtek yang telah disetujui oleh BPSDM, dengan rincian kegiatan
yang telah dilaksanakan adalah :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
42
a. Diklat Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2019 yang
dilaksanakan dari tanggal 11 s/d 16 Februari 2019
b. Pelatihan Penyelenggaraan bagi Aparatur Pusat dan Daerah sebagai pelatih
PTPD yang dilaksanakan dari tanggal 25 Februari 2019 s/d 03 Maret 2019
c. Diklat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Angkatan
I Tahun 2019 yang dilaksanakan dari tanggal 11-15 Maret 2019
d. Program Pengembangan Kompetensi / Diklat Analisis Jabatan Tahun 2019
yang dilaksanakan dari tanggal 18-23 Maret 2019
e. Diklat Pemadam Kebakaran Angkatan I Tahun 2019 yang dilaksanakan dari
tanggal 10-16 Maret 2019
f. Peningkatan Kapasitas Pembentukan Peraturan Daerah Se-Kalimantan
Timur dan Utara Tahun 2019 yang dilaksanakan dari tanggal 24-26 Maret
2019
g. Pelatihan Metodologi Pelatihan Berbasis SKNNI (Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia) yang dilaksanakan dari tanggal 08-15 April 2019
h. Pelatihan Pengembangan Media Belajar Digital Tahun 2019 yang
dilaksanakan dari tanggal 12-18 Mei 2019
i. Bimbingan Teknis dan Ujian Nasional Tingkat Dasar Keahlian Pengelolaan
Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan dari tanggal 20-25 Mei 2019
j. Pelatihan Management Of Course Angkatan I Tahun 2019 yang dilaksanakan
dari tanggal 01-07 Juli 2019
k. Pelatihan Training Officer Course Angkatan I Tahun 2019 yang dilaksanakan
dari tanggal 16-20 Juli 2019
l. Pelatihan Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Angkatan I dengan
Blended E-Learning yang dilaksanakan dari tanggal 31 Juli 2019 s/d 11
Agustus 2019
m. Workshop Champion Of Inovation Angkatan I yang dilaksanakan dari tanggal
23-27 September 2019
n. Workshop Peningkatan Percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan
dari tanggal 23-26 Oktober 2019
o. Ujian Impassing Arsiparis yang dilaksanakan dari tanggal 28 Oktober 2019
s/d 02 Nopember 2019
p. Diklat PPD RPJMD yang dilaksanakan dari tanggal 27 Oktober 2019 s/d 09
Nopember 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
43
Program Pengembangan Kompetensi, realisasi yang dihasilkan adalah sebesar
82,31%, dengan jumlah anggaran yang terpakai Rp. 10.506.154.628,- (sepuluh
milyar lima ratus enam juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh
delapan rupiah), sisa anggaran Rp. 2.257.403.536,- (dua milyar dua ratus lima
puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan
demikian tingkat efesiensi anggaran pada program ini adalah sebesar 17,69%
dengan terealisasinya anggaran sebesar 82,31% menghasilkan capaian kinerja
166,06%, dengan target program sebesar 60% maka capaian kinerja pada
program Pengembangan Kompetensi melebihi dari target yang telah ditetapkan
dan dengan tercapainya target program tercapai pula indikator kinerja program
yaitu persentase ASN peserta diklat yang memiliki kompetensi teknis, manajerial
dan fungsional. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program Pengembangan
Kompetensi adalah :
a. Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis dengan target ASN yang mengikuti
diklat sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang dan terealisasi sebanyak
160 (seratus enam puluh) orang dengan produk kegiatan yang telah
dilaksanakan antara lain :
- Pelatihan Pengembangan Kompetensi PNS yang dilaksanakan di
Tarakan selama 2 (dua) hari tanggal 26 Februari 2019 s/d 01 Maret
2019, Pelatihan Pengembangan Kompetensi PNS, dimaksudkan untuk
menyiapkan Pejabat yang membidangi pengelolaan SDM dapat
melakukan transfer pengetahuan dalam kebijakan dan proses
pengembangan kompetensi PNS serta menyiapkan pelaksana teknologi
informasi memahami aplikasi Pengembangan Kompetensi PNS
(SIPKA) yang dikembangkan LAN dengan sasaran Pelatihan
Pengembangan Kompetensi PNS yaitu terwujudnya peserta yang
memiliki kompetensi dalam penyebarluasan pengetahuan (transfer of
knoeledge) dan kemampuan peserta dalam pengaplikasian SIPKA di
Instansi kerja asal peserta, peserta yang mengikuti Pelatihan
Pengembangan Kompetensi PNS meliputi pejabat pengawas yang
membidangi pengelolaan SDM dan staf pelaksana teknologi. Hasil yang
telah didapat peserta selama mengikuti kegiatan antara lain :
1. Memahami arah Kebijakan Pengembang an Kompetensi ASN.
2. Memahami konsep dan implementasi Kebijakan Pengembangan
Kompetensi ASN.
3. Memanfaatkan SIPKA dalam penyelengg araan Pengembangan
Kompetensi ASN.
4. Mampu menyusun rencana Pengemba Ngan Kompetensi ASN
instansi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
44
- Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Tingkat Dasar
Pola Blended Learning yang telah dilaksanakan di Tanjung Selor
selama 1 (satu) hari pada tanggal 31 Oktober 2019 Pelaksanaan
Pelatihan PBJP ini dimaksudkan untuk Membentuk peserta pelatihan
yang memiliki kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah
serta peserta pelatihan dapat lulus sertifikasi kompetensi pengadaan
barang/jasa pemerintah, peserta yang mengikuti pelatihan PBJP
Tingkat Dasar Pola Blended Learning.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
45
- Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar
yang telah dilaksanakan di Tanjung Selor selama 1 (satu) hari pada
tanggal 28 Nopember 2019 kegiatan ini dilaksanakan sebagai remedial
ujian bagi yang belum lulus di ujian yang telah dilaksanakan terakhir kali
yang menjadi dasar dilaksanakan kembali BPSDM Provinsi Kalimantan
Utara bekerja sama dengan BKD dalam peminjaman LAB CAT dalam
memfasilitasi kembali ujian pelaksanaan ujian sertifikasi PBJ bagi PNS
yang telah mengikuti pelatihan PBJ tingkat dasar sebelumnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
46
- Bimtek Penyusunan Dokumen Kontrak telah dilaksanakan di Tanjung
Selor selama 2 (dua) hari pada tanggal 12–13 Desember 2019 kegiatan
ini dilaksanakan karena Potensi permasalahan sengketa kontrak
pengadaan dapat terjadi saat pemilihan penyedia barang/jasa maupun
pada saat pelaksanaan kontrak pengadaan itu sendiri. Pada saat pihak
yang terlibat dalam proses pemilihan seperti Pokja ULP dan Pejabat
Pembuat Komitmen sebagai pengendali kontrak harus benar-benar
menguasai berbagai potensi permasalahan agar terhindar dari
terjadinya sengketa kontrak yang berakibat pada terlambatnya atau
gagalnya pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
47
- Diklat Teknis yang dilaksanakan oleh instansi lain yang dilaksanakan
untuk peserta yang memiliki kompetensi teknis yang berkaitan dengan
jabatan fungsional peserta terkait antara lain :
1. Pengiriman Peserta Pelatihan Penyegaran Aparatur PTPD (1
Orang)
2. Pengiriman Peserta ToT/ToF Satpol PP Tahun 2019 (2 orang L)
(18/02-02/03, Bali Bangkom Satpol PP dan Damkar, Kab. Rokan
Hilir, Sumut
3. Workshop SAKIP (Pengiriman Peserta 3 Orang L=2 P=1) Hotel
Marc (Grand Tulip Passer Baroe) 11-14/04/2019
4. Diklat Intilijen (P=1 L=1, 27/10-09/11 2019 di Pusdiklatren Intelijen
TNI AD Bogor)
5. Pelatihan Teknis Keamanan Siber (L=1) 16-29/10/2019, Pusdiklat
Siber dan Sandi Negara, Jakarta)
6. Diklat Kesyahbandaran (L=1) 22/10-07/12/2019 di Balai Pendidikan
dan Pelatihan Transportasi Laut BP2TL Direktorat Jenderal
Perikanana Tangkap di Jakarta)
7. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP (L=1)
tanggal 14-15/11/2019, Swissbell Hotel Tarakan
8. Seminar Lokal dan Bimtek Penyusunan HCDP oleh Bappenas (P=2
L=3) tanggal 21-22/11/2019, Hotel Tarakan Plaza, Tarakan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
48
b. Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-kursus Singkat/Bimtek dengan
target ASN yang mengikuti diklat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan
terealisasi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan rincian kegiatan
yang dilaksanakan yaitu :
- Rapat Kerja & Workshop Penyelenggaraan Latbang Se-Kalimantan Utara
Tahun 2019 dilaksanakan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Januari
2019, Pembahasan dan Perumusan rencana kegiatan Pengembangan
Kompetensi secara umum dan merumuskan serta penyamaan persepsi
terkait pelaksanaan 2 (dua) agenda besar di tahun 2019 :
1. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
2. Penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman tugas bagi anggota
DPRD se-Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara
Diharapkan terciptanya keselarasan dalam memaknai regulasi hingga
kegiatan dapat terkoordinir secara baik dalam setiap kegiatan
Pengembangan Kompetensi Manajerial ASN dan penyelenggaraan
Pemerintahan bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang akan
dilaksanakan kedepannya, kegiatan dilaksanakan di Hotel Pangeran
Khar, Tanjung Selor dan dihadiri oleh BPSDM Prov. Kaltara, BKPSDM
Kab. Bulungan, BKPP Kab. Malinau, Setwan Malinau, BKPSDM Kab.
Nunukan, BKPSDM Tana Tidung dan Setwan Tana Tidung.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
49
- Workshop Fasilitator Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan di Tanjung
Selor selama 2 (dua) hari yang dimulai dari tanggal 12-13 Februari 2019,
Penyelenggaraan Workshop Fasilitator Pelatihan Dasar CPNS Tahun
2019 adalah untuk memberikan pemahaman berdasarkan regulasi yang
mendasari kegiatan Latsar CPNS Tahun 2019 terkait tujuan pelatihan,
rencana pelatihan, semua konten, materi, kegiatan dan alat evaluasinya,
sehingga diharapkan fasilitator mampu menyesuaikan diri dengan
tuntutan perubahan teknik maupun materi pembelajaran, kegiatan
dilaksanakan di Hotel Pangeran Khar , Tanjung Selor dan dihadiri oleh
Fasilitator Widyaiswara BPSDM Prov. Kaltara, Fasilitator Non
Widyaiswara, Fasilitator Kab. Malinau, Fasilitator Kab. Nunukan,
Fasilitator Kab. Tana Tidung dan Fasilitator Kab. Bulungan.
- Pelatihan Teknis Penyusunan Regulasi (Legal Drafting) dilaksanakan di
Tarakan selama 3 (tiga) hari yang dimulai dari tanggal 06-08 Mei 2019,
Pelatihan Teknis Penyusunan Regulasi (Legal Drafting) dilaksanakan
sebagai wadah untuk membentuk SDM yang memahami teknik dan
metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang selalu
berdasarkan pada konsep dasar yang meliputi Tata Urutan, Tata
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
50
Susunan sehingga pemahaman sesuai dengan penafsiran hukum yang
sebenarnya sehingga tidak bermakna ganda, kegiatan diselenggarakan
oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan
Utara bekerjasama dengan INDRAYANA CENTRE, For Government,
Constitution, and Society (INTEGRITY) di Hotel Swissbell.
- IHT Peningkatan Kapasitas SDM bagi Penyelenggara Pelatihan pada
BPSDM Prov. Kaltara dilaksanakan di Samarinda selama 2 (dua) hari
yang dimulai dari tanggal 02-03 Desember 2019, In House Training
Peningkatan Kapasitas Penyelengga raan Pelatihan Dilingkungan
BPSDM Provinsi Kalimantan Utara diselenggarakan dalam rangka
mempersiapkan diri serta membekali seluruh komponen di BPSDM
Kalimantan Utara dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara
baik dan mengikuti arah tujuan yang diharapkan, peserta terdiri dari
Pejabat Struktural, Widyaiswara, Pejabat Pelaksana dan Pegawai Tidak
Tetap di BPSDM Provinsi Kalimantan Utara.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
51
c. Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional dengan target ASN yang
mengikuti diklat sebanyak 15 (lima belas) orang dan terealisasi sebanyak
15 (lima belas) orang dengan kegiatan yang dihasilkan adalah
Pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidang Terampil Kab/Kota
Se-Kalimantan Utara Tahun 2019 yang dilaksanakan dalam 2 (dua)
angkatan yang dilaksanakan masing-masing selama 10 (sepuluh) hari
dari tanggal 03-14 Maret 2019 untuk angkatan I dan dari tanggal 28
Oktober 2019 s/d 06 Nopember 2019 untuk angkatan II, Tujuan
penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Terampil Kab/Kota
Se-Kalimantan Utara Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan perilaku SDM khususnya
profesi bidan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal,
diharapkan bidan-bidang yang telah mengikuti kegiatan dapat menjadi
ASN yang berkompetensi dalam bidang tugasnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
53
d. Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dengan target ASN yang
mengikuti diklat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang dan terealisasi
sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang kegiatan ini dibagi menjadi :
- Pelatihan Kepemimpinan Tk.I Angkatan XLIII dengan 1 (satu) unit
proyek perubahan dilaksanakan di Jakarta Pusat, dengan peserta
pelatihan atas nama Dr. H. SURIANSYAH, M.AP, kegiatan
dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dimulai dari tanggal 24 Juli 2019 s/d
27 Nopember 2019, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I
bertujuan untuk membentuk pemimpin pemimpin tingkat nasional (JPT
Madya) yang siap mengikuti perkembangan jaman dan tantangan
revolusi industry 4.0, adapun peserta pelatihan bukan hanya diposisikan
sebagai objek pembelajaran tetapi juga sebagai narasumber yang
didorong untuk sharing pengalaman kepada sesama peserta.
- Pelatihan Kepemimpinan Tk.II Angkatan XII dengan 2 (dua) unit proyek
perubahan dilaksanakan di Samarinda, dengan peserta pelatihan atas
nama SUNARDI, S.T, M.T. dan TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.Si,
kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dimulai dari tanggal 24
Juni 2019 s/d 16 Oktober 2019, Pelatihan Kepemimpinan Nasional
(PKN) Tingkat II bertujuan untuk membangun pemimpin strategic yang
mampu untuk mengantisipasi, memimpikan, mempertahankan
fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain
untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang
lebih baik bagi organisasi. Terdapat lima kurikulum yaitu Penguasaan
Diri, Diagnosa Perubahan, Inovasi, Tim Efektif, dan Proyek Perubahan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
54
- Pelatihan Kepemimpinan Tk.III Angkatan XIII dan X dengan 6 (enam)
unit proyek perubahan dilaksanakan di Jakarta Pusat, dengan peserta
pelatihan atas nama SUNARDI, S.T, M.T. dan TAUFIK HIDAYAT,
S.TP, M.Si, kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dimulai dari
tanggal 24 Maret 2019 s/d 12 Desember 2019, Pelatihan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat III bertujuan untuk membangun
pemimpin taktikal yaitu kemampuan mensinergikan kualitas karakter
kepemimpinan dan kemampuan manajemen stratejik, manajerial serta
pemberdayaan secara padu dalam merumuskan dan menetapkan
program organisasi serta memimpin pelaksanaannya. Terdapat lima
kurikulum yaitu Penguasaan Diri, Diagnosa Perubahan, Inovasi, Tim
Efektif, dan Proyek Perubahan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
55
- Pelatihan Kepemimpinan Tk.IV Angkatan II, kegiatan dilaksanakan
selama 3 (tiga) bulan dimulai dari tanggal 24 Juni 2019 s/d 19 Oktober
2019, Dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat IV Nomor 20 Tahun 2015 bahwa tujuan penyelenggaraan
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV adalah membentuk kompetensi
kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan
berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di
instansinya masing-masing. Dalam peyelenggaraan Pelatihan
Kepemimpinan Tk IV, peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya
dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin
perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan.
e. Pelaksanaan Rumpun Diklat Pelatihan Dasar CPNS dengan target ASN
yang mengikuti diklat sebanyak 500 (lima ratus) orang dan terealisasi
sebanyak 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) orang dengan rincian
kegiatan yang telah terlaksana yaitu :
- sebanyak 12 (angkatan) CPNS Pemprov kaltara dilaksanakan dari
tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
dengan tempat pelaksanaan kegiatan terbagi ke kabupaten Bulungan
dan kota Tarakan yang diikuti oleh CPNS Pemprov Kaltara.
- Latsar CPNS Kabupaten Bulungan sebanyak 6 angkatan.
- Latsar CPNS Kabupaten Tana Tidung sebanyak 5 angkatan
- Latsar CPNS Kabupaten Malinau sebanyak 5 angkatan
- Latsar CPNS Kabupaten Nunukan sebanyak 5 angkatan
Pelatihan Dasar Calon PNS diselenggarakan untuk membentuk PNS
profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh
sikap perilaku bela negara, nilai- nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang
kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
56
sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional
sebagai pelayan masyarakat. Sasaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar
Calon PNS bagi CPNS adalah terwujudnya PNS profesional yang
berkarakter sebagai pelayan masyarakat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
57
f. Pelaksanaan Rumpun Diklat Manajerial dengan target ASN yang mengikuti
diklat sebanyak 40 (empat puluh) orang dan terealisasi sebanyak 40
(empat puluh) orang dengan rincian kegiatan yang telah terlaksana yaitu :
- Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi PNS Bagi Pelaksana dilaksanakan
di Tanjung Selor selama 2 (dua) hari yang dimulai dari tanggal 19-20
Maret 2019, Pelatihan Penguatan Tupoksi bagi jabatan pelaksana di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dimaksudkan untuk
memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan ASN dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi mendukung terciptanya
ASN yang berkualitas Kegiatan dilaksanakan di Ballroom Hotel DC,
Tanjung Selor, peserta berasal dari seluruh OPD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan jabatan pelaksana.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
58
- Rapat Kerja Persiapan Pelaksanaan Orientasi Anggota DPRD
Kabupaten/Kota dilaksanakan di Tanjung Selor pada tanggal 08 Juli
2019, Penyelenggaraan kegiatan diselenggarakan di Hotel Pangeran
Khar, Tanjung Selor. Dengan peserta yang berasal dari Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kota Tarakan, Pemerintah
Kabupaten Malinau, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Pemerintah
Kabupaten Bulungan, Penyamaan persepsi sangat mendasari
dilaksanakannya kegiatan Rapat Kerja Persiapan Pelaksanaan
Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, agar setiap peserta dapat
mengupgrade knowledge kepada setiap stakeholder yang terkait
dengan penyelenggaraan kegiatan.
- TOT Orientasi Anggota DPRD Kabupaten Kota Tahun 2019
dilaksanakan di Tarakan selama 2 (dua) hari dimulai dari tanggal 07-08
Agustus 2019, TOT Orientasi Anggota DPRD Kabupaten Kota Tahun
2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dimaksudkan untuk
menyiapkan pengampu materi yang kompeten pada pelaksanaan
Orientasi Anggota DPRD, serta terwujudnya peserta yang memiliki
kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Orintasi Anggota
DPRD, Ruang lingkup peserta TOT Orientasi Anggota DPRD
Kabupaten Kota Tahun 2019.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
59
- Pelatihan Orientasi Tugas Anggota Dprd Kabupaten/Kota dilaksanakan
di Tarakan selama 4 (empat) hari dimulai dari tanggal 02-06 September
2019, Orientasi pelaksanaan tugas bagi anggota DPRD provinsi dan
kabupaten/kota adalah suatu proses pengenalan mengenai
pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD provinsi dan
kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
dengan semangat kebangsaan yang diharapkan mampu bersinergi
dengan pemerintah daerah sehingga dapat memajukkan kesejahteraan
rakyat demi Kaltara yang lebih baik, dengan peserta yang mengikuti
kegiatan tersebut adalah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilingkunagan
Pemerintah Kalimantan Utara yang dinyatakan terpilih pada Pemilihan
Legislatif tahun 2019 untuk masa bakti 2019-2024.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
60
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019
dilaksanakan di Tanjung Selor pada tanggal 11 Nopember 2019, Bimtek
Pengelolaan Keuangan Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 dimaksudkan
untuk mendukung tertibnya pengelolaan keuangan daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku Ruang lingkup peserta
Bimtek Pengelolaan Keuangan Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 yaitu
pengelola keuangan daerah meliputi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
61
B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (Meningkatkan Akreditasi
Penyelenggara Diklat) pada Indikator Sasaran (Nilai Akreditasi)
Tabel 3.7
Pencapaian Sasaran 2
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
Meningkatkan
Akreditasi
Penyelenggara
Diklat
Nilai Akreditasi C C 100%
Dalam mencapai indikator sasaran Nilai Akreditasi dapat tercapai sesuai target
yang telah ditetapkan. Dimana target tahun 2019 untuk Nilai Akreditasi C dan realisasi
telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar C atau dengan capaian
kinerja sebesar 172,36%. Jumlah dokumen ditargetkan sebanyak 4 (empat) dokumen
dan yang terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen. Sehingga capaian kinerja indikator
sasaran Nilai Akreditasi termasuk kedalam kategori sangat tinggi.
Tabel 3.8
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018, 2017 dan Tahun 2016 pada sasaran 2
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA CAPAIAN
2016 CAPAIAN
2017 CAPAIAN
2018 CAPAIAN
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
Meningkatkan
Akreditasi
Penyelenggara
Diklat
Nilai
Akreditasi - - 100% 100%
Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada capaian tahun 2016 sebesar
0%, capaian tahun 2017 sebesar 0%, dan capaian pada tahun 2018 sebesar 100%
dan pada tahun 2019 sebesar 100%. Pada tahun 2016 indikator sasaran belum
memiliki persentase capaian dikarenakan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara baru
terbentuk di tahun 2017, sedangkan pada tahun 2017 indikator Persentase Tingkat
Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat belum ditentukan sebagai indikator yang
tertuang kedalam Rencana Strategis 2016-2021, indikator tersebut baru tertuang
kedalam perubahan Renstra 2016-2021 pada tahun 2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
62
Tabel 3.9 Efesiensi Anggaran Pada Beberapa Bidang di Sasaran 2
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM ANGGARAN
(Rp.) REALISASI
(Rp.) (%)
TINGKAT
EFESIENSI (%)
(1) (2) (3) (3)
1.
Meningkatkan
Akreditasi
Penyelenggara
Diklat
Nilai
Akreditasi
Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
795.910.000 643.493.462 80,85 19,15
Pada indikator sasaran Nilai Akreditasi didukung Program dan Kegiatan yaitu :
Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan
Standarisasi dan Sertifikasi realisasi yang dihasilkan adalah sebesar 100%
dengan jumlah anggaran terpakai sebesar Rp. 643.493.462,- (enam ratus empat
puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua
rupiah), sisa anggaran Rp. 152.416.538,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus
enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan demikian tingkat
efesiensi anggaran pada program ini adalah sebesar 19,15% dengan
terealisasinya anggaran sebesar 80,85% menghasilkan capaian kinerja 172,36%
dengan target program sebesar 57% maka capaian kinerja pada program
Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan
Standarisasi dan Sertifikasi melebihi dari target yang telah ditetapkan dan dengan
tercapainya target program tercapai pula indikator kinerja program yaitu
persentase diklat yang memenuhi strandarisasi/sertifikasi. Kegiatan yang
dilaksanakan dalam program Pengembangan Kapasitas Penguatan
Kelembagaan, Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi adalah Pengelolaan
Kelembagaan dan Tenaga Kediklatan dengan target 4 (empat) dokumen dan
terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan adalah :
1. Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi dengan target 1 (satu)
dokumen kegiatan menghasilkan kegiatan yang telah terlaksana yaitu :
- Bimbingan Teknis Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Satpol
PP yang dilaksanakan di Tarakan selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal
18 s/d 20 Maret 2019, Bimbingan Teknis Penyusunan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Satpol PP perlu dilaksanakan karena pada saat ini
Kabupaten/Kota belum memiliki tim penilai angka kredit dan serta belum
dipahaminya tata cara penyusunan angka kredit untuk jafung Satpol PP.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
63
Dengan tujuan memberikan pemahaman teknis bagi Peserta Jafung
tentang mekanisme penyusunan Angka Kredit dan perolehan angka
kreditnya, peserta berasal dari Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara dan
Satpol PP dari Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota
Tarakan.
- Pendidikan dan Pelatihan Subtantif Jabatan Fungsional Pengawas dan
Auditor yang dilaksanakan di Nunukan selama 3 (tiga) hari mulai dari
tanggal 20 s/d 23 Agustus 2019, Diklat Pembentukan Pengawas
Pemerintahan peserta inpassing agar mampu memahami peran dan
pembagian tugas Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
dan Auditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan amanat
UU No 23/2014 sehingga dapat menghasilkan rekomendasi tindakan
korektif.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
64
2. Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Kediklatan dengan target 2
(dua) dokumen menghasilkan kegiatan SINOPADIK dan Jambore Inovasi
Kalimantan (JIK), Tujuan utama dilaksanakanya SINOPADIK adalah untuk
mendorong keberlanjutan atau kontinuitas proyek perubahan para alumni
Diklatpim. Selain itu SINOPADIK juga mendorong replikasi dari inovasi terbaik
oleh para alumni Diklatpim, yang kemudian ditampilkan dalam even Jambore
Inovasi Kalimantan (JIK). JIK memiliki tujuan utama adalah untuk
mempromosikan, dan mendiseminasikan hasil-hasil inovasi, serta mendorong
kolaborasi, dan kerja sama antar alumi Dikatpim dan aparatur sipil negara
lainya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan
masyarakat di wilayah Kalimantan.
3. Kegiatan Penyusunan Instrumen Sertifikasi Kompetensi dengan target 1 (satu)
dokumen menghasilkan kegiatan Penyusunan Buku Pedoman
Pengembangan Kompetensi Berbasis Kompetensi, Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Berdasarkan Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, selaku Perangkat Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah dibidang pendidikan dan pelatihan di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara, sehingga perlu dipastikan program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur, baik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun yang
dilaksanakan oleh BPSDM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
65
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Total anggaran belanja yang dialokasikan untuk mendukung tercapainya tujuan
dan sasaran yang dijabarkan/diimplementasikan dalam kegiatan sesuai
program/kebijakan pada BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019
adalah sebesar Rp. 17.394.971.544,- (Tujuh belas milyar tiga ratus Sembilan puluh
empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)
dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.035.964.080,- (tiga milyar tiga puluh lima
juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan puluh rupiah) sehingga total dana
APBD BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 20.430.935.624,- (dua puluh
milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam
ratus dua puluh empat rupiah). Adapun realisasi fisik dan keuangan dana APBD
sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang tertera pada tabel dibawah ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
66
TAHUN ANGGARAN
LAPORAN BULANAN
UNIT ORGANISASI
SUB UNIT ORGANISASI
% TTB (%) Rp. % TTB (%)
5.1 3,035,964,080 14.86 100.00 14.86 2,883,783,707 94.99 14.11 152,180,373
5.1.1 3,035,964,080 14.86 100.00 14.86 2,883,783,707 94.99 14.11 152,180,373
5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 180,390,071 0.88 100.00 0.88 179,430,829 99.47 0.88 959,242
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2,855,574,009 13.98 100.00 13.98 2,704,352,878 94.70 13.24 151,221,131
17,394,971,544 85.14 99.56 84.76 14,252,555,245 81.93 69.76 3,142,416,299
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 2,739,501,730 13.41 99.38 13.33 2,368,671,307 86.46 11.59 370,830,423
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8,000,000 0.04 100.00 0.04 5,033,000 62.91 0.02 2,967,000
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165,000,000 0.81 100.00 0.81 66,905,641 40.55 0.33 98,094,359
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56,000,000 0.27 94.64 0.26 38,918,181 69.50 0.19 17,081,819
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20,000,000 0.10 100.00 0.10 4,957,900 24.79 0.02 15,042,100
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 928,167,164 4.54 98.51 4.48 803,100,000 86.53 3.93 125,067,164
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40,000,000 0.20 100.00 0.20 39,852,250 99.63 0.20 147,750
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14,000,000 0.07 100.00 0.07 11,097,000 79.26 0.05 2,903,000
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 140,000,000 0.69 100.00 0.69 139,967,520 99.98 0.69 32,480
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 30,000,000 0.15 100.00 0.15 23,987,300 79.96 0.12 6,012,700
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor 7,000,000 0.03 100.00 0.03 6,245,600 89.22 0.03 754,400
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 256,500,000 1.26 100.00 1.26 203,440,300 79.31 1.00 53,059,700
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,800,000 0.05 100.00 0.05 8,270,000 84.39 0.04 1,530,000
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 10,000,000 0.05 100.00 0.05 5,810,000 58.10 0.03 4,190,000
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 125,793,042 0.62 100.00 0.62 86,742,784 68.96 0.42 39,050,258
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah 616,691,524 3.02 100.00 3.02 614,598,429 99.66 3.01 2,093,095
4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 19 Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah 312,550,000 1.53 100.00 1.53 309,745,402 99.10 1.52 2,804,598
4.05 . ..4.06.01.01 . 02 290,000,000 1.42 100.00 1.42 278,287,127 95.96 1.36 11,712,873
4.05 . ..4.06.01.01 . 02 . 11 Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas 200,000,000 0.98 100.00 0.98 199,800,000 99.90 0.98 200,000
4.05 . ..4.06.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 90,000,000 0.44 100.00 0.44 78,487,127 87.21 0.38 11,512,873
4.05 . ..4.06.01.01 . 05 806,001,650 3.95 100.00 3.95 455,948,721 56.57 2.23 350,052,929
4.05 . ..4.06.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 806,001,650 3.95 100.00 3.95 455,948,721 56.57 2.23 350,052,929
4.05 . ..4.06.01.01 . 19 12,763,558,164 62.47 99.64 62.24 10,506,154,628 82.31 51.42 2,257,403,536
4.05 . ..4.06.01.01 . 19 . 17 Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis 785,492,000 3.84 99.50 3.83 629,395,425 80.13 3.08 156,096,575
4.05 . ..4.06.01.01 . 19 . 19 Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-kursus singkat/Bimtek* 938,745,000 4.59 99.24 4.56 752,816,136 80.19 3.68 185,928,864
4.05 . ..4.06.01.01 . 19 . 20 Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional* 702,325,000 3.44 99.61 3.42 590,305,074 84.05 2.89 112,019,926
4.05 . ..4.06.01.01 . 19 . 21 Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan* 1,430,925,708 7.00 99.12 6.94 1,303,577,481 91.10 6.38 127,348,227
4.05 . ..4.06.01.01 . 19 . 22 Pelaksanaan Rumpun Diklat Pelatihan Dasar CPNS* 8,006,070,456 39.19 99.80 39.11 6,389,503,194 79.81 31.27 1,616,567,262
4.05 . ..4.06.01.01 . 19 . 23 Pelaksanaan Rumpun Diklat Managerial* 900,000,000 4.41 99.54 4.39 840,557,318 93.40 4.11 59,442,682
4.05 . ..4.06.01.01 . 25 795,910,000 3.90 98.25 3.83 643,493,462 80.85 3.15 152,416,538
4.05 . ..4.06.01.01 . 25 . 01 Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi** 323,040,000 1.58 97.37 1.54 269,253,421 83.35 1.32 53,786,579
4.05 . ..4.06.01.01 . 25 . 02 Penyusunan Instrumen Sertifikasi kompetensi** 156,800,000 0.77 97.33 0.75 123,838,457 78.98 0.61 32,961,543
4.05 . ..4.06.01.01 . 25 . 04 Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Kediklatan* 316,070,000 1.55 99.62 1.54 250,401,584 79.22 1.23 65,668,416
20,430,935,624 100.00 99.62 99.62 17,136,338,952 83.87 83.87 3,294,596,672
: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PERUBAHAN
TABEL 3.1
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
: 2019
: S.D DESEMBER
: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)BOBOT
(%)FISIK KEUANGAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
(Rp.)
Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi *
JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pengembangan Kompetensi *
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
67
Berdasarkan Tabel 3.1 diatas diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi
keuangan dana APBD Tahun 2019 BPSDM Provinsi Kalimantan Utara per 31
Desember 2019 sebesar 83,89% dan realisasi fisik sebesar 99,62%. Realisasi
keuangan Belanja Langsung sebesar 81,93% dan fisiknya sebesar 99,56% sedangkan
realisasi keuangan belanja tidak langsung 94,99% dan fisiknya 100%. Dari total
anggaran sebesar Rp. 20.430.935.624,- (dua puluh milyar empat ratus tiga puluh juta
sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) terealisasi
sebesar Rp. 17.140.073.952,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh juta tujuh puluh
tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga sisa anggaran Rp.
3.290.861.672,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh
satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Perbandingan persentase realisasi
keuangan dan fisik program teknis tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 dapat
dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik 1.1
Perbandingan Persentase Realisasi Keuangan dan Fisik
Program Teknis Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019
Keterangan :
Program 1 : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program 2 : Program Pengembangan Kompetensi
Program 3 : Program Pengembangan Kapasitas Penguatan
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Program 1 Program 2 Program 3
Tahun 2017 (Realisasi Keuangan%)
Tahun 2017 (Realisasi Fisik %)
Tahun 2018 (Realisasi Keuangan%)
Tahun 2018 (Realisasi Fisik %)
Tahun 2019 (Realisasi Keuangan%)
Tahun 2019 (Realisasi Fisik %)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
68
Kelembagaan, Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dianalisis dalam setiap program dan
kegiatan TA. 2019 adalah sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran mencapai realisasi keuangan
sebesar 86,46% dan realisasi fisiknya sebesar 99,38%. Program pelayanan
administrasi perkantoran memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2.739.501.730,-
(dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tujuh ratus tiga
puluh rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 2.368.671.307,- (dua milyar tiga ratus
enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat
belas rupiah). Pada program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang menunjang
operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalimantan Utara.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mencapai realisasi
keuangan sebesar 95,96% dan realisasi fisiknya sebesar 100%. Program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur memiliki pagu anggaran sebesar Rp.
290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terealisasi sebesar Rp.
278.287.127,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh
ribu seratus dua puluh tujuh rupiah). Pada program ini terdiri dari kegiatan
penyewaan rumah/gedung/ gudang parkiran kantor dinas dengan target 1 unit
terealisasi 1 unit, sehingga capaian kegiatan tersebut sebesar 100% dan kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan target 11 unit
terealisasi 11 unit, sehingga capaian kegiatan tersebut sebesar 100%.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mencapai realisasi
keuangan sebesar 56,57% dan realisasi fisiknya sebesar 100%. Program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur memiliki pagu anggaran sebesar
Rp. 806.001.650,- (delapan ratus enam juta seribu enam ratus lima puluh rupiah)
yang terealisasi sebesar Rp. 455.948.721,- (empat ratus lima puluh lima juta
sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah). Pada
program ini terdiri dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target
80 orang terealisasi 80 orang, sehingga capaian kegiatan tersebut sebesar 100%.
4. Program Pengembangan Kompetensi mencapai realisasi keuangan sebesar
82,31% dan realisasi fisiknya sebesar 99,64%. Program Pengembangan
Kompetensi memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 12.763.558.164,- (dua belas
milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus
enam puluh empat rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 10.506.154.628,-
(sepuluh milyar lima ratus enam juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus
dua puluh delapan rupiah). Pada program ini terdiri dari kegiatan :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
69
- Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis dengan target 160 (seratus enam puluh)
orang terealisasi 160 (seratus enam puluh) orang, sehingga capaian kegiatan
tersebut sebesar 100%,
- kegiatan Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-Kursus Singkat/Bimtek
dengan target 25 (dua puluh lima) orang terealisasi 25 (dua puluh lima)
orang, sehingga capaian kegiatan tersebut sebesar 100%,
- kegiatan Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional dengan target 15 (lima
belas) orang terealisasi 15 (lima belas) orang, sehingga capaian kegiatan
tersebut sebesar 100%,
- kegiatan Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dengan target 47
(empat puluh tujuh) orang terealisasi 47 (empat puluh tujuh) orang, sehingga
capaian kegiatan tersebut sebesar 100%.
- kegiatan Pelaksanaan Rumpun Diklat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil dengan target 500 (lima ratus) orang terealisasi 499 (empat ratus
Sembilan puluh sembilan) orang, sehingga capaian kegiatan tersebut sebesar
99,80%.
- kegiatan Pelaksanaan Rumpun Diklat Managerial dengan target 40 (empat
puluh) orang terealisasi 40 (empat puluh) orang, sehingga capaian kegiatan
tersebut sebesar 100%.
5. Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan
Standarisasi Dan Sertifikasi mencapai realisasi keuangan sebesar 80,85% dan
realisasi fisiknya sebesar 98,25%. Program pengembangan kapasitas penguatan
kelembagaan, pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi memiliki pagu anggaran
sebesar Rp. 795.910.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus
sepuluh ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 643.493.462,- (enam ratus
empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam
puluh dua rupiah). Pada program ini terdiri dari kegiatan Standarisasi dan
Sertifikasi Kompetensi, Penyusunan Instrumen dan Pengelolaan Kelembagaan
dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen, sehingga capaian kegiatan
tersebut sebesar 100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
70
Grafik 1.2
Perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
Berdasarkan Grafik 3.2 diketahui bahwa realisasi fisik dan keuangan
mengalami kenaikan yang fluktuatif.
3.4 Analisis Hambatan dan upaya yang sudah dilakukan terkait pencapaian yang
telah dilaksanakan
Kinerja merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola
dalam penyediaan layanan publik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dalam
capaian sasaran adalah sebagai berikut :
1. Lingkungan Internal/Eksternal
2. Pimpinan
3. Sumber Daya Manusia
4. Kreatifitas, Inovasi dan Motivasi
5. Imbalan/Pendapatan
6. Kebijakan
7. Rasionalisasi
Beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja BPSDM
Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :
a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana terutama BPSDM Provinsi Kalimantan
Utara tidak memiliki gedung kelas dan asrama untuk melaksanakan diklat,
pelatihan, workhop atau bimtek yang menjadi kegiatan rutin BPSDM Provinsi
Kalimantan Utara sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan harus
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
71
mengeluarkan biaya sewa gedung, asrama, kelas dan fasilitas lain yang
berkaitan dengan kegiatan tersebut.
b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menjadi pelaksana dan fasilitator
kegiatan sehingga jadwal kegiatan menjadi mundur dari yang telah direncanakan
sebelumnya.
c. Lokasi kegiatan yang berjauhan dan kurangnya prasarana yang memadai
sehingga mobilitas dari satu lokasi ke lokasi kegiatan lain menjadi lebih lambat.
d. Minimnya Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi dalam
melaksanakan tugas sebagai fasilitator.
e. Adanya beberapa kegiatan yang menunggu pergeseran anggaran yang biasanya
dilaksanakan di triwulan III tahun anggaran sehingga menunggu pengesahan
APBDP Tahun 2019.
f. Keterlambatan dalam pengesahan anggaran perubahan tahun anggaran 2019.
Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas, adapun upaya yang dilakukan
BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dalam meninadklanjuti hambatan tersebut adalah :
a. Menyewa atau meminjam sarana dan prasarana dari SKPD lain, BKPSDM
Kabupaten atau Kota, hotel atau gedung yang telah bekerjasama dalam kontrak
dengan BPSDM.
b. Memberdayakan seluruh Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPSDM Provinsi
Kalimantan Utara dan diatur dengan jadwal yang telah direncanakan.
c. Mempergunakan Mobilitas yang dimiliki dengan seefektif dan seefesien mungkin
sehingga kegiatan dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan.
d. Melaksanakan pelatihan TOF, TOT, MOT dan MOC kepada seluruh pegawai
BPSDM Provinsi Kalimantan Utara selaku penyelenggara kegiatan diklat,
pelatihan, bimtek dan workshop di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara agar para pelaksana dan fasilitator memiliki kompetensi untuk
menyelenggarakan kegiatan.
e. Menjadwalkan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jawal anggaran yang
telah ditetapkan dengan sebelumnya menyiapkan seluruh kelengkapan dan
persyaratan berkas pendukung pengadaan.
f. Menumbuhkan kerjasama dan kesepahaman antar pegawai BPSDM Provinsi
Kalimantan Utara selaku pelaksana kegiatan dengan bagian perencanaan dan
keuangan sehingga proses dari mulai penyusunan kelengkapan berkas
pencairan hingga pelaporan keuangan dapat berjalan dengan lancar.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
72
4.1 Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019 yang telah selesai disusun menunjukkan bagaimana kualitas
kinerja seluruh elemen BPSDM Provinsi Kalimantan Utara. Seluruh kerja keras yang
dilakukan untuk memenuhi tugas dan pokok fungsi guna mendukung visi dan misi
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara melalui program dan kegiatan strategis serta alur
manajemen yang baik, mulai dari perencanaan yang matang hingga evaluasi yang
efektif. Pencapaian kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 diukur
dengan 2 (dua) sasaran strategis. Seluruh sasaran strategis yang telah diupayakan
selama tahun 2019 ini dapat tercapai dengan baik melampaui target capaian kinerja
yang ditetapkan.
Dengan hasil tersebut kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019
dapat dinilai “berhasil”. Hal ini tentunya tidak hanya melihat hasil dari capaian yang
telah diraih, namun ini adalah hasil dari sebuah proses perjalanan yang panjang dan
merupakan implementasi karya nyata dari sebuah keseriusan setiap elemen yang
mendukung BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dalam mengemban amanat yang
diberikan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dengan sungguh-sungguh. Namun
demikian, semua pencapaian baik tersebut tentunya masih membutuhkan usaha yang
lebih maksimal lagi untuk tahun anggaran berikutnya, dibutuhkan upaya perbaikan dan
pembenahan dari segala aspek bidang yang berkoordinasi dalam sebuah organisasi
untuk mencapai hasil yang lebih maksimal seperti yang diharapkan.
Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab keberadaan BPSDM Provinsi Kalimantan
Utara mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengelolaan sumber daya
manusia aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga dituntut untuk
berkinerja secara lebih baik sesuai dengan alur proses manajemen kinerja. Dan dalam
rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang telah kita cita-citakan dan guna
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah
yang bersih (clean government) sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI
Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
4.2 Saran
Memperhatikan beberapa permasalahan yang selalu dihadapi oleh BPSDM
Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya, terutama di tahun 2019, beberapa saran
perbaikan yang bisa menjadi solusi adalah :
1. Diperlukan komitmen dan dukungan segala pihak agar memperteguh pelaksanaan
perencanaan yang sudah dibangun sehingga tidak hanya menjadi wacana dan
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
2019
73
pergulatan pemikiran semata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam
penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome).
2. Benar-Benar mengimplementasikan SAKIP sebagai suatu kesatuan antara Laporan
Keuangan dan Laporan Kinerja realisasi anggaran yang digunakan terukur,
bermanfaat dan akuntabel.
3. Meningkatkan Koordinasi antar instansi yang terkait agar proses pelaksanaan lebih
terkoordinir sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin rencana kegiatan bidang maupun
sekretariat di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Widyaiswara dan Penyelenggara
Diklat dengan memfasilitasi keikutsertaan dalam diklat-diklat yang mendukung
peningkatan kompetensi maupun pengbaruan informasi dan teknologi berkembang
6. Memaksimalkan penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung
penyelenggaraan kegiatan agar tercapainya efesiensi kinerja dan anggaran.
Demikian penyusunan LKJIP Tahun Anggaran 2019 ini kami buat
dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan serta dapat meningkatkan kinerja sehingga pencapaian tujuan
dan sasaran strategis yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan
efesien.
Tanjung Selor, 06 Januari 2020 Kepala BPSDM
Provinsi Kalimantan Utara,
MUHAMAD ISHAK, SE, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19640823 198601 1 002