laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun …mojokertokota.go.id/picture/lkip/202333lkjip...

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO Jl. Raya By Pass KM 50 Mojokerto Telp. 0321 323660

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2016

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO

LKJIP DISHUBKOMINFO TAHUN 2016 | i

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan

berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun Anggaran

2016 dapat tersusun. LKjIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ini

disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto tidak

hanya menjadi laporan fisik (output) formal semata, namun jauh lebih penting

adalah menjadi bahan evaluasi, identifikasi, pembelajaran dan masukan strategis

bagi seluruh pemangku kepentingan serta sebagai umpan balik bagi seluruh

jajaran aparatur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, untuk

meningkatkan pola kinerja dengan konsep perbaikan secara berkelanjutan

(continuesly improvement) dan dapat menunjukkan integritas serta kredibilitasnya

pada masing-masing satuan unit kerja untuk memperoleh hasil kinerja yang baik

untuk saat ini dan dimasa yang akan datang.

Semoga LKjIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun

Anggaran 2016 dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja di

masa mendatang.

Mojokerto, Februari 2017

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM. Pembina Tingkat I

NIP. 19680206 199301 1 002

KATA PENGANTAR

LKJIP DISHUBKOMINFO TAHUN 2016 | ii

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Gambaran Umum SKPD 2

1.2.1 Struktur Organisasi

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama SKPD

2

4

10

II PERENCANAAN KINERJA 11

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

11

11

11

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 12

III AKUNTABILITAS KINERJA 15

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 15

3.2 Analisis Capaian Kinerja 18

3.3 Realisasi Anggaran 36

IV PENUTUP 39

LAMPIRAN

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

2. Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2016

3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016

DAFTAR ISI

LKJIP DISHUBKOMINFO TAHUN 2016 | iii

4. Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016

5. Pengukuran Kinerja Tahun 2016

6. Capaian Kinerja Output

7. IKU Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

8. Rencana Aksi

LKJIP DISHUBKOMINFO TAHUN 2016 | iv

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

3

Gambar 3.1 Zona Bebas Blankspot (3G) Kota Mojokerto Tahun 2016 26

DAFTAR GAMBAR

LKJIP DISHUBKOMINFO TAHUN 2016 | v

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Tahun 2016

13

Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 16

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 pada Tujuan

Strategis 1

18

Tabel 3.3 Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) 20

Tabel 3.4 V/C Ratio Ruas jalan di Wilayah Kota Mojokerto

Tabel 3.5 Layanan bandwith jaringan internet 24

Tabel 3.6 Data Indikator SPM Diseminasi dan Pendistribusian Informasi

Nasional Kepada Masyarakat

27

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 pada Tujuan

Strategis 2

28

Tabel 3.8 Data Kecelakaan di Wilayah Kota Mojokerto 29

Tabel 3.9 Jumlah angkutan umum Kota Mojokerto 32

Tabel 3.10 Indeks Mutu Pelayanan 36

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2016 37

DAFTAR TABEL

LKJIP DISHUBKOMINFO TAHUN 2016 | 1

Kepemerintahan yang akuntabel harus dilaksanakan dalam usaha

mewujudkan visi misi pembangunan nasional sekaligus aspirasi serta cita-cita

masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal

itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien untuk mencerminkan kinerja

lembaga secara optimal.

Publik saat ini menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan sekaligus kinerja negara.Dalam hal ini tata kelola kepemerintahan yang

baik (good governance) harus terselenggara sehingga memberikan dampak

(impact) serta manfaat (benefit) dari hasil (outcome) yang diperoleh.Oleh karena

sudah seharusnya setiap instansipemerintahan menyampaikan informasi

kinerjanya kepada publik yang dalam hal ini dilakukan secara internal yaitu

disampaikan kepada kepala daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mojokerto merupakan

perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Dishubkominfo Tahun 2016 sebagai

salah satu unit eselon II Pemerintah Kota Mojokerto. LKjIP Dishubkominfo disusun

dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan pemberantasan korupsi serta dengan berpedoman dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

nomor 53 Tahun 2014, tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja

dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

1.1 LATAR BELAKANG

BAB I

PENDAHULUAN


Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). Maka

terjadi peleburan dari tiga SKPD Pemerintah Kota Mojokerto yakni Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Informasi dan Komunikasi serta Kantor

Pengolahan Data Elektronik Kota Mojokerto menjadi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika. Dan berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, maka struktur

organisasi susunan Dishubkominfo adalah sebagai berikut:

a. Kepala;

b. Sekretariat yang terdiri atas;

1) Sub Bagian Penyusunan Program

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Lalu Lintas yang terdiri atas;

1) Seksi Manajemen Lalu Lintas

2) Seksi rekayasa Lalu lintas

3) Seksi Bimbingan dan Ketertiban

d. Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana yang terdiri atas;

1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan

2) Seksi Terminal dan Perparkiran

3) Seksi Angkutan

e. Bidang Bidang Media Cetak dan Modern yang terdiri atas;

1) Seksi media Tradisional, Promosi dan Pameran

2) Seksi Perfilman, Radio, Televisi, Media Baru, Teknologi Informasi

dan Komunikasi

1.2 GAMBARAN UMUM SKPD

1.2.1 Struktur Organisasi


f. Bidang Pelayanan Informasi dan komunikasi

1) Seksi Pemberdayaan Kelompok komunikasi Sosial

2) Seksi informasi mobile, ceramah dan dialog

g. Bidang Data Elektronik terdiri atas;

1) Seksi Data Masukan dan pelayana Data

2) Seksi Jaringan dan Perangkat Keras Komputer

h. Kelompok jabatan fungsional;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal.

Secara skematis struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Mojokerto dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi

daInformatika Kota Mojokerto


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 4 Tahun 2008 tentang

Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto, tugas pokok Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan sebagian urusan daerah di

bidang perhubungan, komunikasi dan informasi yang meliputi perencanaan, dan

pengawasan dalam perhubungan darat, komunikasi dan informasi sesuai dengan

kebijakan Walikota. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

dengan lingkup tugas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas

Perhubungan Darat, Komunikasi dan Informatika;

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Menurut Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 21 Tahun 2008

tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kota Mojokerto, Tupoksi Dishubkominfo dijabarkan sebagai

berikut:

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penyusunan

perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, umum dan

mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan dinas

serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan

pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

3. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

5. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

(1)

SEKRETARIAT


6. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan

inventarisasi;

7. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di

lingkungan dinas;

8. Pengelolaan administrasi retribusi daerah kota yang diselenggarakan

oleh dinas.

Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat didukung oleh beberapa Sub

Bagian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Penyusunan Program;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan dan rekayasa

lalu lintas di jalan kota di jalan Propinsi dan Nasional yang berada di dalam wilayah

kota serta bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis

daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan

kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi

sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan

pengendalian lalu lintas di jalan kota, Propinsi dan Nasional di

wilayah kota;

2. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan

pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi

isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan

di jalan kota, jalan Propinsi dan Nasional di wilayah kota;

3. Persiapan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di

bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas serta

melaksanakan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Lalu Lintas didukung oleh beberapa

Seksi sebagai berikut:

BIDANG LALU LINTAS


1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;

2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;

3. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

Bidang Angkutan, sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan

bahan pembinaan manajemen angkutan yang berada di wilayah kota, pembinaan

inventarisasi, perbengkelan umum, pengelolaan pengujian kendaraan bermotor,

penataan izin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan

dan pengembangan terminal, halte, tempat parkir dan jembatan penyeberangan

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Angkutan, sarana dan

Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan pemberian bimbingan, izin angkutan orang,

barang dan barang yang bersifat khusus dan pengawasan

penyelenggaraan pengangkutannya;

2. Penyusunan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta

peraturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan

penumpang umum;

3. Penyusunan perencanaan penunjukan lokasi, pembentukan dan

pengembangan, pengawasan, serta pengendaliam terminal, halte,

dan jembatan penyeberangan;

4. Penyusunan perencanaan, penunjukan lokasi, pembentukan,

pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian

ketertiban tempat pengujian kendaraan bermotor dan tempat parkir.

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Lalu Lintas didukung oleh beberapa

Seksi sebagai berikut:

1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan;

2. Seksi Terminal dan Perparkiran;

3. Seksi Angkutan.

BIDANG ANGKUTAN SARANA DAN PRASARANA


Bidang Media Cetak dan Modern mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan komunikasi dan kegiatan penyebaran informasi melalui media

penerbitan, interaksi, tradisional, radio, televisi, film, pers dan media bantu lainnya

serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Media

Cetak dan Modern mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi

melalui media penerbitan;


melalui media tradisional, promosi dan pameran;


melalui media film, radio, televisi, media baru dan teknologi informasi

dan komunikasi;

4. Penyusunan program penyelenggaraan komunikasi yang berkaitan

dengan pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit

satelit (orsat).

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Media Cetak dan Modern didukung

oleh beberapa Seksi berikut:

1. Seksi Media Tradisional, Promosi dan Pameran;

2. Seksi Perfilman, Radio, Televisi, Media Baru, Teknologi Informasi

dan Komunikasi;

Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Informasi dan Komunikasi di bidang

pelayanan informasi dan mengupayakan pemberdayaan partisipasi masyarakat,

kelompok komunikasi sosial dan menyelenggarakan informasi langsung melalui

informasi mobile, ceramah dan dialog serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas; Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang

Media Cetak dan Modern mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan, penghimpunan dan pengelolaan informasi yang ada di

masyarakat;

2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi

sosial;

BIDANG MEDIA CETAK DAN MODERN

BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI


3. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan;

4. Pelaksanaan upaya-upaya peningkatan interaksi positif antara

pemerintah dengan masyarakat;

5. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi tatap

muka;


mobile.

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi

didukung oleh beberapa Seksi berikut:

1. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial;

2. Seksi Informasi Mobile, Ceramah dan Dialog.

Bidang Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibidang pengolahan data

elektronik dan pengembangan sistem informasi dan telematika serta

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Data Elektronik

mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan dibidang

pengolahan data elektronik untuk mewujudkan sistem informasi dan

komunikasi;

2. Pelaksanaan pengembangan jaringan sistem informasi dan

telematika dalam rangka pengolahan data elektronik;

3. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data elektronik serta

pendayagunaan sistem informasi;

4. Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis dibidang pengolahan data

elektronik

5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang pengolahan data

elektronik;

6. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan hasil

kegiatan.

BIDANG DATA ELEKTRONIK


Dalam menjalankan tugasnya Bidang Data Elektronik didukung oleh

beberapa Seksi sebagai berikut:

1. Seksi Data Masukan dan Pelayanan Data;

2. Seksi Jaringan dan Perangkat Keras Komputer;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis dibidang

keahlian masing-masing.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal memiliki tugas teknis operasional,

yakni tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung

berhubungan dengan masyarakat. UPTD Terminal mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan jasa dan

pemungutan retribusi di lingkungan terminal; Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, UPTD Terminal mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan tata usaha UPTD

2. Pelaksanaan, Pengelolaan dan pemantauan retribusi terminal dan

sumber pendapatan terminal yang berasal dari penerimaan lainnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Pelaksanaan Pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban

terminal;

4. Pelaksanaan pemantauan kedatangan atau pemberangkatan dan

mengajukan daftar atau jadwal perjalanan mobil bus dan mobil

penumpang lainnya;

5. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban dilingkungan terminal

untuk mencegah kemungkinan timbulnya ganguan keamanan dan

ketertiban

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TERMINAL


Aspek Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Mojokerto dapat dijabarkan seperti berikutini :

1. Meningkatnya Aksesbilitas Perhubungan;

2. Meningkatnya aksesbilitas layanan informasi terkini;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas dan

angkutan jalan (LLAJ);

4. Meningkatnya kualitas pelayanan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Permasalahan Utama (Strategic Issued) Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kebutuhan akses informasi oleh masyarakat;

2. Kebutuhan akan alat transportasi yang nyaman dan mengutamakan

keselamatan;

3. Pendistribusian informasi terkini kepada masyarakat secara cepat.

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama SKPD

(1)


Dasar penyusunan LKjIP Tahun 2016 adalah dokumen Rencana Strategis

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2019. Adapun isi dari

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

dapat dijabarkan seperti berikut ini.

Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

adalah:

“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan, Komunikasi

Dan Informatika Yang Maju, Bermutu Dan Terpadu ”

Misi yang merupakan penjabaran visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika, diantaranya :

1. Meningkatkan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Bidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

yang telah ditetapkan kemudian diderivasikan menjadi tujuan dan sasaran Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan Misi 1, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai

berikut :

Tujuan 1 : Menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana di bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika yang memadai

Sasaran 1 : Meningkatnya aksesbilitas perhubungan

Sasaran 2 Meningkatnya aksesbilitas layanan informasi terkini

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi dan Misi

(1)

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

(1)

BAB I I

PERENCANAAN KINERJA


Untuk melaksanakan Misi 2, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai

berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan, kenyamanan dan keselamatan

lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan diseminasi dan penyebarluasan

informasi pembangunan kepada masyarakat

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 disusun berdasarkan Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja Utama yang ada dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 58

Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah

Kota Mojokerto. Dalam Penetapan Kinerja tersebut, Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto telah dirumuskan 4 (empat) Sasaran

Strategis (SS) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun

penjabarannya dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1 (SS1), yaitu Meningkatnya aksesbilitas perhubungan.

SS1 mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 1 IKU, dengan target

sebagai berikut :

1) Rata-Rata V/C Ratio, dengan target 0.58.

Sasaran Strategis 2 (SS2), yaitu Meningkatnya aksesbilitas layanan

informasi terkini. SS2 mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 3 IKU,

dengan target sebagai berikut :

1) Rata-rata kecepatan untuk mengakses informasi terkini di setiap website

SKPD, dengan target 5 Mbps;

2) Prosentase Luas area bebas Blank Spot, dengan target 68%;

3) Prosentase diseminasi dan pendistribusian informasi nasional kepada

masyarakat sesuai SPM, dengan target 100%.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016


Sasaran Strategis 3 (SS3), yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan,

kenyamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). SS3

mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 4 IKU, dengan target sebagai

berikut :

1) Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas, dengan target 20%;

2) Prosentase responden yang puas dengan layanan angkutan umum, dengan

target 65%;

3) Prosentase anak sekolah yang menggunakan angkutan umum, dengan target

10%;

4) Prosentase kendaraan angkutan orang dan barang yang laik jalan (Lulus Uji

KIR), dengan target 100%;

Sasaran Strategis 4 (SS4), yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan

diseminasi informasi kepada masyarakat. SS4 mempunyai Indikator Kinerja Utama

(IKU) sebanyak 2 IKU, dengan target sebagai berikut :

1) Persentase KIM Kota Mojokerto yang aktif, dengan target 70%;

2) Persentase responden yang puas dengan pelayanan informasi pembangunan

pemerintah kota yang terkini, dengan target 85%;

Uraian sasaran strategis diatas dapat disimpulkan seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya

Aksesbilitas

Perhubungan

Rata-rata V/C Ratio 0.58

2 Meningkatnya

aksesbilitas layanan

informasi terkini

Rata-rata kecepatan untuk

mengakses informasi terkini di setiap

website SKPD

5 Mbps

Prosentase luas area bebas blank

spot

68%

Prosentase diseminasi dan

pendistribusian informasi nasional

kepada masyarakat sesuai SPM

100%


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

3 Meningkatnya

kualitas pelayanan,

kenyamanan dan

keselamatan lalu

lintas dan angkutan

jalan (LLAJ)

Prosentase penurunan angka

kecelakaan lalu lintas

20%

Prosentase responden yang puas

dengan layanan angkutan umum

65%

Prosentase anak sekolah yang

menggunakan angkutan umum

10%

Prosentase kendaraan angkutan

orang dan barang yang laik jalan

(Lulus Uji KIR)

100%

4 Meningkatnya

kualitas pelayanan

diseminasi informasi

kepada masyarakat

Prosentase KIM Kota Mojokerto yang

aktif

70%

Prosentase responden yang puas

dengan pelayanan informasi

pembangunan pemerintah kota yang

terkini

85%


Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media

untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika sesuai Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 disajikan dengan

membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan atau target

kinerja sesuai dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan

pada pengukuran pencapaian indikator kinerja utama (IKU).

Laporan Kinerja ini ditujukan untuk memberikan informasi kinerja yang

terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Selain itu laporan ini dimaksudkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan

bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto untuk

meningkatkan kinerjanya.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas

realisasi IKU dan membandingkannya dengan target yang sudah ditetapkan.

Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah

target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi

peningkatan kinerja di Tahun 2017 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance

improvement).

Ringkasan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I I I

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016

No Tujuan Sasaran IKU Target Realisasi Capaian

1. Menyediakan

infrastruktur,

sarana dan

prasarana di

bidang

perhubungan,

komunikasi

dan informatika

yang memadai

Meningkatnya

aksesbilitas

perhubungan

Rata-Rata V/C

Ratio

0,58 0,55 105%

2 Meningkatnya

aksesbilitas

layanan

informasi terkini

Rata-rata

kecepatan untuk

mengakses

informasi terkini

di setiap

website SKPD

5 Mbps 5 Mbps 100%

3 Prosentase

Luas area

bebas Blank

Spot

68% 70% 103%

4 Prosentase

diseminasi dan

pendistribusian

informasi

nasional kepada

masyarakat

sesuai SPM

100% 100% 100%

5 Meningkatkan

kualitas

pelayanan di

bidang

perhubungan,

komunikasi

dan informatika

Meningkatnya

kualitas

pelayanan,

kenyamanan

dan kesela-

matan lalu lintas

dan angkutan

jalan (LLAJ)

Prosentase

penurunan

angka

kecelakaan lalu

lintas

20% 12% 60%


No Tujuan Sasaran IKU Target Realisasi Capaian

6 Prosentase

responden yang

puas dengan

layanan

angkutan umum

65% 79.94% 123%

7 Prosentase

anak sekolah

yang

menggunakan

angkutan umum

10% 9.17% 91.7%

8 Prosentase

kendaraan

angkutan orang

dan barang

yang laik jalan

(Lulus Uji KIR)

100% 99.14% 99.14%

9 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

diseminasi

informasi

kepada

masyarakat

Persentase KIM

Kota Mojokerto

yang aktif

70% 75% 107%

10 Persentase

responden yang

puas dengan

pelayanan

informasi

pembangunan

pemerintah kota

yang terkini

85% 76,61% 90%


Analisis capaian kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Tahun 2016 dilakukan dengan menganalisis capaian kinerja sasaran strategis

yaitu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis.

Terkait dengan masa Renstra 2014-2019, maka Tahun 2016 merupakan tahun

kedua pencapaian Renstra.

Analisis tentang capaian 2 (dua) tujuan strategis dan 4 (empat) sasaran

strategis yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kota Mojokerto sampai akhir masa Renstra diuraikan sebagai berikut.

Tujuan Strategis 1 (satu) terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis, dan 4

(empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti Tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 pada Tujuan Strategis 1

No IKU Target

2015

Realisasi

2015

Capaian

2015

Target

2016

Realisasi

2016

Capaian

2016

1. Rata-Rata V/C

Ratio

0,58 0,55 105% 0,58 0,55 105%

2 Rata-rata

kecepatan untuk

mengakses

informasi terkini

di setiap

website SKPD

5 Mbps 5 Mbps 100% 5 Mbps 5 Mbps 100%

3 Prosentase

Luas area

bebas Blank

Spot

59% 70% 119% 68% 70% 103%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tujuan Strategis 1 :

Menyediakan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Bidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika yang Memadai

(1)


No IKU Target

2015

Realisasi

2015

Capaian

2015

Target

2016

Realisasi

2016

Capaian

2016

4 Prosentase

diseminasi dan

pendistribusian

informasi

nasional kepada

masyarakat

sesuai SPM

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sesuai tabel 3.2 dapat dilihat bahwa seluruh capaian kinerja pada Tujuan

Strategis 1 sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, bahkan ada dua indikator

yang melebihi target yaitu rata-rata V/C Ratio dan Prosentase Luas area bebas

blankspot yang capaiannya 105% dan 103%. Adapun penjabaran dari tiap-tiap

indikator adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata V/C Ratio

IKU Rata-rata V/C Ratio pada Tahun 2016 ditargetkan 0.58,

sedangkan pada akhir Tahun 2016 hasilnya adalah 0.55. Dari hasil tersebut

maka capaian kinerja IKU Rata-rata V/C Ratio adalah 105%. Jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2015) V/C ratio di Kota

Mojokerto tidak mengalami perubahan yaitu masih di angka 0.55. Hal ini

membuktikan bahwa Level of Service (LoS) atau tingkat layanan jalan di Kota

Mojokerto pada level C dengan karakteristik arus stabil dan kecepatan dapat

dikontrol oleh lalu lintas. Dengan pencapaian diatas maka Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika berhasil menekan angka kemacetan lalu lintas di

wilayah Kota Mojokerto mengingat volume kendaraan terus mengalami

kenaikan sedangkan kapasitas jalan yang berkurang.

V/C Ratio (Volume demand to Capacity Ratio) adalah jumlah

kendaraan pada satu segmen/ruas jalan dalam satu waktu dibandingkan

dengan kapasitas jalan tersebut. Nilai V/C ratio ditentukan dalam desimal,

dengan ketentuan sebagai berikut :

jika nilai V/C Ratio < 1, maka jalan tersebut lalu lintasnya lancar

jika nilai V/C Ratio = 1, maka lalu lintas pada jalan tersebut sesuai

dengan kapasitasnya

jika nilai V/C Ratio > 1, maka lalu lintasnya padat atau macet.


Nilai V/C Ratio juga menentukan Level of Service (LoS) atau tingkat

layanan jalan yang dinotasikan dengan huruf A sampai dengan F, adapun

penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)

Tingkat Pelayanan (V/C) ratio Kondisi Arus Lalu Lintas

A 0,00 – 0,20 Kondisi aruss bebas dengan

kecepatan tinggi, pengemudi dapat

memilih kecepatan yang diinginkan

tanpa hambatan

B 0,21 – 0,44 Arus stabil, tetapi kecepatan

operasi mulai dibatasi oleh kondisi

lalu lintas, pengemudi memiliki

kebebasan yang cukup untuk

memilih kecepatan

C 0,45 – 0,74 Arus stabil, tetapi kecepatan dan

gerak kendaraan dikendalikan,

pengemudi dibatasi dalam memilih

kecepatan

D 0,75 – 0,84 Arus mendekati tidak stabil,

kecepatan masih dikendalikan, V/C

maih dapat ditolerir

E 0,85 – 1,00 Volume lalu lintas

mendekati/berada pada kapasitas,

arus tidak stabil, kecepatan

terkadang terhenti

F > 1,00 Arus yang dipaksakan atau macet,

kecepatan rendah, volume diatas

kapasitas, antrian panjang dan

terjadi hambatan-hambatan besar


Cara menghitung V/C ratio sesuai dengan Manual Kapasitas Jalan

Indonesia (MKJI) adalah sebagai berikut :

V/C ratio =

Sedangkan untuk menghitung IKU Rata-rata V/C ratio adalah sebagai berikut:

Rata-rata V/C Ratio =

V/C Ratio ruas jalan di Wilayah Kota Mojokerto dapat digambarkan

seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.4 V/C Ratio Ruas jalan di Wilayah Kota Mojokerto

No. Ruas Jalan

TAHUN 2016

Volume Kapasitas V/C Ratio LOS

(smp/jam) (smp/jam)

1 Jl. Benteng Pancasila 1 1374,69 4563,20 0,30 B

2 Jl. Benteng Pancasila 2 1161,55 2491,90 0,47 C

3 Jl. Prapanca 1 560,07 1735,72 0,32 B

4 Jl. Prapanca 2 644,21 1735,72 0,37 B

5 Jl. Tribuana Tungga Dewi 1258,27 3624,02 0,35 B

6 Jl. Yos Sudarso 850,01 1735,70 0,49 C

7 Jl. Kedungsari 458,45 2281,60 0,20 A

8 Jl. KH. Wahid Hasyim 1004,17 2161,08 0,46 C

9 Jl. Pekayon 773,44 1921,92 0,40 B

10 Jl. Raden Wijaya 2 1458,06 2675,25 0,55 C

11 Jl. Sekar Putih 902,77 2161,08 0,42 B

12 Jl. Randugede 467,47 1966,50 0,24 B

13 Jl. Raya Pulorejo 476,81 2281,60 0,21 A

14 Jl. Bhayangkara 1 2009,98 2479,50 0,81 D

15 Jl. Bhayangkara 2 2035,83 2479,50 0,82 D

16 Jl. Bhayangkara 3 1802,78 2479,50 0,73 C

17 Jl. KH. Nawawi 1 597,86 2202,58 0,27 B

18 Jl. Gajah Mada 2 3110,35 4790,02 0,65 C

19 Jl. Gajah Mada 3 3284,84 4790,02 0,69 C

20 Jl. Gajah Mada 4 2992,61 4790,02 0,62 C

21 Jl. Gajah Mada 5 3041,88 4790,02 0,64 C

22 Jl. Gajah Mada 6 3098,21 4790,02 0,65 C

23 Jl. Taman Siswa 1 1571,42 2379,80 0,66 C

Volume 1 Jam tersibuk

Kapasitas Ruas Jalan

∑ V/C ratio Seluruh ruas jalan

∑ Ruas Jalan


No. Ruas Jalan

TAHUN 2016

Volume Kapasitas V/C Ratio LOS

(smp/jam) (smp/jam)

24 Jl. Empunala 2 1709,10 2712,97 0,63 C

25 Jl. Empunala 3 1505,14 2089,00 0,72 C

26 Jl. Residen Pamuji 1 1755,73 1835,63 0,96 E

27 Jl. Residen Pamuji 2 1148,19 2023,27 0,57 C

28 Jl. Cokroaminoto 1 919,64 1921,01 0,48 C

29 Jl. Cokroaminoto 2 530,13 1812,01 0,29 B

30 Jl. Semeru 1 1591,99 2066,34 0,77 C

31 Jl. Pemuda 1273,38 1994,65 0,64 C

32 Jl. Sawunggaling 1061,54 2531,70 0,42 B

33 Jl. Mojopahit Utara 1 1224,80 2886,14 0,42 B

34 Jl. Mojopahit Utara 5 2227,60 2673,00 0,83 D

35 Jl. Mojopahit Utara 6 1930,80 2673,00 0,72 C

36 Jl. Mojopahit Utara 7 2186,91 2934,36 0,75 C

37 Jl. Mojopahit Selatan 1 2517,76 3027,02 0,83 D

38 Jl. Mojopahit Selatan 2 1604,09 2675,25 0,60 C

39 Jl. Mojopahit Selatan 3 1703,15 2675,25 0,64 C

40 Jl. Hayam Wuruk 1 1146,30 3207,60 0,36 B

41 Jl. Hayam Wuruk 2 1026,87 2167,50 0,47 B

42 Jl. Letkol Sumarjo 2 1471,80 2070,42 0,71 C

43 Jl. Letkol Sumarjo 3 1960,00 2531,70 0,77 D

44 Jl. Letkol Sumarjo 4 1259,10 2531,70 0,50 C

45 Jl. Ahmad Yani 1 2008,51 2158,60 0,93 E

46 Jl. Ahmad Yani 2 1999,00 2886,84 0,69 C

47 Jl. Brawijaya 3 1863,60 2880,90 0,65 C

48 Jl. Brawijaya 4 1956,00 2880,90 0,68 C

49 Jl. Brawijaya 5 1268,90 2880,90 0,44 C

50 Jl. Brawijaya 6 1532,90 2970,00 0,52 C

51 Jl. Brawijaya 7 1414,70 2970,00 0,48 C

52 Jl. Ahmad Dahlan 1 468,00 2650,43 0,18 A

53 Jl. Ahmad Dahlan 2 537,00 2650,43 0,20 A

54 Jl. PB.Sudirman 1 999,40 2880,90 0,35 B

55 Jl. PB. Sudirman 3 1594,60 2673,00 0,60 C

56 Jl. PB. Sudirman 4 1602,00 2673,00 0,60 C

57 Jl. Trunojoyo 889,00 1468,39 0,61 C

58 Jl. Meri 1 940,70 1468,39 0,64 C

59 Jl. Meri 2 948,50 1468,39 0,65 C

60 Jl. Mayjen Sungkono 1 1096,00 2975,40 0,37 B

RATA-RATA 1463,48 2648,04 0,55 C

Keterangan : Data Survey Tahun 2016


Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata

ruas jalan di wilayah Kota Mojokerto masih dalam kondisi lancar. Pencapaian

ini membuktikan bahwa rekayasa lalu lintas di wilayah Kota Mojokerto

berhasil. Akan tetapi perlu diwaspadai bahwa jumlah kendaraan setiap tahun

meningkat, sehingga kapasitas jalan juga harus ditingkatkan. Oleh karena itu

selain penerapan rekayasa lalu lintas maka perlu adanya koordinasi antara

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan dinas terkait agar

tidak terjadi kemacetan di Wilayah Kota Mojokerto.

Pada Tahun 2016 IKU Rata-rata V/C Ratio ini menggunakan dana

sebesar Rp. 1.286.947.400,00 yang berasal dari APBD Kota Mojokerto Tahun

Anggaran 2016 yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan.

2. Rata-rata kecepatan untuk mengakses informasi terkini di setiap website

SKPD

IKU Rata-rata kecepatan untuk mengakses informasi terkini di setiap

website SKPD pada Tahun 2016 ditargetkan 5 Mbps, dan pada akhir Tahun

2016 terealisasi 5 Mbps, sehingga capaian IKU Rata-rata kecepatan untuk

mengakses informasi terkini di setiap website SKPD adalah 100%. Jika

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu (Tahun 2015) maka tidak ada

perubahan, yaitu dengan capaian kinerja 100% (5 Mbps) sehingga

aksesbilitas layanan informasi melalui intranet dan internet berjalan dengan

lancar.

Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika menyediakan internet untuk digunakan oleh masyarakat

(berupa hotspot) yang tersebar di tempat-tempat umum dan layanan internet

untuk aparatur (akses SIMDA dan Website) yang ada disetiap SKPD. Selain

itu aksesbilitas layanan informasi juga bisa dijangkau melalui layanan intranet

yang digunakan oleh aparatur di setiap SKPD dalam rangka memberikan

pelayanan kepad amasyarakat secara optimal. Adapun pembagian bandwith

layanan internet di Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :


Tabel 3.5 Layanan bandwith jaringan internet

Layanan Kuota Batasan Keterangan

Website Kota 5 Mbps 5 Mbps -

SKPD 35 Mbps 5 Mbps 50 SKPD

PDE dan SIMDA Kel 5 Mbps 5 Mbps -

Hotspot 20 Gbps 20 Mbps -

Keterangan : Data Bidang Data Elektronik Tahun 2016

Pada Tahun 2016 IKU Rata-rata kecepatan untuk mengakses

informasi terkini di setiap website SKPD ini menggunakan dana sebesar Rp.

1.814.500.021,00 yang berasal dari APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran

2016 dan terdiri dari 6 (enam) kegiatan.

3. Prosentase luas area bebas blank spot

IKU Prosentase luas area bebas blankspot pada Tahun 2016

ditargetkan 68%, dan setelah dihitung pada akhir Tahun 2016 terealisasi 70%.

Capaian kinerja dari IKU Prosentase luas area bebas blankspot adalah 119%.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu (Tahun 2015) maka realisasi IKU

Prosentase luas area bebas blankspot masih tetap sama yaitu 70%. Akan

tetapi dari segi capaian kinerja menurun menjadi 103%. Hal-hal yang

mempengaruhi capaian kinerja IKU ini adalah terkendalanya penetapan

Peraturan Daerah (Perda) tentang ijin menara. Meski demikian capaian

tersebut masih diatas dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Luas area bebas blankspot yang dimaksud adalah Luas area di

wilayah kota mojokerto yang tercover oleh jaringan 3G. IKU ini diukur seiring

berkembangnya teknologi alat komunikasi di masyarakat terutama di Kota

Mojokerto. Oleh karena itu pemerintah berperan dalam memberikan

kemudahan aksesbilitas diantaranya dengan menetapkan Peraturan daerah

tentang ijin menara. Kegiatan lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka

meningkatkan luas area bebas blankspot adalah dengan menyusun dokumen

Cellplaning dan membentuk Tim Teknis Monitoring Menara yang ditetapkan

oleh Walikota.


Definisi 3G (dari bahasa inggris Third Generation Technology)

merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh International

Telecommunication Union (ITU) yang diadopsi dari IMT 2000 untuk

diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. Melalui 3G pengguna telepon

seluler dapat memiliki akses cepat ke internet dengan bandwith sampai

dengan 384 Kb setiap detik ketika alat tersebut berada pada kondisi diam

atau bergerak secepat pejalan kaki. Akses ini memberikan fasilitas beragam

pada pengguna seperti menonton video secara langsung dari internet atau

berbicara dengan orang lain menggunakan video.

Cara menghitung IKU Prosentase luas area bebas blankspot adalah

sebagai berikut :

Luas Area Bebas Blankspot = x 100%

= x 100%

= 70%

Luas area Bebas blankspot di wilayah Kota Mojokerto dapat digambarkan

sebagai berikut :

Luas Coverage Area

Luas Kota Mojokerto

11.60 Km²

16.46 Km²


Gambar 3.2 Zona Bebas Blankspot (3G) Kota Mojokerto Tahun 2016

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa Luas Wilayah Kota Mojokerto

adalah 16,46 Km² yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 18 (delapan belas)

kelurahan. Zona yang berwarna merah merupakan Luas Coverage Area yang

bisa mengakses 3G, sedangkan zona yang berwarna putih merupakan

daerah blankspot dan tidak bisa mengakses 3G.

Pada Tahun 2016 IKU Prosentase luas area bebas blankspot ini

menggunakan dana sebesar Rp. 69.750.000,00 yang berasal dari APBD Kota

Mojokerto Tahun Anggaran 2016 dan terdiri dari 1 (satu) kegiatan.

4. Prosentase diseminasi dan pendistribusian informasi nasional kepada

masyarakat sesuai SPM

IKU Prosentase diseminasi dan pendistribusian informasi nasional

kepada masyarakat sesuai SPM pada Tahun 2016 ditargetkan 100%. Pada

akhir tahun 2016 IKU tersebut terealisasi 100%, sehingga capaian kinerjanya

100%. Capain ini sama dengan capaian tahun lalu (Tahun 2015).


Capaian SPM Bidang Kominfo dengan indikator diseminasi dan

pendistribusian informasi nasional kepada masyarakat, sesuai dengan

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 38 tahun 2014 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Mojokerto bisa

melalui media-media berikut ini :

Tabel 3.6 Data Indikator SPM Diseminasi dan Pendistribusian Informasi

Nasional Kepada Masyarakat

No Pelayanan

Dasar Indikator SPM Target

Reali

sasi

Capa

ian

1. Pelaksana

an

Diseminasi

Informasi

Nasional

Pelaksanaan diseminasi

dan pendistribusian

informasi nasional melalui :

a. Media massa seperti

majalah, radio, dan

televisi;

> 12

kali

> 12

kali (48

kali)

100%

b. Media baru seperti

website (media online);

Tiap

hari

Tiap

hari 100%

c. Media tradisional seperti

pertunjukan rakyat;

> 12

kali

> 12

kali

(14kali)

100%

d. Media interpersonal

seperti sarasehan,

ceramah/diskusi, dan

lokakarya;

> 4 kali > 4 kali

(5 kali) 100%

e. Media luar ruang seperti

media buletin, leaflet,

booklet, brosur,

spanduk, dan baliho

> 12

kali

> 12

kali (15

kali)

100%

Dari tabel tersebut terbukti bahwa Prosentase diseminasi dan

pendistribusian informasi nasional kepada masyarakat sesuai SPM adalah

100% yang diambil dari rata-rata prosentase capaian SPM pada 5 (lima)

media yang ada.

Pada Tahun 2016 IKU Prosentase diseminasi dan pendistribusian

informasi nasional kepada masyarakat sesuai SPM ini menggunakan dana

sebesar Rp. 1.128.877.700,00 yang berasal dari APBD Kota Mojokerto Tahun

Anggaran 2016 dan terdiri dari 2 (dua) kegiatan.


Tujuan Strategis 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis, dan 6 (enam)

Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti Tabel berikut ini :

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 pada Tujuan Strategis 2

No IKU Target

2015

Realisasi

2015

Capaian

2015

Target

2016

Realisasi

2016

Capaian

2016

1. Prosentase

penurunan

angka kecelaka

an lalu lintas

20% 27% 135% 20% 12% 60%

2. Prosentase

responden yang

puas dengan

layanan

angkutan umum

60% 58% 97% 65% 79.94% 123%

3. Prosentase

anak sekolah

yang

menggunakan

angkutan umum

- - - 10% 9.17% 91.7%

4. Prosentase

kendaraan

angkutan orang

dan barang

yang laik jalan

(Lulus Uji KIR)

100% 98% 98% 100% 99.14% 99.14%

5. Persentase KIM

Kota Mojokerto

yang aktif

60% 70% 117% 70% 75% 107%

Tujuan Strategis 2 :

Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika

(1)


No IKU Target

2015

Realisasi

2015

Capaian

2015

Target

2016

Realisasi

2016

Capaian

2016

6. Persentase

responden yang

puas dengan

pelayanan

informasi

pembangunan

pemerintah kota

yang terkini

80% 85% 106% 85% 76,61% 90%

Sesuai Tabel 3.6 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

realisasinya melebihi target yang ditetapkan dan 4 (empat) Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang realisasinya dibawah target yang ditetapkan. Adapun

uraian dari setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tujuan Strategis 2

adalah sebagai berikut :

1. Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas

IKU Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas pada Tahun

2016 ditargetkan 20%, setelah dilakukan perhitungan pada akhir tahun 2016

terealisasi 12%. Dari hasil tersebut maka capaian kinerja IKU Prosentase

penurunan angka kecelakaan lalu lintas adalah 60%. Jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya (Tahun 2015) maka realisasi kinerja IKU

prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan.

Data kecelakaan lalu lintas di Wilayah Kota Mojokerto mulai Tahun

2013 sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Data Kecelakaan di Wilayah Kota Mojokerto

No Polsek Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

JK MD JK MD JK MD JK MD

1 Magersari 124 16 113 18 72 8 77 7

2 Prajurit

Kulon

63 2 52 4 48 4 29 3

Jumlah 187 18 165 22 120 12 106 10

Sumber : Polres Kota Mojokerto


Keterangan :

JK = Jumlah Kejadian

MD = Meninggal Dunia

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan angka

kecelakaan lalu lintas menurun dari tahun ke tahun. Data diatas merupakan

jumlah kecelakaan yang terjadi di wilayah Kota Mojokerto yang melibatkan

kendaraan roda 2 dan roda 4 atau lebih. Pada Tahun 2014 kecelakaan lalu

lintas menurun 11,8% dari tahun sebelumnya, sedangkan pada Tahun 2015

kecelakaan lalu lintas bisa menurun 26,7%. Formula perhitungan IKU

Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut :

% Penurunan angka Lakalantas = x 100%

= x 100%

= 12%

Dari perhitungan diatas maka Indikator Penurunan angka kecelakaan

lalu lintas pada Tahun 2016 terealisasi sebesar 12%, sedangkan sebelumnya

ditargetkan 20% sehingga capaian kinerjanya sebesar 60%. Capaian ini tidak

sesuai dengan harapan sebelumnya, meskipun begitu Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika sudah berhasil menekan angka kecelakaan lalu

lintas di wilayah Kota Mojokerto meski hanya 12%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Penurunan angka

kecelakaan lalu lintas adalah banyaknya kejadian kecelakaan yang

melibatkan roda dua (pengendara sepeda motor). Berbagai upaya sudah

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka

mengurangi angka kecelakaan, diantaranya melakukan sosialisasi kepada

para pelajar akan pentingnya keselamatan berlalulintas dan melakukan

koordinasi secara berkala dengan pihak kepolisian. Akan tetapi keputusan

akan keselamatan pribadi tergantung pada kesadaran masing-masing

individu, oleh karena itu dianggap wajar jika target penurunan angka

kecelakaan ini belum bisa mencapai target yang diharapkan. Meskipun begitu

program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

( 120 - 106 ) kejadian

120 kejadian

(∑ Laka n-1) – (∑ Laka n)

(∑ Laka n-1)


dianggap berhasil karena telah mampu menurunkan angka kecelakaan

sebesar 12% dari tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2016 IKU Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu

lintas ini menggunakan dana sebesar Rp. 347.038.100,00 yang berasal dari

APBD Kota Mojokerto Tahun 2016 dan terdiri dari 2 (dua) kegiatan.

2. Prosentase responden yang puas dengan layanan angkutan umum

IKU Prosentase responden yang puas dengan layanan angkutan

umum pada Tahun 2016 ditargetkan 65%, sedangkan pada akhir anggaran

tercapai 79,94%. Sehingga prosentase capaiannya adalah 123%. Capaian

diatas termasuk dalam kategori mutu pelayanan “BAIK”. Jika dibandingkan

dengan capaian kinerja Tahun sebelumnya (Tahun 2015), IKU Prosentase

responden yang puas dengan layanan angkutan umum sebesar 58%. Dengan

data tersebut maka membuktikan bahwa kualitas layanan angkutan umum di

Wilayah Kota Mojokerto meningkat.

Hal-hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam

meningkatan kepuasan layanan angkutan umum diantaranya :

1. Melaksanakan program angkutan sekolah gratis;

2. Melaksanakan penertiban berkala terhadap angkutan umum;

3. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor terutama angkutan umum

agar tercapai kenyamanan dan keselamatan;

Data kinerja diatas diperoleh melalui Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) sesuai dengan Keputusan Menteri PAN Nomor :

63/KEP/M.PAN/7/2003 yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang

relevan, valid dan reliable. Survey pelayanan angkutan di Wilayah Kota

Mojokerto dilakukan di 18 kelurahan dan terdiri dari 150 orang responden.

Adapun data angkutan di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :


Tabel 3.9 Jumlah angkutan umum Kota Mojokerto

Lyne Jumlah Armada Operasi

Lyne A 28 unit

Lyne B 32 unit

Lyne C 32 unit

Lyne D 38 unit

Jumlah 130 Unit

Pada Tahun 2016 IKU Prosentase responden yang puas dengan

layanan angkutan umum ini menggunakan dana sebesar Rp.

1.873.246.689,00 yang berasal dari APBD Kota Mojokerto Tahun 2016 dan

terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan.

3. Prosentase kendaraan angkutan orang dan barang yang laik jalan (Lulus

Uji KIR)

Pada tahun 2016 Prosentase kendaraan angkutan orang dan barang

yang laik jalan (Lulus Uji KIR) di Kota Mojokerto ditargetkan 100% akan tetapi

sampai akhir tahun anggaran 2016 realisasinya hanya 99.14%, sehingga

capaian realisasi terhadap target adalah 99.14%. Capaian ini mengalami

peningkatan dibandingkan Tahun 2015 yang hanya mencapai 98% sehingga

program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Mojokerto pada Tahun 2016 berhasil meningkatkan kelaikan jalan untuk

angkutan orang dan barang.

Adapun data Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Wilayah Kota

Mojokerto sebanyak 2.785 unit, sedangkan data kendaraan angkutan dan

barang yang laik jalan (Lulus Uji KIR) sebanyak 5.522 unit. Rumus dari IKU

Prosentase kendaraan angkutan orang dan barang yang laik jalan (Lulus Uji

KIR) adalah sebagai berikut :

% Kendaraan angkutan orang = dan barang yang laik jalan

=

= 99,14%

∑ kendaraan lulus uji

(∑ Kendaraan (KBWU) x 2) X 100%

5.522 unit

(2.785 x 2) unit X 100%


Berdasarkan rumus diatas data KBWU dikalikan dengan angka 2

(dua) karena setiap kendaraan wajib uji harus melakukan uji kendaraan dua

kali dalam setahun (enam bulan sekali). Sedangkan kesimpulan yang didapat

dari hasil perhitungan rumus diatas adalah bahwa sistem keselamatan

transportasi darat di Wilayah Kota Mojokerto semakin membaik, sehingga

pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto berhasil menekan kecelakaan

lalulintas yang melibatkan angkutan orang dan barang.

Pada Tahun 2016 IKU Prosentase kendaraan angkutan orang dan

barang yang laik jalan (Lulus Uji KIR) ini menggunakan dana sebesar Rp.

158.141.700,00 yang berasal dari APBD Kota Mojokerto Tahun 2016 dan

terdiri dari 1 (satu) kegiatan.

4. Prosentase anak sekolah yang menggunakan angkutan umum

Pada tahun 2016 Prosentase anak sekolah yang menggunakan

angkutan umum ditargetkan 10% dan pada akhir tahun anggaran realisasinya

9,17%, sehingga capaian realisasi terhadap target kinerjanya 91,7%. IKU ini

merupakan IKU baru di tahun 2016 karena berkaitan dengan program

unggulan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

terkait angkutan sekolah gratis.

Cara menghitung realisasi kinerja IKU Prosentase anak sekolah yang

menggunakan angkutan umum adalah sebagai berikut :

=

=

= 9.17%

Keterangan :

∑ anak sekolah yang naik angkutan

∑ anak sekolah X 100%

226 anak

2.465 anak

X 100%

% anak sekolah yang

menggunakan Angkutan

umum


Kriteria anak sekolah = anak SMP dan SMA (belum mempunyai SIM) yang

pada saat dilakukan survey setuju dan berminat

menggunakan angkutan sekolah gratis.

Sesuai dengan data survey yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto bahwa jumlah anak sekolah yang

setuju dan berminat menggunakan angkutan sekolah gratis sebanyak 2.465

anak. Sedangkan rata-rata yang menggunakan angkutan sekolah gratis

selama tahun 2016 sebanyak 226 anak. Sehingga diperoleh realisasi 9.17%.

Pada Tahun 2016 IKU Prosentase anak sekolah yang menggunakan

angkutan umum ini menggunakan dana sebesar Rp. 793.762.700,00 yang

berasal dari APBD Kota Mojokerto Tahun 2016 dan terdiri dari 2 (dua)

kegiatan.

5. Prosentase KIM Kota Mojokerto yang aktif

IKU Prosentase KIM Kota Mojokerto yang aktif pada Tahun 2016

ditargetkan 70%. KIM kepanjangan dari Kelompok Informasi Masyarakat,

dimana kelompok ini merupakan kumpulan dari masyarakat yang peduli

dengan informasi, sehingga informasi pembangunan bisa langsung sampai

kepada masyarakat.

Pada akhir tahun 2016 capaian IKU Prosentase KIM Kota Mojokerto

yang aktif adalah 75% sehingga capaian kinerjanya sebesar 107%.

Sedangkan tahun sebelumnya (Tahun 2015) realisasi kinerja IKU Prosentase

KIM Kota Mojokerto yang aktif adalah sebesar 70%. Dari data tersebut maka

IKU Prosentase KIM Kota Mojokerto yang aktif mengalami peningkatan,

karena Tahun 2015 KIM yang aktif hanya 14 Kelompok sedangkan Tahun

2016 KIM aktif sejumlah 15 Kelompok.

Dasar penilaian KIM Kota Mojokerto berdasarkan hasil Lomba KIM

tingkat Kota Mojokerto dengan 8 kriteria penilaian diantaranya:

1. Tertib administrasi;

2. Melakukan pertemuan rutin anggota;

3. Mempunyai profil lembaga;

4. Mempunyai program kerja;

5. Aktif mengikuti kegiatan KIM;


6. Mempunyai blogger ter-update;

7. Aktif mengakses informasi;

8. Aktif menyebarluaskan informasi.

Dari 20 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di Wilayah

Kota Mojokerto setelah dilakukan penilaian terdapat 15 kelompok yang aktif

dan 5 Kelompok yang kurang aktif. Oleh karena itu capaian IKU Prosentase

KIM Kota Mojokerto yang aktif adalah 75%, dengan perhitungan sebagai

berikut :

% KIM Kota Mojokerto yang aktif =

=

= 75%

Pada Tahun 2016 IKU Prosentase KIM Kota Mojokerto yang aktif ini

menggunakan dana sebesar Rp. 129.794.950,00 yang berasal dari APBD

Kota Mojokerto Tahun 2016 dan terdiri dari 1 (satu) kegiatan.

6. Persentase responden yang puas dengan pelayanan informasi

pembangunan pemerintah kota yang terkini

IKU Prosentase responden yang puas dengan pelayanan informasi

pembangunan pemerintah kota yang terkini pada Tahun 2016 ditargetkan

mencapai 85%, akan tetapi setelah dihitung pada akhir tahun anggaran

capaiannya adalah 76,61%. Hal ini akan menjadi catatan tersendiri bagi Dinas

perhubungan Komunikais dan Informatika dalam meningkatkan kualitas

layanan informasi pembangunan kepada masyarakat. Meskipun begitu IKU ini

masih dalam kategori mutu pelayanan BAIK.

Data IKU Prosentase responden yang puas dengan pelayanan

informasi pembangunan pemerintah kota yang terkini diperoleh dengan

melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berdasarkan

pada Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang

∑ KIM Kota Mojokerto yang aktif

∑ KIM Kota Mojokerto X 100%

15 Kelompok

20 Kelompok X 100%


dikembangkan dalam 14 unsur yang relevan, valid dan reliable sebagai unsur

minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks kepuasan

masyarakat. Adapun standar mutu pelayanan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Indeks Mutu Pelayanan

No Nilai Mutu Pelayanan Keterangan

1 81,26 - 100 A Sangat Baik

2 62,51 -81,25 B Baik

3 43,76 -62,50 C Kurang Baiak

4 25,00 – 43,75 D Tidak Baik

Pada Tahun 2016 IKU Prosentase responden yang puas dengan

pelayanan informasi pembangunan pemerintah kota yang terkini ini

menggunakan dana sebesar Rp. 779.876.814,00 yang berasal dari APBD

Kota Mojokerto Tahun 2016 dan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan.

Anggaran yang mendukung kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Mojokerto berasal dari dana APBD Kota Mojokerto sesuai dengan

Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2016 sebesar Rp. 12.092.614.200,00

(Duabelas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat

Dua Ratus Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.814.863.008,00

(Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus enam Puluh Tiga

Ribu Delapan Rupiah)

Adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan Program yang telah

ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

3.3 REALISASI ANGGARAN


Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2016

No Kode Program Nama Program Pagu

Anggaran

Realisasi

Anggaran %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 1.07.1.07.01.15 Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

262.380.000 260.852.500 99,42%

2 1.07.1.07.01.16 Program

Rehabilitas dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

511.818.100 504.643.600 98,60%

3 1.07.1.07.01.17 Pogram

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

3.068.462.000 2.978.793.689 97,08%

4 1.07.1.07.01.19 Program

Pengendalian

Dan

Pengamanan

Lalu lintas

1.178.458.500 1.174.688.500 99,68%

5 1.20.1.07.01.24 Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

110.000.000 109.523.000 99,57%

6 1.25.1.07.01.15 Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

2.146.563.549 2.130.026.835 99,23%


No Kode Program Nama Program Pagu

Anggaran

Realisasi

Anggaran %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7 1.25.1.07.01.17 Program

Fasilitas

Peningkatan

SDM Bidang

Komunikasi dan

Informasi

180.000.000 178.937.950 99,41%

8 1.25.1.07.01.18 Program

Kerjasama

Informasi

Dengan Mass

Media

1.472.800.000 1.434.561.700 97,40%

TOTAL 12.092.614.200 11.814.863.008 97,70%

Selain dana diatas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika juga

menerima anggaran rutin sebesar Rp. 3.162.132.051,00 (Tiga Milyar Seratus

Enam Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Puluh Satu Rupiah) yang

berasal dari APBD Kota Mojokerto Tahun 2016 sebagai penunjang kinerja,

sehingga total Pagu Angaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Tahun 2016 adalah Rp. 10.092.614.200,00 (Sepuluh Milyar

Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).


Capaian Kinerja yang tersaji dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun

2016 merupakan cerminan kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2016, yang

merupakan media dari upaya pencapaian Visi Misi dalam Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2019.

Mekanisme pertanggungjawaban bagi terwujudnya tata kelola

kepemerintahan yang baik transparan dan akuntabel tersebut, menggerakkan tiap-

tiap komponen sebagai pelaksana tugas teknik untuk melakukan tugas dan kinerja

seoptimal mungkin, melalui langkah-langkah tepat dan strategis serta berpedoman

pada prioritas obyek kinerja yang dilaksanakan melalui indikator kinerja yang

terukur, sebagai parameter untuk tercapaianya sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Selanjutnya review , monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang

dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran strategis yang diamanatkan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2016, untuk mengetahui dan memastikan bahwa hasil

serta capaian indikator-indikator kinerja yang telah dilaksanakan telah berjalan

optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil review terhadap

capaian kinerja itulah yang akan memberikan gambaran kinerja Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika periode Tahun 2016 secara

keseluruhan.

Selama Tahun 2016, dengan banyaknya target pembangunan di bidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang harus dicapai, peran serta Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara di bidang

tersebut telah melakukan eksekusi sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara

keseluruhan pencapaian kinerja yang dilaksanakan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika dapat tercapai dengan sangat baik, dengan

ditunjukkan jumlah rata-rata capaian kinerja sebesar 98%. Hal ini disebabkan dari

sepuluh Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 6 (enam) IKU yang capaiannya

diatas 100%, dan 4 (empat) IKU dengan capaian dibawah 100%.

BAB IV

PENUTUP


Pencapaian yang sangat baik tersebut diperoleh melalui proses dan

mekanisme yang baik, dimulai dari proses perencanaan, pengukuran kinerja

hingga evaluasi mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh hasil yang dicapai.

Namun ada beberapa indikator sasaran yang belum mencapai target, hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal.

Akan tetapi kebanyakan dari masalah tersebut adalah penentuan target

awal yang terlalu rendah sehingga sangat mudah dicapai oleh SKPD, hal ini akan

menjadi catatan tersendiri agar kedepan dalam menentukan target disesuaikan

dengan kemampuan dan potensi SKPD.

Agar dalam upaya pencapaian target kinerja dari sasaran strategis pada

tahun-tahun selanjutnya bisa tercapai semua, maka diperlukan langkah-langkah

perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dokumen Rencana

Strategis (Renstra), Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), hingga

pedoman monitoring dan evaluasi agar antara dokumen-dokumen tersebut

dapat berjalan sinergis, selaras dan terukur hingga dapat terlihat capaian

keluaran (output), hasil (outcome), hingga manfaat (benefit) yang

mencerminkan kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

yang optimal, efektif dan efisien.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap indikator

kinerja yang diamanatkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan

mekanisme per triwulan, dalam hal ini oleh masing-masing unit kerja yang

menjadi pelaksana tugas teknis tiap indikator kinerja tersebut. Perubahan

mekanisme ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi

permasalahan yang muncul sejak dini pada saat pelaksanaan program dan

kegiatan yang mengikutinya. Jika muncul suatu permasalahan dapat segera

terkoreksi dan diberikan langkah solutif, agar dalam pelaksanaan

selanjutnya dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;

3. Melakukan identifikasi terhadap lemahnya proses dan fungsi koordinasi

dalam pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan

kegiatan, baik koordinasi yang dilakukan dengan lingkup internal Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika ataupun SKPD lain yang terkait

langsung dengan upaya dan proses pencapaian sasaran strategis yang

dimaksud.


Hal-hal tersebut diatas hendaknya dapat dipandang dan dimaknai secara

positif, sebab fungsi SAKIP tidak hanya untuk meningkatkan kemajuan

akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tetapi juga

memberikan masukan yang strategis terhadap upaya pembangunan dan

penerapan sistem manajemen kinerja yang berfokus pada hasil, dalam rangka

mendorong dan mewujudkan agenda reformasi birokrasi di lingkup Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Infomatika secara integral dan menyeluruh.


LAMPIRAN

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun …mojokertokota.go.id/picture/lkip/202333lkjip...

Documents