LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI

KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RESES MASA PERSIDANGAN I

TAHUN SIDANG 2019-2020

SEKRETARIAT KOMISI VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA

DESEMBER 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia

setelah Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dengan ibukotanya

Samarinda. Topografi Kaltim berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0-1.500

meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya mencapai 129.000 km persegi. Letak

astronomisnya antara 113 derajat 44’ – 119 derajat 00’ BT serta 2 derajat 33’ LU – 2

derajat 25’ LS. Suhu udara di Kalimantan Timur antara 22,2 derajat celcius hingga

36,0 derajat celcius.

Kalimantan Timur terdiri dari 3 (tiga) kota yaitu Samarinda, Balikpapan,

Bontang dan 7 (tujuh) kabupaten yaitu Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai

Timur, Berau, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu. Jumlah penduduk Kalimantan

Timur sekitar 3,5 juta orang dengan kepadatan sebesar 26,6 juta jiwa per kilometer

per segi.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan

penting dalam perekonomian Kalimantan Timur, khususnya tambang migas dan

batubara. Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan

PDRB Kalimantan Timur masih tinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Kontribusinya

sebesar 264,88 triliun rupiah atau sekitar 50,21 persen tahun 2014 menjadi 295,76

triliun rupiah atau sekitar 46,32 persen pada tahun 2018.

Kegiatan eksploitasi hasil tambang di Kalimantan Timur yang cukup masif

menjadi permasalahan tersendiri di Provinsi Kalimantan Timur, dimana dampak dari

aktifitas pertambangan tersebut telah berakibat pada kerusakan lingkungan hidup

yang cukup parah. Kegiatan pertambangan yang tidak menerapkan kaidah Good

Mining Practice sangat berpotensi besar menimbulkan masalah lingkungan hidup di

Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu dalam lima tahun ke depan pada sektor

pertambangan batubara, setidaknya ada lima PKP2B Generasi I yang memiliki

wilayah pertambangan di Kalimantan Timur yang akan habis masa kontraknya. Isu

perpanjangan kontrak ini harus segera diselesaikan mengingat besarnya kontribusi

perusahaan pertambangan batubara terhadap ekonomi nasional.

2

Pada sektor Migas, hingga paruh pertama tahun ini, produksi Blok Mahakam

yang dioperasikan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) tercatat jauh di bawah

target APBN. Produksi siap jual (lifting) minyak dari blok ini baru sebesar 37.000 barel

per hari (bph) atau 74% dari target 50.000 bph. Sementara itu, produksi gast tercatat

hanya 662 mmscfd atau baru 60,2% dari target 1.100 mmscfd. Selain itu produksi Blok

Mahakam terus turun seiring pengurasan cadangan migas di blok tersebut. Misalnya

saja, produksi gas sempat mencapai 1.282 juta kaki kubik per hari (million standard

cubic feet per day/mmscfd) pada 2017. Namun, kinerjanya menyusut tinggal 662

mmscfd pada akhir semester I/2019.

Berkaitan dengan hal hal tersebut, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk

menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu objek Kunjungan Kerja

pada reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 – 2020 untuk mendapatkan

informasi menyangkut perkembangan terkini dan berbagai permasalahan khususnya

paad sektor energi dan sumber daya mineral, aktifitas pertambangan, lingkungan

hidup, dan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK. Kunjungan ini diharapkan dapat

membawa informasi penting untuk ditindak lanjuti oleh Komisi VII DPR RI bersama

mitra-mitra terkait sesuai dengan fungsinya.

1.2 Dasar Hukum Kunjungan

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

tentang Tata Tertib beserta Perubahannya.

3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa

Persidangan I Tahun Sidang 2019 - 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi

Kalimantan Timur adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan serta

menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah, khususnya

terkait pengelolaan energi dan sumber daya mineral serta riset dan teknologi. Serta

ketenagalistrikan.

3

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan data, informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor

energi dan sumber daya mineral serta riset dan teknologi di Provinsi Kalimantan

Timur.

2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Provinsi

Kalimantan Timur khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral serta riset

dan teknologi.

3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh

masyarakat di daerah.

4. Melihat secara langsung kinerja yang dilaksanakan mitra komisi VII DPR RI dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya di Provinsi Kalimantan Timur

Hasil kunjungan kerja ini akan digunakan sebagai bahan masukan bagi Komisi

VII DPR RI dalam menjalankan peran dan fungsinya, khususnya di bidang

pengawasan, anggaran dan legislasi di bidang energi dan sumber daya mineral, riset

dan teknologi, serta ketenagalistrikan.

1.4 Waktu dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 18

- 22 Desember 2019 dengan tujuan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan agenda kegiatan kunjungan kerja adalah melakukan pertemuan

dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan

agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dan peninjauan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk

Balikpapan yang dihadiri oleh Dirjen Ketenagalistrikan, Direksi PT PLN

(Persero), manager Sektor PT PLN (Persero) Teluk Balikpapan, dan Dinas

ESDM Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pertemuan dan peninjauan PT. Pertamina RU V Balikpapan yang dihadiri oleh

Dirjen Migas, Kementerian ESDM RI, General Manager PT Pertamina Refinery

(RU V), General Manager Marketing Operation Region (MOR) VI, dan dinas

ESDM Provinsi Kalimantan Timur.

3. Pertemuan dengan Eselon 1 Kementerian ESDM RI (Dirjen Migas dan Dirjen

Ketenagalistrikan), Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Direksi PT

Pertamina (Persero), Direksi PT. Pertamina Hulu Mahakam, Direksi PT LNG

4

Badak, Direksi PT PLN (Persero), dan Kepala Dinas ESDM Provinsi

Kalimantan Timur.

4. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pimpinan DPRD

Provinsi Kalimantan Timur, Bupati se Provinsi Kalimantan Timur, Kapolda

Provinsi Kalimantan Timur, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen

Minerba, Kepala BPH Migas, Kepala SKK Migas, Kepala Lapan, Kepala LIPI,

Kepala BPPT, Kepala BIG, Kepala BATAN, Kepala BAPETEN, Direksi PT

Pertamina (Persero), Direksi PT PLN (Persero), Dirut PT Kaltim Prima Coal,

Dirut PT Berau Coal, Dirut PT Kideco Jaya Agung, dan Kepala dinas ESDM

Provinsi Kalimantan Timur.

1.5 Sasaran Hasil Kegiatan

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan

Timur adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang

Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Riset dan Teknologi (RISTEK), serta

ketenagalistrikan.

Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi

rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra

terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

1.6 Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder,

koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)

2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan

melihat langsung objek kunjungan.

3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta

rekomendasinya.

Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat

Komisi VII DPR RI.

5

1.7 Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI

Adapun anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI yang melakukan

Kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

No. NAMA PESERTA No.Angg FRAKSI JABATAN

1. H. ALEX NOERDIN A.278 GOLKAR KETUA TIM

2. H. ANDI RIDWAN WITTIRI, SH A.256 PDIP ANGGOTA

3. Dr. H. SULAIMAN UMAR SIDDIQ A.247 PDIP ANGGOTA

4. Ir. H. M. RIDWAN HISYAM A.317 GOLKAR ANGGOTA

5. Drs. H.M. GANDUNG PARDIMAN, MM

A.312 GOLKAR ANGGOTA

6. H. RUDY MAS’UD, SE A.337 GOLKAR ANGGOTA

7. Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI W, M.Si

A.321 GOLKAR ANGGOTA

8. Dr.Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A

A.91 GERINDRA ANGGOTA

9. KATHERINE A. OENDOEN A.123 GERINDRA ANGGOTA

10. R. WULANSARI A.96 GERINDRA ANGGOTA

11. Prof. Dr. AWANG FAROEK I., MM A.391 NASDEM ANGGOTA

12. INA ELIZABET KOBAK, ST A.407 NASDEM ANGGOTA

13. ABDUL WAHID, S.Pd.I A.4 PKB ANGGOTA

14. H. ROFIK HANANTO A.443 PKS ANGGOTA

15. H. LULUNG ABRAHAM LUNGGANA, H

A.494 PAN ANGGOTA

6

BAB II`

PROFIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. Profil Singkat Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur (disingkat Kaltim) adalah sebuah provinsi Indonesia di Pulau

Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Kaltim

merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di nusantara. Ibu

kota provinsi ini adalah kota Samarinda.

Gambar 1. Peta Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km2 dan luas

pengelolaan laut 25.656 km2 terletak antara 113º44’ Bujur Timur dan 119º00’ Bujur

Timur serta diantara 2º33’ Lintang Utara dan 2º25’ Lintang Selatan.

Penduduk Kalimantan Timur tahun 2003 berjumlah 2.311.162 jiwa, tahun 2010

berdasarkan hasil sensus penduduk mencapai 3.047.500 jiwa. Dengan demikian

dalam kurun waktu tersebut jumlah penduduk Kalimantan Timur meningkat sebesar

7

736.338 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya rata-rata 3,60 persen.

Adapun jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 3.300.517 jiwa dengan komposisi

penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari penduduk laki-laki 1.731.820 jiwa (52,47

persen) dan penduduk perempuan 1.568.697 jiwa (47,53 persen).

Provinsi ini mempunyai topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam,

dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan

kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umunya dijumpai pada

kawasan sepanjang sungai.

Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih

dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat

dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi

topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis

komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap

erosi.

Dilihat dari topografi, sebagian besar atau 43,35 persen wilayah daratan termasuk

dalam kemiringan diatas 40 persen persen dan 43,22 persen terletak pada ketinggian

100-1000 m diatas permukaan laut, sehingga pemanfaatanlahan di Provinsi

Kalimantan Timur harus memperhatikan karakteristik lahan tersebut.

Gambar 2. Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur

2.2. Sejarah Provinsi Kalimantan Timur

Sebelum masuknya suku-suku dari Sarawak dan suku-suku pendatang dari luar

pulau, wilayah ini sangat jarang penduduknya. Sebelum kedatangan Belanda terdapat

8

beberapa kerajaan yang berada di Kalimantan Timur, diantaranya adalah Kerajaan

Kutai (beragama Hindu), Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Kesultanan

Pasir dan Kesultanan Bulungan.

Menurut Hikayat Banjar, wilayah Kalimantan Timur (Pasir, Kutai, Berau, Karasikan)

merupakan sebagian dari wilayah taklukan Kesultanan Banjar, bahkan sejak jaman

Hindu. Dalam Hikayat Banjar menyebutkan bahwa pada paruh pertama abad ke-17

Sultan Makassar meminjam tanah sebagai tempat berdagang meliputi wilayah timur

dan tenggara Kalimantan kepada Sultan Mustain Billah dari Banjar pada waktu Kiai

Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan I

Mangngadaccinna Daeng I Ba’le’ Sultan Mahmud Karaeng Pattingalloang, yaitu

Sultan Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa tahun

1638-1654 yang akan menjadikan wilayah Kalimantan Timur sebagai tempat

berdagang bagi Kesultanan Makassar (Gowa-Tallo), dengan demikian mulai

berdatanganlah etnis asal Sulawesi Selatan. Sejak 13 Agustus 1787, Sultan

Tahmidullah II dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur mejadi milik perusahaan

VOC Belanda dan Kesultanan Banjar sendiri dengan wilayahnya yang tersisa menjadi

daerah protektorat VOC Belanda.

Sesuai traktat 1 Januari 1817, Sultan Sulaiman dari Banjar menyerahkan Kalimantan

Timur, Kalimatan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan

Selatan (termasuk Banjarmasin) kepada Hindia-Belanda. Pada tanggal 4 Mei 1826,

Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar menegaskan kembali penyerahan wilayah

Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian

Kalimantan Selatan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Pada tahun 1846, Belanda mulai menempatkan Asisten Residen di Samarinda untuk

wilayah Borneo Timur (sekarang provinsi Kalimantan Timur dan bagian timur

Kalimantan Selatan) bernama H. Von Dewall. Provinsi Kalimantan Timur selain

sebagai kesatuan administrasi, juga sebagai kesatuan ekologis dan historis.

Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan gubernurnya yang pertama adalah APT

Pranoto.

Sebelumnya Kalimantan Timur merupakan salah satu karesidenan dari Provinsi

Kalimantan. Sesuai dengan aspirasi rakyat, sejak tahun 1956 wilayahnya dimekarkan

9

menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan

Barat.

2.3. Iklim

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kalimantan Timur beriklim tropis dan

mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau

biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim

penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus

berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan

tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Kalimantan

Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat November-April

dan angin Muson Timur Mei-Oktober. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan

musim di Kalimantan Timur kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang

seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau

sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan

waktu yang jauh lebih panjang.

Secara umum, Kalimantan Timur beriklim panas dengan suhu pada tahun 2013

berkisar antara 21,6 ⁰C di Berau pada bulan Oktober sampai 35,6 ⁰C di Berau pada

bulan September. Rata-rata suhu terendah adalah 22,1⁰C dan tertinggi 35,1⁰C terjadi

di Berau. Selain sebagai daerah tropis dengan hutan yang luas, pada tahun 2013 rata-

rata kelembaban udara Kalimantan Timur antara 83-87 persen. Kelembaban udara

terendah diamati oleh stasiun meteorologi Samarinda terjadi pada beberapa bulan

dengan kelembaban 82 persen. Sedangkan tertinggi terjadi di Berau pada bulan

Februari dengan kelembaban 91 persen.

Curah hujan di daerah Kalimantan Timur sangat beragam menurut bulan dan letak

stasiun pengamat. Rata-rata curah hujan tertinggi tercatat pada Stasiun Meteorologi

Berau sebesar 245,1 mm dan terendah selama tahun 2013 tercatat pada Stasiun

Meteorologi Samarinda yaitu 237,8 mm. Pada beberapa stasiun pengamat memantau

kondisi angin di Kalimantan Timur pada 2013. Pengamatan menunjukkan bahwa

kecepatan angin antara 3 sampai 4 knot. Kecepatan angin tertinggi adalah 4 knot

terjadi di Balikpapan dan Berau, sementara yang terendah adalah 3 knot di

Samarinda.

10

2.4. Kondisi Perekonomian

Hasil utama provinsi ini adalah hasil tambang seperti minyak, gas alam dan batu bara.

Sektor lain yang kini sedang berkembang adalah agrikultur, pariwisata dan industri

pengolahan.

Beberapa daerah seperti Balikpapan dan Bontang mulai mengembangkan kawasan

industri berbagai bidang demi mempercepat pertumbuhan perekonomian. Sementara

kabupaten-kabupaten di Kaltim kini mulai membuka wilayahnya untuk dibuat

perkebunan seperti kelapa sawit dan lain-lain.

Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan pariwisata yang menarik seperti

kepulauan Derawan di Berau, Taman Nasional Kayan Mentarang dan Pantai Batu

Lamampu di Nunukan, peternakan buaya di Balikpapan, peternakan rusa di Penajam,

Kampung Dayak Pampang di Samarinda, Pantai Amal di Kota Tarakan, Pulau Kumala

di Tenggarong dan lain-lain.

Tapi ada kendala dalam menuju tempat-tempat di atas, yaitu transportasi. Banyak

bagian di provinsi ini masih tidak memiliki jalan aspal, jadi banyak orang berpergian

dengan perahu dan pesawat terbang dan tak heran jika di Kalimantan Timur memiliki

banyak bandara perintis. Selain itu, akan ada rencana pembuatan Highway

Balikpapan-Samarinda-Bontang-Sangata demi memperlancar perekonomian.

2.5. Sosial Kemasyarakatan

Etnis paling dominan di Kalimantan Timur yaitu etnis Jawa (30,24%) yang menyebar

di hampir seluruh wilayah terutama daerah transmigrasi hingga daerah perkotaan.

Etnis terbesar kedua yaitu Bugis (20,81%) yang banyak menempati kawasan pesisir

dan perkotaan. Etnis terbesar ketiga adalah Banjar (12,45%) yang cukup dominan di

Kota Samarinda dan Balikpapan. Kalimantan Timur merupakan tujuan utama migran

asal Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan Selatan.

Di urutan keempat yaitu Etnis Dayak (9,94%) yang menempati daerah pedalaman.

Etnis Kutai (7,80%) yang mendiami Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat

berada di urutan kelima. Di urutan keenam hingga sepuluh berturut-turut yaitu etnis

Toraja (2,21%), Paser (1,89%), Sunda (1,57%), Madura (1,32%) dan Suku Buton

(1,25%) serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

11

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

3.1. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII DPR RI memulai kunjungan ke Provinsi

Kalimantan Timur dimulai pada tanggal 18 Desember 2019. Sesampainya di Bandara

Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, tim Kunjungan

Kerja Komisi VII DPR RI langsung menuju ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Teluk Balikpapan 2 x 110 MW milik PT. PLN (Persero) untuk melakukan pertemuan

dan peninjauan lapangan ke PLTU tersebut. Pada pertemuan tersebut hadir

diantaranya Munir Ahmad (Sesditjen Ketenagalistrikan), Djoko Abumanan (Direktur

Pengadaan Strategis 2 PT PLN Persero), serta jajaran direksi PT PLN PLTU Teluk

Balikpapan.

Beberapa hal pada pertemuan tersebut yang dibahas antara lain, overview PLTU

Teluk Balikpapan, sistem kelistrikan di Kalimantan, RUPTL 2019-2028, data

pengusahaan UIW Kaltimra dan Sub Sistem Mahakam, dan Rasio Elektrifikasi

Kalimantan Timur, dan rencana kelistrikan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Selanjutnya

dilakukan peninjuan lapangan di PLTU Teluk Balikpapan.

12

Gambar 1. Pertemuan Komisi VII DPR RI di Kantor PLTU Teluk Balikpapan

Gambar 2. Foto Bersama Komisi VII DPR RI dengan mitra di Kantor PLTU Teluk

Balikpapan

13

Gambar 3. Peninjauan Lapangan yang dipimpin oleh Ketua Tim Kunker Komisi

Gambar 4. Foto Bersama Komisi VII DPR RI dengan mitra di PLTU Teluk

Balikpapan.

Setelah pertemuan dengan jajaran PT PLN (Persero) di PLTU Teluk Balikpapan, tim

Kunker Komisi VII DPR RI selanjutnya menuju kantor Marketing Operation Region

(MOR) VI PT Pertamina untuk melakukan pertemuan dengan direksi PT Pertamina

(Persero), Pertamina Refinery Unit (RU) V, dan Pertamina MOR VI.

Pada pertemuan tersebut hadir diantaranya Budi Santoso Syarief (Direktur

Pengolahan PT. Pertamina Persero), Jajaran direksi PT Pertamina (Persero), Jajaran

Direksi Pertamina RU V, serta Jajaran Direksi Pertamina MOR VI.

Beberapa hal pada pertemuan tersebut yang dibahas antara lain, gambaran umum

Refinery Unit V, gambaran umum dan progress Refinery Development Master Plan

(RDMP) Balikpapan, serta kinerja Pertamina MOR VI.

14

Gambar 5. Pertemuan Komisi VII DPR RI di Kantor Pertamina MOR VI.

Gambar 6. Foto Bersama Komisi VII DPR RI dengan direksi PT Pertamina (Persero)

15

Selanjutnya dilakukan pertemuan dengan pejabat Eselon I ESDM yaitu Dirjen

Ketenagalistrikan dan Dirjen Migas yang diawalai dengan makan malam.

Pada pertemuan tersebut hadir diantaranya Munir Ahmad (Sesditjen

Ketenagalistrikan), Julius Wiratno (Deputi Operasi SKK Migas), Sayaifudin (Wakil

Kepala SKK Migas Wilayah Kalimantan Sulawesi), Muhammad Hidayat (Direktur

DMO Ditjen Migas), Djoko Abumanan (Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN

Persero), Budi Santoso Syarief (Direktur Pengolahan PT. Pertamina Persero).

Gambar 7. Pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian

ESDM

Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Gubernur di ruang pertemuan Royal Suite

Hotel Balikpapan. Pada pertemuan tersebut Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

berhalangan hadir dan diwakili oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, H.

Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si. Pada pertemuan tersebut hadir diantaranya Munir Ahmad

(Sesditjen Ketenagalistrikan), Julius Wiratno (Deputi Operasi SKK Migas), Sayaifudin

(Wakil Kepala SKK Migas Wilayah Kalimantan Sulawesi), Muhammad Hidayat

(Direktur DMO Ditjen Migas), Djoko Abumanan (Direktur Pengadaan Strategis 2 PT

PLN Persero), Budi Santoso Syarief (Direktur Pengolahan PT. Pertamina Persero),

16

Mego Pinandito (Deputi Jasa Ilmiah LIPI), Nurwadjedi (Widyaiswara Utama BIG),

Hendig Winarno (Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir BATAN), Husni

Windratmo (Kabag Perencataan LAPAN), Ade Gunawan (Kabag Pemanev

LAPAN),Didik Sasongko Widi (Presiden Direktur LNG), Johan Anindito (Senior

Manager Operasi LNG), R.A. Sri Dharmayanti dan Muhammad Rudy (Direksi

Operasional Kalimantan Prima Coal), Leonardus Herwindo (Direksi PT Kideco Jaya

Agung), Gamal (GM Corporate Secretary PT Berau Coal), Singgih (GM Marketing PT

Berau Coal).

Pada pertemuan tersebut membahas permasalah permasalah yang dihadapai oleh

Provinsi Kalimantan Timur, meliputi kelistrikan, masalah pendistribusian BBM,

masalah industrialisasi, masalah lingkungan, masalah social masyarakat dan

berbagai permasalahan lainnya. Di akhir pertemuan dengan Gubernur Sulawesi

Tenggara, dilakukan penyerahan berbagai produk inovasi yang dihasilkan oleh LPNK

seperti LIPI, BIG, LAPAN, BAPETEN kepada wakil Gubernur Provinsi Kalimantan

Timur.

Gambar 8. Pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Wakil Gubernur Provinsi

Kalimantan Timur

17

Gambar 9. Pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Wakil Gubernur Provinsi

Kalimantan Timur beserta mitra lainnya

Gambar 10. Foto Bersama Komisi VII DPR RI dengan Wakil Gubernur Provinsi

Kalimantan Timur

18

3.2. Hasil Kunjungan Kerja

Pada pelaksanaan kunjungan kerja yang telah dilaksanakan pada tanggal 18-22

Desember 2019, terdapat beberapa informasi dan temuan yang diperoleh oleh tim

Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI, antara lain:

3.2.1. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Subsektor Ketenagalistrikan

▪ PLTU Telum Balikpapan memiliki kontribusi sebesar 15% terhadap sistem

kelistrikan interkoneksi di Kalimantan. PLTU Teluk Balikpapan yang berlokasi

di kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,

Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas kurang lebih 58.4 Ha ini memiliki

kapasitas daya terpasang sebesar 220 MW dengan DMP sebesar 180 MW

yang terdiri dari 2 unit pembangkit berkapasitas 110 MW.

Gambar 11. Lokasi PLTU Teluk Balikpapan

19

Gambar 12. Bagian Utama PLTU Teluk Balikpapan

PLTU Teluk Balikpapan beroperasi pada awal tahun 2017. Equivalent

Availability Factor (EAF) pada tahun 2019 tercatat sebesar 70.6% dan Capacity

Factor (CF) sebesar 57.06%. Rata rata pemakaian Batubara per hari sebesar

1.500 Ton/ Unit pada beban 90 MW.

Gambar 13. Kinerja PLTU Teluk Balikpapan

20

Gambar 14. Pemakaian PLTU Teluk Balikpapan

▪ PLTU Teluk Balikpapan memiliki 6 izin terkait lingukngan, antara lain : izin

lingkungan, izin pembuangan limbah cair, izin TPS LB3 FABA, izin TPS LB3

non FABA, izin penimbusan akhir FABA, dan izin terminal untuk kepentingan

sendiri,

Gambar 14. Izin Lingkungan yang dimiliki PLTU Teluk Balikpapan

21

▪ Terdapat dua sistem ketenagalistrikan di Kalimantan, yaitu sistem

KALSELTENGTIM meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, serta

Kalimantan Tengah dan sistem KALBAR meliputi Kalimantan Barat.

▪ Kondisi Kelistrikan Kalseltengtimra yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur

berada pada kondisi aman. Pada saat ini daya mampu tertinggi/ puncak (DMP)

sebesar 1.853, dan Beban Puncak sebesar 1.326 MW, dengan Reserve Margin

sebesar 527 MW atau 40%. Sedangkan rasio elektrifikasi untuk Provinsi

Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 98.3%.

Gambar 15. Kondisi Sistem Kelistrikan Kalimantan

▪ Dalam menunjang Ibukota Negara (IKN) baru, sistem kelistrikan Kalimantan

sudah terhubung mulai dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2021 Sistem

interkoneksi Kalimantan diperkirakan memiliki beban puncak sebesar 2.345

MW dengan daya mampu tertinggi sebesar 2.859 MW dengan reserve margin

sebesar 514 MW atau sebesar 22%. Selain itu akan dibuat sistem backbone

untuk menunjang keandalan kelistrikan IKN.

22

Gambar 16. Kondisi Sistem Kelistrikan Kalimantan tahun 2021

Gambar 17. Neraca Daya RUPTL 2019-2028 Sistem Kalimantan

▪ Rasio elektrifikasi untuk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar

98.3%. Dengan rasio elektrifikasi Samarinda sebesar 100%, Kukar sebesar

96%, Kubar sebesar 98.6%, Balikpapan sebesar 100%, Paser sebesar 98.4%,

PPU sebesar 98,7 %, Berau sebesar 98,5 %, Kutim sebesar 99,5 %, Bontang

sebesar 100%, dan rasio elektrifikasi teredah berada di Mahulu sebesar 32.3%

23

Gambar 18. Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur.

b. Subsektor Migas

▪ Pertamina Refinery Unit (RU) V yang terletak di pesisir teluk Balikpapan

memiliki kapasitas total sebesar 1038 MBSD. Dengan kapasitas total tersebut

Pertamina RU V merupakan Pertamina RU terbesar kedua di Indonesia dan

memiliki kontribusi 25% terhadap total produksi kilang Pertamina di Indonesia.

▪ Refinery Development Master Plan atau RDMP Kilang Balikpapan merupakan

bagian dari proyek strategis Pertamina untuk mewujudkan kemandirian dan

ketahanan energi nasional. Dengan adanya proyek RDMP ini, kapasitas Kilang

Balikpapan akan bertambah hingga 100 ribu barel per hari (BPH), atau naik 38

persen dari sebelumnya 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

Selain akan meningkatkan kapasitas kilang, Proyek RDMP Kilang Balikpapan

ini juga akan meningkatkan kualitasi produk BBM dari setara Euro II menjadi

setara Euro V. Proyek dengan nilai investasi US$ 6,5 miliar ini direncanakan

akan mulai beroperasi pada Juli 2023.

24

Gambar 19. Profil RDMP Balikpapan

▪ Wilayah operasi Pertamina MOR VI meliputi 5 Provinsi, 56 Kabupaten/ Kota,

617 Kecamatan dengan luas area wilayah sebesar 544.150 km persegi, jumlah

penduduk sebesar 14.944.742 jiwa yang meliputi 3.9 juta Rumah Tangga dan

6,4 juta kendaraan bermotor.

▪ Untuk distribusi BBM & LPG Wilayah MOR VI, Pertamina mengoperasikan 11

Terminal BBM dengan produk (premium, pertalite, solar, pertamax), 3 Depot

LPG, 9 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), 402 SPBU Reguler, serta lebih

dari 10 ribu pangkalan LPG.

▪ Realisasi vs Kuota di Provinsi Kalimantan Timur. Realisasi Premium hingga

November 2019 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 306,631 KL dengan

Prognosa 2019 sebesar 335,091 atau over 1.5% dari Kuota 2019 sebesar

330,148 KL. Realisasi Solan hingga November 2019 di wilayah Kalimantan

sebesar 254,761 KL dengan prognosa 2019 sebesar 278,407 atau over 7%

dari kuota 2019 sebesar 260,177 KL.

25

Gambar 20. Realisasi Penjualan Produk BBM Subsidi

▪ Realisasi Penjulan LPG hingga November 2019 di Provinsi Kalimantan Timur

sebesar 96.197 MT atau under 10% dari Prognosa 2019 sebesar 105.783 MT.

Gambar 20. Realisasi Penjualan LPG di Kalimantan Timur

26

▪ Untuk Avtur. Dalam 5 tahun terakhir tahun 2014 – 2018 penjualan BBM

Penerbangan Region VI rata-rata meningkat dengan pertumbuhan 5%.

Sedangkan pada tahun 2019 hingga bulan November, realisasi penjualan avtur

under 29% dari target yang sudah ditentukan.

Gambar 21. Realisasi Penjualan Avtur di MOR VI Kalimantan

3.2.2. Sektor Riset dan Teknologi

Pada tahun 2015 terdapat gagasan pembangunan Marine Techno Park di Penajam

Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Gagasan yang diinisiasi oleh BPPT ini sudah

dimulai pada mid 2015 dan akan menjadi terbesar di Indonesia namun proses

pembangunannya terhenti sejak empat tahun yang lalu. Gagasan pembangunan

Marine Techno Park ini perlu digencarkan mengingat manfaat dari proyek tersebut di

bidang riset dan penelitian.

Selain itu untuk mendukung provinsi Kalimantan Timur dari sektor riset dan Teknologi.

Kepala- Kepala LPNK menyerahkan hasil penelitian ke Provinsi Kalimantan Timur

yang diterima oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, antara lain: LIPI menyerahkan

hasil riset dan buku, BATAN menyerahkan benih padi hasil litbang varietas SIDENUK,

LAPAN menyerahkan miniature pesawat, serta BIG menyerahkan peta potensi

sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur.

27

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat pada tanggal

18-22 Desember 2019 menghasilkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. PLTU Teluk Balikpapan memiliki kontribusi sebesar 15% terhadap sistem

kelistrikan interkoneksi di Kalimantan. PLTU Teluk Balikpapan memiliki kapasitas

daya terpasang sebesar 220 MW dengan daya mampu tertinggi/ puncak (DMP)

sebesar 180 MW yang terdiri dari 2 unit pembangkit berkapasitas 110 MW.

2. Kondisi Kelistrikan Kalseltentimra yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur

berada pada kondisi aman. Pada saat ini daya mampu tertinggi/ puncak (DMP)

sebesar 1.853, dan Beban Puncak sebesar 1.326 MW, dengan Reserve Margin

sebesar 527 MW atau 40%. Sedangkan rasio elektrifikasi untuk Provinsi

Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 98.3%.

3. Dalam menunjang Ibukota Negara (IKN) baru, sistem kelistrikan Kalimantan

sudah terhubung mulai dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sistem interkoneksi

Kalimantan diperkirakan memiliki beban puncak sebesar 2.345 MW dengan daya

mampu tertinggi sebesar 2.859 MW dengan reserve margin sebesar 514 MW

atau sebesar 22%. Selain itu akan dibuat sistem backbone untuk menunjang

keandalan kelistrikan IKN.

4. Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat potensi pembangkit yang dapat

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem seperti PLTA Mentarang I (300

MW), PLTA Boh (270 MW), PLTA Tabang (240 MW), PLTN Kaltim (100 MW),

dan PLTBm Penajam Paser Utara (9,5 MW). Pemanfaatan Energi Baru

Terbarukan di Provinsi Kalimantan Timur ini perlu dioptimalkan mengingat target

bauran Energi Baru Terbarukan secara Nasional sebesar 23% di tahun 2025.

5. Refinery Development Master Plan atau RDMP Kilang Balikpapan merupakan

bagian dari proyek strategis Pertamina untuk mewujudkan kemandirian dan

ketahanan energi nasional. Dengan adanya proyek RDMP ini, kapasitas Kilang

Balikpapan akan bertambah hingga 100 ribu barel per hari (BPH), atau naik 38

persen dari sebelumnya 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

Proyek ini diperkirakan beroperasi pada Juli 2023.

28

6. Terjadi kelangkaan BBM bersubsidi terutama jenis solar Provinsi Kalimantan

Timur. Selain kelangkaan BBM, persoalan alokasi subsidi BBM yang tidak tepat

sasaran juga menjadi permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena

itu perlu pengkajian ulang jumlah peningkatan kuota BBM bersubsidi untuk

Provinsi Kalimantan Timur serta pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi

agar tepat sasaran.

7. Pada tahun 2015 terdapat gagasan pembangunan Marine Techno Park di

Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Gagasan yang diinisiasi oleh

BPPT ini sudah dimulai pada mid 2015 dan akan menjadi terbesar di Indonesia

namun proses pembangunannya terhenti sejak empat tahun yang lalu. Gagasan

pembangunan Marine Techno Park ini perlu digencarkan mengingat manfaat dari

proyek tersebut di bidang riset dan penelitian.

29

BAB V

PENUTUP

Demikian hasil pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi

Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal 18-22 Desember 2019.

Semoga hasil kegiatan kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa

dan negara. Terimakasih.

Jakarta, Desember 2019

Komisi VII DPR RI