laporan kunjungan kerja spesifik komisi viii dpr ......pengenalan manasik haji, dan berguna bagi...
TRANSCRIPT
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI TENTANG
DAMPAK COVID 19 TERHADAP PELAYANAN HAJI DAN
PENINGKATAN PERAN UPT ASRAMA HAJI ASRAMA HAJI
MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN
MASA PERSIDANGAN I 2020-2021
27 AGUSTUS 2020
KOMISI VIII DPR RI 2020
2
BAB I PENDAHULUAN
A. Umum
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan
peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 membentuk Tim Kunjungan Kerja
Spesifik ke UPT Asrama Haji Medan, UPT Asrama Haji Padang, UPT Asrama
Haji Balikpapan, UPT Asrama Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan
UPT Asrama Haji Lombok
B. Dasar Kunjungan Kerja
Pelaksanaan kunjungan kerja ke UPT Asrama Haji Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan berdasarkan pada:
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A,
Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran,
dan Pengawasan;
2. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib:
a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
c. Rapat internal.
C. Tujuan
Dalam menjalankan tugasnya, Komisi VIII DPR-RI melakukan kunjungan ke
UPT Asrama Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan sebagai
berikut:
1. Untuk melihat secara langsung mengenai kondisi obyektif peningkatan
peran dan kinerja UPT Asrama Haji dalam pelayanan terhadap jemaah
haji di wilayah Sulawesi Selatan.
2. Untuk mendapatkan masukan mengenai permasalahan dan usulan
kebijakan tentang peningkatan peran UPT Asrama Haji sehingga diperoleh
3
masukan yang akan menjadi bahan rapat dengan Kementerian Agama RI
dan pihak-pihak terkait lainnya.
3. Untuk mengetahui Dampak covid 19 terhadap pelayanan haji di Provinsi
Sulawesi Selatan.
D. Waktu Pelaksanaan
Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan
bertempat di UPT Asrama Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan di
laksanakan pada tanggal 27 Agustus 2020.
E. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI tentang Dampak Covid 19 Terhadap
Pelayanan Haji Dan Peningkatan Peran UPT Asrama Haji Asrama Haji
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ini diikuti oleh pimpinan dan anggota
Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut:
DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI
KUNJUNGAN KERJA KE MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANGGAL 27 AGUSTUS 2020
NOMOR N A M A JABATAN FRAKSI DAPIL
URUT
ANGG.
1. A.509 H. Yandri Susanto, S.Pt. Ketua Komisi VIII
PAN Banten II
2. A.257 Drs. H. Samsu Niang, M.Pd. Anggota PDIP Sulsel II
3. A.211 H. Arwan M Aras T, S.Kom Anggota PDIP Sulbar
4. A.92 Dr.H.Jefry Romdonny, SE. S.Sos. M.Si. MM.
Anggota Gerindra Jabar IX
5. A.368 Satori, S.Pdi., MM Anggota Nasdem Jabar VIII
6. A.559 H. Hasani Bin Zuber, S.IP Anggota Demokrat Jatim XI
7. Yusup Kamaludin Sekretariat Komisi VIII DPR RI
10. Adi Wicaksono SE.ME. AK. CA. Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI
4
BAB II
Dampak Covid 19 Terhadap Pelayanan Haji dan Peningkatan Peran UPT Asrama
Haji Asrama Haji Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Pandemi covid 19 telah menyebabkan tidak berangkatnya calon jemaah
haji Indonesia yang sudah membayar lunas untuk melakukan ibadah haji di Tanah
Suci Mekkah. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan
Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan
pemberangkatan haji tahun 1441H/2020M. Jemaah haji yang sudah membayar
lunas pada tahun ini dan sesuai porsi keberangkatan secara otomatis akan
diberangkatkan pada penyelenggaraan tahun 1442H/2021M. Pandemi Covid 19
diharapkan dapat diatasi dan pulih pada tahun depan dengan tersedianya obat
dan vaksin yang telah melewati proses pengujian. Pemerintah Arab Saudi
diharapkan juga dapat menyediakan fasilitas serta kesiapan dalam
penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
Pandemi covid 19 tentu saja telah menjadi pelajaran bahwa
penyelenggaraan ibadah haji tahun depan harus tetap mengedepankan prinsip
kewaspadaan wabah penyakit agar jemaah haji dapat lebih siap menghadapi dan
mencegah serta dapat beribadah secara khusyuk sesuai dengan ketentuan
agama islam. Dampak covid 19 terhadap pembatalan penyelenggaraan ibadah
haji tahun 1441H/2021 tentu saja berdampak bagi para jemaah haji, baik yang
sudah bayar lunas dan seharusnya berangkat pada tahun ini maupun yang calon
berangkat pada tahun-tahun berikutnya yang secara otomatis mundur jadwal
pemberangkatannya.
Pemerintah khususnya Kementerian Agama harus memiliki rencana
perjalanan serta perencanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dengan
memperhatikan perkembangan Pandemi Covid 19 agar pembinaan, pelayanan
dan pelindungan terhadap jemaah haji dapat optimal. Dalam pembinaan dengan
sulitnya pertemuan tatap muka bagi jemaah haji dalam pembinaan manasik haji
bagi jemaah haji maka perlu ada media online dengan menggunakan teknologi
internet siap pakai yang tersedia atau dengan cara efektif lainnya seperti aplikasi
android dan tutorial bimbingan manasik haji lainnya. Kesiapan petugas haji baik
itu pembimbing, tenaga kesehatan dan pendukung lainnya juga harus memiliki
kesiapan yang ekstra kuat yang dibekali dengan pengetahuan, kemampuan dan
peralatan yang menunjang kinerja petugas. Kesiapan sarana dan prasarana
embarkasi haji, hampir seluruh embarkasi asrama haji dijadikan tempat darurat
perawatan atau isolasi mandiri bagi penanganan covid 19. Untuk itu seluruh
embarkasi asrama haji harus di evaluasi agar tiba saatnya dalam
penyelenggaraan ibadah haji tidak mengurangi pelayanan bagi jemaah haji.
5
Fungsi Asrama Haji
Kewajiban untuk masuk dalam asrama haji, dimulai pada tahun 1970.
Kewajiban ini terkait dengan ditetapkan Indonesia sebagai daerah endemik
penyakit kolera oleh badan kesehatan dunia (WHO). Ada ketentuan WHO yang
mengharuskan warganegara Indonesia yang ingin ke luar negeri dikarantina dulu
sebelum berangkat. Kondisi ini kemudian memaksa pemerintah Arab Saudi
mengeluarkan aturan agar jamaah haji Indonesia di karantina selama lima hari
setelah keberangkatan, dan lima hari setelah tiba di tanah air.
Kewajiban karantina selama lima hari ini berlaku hingga tahun 1972. Pada
tahun 1973 masa di asrama haji menjadi tiga hari sebelum berangkat dan tiga hari
setelah tiba di tanah air. Penyewaan tersebut sangat besar, selain itu wisma yang
disewa memang tidak dipersiapkan untuk jamaah haji. Tidak heran, kalau tidak
dilengkapi sarana yang dibutuhkan untuk jamaah haji.
Pada tahun 1974, Direktur Jenderal Urusan Haji Prof KH Farid Maruf mulai
merencanakan pembangunan asrama haji. Rencana itu, baru bisa direalisasikan
pada masa Departemen Agama dijabat Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira
negara dan Dirjen Urusan Haji dijabat Burhani Tjokrohandoko, yang
memerintahan pembangunan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, yang lokasinya
dekat dengan Bandara Halim Perdanakusumah, yang pada waktu itu merupakan
bandara Internasional penerbangan dari dan ke Indonesia.
Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah jamaah haji yang menggunakan
pesawat udara mengalami kenaikan sampai tiga kali lipat. Maka, asrama haji
pemberangkatan dikembangkan menjadi beberapa wilayah yaitu Jakarta dan
Surabaya, selanjutnya ditambah lagi asrama haji Makassar dan Medan.
Sekarang, jamaah haji hanya masuk asrama haji sehari menjelang
keberangkatan, dan ketika tiba di Indonesia tidak perlu masuk ke asrama haji lagi.
Asrama haji saat ini berfungsi sebagai asrama haji embarkasi, yaitu asrama yang
berfungsi untuk melayani calon jamaah haji dari proses awal sampai
keberangkatan dan kepulangan melalui bandara haji.
Asrama Haji merupakan unit pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di
bawah lingkungan Kementrian Agama di bawah tanggung jawab Dirjen
Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
Dalam Pelaksanaan Haji, Asrama Haji mempunyai peran yang sangat
penting yaitu:
a. Penyusunan dan perencanaan
b. Pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan konsumsi bagi jamaah
haji dan masyarakat lainnya.
c. Pelaksanaan administrasi, keuangan, dan pengelolaan aset, dan
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
6
Sekilas UPT Asrama Haji Sudiang Makassar
Asrama Haji Sudiang didirikan berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 2
Tahun 1982, pembangunannya dimulai tahun 1985, di atas tanah seluas 129.769
m2, berlokasi di Jl. Asrama Haji Kelurahan Sudiang (sekarang).
Asrama Haji yang dalam pengelolaanya, dilakukan oleh Badan Pengelola
Asrama Haji (BPAH), mulai difungsikan tahun 1986, sebagai asrama haji
embarkasi dan debarkasi Makassar, yang melayani pemberangkatan jemaah
calon haji dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dari proses awal sampai
keberangkatan, dan kepulangan dan dapat digunakan oleh masyarakat umum di
luar musim haji.
Kini dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014,
tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Asrama Haji, maka status BPAH, berubah
menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji, dengan struktur berada di
bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Dengan perubahan itu, maka fungsi dan peran strategis asrama haji ke
depan akan semakin diharapkan adanya.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengatakan, kebijakan
pemerintah pusat merevitalisasi Asrama Haji, merupakan peluang yang bisa
ditangkap oleh UPT Asrama Haji, untuk menawarkan ke masyarakat umum,
sebagai solusi menyelenggarakan kegiatan.
Asrama Haji bisa menjadi tempat alternatif penyelenggaraan rapat, seminar
dan lain sebagainya, karena Asrama Haji kini lebih sejalan dengan usaha
pemerintah, yang merevilitasi Asrama Haji. Silahkan, tawarkan Asrama Haji ke
masyarakat luas. Tapi, dengan catatan, harus dipertanggungjawabkan
administrasinya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dirjen PHU melihat, Asrama Haji diijinkan merevitalisasi dirinya sendiri,
sebatas tidak melenceng dari aturan yang ditetapkan. Menurutnya, dalam
mengelola asrama haji, akan ada tantangan dan peluang. Ke depan, mantan
rektor IAIN Semarang ini berharap, Asrama Haji mampu menjadi bagian dari
aktivitas, untuk memperoleh pendapatan negara bukan pajak.
Saat ini menjadi era baru pengelolaan Asrama Haji di seluruh wilayah
Indonesia, utamanya Asrama Haji yang telah direvitalisasi oleh pemerintah. Meski
demikian, Djamil mengingatkan bahwa, kualitas pelayanan asrama untuk para
jamaah haji, tetap prioritas.
Asrama Haji adalah tulang punggung dalam proses embarkasi dah
debarkasi jamaah haji kita. Dan mau tidak mau, disamping kualitas fisik lebih baik,
7
maka pelayanan harus lebih baik. Aspek-aspek seperti akomodasi, sanitasi,
pelayanan yang ramah, dan lain sebagainya harus prioritas.
Revitalisasi asrama haji Makassar menghabiskan dana yang cukup besar.
Untuk itu, harus dibarengi dengan sebuah pemenuhan amanah yang serius, dan
komprehensif. Ke depan, guru besar IAIN Walisongo ini meminta kerja keras
pengelola Asrama Haji agar stigma bahwa Asrama Haji adalah tempat pelayanan
ala kadarnya hilang.
Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Makassar, menuturkan, usaha untuk
meningkatkan pelayanan ibadah haji, senantiasa dilakukan pemerintah yang
meliputi beberapa beberapa aspek pelayanan, baik yang berbentuk fisik maupun
non fisik, sampai kepada tuntutan pelaksanaan ibadah haji, yang sempurna,
dalam rangkaian mencapai haji mabrur.
Pelayanan fasilitas akomodasi haji di tanah air, yang dikenal dengan istilah
pengasramaan jemaah calon haji, termasuk pelayanan CIQ (Custom, Imigration
and Quarantine), yang dilaksanakan menjelang pemberangkatan jemaah calon
haji ke tanah suci, dan setelah tiba kembali di tanah air, merupakan aspek penting
dalam kaitan dengan pelayanan ibadah haji secara keseluruhan, yang selalu
diikhtiarkan pemerintah untuk ditingkatkan.
Berdirinya Asrama Haji selalu diikuti dengan usaha pemeliharaan, dan
pengelolaan yang baik, supaya bangunan beserta isinya, dapat terawat dan
terpelihara dengan baik, sehingga selalu dalam kondisi siap pakai, bila sewaktu-
waktu diperlukan.
Dalam rangka swakelola Asrama Haji Sudiang Makassar, maka fasilitas
milik negara ini, tidak hanya dipergunakan untuk pelayanan jemaah haji, tetapi
juga untuk masyarakat umum. Untuk itu, dilakukan upaya memperindah dan
menyempurnakan kelengkapan sarana fasilitas yang ada.
Pembangunan sarana ibadah masjid Quba, dipadukan dengan sarana
peragaan/praktik manasik haji, yang berupa bangunan miniatur Kabah, Makam
Ibrahim, Masa dan Jamarat (tiruan), merupakan pilihan yang harus disediakan
dalam asrama haji, untuk meningkatkan fungsi dan perannya ke depan.
Eksistensi Asrama Haji, kini dan esok, akan menjamin terwujudnya fasilitas
ibadah yang nyaman, dan cukup memadai dari segi arsitektur, maupun estetika
serta mempermudah jemaah calon haji, secara visual mempelajari tata cara
pengenalan manasik haji, dan berguna bagi masyarakat untuk kegiatan umum,
semisal pernikahan, pelatihan, kegiatan out bond dan lain lain.
Asrama haji juga dapat menjadi solusi tempat rekreasi ideal, yang
bernuansa islami, dan mampu memberikan sentuhan rohani, kepada pengguna
jasa asrama di tengah-tengah era globalisasi yang sarat dengan kontaminasi
budaya negatif.
8
BAB III
HASIL KUNJUNGAN KERJA
Pada kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI tentang Dampak Covid
19 Terhadap Pelayanan Haji dan Peningkatan Peran UPT Asrama Haji Asrama
Haji Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di Asrama Haji Makassar
dapat dicatat sebagai berikut :
1. Adanya ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi covid 19 maka
penyelenggaraan ibadah haji tetap melaksanakan penerimaan pendaftaran
calon Jemaah haji. Calon Jemaah haji Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah
membayar lunas pada tahun 2020 akan diberangkatkan pda tahun 2021. Bagi
calon Jemaah haji daftar antrian selanjutnya diharapkan menunggu kepastian
kuota visa haji yang akan diberikan oleh Pemerintah Saudi Arab kepada
Pemerintah Indonesia. Calon Jemaah haji dapat melakukan kegiatan
memperdalam manasik haji dan manasik perjalanan ibadah haji secara
mandiri.
2. Pemerintah diharapkan untuk memperjuangkan penambahan kuota visa haji
karena daftar tunggu calon Jemaah haji di provinsi Sulawesi Selatan ada yang
mencapai diatas 40 tahun. Kuota haji Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak
7.272 orang. Jemaah haji yang melakukan pelunasan pada musim haji tahun
1441 H/2020 M sebanyak 7.067 orang (97,2%) sehingga sisa kuota sebanyak
205 orang. Jemaah haji cadangan yang melakukan pelunasan 389 orang.
Jemaah haji yang telah lunas dan melakukan penarikan biaya setoran lunas
sebanyak 25 orang.
3. Pelayanan pendaftaran haji pada awal masa pandemi dibatasi maksimal
sebanyak 5 orang, namun pada era Normal Baru jumlah pendaftar sudah
tidak dibatasi sehingga layanan pendaftaran sudah berjalan dengan baik
kembali dan tetap diterapkan protokol kesehatan secara disiplin. Dalam
rangka pelaksanaan mencegah dan memotong mata rantai penyebaran virus
corona, maka prlaksanaan dilaksanakan secara virtual dengan berbagai
pendekatan dan tantangannya. Setelah pembatalan keberangkatan jemaah
haji pada musim haji tahun 1441 H/2020 M, jemaah haji yang telah melakukan
pelunasan memiliki banyak kesempatan untuk memantapkan bimbingan
manasik haji. Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
9
karena tidak memungkinkan pelaksanaan manasik dilakukan dengan
mengumpulkan banyak jemaah haji dalam satu tempat. Kanwil Kementerian
Agama Sulawesi Selatan menerapkan berbagai cara dalam memberikan
bimbingan manasik haji seperti;
a. Memanfaatkan media yang ada dengan melaksanakan manasik haji
secara daring.
b. Menyebarkan video bimbingan manasik kepada Jemaah Haji.
c. Melaksanakan program Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun
dengan memaksimalkan peran Penyuluh Agama Islam pada Kantor
Urusan Agama.
4. Dalam pembinaan Jemaah Haji, Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi selatan senantiasa melakukan bimbingan kepada Jemaah Haji baik
yang akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan maupun
yang belum. Berbagai program telah dilaksanakan untuk meningkatkan
kualitas pengetahuan manasik haji bagi Jemaah Haji. Salah satu program
unggulan yang dilaksanakan adalah “Bimbingan Manasik Sepanjang Tahun”.
Dalam pelayanan Jemaah Haji, di Sulawesi Selatan sudah ada gedung
PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu) yang ada di Kabupaten
Wajo yang diresmikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada
tanggal 18 Februari 2020. Gedung tersebut secara fungsional dimanfaatkan
untuk segala bentuk layanan haji mulai dari pembayaran setoran awal pada
BPS Bipih, pendaftaran haji, bimbingan manasik, dll. Pada daerah lain yang
belum memiliki gedung PLHUT melakukan kebijakan dengan mengupayakan
layanan penyetoran setoran awal dan layanan pendaftaran dilakukan disatu
tempat. Dalam proses penerbitan paspor jemaah haji juga sudah dilakukan
secara mobile sistem sehingga jemaah haji tidak lagi ke Kantor Imigrasi yang
jaraknya jauh (lintas kabupaten) tapi cukup dilakukan di Ibukota Kabupaten.
Petugas kantor Imigrasi yang akan melayani ditempat tersebut. Dalam
perlindungan jemaah haji, Kanwil Kementerian Agama selalu melakukan
sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan pendaftaran haji langsung
dilakukan pada Kementerian Agama untuk haji reguler dan pada
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang resmi terdaftar di
Kementerian Agama. Disamping itu juga senantiasa berkoordinasi dengan
Dinas Kesehatan maupun Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam upaya
10
meningkatkan kualitas kesehatan jemaah haji sebelum berangkat menunaikan
ibadah haji.
5. Pada awal masa pandemi Covid-19, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 24002 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020
tentang Penyesuaian Mekanisme Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan
Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dalam surat
edaran tercantum pembatasan jumlah pendaftar jemaah haji maksimal 5
orang dalam 1 (satu) hari. Hal tersebut mengakibatkan tidak terlayani dengan
maksimal pelayanan pendaftaran terutama untuk daerah yang biasanya
banyak melayani pendaftaran haji. Pada tanggal 9 Juni 2020, Dirjen
Penyelenggaraan Haji dan Umrah menerbitkan Surat Edaran Nomor
B.09030/DJ.II/Dt.II.II/HK.00.7/06/2020 tentang Penyesuaian Mekanisme
Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor
Kmenterian Agama Kabupaten/Kota Dalam Tatanan Normal Baru. Pada surat
edaran tersebut, jumlah pendaftar haji tidak lagi dibatasi namun proses
pendaftaran tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin baik oleh
petugas pada Kankemenag maupun jemaah haji.
6. Kalau perkembangan UPT Asrama Haji Makassar lima tahun terakhir
mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga 2019 yaitu adanya
pembangunan 5 (lima) gedung wisma baru dan 2 (dua) pembangunan
rehabilitasi, 4 (empat) rumah genset serta 1 (satu) gardu listrik. Akan tetapi
tahun ini tidak ada pengembangan pada sarana prasarana dikarenakan
adanya covid 19. Jangka pendek untuk tahun ini tdk ada perkembangan yang
signifikan karena terhambat oleh covid 19 dan juga anggaran untuk itu tidak
tersedia, jadi pengembangan untuk tahun ini kita hanya fokus pada
pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada. perencanaan
pembangunan gedung di tahun 2021 yaitu rehabilitasi besar wisma 16 dan
tahun 2022 direncanakan 2 (dua) bangunan yaitu pembangunan Wisma
Marwah dan pembangunan pusat layanan haji dan studio manasik.
Berdasarkan usulan proyek revitalisasi dan pengembangan UPT Asrama Haji
Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 dalam meningkatkan sarana dan
prasarana yaitu : Pembangunan Wisma Marwah (Tahun 2022); Pembangunan
Pusat Layanan Haji dan Studio Manasik (Tahun 2022); Pengadaan Moubiler
dan Elektronik Wisma (Tahun 2022); Pembangunan Wisma Jabal Tsur (Tahun
11
2023); Pembangunan Sarana Manasik (Tahun 2023); Pembangunan Aula
King Abdul Azis (Tahun 2023); Pembuatan Jalan Asrama Haji/Aksebilitas
Antar Wisma (Tahun 2023); Pembangunan Gedung Pujasera (Tahun 2023);
Pembangunan Gedung laundry (Tahun 2023); Pengadaan Moubiler dan
Elektronik Aula (Tahun 2023); Pembangunan Gedung Manasik (Tahun 2024);
Pengembangan Wisma 16 (Tahun 2024); Pengembangan Wisma 14 dan 15
(Tahun 2024); Pengembangan Wisma 13 (Tahun 2024); Pengembangan
Ruang Makan dan dapur (Tahun 2024); Pembangunan ATM Center (Tahun
2024); Pengadaan Moubiler dan Elektronik Aula (Tahun 2024).
7. Kendala yang sering dihadapi UPT Asrama Haji dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya dalam melayani jamaah yaitu seperti :
a. Sarana wisma yang belum semua sama karena ada wisma baru dan
wisma lama yang otomatis memiliki sarana fasilitas yang berbeda.
b. Banyaknya jamaah yang usia lanjut dan nda bisa menggunakan
fasilitas wisma baru seperti kartu kunci kamar dll.
c. Poliklinik kesehatan yang ada di asrama haji Makassar sudah kurang
layak dari sisi bangunan untuk menampung para calon jamaah haji
yang akan memeriksakan kesehatannya.
d. Fasilitas manasik haji sudah tidak layak digunakan seperti miniatur
Shafa Marwah dan Jamarat.
12
BAB IV
PENUTUP
Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI mengenai Dampak
Covid 19 Terhadap Pelayanan Haji Dan Peningkatan Peran UPT Asrama Haji
Asrama Haji Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya laporan ini dapat
digunakan sebagai bahan pembahasan pada rapat-rapat dengan Pemerintah
dalam rangka merumuskan kebijakan yang perlu diambil dan ditindaklanjut