LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERKEBUNAN

PEKANBARU-PROVINSI RIAU

MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018-2019

Tanggal 26 S.D. 27 Maret 2019

SEKRETARIAT KOMISI VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2 0 1 9

I. PENDAHULUAN

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian

tengah pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai

timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Hingga tahun

2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-

pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau

Bintan) yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah

selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri

pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota

besar lainnya antara lain Dumai, Selatpanjang, Bagansiapiapi, Bengkalis,

Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat.

Provinsi Riau salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber

dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam,

karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang

merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada

1982 menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 160,000 hektare hutan habis

ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun

2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan

produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di

provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga

seperti Malaysia dan Singapura.

Bahan bakar minyak merupakan komoditas yang penting bagi negara

dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga jaminan

ketersediaannya harus selalu terjaga. Sebagai komoditas yang vital bagi

masyarakat, keberadaan bahan bakar minyak sangat berpengaruh pada

banyak aspek kehidupan masyarakat serta berpengaruh besar pada

perekonomian dan kesejahateraan masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas

negara dalam hal ini lembaga legislatif DPR RI, Pemerintah dan badan

usaha milik negara di bidang minyak dan gas bumi yang berkewajiban untuk

mengamankan dan menjamin ketersediaan dan distribusi bahan bakar

minyak untuk masyarakat. Untuk itu, negara melalui badan usaha milik

negara melakukan usaha pengelolaan minyak bumi untuk diolah menjadi

bahan bakar minyak yang akan didistribusikan sesuai kebutuhan rakyat.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dari waktu ke waktu semakin

mendapatkan banyak tantangannya dan berbagai macam permasalahan.

Tantangan terbesar adalah semakin tingginya kebutuhan minyak dan gas

bumi untuk kegiatan ekonomi dan kebutuhan di berbagai bidang kehidupan,

namun sebaliknya cadangan dan ketersediaannya semakin berkurang.

Sektor Migas juga mempunyai kontribusi penting terhadap keberlanjutan

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dapat dipastikan bahwa sebagian besar aktifitas usaha yang dilakukan

oleh masyarakat akan membutuhkan energi, yang sampai saat ini bersumber

dari minyak dan gas bumi. Sampai saat ini, Migas merupakan salah satu

faktor penting pemicu pertumbuhan perekonomian. Artinya, begitu penting

sektor ini untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, penyediaan dan distribusi BBM harus dipastikan

agar tidak terdapat hambatan dan masalah, baik berupa masalah teknis

maupun non teknis diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, termasuk

di Kepulauan Riau.

Berdasarkan Kunjungan Kerja Spesifik dan Kunjungan Kerja Reses

pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019, Komisi VII DPR RI

menemukan adanya permasalahan di lapangan adanya potensi terjadinya

penyelewengan LPG 3 Kg di SPBE yang disambungkan dengan LPG Non

PSO dan adanya harga LPG 3 Kg yang lebih tinggi di pengecer dengan

harga Eceran Tertinggi (HET) yakni sebesar 25 ribu rupiah per tabung. Tim

kunjungan kerja ke Provinsi Riau juga menemukan adanya penyaluran

BBM bersubsidi di daerah pelabuhan yang diindikasikan menyalahi

prosedur yang berlaku. Hal ini perlu ditindaklajuti oleh pihak-pihak terkait

termasuk pihak kejaksaan dan diskrimsus yang mendampingi pada saat

kunjungan sidak ke Pekanbaru Riau.

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang

diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai

oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib

disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga

kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana

dinyatakan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan

tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara,

kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta

meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional,

dan internasional Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang

berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan

dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan

kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan

pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera

diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas

penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan

belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan

hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan

diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sudah seharusnya

dilaksanakan secara terpadu dari tingkat atas sampai kepada tingkat

bawahnya, dalam arti bahwa harus terlaksananya koordinasi yang baik

antara pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk

mewujudkan keterpaduan maka dibentuklah struktur dan fungsi penataan

lingkungan yang terdiri dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Biro Bina Lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, yang

dapat diupayakan adalah mengurangi pencemaran dan mengendalikan

pencemaran melalui pengawasan yang ketat terhadap setiap pelanggaran-

pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup yang

baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap

warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh

pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan

berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber

dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta mahluk hidup lain.

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki

berbagai pendekatan instrumen hukum mulai dari pengawasan perijinan,

pencegahan dan pengamanan hutan, sanksi administrasi, gugatan

kerusakan lingkungan hidup dan tuntutan pidana lingkungan hidup dan

kehutanan yang dapat memberikan dampak efek jera signifikan dalam

menurunkan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dilihat dari sisi pentingnya pengawasan terhadap pencemaran

lingkungan diatas, Komisi VII DPR RI memandang perlu kembali untuk

melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pekanbaru-Provinsi Riau guna

meninjau ke Kawasan Industri dan Pemantauan terkait Regulasi LPG

3Kg dan Penyaluran BBM di Pekanbaru dan ke beberapa perusahaan

Industri Perkebunan. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan

informasi penting terkait masalah Pengelolaan Limbah B3 dan Pencemaran

Lingkungan Hidup dalam rangka untuk memastikan bahwa pelaku usaha

telah melaksanakan semua ketentuan yang telah diatur di dalam UU No. 32

Tahun 2009 tentang PPLH. Untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi VII

DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama mitra-

mitra terkait sesuai dengan fungsinya.

II. DASAR HUKUM KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan berdasarkan

Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 4 Maret 2019 Masa

Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 serta merujuk pada Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014

tentang Tata Tertib DPR RI.

III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan Tujuan diadakannya Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII

DPR RI ke PekanBaru-Provinsi Riau adalah dalam rangka melihat secara

langsung Pemantauan terkait Regulasi LPG 3Kg dan Penyaluran BBM di

Pekanbaru serta proses pengelolaan limbah B3 dari Perusahaan-

perusahaan Industri Perkebunan di Pekanbaru-Provinsi Riau dan

permasalahan yang dihadapi.

IV. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke

Pekanbaru-Provinsi Riau adalah tanggal 26-28 Maret 2019. Adapun agenda

tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI selama berada di

Pekanbaru-Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. On The Spot di Pengolahan Limbah Industri dan Pemantauan terkait

Regulasi LPG 3Kg dan Penyaluran BBM di Pekanbaru didampingi :

1. Dirjen Penegakan Hukum KLHK,

2. Dirjen PSLB3 KLHK,

3. Dirjen PPKL LHK

4. Dirjen PTKL LHK

5. Dirjen Migas KESDM

6. Direksi PT Pertamina (Persero)

7. BPH Migas

8. Dinas ESDM Prov Riau

9. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov Riau

2. Melanjutkan on the spot ke Pabrik Karet PT Hervenia Kampar Lestari di

Desa Sungai Pinang Kampar dan dilanjutkan Peninjauan ke PT Surya

Intisari Raya (SIR) di Perawang.

3. Peninjauan Lapangan ke PT Mitra Unggul Pusaka Simpang Langgan

Pelalawan didampingi:

a. Dirjen Gakkum LHK

b. Dirjen PSLB3 LHK

c. Dirjen PPKL LHK

d. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan LHK

e. Bupati Palalawan

f. Kepala Dinas LHK Prov.Riau

4. Dilanjutkan Peninjauan dan Pertemuan ke PT Adei di Pangkalan Kerinci

Palalawan didampingi:

a. Dirjen Gakkum LHK

b. Dirjen PSLB3 LHK

c. Dirjen PPKL LHK

d. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan LHK

e. Bupati Palalawan

f. Kepala Dinas LHK Prov.Riau

5. Pertemuan di kantor PT Chevron, didampingi:

a. Dirjen Gakkum LHK

b. Dirjen PSLB3 LHK

c. Dirjen PPKL LHK

d. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan LHK

e. Bupati Siak

f. Direksi PT Chevron

g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Riau

V. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke

Pekanbaru-Provinsi Riau adalah:

1. Pemantauan terkait Regulasi LPG 3Kg dan Penyaluran BBM

2. Meminta Kementerian LHK untuk melakukan pemeriksaan dan

mengambil tindakan yang tegas terhadap perusahaan industri dan

perusahaan perkebunan yang telah mengembangkan usahanya pada

kawasan hutan.

3. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengelola B3,

pengendalian kualitas air, pengendalian pencemaran udara, dan

pengelolaan limbah Cair,

4. Pemanfaatan limbah B3 dan penanganannya,

5. Peringkat Proper Perusahaan dalam 5 tahun terakhir,

6. Rekomendasi Amdal dan tindaklanjutnya hingga saat ini,

7. Implementasi pelaksanaan program CSR dalam 5 tahun terakhir,

8. Beberapa informasi penting yang akan berkembang di dalam

pertemuan dan Memperoleh informasi kendala dan dukungan yang

diperlukan.

Hasil kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI diharapkan

bisa menjadi referensi untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan Rapat

Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait.

VI. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI

Adapun anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI yang

melakukan Kunjungan ke Pekanbaru-Provinsi Riau, diantaranya dalam

lampiran jadwal.

VII. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR

RI adalah sebagai berikut :

a. Persiapan

- Menghimpun data dan informasi awal.

- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang akan

menjadi lokasi kunjungan kerja.

- Mempersiapkan administrasi keberangkatan

b. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI

dilakukan dengan cara kunjungan lapangan dan diskusi didalam

ruangan.

c. Pelaporan

Pelaporan merupakan resume kegiatan yang dituangkan secara

deskriptif.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

II.1. On The Spot di Pengolahan Limbah Industri dan Pemantauan

terkait Regulasi LPG 3Kg dan Penyaluran BBM di Pekanbaru

didampingi :

1. Dirjen Penegakan Hukum KLHK,

2. Dirjen PSLB3 KLHK,

3. Dirjen PPKL LHK

4. Dirjen PTKL LHK

5. Dirjen Migas KESDM

6. Direksi PT Pertamina (Persero)

7. BPH Migas

8. Dinas ESDM Prov Riau

9. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov Riau

Tim kunjungan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI yang

dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir

melaksanakan Inspeksi mendadak ke SPBE dan Pangkalan LPG 3 Kg di

Pekanbaru.

Gambar 1. Tim Komisi VII DPR RI melakukan peninjauan ke beberapa

Pangkalan LPG 3 Kg di Kabupaten Kampar

- Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI menemukan masalah

kelangkaan Elpiji 3 kg dan harga yang tidak merata serta menemukan

berbagai masalah terkait distribusi gas Elpiji 3 Kilogram (kg) di masyarakat

daerah Sungai Pinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

- Menurut Laporan dari beberapa Kepala desa ditemukan beberapa harga

LPG 3 Kg di tingkat pengecer dengan harganya Rp 25.000-45.000 per

tabung .

- Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

ditemukan kumpulan beberapa Pangkalan serentak mengalami

kelangkaan dan kehabisan LPG 3 Kg, dari beberapa Pangkalan tersebut

ternyata dimiliki oleh satu orang.

- Dalam inspeksi ke SPBE masih ditemukan adanya indikasi terjadinya jual

beli BBM yang tidak sesuai dengan standar prosedur.

- Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ingin memastikan audit

Pertamina menjalankan regulasi distribusi. Manajemen Pertamina harus

diaudit dengan benar dan siapa yang melakukan kesalahan ini harus

diberikan sanksi, apakah itu sanksi hukum atau administrasi yang akan di

bahas pada RDP di Senayan dengan Dirut PT Pertamina dan Jajarannya.

- Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mengusulkan agar

diperbanyak agen penyalur dan pangkalan dengan

melibatkan stakeholder dan kepala desa, karena mereka yang tahu

masyarakatnya yang tidak mampu, dan berapa kebutuhan Elpiji di setiap

desa tersebut. Supaya BUMDes dilibatkan sebagai penyalur untuk

menjalankan regulasi Elpiji 3 kg.

II.2. Melanjutkan on the spot ke Pabrik Karet PT Hervenia Kampar

Lestari di Desa Sungai Pinang Kampar dan dilanjutkan Peninjauan

ke PT Surya Intisari Raya (SIR) di Perawang.

Profil Perusahaan PT Hervenia Kampar Lestari

- Alamat : Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang, Kab. Kampar. Riau

- Telp. (0761) 33218, 26430, 082883005165 , Fax. (0761) 23083

- Email : union_siak@yahoo.com

- Bidang Usaha Utama : Crumb Rubber

- Direktur : HUSIN GOMULIA

- Jenis Produk : Standard Indonesian Rubber SIR-20

- Tanda Pengenal Produsen : SGE

- Kapasitas Terpasang : 60.000 ton/tahun ( IUI )

- Tujuan Ekspor : Amerika, Eropa, China, Jepang, India,

Korea, dll

Sertifikat Sistim Mutu

Alur Produksi Pabrik

Pengadaan Bahan Baku Karet (Bokar)

Proses Pengolahan Menggunakan Limbah Lumur Aktif

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

1. Pengelolaan Kualitas Air

2. Pengelolaan Kualitas Udara

3. Pengelolaan Limbah B3

4. Pengelolaan Limbah Padat

5. Pengelolaan Persepsi Masyarakat

- Pemantauan Kualitas Air Limbah Bulan Juli – Desember 2018

Grafik Hasil Pemantauan Kualitas Air Limbah bln Jul – Des 2018

- Pemantauan Kualitas Udara

- Hasil Pengukuran Kualitas Udara Emisi Thermal Oil Heater (C-1) di

Titik sampling TOH pada koordinat : N 00o23’32.3” E. 101o14’30.4”

- Pengelolaan Limbah B3

- Tatal Screen Tempat Penampungan dan Pengeringan Limbah Tatal

- Sludge Drying Bed Sebagai Tempat Penampungan dan Pengeringan

Lumpur

- Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh perwakilan dari PT.

Hervenia Kampar Lestari sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

- Pengelolaan Persepsi Masyarakat

Gambar 2. Beberapa pengecekan di Pabrik PT Hervina Kampar

Dilanjutkan Peninjauan PT Surya Intisari Raya (SIR) di Perawang

- Bidang Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit terpadu dengan industri

minyak kasar (minyak makan) dari nabati

- Alamat : Surya Dumai Building. 5th Floor

Jl. Jenderal Sudirman No. 395. Pekanbaru

- Phone: +62-761-32888 (hunting), Fax: +62-761-327000

- Luas Areal HGU : ± 5,038,60 Ha (Desa Tebing Tinggi Okura)

± 2.676,123 Ha (Desa Muara Kelantan)

- NPWP : 01.445.027.4-218.001

- NIB : 08120316063413

- Berdasarkan Akte Perubahan oleh Notaris Dian Oktanira, SH, Mkn

tanggal 22 Agustus 2016 Akte No. 26 berkedudukan di Tangerang

Selatan.

- Susunan Dewan Direksi sebagai berikut :

Direktur Utama : Harianto Tanamoeljono

Direktur : Bahadurin

Direktur : Isen Henry Tjong

Komisaris : Sapta Rayendra

- Dokumen Perizinan

- Berita Acara Pemeriksaan oleh tanggal 28-02-2019 oleh pihak Gakkum

- Pengelolaan Limbah Yang Dihasilkan dari Kegiatan Operasional Pabrik

- Pengelolaan Limbah B3 Yang Dihasilkan (Kerjasama Dengan Pihak

Ke-3)

- Pengelolaan Limbah Cair (Non B3) Yang Dihasilkan Dari Kegiatan

Pengolahan Pabrik

Gambar 3. Pemeriksaan di Pabrik PT Surya Intisari Raya (SIR)

II.3. Peninjauan Lapangan ke PT Mitra Unggul Pusaka Simpang

Langgam (Grup Asian Agri)

- Pabrik Kelapa Sawit dan Perkebunan Kelapa Sawit PT Mitra Unggul

Pusaka Alamat Lokasi Desa Langkan/Penarikan/Tambak/Sotol,

Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

- Koordinat Lokasi 0 0 08’29”LS 1010 38’48”BT Estimasi Tonase CPO

(tahun 2014) 69.713

- Ton Estimasi Tonase Inti Sawit/Kernel (tahun 2014) 16.860 Ton

Estimasi Tonase TBS Perkebunan Sendiri 195.581 Ton

Gambar 4. Tim kunjungan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI

melakukan Peninjauan di PT Mitra Unggul Perkasa.

II.4. Dilanjutkan Peninjauan Lapangan ke PT Adei Plantation

- Peringkat Proper 2018 : Biru

- AMDAL dari Bupati Pelalawan No.KPTS.660/Bapedalda/2006/1328,

tanggal 17 Oktober 2006.

- Luas areal perusahaan 12.860 Ha dengan kapasitas produksi Pabrik

120 ton TBS/jam, riil 60 Ton TBS/jam.

- Izin TPS Limbah dari Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan

No.Kpts.503/BPMP2T-PLY/41/2016, tanggal 20 Desember 2016

berlaku selama 5 tahun.

- Persetujuan penyimpanan untuk 365 hari Jenis Limbah yang

dihasilkan diantaranya : Oli bekas, Filter Bekas, aki bekas, limbah

resin, lampu TL bekas, kain majun bekas dan kemasan bekas B3.

- Lokasi Usaha :

• Kabupaten : Pelalawan

• Kecamatan : Pangkalan Kuras, Pelalawan dan Bunut

• Desa (6) : Kemang, Palas, Batang Nilo Kecil, Telayap, Sering

dan Sungai Buluh

• Luas HGU : 12,860 hektar.

• Produksi TBS : Secara komersil dimulai tahun 2003

- Dokumen Perizinan Pengelolaan Limbah yang dimiliki

- Kegiatan Corporate Social Responbility / CSR

1. Dibidang Pendidikan diantaranya :

• Peningkatan Kompetensi Pengajar

Mengikuti Pelatihan IHF (Indonesia Heritage Foundation), yaitu Pendidikan

Holistik yang berbasis Karakter yang memberikan persiapan sikap mental

yang positif kepada anak sedini mungkin dengan berperilaku :

Jujur

Berpendirian

Bertanggung jawab

Dan sebagainya

• Kesejahteraan Tenaga Pengajar

Perusahaan membantu untuk menggaji guru di Sekolah Yayasan Tunas

Harapan Kebun Nilo. Total seluruh guru di YTHKN yaitu 85 orang guru.

Sehingga Perusahaan menganggarkan bantuan hingga 255 Juta/bulan atau

3 Miliyar setiap tahunnya.

• Transportasi Anak Sekolah

• Jumlah bus yang digunakan sejumlah 13 Unit (3 Bus besar dan 10

Bus Kecil)

• Biaya operasional transportasi Rp 749.500.000

2. Fasilitas Kesehatan Karyawan

Membangun Klinik Nurul Medika, Klinik ini merupakan Faskes Tahap 1 yang

bekerjasama dengan BPJS, Rumah Sakit dan Perusahaan yang dapat

digunakan oleh Karyawan

3. Fasilitas dan Kegiatan Olah raga

4. Fasilitas Perumahan Karyawan (berkelas Type 54)

5. Fasilitas Ibadah / Keagamaan

6. Kebun Kemitraan Pola KKPA

Gambar 5. Pertemuan dan Peninjauan Land Aplication (LA) di PT Adei

Plantation

Data dari Direktorat Planologi dan Tata Lingkungan KLHK

II.4. Pertemuan di Kantor Chevron Rumbai Pekanbaru

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan

sepuluh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor minyak dan gas

bumi (migas) penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

terbanyak sepanjang 2018. Dari 10 tersebut PT Chevron Pacific

Indonesia menunjukkan jumlah limbah B3 pada kategori Tanah

Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) mencapai 27.275,6 ton hingga

tahun 2018. Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mengelola limbah

tersebut ditaksir mencapai 3,2 juta dolar AS,

- PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) menyatakan komit untuk

melakukan pemulihan tanah sisa produksi berupa tanah terkontaminasi

minyak, yang tergolong limbah B3 sebelum masa kontrak beroperasi

berakhir di Blok Rokan, Provinsi Riau pada 2021.

- Tanah terkontaminasi minyak bumi merupakan lahan yang terkena

tumpahan, ceceran atau kebocoran penimbunan limbah minyak bumi

yang tidak sesuai dengan persyaratan dari kegiatan operasinal

sebelumnya, berdasarkan Kepmen LH N0.128/2003.

- Pada tahun 2015 sampai 2018 menurut road map terdapat 125 lokasi

yang terkontaminasi, 89 lokasi telah diselesaikan. Sedangkan lokasi di

luar roadmap yang membutuhkan Rencana Pemulihan Fungsi

Lingkungan Hidup (RPLFH) sebanyak 304 lokasi.

- Sepanjang tahun 2018 terdapat limbah sisa produksi migas yang

tergolong bahan berbahaya dan beracun (B3) sebanyak 33.128,7 ton.

- Panja Limbah dan Lingkungan mendesak Kementerian LHK khususnya

Direktorat Gakkum untuk melakukan pemeriksaan kepada PT Chevron

secara menyeluruh terkait kegiatan pemulihan tanah sisa produksi

berupa tanah terkontaminasi minyak, yang tergolong limbah B3 dan

melaporkan hasilnya ke Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama mitra-mitra terkait

sesuai dengan fungsinya.

Gambar 7. Pertemuan dengan Direksi PT Chevron di Rumbai Pekanbaru

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI

ke Provinsi Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI menemukan masalah

kelangkaan Elpiji 3 kg dan harga yang tidak merata serta menemukan

berbagai masalah terkait distribusi gas Elpiji 3 Kilogram (kg) di

masyarakat Hal ini perlu ditindaklajuti oleh pihak-pihak terkait. Menurut

Laporan dari beberapa Kepala desa ditemukan harga LPG 3 Kg di

tingkat pengecer dengan harganya Rp 25.000-45.000 per tabung.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mengusulkan agar

diperbanyak agen penyalur dan pangkalan dengan

melibatkan stakeholder dan Kepala desa, karena Kepala Desa yang

tahu masyarakatnya yang tidak mampu, dan berapa kebutuhan Elpiji di

setiap desa tersebut.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup

yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi

setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah,

dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat

tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta

mahluk hidup lain.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

kehutanan disebutkan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu

yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan

keberadaannya sebagai hutan tetap. Pengukuhan kawasan hutan di

Provinsi Riau tercantum dalam beberapa Kebijakan Kementerian

(Kehutanan ataupun Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) Tentang

Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Dalam Pasal 92 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan

yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam

kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

huruf b; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau

patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan

perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan

hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda

paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Panja LImbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI Meminta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan

penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap Perusahaan sawit

yang telah mengembangkan kebun sawit pada kawasan hutan dan

melaporkan hasilnya ke Komisi VII DPR RI.

Panja LImbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI dalam peninjauan

langsung di lapangan, masih ditemukan hal-hal pengelolaan limbah

yang tidak sesuai dengan prosedur yang tertuang regulasi UU No.32

Tahun 2009 tentang PPLH, tetapi perusahaan tersebut telah mendapat

penilaian kinerja diatas ketaatan yakni proper Hijau.

Dampak yang ditimbulkan dari penimbunan atau akumulasi limbah

padat yang mengandung logam berat (Limbah B3). Penimbunan

tersebut akan terjadi jika penanganan land fill LA (Land Aplication) tidak

sesuai dengan persyaratan teknis. Tolak ukur pengelolaan adalah

adanya keluhan masyarakat (bau dan kualitas air tanah) di sekitar

lokasi land fill dan LA (Land Aplication).

Berdasarkan informasi dari Perwakilan Kepala Desa yang hadir pada

pertemuan dengan Perusahaan-perusahaan Perkebunan bahwasanya

ada indikasi dari pihak perusahaan telah lalai janji pada masyarakat

sekitar, seperti janji akan membangunkan jembatan, jalan dan jaringan

air bersih ke salah satu desa serta masih banyak lagi janji-janji yang

belum terealisasi kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu Panja

Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI meminta kepada seluruh

Perusahaan Industri dan Perkebunan di Provinsi Riau untuk

meningkatkan kegiatan CSR bagi masyarakat sekitar pabrik.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meminta Kementerian

LHK RI untuk mengecek data perizinan semua perusahaan industri dan

perkebunan di Pekanbaru apakah sudah sesuai dengan izin yang

diberikan, serta mengambil beberapa sample hasil pengendalian Air,

Udara, dan Limbah Padat apakah sudah sesuai dengan kualitas

lingkungan dan baku mutu lingkungan hidup serta tidak melanggar UU

N0.32 Tahun 2009 dan melaporkan hasilnya kepada Panja Limbah dan

Lingkungan Komisi VII DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI akan memanggil

perusahaan Industri dan Perkebunan di Pekanbaru dalam RDP Panja

Limbah dan Lingkungan dengan Kementerian LHK RI terkait Perijinan,

Kajian Kegiatan Land Fill, kajian kegiatan Land Aplication (LA),

Penilaian Proper dan Evaluasi Amdal Perusahaan Pengelola Limbah

B3 dan Penghasil Limbah B..

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR

RI ke Provinsi Riau, sebagai acuan pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik

dengan harapan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat.

Jakarta, Maret 2019

Tim Kunjungan Kerja Spesifik

Ketua Tim Komisi VII DPR RI,

H MUHAMMAD NASIR