laporan transparansi pelaksanaan tata kelola … implementasi gcg 2013 bank bnp.pdf · laporan...
TRANSCRIPT
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 1
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance (GCG) Implementation Transparancy Report
Tahun 2013
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. selanjutnya disebut Bank BNP mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan
(Good Corporate Governance) sebagai pedoman pengelolaan perusahaan dan sebagai mekanisme pengendali (diciplinary forces)
agar dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan perlindungan kepada pemegang saham, serta dapat meningkatkan nilai
perusahaan (corporate value) yang berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi perusahaan dengan memperhatikan hak-hak
seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).
Bank BNP memegang komitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Implementasi GCG menjadi
suatu hal yang penting sebagai dasar kebutuhan sekaligus tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan bisnis dan
peningkatan citra perusahaan. GCG menjadi dasar dalam menanamkan kepercayaan bahwa perusahaan dikelola dan diawasi
secara baik untuk kepentingan seluruh elemen (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku umum pada industri perbankan.
Bank BNP senantiasa melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip GCG, dimana pelaksanaan GCG
pada industri perbankan secara prinsip berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu:
1. Transparansi (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan
dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga
pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 2
4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, Bank BNP melakukan penilaian sendiri (Self assessment)
atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yaitu: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; Penanganan benturan kepentingan;
Penerapan fungsi kepatuhan; Penerapan fungsi audit intern; Penerapan fungsi audit ekstern; Penerapan manajemen risiko
termasuk sistem pengendalian intern; Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large
exposures); Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal serta
Rencana strategis Bank.
Penilaian sendiri (self assessment) dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga)
aspek governance, yaitu governance structure, governance process dan governance outcome, sebagai suatu proses yang
berkesinambungan.
Laporan Tranparansi Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance (GCG)) Bank BNP
Tahun 2013 yang mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29
April 2013 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum. Laporan ini kami disajikan dalam 3 (tiga) bagian yaitu :
1. Bagian I adalah Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank BNP Tahun
2013 yang merupakan Penetapan Peringkat Faktor GCG yang dilakukan dengan berpedoman pada Matrik Peringkat Faktor
GCG, (Lampiran IV dari Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum)
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 3
2. Bagian II adalah Pelaksanaan Penerapan 5 (lima) Prinsip Dasar GCG terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan
GCG dan Informasi Lainnya yang Terkait dengan Penerapan GCG Bank BNP Tahun 2013
3. Bagian III adalah Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank BNP
Tahun 2013, (Lampiran II dari Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum).
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 4
LAMPIRAN IV Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum
LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Nama Bank : PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk Posisi : Tahun 2013
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG
Peringkat Definisi Peringkat
Individual 2 Baik
Konsolidasi - -
Analisis
Penerapan prinsip-prinsip GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yang dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 (tiga)
aspek governance pada Bank BNP secara umum telah dilakukan dengan Baik.
Penilaian terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, Direksi, Komite dan satuan
kerja pada Bank, ketersediaan kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah
mencukupi dan dilaksanakan dengan efektif (aspek governance process) yang tercermin dari kualitas outcome mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif
berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap nasabah,
kinerja Bank berupa rentabilitas, efisiensi dan permodalan senantiasa terjaga dengan baik. Walaupun terdapat kelemahan ataupun pengenaan sanksi dari
regulator namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan yang cukup baik oleh Manajemen Bank BNP.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 5
A. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI :
1.1 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
a. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS :
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember tahun
2013, susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. mengalami perubahan, semula:
Presiden Komisaris : Yasuo Uonomi Komisaris : Tatang Hermawan Komisaris Independen : Karel Tanok Komisaris Independen : Bachtiar Alam
Berubah menjadi :
Presiden Komisaris : Hideki Horikoshi Komisaris : Tatang Hermawan Komisaris Independen : Karel Tanok Komisaris Independen : Bachtiar Alam
Perubahan ini dikarenakan Presiden Komisaris yaitu Sdr. Yasuo Uonomi berakhir masa jabatannya dan RUPSLB
mengangkat Sdr. Hideki Horikoshi sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
Sesuai dengan pengaturan dalam PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan
Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum.
Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang jumlah dan komposisi Dewan Komisaris tampak bahwa Bank BNP telah
memenuhi keseluruhan persyaratan tersebut, yaitu:
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 6
1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota
Direksi.
2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
3. Jumlah Komisaris Independen paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
4. Lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan baik sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau
Pejabat Eksekutif pada Lembaga/Perusahaan bukan Lembaga Keuangan Lain/Bukan Bank atau sebagai Anggota
Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Pengawasan pada Perusahaan
anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper
Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
Komisaris Independen Bank BNP adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan pemegang
saham mayoritas atau hubungan lainnya dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam bertindak
independen. Bank BNP memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen dimana masing-masing Komisaris Independen
mengetuai Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.
b. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
Sesuai dengan PBI No 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank
Umum dan perubahannya No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Memastikan Terselenggaranya
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 7
pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
serta wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi maka Dewan Komisaris :
1. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank BNP.
2. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi masukan kepada Direksi untuk kepentingan Bank
BNP.
3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan melakukan rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan
Komisaris dengan Direksi.
4. Memberikan arahan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank BNP.
c. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS
Sepanjang tahun 2013, Dewan Komisaris telah melaksanakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris dan 3 (tiga) kali
pertemuan dengan Direksi melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Rekomendasi atas kebijakan
kepengurusan yang dilakukan Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:
Rekomendasi Dewan Komisaris
Perihal Surat Keputusan
Merekomendasikan calon Presiden Komisaris yang baru dikarenakan berakhirnya masa jabatan Presiden Komisaris yang lama
Surat Dewan Komisaris No. 032-KOM/2013
Membahas dan menyetujui rekomendasi usulan kenaikan gaji karyawan tahun 2013
Surat Dewan Komisaris No. 009-KOM/2013
Merekomendasikan usulan perubahan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta pemberian tantiem/bonus atas Laba Perseroan Tahun buku 2012
Surat Dewan Komisaris No. 012-KOM/2013
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 8
Perihal Surat Keputusan
Merekomendasikan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksanaan laporan keuangan perusahaan untuk Tahun buku 2013 yaitu Kantor Akuntan Publik GANI MULYADI & HANDAYANI (Member of Grant Thornton)
Surat Dewan Komisaris No. 023-KOM/2013
Merekomendasikan usulan remunerasi Direktur Perencanaan & Keuangan yang baru
Surat Dewan Komisaris No. 014-KOM/2013
Merekomendasikan usulan remunerasi Presiden Komisaris yang baru Surat Dewan Komisaris No. 047-KOM/2013
Merekomendasikan pengajuan persetujuan fasilitas/kelengkapan kerja untuk Konsultan KTA
Surat Dewan Komisaris No. 025-KOM/2013
d. ASPEK TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang
merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank
selain yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemberian bonus/tantiem kepada anggota
Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
1.2 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
a. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, DAN INDEPENDENSI DIREKSI :
Jumlah anggota Direksi Bank BNP adalah 5 (lima) orang dengan komposisi seorang Presiden Direktur dan 4 (empat)
orang Direktur dengan salah seorang Direksi membawahi fungsi Kepatuhan.
Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali (ACOM Co.,Ltd).
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 9
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013, dimana RUPS
telah mengangkat Sdr. Takeru Agawa sebagai Direktur menggantikan Sdr. Koji Sawada, dengan demikian terjadi
perubahan kepengurusan sebagai berikut:
Susunan keanggotaan Dewan Direksi Bank BNP semula:
1. Presiden Direktur : Ritsuo Ando
2. Direktur Bisnis : Budi Tjahja Halim
3. Direktur Perencanaan dan Keuangan : Koji Sawada
4. Direktur Operasional dan IT : Markus Sugiono
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Afandi
berubah menjadi
1. Presiden Direktur : Ritsuo Ando
2. Direktur Bisnis : Budi Tjahja Halim
3. Direktur Perencanaan dan Keuangan : Takeru Agawa
4. Direktur Operasional dan IT : Markus Sugiono
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Afandi
Seluruh anggota Direksi Bank BNP telah memenuhi beberapa kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain :
1. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
3. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, ataupun sebagai
Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 10
4. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama
anggota Direksi dan/atau dengan anggota dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan
fungsi Direksi.
b. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance(GCG) Bagi Bank Umum dan
kewajiban memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG, maka anggota Direksi memiliki tugas dan tanggungjawab atas
terselenggaranya kegiatan bisnis Bank BNP dengan baik sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya dan memenuhi
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank serta amanat yang dituangkan dalam RUPS, bertanggungjawab
dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan operasional.
Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)Direksi telah membentuk dan mengangkat
Anggota Komite dan Satuan Kerja tertentu yang bertanggung jawab kepada Direksi, yakni:
1. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
2. Divisi Manajemen Risiko
3. Divisi yang membawahi Fungsi Kepatuhan
4. Komite Manajemen Risiko
5. Komite Kepatuhan
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi
7. Komite Kebijaksanaan Perkreditan
8. Komite Produk dan Aktivitas Baru
9. Komite Asset Liabilities Committee (ALCO)
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 11
10. Komite Strategi Anti Fraud
11. Komite Pemutus Kredit
Setiap hasil temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Audit Eksternal, maupun hasil pengawasan
Bank Indonesia dan hasil pengawasan otoritas lain ditindaklanjuti dan dimonitor oleh Direksi.
Direksi melaksanakan tugasnya berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan
Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal serta Peraturan Bank Indonesia, dan memperhatikan pembagian tugas &
tanggung jawab (job desciption) Direksi. Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada
pemegang saham melalui RUPS.
Kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dikomunikasikan melalui media yang mudah
diakses seperti media elektronik (internet/internal web), maupun dalam media tertulis (Internal Memorandum/Surat
Keputusan/Surat Edaran Direksi).
c. RAPAT DIREKSI
Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlepas dari fungsi manajerial terhadap semua aspek
organisasi dengan menyelenggarakan rapat-rapat Direksi (BOD meeting) secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam satu
bulan yang merupakan rapat formal rutin dilengkapi dengan notulen atau berita rapat, rapat gabungan bersama dengan
Dewan Komisaris, dan rapat insidentil sesuai kebutuhan dengan mengundang Pejabat Eksekutif maupun unit kerja terkait.
Sepanjang tahun 2013 telah diselenggarakan 15 (lima belas) kali Rapat Direksi, dan 3 (tiga) kali rapat gabungan (joint
meeting) yang dihadiri oleh Dewan Direksi bersama Dewan Komisaris. Rapat Direksi dihadiri oleh anggota Dewan Direksi
dengan mekanisme pengambilan keputusan rapat berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Apabila tidak terjadi
musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan dalam hal terjadi perbedaan
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 12
pendapat (dissenting opinions) dalam rapat Direksi maka hal tersebut akan dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat
beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil pembicaraan dituangkan dalam Risalah Rapat yang didokumentasikan
dengan baik. Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh Anggota Direksi dan setiap Keputusan Rapat Direksi
diimplementasikan sesuai dengan mekanisme kerja yang berlaku.
Sepanjang tahun 2013 telah dilaksanakan 15 (lima belas) kali Rapat Direksi, dengan agenda dan kehadiran sebagai berikut:
Pelaksanaan Rapat Agenda Rapat Kehadiran
Direksi
Selasa, 15 Januari 2013
Laporan kinerja akhir tahun 2012
Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Desember 2012
ALCO
Lain-lain
5
Senin, 18 Februari 2013
Laporan kinerja bulan Januari 2013
Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Januari 2013
ALCO
Lain-lain
5
Senin, 11 Maret 2013
Laporan kinerja bulan Februari 2013
Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Februari 2013
ALCO
Lain-lain
4
Rabu, 10 April 2013
Laporan kinerja bulan Maret 2013
Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Maret 2013
ALCO
Lain-lain
5
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 13
Pelaksanaan Rapat Agenda Rapat Kehadiran
Direksi
Kamis, 16 Mei 2013
Laporan kinerja bulan April 2013
Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan April 2013
ALCO
Lain-lain
5
Jumat, 21 Juni 2013
Laporan kinerja bulan Mei 2013
Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Mei 2013
ALCO
Lain-lain
5
Senin, 8 Juli 2013
Meeting khusus
Penyelenggaraan Loan Committee Meeting 5
Jumat, 12 Juli 2013
Meeting khusus
Credit Risk Appetite Bank BNP 5
Kamis, 18 Juli 2013
Presentasi rancangan Batas Wewenang Memutus Kredit
Laporan kinerja bulan Juni 2013
Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Juni 2013
ALCO
Lain-lain
5
Kamis, 22 Agustus 2013
Pembahasan Kebijakan & Strategi KTA General Extra
Presentasi Credit Scoring Model
Laporan kinerja bulan Juli 2013
Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Juli 2013
Simulasi Skenario Terburuk untuk Pencapaian RBB Desember 2013
ALCO
Lain-lain
5
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 14
Pelaksanaan Rapat Agenda Rapat Kehadiran
Direksi
Kamis, 19 September 2013
Laporan kinerja bulan Agustus 2013
Estimasi proyeksi pencapaian RBB 2013
Proyeksi indicator tertentu RBB 2014-2016
Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Agustus 2013
Up-date pembahasan Produk dan Aktivitas Baru (PAB)
ALCO
Lain-lain
5
Senin, 21 Oktober 2013
Laporan kinerja bulan September 2013
Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan September 2013
Presentasi Negative List untuk Credit Scoring Model
ALCO
Lain-lain
5
Rabu, 6 November 2013
Meeting khusus Pembahasan RBB 2014-2016 bersama Direksi & Kepala Divisi
5
Senin, 8 November 2013
Rancangan RBB tahun 2014-2016
Laporan kinerja bulan Oktober 2013
Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Oktober 2013
ALCO
Lain-lain
5
Kamis, 19 Desember 2013
Laporan kinerja bulan November 2013
Estimasi pencapaian target 2013
Diskusi rencana re-organization structure
Rencana RUPSLB dan sosialisasi RBB
Tindak lanjut mengenai Pinjaman IFC
Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan November 2013
ALCO
Lain-lain
5
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 15
d. ASPEK TRANSPARANSI DIREKSI
Seluruh anggota Direksi tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan
diputuskan pailit berdasarkan ketetapan Pengadilan.
Seluruh anggota Direksi tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan
atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu atau tindak pidana kejahatan, serta tidak sedang
dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank, sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada lembaga
perbankan, perusahaan atau lembaga lain baik di dalam negeri maupun diluar negeri.
Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Anggota
Direksi, atau Anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali Bank BNP.
Seluruh Anggota Direksi tidak memanfaatkan Bank BNP untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang
merugikan atau mengurangi keuntungan Bank BNP, tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank BNP
selain yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (ACOM Co., Ltd).
Sesuai ketentuan yang berlaku seluruh anggota Direksi Bank BNP :
- Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Tidak memiliki saham pada Bank BNP.
- Berdomisili di Indonesia.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 16
2. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE – KOMITE
2.1 KOMITE – KOMITE PENUNJANGDIBAWAH PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS
a. STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE
Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris membentuk 3 (tiga) Komite, yaitu :
1. Komite Audit.
2. Komite Pemantau Risiko.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.
Masing-masing Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Jabatan Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko
dirangkap oleh Sdr. Karel Tanok, sedangkan untuk Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oelh Sdr. Bachtiar Alam.
Masing-masing anggota komite tersebut berasal dari pihak independen. Melalui komite-komite tersebut Dewan Komisaris
dapat melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
Komposisi dan keanggotaan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris meliputi :
1. Komite Audit
Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota komite dari Pihak Independen.
Susunan keanggotaan Komite Audit per Desember 2013 adalah:
Ketua Komite : Karel Tanok
Anggota Komite : Pilipus Azarjah
Anggota Komite : Arifin S Haris
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 17
2. Komite Pemantau Risiko
Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota Komite dari Pihak Independen.
Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per Desember 2013 adalah:
Ketua Komite : Karel Tanok
Anggota Komite : Arifin S Haris
Anggota komite : Pilipus Azarjah
3. Komite Remunerasi Dan Nominasi
Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggota seluruh anggota Dewan Komisaris dan seorang Pejabat
Eksekutif (Kepala Divisi) Sumber Daya Manusia,
Ketua Komite : Bachtiar Alam (Komisaris Independen)
Anggota Komite : Yasuo Uonomi (Presiden Komisaris)
Anggota Komite : Tatang Hermawan (Komisaris)
Anggota Komite : Karel Tanok (Komisaris Independen)
Anggota Komite : Agung Subagiyo (Kepala Divisi SDM)
Keahlian Anggota Komite :
Anggota Komite Audit dan Angota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki pengetahuan
dan pengalaman bekerja dibidang keuangan atau akuntansi, perbankan, atau di manajemen risiko, seperti yang diuraikan di
bawah ini :
Drs. Pilipus Azarjah (Anggota Komite Audit & Anggota Komite Pemantau Risiko) :
Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak Maret 2009.
o Latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Pajajaran Bandung tahun 1975.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 18
o Pengalaman bekerja sebagai manager Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (sekarang), Kantor
Akuntan Publik Hananta Budianto & Rekan (2009), di Kantor Akuntan Publik Hananta Yogi Ferdinand & Associates
(2008-2009), Manager di KAP Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono (2006-2008), Manager di Kantor Akuntan
Publik Tanubrata Yogi Sibarani Hananta (2004-2006), sebagai Manager di KAP Drs. Robert Yogi (1994-2004), Kepala
Akunting Pajak di PT. Sayap Rajawali Raya (1994-1994), Manager di Kantor Akuntan Publik Drs. Karel, Widyarta
(1982-1994), sebagai Akuntan di Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara (1976-1982) dan memulai karirnya
sebagai Staff Pemeriksa di Kantor Administrasi Analisa (1964-1976).
Arifin S. Haris (Anggota Komite Audit & Anggota Komite Pemantau Risiko) :
Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak Maret 2009.
o Latar belakang pendidikan Sarjana Muda dari Universitas Gajah Mada dan Sarjana Ilmu Ekonomi dari Universitas
Muhammadiyah pada tahun 1972.
o Pengalaman bekerja lebih dari 15 tahun di bidang keuangan dan manajemen perbankan khususnya Manajemen
Risiko, sebagai Manager di Bank American Express (1976-1988), Manager di Bank BSB Jakarta (1988-1991), Direktur
Risk Management PT. ING Bank Jakarta (1996-1998), Direktur Manajemen Resiko di PT. BNN Tbk (1998-1999),
sebagai Technical Advisor di PT. BFC Tbk (1999), Managing Director di AAJ Batavia (2000-2002), Deputy Chief Risk
Officer di Bank Commonwealth Indonesia (2006-2007), sebagai anggota dari Komite Pemantau Risiko di Bank
Bumiputera Indonesia (2007 – sekarang). Memiliki sertifikat Instruktur Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko dari
BSMR (2006). Saat ini sebagai Partner dari Mitra Interjasa Advisory Group.
Keanggotaan komite Remunerasi dan Nominasi yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai
Ketua, 3 (tiga) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi) yang membawahkan sumber daya
manusia, memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan succession plan bank.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 19
Independensi Anggota Komite :
Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari Direksi pada Bank yang sama maupun Bank lain, tidak
merangkap jabatan pada Bank yang sama, Bank dan/atau Perusahaan lain, tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham
Pengendali atau hubungan dengan Bank.
b. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB KOMITE
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris
dibantu oleh 3 (tiga) Komite dengan tugas sebagai berikut:
1. Komite Audit
Komite Audit bertugas memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris
terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan
Komisaris dalam hal :
- Pengkajian atas rencana kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), memonitor pelaksanaannya dan
melakukan evaluasi atas hasil kerjanya.
- Pemantauan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- Pemantauan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Memastikan terlaksananya tindak lanjut hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank
Indonesia oleh Direksi secara tepat waktu guna mendapatkan informasi yang digunakan sebagai
rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 20
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan
laporan keuangan Bank, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan evaluasi penilaian
kinerja fungsi SKAI dan fungsi audit intern atas penggunaan Teknologi Informasi.
2. Komite Pemantau Risiko
Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:
- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan
tersebut.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja
Manajemen Risiko.
- Memastikan ketersediaan informasi dan implementasi dari standar, kontrol, batasan, pedoman dan kebijakan
sehubungan dengan pengukuran dan pengelolaan risiko terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas,
risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, risiko hukum dan risiko kepatuhan.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi :
a. Terkait dengan kebijakan Remunerasi :
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
o Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
o Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan
kepada Direksi.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 21
b. Terkait dengan kebijakan Nominasi :
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau
penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada
RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan
Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
- Memberikan rekomendasi terhadap calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite
sebagaimana yang dipersyaratkan kepada Dewan Komisaris.
c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
- Prestasi kerja individual.
- Kewajaran dengan bank lain yang setara (peer group) dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka
panjang Bank BNP.
c. FREKUENSI RAPAT KOMITE
Selama tahun 2013, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali, Komite Pemantau Risiko
telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat
sebanyak 11 (sebelas) kali.
Efektivitas Rapat Komite:
- Rapat Komite terselenggara sesuai dengan kebutuhan Bank, dihadiri sekurang-kurangnya oleh 51% (lima puluh
satu perseratus) dari seluruh anggota Komite termasuk Komisaris Independen dan pihak Independen.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 22
- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat,
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan segala keputusan rapat Komite bersifat
mengikat bagi seluruh anggota Komite. Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang
ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan
pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite
merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
Pelaksanaan Rapat-Rapat Komite :
1. Komite Audit
Selama tahun 2013 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan rincian sbb:
Tanggal Agenda Rapat
4 Februari 2013 Exit Meeting Pemeriksaan KAP tahun buku 2012
26 Maret 2013 Membahas Tugas dan Fungsi Komite Audit
16 April 2013 Membahas Laporan Hasill Pemeriksaan Cabang
19 April 2013 Presentasi Realisasi Rencana Hasil Triwulan Q1/2013
22 Mei 2013 Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan I/2013
23 Mei 2013 Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Cabang
12 Juni 2013 Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI dan Temuan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia
1 Juli 2013 Membahas Temuan Pemeriksaan Bank Indonesia
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 23
Tanggal Agenda Rapat
24 Juli 2013 1. Laporan Bulanan Manajemen Risijo – data bulan Juni 2013 2. Laporan Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG Bank kepada BI 3. Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan BI
25 Juli 2013 Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Cabang
20 Agustus 2013 Penilaian Self Assessment Bank
3 September 2013 Rekening Gantungan
19 September 2013 Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan II/2013
24 September 2013 Risiko Operasional Unit Kerja Trade Finance
2. Komite Pemantau Risiko
Selama tahun 2013 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan rincian
sbb:
Tanggal Agenda Rapat
31 Januari 2013 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko - Desember 2012 oleh Divisi RM 3. Presentasi Profil Risiko Triwulan IV/2012 oleh Divisi RM
19 Maret 2013
1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulan November 2012 & Januari-Februari 2013 oleh Divisi Manajemen
Risiko 3. Lain-lain
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 24
Tanggal Agenda Rapat
30 April 2013
1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Maret 2013 oleh Divisi Manajemen
Risiko 3. Lain-lain
30 Mei 2013
1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan April 2013 oleh Divisi Manajemen
Risiko 3. Lain-lain
27 Juni 2013
1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Mei 2013 oleh Divisi Manajemen
Risiko 3. Lain-lain
24 Juli 2013 1. Laporan Bulanan Maajemen Risiko – data bulan Juni 2013 2. Laporan Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG Bank kepada BI 3. Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan BI
20 Agustus 2013 Penilaian Self Assessment Bank
13 September 2013 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi laporan Bulanan Manajemen Risiko - data Juli 201 3. Lain-lain
24 September 2013 Risiko Operasional Unit Kerja Trade Finance
30 September 2013 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko – data bulan Agustus 2013 3. Lain-lain
29 Oktober 2013 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko – data bulan September 2013 3. Lain-lain
29 November 2013 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko – data bulan Oktober 2013 3. Lain-lain
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 25
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
Selama tahun 2013 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rincian sbb :
Tanggal Agenda Rapat
11 Januari 2013 Pembahasan kenaikan gaji karyawan 2013
15 Februari 2013 Pembahasan kenaikan gaji karyawan 2013
8 Maret 2013 1. Pembahasan kenaikan gaji karyawan 2013 2. Pembahasan nominasi & remunerasi BOD & BOC 3. Pembahasan program uang jasa BOD & BOC
12 April 2013 1. Pembahasan kenaikan gaji karyawan 2013 2. Pembahasan nominasi & remunerasi BOD & BOC 3. Pembahasan program uang jasa BOD & BOC
10 Mei 2013 Pembahasan struktur organisasi perusahaan
7 Juni 2013 1. Pembahasan Policy Grading & Career Path 2. Benefit Advisor Bank BNP
12 Juli 2013 1. Usulan calon pengganti Presiden Komisaris 2. Pendidikan dan pelatihan karyawan
16 Agustus 2013 Pembahasan perjalanan dinas pengurus dan karyawan Bank
6 September 2013 Reward karyawan
8 November 2013 1. Dana pensiun ALLIANZ 2. Isu kenaikan UMR tahun 2014
6 Desember 2013
1. Fringe benefit untuk calon Presiden Komisaris yang baru 2. Job description Presiden Komisaris 3. Re-evaluasi rangkap jabatan Bpk. Karel Tanok 4. Kenaikan gaji karyawan 2014 5. Pergantian anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 26
d. REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE
Komite Audit telah melaporkan kepada Dewan Komisaris, mengenai tugasnya secara profesional serta independen dalam
membantu Dewan Komisaris, seperti yang tercermin dalam beberapa hal yang telah dilakukan oleh Komite Audit selama
tahun 2013 berikut ini:
1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi mengenai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan
pemeriksaan laporan keuangan perusahaan untuk Tahun Buku 2013, yaitu Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi &
Handayani (member of Grant Thornton).
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara intensif dan berkala.
3. Memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses
pelaporan keuangan.
4. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang
berlaku.
5. Melakukan pengawasan atas penyusunan laporan keuangan untuk memastikan terpenuhinya standar dan
kebijakan akuntansi yang berlaku.
Hasil evaluasi Komite Audit menunjukkan bahwa seluruh proses kegiatan yang dilakukan Bank BNP telah mampu mendukung
pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan Good Corporate Governance (GCG).
Demikian pula hasil review terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 yang disajikan oleh Kantor Akuntan Publik, telah
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Independensi dan objektivitas
Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Bank BNP telah mengacu pada standar auditing yang ditetapkan
oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 27
Komite Pemantau Risiko telah bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris
terhadap Direksi beserta jajarannya dalam aspek penerapan manajemen risiko. Untuk memberikan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris dalam melakukan kajian sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko di Bank,
Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas-tugas antara lain:
1. Menelaah Kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko.
2. Melakukan penelaahan atas berfungsinya manajemen risiko.
3. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi Laporan Profil Risiko yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen
risiko.
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan
pelaksanaannya.
Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2013 telah melaksanakan 11 (sebelas) kali rapat, dimana seluruh hasil rapat
yang memerlukan keputusan dari pemegang saham akan direkomendasikan untuk diagendakan dalam pelaksanaan RUPS
dan terdokumentasikan dengan baik.
2.2 KOMITE – KOMITE YANG BERADA DIBAWAH TANGGUNG JAWAB DIREKSI
Komite-komite yang berada dibawah tanggung jawab Direksi dalam mendukung peran serta tugas keseharian Direksi adalah
sebagai berikut:
1. Komite Pemutus Kredit
2. Komite Asset Liabilities Committee (ALCO)
3. Komite Manajemen Risiko
4. Komite Produk dan Aktifitas Baru
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 28
5. Komite Kepatuhan
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee)
7. Komite Kebijaksanaan Perkreditan
8. Komite Strategi Anti Fraud
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE
1. Komite Pemutus Kredit
Diketuai oleh Presiden Direktur, dengan anggotanya terdiri dari beberapa Direksi dan beberapa Kepala Divisi terkait.
Tugasnya meliputi pemberian keputusan dalam pemberian kredit, penghapusbukuan kredit, restrukturisasi kredit, AYDA,
dan lain sebagainya yang diselenggarakan di Bank BNP.
2. Komite Asset Liabilities Committee (ALCO)
Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 072-DIR/RISK/10/2010, diketuai oleh Presiden Direktur, anggota tetap adalah
seluruh Direktur, dan anggota tidak tetap terdiri dari beberapa Kepala Divisi terkait. Mempunyai tugas untuk mengelola
kebijakan dan strategi dalam mengkoordinasikan sumber dana dan penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk
mencapai maksimalisasi profit dari spread bunga/NIM. Rapat ALCO dilaksanakan pada setiap bulan baik secara khusus
dalam Rapat Tim ALCO Support maupun bersamaan dengan jadwal Rapat Direksi rutin secara bulanan.
3. Komite Manajemen Risiko
Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 090-DIR/RM/11/2011 yang merupakan perubahan atas Surat Keputusan
sebelumnya yang dikeluarkan tahun 2009. Komite ini diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, anggota
tetap adalah seluruh Direktur, dan anggota tidak tetap terdiri dari beberapa Kepala Divisi terkait.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 29
Bertugas untuk melakukan pengkajian atas kemungkinan-kemungkinan risiko yang mungkin timbul sebagai akibat analisa
atau self assesment yang dilakukan sekaligus memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur.
Rapat Komite Manajemen Risiko selama tahun 2013 :
Tanggal Agenda Rapat
2 September 2013 Draft pengukuran Profil Risiko Operasional berdasarkan rasio Orient
4. Komite Produk dan Aktivitas Baru
Berdasarkan Surat Keputusan nomor: NoKep.009-DIR/COMP/03/2010, diketuai oleh Direktur Perencanaan & Keuangan,
anggota tetapnya terdiri dari Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis
dan Kepala Divisi IT, anggota tidak tetap adalah Kepala Divisi lain / Unit Kerja yang terkait dengan pengembangan produk
dan aktifitas baru Bank BNP. Bertugas melakukan persiapan dan pengkajian terhadap seluruh aktivitas dan rencana
peluncuran Produk dan Aktivitas yang Baru (PAB).
Rapat Komite Produk dan Jasa Baru selama tahun 2013 :
Tanggal Agenda Rapat
6 Mei 2013 Kegiatan penyelenggara Penyelesaian Akhir – BPR KS
31 Mei 2013 Kegiatan Layanan Baru China AKEZ Remittance
30 Jul 2013 Kegiatan Layanan Bancassurance – Model Bisnis Referensi
19 Sept 2013
Kegiatan Layanan Baru China AKEZ Remittance
Kegiatan 100+1 Rekening Retail ALTO
Kegiatan Kantor Fungsional Operasional-Usaha Mikro Kecil
30 Okt 2013
Pertanggungjawaban Kegiatan Layanan BNP Call
Pengembangan Produk Giro Sakura
Pengembangan Produk Tabungan Japan Mikro
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 30
Tanggal Agenda Rapat
13 Nov 2013 Kegiatan Layanan Bancassurance – Model Bisnis Referensi
25 Nov 2013 Kegiatan Layanan Bancassurance – Model Bisnis Referensi (Megalife &Commlife)
5. Komite Kepatuhan,
Sesuai Surat Keputusan nomor: NOKEP: 036-DIR/10/2009, komite ini diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen
Risiko, anggota tetap adalah seluruh Direktur, dan anggota tidak tetap terdiri dari seluruh Kepala Divisi terkait. Bertugas
melakukan analisa penerapan kepatuhan diseluruh bidang aktivitas Bank dan membahas peraturan-peraturan baru dari
instansi berwenang termasuk Bank Indonesia dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur.
Selama tahun 2013 Komite Kepatuhan telah mengadakan rapat, sbb di bawah ini:
Tanggal Agenda Rapat
13 Maret 2013 Sosialisasi ketentuan SE BI No 15/6/DPNP mengenai Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan
Modal Inti
20 Maret 2013 Pembahasan mengenai Nilai Komposit GCG tahun 2013
2 Mei 2013 Sosialisasi ketentuan SE BI No 15/15/DPNP mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum
2 September 2013 Pembahasan mengenai Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia
6. Komite PengarahTeknologi Informasi (Information Technology Steering Committee)
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi adalah NOKEP: 032-DIR/IT/03/2011 yang merupakan perubahan atas Surat
Keputusan sebelumnya. Komite diketuai oleh Direktur yang membawahi IT yaitu Direktur Operasional & IT, dengan anggota
tetap seluruh anggota Direksi dan Kepala Divisi yang membidangi IT, anggota tidak tetap adalah seluruh Kepala Divisi.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 31
Bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan rencana strategis IT, pengembangan dan evaluasi sistem
IT yang digunakan dan yang akan digunakan serta hal lainnya yang berkaitan dengan IT.
Selama tahun 2013 Komite Pengarah IT telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, yaitu sebagai berikut:
Tanggal Agenda Rapat
10 Jan 2013 Switching S1 Postilion, Internet Banking, Back-Up Link ke cabang-cabang, Co-Branding Credit Card dengan BRI, Scoring Model Brainchild, DR-Site Testing, Penambahan RAK di data center, Citrix, Bandwith Management, Call Center, KTA, General Affair
25 Feb 2013 Switching S1 Postilion, Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, KTA, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, Kartu Chip, DR-Site
28 Mar 2013 Switching S1 Postilion, Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, Kartu Chip, DR-Site
16 Apr 2013 Switching S1 Postilion, Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, Kartu Chip, DR-Site, Central Bank, Network Provider, Booking On Line Meeting Room, Collaboration
15 Mei 2013 Switching S1 Postilion, Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, Kartu Chip, DR-Site, XBRL pelaporan ke BI, Collaboration
11 Jun 2013 Switching S1 Postilion, Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, Kartu Chip, DR-Site, XBRL pelaporan ke BI, RTGS Gen 2, Collaboration
27 Jul 2013
Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, Kartu Chip, XBRL pelaporan ke BI, RTGS Gen 2, S1 Bill Payment, Booking Online Meeting Room, transfer antar prinsipal
26 Agust 2013 Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, Kartu Chip, XBRL pelaporan ke BI, RTGS Gen 2, S1 Bill Payment
16 Sept 2013 Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, XBRL pelaporan ke BI, RTGS Gen 2, S1 Bill Payment
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 32
Tanggal Agenda Rapat
28 Okt 2013 S1 Bill Payment, phone banking, RTGS Gen 2, XBRL pelaporan ke BI, Document Imaging, General Affair
27 Nov 2013 S1 Bill Payment, phone banking, RTGS Gen 2, XBRL pelaporan ke BI, Document Imaging, General Affair, Kartu Chip
24 Des 2013 Bandwith Management, Virtualisasi System, back-up system, scoring model brainchild, XBRL pelaporan ke BI, internet banking, chip card, enterprise agreement microsoft
7. Komite Kebijaksanaan Perkreditan
Ditetapkan berdasarkan Surat keputusan NOKEP: 021-DIR/COMP/06/2010. Diketuai oleh Presiden Direktur dengan anggota
tetap seluruh anggota Direktur dan beberapa Kepala Divisi terkait. Komite ini berfungsi untuk memberikan masukan kepada
Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip-
prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan
konsisten, serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan / kendala dalam penerapannya, melakukan pengkajian
secara berkala serta memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan / perbaikan terhadap KPB tersebut.
Selama tahun 2013 Komite Kebijakan Perkreditan telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, yaitu sebagai berikut:
Tanggal Agenda Rapat
18 Feb 2013 Pembahasan Kebijakan dan Prosedur Penilaian Jaminan Kredit
28 Feb 2013 Pembahasan Draft Kebijkan Perkreditan Bank BNP
23 April 2013 Pembahasan Draft Kebijakan AYDA & Kebijakan Akuntansi AYDA
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 33
Tanggal Agenda Rapat
4 Juli 2013 Pembahasan Kebijakan dan Prosedur Kredit Back to Back
18 Juli 2013 Finalisasi Kebijakan dan Prosedur AYDA
30 Juli 2013 Pembahasan Kebijakan dan Prosedur Retrukturisasi Kredit
8. Komite Strategi Anti Fraud
Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 015-DIR/COMP/1/2012, dengan struktur keanggotaannya diketuai oleh
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dengan anggota tetap beberapa Kepala Divisi terkait, dan anggota tidak tetap adalah
Kepala Divisi / Kepala Departemen / Manager dari Unit Kerja terkait.
Rapat Komite Strategi Anti Fraud selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Tanggal Agenda Rapat
19 September 2013 Draft perubahan Alur kerja (workflow) Fraud Incident Report
Laporan kemajuan (progress report) penanganan kejadian fraud
3. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN
3.1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
Kompleksitas kegiatan usaha Bank BNP semakin meningkat sejalan dengan perkembangan strategi bisnis yang
dijalankan yang memberikan dampak cukup besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi sehingga diperlukan upaya-
upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 34
Mitigasi terhadap eksposur risiko yang muncul dilakukan dengan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan
fungsi kepatuhan dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan, baik yang bersifat preventif (ex-ante) maupun kuratif (ex-
post).
Sepanjang tahun 2013, pelaksanaan fungsi kepatuhan dititikberatkan pada peningkatan fungsi kepatuhan di
lingkungan Bank BNP. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta mewujudkan budaya kepatuhan di seluruh jenjang organisasi di Bank BNP
sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (corporate value), melalui berbagai kegiatan antara lain
sebagai berikut :
a. Pengelolaan risiko kepatuhan.
Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini
mungkin. Dengan demikian peran dan fungsi kepatuhan maupun Unit Kerja Kepatuhan ke depan tidak hanya
melihat suatu kejadian yang bersifat ex-ante melainkan juga harus mampu mengelola Risiko Kepatuhan agar
sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang telah berjalan. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan
melalui langkah-langkah :
Memastikan terlaksananya pemantauan atas kepatuhan pada seluruh kegiatan Bank agar sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator
perbankan maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan
mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 35
Melakukan pemantauan atas kepatuhan pada seluruh kegiatan Bank agar sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator perbankan maupun
kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan atas rencana pengembangan produk dan aktivitas baru guna
memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan/ peraturan yang berlaku.
Melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada karyawan mengenai aspek-aspek kepatuhan
b. Tersedianya infrastruktur fungsi kepatuhan
Kecukupan sarana dan prasarana yang terkait dengan fungsi kepatuhan memiliki peran yang cukup penting
dalam rangka peningkatan fungsi kepatuhan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan
infrastruktur fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:
Memastikan ketersediaan ketentuan internal untuk menunjang kegiatan usaha & operasional Bank
Melakukan pendistribusian Peraturan Bank Indonesia dan / atau peraturan perundang-undangan terkait
lainnya yang terkini dan /atau perubahannya kepada Unit Kerja terkait.
Melakukan pengembangan terhadap sarana kerja yang memadai dalam rangka peningkatan fungsi
kepatuhan di lingkungan Bank BNP (Compliance WEB, Compliance News, dan sarana kerja lainnya)
c. Pengelolaan Strategi Anti Fraud
Dalam rangka peningkatan fungsi kepatuhan terhadap pengelolaan strategi anti fraud, dilakukan pemantauan
atas terlaksananya implementasi Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud termasuk penerapan sistem
pengendalian fraud yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu:
Pencegahan
Deteksi
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 36
Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
3.2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
Pelaksanaan fungsi audit intern Bank BNP dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) :
o Audit Intern dilaksanakan pada beberapa kantor Cabang dan unit kerja yang ada sesuai dengan struktur Bank BNP.
Ruang lingkup pemeriksaan mencakup seluruh aspek dan kegiatan bank yang secara langsung maupun tidak
langsung dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaannya. Audit Intern dilaksanakan secara independen untuk
menilai efektivitas dan struktur pengendalian intern, kualitas pelaksana dari manajemen risiko, sistem pengendalian
internal, kepatuhan terhadap peraturan proses tata kelola. Audit Intern erat bekerja sama dengan Divisi Manajemen
Risiko untuk meninjau proses implementasi manajemen risiko secara keseluruhan.
o Untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, SKAI akan memantau dan menganalisis pelaksanaan tindak lanjut
perbaikan yang telah dilakukan oleh Auditee.
o SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan mempunyai akses langsung kepada
Komite Audit yang menjamin agar SKAI dapat melaksanakan tugas secara independen dan memberikan konsultasi
atas proses pemeriksaan yang dilakukan. Secara teratur SKAI bertemu dengan Komite Audit dan Manajemen
untuk memastikan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi SKAI yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan
telah dilaksanakan dengan benar dan diselesaikan tepat pada waktunya.
o SKAI mengimplementasikan sebuah metode pendekatan audit berdasarkan, di mana kegiatan audit diprioritaskan
menurut penilaian dari potensi eksposur terhadap risiko, termasuk delapan tipe risiko perbankan yang dirumuskan
oleh Bank Indonesia. Tahun 2013 Operation Risk Based sudah mulai diimplementasikan dan telah dipergunakan
sebagai salah satu faktor penilai eksposur dan penilaian kinerja pada akhir tahun 2013. Sedangkan Credit Risk
Based telah dilakukan uji coba pada pemeriksaan bulan September – Desember 2013.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 37
o Dalam tahun 2013 SDM SKAI diikutsertakan dalam 8 (delapan) training internal dan 1 (satu) training eksternal guna
meningkatkan kemampuannya.
o Dalam melaksanakan kegiatan audit, SKAI berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
(SPFAIB), yang merupakan bagian dari Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 29 September 1999
tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan
juga praktik perbankan internasional yang terbaik, sehingga diharapkan kualitas audit dapat memenuhi standar
praktik profesional audit internal.
Selama tahun 2013, dari 109 kegiatan pemeriksaan yang telah dijalankan, terdapat 2271 temuan dengan rincian sbb :
Kategori Jumlah
Temuan dengan katagori risiko Low (L) 450
Temuan dengan kategori risiko Low To Moderate (LTM) 395
Temuan dengan katagori risiko Moderate (M) 915
Temuan dengan risiko Moderate To High (MTH) 382
Temuan dengan katagori risiko High (H) 129
Sampai dengan posisi 31 Desember 2013, dari seluruh temuan tersebut, sebanyak 1.940 temuan atau kurang lebih 85%
temuan telah ditindak lanjuti dan diselesaikan oleh unit kerja terkait.
Dalam Struktur Organisasi SKAI dibagi dalam 6 (enam) Departemen, dengan 1 (satu) Deputy Chief of Internal Audit yaitu :
1. Area 1, dengan cakupan pemeriksaan meliputi daerah Bandung (Juanda, Pajajaran, Kopo, Gatot Subroto, Sayati,
MTC, Cicadas), Tegal, Cirebon (Yos Sudarso, Pagongan, Jatibarang, Kuningan, Kadipaten), Jakarta (Wahid
hasyim, Muara karang, Gajahmada, Kelapa Gading, Panglima polim, Jatinegara, Sahid, Blok M, PIK), Bekasi,
Jababeka, Cikarang, Cikampek, Karawang, Serpong dan Bogor
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 38
Cakupan pemeriksaan unit kerja meliputi: Finance & Accounting, SKNBI, CBO, RTGS, KTA, Treasury, Compliance
dan Risk Management
2. Area 2, dengan cakupan pemeriksaan meliputi daerah Bandung (Sudirman, Suniaraja, Pasar Baru, Sumbersari,
Pasteur, Buah batu), Majalaya, Dayeuhkolot, Soreang, Ciwidey, Cimahi, Sukabumi, Tasikmalaya (Gunung
Sabeulah, Cikurubuk), Pamanukan dan Garut.
Cakupan pemeriksaan unit kerja meliputi: General Affair, Exim, Remittance, Human Capital.
3. Area 3, dengan cakupan pemeriksaan meliputi daerah Semarang, Solo, Yogyakarta, Malang, Surabaya (Darmo,
Sungkono, Pasaratum, Lamongan, Waspada) dan Bali (Teuku Umar, Kalianget, Poppies, Ubud)
4. IT & Audit Information System
5. Research and Development & Quality Assurance
6. Micro Auditor
3.3 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
Dalam RUPS tahunan, Dewan Komisaris menugaskan Direksi untuk mencalonkan akuntan publik yang akan melakukan
audit terhadap Laporan Keuangan Bank BNP tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013.
Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit independen direkomendasi oleh Komite Audit yang
kemudian ditetapkan dalam RUPS tahunan. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dewan Komisaris Nomor 023-
KOM/2013 telah disetujui Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni Gani Mulyadi & Handayani (member of Grant Thornton)
untuk melakukan pemeriksaan umum untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013.
Kriteria penetapan Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (member of Grant Thornton International) adalah :
a. KAP yang terdaftar sebagai auditor bank di Bank Indonesia;
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 39
b. KAP independen, yang mengacu kepada Surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-
20/PM/2002 Tentang Independensi akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal :
a) Tidak memiliki kepentingan keuangan langsung maupun tidak langsung yang material dengan Bank BNP;
b) Tidak mempunyai hubungan pekerjaan/usaha secara langsung maupun tidak langsung yang material,
atau dengan karyawan kunci yang bekerja di Bank BNP atau dengan pemegang saham utama.
7. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
4.1 PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO
a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
Sesuai dengan fungsinya sebagai Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris secara aktif dan reguler melakukan
monitoring jalannya penerapan manajemen risiko dengan mengundang Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan,
Divisi IT dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) (tentatif) untuk membahas masalah-masalah pengelolaan risiko dan
keterkaitannya dengan unit kerja lain.
Dalam implementasi strategi manajemen risiko, selain memberikan persetujuan dan evaluasi terhadap kebijakan
manajemen risiko, Dewan Komisaris juga mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris seperti pemberian atau penyediaan dana kepada pihak
terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
Selain Komite Pemantau Risiko yang menjadi media bagi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan strategi
manajemen risiko, Direksi sebagai anggota dalam Komite Manajemen Risiko menggunakan media ini sebagai agenda
dalam memonitor pelaksanaan strategi manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan. Direksi Manajemen Risiko
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 40
membantu Dewan Direksi dalam menyusun kebijakan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi berkaitan
dengan manajemen risiko secara periodik dalam forum meeting Board of Director (BOD).
Review terhadap kecukupan penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara berkala yang dilakukan melalui rapat
rutin Board of Director (BOD) dan Komite Manajemen Risiko yang ditetapkan berdasarkan SK Nokep. 035-
DIR/10/2009 tentang Pengangkatan Komite Manajemen Risiko. Monitoring yang dilakukan oleh BOD dalam rapat rutin
BOD di antaranya mencakup: Perkembangan rasio NPL, Kosentrasi kredit, Pelaksanaan Disaster Recovery Site
(DRS), Perkembangan error rasio operasional (Orient), Simulasi Call Tree, Masalah Operational Risk Event (Orient)
yang signifikan, Progres Keluhan Nasabah & Penyelesaiannya, Progres Gugatan Hukum (bila ada) &
Penyelesaiannya, Progres Perkembangan Persiapan Produk & Aktivitas Baru, Perkembangan rasio NPL, LDR Valas,
dll.
b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
Proses Penerapan Manajemen Risiko secara bertahap telah diterapkan disegala sendi aktivitas fungsional Bank BNP
diantaranya dalam hal pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Perseroan dalam tahun 2013 antara lain:
• Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang secara periodik direview untuk disesuaikan dengan
tingkat kebutuhan dan pengaruh kebijakan eksternal serta sistem informasi manajemen yang cukup terintegrasi.
• Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dari seluruh risiko yang diwajibkan melalui
koordinasi dari unit kerja terkait.
• Terdapat pemisahan yang memadai antara fungsi operasional atau usaha bank dengan fungsi pengendalian yaitu
Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan & SKAI.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 41
Berkaitan dengan implementasi Strategi Manajemen Risiko, selama tahun 2013 Bank BNP telah menerbitkan
beberapa kebijakan terkait dengan pengelolaan Manajemen Risiko, penerbitan ini merupakan hasil revisi terhadap
kebijakan sejenis yang telah terbit dan mengalami evaluasi sejalan dengan perkembangan organisasi. Kebijakan yang
telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris ini, antara lain:
o Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi (RM-08), dipublikasikan tanggal 28 Maret 2013.
o Kebijakan Manajemen Risiko, versi-2 (RM-05), dipublikasikan tanggal 11 April 2013.
o Kebijakan Manajemen Risiko Pasar (RM-03), dipublikasikan tanggal 11 April 2013.
o Prosedur Pengelolaan Data Risiko Operasional, versi-2 (RM-04), dipublikasikan tanggal 11 Nopember 2013
o Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, versi-1 (RM-09), dipublikasikan tanggal 11 Nopember 2013
o Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, revisi ke-1, dipublikasikan tanggal 9 Desember 2013
Sesuai dengan regulasi perbankan yang mengatur bahwa Bank Umum dengan total asset dibawah Rp 10 triliun wajib
menerapkan Pengelolaan Risiko pada aktifitas fungsional (Risiko Inherent) secara efektif, mencakup pengelolaan Risiko
Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum dan Reputasi, serta Risiko Strategis dan Risiko
Kepatuhan.
Organisasi Divisi Manajemen Risiko
Organisasi Divisi Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang Direktur yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, yang
organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank BNP. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur yang
membawahi Divisi Manajemen Risiko dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 3 (tiga) orang Kepala Departemen
yang keseluruhan sumber daya manusianya didukung dengan pengalaman bekerja minimal 4 (empat) tahun sampai
dengan berpengalaman diatas 10 (sepuluh) tahun di bidang perbankan dari berbagai Bank Umum.
3 (tiga) departemen dalam organisasi Divisi Manajemen Risiko adalah:
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 42
1. Departemen Risiko Operasional
Bertanggungjawab dalam memastikan “Life Cycle Risk Management” dalam kegiatan operasional, telah berjalan
sesuai dengan kebijakan agar risiko operasional dapat terukur, termonitor dan terkendali dalam tingkatan yang
aman.
2. Departemen Risiko Kredit, Pasar dan Likuiditas
Bertanggungjawab dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan serta mengelola tingkat risiko
kredit secara keseluruhan dengan baik dan tepat dalam usaha meminimalisir probabilitas potensi kerugian risiko
pasar.
3. Departemen Risiko Teknologi Informasi
Bertanggungjawab dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan serta mengelola tingkat risiko
terkait dengan pengelolaan dan penggunaan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi secara keseluruhan
dengan baik dan tepat risiko dalam rangka peningkatan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di
lingkungan Bank.
Pengembangan budaya manajemen risiko disampaikan melalui berbagai media, diantaranya melalui peningkatan mutu
ketrampilan SDM di unit kerja melalui berbagai training (internal & eksternal) baik secara hardskill atau softskill seperti:
BSMR, sosialisasi performance manajemen, change manajemen, Fraud Investigation Strategy, mitigating Risk In Trade
Finance, Audit Peduli Risiko & Fraud Risk Assessment, CKPN, Credit Analysis for SME'S, COBIT-5, Forum Service
Quality, Business Contingency Plan (BCP), PBU APU & PPT Terbaru, Service Officer Program, dll.
Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan
sistem pengendalian intern secara menyeluruh dilakukan dengan:
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 43
Penerapan Budaya Sadar Risiko
Budaya sadar risiko dilakukan dengan berbagai cara dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh
Manajemen melalui Divisi Manajemen Risiko. Menanamkan budaya sadar risiko bukan merupakan hal yang mudah,
perlu usaha dan perhatian secara bersama serta bertahap agar kesadaran akan risiko tumbuh dengan baik di lingkungan
Bank BNP. Upaya yang dilakukan untuk menanamkan dan mengembangkan budaya sadar risiko diantaranya dengan
memberikan pemahaman melalui berbagai training diantaranya training BSMR, inhouse training untuk berbagai fungsi
seperti forum SODP, MEDP, Teller, Customer Service, dll. Langkah lainnya adalah melalui sharing informasi terkait risiko
melalui meeting internal antar unit kerja, publikasi risk management news, compliance news, dll.
Proses Manajemen Risiko (Pengelolaan 8 Risiko)
Pengelolaan 8 (delapan) risiko Bank BNP secara independen dikoordinir oleh unit kerja setingkat Divisi. Pengelolaan
risiko ditingkat Divisi ini didukung oleh 10 SDM yang cukup berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko
bekerja sama dengan risk taking unit di seluruh unit kerja. Pemantauan risiko yang material dan memiliki dampak,
dibahas dalam meeting internal secara periodik (bulanan) dalam rapat Komite Pemantau Risiko (KPR) dengan
mengundang beberapa Divisi terkait agar dapat dilakukan tindak lanjut/perbaikan terhadap masalah-masalah yang
timbul.
Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, proses manajemen
risiko di Bank BNP juga telah melalui beberapa tahap yaitu mulai dari pengindentifikasian, pengukuran risiko,
pemantauan serta pelaporan risiko kepada Manajemen Senior dan Direksi Bank.
Beberapa kebijakan yang telah diterbitkan dan telah mendapatkan persetujuan Direksi, yaitu:
a) Terdapat 16 Surat Keputusan (SK) Direksi yang telah diterbitkan selama kurun waktu Januari s.d Desember 2013,
SK Dir tersebut terkait dengan standarisasi Limit di Corebanking, kewenangan authorisasi, kewenangan antar kantor,
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 44
kode group transaksi pada Divisi IT, Treasury Operasion, Divisi Credit Support, Divisi Operational Support & Service,
SKAI, Divisi Kepatuhan, Divisi KTA (Admin Processing), Payment Service Support, Operational & IT Director.
b) Surat Keputusan Direksi No.041-DIR/RM/01/2013, perihal Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance untuk
Penilaian Risiko Inheren Bank (Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi).
c) Surat Keputusan Direksi No.114-DIR/RM/09/2013, perihal Revisi Penetapan Risk Appetite & Risk Tolerance untuk
Penilaian Risiko Inheren (Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi).
4.2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Pengendalian Intern merupakan suatu cara mengarahkan dan mengawasi sumber daya Bank untuk mencapai tujuan
yang ditetapkan Bank secara terukur. Pengendalian intern berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi fraud,
melindungi sumber daya Bank baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tujuan pengendalian intern lainnya.
Model Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada model pertahanan 3 (tiga) lapis (Three Lines of Defense)
adalah suatu model yang berupa rangkaian aktivitas pengendalian dengan melibatkan seluruh unit kerja yang terdiri
dari First Line, Second Line dan Third Line dimana masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab terkait dengan
pengendalian intern yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pengendalian
intern.
Fungsi pengendalian intern 3 (tiga) lapis, yaitu:
1. Fungsi pelaksana/pemilik risiko sebagai First Line of Defense
First Line of Defense dalam pelaksanaan pengendalian intern dilakukan oleh unit kerja yang melakukan aktivitas
yang langsung mengandung risiko. Unit kerja yang masuk dalam kategori First Line of Defense ini terdiri dari unit
kerja yang melakukan aktivitas operasional sehari-hari seperti aktivitas bisnis, transaksi operasional harian dan
aktivitas pendukung atau penunjang lainnya.
2. Fungsi yang mengelola dan memantau risiko sebagai Second Line of Defense
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 45
Second Line of Defense dalam pelaksanaan pengendalian intern ini dilakukan oleh unit kerja yang melakukan
fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan
3. Fungsi yang melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan pengelolaan risiko secara independen sebagai
Third Line of Defense
Third Line of Defense dalam pelaksanaan pengendalian intern ini dilakukan oleh unit kerja yang melakukan
fungsi penilaian secara independen yaitu auditor internal dan auditor eksternal.
Meskipun model Three Line of Defense lebih menitikberatkan hubungan dan tanggungjawab dari masing-masing unit
kerja namun pertanggungjawaban perlaksanaannya menjadi tanggung jawab akhir dari Direksi dengan pengawasan
aktif dari Dewan Komisaris.
5. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) & PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE
EXPOSURE)
Dalam kegiatan penyediaan dana, khususnya pemberian pinjaman, Bank BNP wajib melaksanakan ketentuan kehati-hatian
(prudential banking) berupa penetapan persentase tertentu / batas yang diperkenankan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bagi Bank Umum, dimana Bank wajib
memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank. Selama tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya
Bank BNP tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK.
Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur / group inti pada posisi 31 Desember 2013 adalah
sebagai berikut :
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 46
6. RENCANA STRATEGIS BANK
Bank BNP pada tahun 2013 menetapkan rencana strategis bank untuk rencana jangka panjang (corporate plan) dan
rencana jangka menengah dan pendek (business plan) seperti tercantum dalam tabel dibawah ini :
AKTIVITAS JANGKA PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG
1 TAHUN 3 TAHUN 5 TAHUN
Permodalan Memperkuat struktur permodalan selain dari right issue (setoran modal), yaitu modal organic dari laba dan melalui instrument penguatan modal lainnya,yaitu Pinjaman subordinasi sejumlah Rp. 200 miliar dan obligasi subordinasi sejumlah Rp. 200 miliar (setelah menerbitkan obligasi dan MTN)
Target memasuki BUKU 2 pada Q1/14 (existing BUKU 1) dengan jumlah total modal inti > Rp. 1 triliun
Tidak merencanakan right issue s.d 3
tahun, selain modal organic yaitu berinovasi melalui instrument penguatan modal secara berkelanjutan yaitu pinjaman subordinasi dan obligasi subordinasi
Melakukan right issue (setoran
modal) dengan jumlah disesuaikan dengan kondisi bisnis Bank, kecukupan permodalan dan ketentuan otoritas.
No. Penyediaan Dana Jumlah
Debitur Nominal
(dalam jutaan Rp)
1. Kepada Pihak Terkait 29 64.326
2.
Kepada Debitur Inti : 25 1.436.791
a. Individu 9 383.894
b. Group 16 1.052.897
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 47
AKTIVITAS JANGKA PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG
1 TAHUN 3 TAHUN 5 TAHUN
Portofolio Bisnis Memiliki total Aset > Rp 10 triliun (Rp. 11,18 triliun), tumbuh +/- 13% dari estimasi des-13
Total portofolio kredit Rp. 7,7 triliun, tumbuh 12%
Simpanan masyarakat/Dana Pihak Ketiga Rp. 9 triliun, tumbuh 12%
Total asset tumbuh +/- 14%
Total kredit tumbuh +/- 15%
Simpanan DPK +/- 15%
Total asset semakin bertumbuh
Total kredit semakin bertumbuh
Total simpanan DPK semakin bertumbuh
Kualitas Portofolio Bisnis
Rasio kredit Non Performing (NPL) ditargetkan sebesar <= 2%
Rasio kredit Non Performing (NPL) ditargetkan sebesar <= 2%
Rasio kredit Non Performing (NPL) ditargetkan <5%
Keberpihakan kepada bisnis UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah)
Sehubungan dengan Alokasi Modal Inti (AMI) maka menyesuaikan rencana pembukaan kantor konvensional; hanya kantor Fungsional UKM sejumlah 3 (tiga) kantor dilengkapi ATM di Singaraja-Bali, Purbalingga-Jawa Tengah, Wonogiri-Jawa Tengah.
Menutup 6 (enam) kantor Service/Payment Point.
Menambah 2 (dua) ATM baru di public area Bandung dan Bali.
Menambah 103 (seratus tiga) Perangkat Perbankan Elektronis (PPE/EDC).
Menambah jaringan kantor fungsional UKM
Melakukan kalkulasi kecukupan AMI untuk persiapan penambahan jaringan kantor konvensional di daerah yang potensial.
Meneruskan rencana jaringan kantor di luar wilayah Jawa dan Bali, yaitu: Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 48
AKTIVITAS JANGKA PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG
1 TAHUN 3 TAHUN 5 TAHUN Produk dan Aktivitas Baru (PAB)
Merencanakan penerbitan 6 (enam) PAB; meliputi Electronic Channel Development, Internet Banking, Keagenan Remittance, Kerjasama Electronic Channel (ATM) dengan BPR, ATM Network – JCB, SMS & Mobile Banking.
Memiliki Product Champion Memiliki daya saing yang semakin kompetitif melalui product champion.
Kantor Pusat Sebagai salah satu langkah semakin mengintegrasikan bisnis Bank (Business Integrated) dilakukan persiapan dan tahapan awal pengkajian rencana pemindahan Kantor Pusat (Physical euvidence)
Tahap proses dan action pemindahan Kantor Pusat BNP
Tahap pemindahan Learning Center
ke Kantor Pusat
Tahap pematangan dan penyelesaian pemindahan Kantor Pusat BNP
Pemindahan Learning Center ke Kantor Pusat
Peningkatan Akselerasi Bisnis
Persiapan dan tahap awal pengkajian re-branding
Proses re-branding Re-branding BNP
7. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAP DALAM
LAPORAN LAINNYA
Bank BNP telah melaksanankan transparansi kondisi keuangan yang dituangkan dalam :
a. Laporan Tahunan
Laporan Tahunan mengacu kepada PBI No.14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, serta
Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/35/DPNP Perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan
Tertentu yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia, dengan cakupan :
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 49
a) Informasi umum: yang meliputi antara lain kepengurusan, rincian kepemilikan saham, perkembangan usaha Bank
dan Kelompok usaha Bank BNP, strategi dan kebijakan manajemen dalam pengembangan usaha Bank, laporan
manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank oleh Pengurus dalam rangka good corporate
governance dengan menginformasikan beberapa cakupan yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut.
b) Laporan Keuangan Tahunan: yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia yang
menyajikan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi,
dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku yang disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
c) Opini Akuntan Publik antara lain memuat pendapat atas Laporan Keuangan Tahunan Bank BNP.
d) Jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposures) yang dihadapi Bank BNP serta praktek manajemen risiko yang
diterapkan terhadap permodalan Bank.
e) Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
f) Aspek pengungkapan yang terkait dengan kelompok usaha.
g) Aspek pengungkapan sesuai Standar Akuntansi Keuangan.
h) Informasi lainnya.
Laporan Tahunan Bank BNP dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dipublikasikan dalam website bank
BNP (www.bankbnp.com), dan disampaikan kepada pemegang saham, Bank Indonesia, lembaga lain yang
berkepentingan terhadap usaha Bank BNP, serta pihal-pihak lain sesuai ketentuan.
b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah disesuaikan cakupannya dengan mengacu kepada PBI
No.14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yang memuat: Laporan Keuangan, Komitmen
dan Kontijensi, Transaksi spot, jumlah dan kualitas aset produktif, perhitungan KPMM, rasio kepatuhan Bank
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 50
terhadap pengelolaan BMPK, rasio GWM dan rasio PDN, serta informasi lain. Laporan ini disajikan dalam bentuk
perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya, ditandatangani oleh 2 (dua) orang
Anggota Direksi yang pengumumannya dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank BNP, dipublikasikan dalam website bank BNP
(www.bankbnp.com) serta telah mengirimkan softcopy laporan tersebut kepada Bank Indonesia.
c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Bank BNP memuat: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), komitmen dan
kontijensi, perhitungan KPMM, kualitas aset produktif dan informasi lain berupa jumlah penyediaan dana, kredit
kepada debitur UMKM, kredit yang memerlukan perhatian khusus, dan informasi cadangan penyisihan kerugian.
Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)
sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia dan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan
keuangan bulanan di website Bank Indonesia.
d. Laporan Non Keuangan Bank
Memberikan informasi mengenai produk Bank BNP secara jelas, akurat dan terkini yang dapat diperoleh secara
mudah oleh nasabah seperti melalui media website Bank BNP (www.bankbnp.com), leaflet, brosur atau bentuk
tertulis lainnya di setiap Kantor Cabang Bank BNP pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah.
Selain itu, Bank BNP menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, berupa:
a) permohonan izin terhadap setiap rencana penerbitan / pelaksanaan Produk Akttivitas Baru secara partial (per
produk / aktivitas baru).
b) permohonan izin dan/atau melaporkan rencana pembukaan dan/atau pemindahan jaringan kantor.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 51
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka tidak ada kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum
diungkap dalam laporan lainnya.
Bank BNP memenuhi kewajiban dalam :
a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tatacara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan
Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
b. Melaksanakan dan menginformasikan tentang tatacara Pengaduan Nasabah yang dapat disampaikan langsung
melalui petugas Customer Service disetiap kantor cabang terdekat, ataupun melalui sarana elektonik yang
disampaikan melalui email [email protected] serta penyelesaian Sengketa kepada Nasabah
sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
c. Pemenuhannya sebagai badan usaha publik untuk menyediakan dan menyampaikan informasi publik kepada
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan media www.bankbnp.com.
d. Pengunaan Tenaga Kerja Asing dan Konsultan.
Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/8/PBI/2007,tanggal 13 Juni 2007, tentang Pemanfaatan Tenaga
Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, maka Bank BNP mempekerjakan 5 (lima)
orang tenaga kerja asing yang berasal dari negara Jepang dan telah mendapatkan ijin bekerja dari Departemen
Tenaga Kerja; masing-masing bertindak sebagai manajemen yaitu Presiden Komisaris (Hideki Horikoshi),
Presiden Direktur (Ritsuo Ando) dan Direktur (Takeru Agawa) dengan masa kerja sesuai batas waktu
pengangkatannya melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam mengembangkan bisnis khususnya
untuk Kredit Tanpa Agunan (KTA) juga menggunakan 1 (satu) orang tenaga asing dari Jepang yaitu Takeshi
Nakamura sebagai Konsultan, serta seorang pejabat eksekutif (Shigeo Morimoto) yang bertugas sebagai Kepala
Divisi Manajemen Risiko. Penggunaan kedua tenaga asing tersebut berkaitan dengan kebutuhan Bank BNP saat
ini yang masih memerlukan arahan dan alih pengetahuan atas kegiatan tersebut diatas.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 52
8. INFORMASI LAIN TERKAIT DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Bank BNP dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance tidak terdapat intervensi dari pemegang saham,
tidak terjadi perselisihan dalam internal, ataupun tidak terdapat permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan
remunerasi yang ditetapkan kepada Bank BNP.
B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH DARI
MODAL DISETOR
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT. Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, komposisi kepemilikan saham pada PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
adalah sebagai berikut:
Keterangan
Nilai Nominal Rp.500,00 per saham / Share Value
Jumlah Saham Jumlah Nominal Percentage
(%)
Modal Dasar 1.000.000.000 500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- ACOM CO.,LTD 447.737.012 223.868.506.000 66,15
- The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd 63.310.000 31.655.000.000 9,35
- PT Hermawan Sentral Investama 42.946.211 21.473.105.500 6,35
- Masyarakat/Lainnya <5% 122.840.659 61.420.329.500 18,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 676.833.882 338.416.941.000 100
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 53
No. Ultimate Shareholders Pemegang Saham Pengendali
1. Keluarga Kinoshita ACOM CO., LTD.
2. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ. Ltd. (BTMU)
C. HUBUNGAN KEUANGAN & HUBUNGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK BNP
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris
lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:
Dewan Komisaris Posisi: 31 Desember 2013
Nama Jabatan
KEPEMILIKAN SAHAM > 5% DARI MODAL DISETOR
Bank BNP
Bank Lain Lembaga Keuangan
Bukan Bank Perusahaan Lainnya Dalam dan Luar Negeri
dalam lembar
Nama Bank
Jumlah Saham
Nama Perusahaan
Jumlah Saham
Nama Perusahaan Jumlah saham
1. Hideki Horikoshi Presiden Komisaris N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2. Tatang Hermawan Komisaris N/A N/A N/A N/A N/A
PT. Hermawan Sentral Investama PT. Hermawan Ladang Arta PT. Lembang Asri PT. Hermawan Megah Sentral PT. Bina Nusantara Prima PT. Central Texindo PT. Central Georgette Nusantara PT. Namnam Fashion Industries
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 27,50% 10,00% 6,88% 7,50%
3. Karel Tanok Komisaris Independen N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4. Bachtiar Alam Komisaris Independen N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 54
Direksi
Nama Jabatan
KEPEMILIKAN SAHAM > 5% DARI MODAL DISETOR
Bank BNP
Bank Lain Lembaga Keuangan Bukan
Bank Perusahaan Lainnya Dalam dan
Luar Negeri
dalam lembar
Nama Bank Jumlah Saham
Nama Perusahaan
Jumlah Saham
Nama Perusahaan
Jumlah Saham
1. Ritsuo Ando Presiden Direktur N/A N/A N/A J-Net Travel 5,71%
2. Budi T Halim Direktur Bisnis N/A N/A N/A N/A
3. Takeru Agawa Direktur Perencanaan & Keuangan
N/A N/A N/A N/A
4. Markus Sugiono Direktur Operasional & IT N/A N/A N/A N/A
5. Afandi Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
N/A N/A N/A N/A
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 55
Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham :
Nama Perseroan ACOM BTMU HSI HLA
Hideki Horikoshi PK - √ - -
Tatang Hermawan K - - √ √
Karel Tanok KI - - - -
Bachtiar Alam KI - - - -
Ritsuo Ando PD - - - -
Takeru Agawa D - √ - -
Budi Tjahja Halim D - - - -
Markus Sugiono D - - - -
Afandi D - - - -
Keterangan:
- ACOM : ACOM, CO. LTD.
- BTMU : The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.
- HSI : PT Hermawan Sentral Investama
- HLA : PT Hermawan Ladangarta
- PK : Presiden Komisaris
- KU : Komisaris Utama
- K : Komisaris
- KI : Komisaris Independen
- PD : Presiden Direktur
- DU : Direktur Utama
- D : Direktur
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 56
Pejabat Eksekutif Posisi:31 Desember 2013
Nama Jabatan
KEPEMILIKAN SAHAM > 5% DARI MODAL DISETOR
BNP Bank Lain Lembaga Keuangan Bukan
Bank Perusahaan Lainnya Dalam & Luar Negeri
dalam lembar
Nama Bank
Jumlah Saham
Nama Perusa- haan
Jumlah Saham
Nama Perusa-
haan
Jumlah Saham
1. Maria Ida Ratnawati R. KTA Processing, Service & Ops Development Division Head
N/A N/A N/A N/A N/A
2. Kevin Cahyadi Tatang Regional Business Head I N/A N/A N/A N/A N/A
3. Lius B. Nugroho Credit Quality Assurance Division Head
N/A N/A N/A N/A N/A
4. Sintawati Luswanto Regional Business Head III N/A N/A N/A N/A N/A
5. Mario Yahya Corporate Planning & Secretary Division Head
N/A N/A N/A N/A N/A
6. Yanto Setiawan Credit Support Division Head N/A N/A N/A N/A N/A
7. Hardi Widjaja Treasury & Financial Division Head
N/A N/A N/A N/A N/A
8. Agung Subagiyo Human Capital & Corporate Services Division Head
N/A N/A N/A N/A N/A
9. Tjie Khong Fen Information Technology Division Head
N/A N/A N/A N/A N/A
10. Licky Kuskanto Accounting & Finance Division Head
N/A N/A N/A N/A N/A
11. Bonny Wahyudi Business Development Division Head
N/A N/A N/A N/A N/A
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 57
Nama Jabatan
KEPEMILIKAN SAHAM > 5% DARI MODAL DISETOR
BNP Bank Lain Lembaga Keuangan Bukan
Bank Perusahaan Lainnya Dalam & Luar Negeri
dalam lembar
Nama Bank
Jumlah Saham
Nama Perusa- haan
Jumlah Saham
Nama Perusa-
haan
Jumlah Saham
12. Gina Dharma Regional Business Head II N/A N/A N/A N/A N/A
13. Tomas Sugiono Micro & Small Business Head N/A N/A N/A N/A N/A
14. Susiliana Operation Support & Service Division Head
N/A N/A N/A N/A N/A
15. Gagan Gunawan Chief Internal Audit N/A N/A N/A N/A N/A
16. Purbaji Basuki Compliance Division Head N/A N/A N/A N/A N/A
17. Shigeo Morimoto Risk Management Division Head N/A N/A N/A N/A N/A
18. Ronnie Purnadjaja Regional Business Head IV N/A N/A N/A N/A N/A
D. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Paket / kebijakan remunerasi dalam bentuk non natura dan fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Bank BNP tahun 2013 yang ditetapkan dalam RUPS seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 58
Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain
Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun
Dewan Komisaris Direksi
orang Jutaan Rp orang Jutaan Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, & fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)
4 1.830 5 13.570
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) yang *) :
a. Dapat dimiliki 4 118 5 1.914
b. Tidak dapat dimiliki - - - -
T O T A L 8 1.948 10 15.484
*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang
dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan, seperti dalam tabel dibawah ini :
(satuan orang)
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun *) Jumlah Direksi
Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar 3
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar 1
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar 1 2
Rp 500 juta ke bawah 2
*) yang diterima secara tunai
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 59
E. SHARE OPTION
Bank BNP tidak menyediakan hak opsi (share option) untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan
Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian
kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah
diputuskan dalam Rapat Pemegang Saham dan / atau Anggaran Dasar Bank BNP.
F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH
Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan ditampilkan dalam tabel dibawah ini :
Rasio Gaji Tertinggi & Terendah Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 27,14
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 3,21
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1,38
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 4,18
Keterangan *) Gaji Tertinggi Gaji Terendah Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 47.500.000 1.750.000 27,14
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 198.375.000 61.710.000 3,21
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 40.997.500 29.756.250 1,38
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 198.375.000 47.500.000 4,18
*) Jenis & jumlah remunerasi diambil dari tabel gaji dan fasilitas Komisaris & Direksi
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 60
G. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS
Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan 3 (tiga) kali pertemuan dengan
Direksi melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Mekanisme pengambilan keputusan rapat dilaksanakan
berdasarkan musyawarah dan mufakat serta dituangkan dalam Risalah Rapat yang didistribusikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris untuk selanjutnya didokumentasikan dengan baik. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat,
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila terjadi perbedaan pendapat (dissenting
opinions) dalam rapat Dewan Komisaris dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan
pendapat tersebut.
Agenda pembahasan dalam rapat serta kehadiran Dewan Komisaris dan pertemuan gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam tahun 2013, disampaikan pada tabel dibawah ini :
Rapat Dewan Komisaris
Perihal Keterangan
Rencana kerja Dewan Komisaris Tahun 2013 Kehadiran Dewan Komisaris 100%
Pembahasan kenaikan gaji karyawan 2013
Pembahasan Nominasi & Remunerasi BOD & BOC
Pembahasan Program Uang Jasa BOD & BOC
Kehadiran Dewan Komisaris 100%
Membahas temuan Bank Indonesia Kehadiran Dewan Komisaris 100%
Membahas Progress Manajemen BNP bulan Mei 2013 Kehadiran Dewan Komisaris 100%
Pembahasan Perjalanan Dinas BOD-BOC & Karyawan Kehadiran Dewan Komisaris 100%
Indikasi Fraud di KCP Buah Batu Kehadiran Dewan Komisaris 100%
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 61
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi
Perihal Keterangan
Presentasi Realisasi Rencana Hasil Triwulan Q1/2013 Kehadiran Dewan Komisaris & Dewan Direksi 56%
Presentasi Credit Scoring Model
Pembahasan Kebijakan & Strategi KTA General Extra
Laporan Pencapaian RBB periode Q2/2013
Simulasi Skenario Terburuk untuk Pencapaian RBB Desember 2013
Lain-lain
Kehadiran Dewan Komisaris & Dewan Direksi 100%
Rancangan RBB 2014-2016
Lain-lain Kehadiran Dewan Komisaris & Dewan Direksi 100%
H. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)
Bank BNP menetapkan pengertian fraud mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia
No. 13/28/DPNP Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, maka penerapan ketentuan ini telah
ditindaklanjuti dengan penetapan fungsi pengelolaan penerapan strategi anti fraud yaitu dengan membentuk Komite
Strategi Antri Fraud, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 015-DIR/COMP/1/2012, dengan struktur
keanggotaannya adalah diketuai oleh Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dengan anggota tetap beberapa Kepala Divisi
terkait, dan anggota tidak tetap adalah Kepala Divisi / Kepala Departemen / Manager dari Unit Kerja terkait.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 62
Internal Fraud dalam tahun 2013 (nilai fraud lebih dari Rp 100 juta)
Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh
Anggota Dewan Komisaris & Anggota
Direksi
Pegawai Tetap Pengawai Tidak Tetap
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2013
Total fraud - - - - - -
Telah diselesaikan - - - - - -
Dalam proses penyelesaian di internal Bank - - - - - -
Belum diupayakan penyelesaian - - - - - -
Telah ditindaklajuti oleh proses hukum - - - - - -
Selama periode tahun 2013 tidak terjadi penyimpangan internal (internal fraud) baik penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100
juta (seratus juta Rupiah).
I. PERMASALAHAN HUKUM
Permasalahan hukum yang dimaksud adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama
periode tahun pelaporan dan telah diajukan melalui proses hukum.
Dalam periode tahun 2013 terdapat 1 (satu) permasalahan hukum perdata yang sampai dengan saat ini masih dalam
proses penyelesaian, sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini:
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 63
Permasalahan Hukum Tahun 2013 Jumlah Kasus
Perdata Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap - -
Dalam proses penyelesaian 1 -
T o t a l 1 NIHIL
J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan para pihak terafiliasi dengan Bank BNP diantaranya adalah: transaksi yang
berkaitan dengan kegiatan utama Bank BNP seperti pemberian kredit, simpanan, sewa menyewa beberapa gedung
perkantoran yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank BNP sehari-hari, dimana seluruh transaksinya berkaitan dengan
kegiatan utama (core business) Bank BNP, dan apabila transaksi tersebut dikategorikan transaksi yang mengandung
unsur benturan kepentingan, maka telah mendapat persetujuan RUPS sebagaimana ketentuan yang mengaturnya. Guna
menjaga agar transaksi-transaksi tersebut tidak menyimpang dari ketentuan hukum maupun praktek tata kelola
perusahaan yang baik, seluruh ketentuan dan persyaratan yang dikenakan berlaku umum dan tidak ada pengecualian,
termasuk juga secara nilai tidak memenuhi unsur transaksi yang bersifat material.
K. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK
Bank BNP tidak melakukan buy back shares maupun buy back obligasi bank dalam upaya mengurangi jumlah saham
atau obligasi yang telah diterbitkan Bank BNP yng dilakukan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi yang
diterbitkan.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 64
L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK
Selama tahun 2013 Bank BNP telah melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) seperti diuraikan pada tabel
dibawah ini :
No Pelaksana Program CSR Pelaksanaan Partisipasi
Hari/Tanggal Lokasi Bentuk Partisipasi Jumlah Dana
1
Bank BNP bekerjasama dengan PMI Medical Center (PMC)
Pelayanan Kesehatan Untuk Masyarakat
Senin, 25 Maret 2013
PMI Medical Center Jl. Aceh No 79 Bandung
Pemberian obat-obatan
Rp. 12.500.000,-
2 Bank BNP bekerjasama dengan UNPAR
Pembekalan dan Pembinaan kepada Mitra Binaan UNPAR Untuk menciptakan entrepreneur baru
Rabu, 11 Desember
2013
Bogasari Baking Center (BBC) Jakarta
Pelatihan membuat aneka macam makanan
Rp. 31.500.000,-
Selama tahun 2013 Bank BNP tidak memberikan dana yang bertujuan untuk kegiatan politik baik secara nasional,
daerah, maupun organisasi politik di sekitar wilayah setempat.
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 65
Selain melaksanakan CSR, Bank BNP berperan aktif dalam kegiatan Edukasi Perbankan dan Sosialisasi Produk
Tabunganku, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :
No Tanggal Nama Sekolah Siswa
Peserta Jumlah Peserta Materi
1 2 September 2013
SD Bunda Maria Pamanukan Subang
Kelas 4, 5, 6 96 orang 1. Budaya Menabung Sejak Dini 2. TabunganKu
2 26 September 2013
SMP Angkasa Lanud Sulaiman
Kelas 1 110 orang 1. Budaya Menabung Sejak Dini 2. TabunganKu
3 2 November 2013 SD Santa Maria & Santo Yusuf Baros
Kelas 5 112 orang 1. Budaya Menabung Sejak Dini 2. TabunganKu
Demikian Laporan Tranparansi Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Bank BNP Tahun 2013
ini kami sampaikan.
Bandung, Mei 2014
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., Direksi
Ritsuo Ando Afandi Presiden Direktur Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 66
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa:
A. Governance Structure
Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank BNP adalah:
Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur yang memadai bagi proses pelaksanaan GCG antara lain:
- Jumlah, komposisi, kriteria, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta independensi dari Dewan Komisaris,
Direksi dan Komite-Komite telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, Penerapan fungsi kepatuhan dan Penerapan manajemen risiko
termasuk sistem pengendalian intern telah memadai secara struktur dan infrastruktur
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, transaksi benturan kepentingan, penerapan tata
kelola perusahaan (GCG) telah didukung dengan kebijakan dan prosedur yang memadai
Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank BNP adalah:
Beberapa struktur dan infrastruktur yang telah dimiliki Bank terhadap pemenuhan governance structure masih perlu
ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.
B. Governance Process
Faktor-faktor positif aspek governance process Bank BNP adalah:
Bank telah didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur yang cukup efektif dalam proses pelaksanaan GCG antara
lain:
Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 67
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite telah dilaksanakan
dengan baik
- Rapat-rapat Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite telah terselenggara secara efektif
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan dengan baik dan tidak pernah
melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
- Pelaksanaan dan penerapan fungsi kepatuhan, audit, manajemen risiko, penyediaan dana kepada pihak terkait dan
penyediaan dana besar, transparan, kondisi keuangan serta rencana strategis bank telah dilakukan dengan baik,
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Faktor-faktor negatif aspek governance process Bank BNP adalah:
Pelaksanaan rencana strategis bank masih didasarkan pada data eksternal yang cepat berubah sehingga diperlukan
penyesuaian.
C. Governance Outcome
Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank BNP adalah:
Hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Bank telah memenuhi
harapan stakeholder Bank
Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank BNP adalah:
Tidak ada kelemahan yang signifikan dari aspek governance outcome, hanya saja dengan peningkatan kualitas
pelaksanaan dari aspek governance structure dan governance process mengakibatkan governance outcome perlu lebih
ditingkatkan.