laporan layanan informasi publik 2017 ppid badan...
TRANSCRIPT
LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK 2017
PPID BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Alamat: Kantor Pusat BATAN Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710
Jakarta Selatan Telepon.(021) 5251109, ext.307 Website: www.batan.go.id e-mail: [email protected]
2
Daftar Isi
Daftar Isi .................... 2
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan
Informasi Publik di BATAN ...................... 3-5
Gambaran Umum Perkembangan
Layanan Informasi Tahun 2016 ............. 6-8
Rincian Pelayanan
Informasi Publik .... 9-10
Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik ...........................11
Kendala dan Rekomendasi Tindak
Lanjut ..........................11
Kesimpulan ...........11
3
Gambaran Umum
Kebijakan
Pelayanan
Informasi Publik
di BATAN
Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik merupakan
jaminan hukum bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi sebagai salah satu hak
asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD
1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa
setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) selaku
Badan Publik yang bertugas di bidang
penelitian, pengembangan dan
pendayagunaan ilmu pengetahuan dan
teknologi nuklir yang pendanaannya dibiayai
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) menyadari pentingnya Keterbukaan
Informasi Publik, selain sebagai sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan masyarakat
dalam pelaksanaan program kegiatannya,
juga sebagai sarana sosialisasi produk hasil
litbang BATAN kepada publik, sehingga ada
ketertarikan minat publik untuk
memanfaatkan.
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di
BATAN telah dimulai sejak tahun 2010, diawali
dengan penyusunan payung hukum di BATAN
yaitu diterbitkannya Peraturan Kepala BATAN
Nomor 148/KA/VII/2010 tentang Pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik di BATAN, yang
telah diubah oleh Perka BATAN Nomor 5
Tahun 2014. Kemudian, dibentuk Organisasi
Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui
Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor
181/KA/IX/2012, dan diganti dengan Surat
Keputusan Kepala BATAN Nomor
170/KA/VIII/2014.
Sejak diberlakukannya SK Kepala BATAN
Nomor 181/KA/IX/2012, maka layanan
informasi publik di BATAN dilaksanakan oleh
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Utama yang dijabat oleh Pejabat Eselon
II yang membidangi kehumasan (Kepala Biro
Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja
Sama) dan PPID Pembantu yang dijabat oleh
Pejabat Eselon II di lingkungan BATAN. Atasan
c
www.batan.go.id/kip
4
PPID yang dijabat oleh Sekretaris Utama
bertugas mengkoordinasikan pemberian
informasi, tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Informasi dan
melakukan uji konsekuensi bersama PPID.
PPID dalam melaksanakan tugasnya dibantu
oleh Bidang Pelayanan dan Pengelolaan
Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip,
Bidang Pengaduan dan penyelesaian sengketa,
dan Petugas Pelayanan Informasi (PPI) yang
dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Biro
Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja
Sama (BHHK).
Pengelolaan informasi publik di lingkungan
BATAN meliputi beberapa kegiatan
diantaranya melakukan pemutakhiran situs
BATAN (www.batan.go.id/kip) untuk
memenuhi kewajiban dalam mengumumkan
informasi publik secara berkala, menetapkan
Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar
Informasi Dikecualikan. Dalam menetapkan
Daftar Informasi Dikecualikan, Atasan PPID
bersama dengan PPID Utama, PPID Pembantu,
dan Bidang Pengaduan dan penyelesaian
sengketa melakukan uji konsekuensi terhadap
informasi publik yang akan dikecualikan. Sejak
tahun 2013 hingga 2016, Atasan PPID telah
menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan
melalui Surat Keputusan sebanyak 3 SK. Di
tahun 2017, dilakukan uji konsekuensi ulang
terhadap informasi yang dikuasai unit kerja di
bawah lingkungan Sekretariat Utama,
ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris
Utama selaku Atasan PPID Nomor
9/SU/X/2017.
Dalam mengelola Layanan Informasi publik,
PPID BATAN menerapkan Prosedur
Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang
mulai diberlakukan sejak tahun 2011,
bertujuan untuk mengatur tata cara
pengelolaan layanan informasi di BATAN, agar
c
Gambar 1. Struktur PPID
5
pelayanan informasi dapat
berjalan tertib dan lancar. Dan
di tahun 2017 dilakukan proses
tinjau ulang prosedur dalam
rangka perubahan format
prosedur kedalam format
Standar Operasional Prosedur
(SOP).
Untuk memberikan
kemudahan kepada publik
dalam melakukan permohonan
informasi, maka dikembangkan
sarana permohonan informasi
melalui situs BATAN
(www.batan.go.id/kip) sejak
tahun 2012.
Selain itu, PPID Utama
melakukan kegiatan Supervisi
ke unit kerja, bertujuan untuk
memberikan bimbingan dalam
pengelolaan informasi dan layanan
permohonan informasi di unit kerja, dan untuk
mengetahui perkembangan dari kegiatan
tersebut.
Dalam meningkatkan kompetensi PPI,
mengingat informasi publik di bawah
kewenangan BATAN bersifat teknis dan
bervariatif, maka kepada petugas pelayanan
informasi yang memiliki peran penting dalam
kegiatan pelayanan informasi diikut sertakan
dalam workshop, bertujuan agar memiliki
kecakapan dalam pemberian pelayanan dan
memiliki pengetahuan yang memadai tentang
informasi BATAN.
Untuk mengetahui kinerja layanan informasi di
lingkungan BATAN, secara periodik
diselenggarakan evaluasi kegiatan layanan
informasi unit kerja bertujuan untuk
mengetahui kekurangan dan meningkatkan
mutu layanan informasi publik.
Petugas Pelayanan Informasi
c
6
Gambaran Umum
Perkembangan
Layanan Informasi
Tahun 2017
Sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki serta kondisinya Pelayanan informasi publik di Lingkungan
BATAN, tidak hanya dilaksanakan di kantor
pusat BATAN, tapi juga dilaksanakan di
seluruh kawasan BATAN, yaitu Kawasan
BATAN Pasar Jumat, Kawasan BATAN Serpong,
Kawasan BATAN Bandung, dan Kawasan
BATAN Yogyakarta. Terkait sarana dan
prasarana, hampir seluruh unit kerja di tiap
kawasan memiliki ruang layanan informasi
publik, baik secara khusus maupun bergabung
dengan ruang layanan terpadu.
Khusus Ruang Layanan Informasi Publik di
Kantor Pusat BATAN, telah dilengkapi dengan
perangkat komunikasi, meja, kursi layanan,
kursi tunggu, perangkat komputer, printer,
dan monitor informasi.
Dalam memberikan layanan permohonan
informasi publik, permohonan dapat diterima
dengan datang langsung ke ruang layanan
informasi, melalui telepon, email, faksimili,
surat, serta melalui aplikasi layanan informasi
berbasis website.
Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik Sejak tahun 2012, BATAN telah membentuk
Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang ditetapkan melalui Surat
Keputusan Kepala BATAN Nomor
181/KA/IX/2012, yang telah di ubah dengan
Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor
170/KA/VIII/2014, dengan SK tersebut
mengangkat Pejabat Eselon II BATAN menjadi
PPID, dan Kepala Bagian/Subbagian Tata
Usaha menjadi Bidang Pelayanan dan
Pengelolaan Informasi, Kepala Subbagian
Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi
Ilmiah/Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala
Bagian Adminitrasi Akademik dan
Kemahasiswaan STTN, menjadi Bidang
Dokumentasi dan Arsip, serta Pejabat yang
ditunjuk oleh PPID menjadi Petugas Pelayanan
Informasi.
Petugas Pelayanan Informasi bertugas
menerima permohonan informasi dan
memberikan jawaban permohonan informasi
kepada Pemohon Informasi. Jumlah PPI tahun
2017 berjumlah 56 Orang dan bertugas di unit
kerja masing-masing.
c
7
Anggaran Layanan Informasi Publik Pendanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2017, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat BATAN Tahun Anggaran 2017, Nomor: DIPA- 080.01.017279, Kode Kegiatan 3427.003.001 Laporan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dengan total anggaran Rp.54.467.000,00 (Lima puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
Kode
Uraian
PAGU
Realisasi
Sisa
Dana
Prosent
ase 080.01.01 3427.010
LAPORAN LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT
001 Laporan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
54.467.000 54.443.575 23.425 99.96
051 Penyusunan rencana kegiatan dan penyiapan bahan pengelolaan keterbukaan informasi publik
748.000 747.500 500 99.93
521811 RM
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
748.000 747.500 500 99.93
052 Updating website informasi publik
1.140.000 1.140.000 0 100,00
521211 RM
Belanja Bahan 1.140.000 1.140.000 0 100,00
053 Workshop PPI 21.410.000 21.410.000 0 100,00
521211 RM
Belanja Bahan 12.950.000 12.950.000 0 100,00
524111 RM
Belanja Perjalanan Biasa 8.460.000 8.460.000 0 100,00
054 Supervisi dan koordinasi PPI 12.109.000 12.108.075 925 99.99
524111 RM
Belanja Perjalanan Biasa 12.109.000 12.108.075 925 99.99
055 Uji konsekuensi 5.050.000 5.050.000 0 100,00
521211 RM
Belanja Bahan 5.050.000 5.050.000 0 100,00
057 Evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan keterbukaan informasi publik
14.010.000 13.988.000 22.000 99.84
521211 RM
Belanja Bahan 2.922.000 2.900.000 22.000 99.25
524111 RM
Belanja Perjalanan Biasa 11.088.000 11.088.000 0 100,00
8
Prestasi Tahun 2017, BATAN meraih penghargaan peringkat I pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat RI, dengan nilai 95,70. Prestasi BATAN dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik telah dimulai sejak tahun 2012 dengan meraih peringkat 3, peringkat 5 pada tahun 2014, peringkat 7 pada tahun 2015, dan peringkat 6 pada tahun 2016.
9
Rincian Layanan Informasi Publik
Selama Tahun 2017, BATAN menerima 1184 (seribu seratus delapan puluh empat) permohonan
informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 2 (dua) hari kerja. Pelayanan informasi dilakukan baik
secara tatap muka bagi masyarakat yang datang langsung, melalui telepon, fax, email, maupun online.
Dari data permohonan informasi bisa dilihat bahwa Pemohon Informasi berasal dari kalangan
akademisi (58%), kemudian diikuti perusahaan swasta/lembaga pemerintah/rumah sakit (17%), umum
(17%), dan kalangan pelajar setingkat Sekolah Menengah Atas (8%). Alasan permohonan informasi
sebagian besar yaitu permohonan informasi untuk menggunakan jasa layanan BATAN (48%), kerja
praktek (32%), kelembagaan (11%), informasi untuk Tugas Akhir (6%), informasi tentang lowongan
pekerjaan (2%), dan informasi tentang penelitian iptek nuklir (1%).
Bulan Jumlah
Permohonan
waktu rata-rata pelayanan (hari
kerja)
Jumlah permohonan yang diterima
Jumlah permohonan yang ditolak
Januari 242 1 242 0
Februari 125 3 125 0
Maret 167 2 167 0
April 110 2 110 0
Mei 79 2 79 0
Juni 77 1 77 0
Juli 79 1 79 0
Agustus 78 2 78 0
September 53 1 53 0
Oktober 60 2 60 0
Nopember 59 1 59 0
Desember 55 1 55 0
Total 1184 2 1184 0
1%
11%
48%
32%
2%
6%
Persentase Permohonan Informasi berdasarkan Alasan Permohonan
penelitian ipteknuklirkelembagaan
jasa layanan
kerja praktek
10
0100
200300
400500
600
1
10
129575
376
22
73
tugas akhir pekerjaan kerja praktek
jasa layanan kelembagaan penelitian iptek nuklir
Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Alasan Permohonan Tahun 2017
jasa layanan pnbp umum
38%
jasa layanan untuk
pengujian mahasiswa
21%
jasa layanan bebas
perpustakaan 10%
jasa layanan kunjungan
31%
Persentase permohonan informasi jasa layanan
11
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sepanjang tahun 2017 PPID di lingkungan BATAN tidak menerima keberatan dari pemohon
informasi yang menimbulkan sengketa informasi.
Kendala dan Rekomendasi Tindak Lanjut
Kendala
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di
BATAN adalah sebagai berikut:
1. Uji Konsekuensi Informasi Publik yang akan dikecualikan masih belum diikuti oleh seluruh
PPID.
2. Kurangnya pemahaman tentang Daftar Informasi Publik dan Kategori Informasi Publik.
3. Pengetahuan PPI tentang pengelolaan layanan permohonan informasi masih perlu
ditingkatkan.
4. Bahan publikasi Informasi publik yang tersedia masih kurang.
5. Pemohon informasi tidak semua bersedia mengisi kuesioner IKM.
Rekomendasi Tindak Lanjut
Untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BATAN,
maka perlu upaya perbaikan di tahun 2017,:
1. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi kepada PPID
2. Sosialisasi tentang Informasi Publik kepada Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.
3. Workshop PPI difokuskan pada pengelolaan layanan permohonan informasi.
4. Berkoordinasi dengan unit kerja dalam hal penyediaan bahan publikasi informasi publik.
5. Mengkonfirmasi pengisian IKM kepada pemohon informasi.
Kesimpulan
• Secara umum pelayanan informasi di lingkungan BATAN dapat dilaksanakan dengan baik selama
tahun 2017.
• Kesadaran akan pentingnya kegiatan layanan informasi di unit kerja semakin meningkat di
tunjukkan dengan pemenuhan sarana dan prasarana ruang layanan informasi di setiap unit kerja.