laporan pelaksanaan tata kelola - bpr nbp 31bprnbp31.com/laporan-nbp31/2016/gcg/laporan... · bab...
TRANSCRIPT
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 1
LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA – GOOD CORPORATE GOVERNANCE BPR Nusantara Bona Pasogit 31
TAHUN 2016
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk
memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi
Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.
5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.
Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada BPR
Nusantara Bona Pasogit 31 yang tercermin dari Governance System yang
mencakup Governance Structure, Governance Process dan Governance Output
pada 9 (Sembilan) factor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan
berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan
(Good Corporate Governance) yang baik dan perinsip kehati-hatian dala
kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang
dalam GCG.
Penilaian GCG dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan
laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan
Bank dengan menggunakan pendekatan resiko (Risk Based Bank
Rating/RBBR).
Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan
stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (compliance)
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika
yang berlaku secara umum pada industry perbankan serta pelaksanaan
prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
independensi dan kesetaraan.
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 2
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil
sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya
bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan
dana pada Bank tersebut.
Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat
seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk
dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan
dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh
Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang
ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan
usaha Bank
Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan
stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada
industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan
berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) antara
lain adalah keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),
pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan
kewajaran (fairness), hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.
5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.
1.2. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Penilaian sendiri (Self Assesment) Pelaksanaan Prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (GCG) adalah :
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 3
b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
c. Penanganan benturan kepentingan;
d. Penerapan fungsi kepatuhan;
e. Penerapan fungsi audit intern;
f. Penerapan fungsi audit ekstern;
g. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
h. Batas maksimum pemberian kredit;
i. Rencana bisnis BPR;
j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
1.3. Tujuan
Tujuan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT.
BPR NBP 31 adalah :
a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala
kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang
telah ditetapkan Bank.
b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal
dan eksternal bank, serta perundangan yang berlaku.
c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank
kepada Stakeholders.
d. Memperbaiki budaya kerja bank.
e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 4
BAB II
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
2.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi.
2.3.2. Jumlah, Komposisi, kriteria dan Independensi Anggota Direksi
Jumlah, Komposisi, kriteria dan Independensi Anggota Direksi
telah lengkap sesuai kententuan :
1. Anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur
Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Jawa Barat.
2. Susunan komposisi direksi adalah sebagai berikut :
Direktur Utama : Dodi Kusmayadi
Direktur : Ade Pandi Riyadi
3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
4. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari
pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali
yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan
anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang
Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
5. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota
Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu)
lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
6. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada
suatu perusahaan lain.
7. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan berupa
Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan
gambaran sebagai berikut :
A. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang
mencakup:
Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain
ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 5
berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena
terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam
waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum
dicalonkan;
Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional
Bank yang sehat;
Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan
dan kepatutan (fit and proper test).
B. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang
mencakup :
Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan
relevan dengan jabatannya;
Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau
bidang keuangan; dan.
Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis
dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
C. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling
kurang mencakup :
Tidak memiliki kredit macet;
Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota
Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan
pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum
dicalonkan.
2.3.2. Tugas dan Tanggungjawab Direksi
1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya
dalam RUPS Tahunan
2. RUPS telah menetapkan pembagian tugas dan tanggungjawab
setiap anggota Direksi.
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 6
3. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan
kepengurusan Bank.
4. Direksi telah mengelola Bank sesuai kewenangan dan
tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai
dengan prinsip-prinsip GCG.
5. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari audit intern BPR, auditor eksternal dan
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris
2.2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris
Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris
telah lengkap sesuai kententuan :
1. Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh
Komisaris Utama dan 50 % Dewan Komisaris berdomisili di
Jawa Barat dan selebihnya berdomisili di DKI Jakarta.
2. Susunan Dewan Komposisi adalah sebagai berikut :
Komisaris Utama : Abraham Theo Silaban
Komisaris : Dini Itasari Rumondang
3. Semua Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan telah
lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper
Test)
4. Dewan Komisaris berasal dari pihak yang independen terhadap
pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau
hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya,
Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan
dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya
untuk bertindak independen
5. Tidak ada Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif
pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 7
6. Tidak ada Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada
suatu perusahaan lain.
7. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan berupa
Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan
gambaran sebagai berikut.
a. Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang
mencakup:
Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain
ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang
berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena
terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam
waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum
dicalonkan;
Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional
Bank yang sehat;
Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan
dan kepatutan (fit and proper test).
b. Dewan Komisaris memiliki kompetensi paling kurang
mencakup:
Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan
relevan dengan jabatannya;
Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan
dan/atau bidang keuangan; dan.
Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis
dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
c. Semua Anggota Komisaris memiliki Reputasi Keuangan
paling kurang mencakup :
Tidak memiliki kredit macet;
Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota
Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 8
perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan
pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir
sebelum dicalonkan.
2.2.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris
a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar
dan Keputusan RUPS.
b. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan
terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan
pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
c. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya secara independen.
d. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya
pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
e. Dewan Komisaris telah meminta direksi menindaklanjuti
hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas
lainnya.
f. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ;
penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan
persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang
berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam
operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan
dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan
perundangan yang berlaku.
2.2.3. Rekomendasi Dewan Komisaris
Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan
dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :
Persetujuan Penghapusan Kredit Macet tahun 2016
Penunjukkan Auditor eksternal (KAP)
Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang
Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
Persetujuan RKAT tahun 2016
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 9
Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan
kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan
yang berlaku di atasnya.
Persetujuan Penjualan dan/atau penghapusan aktiva tetap.
Persetujuan mendapatkan pinjaman dari pihak lain.
2.2. Penanganan Benturan Kepentingan
Sampai saat ini bank belum menangani penanganan benturan kepentingan dikarenakan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sampai saat ini bank selalu berusaha untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.
2.3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.
2.3.1. Fungsi Kepatuhan
Penunjukkan Calon Pejabat Eksekutif oleh Direktur Utama dan
Direktur sebagai penanggung jawab fungsi kepatuhan
Direktur yang bertanggungjawab pada fungsi kepatuhan
untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan
bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan
prosedur operasional (SOP), peraturan OJK dan BI, maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.3.2. Fungsi Audit Internal
Pelaksanaan fungsi audit internal yang dilaksanakan oleh
auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah
berjalan baik dan efektif.
Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman
pada pedoman budaya anti fraud, seperti SOP Internal,
Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank
Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa
Audit Bulanan (yang mencakup hasil pemeriksaan Harian, dan
Mingguan), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit
Tahunan
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 10
Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tembusan direktur
yang bertanggungjawab pada fungsi kepatuhan.
Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah
direncanakan secara efektif dan efisien.
2.3.3. Fungsi Audit Eksternal
• Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan
Audit Laporan Keuengan secara Independen.
• Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS yang
memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris.
• KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu
dan mampu bekerja secara independen.
2.4. Penerapan Managemen Resiko, termasuk sistem pengendalian Intern
Dalam menerapkan Managemen Resiko bank telah memiliki kebijakan
berupa surat keputusan direksi dalam penetapan limit resiko yang
secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris.
Untuk meningkatkan kualitas penerapan managemen risiko pada setiap
lini bisnis maka bank akan mulai menyusun pedoman managemen
risiko.
2.5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BMPK
1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan
Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir
penyediaan dana.
3. Bank sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait disetujui oleh Dewan
Komisaris.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada
Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 11
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan grup posisi Desember
2016 sebagai berikut :
No Penyediaan Dana Jumlah Debitur Nominal (Jutaan Rp)
1 Kepada Pihak Terkait 2 Rp. 250.000,- 2 Kelompok Peminjam 0
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 12
2.6. Rencana Strategis Bank
2.6.1. Rencana Jangka Pendek
Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana
Bisnis Jangka Pendek yang telah disusun secara periodik yang
sesuai dengan Visi Misi BPR, Rencana Bisnis telah disusun
secara realitas, konprehensif, terukur serta memperhatikan
prinsip-prinsip kehati-hatian.
Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam
pengembangan Rencana Bisnis di tahun 2017 adalah :
Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada
perlambatan pertumbuhan kredit.
Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
Program pemerintah mengenai KUR dengan suku bunga
sangat kecil
Suku bunga simpanan dari LPS yang kecendrungannya
menurun.
Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan
dijadikan strategi PT. BPR NBP 31 jangka pendek difokuskan
pada :
Meningkatkan penyaluran kredit dengan fokus kepada
segmen UMK, dan target pertumbuhan sebesar 27.60 %
dengan rasio LDR sebesar 79.96 %
Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana murah yaitu
meningkatkan tabungan, khususnya tabungan yang
memiliki fitur hadiah seperti Tabungan Pundi, Tabungan
Siarta, Tabungan Simapan, Tabungan Simaplus dan
Tabungan Asih Plus, besarnya pertumbuhan tabungan
ditargetkan sebesar Rp. 2,062 milyar atau bertumbuh
31.97 % dari Tahun 2016. Sedangkan Deposito berjangka
ditargetkan bertumbuh sebesar Rp. 676 juta atau 20.23%
dari tahun 2016.
Meningkatkan kemampuan, integritas, profesionalisme,
dan produktivitas SDM.
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 13
Menyelaraskan perkembangan teknologi khususnya sistem
IT yang berbasis SAK ETAP dan sesuai dengan aturan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meningkatkan pendapatan dan melakukan upaya-upaya
efisiensi untuk memperbaiki rasio BOPO.
Peningkatan kegiatan monitoring dan penagihan kredit.
Implementasi GCG untuk kepentingan internal dan
eksternal.
Pelaksanaan program perubahan yang penting secara
bertahap dan berkesinambungan.
2.6.2. Rencana Jangka Menengah & Rencana Jangka Panjang
BPR akan menyusun pembuatan Rencana Bisnis untuk jangka
menengah 3 dan 5 tahun, sebagaimana yang diwajibkan dalam
Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2016 Tentang Rencana
Bisnis BPR.
2.7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank 1. Bank telah menyusun ketentuan tentang Transparansi Informasi
Produk Bank dan SOP Perlindungan Konsumen.
2. Bank telah melaporkan kepada OJK tentang laporan penyelesaian
pengaduan nasabah.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak
Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tentang Transparansi
Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen
sesuai ketentuan dan nantinya akan disajikan pada website PT. BPR
NBP 31, (penambahan fitur dan kelengkapan website masih terus
dilakukan oleh IT BPR )
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan
Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman BPR
dan di media cetak.
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 14
BAB III
TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
3.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR NBP 31 tidak memiliki saham
pada PT. BPR NBP 31, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan
lainnya.
3.2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. a. Hubungan Keuangan
• Anggota Dewan Komisaris PT. BPR NBP 31 tidak memiliki
hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
• Anggota Dewan Komisaris PT. BPR NBP 31, tidak memiliki
hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, direksi,
Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya
adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
• Seluruh anggota Direksi PT. BPR NBP 31 tidak memiliki hubungan
keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan,
atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank
b. Hubungan Keluarga
Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari
kalangan profesional, Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua
berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua,
menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau
anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
3.3. Paket atau kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Peket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan
komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura
seperti gaji, tunjangan tetap, Asuransi, bonus, tunjangan THR, dan
tunjangan tetap lainnya selama tahun 2016 sebesar Rp 862 juta
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 15
sedangkan dalam bentuk natura tidak ada diberikan fasilitas, terlihat
pada tabel berikut ini :
Jenis Remunerasi dan
Fasilitas Lain
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Dewan Komisaris Direksi
Orang Nominal Orang Nominal Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, Asuransi bonus, tunjangan tetal lainnya)
2 Rp 539 Juta 2 Rp. 324 Juta
Fasilitas lain dalam bentuk natural (fas.Tidak tetap lainnya, perumahan, transportasi, asuransi, dll) yang tidak dapat diuangkan
- - - -
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket
remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran
tingkat penghasilan sebagai berikut :
Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*) Jumlah Direksi
Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar - -
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar - -
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar - -
Rp 500 juta ke bawah 2 orang 2 orang
3.4. Share Option Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan
Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui
penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian
kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi
dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.
3.5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan
Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 16
a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2.90 x
b. Rasio gajji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1.21 x
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1.17 x
d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 1.57 x
e. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi = 1.57 x
Secara rinci adalah sebagai berikut : Rp. 000,-
Tinggi Rendah
1 Komisaris yang tertinggi dan Terendah 11,592 9,905 1.17
2 Direksi yang tertinggi dan terendah 18,171 15,053 1.21
3 Pegawai yang tertinggi dan terendah 5,054 1,744 2.90
4 Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi 18,171 11,592 1.57
5 Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 18,171 5,054 3.60
Rasio (x)JabatanNoGaji/ bulan Posisi Desember 2016
3.6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal
Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga
dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan
Komisaris dan Direksi.
b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam
Risalah Rapat.
c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak
10 kali selama tahun 2016.
3.7. Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud) Tidak ada penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan
oleh pengurus dan atau para pegawai Bank, baik yang berkaitan
dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR
NBP31 selama tahun 2016.
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 17
a
3.8. Permasalahan Hukum Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang
dihadapi oleh PT. BPR NBP 31, baik yang berkaitan dengan
penyalahgunaan kredit atau simpananan dana masyarakat.
3.9. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan
dikarenakan bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan
tidak terjadi pada pengurus bank dan atau kalangan Pegawai Bank.
3.10. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik a. Pemberian dana sosial dan bantuan sosial kepada kepada pihak-pihak
tertentu dilakukan oleh PT. BPR NBP 31 selama tahun 2016 antara lain
adalah :
Dalam acara Gebyar Pengundian Tabungan Pundi di Aulia Hall
Center Kota Tasikmalaya BPR NBP 31 bekerja sama dengan PT.
satuan
Internal Froud
Tahun Sebelumnya
Tahun laporan
Tahun Sebelumnya
Tahun laporan
Tahun Sebelumnya
Tahun laporan
Tahun Sebelumnya
Tahun laporan
Total froud 0 0 0 0 0 0 0 0
Telah diselesaikan 0 0 0 0 0 0 0 0
dalam proses penyelesaian di internal BPR
0 0 0 0 0 0 0 0
Belum diupayakan penyelesaian
0 0 0 0 0 0 0 0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum
0 0 0 0 0 0 0 0
Direksi Dewan Komisaris
dalam 1 tahun
Pegawai tetap
Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Pegawai tidak tetap
satuan
Perdata PidanaTelah Selesai (telahmempunyai ketetapanHukum)
0 0
Dalam proses Penyelesaian 0 0
Total 0 0
Jumlah Permasalahan Hukum
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 18
NBP selaku Pemegang Saham pengendali, memberikan
Sumbangan kepada Anak Yatim dan Kaum Duafa kepada 200
penerima dan Pembagian Grobak Sampah sebanyak 10 unit yang
diberikan kepada Desa Manggungjaya Rajapolah, Desa Jatihurip,
Desa Ciawi, PD Pasar Resik Kota Tasikmalaya, Ponpes Al-Huda
Manonjaya, dengan Total sebesar Rp. 39.500.000,- (Juli 2016);
Pemberian Santuan Bencana Alam Garut sebesar Rp. 1.000.000,-
(September 2016).
b. Tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan
oleh pihak PT. BPR NBP 31.
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 19
BAB IV
KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan
bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau “baik”.
Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, namun masih
banyak juga yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat
dilihat di bawah ini :
1. Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang persyaratan Jumlah,
Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan
Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh
Bank.
2. Bank telah membuat SOP Good Corporate Governance (GCG), diharapkan
kedepan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
3. Bank telah membuat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan dalam
RUPS, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara efektif.
4. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien
yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi .
5. Telah ditunjuk calon Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi
kepatuhan Bank, Fungsi Managemen Risiko dan Fungsi Audit Intern, yang
nantinya akan diangkat menjadi Pejabat Eksekutif pada Tahun 2017
dengan meminta persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan
penerapan Good Corporate Governance (GCG) kedepan akan lebih fokus
dan terarah.
6. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan
7. Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari
internal maupun dari sisi ekternal seperti debitur atau nasabah BPR
8. Adanya transfarasi keuangan maupun non keuangan
9. Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis
Jangka Pendek yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi
Misi BPR.
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 31 Tahun 2016 Page 20
10. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa
keuangan atau lembaga lain yang terkait dalam rangka Transparansi
kondisi keuangan dan non keuangan, dan saat ini bank telah memiliki
website BPR NBP 31 dengan alamat http://www.bprnbp31.com