laporan penerapan tata kelola pt. bpr. cipta dana...

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR. CIPTA DANA MULIA

TAHUN 2017


Jl. Yos Sudarso, Komplek Ruko Wadah Artha Blok B5

METRO PUSAT – KOTA METRO

LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2017 i

DAFTAR ISI

1. DAFTAR ISI …………………………………………………………………….………………………………… i

2. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………….. 1

3. RUANG LINGKUP ……………………………………………………………………………………….. 1

4. I. Penerapan / Pelaksanaan Tata Kelola Bank ……………………………………….. 1

1. Susunan Pemegang Saham PT. BPR. Cipta Dana Mulia ……………… 1

2. Rapat Umum Pemegang Saham ……………………………………………….. 1

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Pengurus …………..………….. 2

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi-fungsi ………………………. 4

5. Penerapan Fungsi-fungsi ………………………………………………………….. 4

a. Fungsi Kepatuhan ……………………………………………………………….. 4

b. Manajemen Risiko ………………………………………………………… 5

c. Audit Internal …………………………………………………………………. 5

d. Audit Eksternal ……………………………………………………………………… 6

6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Atau BMPK …………………………………………………………………………………….. 6

7. Rencana Bisnis Bank/RBB …………………………………………………………………. 6

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan …………………………. 7

5. II. Kepemilikan Saham Direksi ………………………………………………………………….. 7

6. III. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris,

Direksi dan Pemegang Saham ……………………………………………………… 7

7. IV. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris ………………………………………… 8

8. V Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris dan

Direksi ……………………………………………………………………………….….. 8

9. VI. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah ………………………………………………….. 9

10. VII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ………………………………………………… 9

11. VIII. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) ……………………………….. 10

12. IX. Permasalahan Hukum ……………………….………………………………………………. 10

13. X. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan ……………………………… 11

14. XI. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik ………….. 11

15. XII. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Penerapan Tata Kelola ………….. 11

16. PENUTUP ………………………………………………………………………………………………………. 12

LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2017 1

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR. CIPTA DANA MULIA

TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan penerapan tata kelola dilingkungan perbankan didasarkan pada Good

Corporate Governance (GCG). Mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan

yang semakin meningkat, maka tata kelola menjadi satu faktor penting dalam mencapai tujuan

perusahaan/perbankan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan Stakeholders,

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan/perundangan dan nilai etika (code of conduct) yang

berlaku dalam industri perbankan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor

4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bank/BPR. Cipta

Dana Mulia wajib menerapkan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Tujuan Penerapan Tata Kelola bank adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Bank dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai

dengan visi, misi dan rencana strategis bank.

2. Menjaga agar kegiatan operasional Bank berjalan sesuai sistem dan prosedur yang telah

ditetapkan serta memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.

3. Memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.

B. RUANG LINGKUP

I. Penerapan / Pelaksanaan Tata Kelola Bank

1. Susunan Pemegang Saham PT. BPR. Cipta Dana Mulia:

No. NAMA Prosentase (%) Keterangan

1 SUPRIYONO 24,24

Akta nomor 23 Tanggal 26 April 2016

2 EDI YUSWORO, SE. 22,73

3 EDI WITONO, SH 25,76

4 AAN KRISBIANTO, SE 18,18

5 AMEN WIRAJAYA,S.Kom.,MM. 9,09

2. Rapat Umum Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat

Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-

organ perseroan lainnya.


a. Hal-hal yang diputuskan dalam RUPS

1) Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember;

2) Persetujuan laporan Tahunan mengenai laporan kegiatan bank, Gaji dan tunjangan

bagi Direksi dan Komisaris bank;

3) Keputusan penggunaan laba bersih bank;

4) Penunjukkan Akuntan Publik;

5) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris;

6) Hal-hal lain yang diajukan dalam RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar Perseron.

Rapat Umum Pemegang saham PT. BPR. Cipta Dana Mulia pada tahun 2017

dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu sebagai berikut:

1) Tanggal 21 Januari 2017 RUPS dengan agenda

a) Laporan pertanggungjawaban Direksi (Laporan Keuangan Tahunan 2016

sebelum diaudit KAP)

b) Persetujuan Rencana Kerja bank tahun 2017

2) Tanggal 25 Februari 2017 RUPSLB dengan agenda :

a) Penugasan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan

b) Menunjuk Sdr. Puspo Yunto untuk diusulkan sebagai direktur yang

membawahkan fungsi kepatuhan.

3) Tanggal 22 April 2017 RUPSLB dengan agenda :

a) Laporan pertanggungjawaban Direksi (Laporan Keuangan tahunan 2016

setelah diaudit KAP).

b) Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan 2016 audited.

4) Tanggal 2 Desember 2017 RUPSLB dengan agenda

a) Pengangkatan dan penetapan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

b) Penetapan Rencana Bisnis Bank /RBB tahun 2018

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus.

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi.

1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah sesuai dengan

ketentuan.

Direksi berjumlah 2 (dua) orang, dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi

sebagai berikut :


Direktur Utama : Edi Yusworo, SE.

Direktur : Puspo Yunto, S.Si.

2) Semua anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi direktur BPR dan Lulus

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Otoritas Jasa

Keuangan (OJK)

3) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

4) Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk

menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab

setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus

mendapat persetujuan Komisaris.

5) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana

diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola bank.

6) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal, auditor eksternal, dan Otoritas

Jasa Keuangan.

7) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada

Pemegang Saham melalui RUPS.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris.

1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah

sesuai kententuan.

2) Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi 2 orang,

dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

Komisaris Utama : Tri Wurituswati, B.Sc.

Anggota Komisaris : Yustinus Slamet, SP.

3) Semua anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi Komisaris

BPR dan lulus Penilaian kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

4) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan,

perundang-undangan, Anggaran Dasar dan sesuai dengan keputusan RUPS

5) Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi

dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.

6) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara

independen.


7) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait.

c. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

d. Semua anggota Direksi dan Komisaris diangkat melalui Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS)

4. Kelengkapan dan Pelaksana Tugas, Fungsi-fungsi Organisasi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi operasionalnya PT.BPR. Cipta Dana

Mulia memiliki organisasi dengan struktur sebagai berikut:

5. Penerapan Fungsi-fungsi

a. Fungsi Kepatuhan

1) Memenuhi ketentuan POJK no.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola

Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor

5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi

Bank Perkreditan Rakyat, pada tahun 2017 ini PT. BPR. Cipta Dana Mulia telah

menerapkan fungsi kepatuhan melalui penunjukan Pejabat Eksekutif yang


menangani fungsi kepatuhan dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan,

dengan komposisi sebagai berikut:

Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan : Puspo Yunto

Pejabat Eksekutif Kepatuhan : Abraham Baja Elworo

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus uji kemampuan dan

kepatutan OJK dan telah ditetapkan melalui RUPSLB tanggal 2 Desember 2017.

2) Pejabat eksekutif pelaksana fungsi kepatuhan telah melaksanakan langkah-

langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh

peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3) Direksi dan pejabat pelaksana fungsi kepatuhan, telah berupaya untuk

memastikan bank melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur

operasional (SOP), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku melalui Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya

Manusia dan menyempurnakan (update) sistem dan prosedur operasional bank.

b. Manajemen Risiko

1) Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor

13/POJK.03/2015 PT. BPR. Cipta Dana Mulia belum menerapkan Manajemen

Risiko secara penuh.

2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur Dan Penetapan Limit.

a) Bank telah memiliki ketentuan internal yang memuat wewenang dan tanggung

jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen

Risiko.

b) Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang

memerlukan persetujuan Direksi.

c. Audit Internal

1) Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan

Tembusan ke Dewan Komisaris.

2) Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara berkala

dan insidentil.

3) Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Unit kerja dan

audit on the spot yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja audit tahun 2017

serta disetujui oleh Direktur Utama.


d. Audit Eksternal

1) Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) Henry & Sugeng yang terdaftar

di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Tahunan

secara Independen.

2) Penunjukkan KAP sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3) KAP mampu bekerja secara independen dan telah menyampaikan hasil audit

kepada bank tepat waktu.

6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atau BPMK

a. Bank tidak pernah melanggar ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak

terkait (tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK).

b. Bank telah memiliki ketentuan mengenai BMPK.

c. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK).

d. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait posisi 31 Desember 2017

disajikan sebagai berikut :

No. Keterkaitan Baki Debet Nasabah Prosentase (%)

1 Terkait 428.481 7 4,76

2 Tidak Terkait 5.908.134 360 95,24

Jumlah 6.336.615 367 100

7. Rencana Bisnis Bank / RBB

a. Rencana Jangka Pendek tahun 2017

Memperhatikan kondisi ekonomi yang cenderung mengalami perlambatan, maka

dimungkinkan akan berdampak juga pada perlambatan pertumbuhan kredit. Disisi lain

persaingan pasar perbankan juga semakin ketat.

Dengan memperhatikan hal tersebut, rencana strategis bank dalam pengembangan

usaha dalam jangka pendek akan difokuskan pada :

1) Peningkatan kinerja bank dengan melakukan efisiensi disemua bagian.

2) Peningkatan profitabilitas bank dengan mitigasi risiko yang baik.

3) Penerapan tata kelola yang baik pada semua jenjang organisasi.

Dengan strategi ini, diharapkan bank akan mampu mencapai target-target dalam

rencana kerja.


b. Rencana Jangka Menengah

Sesuai dengan aturan yang diberlakukan bagi BPR, pada akhir tahun 2019 bank

merencanakan akan memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp. 3 milyar.

Pemenuhan ini diharapkan dapat dicapai melalui akumulasi laba.

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

a. Bank telah memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Transparansi

Informasi Produk Bank dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

b. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/peraturan yang berlaku.

II. Kepemilikan Saham Direksi

No. Nama dan Jabatan Kepemilikan Saham

BPR Cipta Dana Mulia

BPR Lain Perusahaan Lain

1 Edi Yusworo, SE. 22,73 % nihil nihil

2 Puspo Yunto nihil nihil nihil

III. Hubungan Keuangan dan Hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

1. Komisaris Utama PT. BPR Cipta Dana Mulia tidak memiliki hubungan keuangan dengan

Pemegang Saham Pengendali Bank.

2. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan

keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

3. Mayoritas Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Cipta Dana Mulia tidak memiliki hubungan

keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi

dan Pemegang Saham Pengendali.


Hubungan Keuangan dan hubungan Keluarga Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali.

No.

NAM

A

Jaba

tan

Hubungan Keluarga Hubungan Keuangan

PSP

Dire

ktur

U

tam

a

Dire

ktur

Kom

isar

is

Uta

ma

Kom

isar

is

PSP

Dire

ktur

U

tam

a

Dire

ktur

Kom

isar

is

Uta

ma

Kom

isar

is

1 EDI WITONO, SH. PSP √ √

2 EDI YUSWORO, SE.

Direktur Utama

√ √

3 PUSPO YUNTO Direktur

4 TRI WURITUSWATI, B.Sc.

Komisaris Utama √ √

5 YUSTINUS SLAMET, SP.

Komisaris

IV. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. BPR Cipta Dana Mulia tidak memiliki saham pada PT. BPR Cipta Dana

Mulia.

No. Nama dan Jabatan Kepemilikan Saham

BPR Cipta Dana Mulia BPR Lain Perusahaan

Lain

1 Tri Wurituswati, B.Sc. ( Komisaris Utama) - - -

2 Yustinus Slamet ( Komisaris ) - - -

V. Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun

Direksi Dewan Komisaris

Jumlah orang Nominal Jumlah

orang Nominal

1 Remunerasi 2 875 2

2 Fasilitas Lainnya *)

a. Yang dapat dimiliki 0 0

b. Yang tidak dapat dimiliki 0 0

Total 2 2

*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.


Kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi direksi dan dewan komisaris bank telah ditetapkan

melalui RUPS.

VI. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 3,08 : 1

2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,35 : 1

3) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,14 : 1

4) rasio gaji direksi tertinggi dan komisaris tertinggi = 2,59 : 1

5) rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 1,83 : 1

Rincian Gaji adalah sebagai berikut :

No. Jabatan Gaji dalam Rupiah per-Bulan Prosentase

(%) Tertinggi Terendah

1 Komisaris 3.999 3.521 88,06

2 Direksi 10.346 7.654 73,99

3 Pegawai 5.644 1.834 32,50

VII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan

Komisaris.

2. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris pada tahun 2017 dilaksanakan

sebanyak 4 kali dalam setahun.

3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah

didokumentasikan.


VIII. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Internal Fraud Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh

dalam 1 Tahun

Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun Sebelum-

nya

Tahun Laporan

Tahun Sebelum-

nya

Tahun Laporan

Tahun Sebelum

-nya

Tahun Laporan

Tahun Sebelum

-nya

Tahun Laporan

Total Fraud 0 0 0 0 0 0 0 0

Telah Diselesaikan 0 0 0 0

Dalam proses penyelesaian diinternal BPR

0 0 0 0 0 0 0 0

Belum diupayakan penyelesaian-nya

0 0 0 0 0 0 0 0

Telah ditindak-lanjuti proses hukum

0 0 0 0

Tidak terjadi penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai

Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit

di BPR Cipta Dana Mulia selama tahun 2017.

IX. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

- -

Dalam proses penyelesaian - -

Total - -

Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Cipta

Dana Mulia, selama tahun 2017, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau

simpanan dana masyarakat.


X. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki

Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan

Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)

Keterangan

1. Sulistiyowati, Kabag Operasional Edi Yusworo, SE.

Penjualan Kendaraan 64.000

Sesuai SOP yang berlaku.

XI. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada periode tahun 2017 PT. BPR. Cipta Dana Mulia tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan

sosial maupun kegiatan politik.

XII. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Penerapan Tata Kelola.

Berdasarkan hasil Self Assessment penerapan Tata kelola PT. BPR Cipta Dana Mulia periode

tahun 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai komposit Tata kelola sebesar 1,81 (satu koma delapan satu) dengan predikat Baik

2. Peringkat masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No Aspek yang Dinilai Bobot

(%) Nilai

1 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi 20 0,32

2 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris 15 0,25

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi 0 -

4 Penanganan Benturan Kepentingan 10 0,29

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan 10 0,22

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 10 0,21

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 0 0,03

8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal 10 -

9 Batas Maksimum Pemberian Kredit 7,5 0,21

10 Rencana Bisnis BPR 7,5 0,17

11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 10 0,17

Nilai Komposit 100 1,86

Predikat Komposit Baik

Terlampir hasil Self Assessment (Lampiran )

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR

Alamat BPR

Posisi Laporan

Modal Inti BPR

Total Aset BPR

Bobot Faktor BPR


Rp1,828,454,453

Rp10,395,393,752

Desember, 2017

Jl. Yos Sudarso, Ruko Wadah Arta B.5 Kota Metro - Lampung

B

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang,

dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang,

dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di

kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten

yang berbeda pada provinsi yang sama, atau

kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan

langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi

lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal

di kota yang sama dengan lokasi Kantor

Pusat

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,

Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai

politik atau organisasi kemasyarakatan).v

Seluruh anggota Direksi tidak ada yang

memiliki rangkap jabatan

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan

keluarga atau semenda sampai dengan derajat

kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris.

v

Mayoritas Direksi tidak memiliki hubungan

keluarga atau semenda dengan sesama

direksi dan atau anggota Dewan Komisaris

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan

dan/atau penyedia jasa profesional sebagai

konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu

untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi

karakteristik proyeknya membutuhkan adanya

konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas

meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk

yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta

biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa

profesional adalah pihak independen yang memiliki

kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus

dimaksud.

v

Direksi tidak menggunakan penasehat

perorangandan/atau penyedia jasa

profesional.

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan

dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS

termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah

ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa

jabatannya.

v

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji

Kemampuan dan Kepatutan dan telah

diangkat melalui RUPS

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan5 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (S): 6

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 50%

v

Jumlah Anggota direksi 2 orang, terdiri dari

1 Direktur Utama dan 1 Direktur yang

membawahkan fungsi Kepatuhan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

No Kriteria/Indikator

7

1.17

0.58

Skala Penerapan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

secara independen dan tidak memberikan kuasa

umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas

dan wewenang tanpa batas.

v

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya secara independen dan tidak

pernah memberikan kuasa umum.

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk

sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil

pengawasan otoritas lain.

v

Direksi selalu menindaklanjuti temuan dan

rekomendasi pengawas internal, eksternal

maupun Otoritas jasa Keuangan

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang

lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada

Dewan Komisaris.

v

Data dan informasi terkini senantiasa

disediakan oleh direksi

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat

strategis dilakukan berdasarkan musyawarah

mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai

musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang

berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion

jika terdapat perbedaan pendapat.

v

Pengambilan keputusan rapat dilakukan

secara musyawarah mufakat

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan

pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat

merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta

tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan

pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas

lainnya yang ditetapkan RUPS.

v

Direksi tidak menggunakan BPR untuk

kepentingan pribadi dan/atau menerima

keuntungan pribadi selain remunerasi dan

fasilitas yang ditetapkan RUPS

12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara

berkelanjutan dalam rangka peningkatan

pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan

terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang

mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung

jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi antara lain dengan peningkatan

keikutsertaan pegawai BPR dalam

pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan

kualitas individu.

v

Direksi memberikan kesempatan yang

sama untuk meningkatkan pengetahuan

melalui pendidikan dan pelatihan

berkelanjutan.

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan

kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya, antara lain

pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-

hatian.

v

Direksi dapat mengimplementasikan

kompetensinyadalam pelaksanaan tugas

dan tanggung jawabnya.

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan

tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit

mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan

peraturan rapat.

v

Direksi memiliki dan melaksanakan

pedoman dan tata tertib kerjanya.



Penerapan3 10 0 0 0



pertanyaan (S): 8


Kelola (S): 40%


B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

13

1.625

0.65

KeteranganNo Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. v

Direksi menyampaikan

pertanggungjawaban tugasnya dalam RUPS

16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai

mengenai kebijakan strategis BPR di bidang

kepegawaian.

v

Direksi mengkomunikasikan kebijakan

strategis terkait kepegawaian kepada

seluruh pegawai.

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat

dan didokumentasikan dengan baik, termasuk

pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang

terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada

seluruh Direksi.

v

Rapat Direksi dituangkan dalam risalah

dan didokumentasikan dengan baik

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan

kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai

dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain

dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian

permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian

hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

v

Pegawai dapat melakukan pekerjaan

dengan baik.

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata

Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di

Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah

ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

v

Direksi menyampaikan laporan penerapan

Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan,

Asosiasi BPR, dan 1 kantor media sesuai

ketentuan.



Penerapan1 4 6 0 0



pertanyaan (S): 5


Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot

Faktor 1


Skala Penerapan

Keterangan

11

2.20

0.22

1.45

0.32


C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

2

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3

(tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2

(dua) orang.2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui

jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. v

Jumlah anggota Komisaris 2, terdiri dari 1

Komisaris Utama, dan 1 Komisaris

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji

Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat

melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa

jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang

menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota

Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya

masa jabatan.

v

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah

lulus uji Kemampuan dan Kepatuhan dan

diangkat melalui RUPS

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris

bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di

kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan

langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Semua anggota Dewan Komisaris

bertempat tinggal di provinsi yang sama

dengan lokasi kantor Pusat BPR

5) BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar

rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari

jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris

Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan

puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota

Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

v

Modal Inti BPR kurang dari Rp

50.000.000.000,00 Satu anggota Dewan

Komisaris bersifat independen.

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib

kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja,

dan rapat.

v

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman

dan Tata Tertib Kerja.

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai

anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR

atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat

eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

v

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan.

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki

hubungan keluarga atau semenda sampai dengan

derajat kedua dengan sesama anggota Dewan

Komisaris atau Direksi.

v

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak

memiliki hubungan

keuangan,kepengurusan, kepemilikan

saham, dan keluarga.

9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga

dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi

dan/atau pemegang saham pengendali atau

hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

v

Komisaris independen tidak memiliki

hubungan dengan anggota Komisaris

lainnya maupun dengan anggota Direksi



Penerapan8 2 0 0 0



pertanyaan (S): 9


Kelola (S): 50%

Jumlah anggota Komisaris 2 (dua) orang

v

0.56


Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan


10

1.11

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

2

10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara

lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis

terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk

prinsip kehati-hatian.

v

Dewan Komisaris telah melakukan

pengawasan dan memberikan nasehat

kepada Direksi

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan,

Komisaris mengarahkan, memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.v

Komisaris memberikan pengarahan dan

memantau pelaksanaan kebijakan strategis

BPR

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan

keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam

hal penyediaan dana kepada pihak terkait

sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas

maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain

yang ditetapkan dalam peraturan perundangan

dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

v

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam

pengambilan keputusan kegiatan

operasional kecuali penyediaan dana

kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan

peraturan perundangan.

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi

menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,

hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau

hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan

meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen

hasil tindak lanjut temuan.

v

Dewan Komisaris melakukan pengawasan

tindak lanjut temuan audit dan Otoritas

Jasa Keuangan.

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan

Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan

yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

v

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang

cukup dalam melaksanakan tugas

pengawasannya dan menyelenggarakan

rapat triwulanan

15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang

bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam

hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai

ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan

dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

v

Pengambilan keputusan rapat Dewan

komisaris dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat.

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR

untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak

lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan

BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima

keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan

fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

v

Anggota Dewan Komisaris tidak

memanfaatkan BPR untuk kepentingan

pribadi.

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan

terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

v

Anggota Dewan Komisaris memantau

laporan pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab anggota Direksi yang membawahkan

fungsi kepatuhan.



Penerapan

2 10 3 0 0



pertanyaan (S): 8


Kelola (S): 40%

18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam

risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan

jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika

terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada

seluruh anggota Dewan Komisaris.

v

Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam

risalah, dan didokumentasikan.



Penerapan0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2


Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

15

1.88


0.75



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 10%



Faktor 2

2.00

0.20

1.51

0.25

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

3

1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite

Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai

ketentuan.

-



Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 50%B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap

penerapan fungsi audit intern.

-

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi

terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

-

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang

dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara

lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib

kerja.

-



Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 3


Kelola (S): 40%

5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan

audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada

Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi

BPR.

-



Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 10%



Faktor 3

0

0

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00


Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi


0

0

0.00


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

4

1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur

penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang

mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR

termasuk administrasi, dokumentasi dan

pengungkapan benturan kepentingan dimaksud

dalam Risalah Rapat.

v

BPR menghindari terjadinya benturan

kepentingan namun belum memiliki sistem

dan prosedur penyelesaian benturan

kepentingan.



Penerapan0 0 3 0 0



pertanyaan (S): 1



2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota

Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat

Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat

merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau

tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki

benturan kepentingan tersebut.

v

Anggota Dewan Komisaris,anggota Direksi,

dan pejabat eksekutif tidak mengambil

tindakan yang dapat merugikan atau

mengurangi keuntungan BPR



Penerapan0 2 0 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 40%

3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR

atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan

dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi

dengan baik.

v

Benturan kepentingan akan diungkapkan

dalam setiap keputusan.



Penerapan0 0 3 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 10%



Faktor 4

3

3

0.30

2.60

0.29

2

2.00

0.80


Penanganan Benturan Kepentingan


3

3.00

1.50


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

5

1) BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit

untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional

penghimpunan dan penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari


Anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain

yang berkaitan dengan perbankan.

v

Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan memahami peraturan Otoritas

Jasa Keuangan berkaitan dengan

perbankan.3) BPR dengan modal inti paling sedikit


Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan

membentuk satuan kerja kepatuhan yang

independen terhadap satuan kerja atau fungsi

operasional.



Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan

menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau

fungsi operasional.

v

BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif

yang menangani fungsi kepatuhan dan

independen terhadap satuan kerja atau

fungsi operasional.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang

menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau

mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur

kepatuhan.

v

Pejabat Eksekutif kepatuhan menyusun

dan/atau mengkinikan pedoman kerja,

sistem, dan prosedur kepatuhan.

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,

wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja

kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani

fungsi kepatuhan.

v

BPR telah memiliki ketentuan internal

mengenai tugas, wewenang, dan tanggung

jawab PE Kepatuhan.



Penerapan1 8 0 0 0



pertanyaan (S): 5


Kelola (S): 50%

v


kepatuhan tidak menangani penyaluran

dana.

0.90

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Keterangan


9

1.8


Skala Penerapan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

5


kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang

diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi

seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan lain termasuk

penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa

Keuangan dan otoritas lainnya.

v


kepatuhan telah menyusun langkah-

langkah untuk BPR telah memenuhi

ketentuan dan peraturan yang berlaku.


kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong

terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain

melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

v


kepatuhan melakukan upaya dalam bentuk

sosialisasi ketentuan dan peraturan yang

berlaku dan terkini.


kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR

terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR

kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan

tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan

dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang

dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan.

v


kepatuhan memantau terhadap komitmen

yang dibuat terhadap Otoritas Jasa

Keuangan dan melakukan upaya

pencegahan apabila terdapat kebijakan

yang menyimpang dari ketentuan OJK


menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa

seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,

serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah

sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

dan peraturan perundang-undangan.

v

PE Kepatuhan mereview dan melakukan

evaluasi kebijakan, ketentuan, sistem dan

prosedur telah sesuai dengan ketentuan

OJK


menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu

dan/atau merekomendasikan pengkinian dan

penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem

maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan.

v

PE Kepatuhan menyusun rencana

penyesuaian SOP dan kebijakan yang ada

telah sesuai dengan ketentuan OJK dan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku.



Penerapan0 8 3 0 0



pertanyaan (S): 5


Kelola (S): 40%

11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran

terhadap ketentuan.v

Bank telah menurunkan tingkat

pelanggaran terhadap kepatuhan


kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada

Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan

Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur

Utama, laporan disampaikan kepada Dewan

Komisaris.

v


kepatuhan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

kepada Direktur Utama dan tembusan

kepada Dewan Komisaris.

13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada

Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan

atau keputusan Direksi yang menyimpang dari

peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau

peraturan perundang-undangan lain, sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Tidak ada/belum ditemukan kebijakan dan

keputusan yang menyimpang dari

peraturan OJK dan/atau perundang-

undangan lain.



Penerapan0 6 0 0 0



pertanyaan (S): 3


Kelola (S): 10%



Faktor 5

1.98

0.22


6

2.00

0.20


11

2.2

0.88


Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Fungsi Kepatuhan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

6



BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif

pelaksana fungsi audit intern.



BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif

pelaksana fungsi audit intern.

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah

memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta

sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi

auditor intern sesuai peraturan perundang-

undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama

dan Dewan Komisaris.

v

PE Audit intern telah memiliki pedoman

kerja dan standar operasional

prosedur/SOP.


terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen

terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja

terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

v

PE Audit intern independen terhadap

satuan kerja operasional.


terhadap pelaksanaan fungsi audit intern

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.v

PE Audit intern bertanggung jawab

langsung kepada Direkur Utama.

5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan

sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi

audit intern. v

Bank memiliki program rekrutmen dan

pengembangan sumber daya manusia yang

melaksanakan fungsi audit intern untuk

mengikuti diklat-diklat ekstern dan intern.



Penerapan1 8 0 0 0



pertanyaan (S): 5


Kelola (S): 50%

6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan

ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun

oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan

yang secara langsung diperkirakan dapat

mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

v

BPR telah menerapkan fungsi audit intern

pada seluruh aspek dan unsur

kegiatannya.



BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan

kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)

tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan

fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta

perbaikan yang mungkin dilakukan.

v

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp

50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)

dilaksanakan secara memadai dan independen yang

mencakup persiapan audit, penyusunan program

audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan

tindak lanjut hasil audit.

v

Kegiatan audit telah dilaksanakan secara

memadai dan independen, mencakup:

persiapan audit, penyusunan program

audit, pelaksanaan audit, pelaporan, dan

tindak lanjut hasil audit.

9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan

sumber daya manusia secara berkala dan

berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit

intern.

v

BPR melaksanakan peningkatan mutu

SDM melalui pendidikan dan pelatihan.



Penerapan0 8 0 0 0



pertanyaan (S): 4


Kelola (S): 40%


8

2

0.80

1.80

0.90

Penerapan Fungsi Audit Intern


9

v


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

6


terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah

menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern

kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris

dengan tembusan kepada anggota Direksi yang

membawahkan fungsi Kepatuhan.

v

PE Audit intern telah menyampaikan

laporan pelaksanaan audit intern kepada

Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan

tembusan kepada Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan.

11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan

pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus

(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa

Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok

hasil audit intern.



BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh

pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai


v

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp

50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)



BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau

pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa




BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau

pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern

kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan.



Penerapan1 6 0 0 0



pertanyaan (S): 4


Kelola (S): 10%



Faktor 6

BPR melaporkan pengangkatan PE

pelaksana fungsi audit intern sesuai

ketentuan OJK

v

7

1.75

0.18

1.88

0.21


Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

7

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek

legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,

standar profesional akuntan publik, dan komunikasi

antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP

dimaksud.

v

Penugasan kepada Akuntan Publik dan

Kantor Akuntan Publik telah memenuhi

aspek-aspek yang dipersyaratkan dan

peraturan yang berlaku.



Penerapan1 0 0 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 50%

2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR,

BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta

memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan

Dewan Komisaris.

v

Penunjukan KAP dan AP sesuai dengan

peraturan OJK terkait penunjukan KAP dan

AP

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan

Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v

Hasil audit KAP dan Management Letter

telah dilaporkan kepada OJK



Penerapan2 0 0 0 0



pertanyaan (S): 2


Kelola (S): 40%

4) Hasil audit dan Management Letter telah

menggambarkan permasalahan BPR dan

disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh

KAP yang ditunjuk.

v

Hasil audit dan Management Letter telah

menggambarkan permasalahan BPR dan

disampaikan tepat waktu.

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan

ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam


v

Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang

lingkup sebagaimana diatur dalam

ketentuan OJK.



Penerapan0 4 0 0 0



pertanyaan (S): 2


Kelola (S): 10%



Faktor 7

4

2

0.20

1.10

0.03


2

1.00

0.40


Penerapan Fungsi Audit Ektern


1

1

0.50


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

8


Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar

rupiah):

BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan

satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan

puluh milyar rupiah):

BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen

Risiko



BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif

yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi

Manajemen Risiko.

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur

Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

Sebagaimana diatur dalam POJK

No.13/POJK.03/2015. Bank belum

menerapkan manajemen risiko secara

penuh.3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis

mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada

produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.




penuh.Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5


Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 3


Kelola (S): 50%

-

0

0.00

0.00


Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

8

4) Direksi:

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan

Manajemen Risiko secara tertulis, dan

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang

memerlukan persetujuan Direksi.




penuh.

5) Dewan Komisaris:

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan

Manajemen Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas

pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan

Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.




penuh.

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap

seluruh faktor Risiko yang bersifat material.




penuh.7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang

menyeluruh.




penuh.8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh

risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan.




penuh.9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu

sistem informasi manajemen yang mampu

menyediakan data dan informasi yang lengkap,

akurat, kini, dan utuh.




penuh.10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya

manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi

dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia

antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi

mengenai manajemen risiko.




penuh.



Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 7


Kelola (S): 40%

11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko

lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa





penuh.12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru

yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.




penuh.Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5


Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 2


Kelola (S): 10%



Faktor 8

0

0

0.00

0.00

0.00


Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem


0

0.00

0.00


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

9

1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur

tertulis yang memadai terkait dengan BMPK

termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,

debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut

monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai

bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan

perkreditan BPR.

v

BPR telah memiliki SOP Pemberian kredit

yang juga mengatur BMPK.



Penerapan0 0 3 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 50%

2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan

kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.v

BPR melakukan pengkinian SOP sesuai

dengan ketentuan dan peraturan terkini.

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak

terkait dan/atau pemberian kredit besar telah

memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-

hatian maupun peraturan perundang-undangan.

v

Proses pemberian kredit kepada pihak

terkait telah memenuhi ketentuan OJK dan

memperhatikan prinsip-prinsip kehati-

hatian.



Penerapan0 4 0 0 0



pertanyaan (S): 2


Kelola (S): 40%

4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak

terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar

dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan

secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan

secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan


v

BPR melaporkan terkait pemberian kredit

sesuai dengan ketentuan OJK.

5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v

BPR tidak melakukan pelanggaran BMPK.



Penerapan0 4 0 0 0



pertanyaan (S): 2


Kelola (S): 10%



Faktor 9

2.50

0.21

0.80


4

2.00

0.20

Batas Maksimum Pemberian Kredit



4

2


Skala Penerapan

Keterangan

3

3.00

1.50

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

10

1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan

disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi

dan misi BPR.

v

Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi

dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana

strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan

termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR

yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan


v

Rencana Bisnis BPR menggambarkan

rencana strategis jangka pendek dan

jangka menengah dengan cakupan sesuai

ketentuan OJK.

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh

pemegang saham dalam rangka memperkuat

permodalan dan infrastruktur yang memadai antara

lain sumber daya manusia, teknologi informasi,

jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

v

Pemegang saham mendukung rencana

Bisnis BPR



Penerapan0 6 0 0 0



pertanyaan (S): 3



4) Rencana bisnis BPR disusun dengan

mempertimbangkan paling sedikit:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat

mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-

hatian; dan

c. penerapan manajemen risiko.

v

rencana Bisnis BPR disusun

mempertimbangkan: faktor internal dan

eksternal, azas perbankan yang sehat

dengan prinsip kehati-hatian, dan

penerapan manajemen risiko.

5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.v

Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan

rencana bisnis BPR.



Penerapan0 4 0 0 0



pertanyaan (S): 2


Kelola (S): 40%

6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v

Rencana Bisnis dan perubahan rencana

bisnis disampaikan OJK sesuai ketentuan

yang berlaku.



Penerapan0 2 0 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 10%



Faktor 10

0.20

0.17


4

2

0.80

2

2

2.00

Rencana Bisnis BPR


6

2

1.00


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

11

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non

keuangan yang didukung oleh sistem informasi

manajemen yang memadai sesuai ketentuan

termasuk sumber daya manusia yang kompeten

untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,

kini, dan utuh.

v

BPR memiliki sistem pelaporan keuangan

dan non keuangan yang memadai.



Penerapan0 2 0 0 0



pertanyaan (S): 1



2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap

triwulanan dengan materi paling sedikit memuat

laporan keuangan, informasi lainnya, susunan

pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai


v

BPR menyusun dan melaporkan laporan

keuangan publikasi sesuai ketentuan OJK.

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi

paling sedikit memuat informasi umum, laporan

keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan

keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek

transparansi dan informasi, serta seluruh aspek

pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

v

BPR menyusun laporan keuangan tahunan

dengan materi dan aspek-aspek sesuai

ketentuan OJK.

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai

produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah

BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata

cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

BPR melaksanakan transparansi informasi

sesuai ketentuan OJK.

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata

cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam


v

BPR menyusun dan menyajikan laporan

sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.



Penerapan0 8 0 0 0



pertanyaan (S): 4


Kelola (S): 40%

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi

ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota

Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas

serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau

dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

v

laporan tahunan dan laporan publikasi

ditandatangani dan disampaikan secara

lengkap sesuai ketentuan OJK.

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian

pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak

lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan

disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

v

Laporan penanganan pengaduan dan

penyelesaian pengaduan disampaikan

sesuai ketentuan yang berlaku.



Penerapan0 4 0 0 0



pertanyaan (S): 2


Kelola (S): 10%



Faktor 11

1.00

0.17

4

2.00

0.20

2.00

2.00

0.80

8

Keterangan



2

2.00


Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,

Skala Penerapan

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit

Total Penilaian Faktor 0.32 0.25 - 0.29 0.22 0.21 0.03 - 0.21 0.17 0.17 1.86

Predikat Komposit

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi:

2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

Telah memiliki pedoman dan tata tertb kerja, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan tugas dan tanggungjawab direksi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi

BPR belum membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

4. Penanganan benturan kepentingan

BPR. Cipta Dana Mulia menghindari terjadinya benturan kepentingan, telah memiliki sistem dan prosedur penyelesaian

5. Penerapan fungsi Kepatuhan

BPR telah menerapkan fungsi kepatuhan, memiliki PE Kepatuhan dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, namun

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan fungsi audit intern talah dilaksanakan, memiliki Pejabat pelaksana fungsi audit intern yang bertanggungjawab kepada

Direktur Utama.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

BPR telah menerapkan fungsi audit ekstern melalui penugasan kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar

di OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko

Tahun 2017 BPR belum menerapkan Manajemen Risiko secara penuh/belum optimal.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR telah memiliki pedoman standar pemberian kredit yang mengatur BMPK. Pada tahun 2017 BPR tidak melakukan pelanggaran

maupun pelampauan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis BPR disusun sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta didukung oleh

pemegang saham.

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

dalam ketentuan OJK, dan disampaikan secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.

BPR. Cipta Dana Mulia memiliki sistem pelaporan keuangan yang memadai, menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur

belum terlaksana secara optimal.

benturan kepentingan. (substansinya ada di tata tertib kerja direksi.

Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, dan diangkat melalui RUPS.

Direksi berjumlah 2 (dua) orang, telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, dan diangkat melalui mekanisme RUPS.

Mayoritas tidak memiliki hubungan keluarga, telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, dan mempertanggungjawabkan

tugasnya dalam RUPS.

Kesimpulan

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Baik

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup

kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

laporan penerapan tata kelola pt. bpr. cipta dana...

Documents