laporan kunjungan kerja spesifik komisi v dpr ri … · laporan kunker spesifik komisi v dpr ri ke...
TRANSCRIPT
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 1
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI V DPR RI KE WILAYAH TERDAMPAK
BENCANA ERUPSI DAN LAHAR DINGIN MERAPI
Tanggal 25-26 Januari 2011
BAB I
PENDAHULUAN
A Dasar Hukum
1. Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan
Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah:
a. melihat secara langsung dampak bencana erupsi dan lahar dingin Merapi
bagi perikehidupan masyarakat luas serta melakukan penyerapan aspirasi
masyarakat korban bencana khususnya terkait dengan tupoksi Komisi V
DPR RI
b. menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh daerah-daerah
terdampak merapi khususnya terkait kerusakan infrastruktur akibat
bencana merapi dan lahar dingin merapi sebagai salah satu bentuk fungsi
pengawasan DPR RI serta inventarisasi pembangunan infrastruktur yang
dibutuhkan untuk mencegah terulangnya/meminimalisir dampak
bencana di masa yang akan datang
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 2
c. hasil inventarisasi masalah tersebut kemudian akan dijadikan bahan bagi
pembahasan anggaran khususnya bagi perencanaan pembangunan
infrastruktur di wilayah terdampak erupsi dan lahar dingin merapi
utamanya dalam upaya meringankan beban masyarakat, mengembalikan
perikehidupan masyarakat seperti kondisi semula, meminimalisir dampak
serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang
2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan
Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-
RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 tentang
Tugas Komisi, dimana disebutkan bahwa:
1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi)
2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting)
3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan
Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas
Komisi antara lain pada:
butir a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan
pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
butir c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang
”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan
tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”:
”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu,
dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan
dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.
C. Lokasi dan Waktu
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan terdampak Merapi (di wilayah
Kab. Magelang Provinsi Jawa Tengah dan Kab. Sleman Provinsi DIY) dilakukan pada
tanggal 25-26 Januari 2011. Dalam masa kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI
melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan
komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, serta masyarakat luas.
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 3
Agenda Kunjungan Kerja Spesifik Bencana Merapi adalah sebagai berikut:
1. Bidang Pekerjaan Umum
Peninjauan kondisi Sungai Kaliputih dan kondisi infrastruktur SDA (kantong
lahar dan sabo dam) yang terdampak aliran lahar dingin di Desa Jumoyo Kec.
Salam Kab. Magelang.
Peninjauan Kondisi Jembatan Kali Putih dan Ruas Jalan Nasional Yogya
Magelang yang terkena dampak Lahar Dingin
Peninjauan dampak awan panas di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan
– Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.
Peninjauan Jalan dan jembatan yang rusak akibat lahar dingin di Kali Gendol
dan Kali Opak serta peninjauan pembangunan Jembatan Bailey sebagai
langkah penanganan darurat
2. Mitra Pendukung/Terkait Lainnya:
Peninjauan Kesiapan kendaraan dan Petugas Basarnas (di Bandara Adi
Soecipto – Yogyakarta)
Pemaparan kondisi dan langkah penanganan bencana yang telah dilakukan
Pemprov DIY oleh Sekda dan Kepala Dinas PU Provinsi DIY.
Pemaparan prakiraan kondisi cuaca ke depan oleh BMKG terkait antisipasi
terulangnya bencana lahar dingin dan merencanakan jadwal perbaikan
infrastruktur
Pemaparan langkah kebijakan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan terkait kesiapan moda transportasi publik dalam
mengantisipasi terputusnya ruas Jalan Nasional Yogya-Magelang akibat
dampak bencana lahar dingin
Pemaparan langkah kebijakan Ditlantas Polda DIY dalam mengantisipasi
terputusnya beberapa ruas jalan dan jembatan akibat lahar dingin khususnya
di wilayah Provinsi DIY.
Pemaparan langkah kebijakan Polda Jateng dan Polres Magelang utamanya
dalam manajemen lalu lintas termasuk penyiapan jalur alternatif dan
pengelolaan buka tutup saat terjadi bencana lahar dingin di ruas jalan Yogya-
Magelang.
Tim Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada
tanggal 10-12 November 2010 adalah sebagai berikut:
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 4
NO NAMA JABATAN KET
1 DRS. YOSEPH UMARHADI, M.Si,
MA KETUA TIM/F-PDIP
A-348
2 AGUS BASTIAN, SE, MM ANGGOTA/F-PD A-506
3 IR. H. EKO SARJONO PUTRO, MM ANGGOTA/F-PG A-226
4 IR. SUDJADI ANGGOTA/F-PDIP A-363
5 DRS. ARIFINTO ANGGOTA/F-PKS A-72
6 HJ. HANNA GAYATRI, SH ANGGOTA/F-PAN A-108
7 KH. ASEP AHMAD MAOSHUL
AFFANDY ANGGOTA/F-PPP
A-298
8 H. IMAM NAHRAWI ANGGOTA/F-PKB A-153
9 IR. FARY DJEMI FRANCIS, MMA ANGGOTA /
F-GERINDRA A-43
10 SALEH HUSIN, SE. M.Si ANGGOTA /
F-HANURA A-13
Sekretariat dan Tenaga Ahli Pendukung
1 RUDY HARYANTA, S.SOS SEKRETARIAT
2 ADITYA PERDANA, ST. MBA. TENAGA AHLI KOMISI V
3 M. HERMAN WIBOWO BAGIAN PEMBERITAAN
Rombongan Komisi V DPR RI juga disertai oleh para pendamping dari Kementerian yang
merupakan mitra Kerja Komisi V DPR RI sebagai berikut:
NO N A M A / INSTANSI J A B A T A N
KEMENTERIAN PU :
1 Ir. Pitoyo Subandrio, Dipl. HE Dir. Sungai dan Pantai Ditjen SDA
2 Achmad Gofar Ismail, M,Sc. Ka. Balai Pelaksana Jalan Wilayah V
Surabaya
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 5
3 Ir. Masrianto, MT Kasubdit Wil. Barat IV Ditjen Bina Marga
4 Ir. Oloan Simatupang Kasubdit Air Minum Wil. Barat Ditjen CK
5 Ir. Suryaman Kardiat Kasubdit Penataan Ruang Wil Barat
Ditjen Tata Ruang
6 Ir. Tri Bayuaji Kasubdit Wil. Barat, Binlak Ditjen SDA
7 Drs. Srijanto Puskom PU
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN :
8 Arief Heriyanto Direktur Sarana Perkeretaapian
9 Baitul Kabag Hukum Ditjen Perkeretaapian
10 Ahmad Wahyudi Kasi Prasarana Jaringan dan Pelayanan
Hubdat
11 Ir. Fadil Muhammad Kasubdit Kelaikan Kapal Ditjen Hubla
12 Bintang Hidayat Kabagren Ditjen Hubud
13 Lukman Laisa Kasi Program Standarisasi Prasarana
Bandara
14 Totok Lukito Biro Ren Perhubungan
15 Lia Karlia Staf Bagren Udara
16 Evita Asidah Bagren
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT :
17 Ir. Lukman Hakim Asdep urusan Sistem Pengembangan
Perumahan Formal
18 Ir. Baby Setiawaty
Dipokusumo, M.Si
Asdep Peningkatan Kualitas Perumahan
Swadaya
19 Ir. Odong Hidayat Kabid Perumahan Perkotaan
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 6
20 Ir. Herry Gunawan, MT Kabid Kerjasama Pembinaan Dunia
Usaha dan Asosiasi
21 Ir. Lilik Priyanto Hartadi, ME
22 Tri Puji Astuti Humas Pera
KEMENTERIAN P.D.T :
23 Ir. Manuriadi Dipl, SE MM Asisten Deputy Urusan Infrastruktur
Sosial
24 Dr. Faisal Ishom, S.Si, M.Eng Kabag Program
25 Mulyono Lodji, A.Ag Staf Biro Perencanaan dan KLN
BMKG :
26 Drs. Suhardjono, Dipl-Seis Kapus Geopotensial dan Tanda Waktu
27 Drs. Yusuf Supriadi, MT Kepala Bagian Program & Penyusunan
Anggaran
28 Untoro Susanto, S.Sos Kasubag Program dan Penyusunan
Anggaran II
BASARNAS :
29 Dadang Harkuni Karo Ren Basarnas
WARTAWAN:
30 Ferry El Fauzy TVRI
31 Said M Kameramen
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 7
BAB II
SELAYANG PANDANG
BENCANA ERUPSI DAN LAHAR DINGIN MERAPI
Gunung Merapi (ketinggian puncak 2.968 m diatas permukaan laut) merupakan gunung
berapi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api
teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah,
yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta
Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Kawasan hutan di sekitar puncaknya menjadi kawasan
Taman Nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004.
Gunung ini sangat berbahaya karena menurut catatan modern mengalami erupsi (puncak
keaktifan) hampir setiap dua sampai lima tahun sekali dan dikelilingi oleh pemukiman yang
sangat padat. Sejak tahun 1548, gunung ini telah meletus sebanyak 68 kali. Kota Magelang
dan Kota Yogyakarta sebagai kota terdekat hanya berjarak kurang dari 30 km dari puncak
Merapi. Di lereng Merapi hingga ketinggia 1.700 meter masih terdapat permukiman
penduduk yang hanya berjarak empat kilometer dari puncak. Oleh karena tingkat
keaktifannya maka Merapi menjadi salah satu dari enam belas gunung api dunia yang
termasuk dalam proyek Gunung Api Dekade Ini (Decade Volcanoes).
Geologi
Gunung Merapi adalah gunung termuda dalam rangkaian gunung berapi yang mengarah ke
selatan dari Gunung Ungaran. Gunung ini terbentuk karena aktivitas di zona subduksi
Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke bawah Lempeng Eurasia menyebabkan
munculnya aktivitas vulkanik di sepanjang bagian tengah Pulau Jawa. Puncak yang sekarang
ini tidak ditumbuhi vegetasi karena aktivitas vulkanik tinggi. Puncak ini tumbuh di sisi barat
daya puncak Gunung Batulawang yang lebih tua.
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 8
Berthomier, seorang sarjana Prancis, membagi perkembangan Merapi dalam empat tahap.
Tahap pertama adalah Pra-Merapi (sampai 400.000 tahun yang lalu), yaitu Gunung Bibi yang
bagiannya masih dapat dilihat di sisi timur puncak Merapi. Tahap Merapi Tua terjadi ketika
Merapi mulai terbentuk namun belum berbentuk kerucut (60.000 - 8000 tahun lalu). Sisa-sisa
tahap ini adalah Bukit Turgo dan Bukit Plawangan di bagian selatan, yang terbentuk dari
lava basaltik. Selanjutnya adalah Merapi Pertengahan (8000 - 2000 tahun lalu), ditandai
dengan terbentuknya puncak-puncak tinggi, seperti Bukit Gajahmungkur dan Batulawang,
yang tersusun dari lava andesit. Proses pembentukan pada masa ini ditandai dengan aliran
lava, breksiasi lava, dan awan panas. Aktivitas Merapi telah bersifat letusan efusif (lelehan)
dan eksplosif. Diperkirakan juga terjadi letusan eksplosif dengan runtuhan material ke arah
barat yang meninggalkan morfologi tapal kuda dengan panjang 7 km, lebar 1-2 km dengan
beberapa bukit di lereng barat. Kawah Pasarbubar (atau Pasarbubrah) diperkirakan terbentuk
pada masa ini. Puncak Merapi yang sekarang, Puncak Anyar, baru mulai terbentuk sekitar
2000 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, diketahui terjadi beberapa kali letusan
eksplosif dengan VEI (Volcanic Explosivity Index) 4 berdasarkan pengamatan lapisan tefra.
Karakteristik letusan sejak 1953 adalah desakan lava ke puncak kawah disertai dengan
keruntuhan kubah lava secara periodik dan pembentukan awan panas (nuée ardente) yang
dapat meluncur di lereng gunung atau vertikal ke atas. Letusan tipe Merapi ini secara umum
tidak mengeluarkan suara ledakan tetapi desisan. Kubah puncak yang ada sampai 2010
adalah hasil proses yang berlangsung sejak letusan gas 1969.
Pakar geologi pada tahun 2006 mendeteksi adanya ruang raksasa di bawah Merapi berisi
material seperti lumpur yang secara "signifikan menghambat gelombang getaran gempa
bumi". Para ilmuwan memperkirakan material itu adalah magma. Kantung magma ini
merupakan bagian dari formasi yang terbentuk akibat menghunjamnya Lempeng Indo-
Australia ke bawah Lempeng Eurasia.
Letusan-letusan kecil terjadi tiap 2-3 tahun, dan yang lebih besar sekitar 10-15 tahun sekali.
Letusan Merapi yang dampaknya besar pertama diduga terjadi di tahun 1006, disusul letusan
berikutnya pada 1786, 1822, 1872, dan 1930. Letusan pada tahun 1006 membuat seluruh
bagian tengah Pulau Jawa diselubungi abu, berdasarkan pengamatan timbunan debu
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 9
vulkanik. Ahli geologi Belanda, van Bemmelen, berteori bahwa letusan tersebut
menyebabkan pusat Kerajaan Medang (Mataram Kuno) harus berpindah ke Jawa Timur.
Letusan pada tahun 1872 dianggap sebagai letusan terkuat dalam catatan geologi modern
dengan skala VEI mencapai 3 sampai 4. Letusan terbaru, 2010, diperkirakan juga memiliki
kekuatan yang mendekati atau sama. Letusan tahun 1930, yang menghancurkan tiga belas
desa dan menewaskan 1400 orang, merupakan letusan dengan catatan korban terbesar hingga
sekarang.
Letusan bulan November 1994 menyebabkan luncuran awan panas ke bawah hingga
menjangkau beberapa desa dan memakan korban 60 jiwa manusia. Letusan 19 Juli 1998
cukup besar namun mengarah ke atas sehingga tidak memakan korban jiwa. Catatan letusan
terakhir gunung ini adalah pada tahun 2001-2003 berupa aktivitas tinggi yang berlangsung
terus-menerus. Pada tahun 2006 Gunung Merapi kembali beraktivitas tinggi dan sempat
menelan dua nyawa sukarelawan di kawasan Kaliadem karena terkena terjangan awan panas.
Rangkaian letusan pada bulan Oktober dan November 2010 dievaluasi sebagai yang terbesar
sejak letusan 1872 dan memakan korban nyawa 273 orang (per 17 November 2010),
meskipun telah diberlakukan pengamatan yang intensif dan persiapan manajemen
pengungsian. Letusan 2010 juga teramati sebagai penyimpangan dari letusan "tipe Merapi"
karena bersifat eksplosif disertai suara ledakan dan gemuruh yang terdengar hingga jarak 20-
30 km.
Gunung ini dimonitor non-stop 24 jam oleh Pusat Pengamatan Gunung Merapi di Kota
Yogyakarta, dibantu dengan berbagai instrumen geofisika telemetri di sekitar puncak gunung
serta sejumlah pos pengamatan visual dan pencatat kegempaan di Ngepos (Srumbung),
Babadan, dan Kaliurang.
Erupsi 2006
Di bulan April dan Mei 2006, mulai muncul tanda-tanda bahwa Merapi akan meletus
kembali, ditandai dengan gempa-gempa dan deformasi. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah dan DI. Yogyakarta sudah mempersiapkan upaya-upaya evakuasi. Instruksi juga
sudah dikeluarkan oleh kedua pemda tersebut agar penduduk yang tinggal di dekat Merapi
segera mengungsi ke tempat-tempat yang telah disediakan.
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 10
Pada tanggal 15 Mei 2006 akhirnya Merapi meletus. Lalu pada 4 Juni, dilaporkan bahwa
aktivitas Gunung Merapi telah melampaui status awas. Kepala BPPTK Daerah Istimewa
Yogyakarta, Ratdomo Purbo menjelaskan bahwa sekitar 2-4 Juni volume lava di kubah
Merapi sudah mencapai 4 juta meter kubik - artinya lava telah memenuhi seluruh kapasitas
kubah Merapi sehingga tambahan semburan lava terbaru akan langsung keluar dari kubah
Merapi.
Pada 1 Juni 2006 terjadi hujan abu vulkanik terjadi selama tiga hari. Wilayah yang paling
terkena dampaknya adalah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Serta
daerah Muntilan yang terletak sekitar 14 kilometer dari Puncak Merapi.
Beberapa hari berikutnya tepatnya pada tanggal 8 Juni 2006, Gunung Merapi meletus pada
pukul 09:03 WIB dengan semburan awan panas yang membuat ribuan warga di wilayah
lereng Gunung Merapi panik dan berusaha melarikan diri ke tempat aman. Hari ini tercatat
dua letusan Merapi, letusan kedua terjadi sekitar pukul 09:40 WIB. Semburan awan panas
sejauh 5 km lebih mengarah ke hulu Kali Gendol (lereng selatan) dan menghanguskan
sebagian kawasan hutan di utara Kaliadem di wilayah Kabupaten Sleman.
Erupsi 2010
Peningkatan status dari "normal aktif" menjadi "waspada" pada tanggal 20 September 2010
direkomendasi oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian
(BPPTK) Yogyakarta. Setelah sekitar satu bulan, pada tanggal 21 Oktober status berubah
menjadi "siaga" sejak pukul 18.00 WIB. Pada tingkat ini kegiatan pengungsian sudah harus
dipersiapkan. Karena aktivitas yang semakin meningkat, ditunjukkan dengan tingginya
frekuensi gempa multifase dan gempa vulkanik, sejak pukul 06.00 WIB tangggal 25 Oktober
BPPTK Yogyakarta merekomendasi peningkatan status Gunung Merapi menjadi "awas" dan
semua penghuni wilayah dalam radius 10 km dari puncak harus dievakuasi dan diungsikan
ke wilayah aman.
Erupsi pertama terjadi sekitar pukul 17.02 WIB tanggal 26 Oktober 2010. Sedikitnya terjadi
hingga tiga kali letusan. Letusan menyemburkan material vulkanik setinggi kurang lebih 1,5
km dan disertai keluarnya awan panas yang menerjang Kaliadem, Desa Kepuharjo,
Kecamatan Cangkringan, Sleman dan menelan korban 43 orang, ditambah seorang bayi dari
Magelang yang tewas karena gangguan pernafasan.
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 11
Sejak saat itu mulai terjadi muntahan awan panas secara tidak teratur. Mulai 28 Oktober,
Gunung Merapi memuntahkan lava pijar yang muncul hampir bersamaan dengan keluarnya
awan panas pada pukul 19.54 WIB. Selanjutnya mulai teramati titik api diam di puncak pada
tanggal 1 November, menandai fase baru bahwa magma telah mencapai lubang kawah.
Namun demikian, berbeda dari karakter Merapi biasanya, bukannya terjadi pembentukan
kubah lava baru, malah yang terjadi adalah peningkatan aktivitas semburan lava dan awan
panas sejak 3 November. Erupsi eksplosif berupa letusan besar diawali pada pagi hari Kamis,
4 November 2010, menghasilkan kolom awan setinggi 4 km dan semburan awan panas ke
berbagai arah di kaki Merapi. Selanjutnya, sejak sekitar pukul tiga siang hari terjadi letusan
yang tidak henti-hentinya hingga malam hari dan mencapai puncaknya pada dini hari Jumat
5 November 2010. Menjelang tengah malam, radius bahaya untuk semua tempat diperbesar
menjadi 20 km dari puncak. Rangkaian letusan ini serta suara gemuruh terdengar hingga
Kota Yogyakarta (jarak sekitar 27 km dari puncak), Kota Magelang, dan pusat Kabupaten
Wonosobo (jarak 50 km). Hujan kerikil dan pasir mencapai Kota Yogyakarta bagian utara,
sedangkan hujan abu vulkanik pekat melanda hingga Purwokerto dan Cilacap. Pada siang
harinya, debu vulkanik diketahui telah mencapai Tasikmalaya, Bandung, dan Bogor.
Bahaya sekunder berupa aliran lahar dingin juga mengancam kawasan lebih rendah setelah
pada tanggal 4 November terjadi hujan deras di sekitar puncak Merapi. Pada tanggal 5
November Kali Code di kawasan Kota Yogyakarta dinyatakan berstatus "awas" (red alert).
Letusan kuat 5 November 2010 diikuti oleh aktivitas tinggi selama sekitar seminggu,
sebelum kemudian terjadi sedikit penurunan aktivitas, namun status keamanan tetap "Awas".
Pada tanggal 15 November 2010 batas radius bahaya untuk Kabupaten Magelang dikurangi
menjadi 15 km dan untuk dua kabupaten Jawa Tengah lainnya menjadi 10 km. Hanya di
Kab. Sleman yang masih tetap diberlakukan radius bahaya 20 km.
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 12
BAB III
Hasil Temuan Tim Kunjungan Kerja
Spesifik Komisi V DPR RI
ke Wilayah Terdampak Merapi
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengagendakan peninjauan langsung ke
lapangan maupun mendengarkan pemaparan serta melakukan tanya jawab dengan
berbagai Instansi dan Pemda terkait dengan dampak bencana Merapi. Meskipun pada
dasarnya infrastruktur yang paling terkena langsung dampak bencana Erupsi dan Lahar
dingin Merapi adalah yang terkait dengan tupoksi Kementerian Pekerjaan Umum namun
terdapat pula berbagai Kementerian/Lembaga lain yang tugas dan tanggungjawabnya
terkait baik langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan dampak bencana erupsi
dan lahar dingin merapi.
Adapun secara umum kerusakan infrastruktur publik dilaporkan sebagai berikut :
• 61,8 Km ruas jalan mengalami rusak berat
• 22 Jembatan putus total (8 jembatan pedestrian, 14 jembatan lalu lintas
umum/kendaraan)
• 35 Sabo Dam tertimbun material
• 2 Saluran Induk Irigasi, intake tertutup material – tidak bisa beroperasi
• 51 Bendung Irigasi rusak tertimbun material
• 10 Titik Pengaman Tebing ambrol
• 64 SPAMDES tidak bisa berfungsi
• 3 Sistim PDAM tidak bisa berfungsi
• 8 Sekolah hancur (6 SD dan 2 SMK)
• 4 Pusat Kesehatan Masyarakat rusak (1 Puskesmas, 3 Pustu)
• 3 Kantor Pemerintahan harus direlokasi
Adapun kerugian di pihak masyarakat adalah sebagai berikut:
• 2.613 rumah hancur/tidak bisa dihuni
• 200 Ha sawah rusak di kabupaten Sleman, Bantul dan Kulonprogo
• 4 juta rumpun kebun salak rusak
• 3.413 Sapi mati
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 13
• 241 Unit Usaha (UKM) terhenti
• 812 Pelaku Usaha terhenti usahanya (194 diantaranya kehilangan tempat usaha)
Adapun prioritas kebijakan penanganan dampak Erupsi Merapi secara umum sebagaimana
dipaparkan oleh Dinas PU Provinsi DIY adalah sebagai berikut:
Pembuatan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat yang rumahnya hancur
terkena bencana.
Pelaksanaan Early Recovery Program yang diarahkan pada:
o Perbaikan darurat Infrastruktur khususnya penyediaan air bersih
o Penyelesaian permukiman shelter
o Program cash for work
o Pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat terdampak menjadi prioritas
o Mengoptimalkan sumber daya dan dana yang ada
Selain itu, Pemerintah telah pula melakukan langkah-langkah kebijakan untuk
meminimalisir jatuhnya korban jiwa terkait ancaman banjir lahar dingin dengan
memberdayakan Pemda Kabupaten setempat dan Instansi terkait melalui:
1. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Peringatan Dini (Early Warning Sistem)
2. Penyiapan Kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman banjir lahar dingin
3. Peningkatan kesiapan Pemda setempat
I. Bidang Pekerjaan Umum
A. Sub Sektor Sumber Daya Air (SDA)
Secara keseluruhan saat ini terdapat 244 buah Sabo Dam dari 273 buah yang direncanakan
untuk menampung material yang dikeluarkan oleh gunung Merapi yang tersebar di 15 buah
sungai dengan kapasitas total sebesar 20.268.000 m3.
Dari ke 15 sungai tersebut 4 sungai yaitu sungai Boyong, Sungai Kuning, Kali Opak dan Kali
Gendol berada di wilayah Provinsi DIY sedangkan 11 sungai lainnya berada di wilayah
Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian 9 buah sungai yaitu Sungai Pabelan, Sungai Trising,
Sungai Senowo, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai
Bebeng dan Sungai Krasak bermuara di Kali Progo yang bermuara di wilayah Provinsi DI
Yogyakarta.
Sebagai informasi dalam letusan terakhir yaitu tanggal 26 Oktober – 5 November 2010
diperkirakan volume material yang dikeluarkan mencapai 140 juta m3 atau sekitar 7 kali
lipat dari total daya tampung rencana sabo dam tersebut.
Langkah penanganan bencana banjir lahar dingin di bidang SDA yang sedang dan akan
dilakukan adalah :
1. Normalisasi alur sungai, termasuk membuat guide channel
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 14
Jumlah dan Daya Tampung Bangunan Sabo
Di Wilayah Gunung Merapi
Jumlah Daya Tampung
Sabo Dam Total (m3)
1 Apu Jawa Tengah 5 659,000
2 Pabelan Jawa Tengah 18 1,560,000
3 Trising Jawa Tengah 6 754,000
4 Senowo Jawa Tengah 8 1,238,000
5 Lamat Jawa Tengah 14 851,000
6 Blongkeng Jawa Tengah 15 1,478,000
7 Putih Jawa Tengah 22 1,172,000
8 Batang Jawa Tengah 10 1,618,000
9 Bebeng Jawa Tengah 12 2,906,000
10 Krasak DIY 23 2,340,000
11 Boyong DIY 56 1,302,000
12 Kuning DIY 16 2,364,000
13 Opak DIY 5 76,000
14 Gendol DIY 22 1,203,000
15 Woro Jawa Tengah 12 747,000
Total 244 20,268,000
No. Sungai Lokasi
2. Mengembalikan kapasitas daya bangunan sabo
3. Membuat kantong lahar dibeberapa lokasi
4. Memperkuat tikungan luar alur sungai dengan Bronjong/perkuatan tebing
sungai
Dari masukan di lapangan diketahui bahwa akibat erupsi gunung merapi setidaknya
terdapat 15 bangunan sabo dam yang rusak, namun demikian jumlah tersebut bukan
merupakan jumlah terakhir karena belum memperhitungkan sabo dam yang rusak akibat
bencana lahar dingin. Dari data terakhir setidaknya terdapat 50 bangunan Sabo Dam yang
rusak akibat bencana lahar dingin. dengan estimasi kebutuhan biaya perbaikan sebesar Rp
150 Milyar. Selain itu terdapat juga kerusakan bendung irigasi di 30 lokasi dengan estimasi
kebutuhan biaya perbaikan sebesar Rp 130 Milyar dan perbaikan sarana air baku 1 lokasi
dengan estimasi kebutuhan biaya sebesar Rp 20 Milyar.
Selain itu diperlukan pula penanganan darurat akibat banjir lahar dingin pada sungai
Pabelan, Apu, Trising, Senowo, Bebeng, Putih dan Sungai Kuning sebanyak 15 titik dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp 55 Milyar.
Bangunan Sabo dam juga dapat terlihat masih utuh secara fisik namun mengalami
pelemahan struktur atau sudah menampung material di luar kapasitas rencana. Hal ini juga
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 15
berlaku bagi bangunan irigasi maupun perkuatan tebing sungai. Selain itu dilaporkan pula
terdapat kerusakan sumber air Umbul Lanang dan Umbul Wadon serta sedimentasi di
intake irigasi Kali Bawang dan Saluran Mataram.
Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan
Umum melalui BBWS Serayu Opak untuk menginventarisasi tingkat kerusakan infrastruktur
di bidang Sumber Daya Air yang rusak baik berupa bangunan Sabo Dam, bangunan dan
saluran Irigasi, bangunan intake air bersih PDAM dan perkuatan tebing sungai secara
menyeluruh dan menyampaikan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.
Komisi V DPR RI juga meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan
Umum untuk membuat rencana penanganan menyeluruh terkait perbaikan infrastruktur
SDA yang rusak baik akibat erupsi maupun bencana Lahar Dingin Merapi beserta besaran
dukungan anggaran yang dibutuhkan dan rencana jadwal pelaksanaan yang jelas dengan
target yang terukur.
Terkait upaya mencegah terulangnya peristiwa meluapnya lahar dingin khususnya pada
ruas jalan Yogya Magelang maka Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendukung upaya
BBWS Serayu Opak dalam melakukan upaya penanganan antara lain melalui: Normalisasi
Bangunan Sabo Yang Rusak Akibat Banjir Lahar
Letusan Gunung Merapi Oktober 2010
No. Sungai Banguna Sabo Dusun Desa Kecamatan Kabupaten
1 Pabelan PA-C2 Runtuh Sub-dam Ngentak Sawangan Sawangan Magelang
2 Pabelan PA-C5 Runtuh Lubang driphole Kojor Pabelan Mungkid Magelang
Tergerus Fondasi sub dam
Runtuh Tebing kiri sebelah hilir
4 Apu AP-D2 Runtuh Tebing hilir Klakah Klakah Selo Magelang
5 Trising TR-D4 Runtuh Sub-dam Gowok Sabrang Sengi Dukun Magelang
Runtuh Fondasi sab dam
Runtuh Tebing kiri sebelah hilir
7 Senowo SE-RD5 Runtuh Sayap kanan dam utama Muntuk Krinjing Dukun Magelang
8 Senowo SE-RD6 Runtuh Side wall Muntuk Krinjing Dukun Magelang
9 Bebeng BE-C10 Runtuh Sub-dam Kaliurang Cepit Kaliurang Srumbung Magelang
Runtuh Sub sub-dam dan pelindung sub dam
Rusak Bangunan pelindung di hulu dam utama
Arah Aliran Berubah K.Putih - K.Batang
11 Putih PU-C10 Runtuh Dam utama Cabe Srumbung Srumbung Magelang
12 Putih PU-C7 (or C8) Runtuh Sub-dam Srumbung Srumbung Srumbung Magelang
13 Kuning KU-RC3 Runtuh Kaki sub sub dam Sidorejo Hargobinangun Pakem Sleman
14 Kuning KU-D3 Runtuh Sub sub-dam Purworejo Hargobinangun Pakem Sleman
15 Kuning KU-C Ngemplak Runtuh Sidewall kanan Rejodani Umbulmartani Ngemplak Sleman
Jengklik / Salamsari Ngablak / Mrangen Srumbung Magelang
Magelang
Gowok Sabrang Sengi Dukun Magelang
Putih10
AP-RD1a
TR-RDI
PU-D2
3
6
Jenis Kerusakan
Apu
Trising
Klakah dhuwur Klakah Selo
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 16
Sungai melalui pengerukan, perbaikan/perkuatan tebing sungai, dan melakukan sodetan-
sodetan sungai terutama di pertemuan antara sungai kaliputih dan jalan nasional.
B. Sub Sektor Bina Marga
Program Perbaikan ruas Jalan dan Jembatan yang terkena dampak Erupsi dan atau lahar
dingin Merapi
Pada saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI melakukan peninjauan lapangan ke
ruas jalan Nasional Yogya-Magelang (20-22 Desember 2010) telah terjadi 9 kali peristiwa
luapan lahar dingin di ruas jalan tersebut yaitu pada tanggal 5 dan 8 Desember 2010, 3
Januari 2011, 9 Januari 2011, 15 januari 2011, 17 januari 2011, 20 januari 2011, 22 Januari
2011, dan 23 Januari 2011 (per 9 Maret 2011 tercatat telah terjadi 11 kali luapan ke ruas
jalan nasional tersebut).
Lokasi luapan adalah di sekitar aliran sungai kali putih di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam
Kab. Magelang tepatnya pada ruas jalan Keprekan-Batas Yogya KM. MGL. 18 +280. Pada
peristiwa luapan yang pertama luas area jalan yang tertutup adalah sepanjang 300 meter
dengan ketebalan 40 cm. Selain itu juga mengenai permukiman penduduk di sekitar sungai
dan ruko-ruko yang terletak di pinggir jalan. Sedangkan pada peristiwa luapan yang
kesembilan yaitu pada tanggal 23 Januari 2011 daerah yang terdampak meluas hingga pasar
Jumoyo hingga melampaui jembatan kali putih sepanjang 700 meter dengan ketebalan 1,0
meter – 1,5 meter.
Adapun dampak yang dirasakan adalah:
• Kemacetan lalu lintas akibat tertutupnya ruas jalan yang terkena luapan lahar dingin
• Terjadi pendangkalan di bawah jembatan Kali Putih
• Terjadi pelemahan struktur jembatan Kali Putih akibat tergerus lahar dingin.
Selain Jembatan Kali Putih, Jembatan Pabelan di Kabupaten Magelang juga terkena dampak
dari lahar dingin yang dilaporkan mengalami pelemahan struktur pendukung walaupun
masih tetap dapat dilalui oleh kendaraan.
Sementara langkah antisipasi terkait bencana banjir lahar dingin di bidang Bina Marga yang
sedang dan akan dilakukan adalah :
1. mengamankan jembatan-jembatan yang masih bertahan melalui
perkuatan/perbaikan struktur
2. membuat Jembatan Darurat untuk memperlancar arus Lalu Lintas pada daerah-
daerah yang jembatannya terputus.
3. menyiagakan peralatan berat untuk membersihkan luapan lahar dingin pada badan
jalan yaitu berupa 4 unit excavator, 2 unit Wheel Loader dan 5 unit Dump Truck.
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 17
Adapun besaran alokasi anggaran rutin dalam APBN bagi pelaksanaan jalan Nasional di Ruas
jalan Parakan – Bawen – Batas Yogyakarta pada TA 2011 adalah RP 23,88 Milyar yang terdiri
dari:
Peningkatan Struktur Jalan Bawen-Pringsurat Rp 3,1 Milyar
Pemeliharaan Berkala Jalan Secang – Magelang Rp 6,1 Milyar
Pemeliharan Berkala Jl. Bawen – Pringsurat Rp 3,2 Milyar
Pemeliharaan Berkala Jembatan Kedu-Secang-Mgl Rp 1,7 Milyar
dan Bawen-Pringsurat
Pemeliharaan Rutin Jl Parakan-Bawen-Batas Yogya Rp 9,4 Milyar
Pemeliharaan Rutin Jembatan Parakan-Bawen-Bts Yogya Rp 0,26 Milyar
Rencana penanganan yang meliputi pembersihan limpasan lahar dingin di atas badan jalan
dan perkuatan badan jalan diperkirakan memakan biaya Rp 2,5 Milyar yang terdiri dari
biaya upah pegawai dan sewa alat yang digunakan.
Berdasarkan pemaparan di lapangan maka Ditjen Bina Marga akan membangun Jembatan
pada aliran sungai Kali Putih (baru) yang diluruskan dengan biaya + Rp 30 Milyar.
Mencermati besarnya dampak lahar dingin tersebut dan menerima masukan dari berbagai
pihak pada saat peninjauan langsung ke lapangan maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi
V DPR RI mendesak:
1. melakukan pengalihan lalu lintas sementara bila terjadi luapan lahar dingin susulan
dengan disertai informasi yang jelas dan rinci kepada pengguna jalan;
2. guna menjamin kelancaran pengalihan lalu lintas tersebut maka diminta untuk
membangun jembatan Bailey pada titik aman alternatif bila sewaktu-waktu
diperlukan pengalihan arus;
3. Bina marga dan pihak SDA agar meningkatkan koordinasi terkait pembangunan
jembatan tersebut guna mempercepat waktu pelaksanaan.
4. Tetap menyediakan posko siaga 24 jam dengan dilengkapi dengan alat berat dan
operatornya agar dapat difungsikan sewaktu-waktu.
Selain kerusakan pada ruas jalan dan jembatan Nasional, Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi V DPR RI juga mendapatkan laporan bahwa terdapat 14 jembatan Provinsi maupun
kabupaten yang rusak akibat bencana erupsi dan lahar dingin Merapi.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka tanggungjawab pemeliharaan dan
perbaikan beserta pembangunan baru jembatan pada ruas jalan Provinsi maupun
Kabupaten terletak pada Provinsi dan Kabupaten itu sendiri. Namun mengingat
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 18
keterbatasan APBD daerah maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menilai
perlunya upaya-upaya terobosan dari Pemerintah Pusat khususnya berupa dukungan
pendanaan bagi perbaikan maupun pembangunan jembatan baru (pada ruas yang terputus)
di luar mekanisme Konvensional.
C. SUB SEKTOR CIPTA KARYA
Disampaikan oleh Dinas PU Provinsi DIY bahwa terdapat 9 lokasi Hunian Sementara
(Huntara) untuk menampung 2.513 warga yang rumahnya rusak/tidak dapat digunakan
akibat bencana Merapi yang berlokasi di Gondang (4 titik), Plosokerep, Dongkelsari,
Kuwang, Kenthingan dan Banjarsari di wilayah Kab. Sleman Provinsi DIY.
Kerusakan paling besar terjadi di desa Kepuharjo yang juga merupakan desa yang paling
dekat dengan Puncak Merapi, dimana hampir seluruh permukiman di desa tersebut rata
dengan tanah.
Adapun data terkait Hunian Sementara per 24 Januari 2011 adalah sebagai berikut:
Untuk wilayah Jetis Sumur yang merupakan bantuan dari Media Group sampai saat ini
belum terealisasi dan masih mencari alternatif lokasi lainnya dikarenakan masyarakat
penerima bantuan masih belum setuju dengan lokasi yang diusulkan.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengungkapkan kekecewaannya akan
minimnya keterlibatan Kementerian Perumahan Rakyat dan Ditjen Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum dalam pembangunan Huntara dan PSU pendukungnya. Tim Kunjungan
Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengharapkan bahwa pihak Kementerian Perumahan Rakyat
dan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dapat lebih perduli terhadap bencana
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 19
yang menimpa serta mengambil peranan yang lebih pro aktif untuk meringankan beban
masyarakat.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI juga mendapatkan masukan bahwa hingga
saat ini saluran distribusi air minum yang rusak belum juga diperbaiki. Demikian juga terkait
adanya penumpukan sedimen di intake umbul lanang dan umbul wadon yang menjadi
sumber utama air bersih untuk Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sedimentasi ini
berpotensi menghambat/mengurangi debit air yang diserap sarana pengolahan air bersih
yang bila tidak diambil langkah-langkah antisipatif maka dapat mengganggu layanan air
bersih kepada pelanggan.
Meskipun secara teknis permasalahan tersebut lebih merupakan tanggungjawab PDAM
Sleman dan Yogya namun demi kepentingan masyarakat luas maka Tim Kunjungan Kerja
Spesifik Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk
memberikan bantuan dan dukungan untuk mengantisipasi permasalahan sedimentasi
tersebut antara lain melalui kegiatan pengerukan sedimen agar jasa layanan distribusi air
bersih dapat berjalan secara normal secepatnya.
Permintaan serupa diajukan untuk penanganan sedimentasi di Bangunan dan Saluran Irigasi
yang dikhawatirkan akan mengganggu distribusi air irigasi ke persawahan sehingga dapat
menimbulkan kekeringan/gagal panen.
D. SUB SEKTOR TATA RUANG
Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta perhatian khusus dan percepatan revisi
RTRW pada wilayah terdampak bencana erupsi dan lahar dingin Merapi (4 Kabupaten di
Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah). Hal ini perlu dilakukan antara lain untuk memberi
kepastian hukum kepada masyarakat utamanya dalam mendirikan hunian kembali pada
lokasi eks bencana.
Dalam kaitan hal tersebut Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI juga meminta Ditjen
Penataan Ruang Kementerian PU untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga
terkait untuk mengkaji perluasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) hingga meliputi
seluruh kawasan rawan bencana di wilayah Merapi termasuk pula biaya penggantian lahan
milik masyarakat agar masyarakat tidak kembali menghuni/menggarap lahan di kawasan
rawan bencana.
II. SEKTOR PERHUBUNGAN
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI juga mendapatkan pemaparan terkait
pengalihan arus lalu lintas / penyiapan rute alternatif terkait terganggunya fungsi jalan
akibat meluapnya lahar dingin pada ruas jalan Nasional Yogya Magelang dari Ditjen
Perhubungan Darat, Ditlantas Polda DIY dan Ditlantas Polda Jateng.
Terdapat 4 Alternatif Pengalihan Arus Lalu Lintas:
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 20
ALTERNATIF I : KENDARAAN BUS BESAR/TRUK BESAR-GANDENGAN
JALAN NASIONAL – JALAN PROPINSI (66 Km)
KONDISI JALAN : RATA DAN LURUS
SP4 JOMBOR – JL WATES – SENTOLO – WATES – JATENG (PURWOREJO –
MAGELANG)
ALTERNATIF II : KENDARAAN BUS / TRUK SEDANG (ENGKEL)
JALAN PROPINSI – JALAN KABUPATEN (42 Km)
KONDISI JALAN : VARIASI TIKUNGAN DAN TANJAKAN TURUNAN
SP4 JOMBOR – JL WATES – SENTOLO – KENTENG – SP DEKSO – KALI BAWANG – SP
JAGALAN – WIL MAGELANG
ALTERNATIF III : KENDARAAN BUS / TRUK SEDANG
JALAN PROPINSI – JALAN KABUPATEN (30 Km)
KONDISI JALAN : VARIASI TIKUNGAN – TANJAKAN DAN TURUNAN
SP4 JOMBOR – SP DEMAK IJO – SP GODEAN – SP KENTENG – SP DEKSO – SP ANCOL –
SP JAGALAN – WIL MAGELANG
ALTERNATIF IV : KENDARAAN R4/R2
JALAN PROPINSI – JALAN KABUPATEN (28 Km)
KONDISI JALAN : RATA – LEBAR +/- 6 Mtr – ADA PEKERJAAN JALAN DI
DS.SENDANGSARI, KEC.MINGGIR
SP JOMBOR – SP3 TEMPEL – SP CEMORO – SP TAMBAKREJO – SP KEMUSUH – SP –
SP BALANGAN – SP KEBONAGUNG – SP DEKSO – SP ANCOL – SP JAGALAN – WIL
MAGELANG
Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengapresiasi langkah yang telah
dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat dan Kepolisian Republik Indonesia dalam
melakukan manajemen lalu lintas dan menyiapkan rute alternatif bagi kendaraan pribadi
maupun kendaraan umum terkait luapan lahar dingin di ruas jalan Magelang-Yogya.
Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta kedua lembaga tersebut untuk mengintensifkan
informasi terkini khususnya terkait kondisi ruas jalan tersebut kepada pengguna jalan
antara lain dengan menggunakan media massa.
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 21
III. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menilai penting dukungan informasi
Meteorologi dan Geofisika dari BMKG utamanya terkait mitigasi bencana dan pemberian
peringatan dini kepada masyarakat.
Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk
meningkatkan pemberian informasi secara pro aktif kepada Pemda dan pihak-pihak terkait
lainnya sehubungan dengan potensi lahar dingin akibat intensitas hujan yang turun dalam
rangka meningkatkan kewaspadaan/memberikan peringatan dini kepada masyarakat.
IV.BASARNAS
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI melihat sarana dan SDM yang dikerahkan oleh
Basarnas yang merupakan langkah antisipasi terhadap kejadian bencana lahar dingin
Merapi yaitu berupa 1 buah kendaraan Truk pembawa Perlengkapan, 1 buah Jeep Double
Cabin serta 12 petugas SAR. Kendaraan dan Petugas tersebut didatangkan dari Kansar
Semarang guna menangani kegiata pencarian dan pertolongan di Kawasan Merapi.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menyatakan keprihatinannya atas belum
adanya Kantor/Pos SAR di wilayah Provinsi DIY. Mengingat potensi tingkat kerawanan
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 22
terhadap bencana di daerah ini maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI
menegaskan kembali desakan kepada Badan SAR Nasional untuk segera mendirikan
Kantor/Pos SAR khususnya di Provinsi DIY. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI
juga menyatakan dukungannya terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Basarnas
serta pemenuhan perlengkapan SAR guna memberikan dukungan maksimal bagi kegiatan
Pencarian dan Pertolongan.
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 23
BAB IV
REKOMENDASI TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
TERKAIT PENANGANAN KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ERUPSI
DAN LAHAR DINGIN MERAPI
1. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk membuat Satuan
Tugas (Satgas) lintas sektoral dan lintas wilayah untuk mengkoordinasikan dan
mensinergiskan langkah dan kebijakan Pemerintah guna mempercepat tahapan rehabilitasi
dan rekonstruksi akibat Bencana Erupsi dan Lahar Dingin Merapi.
2. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk segera melakukan
Inventarisasi kerusakan secara menyeluruh baik terhadap kerugian yang dialami masyarakat
maupun terhadap kerusakan atas infrastruktur publik akibat bencana erupsi dan lahar
dingin Merapi. Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta Pemerintah
untuk membuat rencana penanganan yang jelas dan terukur beserta usulan dukungan
anggaran yang dibutuhkan sebagai bahan pembahasan APBN-P 2011 bersama dengan
Komisi V DPR RI.
3. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI akan meminta Komisi V DPR RI untuk memberikan
dukungan penuh bagi pemenuhan alokasi anggaran untuk upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Kawasan Merapi. Mengingat keterbatasan APBD daerah terdampak maka Tim
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menilai perlu adanya upaya terobosan bagi
dukungan pendanaan bagi perbaikan maupun pembangunan infrastruktur daerah (seperti
jalan dan jembatan Provinsi/Kabupaten) di luar mekanisme konvensional.
4. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendesak percepatan penyelesaian revisi Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) di wilayah terdampak bencana erupsi dan lahar dingin Merapi.
Hal ini perlu dilakukan antara lain untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat
utamanya dalam mendirikan hunian kembali pada lokasi eks bencana.
5. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU
untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengkaji perluasan
Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang meliputi seluruh kawasan rawan bencana di
wilayah Merapi termasuk pula biaya penggantian lahan milik masyarakat agar masyarakat
tidak kembali menghuni/menggarap lahan di kawasan rawan bencana.
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 24
6. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat dan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU untuk lebih bersifat pro aktif dalam
membantu penyediaan fasilitasi Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di Hunian Sementara
bagi korban bencana Erupsi dan lahar dingin Merapi.
7. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum untuk membantu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kab. Sleman dalam melakukan perbaikan saluran intake dan distribusi air bersih agar
pelayanan kepada masyarakat khususnya korban bencana Erupsi dan lahar dingin Merapi
tidak terganggu.
8. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengapresiasi langkah yang telah dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Kepolisian
Republik Indonesia dalam melakukan manajemen lalu lintas dan menyiapkan rute alternatif
bagi kendaraan pribadi maupun kendaraan umum terkait luapan lahar dingin di ruas jalan
Magelang-Yogya. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta kedua lembaga tersebut untuk
mengintensifkan pemberian informasi terkini khususnya terkait kondisi ruas jalan tersebut
kepada pengguna jalan antara lain dengan menggunakan media massa.
9. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan pemberian informasi secara pro aktif kepada Pemda
dan pihak-pihak terkait lainnya sehubungan dengan potensi lahar dingin akibat intensitas
hujan yang turun dalam rangka meningkatkan kewaspadaan/memberikan peringatan dini
kepada masyarakat.
10. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menegaskan kembali dukungannya terhadap
pembentukan Kantor/Pos SAR di Provinsi DIY guna memberi waktu respon yang lebih baik
terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan di wilayah tersebut.
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 25
BAB V
PENUTUP
Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR-RI ke kawasan terdampak
Bencana Erupsi dan Lahar Dingin Merapi yang dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 26
Januari 2011 yang lalu.
Mengingat besarnya dampak bencana Erupsi dan Lahar Dingin Merapi tersebut kepada
perikehidupan masyarakat luas, maka Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI bependapat
bahwa diperlukan koordinasi dan sinergisitas kebijakan lintas sektoral dan lintas wilayah
agar penanganan yang dilakukan dapat optimal terutama bagi masyarakat korban bencana.
Diperlukan juga political will dari semua pihak termasuk Pemerintah dan DPR RI khususnya
berupa dukungan bagi alokasi anggaran terhadap penanganan dampak baik dalam masa
tanggap darurat maupun dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.
Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini menjadi
masukan bagi Komisi V DPR RI terutama sebagai bahan bagi fungsi Pengawasan dan
Penganggaran DPR RI. Selain itu hasil Kunjungan Kerja ini juga akan diserahkan kepada
Pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti terutama dalam melakukan perencanaan bagi
pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana erupsi dan lahar
dingin Merapi serta mencegah/meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan harta benda di
masa yang akan datang.
Jakarta, 29 Maret 2010
TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI V DPR-RI
KE KAWASAN TERDAMPAK BENCANA MERAPI
KETUA,
Drs. Yoseph Umarhadi, M.Si. MA