LAPORAN PROBLEM BASED LEARNING

BLOK COMMUNITY HEALTH AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IV

PBL KASUS 2

Tutor :

dr. Zairullah Mighfaza

Kelompok 15

Ratna Ernita G1A012060

Heidi Dewi Mutia G1A012061

Inez Ann Marie G1A012123

Yudith Anindita G1A012059

Maya Alvionita G1A012062

Dwi Bamas Aji G1A012063

Hardina Bawatri G1A012064

Rizqi Husni Mudzakkir G1A012120

Farissa Utami G1A012121

Paramita Ardiyanti G1A012122

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU-ILMU KESEHATANJURUSAN KEDOKTERAN

PURWOKERTO

2014

I. PENDAHULUAN

A. Skenario

Informasi 1:

Dokter Andi merupakan dokter yang baru lulus dan telah menyelesaikan

internship. Dokter Andi merupakan dokter praktek swasta murni yang telah

mendirikan klinik selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Klinik dr. Andi merupakan

klinik yang beroperasi 24 jam dan telah memiliki ijin melakukan pelayanan rawat

inap dengan fasilitas 10 tempat tidur. Dr. Andi merupakan pemilik tunggal klinik

tersebut dan untuk membantu pekerjaannya dr. Andi merekrut 3 orang dokter, 4 orang

perawat, 1 orang apoteker, 1 orang analis lab, 1 orang radiografer dan 3 orang tenaga

administrasi. Layanan kesehatan yang diberikan meliputi pelayanan kesehatan rawat

jalan, rawat inap, gawat darurat, serta laboratorium dan radiologi sederhana. Klinik dr.

Andi berlokasi di kota kecamatan, sarana pelayanan kesehatan yang lain adalah

puskesmas, dan 2 orang dokter praktek perseorangan. RS terdekat berjarak 40 km dan

dapat ditempuh dengan perjalanan darat selama kurang lebih 1 jam. 

Dokter Andi mendapati setelah 1 tahun klinik beroperasi bahwa tingkat kepuasan

pasien rawat jalan mencapai 60 % lebih rendah dari standar yang mencapai 75%.

Untuk fasilitas rawat inap tingkat kepuasan mencapai 65% (standar 75%), BOR

mencapai 65% dan ALOS mencapai 7,6 hari. Selama ini klinik dr. Andi hanya

menerima pasien umum dan pasien membayar secara tunai. Sebagian besar keluhan

pasien rawat jalan terkait dengan lamanya waktu tunggu pasien dalam pemeriksaan

tidak berbeda dengan waktu tunggu di puskesmas yang tarifnya lebih murah.

Sedangkan keluhan pasien rawat inap terkait dengan lama tinggal yang sering kali

lama, dan biaya yang cukup tinggi yang harus diberikan dan seringkali tidak diduga

sebelumnya sehingga menyulitkan pasien untuk membayar.

Informasi 2:

Informasi 3:

Untuk lebih mengembangkan kliniknya, dr. Andi berencana bekerja sama

dengan Badan Pengelola Jaminan Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan

pada peserta jaminan kesehatan di wilayah kecamatan tersebut. Klinik dr. Andi

direncanakan untuk bertanggungjawab terhadap 10.000 peserta yang tinggal di

wilayah kecamatan tersebut. Struktur demografi dari peserta relatif didominasi usia

muda dan dewasa muda, jumlah lansia kurang dari 5%. Jenis layanan yang akan

diberikan berupa rawat jalan termasuk obat, tindakan, dan pemeriksaan penunjang

sederhana. Sedangkan untuk rawat inap ditanggung sesuai fasilitas yang ada. BPJK

akan membayar klinik dengan metode kapitasi untuk layanan rawat jalan dan case

payment (DRGs) untuk rawat inap.

Data historikal menunjukkan angka utilisasi rawat jalan setiap bulan mencapai

12%, pemeriksaan penunjang 2%, tindakan 1%. Untuk biaya satuan diperhitungkan

biaya administrasi adalah Rp10.000,00/pasien, jasa medis dan paramedis

Rp25.000,00/pasien, pemeriksaan penunjang Rp50.000,00/pasien, biaya obat

Rp40.000,00/pasien, dan biaya tindakan Rp100.000,00/pasien.

Untuk rawat inap, data menunjukkan bahwa 60% kasus rawat inap yang

terjadi adalah demam tifoid. Dr. Andi diminta mengajukan perhitungan kapitasi untuk

rawat inap untuk demam tifoid sebagai acuan untuk case payment. BPJK

memperbolehkan klinik mengambil keuntungan maksimal 20%.

II. PEMBAHASAN

A. Klarifikasi Istilah

1. Internship

Program internship adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk

menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi,

komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam

rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktek di

lapangan.

2. ALOS

Menurut Depkes RI, ALOS (Average Length of Stay) adalah rata-rata rawat

seorang pasien, merupakan indicator gambaran mutu pelayanan RS, berkisar

antara 6-9 hari. Indikator ini disamping merupakan gambaran tingkat efisiensi

manajemen pasien disebuah RS, Indikator ini juga dapat dipakai untuk mengukur

mutu pelayanan apabila diagnosis penyakit tertentu dijadikan tracer-nya (yang

perlu pengamatan lebih lanjut.

ALOS dapat dihitung dengan 2 metode menurut Jones dan Barlett, 2012:

a. Metode 1 (Total Discharge Days/Total Discharge) = ALOS (In Days)

Total Discharge Days merupakan jumlah hari yang dihabiskan di rumah sakit

untuk setiap pasien rawat inap pada periode waktu tertentu. Contoh terdapat 8 pasien

rawat inap, 5 orang diantaranya dirawat selama 10 hari dan 3 orang 7 hari. Maka nilai

total discharge days rumah sakit tersebut adalah (5x10)+(3x7)=50+21=71 hari.

Total discharge merupakan jumlah pasien rawat inap yang dipulangkan pada

periode waktu tertentu. Termasuk kepulangan akibat kematian, namun tidak untuk

kelahiran. Kecuali kelahiran dimana neonatusnya masuk hostpital’s neonatal

intensive care unit.

b. Metode 2 (Total Inpatient Days of Care/Total Admissions) = ALOS (In

Days)

Total inpatient days of care merupakan jumlah pasien rawat inap setiap harinya

pada periode waktu tertentu. Contoh hari pertama terdapat 30 pasien yang

dipulangkan, hari ke-2 28, dan hari ke-3 26. Maka nilai total discharge rumah sakit

tersebut dalam 3 hari adalah 30+28+26=84.

Total admissions merupakan total individu yang dirawat inap pada periode

tertentu. Kelahiran tidak termasuk dalam nilai ini kecuali neonatus yang harus masuk

dalam hostpital’s neonatal intensive care unit.

Analisis kasus:

Untuk nilai ALOS dalam kasus di atas masih dalam standar normal.

Namun, jumlah ALOS dibatasi hingga 10 hari, karena kemungkinan rumah

sakit tersebut dapat mengalami kerugian finansial. Hal ini disebabkan,

pemasukan yang diberikan oleh pasien kepada rumah sakit yang paling besar

adalah ketika pasien pertama kali dirawat inap di rumah sakit.

3. BOR

Menurut Depkes RI, BOR adalah presentase pemakaian tempattidur pada satuan

waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat

pemanfaatan tempa tidur di RS, nilainya berkisar antara 60-85%.

Rumus :

Merupakan presentasi pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu

tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya

pamanfaatan tempat tidur RS. Nilai ideal untuk BOR

adalah 60%-85% (Muninjaya, 2004).

Keterangan;

i. Jumlah hari perawatan termasuk pasien yang masih menjalani perawatan

ii. TT = tempat tidur

Analisis dalam kasus:

Peningkatan nilai dari BOR menunjukkan sebuah proses pelayanan

kesehatan yang inefisien yang bisa dianalisa didapatkan dari jumlah hari

perawatan. Semakin lama hari perawatan akan mengakibatkan BOR semakin

tinggi. Kaidah ini tidak berlaku untuk RS khusus/ jiwa dengan masa

penyembuhan yang lama. Tingkat BOR yang tinggi dapat menunjukkan ada

peningkatan kemungkinan untuk terjadi infeksi nosokomial.

4. Klinik

a. Definisi

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik,

diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang

tenaga medis. Tenaga medis yang dimaksud adalah dokter, dokter spesialis, dokter

gigi atau dokter gigi spesialis. Sedangkan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Menkes RI, 2011).

b. Klasifikasi

Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi Klinik Pratama dan

Klinik Utama. Klinik Pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan

medik dasar, sedangkan Klinik Utama merupakan klinik yang menyelenggarakan

pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Klinik

Pratama atau Klinik Utama dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu

berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit tertentu. Jenis

Klinik Pratama atau Klinik Utama serta pedoman penyelenggaraannya ditetapkan

oleh Menteri (Menkes RI, 2011).

Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat jalan dapat secara

perorangan atau berbentuk badan usaha. Kepemilikan Klinik Pratama yang

menyelenggarakan rawat inap dan Klinik Utama harus berbentuk badan usaha

(Menkes RI, 2011).

c. Tugas

Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan dalam

bentuk rawat jalan, one day care, rawat inap dan/atau home care. Klinik yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus

menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat

berada di tempat (Menkes RI, 2011).

d. Persyaratan

Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruangan, prasarana,

peralatan, dan ketenagaan (Menkes RI, 2011).

1) Lokasi

Lokasi pendirian klinik harus sesuai dengan tata ruang daerah masing-

masing. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran klinik yang

diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan

pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk. Kecuali untuk klinik perusahaan

atau klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan

perusahaan atau pegawai instansi pemerintah tersebut.

2) Bangunan dan Ruangan

Klinik diselenggarakan pada bangunan yang permanen dan tidak

bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya. Dimana, Bangunan

klinik harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Bangunan klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan,

kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan

keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang

usia lanjut.

Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas:

a) ruang pendaftaran/ruang tunggu;

b) ruang konsultasi dokter;

c) ruang administrasi;

d) ruang tindakan;

e) ruang farmasi;

f) kamar mandi/wc;

g) ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

3) Prasarana

Prasarana klinik meliputi:

a) instalasi air;

b) instalasi listrik;

c) instalasi sirkulasi udara;

d) sarana pengelolaan limbah;

e) pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

f) ambulans, untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan

g) sarana lainnya sesuai kebutuhan.

4) Peralatan

Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang

memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Peralatan medis dan

nonmedis harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan. Selain

memenuhi standar, peralatan medis harus memiliki izin edar sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Peralatan medis yang digunakan di klinik harus diuji dan dikalibrasi

secara berkala oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi

penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.

5) Ketenagaan

Pimpinan Klinik Pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi,

sedangkan Pimpinan Klinik Utama adalah dokter spesialis atau dokter gigi

spesialis yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis kliniknya. Pimpinan

klinik merupakan penanggung jawab klinik dan merangkap sebagai pelaksana

pelayanan.

Ketenagaan klinik terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan lain dan

tenaga non kesehatan.Tenaga medis pada Klinik Pratama minimal terdiri dari 2

(dua) orang dokter dan/atau dokter gigi. Tenaga medis pada Klinik Utama

minimal terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dari masing-masing

spesialisasi sesuai jenis pelayanan yang diberikan. Klinik Utama dapat

mempekerjakan dokter dan/atau dokter gigi sebagai tenaga pelaksana pelayanan

medis.

Jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga non

kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan oleh

klinik.

Setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik harus mempunyai Surat

Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Begitu pun, setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di

klinik harus mempunyai Surat Izin sebagai tanda registrasi/Surat Tanda Registrasi

dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus bekerja sesuai

dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika

profesi, menghormati hak pasien, mengutamakan kepentingan dan keselamatan

pasien. Klinik dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan warga negara asing.

e. Perizinan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan klinik harus mendapat izin dari

pemerintah daerah kabupaten/kota setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas

kesehatan kabupaten/kota setempat. Dinas kesehatan kabupaten/kota mengeluarkan

rekomendasi setelah klinik memenuhi ketentuan persyaratan klinik (Menkes RI,

2011).

Permohonan izin klinik diajukan dengan melampirkan (Menkes RI, 2011):

a. surat rekomendasi dari dinas kesehatan setempat;

b. salinan/fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan

b) perorangan;

c) identitas lengkap pemohon;

d) surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah

e) setempat;

f) bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin

g) penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik

h) pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang

i) menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan;

j) dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

k) Pemantauan Lingkungan (UPL);

l) profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi

m) kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan

n) peralatan serta pelayanan yang diberikan; dan

o) persyaratan administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan

p) perundang-undangan.

Izin klinik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan 6 (enam) bulan sebelum

habis masa berlaku izinnya (Menkes RI, 2011).

f. Penyelenggaraan

Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus menyediakan

(Menkes RI, 2011):

a. ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;

b. tempat tidur pasien minimal 5 (lima) dan maksimal 10 (sepuluh);

c. tenaga medis dan keperawatan yang sesuai jumlah dan

b) kualifikasinya;

a. tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, tenaga kefarmasian dan

c) tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan lain sesuai

d) kebutuhan;

e) dapur gizi;

f) pelayanan laboratorium Klinik Pratama.

Pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal selama 5 (lima) hari

(Menkes RI, 2011).

g. Tarif pelayanan

Tarif atas jasa sarana merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas klinik,

akomodasi, sediaan farmasi, bahan dan/atau alat kesehatan habis pakai yang

digunakan dalam rangka pelayanan (Menkes RI, 2011).

Besarnya tarif pelayanan klinik berpedoman pada komponen jasa pelayanan

dan jasa sarana. Komponen jasa pelayanan meliputi (Menkes RI, 2011):

a) jasa konsultasi;

b. jasa tindakan;

c. jasa penunjang medik;

d. biaya pelayanan kefarmasian;

e. ruang perawatan (untuk rawat inap);

f. administrasi; atau komponen lainnya yang menunjang pelayanan.

5. Radiografer

Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dengan tugas, wewenang, dan

tanggung jawab untuk melakukan kegiatan radiografi, imejing, kedokteran nuklir,

dan radioterapi di layanan kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan

kesehatan (Menkes, 2007).

6. Rawat inap

Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan

dilaksanakan pada puskesmas perawatan, untuk keperluan observasi, perawatan,

diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau

keluarganya dirawat inap paling singkat satu hari (Permenkes, 2012). Tempat

tidur pasien minimal 5 dan maksimal 10 (Permenkes, 2014).

7. Akreditasi

Akreditasi rumah sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh

pemerintah pada rumah sakit karena telah memenuhi standart yang ditentukan.

Akreditasi merupakan pengakuan yang diberikan kepada institusi kesehatan yang

telah menerapkan standar pelayanan yang ditetapkan (external review process

oleh badan independen). Akreditasi bersifat voluntary dan by request serta.

Akreditasi di indonesia dilakukan oleh KARS kementerian RS serta dilakukan

secara bertahap. (DR. AGUS, 2014)

STANDAR AKREDITASI BARU RS

1. Kelompok Standar Pelayanan Berfokus pada Pasien

2. Kelompok Standar Manajemen RS

3. Sasaran Keselamatan Pasien RS

4. Program nasional untuk penurunan AKI, AKB, HIV/AIDS dan TB

B. Batasan Masalah

a. Tingkat kepuasan 60% (ideal: 75%)

b. Rawat inap 65% (ideal: 75%)

c. BOR 65%, ALOS 7,6 hari

d. Pasien rawat jalan mengeluh waktu tunggu pemeriksaan yang lama

e. Pasien rawat inap mengeluh lama tinggal yang lama

f. Biaya mahal

C. Analisis Masalah

1. Apa saja indikator kualitas rumah sakit?

a. BTO (Bed Turn Over)

BTO merupakan frekuensi pemakaian tempat tidur per tahun. Indikatr

pemakaian tempat tidur

Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)

Jumlah tempat tidur

b. TOI (Turn Over Interval)

Rata-rata tempat tidur tidak ditempati sampai terisi lagi

(Jumlah tempat tidur x hari) – hari perawatan RS

Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

c. GDR (Gross Death Rate)

Angka kematian umum, tidak bergantung waktu

Jumlah pasien mati

Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

d. NDR (Net Death Rate)

Angka kematian di RS lebih dari 48 jam

Jumlah pasien RS – kematian kurang dari 48 jam

2. Apa saja indikator kepuasan pasien?

Indikator mutu yang berkaitan dengan tingkat kepuasan pasien dapat diukur

dengan (Muninjaya, 2004):

a. Jumlah keluhan dari pasien/keluarganya

b. Surat pembaca di Koran

c. Surat kaleng

d. Surat masuk di kotak saran, dan sebagainya

e. Survey tingkat kepuasan pengguna pelayanan RS

f. Komunikasi yang efektif sehingga dapat pasien menjadi paham

g. Empati dari petugas medis yang berefek pada kepatuhan terapi

h. Cost atau harga yang ideal dengan pelayanan

3. Apa akar masalah pada kasus?

Pendapatan klinik setiap bulannya tidak pasti. Dengan sistem gaji, ada

kelebihan dan keuntungan tersendiri untuk klinik. Apabila pasien banyak dan

pendapatan banyak, klinik akan untung karena berapapun banyak pasien dokter

akan dibayar dengan gaji yang sama. Namun jika pasien sedikit dan gaji dokter

tetap, bisa terjadi kemungkinan klinik rugi dan tidak bisa menutup biaya

operasional, hanya menutup gaji dokter saja.

Tidak adanya standar baku terapi sehingga dokter yang bertugas tidak

memahami standar minimal pelayanan atau prosedur operasional yang harus

dilakukan untuk menerapi pasien. Hal itu yang menyebabkan banyaknya kasus

komplikasi pada pasien rawat inap dan menambah waktu inap di klinik tersebut.

selain itu kedisiplinan dokter yang kurang karena sering terlambat juga bisa

menjadi penyebab masalah yang mengakibatkan durasi pemeriksaan dokter

bervariasi serta waktu tunggu memanjang. Sistem pelayanan medis yang kurang

teknologi, Panduan terapi baku, Staff kurang pengalaman juga menjadi masalah

pada klinik tersebut. Panduan terapi baku dapat berefek pada lamanya waktu

periksa dokter pula yang akan mengurangi kepuasan pasien yang menunggu.

4. Apa saja klasifikasi rumah sakit?

Sesuai dengan perkembangan yang dialami, maka rumah sakit dapat

dibedakan atas beberapa macam yakni:

1. Menurut Pemilik

a) Rumah Sakit Pemerintah

1) RS Pemerintah Pusat

Pengelolaannya diatur oleh Kemenkes dan Kementrian lainnya.

2) RS Pemerintah Daerah

Pengelolaannya diatur oleh Pemerintah Daerah (UU Pokok Pem.

Daerah No. 5 Tahun 1974)

b) Rumah Sakit Swasta

Berdasarkan UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992, beberapa RS di

Indonesia dikelola oleh pihak swasta dan biasanya profit oriented.

Namun 20% untuk orang kurang mampu.

1. Menurut stratanya

Tingkat Utama : Pelayanan medik umum,

spesialis dan subspesialis

Tingkat Madya : Mempunyai 4 pelayanan medik

spesialis

Tingkat Pratama : Mempunyai pelayanan medik

umum

2. Menurut Sumber dana

PMDN : Sumber dana dari dalam negeri

PMA : Sumber dana dari luar negeri

2. Menurut Filosofi yang Dianut

a) Profit Hospital (komersial dan bersifat mencari keuntungan)

b) Non-Profit Hospital

3. Menurut Jenis Pelayanan yang Diselenggarakan

a) RS Umum, jika menyelenggarakan semua jenis pelayanan kesehatan.

b) RS Khusus, jika hanya satu jenis pelayanan yang diselenggarakan.

4. Menurut Lokasi Rumah Sakit

a) RS Propinsi

b) RS Kabupaten

c) RS Pusat

5. Menurut Kemampuan yang Dimiliki

a) RS Tipe A

Disebut juga sebagai RS Pusat yang memberikan pelayanan

kedokteran spesialis dan sub-spesialis luas sehingga ditetapkan

sebagai tempat rujukan tertinggi (Azwar, 2010).

Rumah sakit kelas A harus mempunyai fasilitas dan

kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan medik

spesialis dasar, 5 pelayanan spesialis penunjang medik, 12 pelayanan

medik spesialis lain dan 13 pelayanan medik sub-spesialis

(Permenkes, 2010).

b) RS Tipe B

Rumah sakit umum kelas B harus mempunyai fasilitas dan

kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan medik

spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis penunjang medik, 8 pelayanan

medik spesialis lainnya dan 2 pelayanan sub-spesialis dasar

(Permenkes, 2010).

Terdiri dari RS Pendidikan maupun Non-Pendidikan yang

berada di wilayah propinsi dan menyediakan pelayanan spesialis luas

dan spesialis terbatas (Azwar, 2010).

a) Rumah Sakit Kelas B I (Non pendidikan)

Merupakan Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan

pelayanan medis spesialistik sekurang - kurangnya 11 spesialistik dan

subspesialistik terbatas. Mempunyai kapasitas tempat tidur antara 300 – 500

buah.

b) Rumah Sakit Kelas B II (Pendidikan)

Merupakan Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan

pelayanan medis spesialistik sekurang-kurangnya 11 spesialistik dan

subspesialistik luas. Mempunyai kapasitas tempat tidur antara 500 – 1000

buah. Rumah sakit ini biasa terdapat di Ibukota Propinsi.

c) RS Tipe C

Memberikan pelayanan spesialis terbatas seperti penyakit

dalam, bedah, anak, dan kebidanan dan kandungan. RS type ini

menerima rujukan dari Puskesmas (Azwar, 2010).

Rumah sakit kelas C harus mempunyai fasilitas dan

kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan medik

spesialis dasar dan 4 pelayanan spesialis penunjang medik

(Permenkes, 2010).

d) RS Tipe D

Rumah sakit tipe ini merupakan rumah sakit transisi karena

pada satu saat akan ditingkatkan menjadi RS Type C. Pada saat ini

pelayanan yang diberikan hanyalah pelayanan Kedokteran Umum dan

Gigi (Azwar, 2010).

Rumah Sakit Kelas D

- Pelayanan medik dasar harus ada dokter gigi dan dokter umum

sesuai dengan kebutuhan rumah sakit

- Keadaan ketenagaan pelayanan medik spesialis 4 dasar

minimal ada 2 jenis spesialis dasar

- Pelayanan gawat darurat

- Pelayanan penunjang klinik, kecuali perawatan intensif

- Pelayanan penunjang non klinik

- Pelayanan administrasi (Depkes RI, 2007).

Pelayanan spesialis dasar

a. Pelayanan penyakit dalam

b. Pelayanan kesehatan anak

c. Pelayanan bedah

d. Pelayanan obstetri dan ginekologi (Depkes RI, 2007).

e) RS Tipe E

Merupakan rumah sakit dengan pelayanan khusus (Azwar,

2010).

1) Berdasarkan Lama Tinggal

a) Rumah Sakit Untuk Perawatan Jangka Pendek

Rumah sakit perawatan jangka pendek adalah rumah sakit yang

merawatpenderita selama rata-rata kurang dari 30 hari. Misalnya penderita

dengan penyakit akut dan kasus darurat. Rumah sakit umum pada umumnya

adalah rumah sakit perawatan jangka pendek.

b) Rumah Sakit Untuk Perawatan Jangka Panjang

Rumah sakit perawatan jangka panjang adalah rumah sakit yang merawat

penderita dalam waktu rata-rata 30 hari atau lebih. Penderita demikian

mempunyai kesakitanjangka panjang, seperti kondisi psikiatri. Contoh rumah

sakit ini adalah Rumah Sakit Rehabilitasi dan Rumah Sakit Jiwa.

2) Berdasarkan Pengelolaan

a) Rumah Sakit Publik

Merupakan suatu rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah

daerah, dan badab hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang

dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan

pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Rumah Sakit Privat

Rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan provit yang

berbentuk Perseroan atau Persero.

5. Apa yang perlu dilakukan oleh dr. Andi pada kasus?

Dilakukan pendekatan survilance dengan tahap pengumpulan data analisis

informasi identifikasi masalah yang menghasilkan prioritas masalah

rekomendasi penyelesaian masalah. Data-data yang diambil merupakan data yang

berhubungan dengan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, metode,

alat, dan berbagai aspek lainnya yang dapat menunjang keberlangsungannya

sebuah klinik atau rumah sakit. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, data-data

tersebut segera dianalisis dan diidentifikasi sehingga menghasilkan suatu prioritas

masalah. Prioritas masalah itulah yang akan dicari penyelesaian masalahnya.

Masalah yang diprioritaskan harus merupakan masalah paling utama yang harus

segera diselesaikan untuk meningkatkan kualitas klinik atau rumah sakit tersebut.

Selain itu, perlu juga dilakukan analisis SWOT atau kelebihan dan kekurangan

untuk klinik dan solusi-solusi atas permasalahan yang ada pada klinik:

a. Klinik

1) Kekuatan (strength) :

a) jumlah tenaga kesehatan yang memadai dengan ketenagaan rawat inap

meliputi tenaga medis minimal 2 orang (3 orang), tenaga kefarmasian

(apoteker), tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, tenaga analis

kesehatan, dan tenaga non kesehatan sesuai kebutuhan (Permenkes, 2014)

b) klinik buka 24 jam menyediakan akses kesehatan yang luas

2) Kelemahan (weakness) :

a) rekam medik manual akan memperlambat proses administrasi serta

sulitnya akses terhadap data yang tercantum di dalam rekam medik

tersebut,

b) tenaga yang belum berpengalaman dan kurang disiplin,

c) tidak terdapatnya panduan terapi baku

3) Kesempatan (opportunity) : lokasi klinik jauh dengan fasilitas kesehatan

lainnya (1 km)

4) Ancaman (threat) :

a) tingkat kepuasan pasien menurun yaitu 60% dengan standar 75 %,

b) biaya puskesmas lebih murah

c) lamanya waktu rawat inap (ALOS 7,6 hari) padahal menurut

Permenkes (2014) pelayanan maksimal 5 hari.

b. EMR

Kelebihan : karena menggunakan sistem komputerisasi, rekam medis akan lebih

cepat dan memudahkan pencarian data, memberi kepraktisan untuk

dokter. Di system EMR tersebut akan muncul penalataksanaan

lengkap per diagnosis untuk pasien dan juga system akan secara

otomatis akan langsung memberikan tanda bahaya “warning!” jika

dokter salah member obat, memiliki catatan lengkap pasien hanya

dalam satu layar

Kekurangan : Biaya operasional yang harus dikeluarkan klinik akan lebih besar

(butuh biaya tambahan untuk pengadaan computer dan kenaikan

tanggungan listrik karena pemakaian computer), harus mencari orang

yang bisa membuat sistem software rekam medis

c. Pelatihan staff

+ Dapat meningkatkan kualitas kerja staff, karena pada dasarnya dalam

manajemen organisasi diperlukan upgrading rutin untuk para staff sebagai upaya

peningkatan kualitas SDM. Terlebih staffdi klinik dr.Andi masih muda dan baru

lulus sekolah, sehingga lebih mau belajar hal baru dan antusiasme terhadap

ilmunya lebih tinggi sehingga memudahkan dalam pembelajaran.

6. Apa saja sistem pembayaran yang ada?

a. Salary

1) Kelebihan

a) jumlah yang harus dibayar jelas dan tetap

b) dapat dikontrol dengan baik

2) Kekurangan

Undertreatment

i. Patient shifting

ii. Perlu dimonitor dari performa dan kualitas pekerja

b. Fee for service

Sistem ini menganut pembayaran kepada provider atas jasa kesehatan

yang dilakukan kepada pasien. Ada 3 pembagian dalam sistem ini:

a) Open ended fee: pelayanan kesehatan berhak mengatur sendiri tarif yang

ditetapkan yang nantinya harus dibayar pasien / asuransi.

b) Negotiated fee: tarif yang berlaku disini adalah hasil kesepakatan antara

asuransi dan pemberi pelayanan kesehatan.

c) Regulated fee

Dalam sistem ini pemerintah ikut andil dalam menentukan tarif yang

berlaku melalui aturan yang dikeluarkan berskala nasional.

1) Kelebihan pembayaran sesuai dengan pelayanan yang didapatkan

2) Kekurangan Overtreatment

c. Case Payment

a) Kelebihan :

i. Meminimalisir tindakan yang tidak perlu dilakukan

ii. Biaya yang dikeluarkan lebih jelas

b) Kekurangan (Mulyanto, 2014)

i. Diagnosis pasien dilebih-lebihkan/upcoding

ii. Pasien yang belum sembuh dipulangkan agar datang lagi dengan keluhan yang sama

sehingga dapat dihitung sebagai kasus baru

iii. Under treatment

d. Insentif (Nursalam, 2008)

a) Perangkat fungsional: melihat dari pendidikan formal dan nonformal, pengalaman

kerja sebelumnya, dan prestasi

b) Nilai manajerial

c) Intensif pelayanan pasien: dilihat dari berapa jumlah pasien

d) Nilai jadwal tugas (shft, non shift)

e) Nilai masa pengabdian: semakin lama di perusahaan, semakin banyak insentif yang

didapat

f) Nilai kehadian & pelaksanaan RS: absensi kehadiran, keterlambatan

g) Ratio penghasilan RS: penghasilan RS dialokasikan untuk stafnya.

e. Kapitasi

Sistem pembayaran yang berarti pemberi layanan kesehatan dapat bekerja

sama dengan pihak lain yang kemudian dapat menentukan tarif sesuai dengan

jumlah peserta asuransi tersebut. Pihak yang diajak kerja sama dapat berupa

asuransi kesehatan atau bahkan industri yang ingin menjamin tingkat

kesehatan karyawannya.

f. Line item budget

Sistem pembayaran yang diberikan untuk masing – masing program

pelayanan kesehatan.

g. Global budget

Pembayaran yang diberikan kepada suatu pelayanan kesehatan untuk

menjalankan segala tindakan dan diberi kebebasan untuk mengatur

manajemen sistem pembayaran dan operasional di pelayanan kesehatan itu

sendiri. (DR. JOKO MULYANTO, 2014)

7. Mengapa data demografi dibutuhkan untuk perhitungan kapitasi?

Info demografi berupa jumlah usia muda dan usia tua penting untuk melihat

populasi yang beresiko untuk terserang penyakit. Pada kasus ini lebih banyak

jumlah populasi usia muda dibandingkan dengan usia tua. Sehingga terdapat

populasi yang beresiko untuk terserang penyakit (usia tua) lebih kecil

dibandingkan yang tidak. Pada sistem BPJS, semakin banyak populasi yang

beresiko rendah maka semakin besar kesempatan tempat pelayanan kesehatan

untuk meningkatkan kualitas pelayanannya akibat tidak terlalu banyak dana yang

keluar. Sehingga dapat bermanfaat juga, khususnya bagi populasi yang beresiko

tinggi, karena memiliki kesempatan lebih untuk mendapatkan pelayanan yang

layak.

8. Apa yang dimaksud dengan utilisasi rate?

Presentase yang menunjukkan kemungkinan jenis pelayanan tersebut digunakan

oleh masyarakat.

9. Bagaimana cara menghitung kapitasi berdasarkan informasi 3?

Rawat jalan

Jenis pengeluaran Unit cost Utilisasi

(n=10.000)

Total cost

Medis:

Biaya obat

Biaya tindakan

Pemeriksaan penunjang

Rp 40.000 12% Rp 48.000.000

Rp 100.000 1% Rp 10.000.000

Rp 50.000 2% Rp 10.000.000

Nonmedis:

Administrasi

Jasa medis &

paramedis

Rp 10.000 12% Rp 12.000.000

Rp 25.000 12% Rp 30.000.000

TOTAL Rp 110.000.000

Cara penghitungan:

a. Biaya medis

1) Biaya obat:

= Rp 48.000.000

2) Biaya tindakan:

= Rp 10.000.000

3) Pemeriksaan penunjang:

= RP 10.000.000

b. Biaya nonmedis:

1) Administrasi:

= Rp 12.000.000

2) Jasa medis dan paramedis:

= Rp 30.000.000

Setelah dijumlahkan biaya medis dan nonmedis didapatkan total Rp 110.000.000 untuk

10.000 penduduk, sehingga setiap kepala iuran sebesar Rp 11.000. Profit maksimal yang

diperbolehkan oleh BPJK untuk klinik adalah 20%.

Profit 20%

=

= Rp 2.200

Biaya perkapita ditambah profit maksimal:

Rp 11.000 + Rp 2.200

= Rp 13.200

Atau dapat pula menggunakan cara:

Rawat jalan

Admin+jasa medis & paramedis+obat) = Rp 75.000x12% = Rp 9.000

Pemeriksaan penunjang = Rp 50.000x2% = Rp 1.000

Tindakan = Rp 100.000x1% = Rp 1.000 +

Kapitasi = Rp 11.000

Total kapitasi:

Rp 11.000 + profit 0-20%

= Rp 11.000 + (20% dari Rp 11.000)

= Rp 11.000 hingga Rp13.200

10. Bagaimana contoh perhitungan case payment untuk rawat inap demam

tifoid?

Demam tifoid sebagai acuan

a. Biaya medis

1) Pemeriksaan penunjang

2) Obat

3) Infus

4) Nutrisi

b. Biaya nonmedis

1) Administrasi

2) Jasa medis dan paramedic

Daftar Pustaka

Jones & Barlett. 2012. Tools of the Trade: Average Length of Stay in Hospitals. Available at

www.portal.state.pa.us/portal/server (2 Juli 2014)

Menteri Kesehatan. 2007. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

375/MENKES/SK/III/2007. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif

Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero).

Depkes RI. 2007. Buku Pedoman Penyelenggara Pelayanan Di Rumah Sakit. Jakarta :

Departemen Kesehatan RI.

Mulyanto J. 2010. Kuliah Community Health Analysis (Problem Solving Cycle). Purwokerto:

Fakultas Kedokteran UNSOED.

Muninjaya, A.A Gde. 2004. Manajemen Kesehatan. Edisi 2. Jakarta: EGC.

Nursalam. 2008. Remunerasi (Penghitungan Insentif). PSIK FK Unair. Dapat dibuka di

www.ners.ac.id/ materikuliah. 7 PENGHITUNGAN%20INSENTIF-Nurs-08-CD.pdf

Muninjaya, A.A Gde. 2004. Manajemen Kesehatan. Edisi 2. Jakarta: EGC.

Depkes RI. 2007. Buku Pedoman Penyelenggara Pelayanan Di Rumah Sakit. Jakarta :

Departemen Kesehatan RI.

Laksana A. 2014 . Kuliah Medical Informatic. Purwokerto : Fakultas Kedokteran UNSOED

Mulyanto J. 2014. Kuliah Overview of Provider Payment System. Purwokerto: Fakultas

Kedokteran UNSOED.

Purwanto A. 2014. Kuliah Quality Management in Healthcare. Purwokerto: Fakultas

Kedokteran UNSOED

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2011. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik”. Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia.