laporan kinerja perwakilan bpkp d.i. yogyakarta tahun 2018 2019.pdftujuan sasaran strategis yang...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2018
- i -
K
at
a
Pe
ng
an
ta
r
KATA PENGANTAR
Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai serta
analisis pencapaian sasaran program/kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Tahun
2015-2019.
Tahun 2019 sebagai tahun terakhir periode Renstra 2015-2019 sekaligus sebagai penilaian akhir
keberhasilan akuntabilitas kinerja capaian program kegiatan yang telah ditargetkan. Dalam
perjalanan selama periode Renstra, BPKP selalu berupaya untuk menyesuaikan dinamika
penugasan dengan kepentingan stakeholders yang berdampak pada perubahan struktur sasaran
program dan kegiatan. Struktur sasaran program/kegiatan beserta indikator kinerja tahun 2018
untuk Perwakilan BPKP DIY ditetapkan oleh BPKP Pusat mengalami perubahan dibandingkan
tahun 2017, namun demikian untuk tahun 2019 tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2018.
Keberhasilan pelaksanaan tugas fungsi Perwakilan BPKP DIY dengan capaian program kegiatan
memberikan dukungan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta sasaran
program BPKP.
Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja Perwakilan BPKP DIY secara
akurat untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi secara obyektif oleh para stakeholders,
serta sebagai bahan evaluasi Perwakilan BPKP DIY untuk terus melakukan perbaikan dan
peningkatan kinerja di periode Renstra 2020-2024.
Yogyakarta, 15 Januari 2020
Kepala Perwakilan,
Slamet Tulus Wahyana
NIP 19610523 198203 1 001
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
- iii -
R
in
gk
as
an
E
ks
ek
ut
if
RINGKASAN EKSEKUTIF
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan unit organisasi mandiri yang
mendukung dan melaksanakan kebijakan BPKP Pusat. Perwakilan BPKP DIY memiliki visi, misi,
tujuan sasaran strategis yang sama dengan BPKP, serta sasaran program dan kegiatan yang
mendukung pencapaian tujuan sasaran strategis BPKP.
Visi BPKP adalah “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”. Melalui pelaksanaan tugas
dan fungsi Perwakilan BPKP DIY turut berperan meningkatkan akuntabilitas keuangan
negara/daerah dan pengelolaan korporasi, pembinaan penyelenggaraan SPIP dan peningkatan
kapabilitas APIP, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan membantu upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Untuk mewujudkan visi, BPKP memiliki tiga misi, yaitu:
1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang
Bersih dan Efektif;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten.
Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan tiga tujuan strategis yang akan dicapai
dalam tahun 2015-2019, yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang
Bersih dan Efektif;
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
Untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP, dalam Renstra 2015-2019 Perwakilan
BPKP DIY diamanahkan delapan sasaran program yang harus dicapai dan dirinci lebih lanjut
sebagai target tahunan dalam perjanjian kinerja.
Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran
program dan kegiatan Perwakilan BPKP DIY, menyajikan informasi realisasi kinerja dibandingkan
dengan target yang telah diperjanjikankan, disertai analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
Laporan kinerja tahun 2019 disampaikan dengan pembandingan capaian sasaran program dan
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
- iv -
R
in
gk
as
an
E
ks
ek
ut
if
kegiatan beserta indikator kinerja program dan kegiatan dengan tahun 2018 dan perkembangan
capaian selama periode Renstra 2015-2019.
Hasil pengukuran kinerja tahun 2019 menunjukkan capaian delapan sasaran program berdasar
indikator kinerja program masing-masing yang didukung sasaran kegiatan sebagaimana disajikan
dalam tabel berikut.
Tabel RE.1
Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Tahun 2019
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN
(%)
A Sasaran Program dan Kegiatan Pengawasan
Sasaran Program Pengawasan
SP1 Perbaikan Pengelolaan
Program Prioritas Nasional Dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan 45,24
1.2 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik 133,33
1.3 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dievaluasi
166,67
1.4 Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi
153,85
SP2 Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
30,30
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
133,33
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K
Nihil
SP3 Meningkatnya Penyelesaian
Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan Nihil
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Pemerintah dan Korporasi Dalam Pencegahan
Korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk
FRA)
181,82
SP5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat
Terhadap Korupsi
5.1 Persentase KLPK anggota komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan
masyarakat
142,86
SP6 Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP Pemda
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) 100
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) 100
SP7 Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemda
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) 100
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) 100
Sasaran Kegiatan Pengawasan
SK1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis
dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
120
SK2 Tersedianya Informasi Hasil
Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan BPKP
120
SK3 Tersedianya informasi hasil pmbinaaan penerapan SIMDA intergrasi
3.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP
100
SK4 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa
4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP 100
SK5 Tersedianya Informasi Hasil
Pengawsan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun
2019
5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP
100
SK6 Tersedianya informasi hasil
pembinaan SPIP Perwakilan 6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 100
SK7 Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP
Perwakilan
7.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP
120
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
- v -
R
in
gk
as
an
E
ks
ek
ut
if
B Sasaran Program dan Kegiatan Dukungan Pengawasan
Sasaran Program Dukungan Pengawasan
SP8 Tersedianya Dukungan Teknis
Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan
BPKP
1.1 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP 100
Sasaran Kegiatan
SK1 Tersedianya dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan layanan
1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP 120
SK2 Termanfaatkannya Aset secara optimal
2.1 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP 120
2.2 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP 120
Dari delapan sasaran program dengan 15 indikator kinerja program/utama (IKU), sebanyak 11 IKU
berhasil mencapai target, sedangkan empat IKU belum mencapai target. Sebanyak tiga capaian
IKU tahun 2019 yang meningkat dan lima IKU capaian yang menurun dibandingkan dengan
capaian tahun 2018, enam IKU telah tercapai 100% di tahun 2018 dan 2019, serta satu IKU baru
di tahun 2019. Dibanding dengan capaian outcome sejak awal periode renstra tahun 2015-2019,
rata-rata capaian outcome tahun 2019 mengalami peningkatan untuk 15 IKU.
Pengukuran delapan sasaran program menggambarkan keberhasilan peran Perwakilan BPKP DIY
dalam memberikan dukungan keberhasilan kinerja BPKP Pusat dan memberikan nilai tambah bagi
mitra kerja. Kinerja delapan sasaran program yang didukung dengan 15 IKU, adalah sebagai
berikut.
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/
Korporasi
Sasaran program ini didukung dengan empat IKU dengan kinerja sebagai berikut:
a. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Capaian outcome sebesar 45,24% merupakan hasil penyelesaian 127 tindak lanjut dari 401
rekomendasi yang disampaikan Perwakilan BPKP DIY di tahun 2019, dibandingkan dengan
target sebesar 70%.
Capaian IKU tahun 2019 cenderung mengalami penurunan dibandingkan capaian sejak
tahun 2016.
Untuk peningkatan kinerja periode Renstra 2020-2024 perlu ditingkatkan koordinasi dengan
K/L/P/K terkait, serta intensifikasi upaya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang
telah disampaikan Perwakilan BPKP DIY .
b. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
Capaian outcome sebesar 133,33% merupakan hasil asesmen GCG PT (Persero) Taman
Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dengan skor GCG baik, dibanding
target sebesar 75%, sehingga perlu dipertahankan untuk pencapaian outcome periode
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
- vi -
R
in
gk
as
an
E
ks
ek
ut
if
Renstra berikutnya. Capaian IKU tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan
dibandingkan capaian sejak tahun 2016.
c. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi
Capaian outcome sebesar 166,67% merupakan hasil evaluasi kinerja dengan predikat
baik/sehat atas 11 BUMD dibandingkan target sebesar 60%, sehingga perlu dipertahankan
untuk pencapaian outcome periode Renstra berikutnya. Capaian IKU tahun 2019 cenderung
mengalami peningkatan dibandingkan capaian sejak awal periode renstra 2016.
d. Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi
Capaian outcome sebesar 153,85% merupakan hasil evaluasi tata kelola dengan kategori
baik atas empat Rumah Sakit Umum Daerah dibandingkan target sebesar 65%, sehingga
perlu dipertahankan untuk pencapaian outcome tahun mendatang. Capaian IKU tahun 2019
cenderung mengalami peningkatan dibandingkan capaian sejak tahun 2016.
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
Sasaran program ”Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian” didukung tiga
IKU dengan kinerja sebagai berikut:
a. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
Capaian outcome sebesar 30,30% merupakan pelaksanaan pemberian keterangan ahli di
depan persidangan tahun 2019 sebanyak dua kali sebagai proses lanjutan dari penerbitan
LHAI dan LHPKKN tahun 2017, 2018, 2019 sebanyak 11 laporan, dibandingkan target
periode yang sama sebesar 60%. Capaian IKU tahun 2019 cenderung mengalami
penurunan dibandingkan capaian sejak tahun 2017.
b. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
Capaian outcome sebesar 133,33% merupakan pemanfaatan seluruh hasil audit
investigasi oleh APH sebanyak satu LHAI oleh APH, dibandingkan target sebesar 75%.
Capaian IKU tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan capaian sejak
tahun 2017.
c. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Capaian outcome nihil dibanding target tahun 2019 sebesar 70%, sehubungan tidak ada
permintaan dari K/L/P/K. Capaian IKU tahun 2019 cenderung mengalami penurunan
dibandingkan capaian sejak tahun 2017. Untuk periode Renstra 2020-2024 perlu
peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan K/L/P/K agar bersedia mengajukan
permintaan audit investigasi.
3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sasaran program didukung dengan IKU Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran
Pembangunan merupakan IKU baru di tahun 2019.
Capaian outcome nihil dibanding target tahun 2019 sebesar 80%, sehubungan tidak ada
K/L/P/K yang meminta penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan. Untuk periode
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
- vii -
R
in
gk
as
an
E
ks
ek
ut
if
Renstra 2020-2024 perlu peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan K/L/P/K strategis
yang berpotensi mengalami kendala pembangunan, agar bersedia mengajukan permintaan
penyelesaian hambatan pembangunan ke BPKP.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
Sasaran program didukung dengan IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)”
Capaian outcome sebesar 181,82%, merupakan tujuh K/L/P/K yang mengimplementasikan
FCP termasuk FRA dibandingkan penugasan yang telah dilakukan sebanyak satu penugasan
bimbingan teknis implementasi FCP dan enam FRA, dibandingkan target tahun 2019 sebesar
55%. Capaian IKU tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan capaian sejak
tahun 2017.
5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
Sasaran program didukung dengan IKU “Persentase K/L/P/K anggota komunitas pembelajar
anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”
Capaian outcome sebesar 142,86%, merupakan dua K/L/P/K anggota dari Komunitas
Pembelajar Anti Korupsi yang telah mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat, dari
target tahun 2019 sebesar 70%. Capaian IKU tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan
dibandingkan capaian sejak tahun 2017.
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda
Sasaran program ini didukung dengan dua IKU sebagai berikut:
a. Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3
Capaian outcome 100% merupakan hasil evaluasi atas maturitas SPIP Pemerintah DIY
yang telah mencapai level 3 sesuai dengan target.
b. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3
Capaian outcome 100% merupakan realisasi hasil evaluasi maturitas SPIP kabupaten/kota
yang telah mencapai level 3 sebanyak sebelas dari sebelas kabupaten/kota dibandingkan
target sebesar 100%.
Capaian IKU tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan capaian sejak tahun
2015.
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Sasaran program ini didukung dengan dua IKU sebagai berikut:
a. Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3
Capaian outcome 100% merupakan hasil evaluasi kapabilitas APIP Inspektorat DIY dengan
level 3 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
b. Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
- viii -
R
in
gk
as
an
E
ks
ek
ut
if
Capaian outcome 100% merupakan hasil evaluasi kapabilitas APIP dengan level 3 pada
sebelas dari sebelas kabupaten/kota sesuai dengan target sebesar 100%.
Capaian IKU tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan capaian sejak tahun
2017.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
Capaian outcome 100% merupakan hasil survei kepuasan layanan ketatausahaan dengan
responden pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP DIY. Hasil survei menunjukkan kepuasan
layanan ketatausahaan mencapai 8 skala likert 1-10 dibanding target tahun 2019 sebesar 8
skala likert 1-10.
Capaian sasaran dan indikator kinerja program tahun 2019 didukung dengan realisasi dana
sejumlah Rp32.809.843.210,00 atau mencapai 98,19% dari anggaran sebesar
Rp33.415.736.000,00.
Selain keberhasilan capaian sasaran program, Perwakilan BPKP DIY juga memperoleh beberapa
penghargaan dalam tahun 2019, sebagai berikut:
1. Juara I Kategori Instansi Vertikal DIY, Penganugerahan Keterbukaan Layanan Informasi
Publik, dalam lomba layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi
Daerah DIY.
2. Penghargaan sebagai Perwakilan Terbaik II dalam Pelaksanaan Pengawasan Lintas Sektoral.
3. Penghargaan sebagai Perwakilan Terbaik II untuk Peningkatan Kapablitas APIP.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
- ii -
D
af
ta
r
Is
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................................................i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................... 1
A. TUGAS DAN FUNGSI ................................................................................................................... 1
B. ASPEK STRATEGIS ..................................................................................................................... 1
C. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK........................................................................................... 3
D. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA.......................................................................... 4
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN .......................................................................................................... 7
BAB II RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA .......................................................................................... 8
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 ................................................................................ 8
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ......................................................................................... 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................................................... 17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ............................................................................................ 17
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM ………………………………………………………….19
SASARAN PROGRAM PENGAWASAN 1 …………………………………………………….19
SASARAN PROGRAM PENGAWASAN 2 …………………………………………………….27
SASARAN PROGRAM PENGAWASAN 3 …………………………………………………….33
SASARAN PROGRAM PENGAWASAN 4 …………………………………………………….34
SASARAN PROGRAM PENGAWASAN 5 …………………………………………………….36
SASARAN PROGRAM PENGAWASAN 6 …………………………………………………….39
SASARAN PROGRAM PENGAWASAN 7 …………………………………………………….43
SASARAN PROGRAM DUKUNGAN PENGAWASAN …………………………………….49
2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN ………………………………………………………….50
B. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA.......................................................................................... 66
C. REALISASI ANGGARAN ............................................................................................................. 67
BAB IV PENUTUP ..................................................................................................................................... 68
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-17-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja Tahun 2019 merupakan bagian dari penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
rangka meningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
nasional yang bersih dan efektif menjadi salah satu sasaran program yang harus
dicapai Perwakilan BPKP DIY pada akhir periode Renstra tahun 2015 – 2019.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja
yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2019. Rumus yang
digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari
dua jenis, yaitu:
1. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik
Capaian = Realisasi
x 100% Target
2. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin buruk
Capaian = 2 x Target – Realisasi
x 100% Target
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator
kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang
menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan
pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.
Capaian atas indikator kinerja utama (IKU) yang menunjukkan capaian tujuan dan
sasaran program secara ringkas disajikan pada Tabel 3.1
Tabel 3.1
Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2019
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI %
CAPAIAN
Sasaran Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
% 70 31,61 45,24
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-18-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI %
CAPAIAN
1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
% 75 100 133,33
1.3 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi
% 60 100 166,67
1.4 Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi
% 65 100 153,85
Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 60 18,18 30,30
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 75 100 133,33
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70 0 nihil
Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
% 80 0 nihil
Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 55 100 181,82
Sasaran Program 5: Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K Dan Masyarakat Terhadap Korupsi
5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat
% 70 100 142,86
Sasaran Program 6: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda
6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3
% 100 100 100
6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Level 3
% 100 100 100
Sasaran Program 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3
% 100 100 100
7.2 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 3
% 100 100 100
Sasaran Program Dukungan Pengawasan : Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
8.1 Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
Skala 8 8 100
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-19-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran program berserta realisasi
anggarannya sebagaimana disajikan dalam lampiran 1.
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM
Analisis terhadap sasaran program dan masing-masing indikator kinerja program
yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:
Sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” merupakan perwujudan peran
pengawasan intern Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi instansi pemerintah dan korporasi, serta sasaran pembangunan
nasional di samping consultancy sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola,
manajemen risiko, dan proses pengendalian intern.
Capaian sasaran program ini diukur melalui empat IKU yang terkait langsung
dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program
prioritas nasional dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana
disajikan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi Tahun 2019
No. IKU Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
% 70 31,67 45,24
1.2 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik
% 75 100 133,33
1.3 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi
% 60 100 166,67
1.4 Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi
% 65 100 153,85
Sasaran Program Pengawasan 1: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara/ Korporasi
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-20-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari empat IKU yang mendukung capaian sasaran
program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara/Korporasi”, tiga IKU yang memiliki capaian lebih dari 100%.
Uraian masing-masing IKU sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program
Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” ini sebagai
berikut:
1.1.
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan” menggambarkan
tindak perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan
keuangan negara/korporasi dalam rangka meningkatan kualitas akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif melalui
penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kinerja indikator tersebut diukur dengan rumus:
Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
=
TL Rekomendasi 2019 X 100%
Rekomendasi 2019
Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan” tahun
2019 adalah sebesar 31,67% atau tercapai 45,24% dari target sebesar 70%,
dengan perhitungan sebanyak 127 rekomendasi telah ditindaklanjuti dari 401
rekomendasi yang disampaikan pada tahun 2019.
Faktor penghambat capaian kurang dari 100% adalah:
1. Penugasan pengawasan yang dilaksanakan dan diselesaikan menjelang akhir
tahun belum dapat ditindaklanjuti di tahun yang sama.
2. Upaya pemantauan pelaksanaan tindak lanjut belum terlaksana secara efektif.
3. Mitra kerja cenderung menindaklanjuti temuan yang hanya bernilai rupiah.
Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti antara lain:
1. Koordinasi pemutakhiran data peserta BPJS antara Kantor Cabang BPJS
dengan instansi terkait di daerah.
2. Koreksi oleh Kantor Cabang BPJS atas pembayaran klaim rumah sakit yang
tidak sesuai ketentuan.
3. Perbaikan atas kelemahan dalam pertanggungjawaban keuangan proyek-
proyek bantuan luar negeri.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-21-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
4. Pengajuan kembali permohonan IMB telah selesai dikirimkan kepada
Kementerian Perhubungan.
5. Penambahan quary sesuai spesifikasi material yang dibutuhkan, peralatan kerja
utamanya alat pemadatan, Asphalt Mixing Plant (AMP), batching plant dan
penghampar aspal dan tenaga kerja sesuai kapasitas pekerjaan terutama untuk
pekerjaan gedung dan menambah tenaga admin dan quality control oleh PT.
Pembangunan Perumahan telah dilakukan untuk mengejar target minimum
operasi dan penyelesaian laporan harian dan mingguan.
6. Project Management and Supervision Consultant (PMSC) KSO telah
menambah tenaga admin untuk mempercepat penyusunan Laporan Hasil
Pengawasan Proyek Mingguan.
7. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Koperasi dan
UMKM pada Pemerintah.
8. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa
Dana Desa Tahun Sebelumnya.
Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 31,67% lebih rendah 20,18% dibandingkan
dengan realisasi tahun 2018 sebesar 51,85%. Demikian pula dengan capaian IKU
tahun 2019 sebesar 45,24% lebih rendah 41,18% dibandingkan dengan capaian
tahun 2018 sebesar 86,42%. Kondisi ini disebabkan beberapa pelaksanaan
pemeriksaan dan penyampaian laporan beserta rekomendasi dilaksanakan
menjelang akhir tahun, sehingga belum diselesaikan tindak lanjutnya.
Upaya/Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan/memperbaiki kinerja IKU yang
belum tercapai sampai dengan akhir tahun Renstra antara lain;
1. Melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan mitra kerja dalam upaya
percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, antara
lain dengan menyampaikan surat penegasan kepada K/L/P terkait.
2. Mengintensifkan monitoring tindak lanjut yang dilakukan bersamaan dengan
penugasan lainnya yang menekankan pada manfaat akan dirasakan oleh mitra
kerja apabila segera melaksanakan saran rekomendasi yang disampaikan.
3. Menambahkan langkah kerja pemeriksaan untuk memantau tindak lanjut hasil
pemeriksaan tahun sebelumnya.
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan pada gambar 3.1.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-22-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Gambar 3.1
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Tahun 2015 s.d. 2019
1.2.
Persentase BUMN/ Anak Perusahaan Dengan Skor GCG Baik
IKU “Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik” merupakan
ukuran keberhasilan Perwakilan BPKP DIY dalam membina BUMN untuk
mengembangkan dan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) yang
merupakan wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan keberhasilan usaha
dan akuntabilitas dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan
kinerja dan citra perusahaan.
Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah BUMN/anak perusahaan yang
memperoleh skor GCG minimal baik tahun 2018 dibandingkan jumlah BUMN/anak
perusahaan yang dievaluasi oleh BPKP dalam tahun 2018.
IKU tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
Realisasi IKU Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik
=
BUMN/anak perusahaan skor GCG minimal baik
2019 X 100%
BUMN/ anak perusahaan yang dievaluasi 2019
-
20
40
60
80
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Realisasi Kinerja
Realisasi kinerja tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 disebabkan beberapa
pelaksanaan pemeriksaan dan penyampaian laporan beserta rekomendasi dilaksanakan menjelang akhir tahun, sehingga belum diselesaikan tindak lanjutnya.
170
119 113
86
45
-
50
100
150
200
2015 2016 2017 2018 2019
%
Perbandingan Capaian Kinerja
Kecenderungan capaian kinerja menurun sampai dengan tahun
2019 memerlukan strategi yang lebih baik dalam berkoordinasi dengan mitra kerja agar dapat dilakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-23-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Realisasi IKU “Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik” tahun
2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 133,33% dari target sebesar 75%,
dengan perhitungan sebanyak satu BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG
minimal baik tahun 2019 dari satu BUMN/ anak perusahaan yang dievaluasi tahun
2019. Capaian tersebut merupakan hasil asesmen penerapan GCG Tahun 2019
terhadap PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dan skor
penerapan GCG sebesar 82,695 (kategori baik).
Realisasi IKU tahun 2019 sama dengan realisasi IKU tahun 2018 yaitu sebesar
100%. Capaian IKU tahun 2019 lebih rendah 9,53% dibandingkan dengan capaian
tahun 2018 sebesar 142,86%. Kondisi ini disebabkan karena target tahun 2019
lebih tinggi 5% dibandingkan target tahun 2018 sebesar 70% sedangkan jumlah
BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik dari BUMN/anak perusahaan yang
dievaluasi penerapan GCGnya tahun 2019 sama dengan tahun 2019.
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP DIY disajikan pada gambar 3.2.
Gambar 3.2
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase BUMN/ Anak Perusahaan Dengan Skor GCG Baik
Tahun 2015 s.d. 2019
-
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Realisasi Kinerja
Realisasi tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar
100% dengan satu BUMN mendapat skor GCG baik.
100 100
143 133
-
50
100
150
200
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Capaian Kinerja
Capaian kinerja tahun 2019 tercapai 133,33% dan selalu tercapai sejak tahun 2016 atas BUMN PT Taman Wisata Candi
Borobudur, Prambanan, Ratu Boko (PT TWC).
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-24-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
1.3.
Persentase BUMD Yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik Dari
BUMD Yang Dievaluasi
IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dievaluasi” merupakan ukuran keberhasilan Perwakilan BPKP DIY dalam membina
BUMD baik dari aspek keuangan maupun aspek pelayanan melalui kegiatan-
kegiatan consulting untuk membantu manajemen mencapai tujuan secara
ekonomis, efektif dan efisien baik dari aspek keuangan, aspek operasional, aspek
administrasi, aspek pelayanan dan aspek SDM.
Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :
Realisasi IKU Persentase BUMD
yang kinerjanya minimal berpredikat
baik dari BUMD yang dievaluasi
=
BUMD yg kinerjanya
minimal baik/sehat 2019 X 100%
BUMD yang dievaluasi
2019
Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dievaluasi” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 167,67%
dari target sebesar 60%, dengan perhitungan 11 BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik/sehat tahun 2019 dari 11 BUMD yang dievaluasi tahun 2019.
Daftar predikat kinerja PDAM selengkapnya disajikan pada lampiran VII.
Hasil evaluasi kinerja BUMD dengan kinerja baik tahun 2019 sebanyak 11 BUMD
adalah sebagai berikut:
1. PDAM Tirta Marta Kota Yogyakarta;
2. PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul
3. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman;
4. PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo;
5. PDAM Kabupaten Bantul;
6. PDAM Kota Magelang;
7. PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
8. PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten;
9. PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo
10. PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
11. PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-25-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Dari hasil evaluasi tahun 2019 diidentifikasi lima permasalahan kinerja yang paling
signifikan pada PDAM sebagaimana disajikan pada tabel 3.3.
Tabel 3.3
Permasalahan Kinerja PDAM
No. Permasalahan Jumlah PDAM
1. Cakupan Pelayanan 11
2. Air Tanpa Rekening 11
3. Kapasitas Menganggur 8
4. Kualitas Air 10
5. Kontinuitas Air 9
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% meningkat 15,38%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 84,62%. Demikian pula dengan
capaian IKU tahun 2019 meningkat 12,82% dibandingkan dengan capaian tahun
2018 sebesar 153,85%. Faktor pendukung meningkatnya realisasi maupun capaian
IKU antara lain koordinasi dan komunikasi yang baik dengan PDAM, PERPAMSI
dan pihak terkait lainnya serta hubungan kemitraan melalui kegiatan sosialisasi,
workshop maupun bimtek dan layanan klinik konsultasi yang intensif.
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP DIY disajikan pada gambar 3.3.
Gambar 3.3
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase BUMD Yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik
Dari BUMD Yang Dievaluasi Tahun 2015 s.d. 2019
-
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Realisasi Kinerja
Realisasi BUMD dengan kinerja baik sejak tabun 2016
selalu dapat melampaui target yang ditetapkan dengan
presentase yang meningkat, menunjukkan keberhasilan
pembinaan yang dilakukan Perwakilan bPKP DIY.
106 115
154 167
-
50
100
150
200
2015 2016 2017 2018 2019
%
Perbandingan Capaian Kinerja
Capaian BUMD dengan kinerja berpredikat baik mulai
ditetapkan tahun 2016 telah melampau 100%, meningkat
setiap tahun. Hal ini didukung dengan koordinasi dan
komunikasi yang baik dengan PDAM, PERPAMSI dan
pihak terkait lainnya serta hubungan kemitraan melalui
kegiatan sosialisasi, workshop maupun bimtek dan
layanan klinik konsultasi yang intensif.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-26-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
1.4.
Persentase BLUD Yang Tata Kelolanya Minimal Baik Dari BLUD
Yang Dievaluasi
IKU “Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang
dievaluasi” merupakan ukuran keberhasilan Perwakilan BPKP DIY dalam membina
BLUD baik dari aspek keuangan maupun aspek pelayanan melalui kegiatan-
kegiatan consulting sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan, kinerja
keuangan dan kinerja manfaat BLUD bagi masyarakat secara berkesinambungan
sejalan dengan praktik-praktik bisnis yang sehat.
Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
Realisasi IKU Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi
=
BLUD yang tata kelolanya minimal baik
2019 X 100%
BLUD yang dievaluasi 2018
Realisasi IKU “Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang
dievaluasi” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 153,85% dari target
sebesar 65%, dengan perhitungan sebanyak empat BLUD yang tata kelolanya
minimal baik tahun 2019 dari empat BLUD yang dievaluasi tahun 2019.
Evaluasi Tata Kelola BLUD yang mendapat predikat baik adalah sebagai berikut:
1. RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen
2. RSUD Kota Yogyakarta
3. RSUD Kabupaten Gunungkidul
4. RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten
Dari hasil evaluasi tahun 2019 diidentifikasi lima permasalahan kinerja yang paling
signifikan pada BLUD sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4
Permasalahan Kinerja BLUD
No. Permasalahan Jumlah BLUD
1. Kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
tentang BLUD
4
2. Belum tersusunnya SOP antara lain Pengelolaan Kas,
Pengelolaan Utang, Pengelolaan Piutang dan Pengadaan
Barang dan Jasa
3
3. Audit Independen atas Laporan Keuangan 2
4. Pemenuhan Jumlah Dokter/Paramedis 3
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-27-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
No. Permasalahan Jumlah BLUD
5. Pemenuhan fasilitas Gudang Obat sesuai standar 2
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sama dengan realisasi IKU tahun 2018
yaitu sebesar 100%. Capaian IKU tahun 2019 lebih rendah 27,97% dibandingkan
dengan capaian tahun 2018 sebesar 81,82%. Kondisi ini disebabkan karena target
tahun 2019 lebih tinggi 10% dibandingkan target tahun 2018 sebesar 55%
sedangkan realisasi IKU tahun 2019 sama dengan tahun 2019.
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP DIY disajikan pada gambar 3.4.
Gambar 3.4
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase BLUD Yang Tata Kelolanya Minimal Baik Dari BLUD
Yang Dievaluasi Tahun 2015 s.d. 2019
-
50
100
150
2015 2016 2017 2018 2019
%
Perbandingan Realisasi Kinerja
Realisasi BLUD dengan tata kelola minimal baik sejak tahun 2016 selalu dapat melampaui target yang ditetapkan menunjukkan keberhasilan pembinaan yang dilakukan
Perw. BPKP DIY.
200
133
182 154
-
50
100
150
200
250
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Capaian Kinerja
Capaian BLUD dengan tata kelola minimal baik sejak ditetapkan tahun 2016 telah melampaui 100%
sampai tahun 2019.
Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian dalam rangka
meningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
nasional yang bersih dan efektif menjadi salah satu sasaran program yang harus
dicapai Perwakilan BPKP DIY pada akhir periode Renstra tahun 2015 – 2019.
Sasaran Program Pengawasan 2:
Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-28-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian”
merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan BPKP DIY dalam
rangka pengamanan keuangan/aset negara/daerah melalui audit keinvestigasian.
Capaian sasaran program diukur melalui tiga IKU dengan ringkasan target,
realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian
IKU Sasaran Program Pengawasan 2
No. Indikator Kinerja Sasaran Program Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 60 18,18 30,30
1.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 75 100 133,33
1.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70 0 0
Tabel 3.5 menunjukkan bahwa dari tiga IKU yang mendukung capaian sasaran
program “Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian”, dua IKU
yang memiliki capaian lebih dari 100%.
Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Efektifitas Hasil
Pengawasan Keinvestigasian” ini sebagai berikut:
2.1.
Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian Yang Dimanfaatkan
di Persidangan
IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan” merupakan jumlah pemberian keterangan ahli (PKA) tahun 2019
dibandingkan jumlah banyaknya laporan hasil penghitungan keuangan negara
(LHPKKN) ditambah laporan pengumpulan dan evaluasi bukti data elektronik
(LPEBDE) selama tiga tahun terakhir.
Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
R
Realisasi IKU Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
=
PKA Tahun 2019
X 100% LHAI+LHPKKN tiga tahun terakhir
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-29-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan” tahun 2019 adalah sebesar 18,18% atau tercapai 30,30% dari target
sebesar 60%. Realisasi tersebut diperoleh dari pelaksanaan 2 kali Pemberian
Keterangan Ahli (PKA) di sidang Pengadilan pada tahun 2019 dibandingkan
dengan 11 Laporan Hasil Pengawasan keinvestigasian yaitu Laporan Hasil Audit
Investigatif dan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
(LHPKKN) dalam tiga tahun terakhir (2017, 2018, 2019).
Pelaksanaan pemberian keterangan ahli di persidangan tipikor pada tahun 2019
adalah:
1. PKA pada persidangan tipikor untuk 3 terdakwa atas perkara dugaan tipikor
pemberian kredit pada salah satu bank BUMN di wilayah DIY.
2. PKA pada persidangan tipikor untuk 3 terdakwa atas perkara dugaan tipikor
penggunaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan pada salah satu
instansi vertikal di DIY.
Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 18,18% lebih rendah 26,26% dibandingkan
dengan realisasi tahun 2018 sebesar 44,44%. Demikian pula dengan capaian IKU
tahun 2019 lebih rendah 58,58% dibandingkan dengan capaian tahun 2018
sebesar 88,88%. Kondisi ini disebabkan:
1. Kewenangan untuk memproses suatu kasus yang telah selesai diaudit (AI dan
PKKN) ada pada APH.
2. Beberapa LHAI dan LHPKKN belum dilakukan persidangan sehubungan belum
terpenuhinya kelengkapan pemberkasan kasus oleh APH untuk dilimpahkan ke
Pengadilan Tipikor;
3. Beberapa kegiatan dan pelaporan keinvestigasian baru direalisasikan pada
pertengahan sampai dengan akhir tahun 2019.
Upaya/langkah yang dilakukan untuk meningkatkan/memperbaiki kinerja IKU yang
belum tercapai sampai dengan akhir tahun Renstra antara lain dengan
meningkatkan koordinasi dengan APH pada tahap penelaahan data/bukti sebelum
diterbitkan surat penugasan audit investigatif atau audit dalam rangka PKKN serta
koordinasi setelah audit untuk mengingatkan APH agar dapat segera dilakukan
proses persidangan terhadap kasus yang telah diselesaikan LHAI dan LHPKKN.
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP DIY disajikan pada gambar 3.5.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-30-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Gambar 3.5
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian Yang Dimanfaatkan
di Persidangan Tahun 2015 s.d. 2019
-
20
40
60
80
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Realisasi Kinerja
IKU hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan dalam persidangan dirumuskan mulai tahun 2017. Realisasi kinerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 belum mencapai target yang ditetapkan, karena
permintaan pemberian keterangan ahli di persidangan relatif mengalami keterlambatan.
65
100
30 -
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
%
Perbandingan Capaian Kinerja
Capaian kinerja pemanfaatkan hasil pengawasan
keinvestigasian di persidangan sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 masih di bawah target sehingga perlu meningkatkan koordinasi dengan APH.
2.2.
Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian Yang Dimanfaatkan Oleh
APH
IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH”
merupakan jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH) pada tahun 2019 dibandingkan jumlah
laporan LHAI yang diterbitkan pada tahun berjalan.
Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
Realisasi IKU Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
=
LHAI yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan
APH 2019 X 100%
LHAI yang terbit 2019
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh APH” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 133,33% dari target
sebesar 75%, dengan perhitungan sebanyak satu Laporan Hasil Audit Investigatif
(LHAI) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH pada tahun 2019
dibandingkan dengan satu LHAI yang diterbitkan pada tahun 2019.
Laporan hasil audit investigatif yang terbit dan dimanfaatkan APH tahun 2019
adalah atas pelaksanaan audit investigatif atas dugaan penyimpangan pengadaan
jasa fullboard akomodasi hotel pada kegiatan pendidikan dan pelatihan tahun
anggaran 2016 pada salah satu instansi vertikal di wilayah DIY.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-31-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% adalah sama jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100%. Sedangkan untuk
capaian IKU tahun 2019 menurun 5,65% dibandingkan dengan capaian tahun 2018
sebesar 138,98%.
Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja IKU sehingga dapat
mencapai target tahun 2020 antara lain menjaga dan meningkatkan koordinasi
dengan APH agar permintaan-permintaan audit investigatif dari APH yang
disampaikan kepada BPKP DIY dapat memenuhi kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan dalam pedoman penugasan keinvestigasian sehingga dapat
ditindaklanjuti.
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan pada gambar 3.6.
Gambar 3.6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian Yang Dimanfaatkan Oleh APH Tahun 2015 s.d. 2019
-
50
100
150
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Realisasi Kinerja
IKU hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH dirumuskan mulai tahun 2017. Realisasi tahun 2017 nihil sedangkan tuhan 2018 dan 2019 realisasi melampaui target yang
ditetapkan.
-
50
100
150
2015 2016 2017 2018 2019
%
Perbandingan Capaian Kinerja
Realisasi capaian kinerja hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH tuhan 2018
dan 2019 melampaui target. Hal ini tercapai dengan
menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan APH
2.3. Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian Yang Dimanfaatkan
Oleh K/L/P/K
IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K” merupakan jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian (LHAI +
Laporan Hasil Pengawasan atas Current Issues + Laporan Hasil Pengawasan
dalam rangka pemberian Rekomendasi Strategis/RS) yang ditindaklanjuti/
dimanfaatkan kementerian/ lembaga/pemda/korporasi (K/L/P/K) dibandingkan
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-32-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
dengan jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan pada
tahun berjalan.
Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
Realisasi IKU Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
=
LHP Keinvestigasian yang
TL/dimanfaatkan oleh
K/L/P/K tahun berjalan X 100%
LHP Keinvestigasian yang
terbit pada tahun berjalan
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K” tahun 2019 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target sebesar
70%.
Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 0% sama dengan realisasi tahun 2018 sebesar
0%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 sebesar 0% sama dengan
capaian tahun 2018 sebesar 0%, karena tidak ada permintaan pengawasan
keinvestigasian dari K/L/P/K.
Dengan capaian outcome tahun 2019 nihil, maka Perwakilan BPKP DIY harus
meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan K/L/P/K untuk mendorong agar
K/L/P/K dapat mengajukan permintaan audit investigasi ke Perwakilan BPKP DIY.
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP Daerrah Istimewa Yogyakarta disajikan pada gambar 3.7.
Gambar 3.7
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian Yang Dimanfaatkan Oleh K/L/P/K
Tahun 2015 s.d. 2019
-
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Realisasi Kinerja
IKU hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K dirumuskan mulai tahun 2017, realisasi
tahun 2019 nihil sama dengan tahun 2018.
-
50
100
150
200
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Capaian Kinerja
Capaian kinerja presentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K tahun
2019 nihil sama dengan tahun 2018, hal ini perlu upaya
untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan
K/L/P/K untuk mendorong agar K/L/P/K dapat mengajukan
permintaan audit investigasi ke Perwakilan BPKP DIY.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-33-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Sasaran program “Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan
Pembangunan Nasional” merupakan perwujudan peran pengawasan intern
Perwakilan BPKP DIY dalam rangka memberikan solusi dalam penyelesaian
adanya hambatan dalam pelaksanaan pembanguan nasional.
Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional” didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase
penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan” dengan target sebesar 80%.
3.1
Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan
IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan” merupakan
IKU baru di tahun 2019, dengan pengukuran kinerja jumlah laporan Evaluasi
Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya
oleh para pihak pada tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah laporan EHKP pada
tahun berjalan.
Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
Realisasi IKU Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
=
LEHKP ditindaklanjuti 2019 X 100%
LEHKP 2019
Realisasi IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”
tahun 2019 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target sebesar 80%, karena
tidak terdapat realisasi penugasan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan di
tahun 2019.
Belum tercapainya kinerja program “Persentase penyelesaian hambatan
kelancaran pembangunan” tahun 2019 disebabkan tidak diperolehnya sasaran
objek kegiatan yang memenuhi kriteria hambatan kelancaran pembangunan.
Namun demikian pada tahun 2019 BPKP DIY melanjutkan upaya penyelesaian
proses alih status kepemilikan aset UPN Veteran Yogyakarta.
Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja
program “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan” adalah
melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan pembangunan
melalui media massa, media sosial dan surat pengaduan.
Sasaran Program Pengawasan 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan
Nasional
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-34-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP DIY disajikan pada gambar 3.8.
Gambar 3.8
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan
Tahun 2015 s.d. 2019
-
20
40
60
80
100
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Realisasi Kinerja
IKU penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
dirumuskan mulai tahun 2017, namun target tahun 2018
nihil. Realisasi sampai dengan tahun 2019 nihil, tidak
terdapat realisasi penugasan evaluasi hambatan
kelancaran pembangunan.
-
1
1
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Capaian Kinerja
Capaian kinerja program penyelesaian hambatan
kelancaran pembangunan sampai dengan tahun 2019
nihil.
Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi
dalam pencegahan korupsi” merupakan perwujudan peran pengawasan intern
Perwakilan BPKP DIY dalam rangka memberikan solusi pencegahan dan
pendeteksian kecurangan/fraud melalui penugasan Fraud Control Plan (FCP) dan
Fraud Risk Assessment (FRA)
Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”, dengan target sebesar 55%.
Capaian IKU diuraikan sebagai berikut:
4.1.
Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (Termasuk FRA)
IKK “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”
merupakan jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP termasuk FRA pada
Sasaran Program Pengawasan 4 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi
Dalam Pencegahan Korupsi
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-35-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
tahun 2019 dibandingkan jumlah penugasan yang telah dilakukan (sosialisasi +
Diagnostic Assessment + Bimbingan Teknis + Monitoring) termasuk FRA.
Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
Realisasi IKU Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
=
K/L/P/K yang IMPL FCP/FRA tahun berjalan
X 100% Penugasan yang telah dilakukan pada tahun
berjalan
Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk
FRA)” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 181,82% dari target sebesar
55%, dengan perhitungan 7 K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP termasuk
FRA pada tahun 2019 dibandingkan dengan 1 penugasan yang telah dilakukan
berupa Bimbingan Teknis Implementasi FCP dan 6 FRA pada tahun 2019.
Bimtek FCP dan Fraud Risk Assesment (FRA) tahun 2019 dilaksanakan pada:
1. Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP) pada Puskesmas Kebumen II.
2. Fraud Risk Assesment pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten.
3. Fraud Risk Assesment pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman.
4. Fraud Risk Assesment pada Bappeda dan BKPP Kabupaten Kulon Progo.
5. Fraud Risk Assessment pada BPKAD dan Dinas Kesehatan Kabupaten
Purworejo.
6. Fraud Risk Assessment atas Kegiatan Prioritas Percepatan Penurunan Stunting
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo.
7. Fraud Risk Assessment atas Program Reforma Agraria pada Kantor Wilayah
BPN D.I. Yogyakarta.
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% meningkat 16,67%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 83,33%. Demikian pula dengan
capaian IKU tahun 2019 meningkat 21,57% dibandingkan dengan capaian tahun
2018 sebesar 160,25%. Faktor pendukung meningkatnya realisasi maupun capaian
IKU antara lain meningkatnya kesadaran K/L/P/K dalam pentingnya pencegahan
dan pengendalian fraud/korupsi.
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP DIY disajikan pada gambar 3.9.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-36-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Gambar 3.9
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
Tahun 2015 s.d. 2019
-
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Realisasi Kinerja
IKU K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA) dirumuskan mulai tahun 2017.
Realisasi kinerja tahun 2019 melampaui target dan
meningkat dari tahun 2018.
-
50
100
150
200
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Capaian Kinerja
Capaian kinerja program K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (trmasuk FRA) tahun 2019
telah melampaui target dan meningkat dari tahun 2018 dan 2017, hal ini disebabkan antara lain meningkatnya kesadaran K/L/P/K dalam pentingnya pencegahan dan pengendalian fraud/korupsi.
Kegiatan pengembangan masyarakat peduli anti korupsi (MPAK) merupakan salah
satu strategi pencegahan korupsi yang terintegrasi. Sasaran program
“Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi” merupakan
perwujudan atas amanat Presiden RI kepada BPKP untuk lebih intensif dan
ekstensif dalam pencegahan korupsi dan perlunya peningkatan efektivitas kegiatan
sosialisasi program anti korupsi (SosPAK) yang telah dilaksanakan oleh BPKP
Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K
Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan
sistem pengaduan masyarakat”, dengan target sebesar 70%.
Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan
masyarakat terhadap korupsi” ini adalah:
Sasaran Program Pengawasan 5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap
Korupsi
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-37-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
5.1.
Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi
(KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat
IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” merupakan jumlah K/L/P/K
atau Unit Kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan
Korporasi yang telah memenuhi tiga unsur kriteria tahun 2019 dibandingkan jumlah
K/L/P/K atau Unit Kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di
lingkungan Korporasi yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti
Korupsi tahun 2019.
Tiga unsur kriteria yang harus terpenuhi adalah :
a. Memiliki daftar risiko fraud yang terungkap dari hasil kegiatan pembelajaran
KPAK;
b. Memliki rencana penanganan risiko fraud yang dibahas bersama dengan
KPAK;
c. Mempunyai peraturan KLPK mengenai sistem pengaduan masyarakat/
whistleblowing, atau belum mempunyai peraturan KLPK mengenai sistem
pengaduan masyarakat/whistleblowing namun menyatakan kesediaanya untuk
dilakukan bimtek pengembangan sistem pengaduan masyarakat/
whistleblowing.
Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
Realisasi IKU Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
=
K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi 3 unsur
kriteria X 100%
K/L/P/K atau unit kerja yang telah menjadi anggota
KPAK
Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi
(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” tahun 2019
adalah sebesar 100% atau tercapai 142,86% dari target sebesar 70%, dengan
perhitungan 2 K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P atau unit kerja
setara di lingkungan Korporasi yang telah memenuhi tiga unsur kriteria
dibandingkan dengan 2 K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P atau
unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah menjadi anggota dari
Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-38-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Kegiatan bimtek dalam rangka pengembangan MPAK kepada Komunitas
Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) tahun 2019 dilaksanakan sebagai berikut:
1. Bimtek FCP Tematik Sistem Whistleblowing pada Pengelolaan Dana Desa
bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Purworejo.
2. Sosialisasi anti korupsi dalam rangka pengembangan MPAK kepada pendidik
dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% meningkat 100%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 0%. Demikian pula dengan
capaian IKU tahun 2019 meningkat 142,86% dibandingkan dengan capaian tahun
2018 sebesar 0%. Faktor pendukung meningkatnya realisasi maupun capaian IKU
antara lain meningkatnya kesadaran K/L/P/K dalam pentingnya pencegahan dan
pengendalian fraud/korupsi melalui pembelajaran anti korupsi.
Upaya strategis untuk mempertahankan kinerja program “Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan sistim pengaduan masyarakat” adalah melakukan koordinasi
dan pemantauan dalam jangka waktu satu tahun ke depan terhadap anggota
komunitas pembelajar anti korupsi.
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan pada gambar 3.10.
Gambar 3.10 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat
Tahun 2015 s.d. 2019
-
50
100
150
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Realisasi Kinerja
IKU K/L/P/K anggota KPAK yang
mengimplementasikan sistem pengaduan
masyarakat dirumuskan tahun 2017. Realisasi
kinerja tahun 2019 melampaui target dan meningkat
dari tahun 2018.
-
50
100
150
200
2016 2017 2018 2019
Perbandingan Capaian Kinerja
Capaian program K/L/P/K anggota KPAK yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat tahun
2019 melampaui target dan meningkat dari tahun 2018 dan
2017 didukung dengan meningkatnya kesadaran K/L/P/K
menerapkan sistem pengaduan masyarakat.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-39-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Pengawasan intern terkait dengan peningkatan kualitas penerapan SPIP
Pemda/Korporasi, bermuara pada pemberian rekomendasi atas perbaikan kualitas
penyelenggaraan SPIP pada KLP dan program prioritas nasional.
Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda” merupakan
perwujudan peran pengawasan intern oleh Perwakilan BPKP DIY dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan korporasi,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.
Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda” dilengkapi
dengan dua indikator kinerja utama yang capaiannya pada tahun 2019 disajikan
pada Tabel 3.6.
Tabel 3.6
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP Pemda Tahun 2019
No. Indikator Kinerja Sasaran Program Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
6.1 Persentase Pemerintah Provinsi
dengan Maturitas SPIP Level 3
% 100 100 100
6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Level 3
% 100 100 100
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dua IKU yang mendukung capaian
sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda”, keseluruhan
dua IKU telah memiliki nilai capaian outcome 100%.
Dalam upaya memperkuat capaian maturitas level 3, dari hasil penilaian tahun
2019 diidentifikasi substansi yang masih memerlukan perbaikan sebagai berikut:
1. Memperbaiki kelengkapan kertas kerja penilaian maturitas penyelenggaraan
SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat beserta simpulan yang relevan dengan
pemenuhan parameter maturitas penyelenggaraan SPIP.
2. Memperbaiki substansi atas penjelasan pemenuhan bukti pendukung
maturitas penyelenggaraan SPIP per level.
Sasaran Program Pengawasan 6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-40-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
3. Melakukan pengelolaan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan
Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, antara lain melalui
a. Membangun kebijakan pengelolaan risiko dan mengintegrasikan proses
pengelolaan risiko dengan proses perencanaan pemda
b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang
pengelolaan risiko
c. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko melalui identifikasi
dan analisis risiko, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP),
pengkomunikasikan risiko dan RTP, implementasi RTP, pemantauan
serta evaluasi atas kejadian risiko dan implementasi RTP.
Perkembangan tingkat maturitas SPIP sejak tahun 2015 sampai dengan tahun
2019 disajikan pada Tabel 3.7.
Tabel 3.7 Tingkat Maturitas SPIP Pemda Tahun 2015 s.d. 2019
No. Level Jumlah Pemda
2015 2016 2017 2018 2019
1 1 11 8 - - -
2 2 1 1 8 2 -
3 3 - 3 4 10 12
Jumlah Pemda 12 12 12 12 12
Daftar nama pemda dengan skor dan level maturitas SPIPnya pada tahun 2019
selengkapnya disajikan pada lampiran V.
Uraian capaian masing-masing IKU sebagai berikut:
6.1.
Persentase Pemerintah Provinsi Dengan Maturitas SPIP Level 3
IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3” merupakan
IKU yang diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang maturitas SPIP telah
mencapai level 3 dibandingkan dengan jumlah provinsi.
Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
Realisasi IKU Persentase
Pemerintah Provinsi dengan
Maturitas SPIP level 3
=
Pemprov Min Level 3 SPIP
X 100% seluruh Pemprov
Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3”
tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-41-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% tetap sama dibandingkan
dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100%. Demikian pula dengan capaian IKU
tahun 2019 tetap sama dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.
Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2019 sebesar
100%, maka realisasi IKU tahun 2019 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
kinerja tahun 2019 harus dipertahankan.
Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja IKU antara lain dengan tetap
menjaga:
1. Peran Satgas Penyelenggaraan SPIP tingkat provinsi dan OPD.
2. Setiap OPD melakukan penilaian risiko sesuai dengan petunjuk penilaian risiko.
3. Melaksanakan dan melakukan monitoring evaluasi atas rencana aksi
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP.
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP DIY disajikan pada gambar 3.11.
Gambar 3.11
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Persentase Pemerintah Provinsi Dengan Maturitas SPIP Level 3
Tahun 2015 s.d. 2019
-
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Realisasi Kinerja
Realisasi kinerja pemerintah tingkat provinsi mencapai maturitas level 3 sejak tahun 2016 sampai 2019 telah
mencapai level 3, walaupun di tahun 2016 belum ada target.
-
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Capaian Kinerja
Capaian kinerja pemerintah tingkat provinsi mencapai
maturitas level 3 sejak tahun 2016 sampai 2019 telah
mencapai 100%.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-42-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
6.2.
Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Maturitas SPIP
Level 3
IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3”
merupakan IKU yang diukur dengan menghitung jumlah Pemda Kabupaten/Kota
yang maturitas SPIP telah mencapai level 3 dibandingkan dengan jumlah seluruh
Kabupaten/Kota di wilayah kerja BPKP D.I. Yogyakarta.
Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
Realisasi IKU Persentase
Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan Maturitas SPIP Level 3
=
Pemkab/kota Min Level 3
SPIP X 100%
seluruh Pemkab/kota
Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP
Level 3” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar
100%, dengan perhitungan 11 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP
minimal level 3 dibandingkan dengan 11 Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi
mitra Perwakilan BPKP DIY.
Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai minimal level 3 sebagai berikut:
No Nama Pemda Skor Level Status
1 Kabupaten Sleman 3,443 3 Sudah reviu rendal
2 Kota Yogyakarta 3,330 3 Sudah reviu rendal
3 Kabupaten Bantul 3,075 3 Sudah reviu rendal
4 Kabupaten Kulon Progo 3,200 3 Sudah reviu rendal
5 Kabupaten Gunungkidul 3,000 3 Sudah reviu rendal
6 Kabupaten Magelang 3,000 3 Sudah reviu rendal
7 Kota Magelang 3,038 3 Sudah reviu rendal
8 Kabupaten Purworejo 3,023 3 Sudah reviu rendal
9 Kabupaten Cilacap 3,100 3 Sudah reviu rendal
10 Kabupaten Kebumen 3,000 3 Sudah reviu rendal
11 Kabupaten Klaten 3,000 3 Sudah reviu rendal
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% sama dengan realisasi
tahun 2018 sebesar 100%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 sama
dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.
Faktor pendukung meningkatnya realisasi IKU antara lain koordinasi dan kerjasama
yang baik antara Perwakilan BPKP DIY dengan Kabupaten/kota mitra kerja serta
komitmen yang baik para pimpinan di lingkungan Pemda.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-43-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP DIY disajikan pada gambar 3.12.
Gambar 3.12
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Maturitas SPIP Level 3
Tahun 2015 s.d. 2019
-
50
100
150
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Realisasi Kinerja
Realisasi kinerja maturitas kabupaten/kota sejak
tahun 2016 sampai dengan tahun 2019
menunjukan kecenderungan positif dan mencapai
target yang ditetapkan.
-
50
100
150
200
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Capaian Kinerja
Capaian kinerja maturitas kabupaten/kota tahun 2019
mencapai 100% didukung dengan jumlah kabupaten/kota bermaturitas SPIP level 3 yang meningkat dari tahun sebelumnya.
Pembinaan dan peningkatan kapabilitas APIP menjadi tugas BPKP untuk
mendorong agar APIP mampu melaksanakan fungsi secara efektif, yaitu sekurang-
kurangnya mampu:
1. Memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan
BPKP DIY selaku instansi pembina JFA dan yang diberi amanah melakukan
Sasaran Program Pengawasan 7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Daerah
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-44-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
peningkatan kapabilitas APIP, ditetapkan sasaran program berupa “Meningkatnya
Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah”.
Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Daerah” didukung empat indikator kinerja utama yang capaiannya pada tahun 2018
disajikan pada Tabel 3.8.
Tabel 3.8
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
No. Indikator Kinerja Sasaran Program Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
7.1 Persentase APIP Pemerintah
Provinsi dengan Kapabilitas Level 3
% 100 100 100
7.2 Persentase APIP Pemerintah
Kabupaten/ Kota dengan
Kapabilitas Level 3
% 100 100 100
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari dua IKU yang mengindikasikan
sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah
Daerah”, keseluruhan dua IKU telah memiliki nilai capaian outcome 100%.
Dari 12 pemerintah daerah yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY,
sebanyak satu APIP pemda provinsi dan sebelas APIP pemda kabupaten/kota
memperoleh tingkat Kapabilitas APIP level 3.
Dari hasil penilaian tahun 2019 dan dalam upaya memperkuat capaian level 3
kapabilitas APIP perlu dijaga dan ditingkatkan praktek terkait enam pernyataan
sebagai berikut:
No. Pernyataan KPA Jumlah Pemda
1. Semua posisi telah dijabat oleh pegawai yang kompeten di bidangnya.
Staf APIP yang
berkualitas Profesonal
12
2. Kami telah menyusun perencanaan jumlah jam pelatihan minimal bagi setiap auditor yang harus dipenuhi setiap tahunnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Staf APIP yang
berkualitas Profesonal
12
3. Kami telah melakukan pemutakhiran data/informasi semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe).
Adanya perencanaan
audit berbasis risiko.
12
4. Kami telah menyusun PKPT yang berbasis risiko (berdasar hasil penilaian risiko auditi).
Adanya perencanaan
audit berbasis risiko.
12
5. Dilakukannya komunikasi informasi
mengenai risiko dan pengendaliannya
kepada Pimpinan
Kementerian/Lembaga /Pemda.
Adanya perencanaan
audit berbasis risiko.
12
6. Kami telah melakukan pelatihan Adanya perencanaan 12
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-45-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
No. Pernyataan KPA Jumlah Pemda
perencanaan pengawasan berbasis
risiko.
audit berbasis risiko.
Perkembangan tingkat kapabilitas APIP sejak tahun 2015 sampai dengan tahun
2019 disajikan pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9 Tingkat Kapabilitas APIP Pemda Tahun 2015 s.d. 2019
No. Level Jumlah Pemda
2015 2016 2017 2018 2019
1. 1 - - - - -
2. 2 - 12 5 - -
3. 3 - - 7 12 12
Jumlah Pemda
- 12 12 12 12
Capaian level 3 tahun 2018, dua di antaranya merupakan hasil reviu rendal, dan 10
lainnya merupakan hasil QA Perwakilan DIY. Capaian level 3 tahun 2019 sebanyak
11 merupakan hasil reviu rendal dan satu lainnya sedang proses reviu rendal untuk
level 3. Daftar nama pemda dan level kapabilitas APIP nya pada tahun 2019
selengkapnya disajikan pada lampiran IV.
Uraian capaian IKU sasaran program sebagai berikut:
7.1.
Persentase APIP Pemerintah Provinsi Dengan Kapabilitas Level 3
Inspektorat merupakan salah satu unsur manajemen penting dalam suatu
organisasi, yang berfungsi untuk membantu agar organisasi dapat berjalan dengan
efisien, efektif dan ekonomis, serta melaksanakan tata kelola yang baik dengan
dilandasi pengelolaan risiko yang dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan
dari peraturan yang berlaku.
Sesuai dengan RPJMN tahun 2015-2019, BPKP mendapatkan amanah untuk
meningkatkan kapabilitas APIP di lingkungan K/L/Pemda, yang dirumuskan dengan
sasaran program “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level
3” untuk inspektorat provinsi.
IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3” merupakan
IKU yang diukur dengan menghitung jumlah Inspektorat yang kapabilitas APIP-nya
telah mencapai level 3 dibandingkan dengan jumlah provinsi.
Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-46-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Realisasi IKU Persentase APIP
Pemerintah Provinsi dengan
Kapabilitas Level 3
=
Pemprov Min Level 3 APIP
X 100%
Seluruh Pemprov
Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3”
tahun 2019 adalah sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100%.
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% tetap sama dibandingkan
dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100%. Demikian pula dengan capaian IKU
tahun 2019 tetap sama dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.
Faktor pendukung meningkatnya kualitas capaian IKU antara lain koordinasi dan
kerjasama yang baik antara Perwakilan BPKP DIY dengan Inspektorat DIY serta
komitmen yang baik para pimpinan di lingkungan Inspektorat DIY.
Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2019 sebesar
100%, maka realisasi IKU tahun 2019 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
kinerja tahun 2018 harus dipertahankan dan kerjasama dengan Inspektorat DIY
harus dijaga agar tetap kondusif.
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP DIY disajikan pada gambar 3.13.
Gambar 3.13
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase APIP Pemerintah Provinsi Dengan Kapabilitas Level 3
Tahun 2015 s.d. 2019
-
50
100
150
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Realisasi Kinerja
Realisasi kinerja kapabilitas APIP tingkat provinsi sejak
tahun 2017 telah tercapai sesuai target 100%.
-
50
100
150
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Capaian Kinerja
Capaian kinerja kapabilitas APIP tingkat provinsi sejak
tahun 2017 sampai dengan 2019 telah tercapai sesuai target 100%, sehingga kinerja dan kondusifnya koordinasi peningkatan kapabilitas APIP dengan Inspektorat DIY
perlu dijaga dan dipertahankan.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-47-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
7.2.
Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas
Level 3
IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3”
merupakan IKU yang diukur dengan menghitung jumlah Inspektorat yang
kapabilitas APIP-nya telah mencapai level 3 dibandingkan dengan jumlah APIP
pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY.
Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
Realisasi IKU Persentase
APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan
Kapabilitas Level 3
=
Pemkab/kota Min
Level 3 APIP
X 100%
Seluruh
Pemkab/kota
Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas
Level 3” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar
100%, dengan perhitungan sebelas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
kapabilitas level 3 APIP dibandingkan dengan sebelas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP DIY.
Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3
sebagai berikut:
No. Nama APIP Level Status
1 Inspektorat Kabupaten Sleman L3 Penuh SP-1917/D3/01/2018, tangal 21 November 2018
2 Inspektorat Kabupaten Purworejo L3 Penuh SP-745/D3/01/2019, tanggal 14 Mei 2019
3 Inspektorat Kabupaten Kulon Progo L3 Penuh SP-1127/D3/04/2019 tanggal 29 Juli 2019
4 Inspektorat Kabupaten Cilacap L3 Penuh SP-1584/D3/04/2019 tanggal 27 September 2019
5 Inspektorat Kabupaten Magelang L3 Penuh SP-1934/D3/04/2019 tanggal 16 Oktober 2019
6 Inspektorat Kabupaten Gunungkidul L3 Penuh SP-1935/D3/04/2019 tanggal 16 Oktober 2019
7 Inspektorat Kota Yogyakarta L3 Penuh SP-2569/D3/04/2019 tanggal 27 Desember 2019
8 Inspektorat Kabupaten Bantul L3 Penuh SP-2551/D3/04/2019 tanggal 27 Desember 2019
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-48-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
No. Nama APIP Level Status
9 Inspektorat Kota Magelang L3 Penuh SP-2600/D3/04/2019 tanggal 27 Desember 2019
10 Inspektorat Kabupaten Klaten L3 Penuh SP-2601/D3/04/2019 tanggal 27 Desember 2019
11 Inspektorat Kabupaten Kebumen L3 Penuh Proses Reviu Rendal
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% tetap sama dibandingkan
dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100%. Demikian pula dengan capaian IKU
tahun 2019 tetap sama dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.
Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 harus dipertahankan dan kerjasama
dengan Inspektorat kabupaten/kota mitra kerja Perwakilan BPKP DIY harus dijaga
agar tetap kondusif.
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP DIY disajikan pada gambar 3.14.
Gambar 3.14
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Kapabilitas Level 3
Tahun 2015 s.d. 2019
-
50
100
150
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Realisasi Kinerja
Realisasi kinerja kapabilitas APIP tingkat
kabupaten/kota sejak tahun 2017 telah tercapai
sesuai target 100%.
-
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Capaian Kinerja
Capaian kinerja kapabilitas APIP tingkat kabupaten/kota
sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 telah tercapai sesuai target 100%, sehingga kinerja dan kondusifnya koordinasi peningkatan kapabilitas APIP dengan
Inspektorat kabupaten/kota perlu dijaga dan dipertahankan.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-49-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan
Ketatausahaan Perwakilan BPKP” didukung dengan satu IKU “Kepuasan atas
Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP dengan target 8 Skala 1-10".
Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu
keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat
terpenuhi. Pernyataan puas atau tidak puas diperoleh melalui survei dengan
menyebarkan kuesioner kepada para penerima layanan, dalam hal ini pegawai,
dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP secara uji petik dan dihitung
menggunakan metode skala 1-10. Survei yang dilakukan meliputi lima bidang
layanan yaitu perencanaan, kepegawaian, keuangan, serta umum.
Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP”
sebesar 8,005 skala 1-10 atau mencapai 100% dari target tahun 2019 sebesar 8
skala 1-10. Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan
pada empat bidang layanan sebagaimana disajikan pada gambar 3.15.
Gambar 3.15
Capaian Kinerja IKU
Persepsi Kepuasan Empat Layanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP
Tahun 2019
7,80 7,85 7,90 7,95 8,00 8,05 8,10 8,15
Layanan Bidang Keuangan
Layanan Bidang Umum
Layanan Bidang Kepegawaian
Layanan Bidang Perencanaan
Rata-rata Persepsi KepuasanLayanan Ketatausahaan
Capaian IKU sebesar 100% menunjukkan bahwa rata-rata empat bidang layanan
telah memenuhi harapan stakeholders.
Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 8,005 skala 1-10 relatif sama dibandingkan
dengan realisasi tahun 2018 sebesar 8,01 skala 1-10. Demikian pula dengan
Sasaran Program Dukungan Pengawasan Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan Atas Pelayanan
Ketatausahaan Perwakilan BPKP
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-50-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
capaian IKU tahun 2019 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2018 sebesar
100%.
Beberapa hal perlu diperhatikan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan
kinerja di periode renstra berikutnya, antara lain:
1. Meningkatkan kinerja sekuriti dan petugas kebersihan.
2. PPM lebih terencana dan direalisasikan.
3. Melakukan sosialisasi untuk semua SOP Perwakilan BPKP DIY.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana kantor, antara lain personal
computer, printer warna, dan anti virus.
Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan pada gambar 3.16.
Gambar 3.16
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kepuasan Atas Pelayanan
Ketatausahaan Perwakilan BPKP Dengan Target 8 Skala 1-10
Tahun 2015 sd. 2019
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Realisasi Kinerja
Realisasi kinerja kepuasan layanan ketatausahaan
menunjukkan kecenderungan positif dengan realisasi
tahun 2018 dan tahun 2019 telah mencapai target.
95
100
105
110
2015 2016 2017 2018 2019
Perbandingan Capaian Kinerja
Capaian kinerja kepuasan layanan ketatausahaan tahun 2019 telah mencapai target, namun perlu
penguatan layanan di bidang perencanaan dan umum.
2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
Keberhasilan pencapaian sasaran program pengawasan berkaitan langsung dan
sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan pengawasan
dan dukungan pengawasan. Dalam perjanjian kinerja tahun 2019 Perwakilan
BPKP DIY ditargetkan tujuh sasaran kegiatan pengawasan dengan tujuh indikator
kinerja kegiatan (IKK) dan dua sasaran kegiatan dukungan pengawasan dengan
tiga IKK. Capaian IKK tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.10.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-51-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Tabel 3.10
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2019
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
Capaian Kinerja
1 Tersedianya informasi hasil pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
Laporan
36 47 120%
2 Tersedianya Informasi hasil pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
Laporan
88 110 120%
3 Tersedianya informasi hasil pembinaan penerapan SIMDA di Perwakilan
3.1 Jumlah Laporan hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi BPKP Perwakilan
Laporan
6 6 100%
4 Tersedianya informasi hasil pengawasan Dana Desa
4.1 Jumlah Laporan hasil pengawasan Dana Desa
Laporan
16 16 100%
5 Tersedianya informasi hasil pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Pemilu
4.1 Jumlah Laporan hasil pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Pemilu
Laporan
6 6 100%
6 Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan BPKP
6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Laporan
41 41 100%
7 Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilita APIP Perwakilan BPKP
7.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
Laporan
32 39 120%
8 Sasaran Kegiatan Dukungan
8.1 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
8.1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 80 80 100%
8.2 Termanfaatkannya Aset secara optimal
8.2.1 Tersedianya alat pengolahan data BPKP
Unit 57 57 100%
8.2.2 Tersedianya sarana prasarana BPKP
Unit 33 33 100%
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-52-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Capaian kinerja masing-masing IKK di atas diuraikan sebagai berikut:
Sasaran kegiatan ” Tersedianya informasi hasil pengawasan Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP”.
Realisasi output tahun 2019 sebanyak 47 laporan atau mencapai 120% dari target
sebanyak 36 laporan.
Pembandingan realisasi dan capaian output tahun 2019 dengan tahun 2018 tidak
dapat dilakukan, karena terdapat perbedaan IKK tahun 2019 dengan tahun 2018.
Indikator kinerja kegiatan pengawasan tahun 2018 adalah Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan PSN BPKP Perwakilan.
Beberapa Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden yang dilakukan
oleh Perwakilan BPKP DIY tahun 2019 antara lain sebagai berikut:
1. Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta Triwulan I-IV.
2. Proyek Pembangunan Transmisi 150 KV Pedan – Wonosari Triwulan I-IV.
3. Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih tahun 2017 dan Semester I 2018
pada Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero).
4. Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih Tahun 2017 dan Semester I 2018
pada Cabang PT Pertani (Persero).
5. Reviu atas peran PT. Petrokimia Gresik dalam mendukung Program Kedaulatan
Pangan Tahun 2017 dan Semester 1 Tahun 2018.
6. Reviu atas Peran PT. Pusri dalam mendukung Program Kedaulatan Pangan
Tahun 2017 dan Semester 1 Tahun 2018.
Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp566.016.844,00 atau 99,05% dari anggaran tahun 2019 sebesar
Rp571.464.000,00 dan dengan SDM sebanyak 1.277 OH atau 68,55% dari
rencana tahun 2019 sebanyak 1.863 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek
Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien.
Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2019 sebesar
120% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar
99,05%.
Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-53-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP” telah
tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja kegiatan
tahun 2019 sebesar 120% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun
2019 sebesar 68,55% .
.
Sasaran kegiatan ”Tersedianya informasi hasil pengawasan pembangunan
prioritas nasional Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “Jumlah laporan hasil
pengawasan pembangunan prioritas nasional Perwakilan BPKP”.
Realisasi output tahun 2019 sebanyak 110 laporan atau mencapai 120% dari
target sebanyak 88 laporan.
Pembandingan realisasi dan capaian output tahun 2019 dengan tahun 2018 tidak
dapat dilakukan, karena terdapat perbedaan IKK tahun 2019 dengan tahun 2018.
Indikator kinerja kegiatan pengawasan tahun 2018 adalah Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan BPKP Perwakilan.
Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (PPN) yang dilakukan oleh
Perwakilan BPKP DIY tahun 2019 sebanyak 110 PN antara lain sebagai berikut:
No. Jenis PPN Jumlah PPN
1 Asesmen GCG 1
2 Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Asistensi Pengelolaan
Keuangan BUM Desa
2
3 Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2018
(termasuk kompilasi)
12
4 Reviu atas Peran PT Pupuk Indonesia (Persero)
dan Anak Perusaaannya dalam Mendistribusikan
Pupuk Bersubsidi
2
5 Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi
Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN
Tahun 2019
7
6 Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Obyek Wisata
Kyai Langgeng
1
Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp2.773.084.058,00 atau 86,55% dari anggaran tahun 2019 sebesar
Rp3.203.998.000,00 dan dengan SDM sebanyak 6.795 OH atau 78,35% dari
rencana tahun 2019 sebanyak 8.673 OH.
Sasaran Kegiatan 2 : Tersedianya Informasi Hasil pengawasan
Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-54-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Dari sisi penggunaan dana, IKK “Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional
Perwakilan BPKP didukung satu IKK “Jumlah Laporan hasil pengawasan
Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien.
Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2019 sebesar
120% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar
86,55%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP” telah tercapai
secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2019
sebesar 120% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar
78,35%.
Asistensi pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah dilaksanakan dalam
bentuk bimbingan teknis aplikasi SIMDA Perencanaan, SIMDA Keuangan, SIMDA
BMD dan SIMDA Pendapatan, bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan,
dan pendampingan penyusunan laporan keuangan satker/OPD.
Sasaran kegiatan ”Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di
Perwakilan” didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan
SIMDA di Perwakilan BPKP”.
Realisasi output tahun 2019 sebanyak 6 laporan atau mencapai 100% dari target
sebanyak 6 laporan.
Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6 laporan meningkat
sebanyak 4 laporan dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 2 laporan.
Demikian juga dengan capaian output tahun 2019 sebesar 100% sama bila
dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.
Kegiatan dari pengawasan SIMDA yang dilaksanakan Perwakilan BPKP DIY
sebagai berikut :
1. Bimbingan Teknis SIMDA Perencanaan
Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan SIMDA Perencanaan yang
dikembangkan oleh BPKP untuk penyusunan dan pelaksanaan rencana
Sasaran Kegiatan 3: Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA di Perwakilan BPKP
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-55-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
pembangunan daerah adalah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Klaten dan
Kabupaten Purworejo.
Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan transfer of
knowledge terkait aplikasi SIMDA Perencanaan baik untuk lima tahunan
maupun satu tahunan pada seluruh OPD yang akan menjadi pengguna aplikasi
SIMDA Perencanaan.
Ruang lingkup kegiatan ini adalah bimbingan teknis terkait alur penggunaan
aplikasi, input RPJMD dan Renstra, input Satuan Harga (SSH), Analisa Standar
Belanja (ASB), Renja serta Musrenbang.
2. Coaching Clinic Pengelolaan Aplikasi SIMDA Pendapatan, Keuangan dan BMD
Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan
berkaitan dengan troubleshooting SIMDA Pendapatan, Keuangan dan BMD.
Coaching Clinic Pengelolaan Aplikasi SIMDA dilaksanakan pada pemerintah
daerah Kabupaten dan Kota Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten
Purworejo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Kebumen.
Implementasi SIMDA sampai dengan tahun 2019
No. Pemda SIMDA
Keuangan
SIMDA
BMD
SIMDA
Pendapatan
SIMDA
Perencanaan
1. Kabupaten
Kulon Progo
1 - 1 1
2. Kabupaten
Klaten
1 1 - 1
3. Kabupaten
Magelang
1 - - -
4. Kota Magelang 1 - - -
5. Kabupaten
Purworejo
1 1 1 1
6. Kabupaten
Kebumen
1 1 - -
7. Kabupaten
Cilacap
1 1 1 -
Jumlah 7 4 3 3
Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp34.672.756,00 atau 97,88% dari anggaran tahun 2019 sebesar
Rp35.388.000,00 dan dengan SDM sebanyak 175 OH atau 97,22% dari rencana
tahun 2019 sebanyak 180 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA
BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-56-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian dana tahun 2019 sebesar 97,88%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini
terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan
dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 97,22%.
Tercapainya efisiensi sumber daya manusia dalam pencapaian target kegiatan
didukung oleh penghematan penggunaan dana dan pemakaian hari pemeriksaan
tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan
Untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, Kementerian Dalam
Negeri dengan dukungan BPKP telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi
Keuangan Desa (Siskeudes). Penerapan aplikasi Siskeudes pada seluruh
pemerintah desa diharapkan akan mempercepat proses perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan desa.
Sedangkan evaluasi penggunaan dana desa dan SILPA dana desa dilakukan
untuk menilai kesesuaian penggunaan dana desa dengan prioritas yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018, menilai
ketepatan penggunaan dana desa bagi pembangunan infrastruktur yang produktif
dengan pola padat karya dan pemberdayaan masyarakat desa, menilai proses
penyertaan modal pada BUMDes yang dibiayai dari dana desa serta
mengidentifikasi SILPA dana desa dan penyebab tidak terealisasinya anggaran
belanja yang bersumber dari dana desa
Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa”
didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa”.
Realisasi output tahun 2019 sebanyak 16 laporan atau mencapai 100% dari target
sebanyak 16 laporan.
Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 16 laporan meningkat
sebanyak 5 laporan dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 11
Sasaran Kegiatan 4: Tersedianya informasi Hasil Pengawasan Dana Desa
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-57-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
laporan. Demikian juga dengan capaian output tahun 2019 sebesar 100% sama
bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.
Hasil kegiatan dari pengawasan Siskeudes yang dilaksanakan Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :
1. Evaluasi Dana Desa Triwulan IV Tahun 2019 dan Triwulan I, II, III Tahun 2019.
Evaluasi atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara
triwulanan untuk memberikan informasi kepada Presiden atas Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa serta Sisa Dana Desa Tahun Sebelumnya dengan
cara :
a. Menilai kemampuan penggunaan dana desa di tingkat pemerintah daerah
dan pemerintah desa.
b. Menilai kataatan terhadap peraturan terkait pengelolaan dana desa.
c. Menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
d. Menilai proses pengelolaan kegiatan program padat karya tunai yang
dibiayai dana desa.
e. Menilai proses penyertaan modal BUMDes dan pengelolaan BUMDes.
2. Asistensi/Bimtek Siskeudes
Kegiatan asistensi/bimtek Siskeudes terkait dengan penerapan aplikasi
Siskeudes versi 2.0R2.0.2 pada pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
Tujuan bimtek Siskeudes adalah :
a. Memastikan implementasi aplikasi Siskeudes telah sesuai dengan kriteria
yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa beserta aturan
turunannya, yang dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 20 Tahun
2018;
b. Memberikan saran perbaikan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah
desa terhadap penerapan aplikasi Siskeudes;
c. Memperoleh masukan untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi
Siskeudes.
Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp204.780.582,00 atau 98,08% dari anggaran tahun 2019 sebesar
Rp208.798.000,00 dan dengan SDM sebanyak 450 OH atau 93,75% dari rencana
tahun 2019 sebanyak 480 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes
BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-58-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
indikator kinerja kegiatan tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan
dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 98,08%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini
terlihat dari capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 93,75%.
Tercapainya efisiensi sumber daya dana dan manusia dalam pencapaian target
kegiatan didukung oleh penghematan penggunaan dana dan pemakaian hari
pemeriksaan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.
Prolog masing-masing unit kerja
Sasaran kegiatan ”Tersedianya informasi hasil pengawasan atas pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan Dana Pemilu” didukung satu IKK “Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana
Pemilu”.
Realisasi output tahun 2019 sebanyak 6 laporan atau mencapai 100% dari target
sebanyak 6 laporan.
Realisasi output sampai dengan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan
realisasi tahun 2018. Demikian juga dengan capaian output tahun 2019 tidak dapat
dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Pada tahun 2018 tidak terdapat satu
IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu”.
Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp546.371.838,00 atau 99,65% dari anggaran tahun 2019 sebesar
Rp548.309.000,00 dan dengan SDM sebanyak 276 OH atau 85,19% dari rencana
tahun 2019 sebanyak 324 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Pemilu” telah tercapai
secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar
100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar
99,65%.
Sasaran Kegiatan 5: Tersedianya informasi hasil pengawasan atas
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Pemilu
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-59-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Pemilu”
telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun
2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019
sebesar 85,19%.
Penguatan tata kelola dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP). Kualitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah
diukur dengan menggunakan tingkat kematangan/maturitas penyelenggaraan
SPIP yang penilaiannya berdasarkan pada keberadaan sistem pengendalian
intern yang telah dibangun oleh instansi pemerintah, sekaligus dalam upaya
membangun sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi,
dan menangkal korupsi melalui fraud control plan (FCP).
Sasaran kegiatan ”Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan”
didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan”.
Realisasi output tahun 2019 sebanyak 41 laporan atau mencapai 100% dari target
sebanyak 41 laporan.
Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 41 laporan meningkat
sebanyak 5 laporan dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 36
laporan. Demikian juga dengan capaian output tahun 2019 sebesar 100% sama
dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.
Faktor pendukung meningkatnya kinerja output antara lain:
1. Semakin meningkatnya koodinasi antara OPD di lingkungan pemerintah daerah
selaku mitra kerja dengan Perwakilan BPKP DIY selaku pembina
penyelenggaraan SPIP.
2. Semakin meningkatnya kesadaran dan komitmen pimpinan di lingkungan
pemerintahan daerah akan penting dan manfaat penyelenggaraan SPIP secara
baik dan benar.
Hasil kegiatan dari pembinaan SPIP yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :
Sasaran Kegiatan 6: Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP
Perwakilan
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-60-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
1. Bimbingan teknis Maturitas SPIP pada Kabupaten Kebumen, Klaten, Sleman,
D.I Yogyakarta, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.
2. Bimbingan teknis Manajemen Risiko pada Kabupaten Kebumen.
3. Bimbingan teknis e-SPIP pada Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.
4. Bimbingan teknis Self Assessment Maturitas Level SPIP pada D.I Yogyakarta
dan Kabupaten Sleman.
5. Reviu atas Hasil Penilaian Maturitas SPIP pada D.I Yogyakarta, Kabupaten
Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.
6. Pendampingan Reassessment Penilaian Maturitas SPIP pada Kabupaten Kulon
Progo dan Kota Yogyakarta.
7. Workshop SPIP pada Kabupaten Bantul
Capaian IKK didukung dengan dana sebesar Rp512.085.030,00 atau 97% dari
anggaran tahun 2019 sebesar Rp527.908.000,00 dan dengan SDM sebanyak 276
OH atau 77,97% dari rencana tahun 2019 sebanyak 354 OH.
Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan” telah/belum tercapai secara efisien. Kondisi
ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 97%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan” telah/belum tercapai secara efisien. Kondisi ini
terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi/lebih
rendah dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 77,97%.
Untuk mendukung tercapainya sasaran program “Persentase APIP Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3” telah ditetapkan sasaran
kegiatan ”Tersedianya informasi hasil pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan”
yang didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP
BPKP Perwakilan”.
Realisasi output tahun 2019 sebanyak 39 laporan atau mencapai 120% dari target
sebanyak 32 laporan.
Sasaran Kegiatan 7: Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan
Kapabilitas APIP Perwakilan
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-61-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 39 laporan meningkat
sebanyak 15 laporan dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 24
laporan. Demikian juga dengan capaian output tahun 2019 sebesar120%
meningkat 20% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.
Faktor pendukung meningkatnya kinerja output antara lain:
1. Koordinasi dan kerjasama yang semakin baik antara Perwakilan BPKP DIY
dengan inspektorat di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY.
2. Semakin meningkatnya komitmen pimpinan, staf dan para auditor inspektorat
untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan serta tertib administrasi
pengawasan.
Kegiatan dari pembinaan kapabilitas APIP yang dilaksanakan Perwakilan BPKP
DIY antara lain sebagai berikut :
No Uraian Evaluasi/Bimtek Nomor & Tanggal Laporan Level
1 Inspektorat D.I Yogyakarta LQAPIP-310/PW12/6/2018 Tgl 23/10/2018
3
2 Inspektorat Kota Yogyakarta LQAPIP-391/PW12/6/2019 Tgl 5/12/2019
3
3 Inspektorat Kabupaten Bantul LQAPIP-445/PW12/6/2019 Tgl 27/12/2019
3
4 Inspektorat Kabupaten Sleman LQAPIP-320/PW12/6/2018 Tgl 2/11/ 2018
3
5 Inspektorat Kabupaten Kulon Progo LQAPIP-181/PW12/6/2019 Tgl 23/07/2019
3
6 Inspektorat Kabupaten Gunungkidul LQAPIP-305/PW12/6/2019 Tgl 15/10/2019
3
7 Inspektorat Kabupaten Klaten LQAPIP-447/PW12/6/2019 Tgl 27/12/2019
3
8 Inspektorat Kabupaten Magelang LQAPIP-425/PW12/6/2019 Tgl 10/12/2019
3
9 Inspektorat Kota Magelang LQAPIP-446/PW12/6/2019 Tgl 27/12/2019
3
10 Inspektorat Kabupaten Kebumen LQAPIP-425/PW12/6/2019 Tgl 18 Desember
3
11 Inspektorat Kabupaten Purworejo LQAPIP-435/PW12/6/2018 Tgl 28/12/ 2018
3
12 Inspektorat Kabupaten Cilacap LQAPIP-272/PW12/6/2019 Tgl 23/09/2019
3
Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp331.887.346,00 atau 94,36% dari anggaran tahun 2019 sebesar
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-62-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
Rp351.887.346,00 dan dengan SDM sebanyak 645 OH atau 36,96% dari rencana
tahun 2019 sebanyak 1.745 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas
APIP BPKP Perwakilan” telah/belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat
dari capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2019 sebesar 120% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 94,36%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil
Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” telah/belum tercapai secara
efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2019
sebesar 120% lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan capaian OH tahun
2019 sebesar 36,96%.
Sasaran kegiatan “Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan” didukung satu IKK “Jumlah
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP”.
Realisasi output tahun 2019 sebanyak 80 laporan atau mencapai 100% dari target
sebanyak 80 laporan. Rincian laporan dukungan manajemen sebanyak 80 laporan
disajikan pada tabel 3.11.
Tabel 3.11 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Tahun 2019
No. Laporan Dukungan Manajemen Jumlah Output
1. Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM 1
2. Laporan Pelaksanaan PPM 4
3. Laporan GDN 12
4. Laporan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat terpadu 2
5. Laporan semesteran budaya kerja 2
6. Laporan Triwulanan pelaksanaan SPIP 4
7. Laporan Hasil Pelaksanaan Raker 4
8. Dokumen DIPA dan RKAKL 2
9. Laporan Bulanan Keuangan 12
10. Laporan Keuangan Tahunan 1
Sasaran Kegiatan 8.1 Tersedianya Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai
Kepuasan Layanan
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-63-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
No. Laporan Dukungan Manajemen Jumlah Output
11. Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana 1
12. Laporan BMN 2
13. Laporan Triwulanan Kearsipan 4
14. Laporan LKjIP 1
15. Dokumen Rencana Kerja Tahunan 1
16. Dokumen Perjanjian Kinerja 1
17. Laporan Hasil Pengawasan kepada Gubernur 2
18. Laporan Triwulanan Kinerja 4
19. Laporan Bulanan Pelaksanaan RKT 12
20. Laporan Triwulanan PP39 4
21. Laporan Triwulanan Kehumasan 4
Jumlah 80
Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 80 laporan sama
dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 80 laporan. Demikian juga
dengan capaian output tahun 2019 sebesar 100% relatif sama dibandingkan
dengan capaian tahun 2018 sebesar 100,125%.
Realisasi kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp27.199.250.456,00
atau 99,60% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp27.307.416.000,00 dan dengan
SDM sebanyak 2.541 OH atau 55,55% dari rencana tahun 2019 sebanyak 4.574
OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Laporan Dukungan Manajemen
Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK
tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun
2019 sebesar 99,61%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Tersedianya Laporan
Dukungan Manajemen Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat
dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian OH tahun 2019 sebesar 55,55%.
Gedung kantor, rumah dinas, peralatan kantor dan rumah tangga, serta sarana
prasarana lainnya merupakan aset yang harus dijaga kondisi dan kesiapan untuk
dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung operasional pengawasan,
Sasaran Kegiatan 8. 2: Termanfaatkannya Aset Secara Optimal
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-64-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
yang dirumuskan dengan sasaran kegiatan “Termanfaatkannya aset secara
optimal”.
Sasaran kegiatan “Termanfaatkannya aset secara optimal” didukung dua IKK
dengan target, realisasi dan capaian sebagaiamana disajikan pada Tabel 3.12.
Tabel 3.11
Target, Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan 2
No. IKK Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
8.2.1 Tersedianya alat pengolahan data BPKP
Unit 57 57 100
8.2.2 Tersedianya sarana prasarana BPKP
Unit 33 33 100
Uraian capaian IKK sasaran kegiatan dukungan “Termanfaatkannya aset secara
optimal” sebagai
8.2.1.
Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP
Alat pengolah data disediakan untuk menunjang kegiatan pengawasan agar dapat
memberikan manfaat optimal untuk kinerja kantor, yang telah dirumuskan IKK
“Tersedianya realisasi alat pengolahan data”.
Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 57 unit atau 100% dari target sebesar
57 unit.
Realisasi output alat pengolah data sampai dengan tahun 2019 terdiri dari:
No. Nama Alat Pengolah Data Jumlah (Unit)
1. Personal Komputer 4
2. Kamera 1
3. LCD Proyektor 5
4. Printer Laser 4
5. Sound System (15 inci) outdoor/indoor 1
6. Sound system ruang rapat 1
7. Drone 1
8. Scanner 1
9. Printer Color 1
10. Laptop 2
11. Layar Proyektor Besar 2
12. Layar Proyektor Kecil 1
13. Printer mono 15
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-65-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
No. Nama Alat Pengolah Data Jumlah (Unit)
14. Printer Color 5
15. PC Unit 5
16. Scanner 2
17. Mesin Hitung 1
18. UPS 1
19. Stavol 1
20. Kursi Roda 1
21. Partisi Meja Kerja 1
22. Gazebo/Atap 1
Jumlah 57
Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 57 unit tidak dapat
dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Demikian juga dengan capaian output
tahun 2019 sebesar 100% tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2018.
Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp343.010.300,00 atau 95,09% dari
anggaran tahun 2019 sebesar Rp360.730.000,00 dan dengan SDM sebanyak 5
OH atau 100% dari rencana tahun 2019 sebanyak 5 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya realisasi alat pengolahan data” telah
tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar
100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar
95,09%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Tersedianya realisasi alat
pengolahan data” telah/belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari
capaian IKK tahun 2019 sebesar 100% sama dibandingkan dengan capaian OH
tahun 2019 sebesar 100%.
8.2.2. Tersedianya Sarana Prasarana BPKP
Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 33 unit atau 100% dari target sebesar
33 unit.
Realisasi sebanyak 33 unit terdiri dari:
No. Nama Sarana Prasarana (Jumlah
Unit)
1. AC Spilt 5
2. Pompa diesel air 1
3. Mesin potong rumput 1
4. Vacum cleaner 2
5. Bor beton 2
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-66-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
No. Nama Sarana Prasarana (Jumlah
Unit)
6. Kompresor ban 1
7. Blower septictank 4
8. Alat pemotong kertas 1
9. Coffee maker 1
10. Televisi 60" 1
11. AC cassete 2
12. Kursi tamu 4
13. Tenda lipat 2
14. Tangga 1
15. Rak buku dan kursi 1
16. Buku 1
17. Sepeda kuno 1
18. Kasur duduk 1
19. Pompa air 1
Jumlah 33
Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 33 unit tidak dapat
dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Demikian juga dengan capaian output
tahun 2019 sebesar 100% tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2018.
Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp298.684.000,00 atau 99,56% dari
anggaran tahun 2019 sebesar Rp300.000.000,00 dan dengan SDM sebanyak 10
OH atau 100% dari rencana tahun 2019 sebanyak 10 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya sarana prasarana BPKP” telah
tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar
100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar
99,56%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Tersedianya sarana
prasarana BPKP” telah/belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari
capaian IKK tahun 2019 sebesar 100% sama dibandingkan dengan capaian OH
tahun 2019 sebesar 100%.
B. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA
Penghargaan
Penghargaan tingkat nasional di lingkungan BPKP dan eksternal BPKP yang diterima
oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2015 sampai
dengan 2019 sejumlah 17 penghargaan. Penghargaan untuk tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
-67-
Ba
b
II
I
Ak
un
ta
bi
li
ta
s
Ki
ne
rj
a
No Nama Penghargaan Instansi/Lembaga
Yang Memberi Penghargaan
Tahun Penghargaan
Uraian Ringkas Penghargaan
1 Juara I Kategori Instansi Vertikal DIY, Penganugerahan Keterbukaan Layanan Informasi Publik
Komisi Informasi Daerah DIY
2019 Penghargaan atas keterbukaan layanan informasi publik kepada masyarakat
2 Kinerja Terbaik ke-II untuk Peningkatan Kapablitas APIP
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2019 Penghargaan atas pembinaan kapabilitas APIP di lingkungan pemda
3 Pelaksanaan Pengawasan Lintas Sektoral Terbaik
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2019 Penghargaan atas Pelaksanaan Pengawasan Lintas Sektoral Terbaik
Rincian penghargaan yang diperoleh Perwakilan BPKP DIY selama periode Renstra
2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran VIII
C. REALISASI KEUANGAN
Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019
sebesar Rp32.809.843.210,00 atau terserap 98,19% dibandingkan dengan anggaran
tahun 2019 sebesar Rp33.415.736.000,00. Rincian anggaran per program dan per
jenis belanja dapat dilihat pada gambar 3.17.
Gambar 3.17 Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP DIY
Tahun 2019
Dalam tahun 2019 pembiayaan pengawasan sepenuhnya dibiayai dari DIPA
Perwakilan BPKP, termasuk kegiatan pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan dan
sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemda/Kementerian/Lembaga, dan
BUMN/BUMD/BLUD yang menjadi mitra kerja.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
- 68 -
B
ab
I
V
Pe
nu
tu
p
BAB IV
PENUTUP
Laporan kinerja Perwakilan BPKP DIY tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja
di akhir periode Renstra periode tahun 2015-2019, dalam mencapai sasaran program untuk
mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis BPKP. Laporan menyajikan informasi realisasi
kinerja program dibandingkan dengan target, disertai analisis capaian atas target dan efisiensi
penggunaan sumber daya dalam rangka evaluasi guna perbaikan di periode Renstra 2020-2024.
Realisasi kinerja delapan sasaran program dengan 15 indikator kinerja program/utama (IKU) tahun
2019 disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.1
Capaian Sasaran Program Tahun 2019
Sasaran Program Pengawasan Capaian IKU
Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
IKU 1 Tercapai 45,24%
IKU 2 Tercapai 133,33%
IKU 3 Tercapai 166,67%
IKU 4 Tercapai 153,85%
Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian IKU 5 Tercapai 30,30%
IKU 6 Tercapai 133,33%
IKU 7 Tercapai 0%
Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
IKU 8 Tercapai 0 %
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi
IKU 9 Tercapai 181,82%
Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi
IKU 10 Tercapai 142,86%
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda IKU 11 Tercapai 100%
IKU 12 Tercapai 100%
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda IKU 13 Tercapai 100%
IKU 14 Tercapai 100%
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP
IKU 15 Tercapai 100%
Capaian sasaran program dengan capaian IKU terkait secara ringkas diuraikan berikut ini:
1. Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan
keuangan negara/korporasi” diukur berdasarkan IKU sebagai berikut:
a. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan tercapai 42,54%.
b. Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik tercapai 133,33%.
c. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi
tercapai 166,67%.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
- 69 -
B
ab
I
V
Pe
nu
tu
p
d. Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi tercapai
153,85%.
2. Sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian” diukur
berdasarkan IKU sebagai berikut:
a. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan tercapai
30,30%.
b. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH tercapai
133,33%.
c. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K tercapai 0%.
3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional diukur
berdasarkan IKU Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan dengan
capaian nihil.
4. Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam
pencegahan korupsi” diukur berdasarkan IKU Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan
FCP (termasuk FRA) dengan capaian 181,82%.
5. Sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi” diukur
berdasarkan IKU Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)
yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat dengan capaian 142,86%.
6. Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda” diukur berdasarkan IKU
sebagai berikut:
a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) tercapai 100%.
b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) tercapai 100%.
7. Sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda” diukur berdasarkan
IKU sebagai berikut:
a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) tercapai 100%.
b. Kapabilitas APIP Pemkab/Pemko (Level 3) tercapai 100 %.
8. Sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan
Perwakilan BPKP” diukur berdasarkan IKU sebagai berikut:
Persepsi Kepuasan Layanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP mencapai 100% dengan
realisasi persepsi kepuasan layanan mencapai skala 8 dari target skala 8 dari skala likert 1-10.
Belum dapat dicapai target pada empat IKU dari keseluruhan 15 IKU, terutama disebabkan hal
berikut:
1. Terdapat beberapa laporan hasil pengawasan yang diselesaikan menjelang akhir tahun
anggaran, serta para mitra kerja cenderung hanya mengutamakan penyelesaian rekomendasi
temuan yang bernilai/bersifat setoran rupiah.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2019
- 70 -
B
ab
I
V
Pe
nu
tu
p
2. Laporan hasil audit investigasi dan LHPKKN tidak selalu ditindaklanjuti dengan pemberian
keterangan ahli di persidangan, dan atau permintaan keterangan ahli tidak selalu pada tahun
yang sama dengan terbitnya LHAI dan LHPKKN.
3. Tidak adanya permintaan pengawasan keinvestigasian dari K/L/P/K
4. Tidak adanya permintaan penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan oleh K/L/P/K di
wilayah Perwakilan BPKP DIY pada tahun 2019.
Upaya peningkatan capaian outcome, untuk periode renstra tahun 2020-2024 terutama untuk tiga
IKU yang belum mencapai target tersebut di atas, antara lain dilakukan dengan langkah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan koordinasi dengan K/L/P/K untuk melakukan upaya percepatan realisasi tindak
lanjut, antara lain melalui pengiriman surat penegasan dan monitoring saat penugasan audit
berikutnya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan APH untuk meningkatkan percepatan tindak lanjut atas LHAI
dan LHPKKN melalui persidangan peradilan.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan K/L/P/K agar K/L/P/K mengajukan
permintaan audit investigasi ke Perwakilan BPKP DIY.
4. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan pembangunan melalui media
massa dan media sosial serta berkoordinasi dengan instansi terkait, misalnya Bappeda di
wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY.
Pencapaian kinerja tahun 2019 untuk 12 IKU harus dipertahankan agar capaian atas program
yang sama di periode Renstra 2020-2024 dapat dicapai.
Lampiran VII
No. Nama PDAM SKOR TINGKAT KESEHATAN
1 Evkin PDAM Tirta Binangun Kab. Kulon Progo
TB. 2018
3,47 Sehat
2 Evkin PDAM Kab. Sleman TB. 2018 3,13 Sehat
3 Evkin PDAM Tirta Handayani Kab. Gunungkidul
TB. 2018
3,11 Sehat
4 Evkin Perumda PDAM Tirtamarta Kota
Yogyakarta TB. 2018
3,34 Sehat
5 Evkin PDAM Kabupaten Bantul TB. 2018 3,53 Sehat
6 Evkin PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten
Purworejo TB. 2018
3,5 Sehat
7 Evkin PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten
Kebumen TB. 2018
3,83 Sehat
8 Evkin PDAM Tirta Gemilang Kabupaten
Magelang TB. 2018
3,41 Sehat
9 Evkin Perumda Air Minum Kota Magelang TB.
2018
3,74 Sehat
10 Evkin PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap TB.
2018
3,63 Sehat
11 Evkin Perumda Air Minum PDAM Tirta Merapi
Kabupaten Klaten TB. 2018
3,95 Sehat
TINGKAT KESEHATAN BUMD TAHUN 2019
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
Lampiran II / 1 - 2
No. Sasaran ProgramIndikator Kinerja
ProgramSatuan
Naik /
(Turun)Naik / (Turun)
2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8
Persentase Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil
Pengawasan
% 51,85 31,67 (20,18) 86,42 45,24 (41,18)
Persentase BUMN/Anak
Perusahaan Dengan Skor
GCG Baik *)
% 100,00 100,00 - 142,86 133,33 (9,53)
Persentase BUMD yang
Kinerjanya Minimal
Berpredikat Baik dari BUMD
yang Dibina
% 84,62 100,00 15,38 153,85 166,67 12,82
Presentase BLUD yang
Kinerjanya Minimal Cukup
Baik dari BLUD yang
Dievaluasi
% 100,00 100,00 - 181,82 153,85 (27,97)
Persentase Hasil Pengawasan
Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan di
Persidangan
% 50,00 18,18 (31,82) 100,00 30,30 (69,70)
Persentase Hasil Pengawasan
Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan oleh APH
% 100,00 100,00 - 138,89 133,33 (5,56)
Persentase Hasil Pengawasan
Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% - 0,00 - - 0,00 -
3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan
Pelaksanaan Pembangunan NasionalPersentase Penyelesaian
Hambatan Kelancaran
Pembangunan
% NA - NA NA - NA
Realisasi Capaian
Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan
Negara/Korporasi
Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan
Keinvestigasian
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTCOME TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018
1
2
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
Lampiran II / 2 - 2
No. Sasaran ProgramIndikator Kinerja
ProgramSatuan
Naik /
(Turun)Naik / (Turun)
2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8
Realisasi Capaian
4 Meningkatnya Kualitas Tatakelola
Pemerintah dan korporasi dalam
Pencegahan Korupsi
Persentase K/L/P/K Yang
Mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)
% 83,33 100 16,67 160,25 181,82 21,57
5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan
Masyarakat terhadap KorupsiPersentase K/L/P/K Anggota
Komunitas Pembelajar Anti
Korupsi (KPAK) Yang
Mengimplementasikan
Sistem Pengaduan
Masyarakat
% - 100 100,00 - 142,86 142,86
Persentase Pemerintah
Provinsi dengan Maturitas
SPIP Level 3
% 100,00 100,00 - 100,00 100,00 -
Persentase Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan
Maturitas SPIP Level 3
% 100,00 100,00 - 100,00 100,00 -
Persentase APIP Pemerintah
Provinsi dengan Kapabilitas
Level 3
% 100,00 100,00 - 100,00 100,00 -
Persentase APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan
Kapabilitas Level 3
% 100,00 100,00 - 100,00 100,00 -
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan
atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan
BPKP
Kepuasan atas Pelayanan
Ketatausahaan Perwakilan
BPKP
skala 8,01 8,00 -0,01 100,125 100,00 -0,125
6
7
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP
Pemda
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemerintah Pemda
Lampiran II / 1 - 2
No. Sasaran ProgramIndikator Kinerja
ProgramSatuan
Naik /
(Turun)
Naik /
(Turun)
2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
% 51,85 31,67 (20,18) 86,42 45,24 (41,18)
Persentase BUMN/Anak Perusahaan Dengan Skor GCG Baik *)
% 100,00 100,00 - 142,86 133,33 (9,53)
Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina
% 84,62 100,00 15,38 153,85 166,67 12,82
Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Cukup Baik dari BLUD yang Dievaluasi
% 100,00 100,00 - 181,82 153,85 (27,97)
Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan
% 50,00 18,18 (31,82) 100,00 30,30 (69,70)
Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH
% 100,00 100,00 - 138,89 133,33 (5,56)
Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% - 0,00 - - 0,00 -
Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% - NA NA - NA NA
2 Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTCOME TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
Realisasi Capaian
1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
Lampiran II / 2 - 2
No. Sasaran ProgramIndikator Kinerja
ProgramSatuan
Naik /
(Turun)
Naik /
(Turun)
2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8
Realisasi Capaian
3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan
% NA - NA NA - NA
4 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan korporasi dalam Pencegahan Korupsi
Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 83,33 100 16,67 160,25 181,82 21,57
5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi
Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat
% - 100 100,00 - 142,86 142,86
Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3
% 100,00 100,00 - 100,00 100,00 -
Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3
% 100,00 100,00 - 100,00 100,00 -
Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2
% 100,00 NA NA 100,00 100,00 NA
Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3
% 100,00 100,00 - 100,00 100,00 -
Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3
% 100,00 100,00 - 100,00 100,00 -
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP
Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP
skala 8,01 8,00 -0,01 100,125 100,00 -0,125
6
6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda
7
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Pemda
Lampiran III/1 - 1
Penggunaan
Dana
Penggunaan
SDM/OH
Target Realisasi % Target Realisasi %Efisien/
Tidak Efisien
Efisien/
Tidak Efisien
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Tersedianya informasi
hasil pengawasan Proyek
Strategis dan Prioritas
Presiden Perwakilan
BPKP
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Proyek Strategis
dan Prioritas Presiden
Perwakilan BPKP
Laporan 36 47 120,00 571.464.000 566.016.844 99,05 1.863 1.277 68,55 Efisien Efisien
2 Tersedianya Informasi
hasil pengawasan
Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
BPKP
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan
BPKP
Laporan 88 110 120,00 3.203.998.000 2.773.084.058 86,55 8.673 6.795 78,35 Efisien Efisien
3 Tersedianya informasi
hasil pembinaan
penerapan SIMDA di
Perwakilan
Jumlah Laporan hasil
Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi BPKP Perwakilan
Laporan 6 6 100,00 35.388.000 34.672.756 97,98 180 175 97,22 Efisien Efisien
4 Tersedianya informasi
hasil pengawasan Dana
Desa
Jumlah Laporan hasil
pengawasan Dana Desa
Laporan 16 16 100,00 208.798.000 204.780.582 98,08 480 450 93,75 Efisien Efisien
5 Tersedianya informasi
hasil pengawasan atas
pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan Dana Pemilu
Jumlah Laporan hasil
pengawasan atas pengelolaan
dan pertanggungjawaban
keuangan Dana Pemilu
Laporan 6 6 100,00 548.309.000 546.371.838 99,65 354 276 77,97 Efisien Efisien
6 Tersedianya informasi
hasil pembinaan SPIP
Perwakilan BPKP
Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan
Laporan 41 41 100,00 527.908.000 512.085.030 97,00 2.296 1.837 80,01 Efisien Efisien
7 Tersedianya informasi
hasil pembinaan kapabilita
APIP Perwakilan BPKP
Jumlah Laporan Hasil
Peningkatan Kapabilitas APIP
BPKP Perwakilan
Laporan 32 39 120,00 351.725.000 331.887.346 94,36 1.745 645 36,96 Efisien Efisien
225 265 117,7778 5.447.590.000 4.968.898.454 91,21 15.591 11.455 73,47
8 Tersedianya Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Dalam
Mencapai Kepuasan
Layanan
Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 80 80 100,00 27.307.416.000 27.199.250.456 99,60 4.574 2.541 55,55 Efisien Efisien
9 Termanfaatkannya Aset
Secara Optimal
Tersedianya Alat Pengolahan
Data BPKP
Unit 57 57 100,00 360.730.000 343.010.300 95,09 5 5 100,00 Efisien Efisien
Tersedianya Sarana Prasarana
BPKP
Unit 33 33 100,00 300.000.000 298.684.000 99,56 10 10 100,00 Efisien Efisien
27.968.146.000 27.840.944.756 99,55 4.589 2.556 55,70
33.415.736.000 32.809.843.210 98,19 20.180 14.011 69,43
JUMLAH SASARAN KEGIATAN PENGAWASAN
JUMLAH SASARAN KEGIATAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA
TOTAL
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/OH (SDM)
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
TAHUN 2019
Dana (Rp000) SDM (OH)
Target RealisasiCapaian
(%)
Lampiran IV / 1 - 1
2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8
1
Tersedianya informasi hasil
pengawasan Proyek Strategis
dan Prioritas Presiden
Perwakilan BPKP
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Proyek Strategis
dan Prioritas Presiden
Perwakilan BPKP
Laporan NA 36 NA 0 100 NA
2
Tersedianya Informasi hasil
pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan
BPKP
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan
BPKP
Laporan NA 81 NA 0 92,05 NA
3
Tersedianya informasi hasil
pembinaan penerapan SIMDA
di Perwakilan
Jumlah Laporan hasil
Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi BPKP Perwakilan
Laporan 2 6 4 100 100 -
4Tersedianya informasi hasil
pengawasan Dana Desa
Jumlah Laporan hasil
pengawasan Dana Desa
Laporan NA 16 NA 0 100 NA
5
Tersedianya informasi hasil
pengawasan atas pengelolaan
dan pertanggungjawaban
keuangan Dana Pemilu
Jumlah Laporan hasil
pengawasan atas pengelolaan
dan pertanggungjawaban
keuangan Dana Pemilu
Laporan NA 6 NA 0 100 NA
6Tersedianya informasi hasil
pembinaan SPIP Perwakilan
BPKP
Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan
Laporan 17 36 19 100 100 -
7Tersedianya informasi hasil
pembinaan kapabilita APIP
Perwakilan BPKP
Jumlah Laporan Hasil
Peningkatan Kapabilitas APIP
BPKP Perwakilan
Laporan 24 32 8 100 100 -
8 Tersedianya Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Dalam
Mencapai Kepuasan Layanan
Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 80 80 100,00 100 100 -
9 TermanfaatkannyaAset Secara
Optimal
Terlaksananya Rehabilitasi
Rumah Negara Perwakilan
BPKP
Unit 150 NA NA NA NA NA
Tersedianya Alat Pengolahan
Data BPKP
Unit NA 57 NA NA NA NA
Tersedianya Meubelair
Perwakilan BPKP
Unit NA NA NA NA NA NA
Tersedianya Alat Rumah
Tangga BPKP
Unit 6 NA NA NA NA NA
Terlaksananya Rehabilitasi
Kantor Perwakilan BPKP
Unit NA NA NA NA NA NA
Tersedianya Sarana Prasarana
BPKP
Unit NA 33 NA NA NA NA
Terlaksananya Pembangunan
Konstruksi Gedung
Unit 1 NA NA NA NA NA
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
Realisasi Capaian No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Naik /
(Turun)Naik / (Turun)
Lampiran V
Self Assessment QA Perwakilan Reviu Rendal
1 2 3 5 6 7 8
1 Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta 3,789 3 √
2 Pemerintah Kabupaten Bantul 3,075 3 √
3 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 3,00 3 √
4 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 3,508 3 √
5 Pemerintah Kabupaten Sleman 3,443 3 √
6 Pemerintah Kota Yogyakarta 3,106 3 √
7 Pemerintah Kota Magelang 3,038 3 √
8 Pemerintah Kabupaten Purworejo 3,023 3 √
9 Pemerintah Kabupaten Magelang 3,00 3 √
10 Pemerintah Kabupaten Cilacap 3,10 3 √
11 Pemerintah Kabupaten Klaten 3,00 3 √
12 Pemerintah Kabupaten Kebumen 3,00 3 √
Keterangan : *) untuk status terakhhir diisi tanda V pada kolom (6, 7 atau 8) yang sesuai dengan status level yang disajikan
Untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta pada Tahun 2016 yang sudah di QA oleh Rendal dengan hasil level 3
Pada Tahun 2019 dilakukan reassessment dan masih proses untuk ekpose dengan Deputi/Rendal
MATURITAS SPIP PEMDA TAHUN 2019
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
Status Terakhir *)No. Nama Pemda Skor Level
Lampiran VI
Self Assessment QA Perwakilan Reviu Rendal
1 2 3 4 5 6
1 Daerah Istimewa Yogyakarta 3 √2 Kota Yogyakarta 3 √3 Kabupaten Sleman 3 √4 Kabupaten Bantul 3 √5 Kabupaten Gunung Kidul 3 √6 Kabupaten Kulon Progo 3 √7 Kabupaten Klaten 3 √8 Kabupaten Magelang 3 √9 Kota Magelang 3 √
10 Kabupaten Purworejo 3 √11 Kabupaten Kebumen **) 3 √12 Kabupaten Cilacap 3 √
Keterangan :
*) untuk status terakhhir diisi tanda V pada kolom (5, 6 atau 7) yang sesuai dengan status level yang disajikan
**) Surat permintaan reviu kepada Rendal Nomor S-3275/PW12/6/2019 tanggal 15 November
KAPABILITAS APIP PEMDA TAHUN 2019
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
No. Nama Pemda Level Status Terakhir *)
Lampiran VII
NO. NAMA PENGHARGAANINSTANSI/LEMBAGA PEMBERI
PENGHARGAAN
TAHUN
PENGHARGAAN
RINGKASAN SUBSTANSI
PENGHARGAAN
1 Juara I Lomba Eco Office Unit
Perwakilan dan Pusdiklatwas di
Lingkungan BPKP
Panitia HUT Ke-32 BPKP 2015 Penghargaan pengelolaan kantor berbasis
lingkungan
2 Juara umum Anugerah Media
Kehumasan BPKP
Panitia HUT Ke-32 BPKP 2015 Penghargaan tertinggi dalam pengelolaan
Kehumasan.3 Juara I Penyelenggaraan
PPM/PKS di Lingkungan BPKP
Pusat Pendidikan dan Latihan
Pengawasan BPKP
2016 Penghargaan atas pelaksanaan dan
pelaporan pengelolaan PPM/PKS
4 Perwakilan BPKP Terbaik I
dalam Pencapaian Maturitas
SPIP Level 3 dan Prosentase
Pemetaan Base Line 100%
Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah
2016 Penghargaan atas pelaksanaan pembinaan
penyelenggaraan SPIP di lingkungan
pemerintah daerah.
5 Juara I Kategori Instansi
Vertikal DIY, Penganugerahan
Keterbukaan Layanan Informasi
Publik
Komisi Informasi Daerah DIY 2016 Penghargaan atas keterbukaan layanan
informasi publik kepada masyarakat yang
membutuhkan
6 Juara I Penyelenggaraan
PPM/PKS di Lingkungan BPKP
Pusat Pendidikan dan Latihan
Pengawasan BPKP
2017 Penghargaan atas pelaksanaan dan
pelaporan pengelolaan PPM/PKS
7 Juara I Kategori Instansi
Vertikal DIY, Penganugerahan
Keterbukaan Layanan Informasi
Publik
Komisi Informasi Daerah DIY 2017 Penghargaan atas keterbukaan layanan
informasi publik kepada masyarakat yang
membutuhkan
8 Perwakilan Terbaik II dalam
pengelolaan kehumasan.
BPKP cq Biro Hukum dan Humas 2017 Penghargaan atas kualitas
penyelenggaraan dan pelaporan
kehumasan9 Perwakilan Terbaik III dalam
pengelolaan Simda
Perencanaan.
Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah
2017 Penghargaan atas pembinaan
penyelenggaraan SIM-Da Perencanaan di
lingkungan pemerintah daerah10 Perwakilan BPKP Terbaik III
dalam pencapaian maturitas
SPIP level 3 bagi Pemda.
Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah
2017 Penghargaan atas pembinaan
penyelenggaraan SPIP di lingkungan
pemerintah daerah11 Juara xx Kategori Instansi
Vertikal DIY, Penganugerahan
Keterbukaan Layanan Informasi
Publik
Komisi Informasi Daerah DIY 2018 Penghargaan atas keterbukaan layanan
informasi publik kepada masyarakat yang
membutuhkan
12 Kinerja Terbaik ke-II untuk
Peningkatan Maturitas SPIP
Pemerintah Daerah
Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah
2018 Penghargaan atas pembinaan
penyelenggaraan SPIP di lingkungan
pemerintah daerah13 Kinerja Terbaik ke-II untuk
Peningkatan Kapablitas APIP
Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah
2018 Penghargaan atas pembinaan kapabilitas
APIP di lingkungan pemerintah daerah
14 Capaian Level III Kapabilitas
APIP Pemerintah Daerah
Pertama di Indonesia
Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah
2018 Penghargaan atas pembinaan kapabilitas
APIP di lingkungan pemerintah daerah
15 Juara I Kategori Instansi
Vertikal DIY, Penganugerahan
Keterbukaan Layanan Informasi
Publik
Komisi Informasi Daerah DIY 2019 Penghargaan atas keterbukaan layanan
informasi publik kepada masyarakat
16 Kinerja Terbaik ke-II untuk
Peningkatan Kapablitas APIP
Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2019 Penghargaan atas pembinaan kapabilitas
APIP di lingkungan pemda17 Pelaksanaan Pengawasan
Lintas Sektoral Terbaik
Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2019 Penghargaan atas Pelaksanaan
Pengawasan Lintas Sektoral Terbaik
DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2015 - 2019
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA