laporan praktik pengalaman lapangan jurusan manajemen …
TRANSCRIPT
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BUMDES SETIA USAHA DESA
GEMBONGAN BLITAR
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Praktik Pengalaman Lapangan Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung
Oleh:
IS LAILATUL NUR AZIZAH
NIM. 12406183180
Dosen Pembimbing Lapangan
Risdiana Himmati, M.Si
NIP. 19910062019032024
JURUSAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
AGUSTUS 2021
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Manajemen
Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri Tulungagung ini telah disetujui dan disahkan pada:
Hari : Sabtu
Tanggal : 14 Agustus 2021
Di : Tulungagung
Judul : Pengelolaan Keuangan Pada BUMDes Setia Usaha Desa
Gembongan Blitar
MENYETUJUI
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
Risdiana Himmati, M.Si
NIP. 19910062019032024
MENGESAHKAN
A.N DEKAN
KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Siswahyudianto, S.Pd.I., M.M
NIDN.20150684
iii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat,
taufik dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan serta kelancaran
kepada saya selaku penyusun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan
kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Laporan Praktik Pengalaman
Lapangan (PPL) dapat diselesaikan secara tepat waktu. Laporan ini Dibuat untuk
memenuhi tugas akhir jurusan Manajmen Keuangan Syariah dengan judul
“Pengelolaaan Keuangan Pada BUMDes Setia Usaha Desa Gembongan
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar”.
Sholawat serta salam tak tek lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW
yang selalu menjadi teladan bagi umatnya. Laporan PPL ini merupakan bentuk
implementasi secara sistematis anatar program pendidikan kampus dengan program
penguasaan keahlian yang melalui kegiatan kerja secara langsung untuk menjadi
tenaga yang professional.
Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa
pihak yang membantu dalam proses penyelesaian laporan, maka dari itu penulis
mengucapkan terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. Maftukin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Tulungagung.
2. Dede Nurrohman, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Tulungagung.
3. Siswahyudianto, S.Pd., M.M, selaku Kepala Laboratorium Fakultas
Ekonomi dan Bisnis IAIN Tulungagung sebagai Leading Sector
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
4. Hj. Amalia Nuril Hidayati, SE, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Manajemen
Keuangan Syariah.
5. Risdiana Himmati, M. Si, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang
telah memberikan masukan dalam melaksanankan PPL ini.
iv
6. Agus Anto selaku Kepala Desa Gembongan Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar.
7. Sutrisno W, selaku Kepala BUMDes Setia Usaha Desa Gembongan
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
8. Seluruh staff BUMDes Setia Usaha Desa Gembongan Kecamatan
Ponggok Kabupaten Blitar yang telah membantu dan membimbing saya
dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan.
9. Seluruh pihak yang terkait dalam proses Praktik Pengalaman Lapangan
baik dari pihak kampus maupun pihak BUMDes Setia Usaha Desa
Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
Penulis menyadari bahwa laporan kegiatan Praktik Pengalaman
Lapangan jauh dari kata sempurna dan masih banyak keterbatasan dalam
kemampuan menulis laporan atau melaksanakan PPL. Sehingga penulis
mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun
untuk kesempurnaan laporan Praktik Pengalaman Lapangan ini.Penulis
memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan laporan yang telah
disajikan.
Semoga laporan Praktik Pengalaman Lapangan ini bermanfaat bagi
penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan semoga laporan ini
dapat menjadi refrensi bagi yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Blitar, 04 Agustus 2021
Penulis
IS LAILATUL NUR AZIZAH
NIM. 12406183180
v
DAFTAR ISI
COVER ...................................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PRAKTIK PENGALAMAN
LAPANGAN .............................................................................................. ii
KATA PENGANTAR ............................................................................... iii
DAFTAR ISI .............................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang .............................................................................. 7
B. Tujuan dan Kegunaan ................................................................... 8
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .................................................... 9
BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK
A. Profil Lembaga ............................................................................ 10
B. Pelaksanaan Praktik ..................................................................... 13
C. Permasalahan di Lapangan ........................................................... 14
D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik ........................... 14
BAB III PEMBAHASAN
A. Pengertian Pengelolaan Keuangan ............................................... 16
B. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ......................... 18
C. Pengertian Pengelolaan Keuangan BUMDes Setia Usaha
Dalam Pengelolaan Desa Gembongan ........................................ 20
vi
D. Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes Setia Usaha
Dalam Mengelola Keuangan Masyarakat Desa
Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar .................... 25
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan.................................................................................. 27
B. Saran ........................................................................................... 27
DAFTAR PUSTAKA 29
LAMPIRAN
7
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam desa terdapat sebuah lembaga
perekonomian desa atau sering disebut dengan BUMDes, keberadaan lembaga
perekonomian desa di tengah-tengah masyarakat desa merupakan sebuah
alternatif baru bagi masyarakat untuk bekerja sama. Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) merupakan Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan
pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.1
BUMDes sebagai salah lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan
harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini
dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Di samping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan
yang dapat mengakibatkan terganggunnya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
Pendekatan yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda
perekonomian di pedesaan dengan melalui pendirian kelembagaan ekonomi
yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak
lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah, tetapi harus didasarkan pada
keingginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika
dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.
Lembaga ekonomi ini agar keberadaanya tidak dikuasai oleh kelompok
tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu
1 Maryuni, “Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa”, (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2008), Hlm 35
8
di miliki oleh desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya adalah untuk
meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat pedesaan. Peran Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan
masyarakat. Karena dengan adanya unit usaha-usaha yang didirikan oleh pihak
BUMDes memiliki tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat di
pedesaan. Sehingga BUMDes yang berada di desa perlu di lestarikan dan di
kembangkan. BUMDes Setia Usaha merupakan sebuah lembaga perekonomian
desa yang dimiliki oleh pemerintahan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar. BUMDes ini memiliki peran yang penting terhadap tingkat
kesejahteraan masyarakat Desa Gemongan. Karena BUMDes ini merupakan
sebuah lembaga mediator, fasilitator, dan motivator bagi masyarakat desa
Gembongan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk
mengangkat laporan dengan judul ”Pengelolaan Keuangan pada BUMDes Setia
Usaha Desa Gembongan Blitar”.
B. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Tujuan diadakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Gel.II Tahun 2021
Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung adalah:
a. Memenuhi Trimadama Perguruan Tinggi dengan Menyelenggarakan
Pendidikan yang dimantapkan melalui pratikum dan praktik pengalaman
lapangan.
b. Untuk mengetahui seberapa jauh teori yang didapat didalam kampus
dengan praktiknya yang ada dilapangan.
c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat keadaan
langsung yang terjadi dilapangan.
Selain itu tujuan diadakannya Praktek Pengalaman Lapangan ini agar
mahasiswa khususnya jurusan Manajemen Keuangan Syariah dari Institut
Agama Islam Negeri Tulungagung nantinya siap untuk ikut terjun didunia yang
sesungguhnya. Menjadikan tenaga-tenaga yang terampil dan profesional
dalam mengemban tugas pada lembaga perekonomian desa. Dan juga dari
laporan Praktik Pengalaman Lapangan ini bertujuan untuk mengetahui
9
seberapa jauh BUMDes Setia Usaha dan bagaimana pengaruh produk usaha-
usaha BUMDes Setia Usaha terhadap kesejahteraan masyarakat Desa
Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
2. Kegunaan
Dengan dilaksanakannya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Gelombang II
bagi mahasiswa, berguna untuk memperkaya wawasan pengalaman lapangan
mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah dan juga mempraktikkan teori
teori di kampus ke lapangan sehingga mahasiswa mendapat ilmu, wawasan,
informasi baru dan mengamati aktifitas atau kegiatan yang ada di BUMDes
Setia Usaha terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gembongan Kecamatan
Ponggok Kabupaten Blitar. Selain itu, laporan ini berguna untuk mengetahui
bagaimana pengaruh produk usaha-usaha BUMDes Setia Usaha terhadap
kesejahteraan masyarakat Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten
Blitar. Serta laporan ini semoga bermanfaat untuk mahasiswa yang PPL dan
juga yang terkait.
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Gelombang II Tahun 2021
dilaksanakan selama satu bulan dimulai pada tanggal 13 Juli 2021 sampai 13
Agustus 2021 di desa masing-masing sesuai dengan protokol Kesehatan yang
ditetapkan. Pelaksanaan PPL bertempat di BUMDes Setia Usaha Desa
Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Dengan adanya pandemi
Covid 19 ini, mengharuskan mahasiswa untuk melakukan kegiatan PPL
Gelombang II di Desa masing-masing, sehingga mahasiswa hanya di perkenankan
melakukan observasi dan wawancara saja, tujuan diadakannya PPL Virtual ini
adalah untuk memutus tali penyebaran Covid 19 ini agar tidak semakin
bertambah.
Tempat dan informasi Lembaga praktik pengalaman lapangan (PPL):
Nama Lembaga : BUMDes Setia Usaha
Alamat : Jl. Demang Tani Semito No.69, Gembongan,
Ponggok, Blitar, Jawa Timur 66153, Indonesia
No Telp : 085855330555
10
Tanggal Pelaksanaan : 13 Juli 2021- 13 Agustus 2021
Waktu Pelaksanaan : 08.00-15.00 WIB
11
BAB II
PELAKSANAAN PRAKTIK
A. Profil Lembaga
Nama Lembaga : BUMDes Setia Usaha
Alamat : Jl. Demang Tani Semito No.69, Gembongan,
Ponggok, Blitar, Jawa Timur 66153, Indonesia
No HP : 085855330555
Email : -
Tahun Berdiri : 2005
1. Gambaran umum / sejarah singkat BUMDes Setia Usaha
BUMDes Setia Usaha adalah sebuah lembaga usaha
perekonomian desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan
desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk
memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan
dan potensi desa.BUMDes Setia Usaha ini berdiri sejak tahun 2005,
pada masa kepemimpinan yang di ketuai oleh Bapak Agus Anto, pada
masa itu BUMDes Setia Usaha berdiri dengan tujuan untuk
meingkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa
dan meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi pedesaan.
Sampai saat ini BUMDes Setia Usaha masih beroperasi dengan
baik,bahkan setiap tahunnya BUMDes ini mengalami peningkatan, hal
tersebut tidak lepas dari peran masyarakat yang ikut serta dalam
meningkatkan sebuah lembaga perekonimian desa ini. Saat ini
BUMDes Setia Usaha di ketuai oleh bapak Sutrisno W dan di
bendaharai oleh Ibu Sukini dan yang menjadi sekretaris adalah Ibu
Reza.
2. Visi, Misi dan Tujuan BUMDes Setia Usaha
a. Visi BUMDes Setia Usaha Sebagai Berikut:
Terwujudnya BUMDes sebagai sentra perekonomian Desa untuk
12
mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri, dan berbudaya.
b. Misi BUMDes Setia Usaha Sebagai Berikut:
1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa
program BUMDes
2) Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan
menggalakan usaha ekonomi kerakyatan melalui program di
bidang pengolahan sewa kios
3) Menciptakan masyarakat desa yang sejahtera, mandiri, dan
berbudaya
c. Tujuan:
Tujuan didirikannya BUMDes Setia Usaha ini adalah untuk
mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
serta meningkatkan lembaga perekonomian desa dengan cara
merangkul masyarakat untuk ikut andil dalam kegiatan-kegiatan
yang di adakan oleh BUMDes.
3. Letak Geografis BUMDes Setia Usaha
BUMDes Setia Usaha ini terletak di Jl. Demang Tani Semito
No.69, Gembongan, Ponggok, Blitar, Jawa Timur 66153, Indonesi.
Awalnya Kantor BUMDes Setia Usaha masih menjadi satu dengan
gedung kantor balai desa Gembongan. Karena BUMDes ini belum
memiliki gedung tersendiri yang dapat digunakan untuk kegiatan-
kegiatan BUMDes.
Hal ini disebabkan masih minimnya dana yang dimiliki oleh
BUMDes Setia Usaha untuk membangun gedung yang khusus untuk
kegiatan BUMDes sehari-hari. Saat ini Balai Desa Gembongan
Membuatkan Kantor Khusus untuk BUMDes Setia Usaha. Adapun
Perkembangkan Lokasi BUMDes Setia Usaha saat ini berada di balai
desa Gembongan dan masih pada tahap pembangunan.
4. Bagan Struktur Organisasi BUMDes Setia Usaha.
Bagan struktur organisasi BUMDes Setia Usaha
13
5. Agenda Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Setia Usaha
Sebagai salah satu lembaga perekonomian desa dalam bentuk
BUMDes, BUMDes Setia Usaha memiliki agenda-agenda kerja yang
bertujuan untuk memajukan serta meningkatkan kesejahteraan
anggotanya. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya BUMDes Setia
Usaha memiliki agenda rutinitas bulanan. Adapun hal tersebut
diantaranya :
a. Rekapitulasi BUMDes Setia Usaha yang meliputi pendapatan dan
pengeluaran dalam satu bulan.
b. Evaluasi kerja selama satu bulan.
6. Unit Produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Setia Usaha
a. Sewa Kios
Sewa Kios merupakan Bagunan kosong berbentuk toko didalam
Pasar yang dimiliki oleh pihak pemerintahan. Sewa kios ini
bertujuan kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya
bangunan ini masyarakat mampu berjualan dengan membayar
pertahunnya. Biaya sewa kios dipasar perkiraan pertahunnya
kisaran Rp; 1.500.000 - Rp; 2.000.000. Sewa kios ini berada
didalam pasar belanja. Kios ini terdapat banyak penjual seperti
sayur, baju, sepatu, sandal, dll.
KEPALA DESA
Agus Anto
KETUA BUMDes
Sutrisno W
BENDAHARA
Ibu Sukini
SEKERTARIS
Ibu Reza
14
b. Uang Karcis
Uang Karcis merupakan uang retribusi pajak perhari yang
diberikan kepada pihak pengelola pasar setiap harinya. Uang
karcis ini digunakan pengelolaan pasar untuk kebersihan pasar
dan sisannya masuk uang BUMDes. Karcis ini menjadi tanda
bahwa si penjual-penjual yang ada dipasar telah membayar
sejumlah tertentu dan oleh karena itu berhak untuk
menempatinya. Uang karcis ini ada harian dan mingguan. Uang
karcis ini ada 2 macam yaitu uang karcis pasar sayur dan uang
karcis pasar hewan.
c. Uang Kebersihan Sampah
Uang kebersihan sampah adalah uang yang diberikan
masyarakat sebagai biaya kebersihan pengambilan sampah di
rumah para warga desa Gembonagan. Uang kebersihan sampah
ini membayarnya perbulan. Setiap harinya para pengambil
sampah mengambil sampah warga kemudian dijadikan satu dan
dibakar. Sampah-sampah milik warga diambil oleh pengambil
sampah supaya desa Gembongan ini tetap bersih dan bebas
kuman.
d. Uang Toilet
Uang toilet merupakan uang pajak kebersihan toilet karena
masyarakat memakainnya. Tanpa adanya toilet umum
masyarakat pasti kebingungan. Maka dari itu Desa Gembongan
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar membuatkan WC
umum Untuk para masyarakat yang ingin memakainya.
e. Uang Parkir
Uang parkir adalah uang yang dibayarkan ketika seseorang
menitipkan kendaraannya untuk dijaga keamanan kendaraan
tersebut. Uang parkir sendiri digunakan untuk kesejahteraan
masyarakat dengan cara BUMDes yang mengelolanya.
15
B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di BUMDes Setia
Usaha Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) gelombang I ini
dilaksanakan pada tanggal 13 juli 2021 sampai dengan 13 Agustus
2021. Lokasi tempat PPL berada di Jl. Demang Tani Semito No.69,
Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, 66153.
BUMDes Setia Usaha bertempat di Balai Desa Gembongan Kecamatan
Ponggok Kabupaten Blitar. Hal ini disebabkan karena BUMDes Setia
Usaha belum memiliki gedung tersendiri.
Berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh kepala laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri
Tulungagung bapak Siswahyudianto, M.M menyatakan bahwa PPL
gelombang II ini dilakukan secara virtual dari rumah masing-masing. Hal
ini dikarenakan dengan adanya pandemi covid 19 yang sedang melanda
Indonesia, keputusan tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko
peningkatan penyebaran covid 19. Sehingga setiap mahasiswa
diharuskan untuk melakukan kegiatan PPL di rumah masing-masing.
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) gelombang II ini sedikit
berbeda dengan PPL sebelum-sebelumnya, karena setiap mahasiswa
hanya diperbolehkan melakukan kegiatan observasi dan wawancara
saja. Hal ini memiliki tujuan agar mahasiswa dapat terhindar dari
penularan covid 19. Setiap mahasiswa hanya diperbolehkan melakukan
observasi dan wawancara sekitar 4 sampai 5 kali saja di lembaganya
masing-masing. Serta mahasiswa juga diperbolehkan melakukan
kegiatan wawancara menggunakan media sosial, seperti whatsapp dan
media sosial lainnya.
C. Permasalahan di Lapangan
Selama pelaksanaan PPL virtual selama 30 hari, penulis
mengamati masalah yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Setia Usaha Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
16
dan penulis mendapatkan beberapa masalah yang terjadi di lapangan,
masalah yang di hadapi diantaranya adalah tentang Pengelolaan
Keuangan pada BUMDes Setia Usaha Desa Gembongan Blitar.
D. Tanggapan Dari Lembaga Tempat PPL
Untuk mengatasi permasalahan di atas tanggapan dari pihak
BUMDes Setia Usaha. Peran BUMDes Setia Usaha dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa Gembongan ini mengacu pada
menfasilitasi segala aktivitas yang mendukung segala program yang
diadakan, menyusun rencana-rencana pengembangan usaha untuk
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa
Gembongan. Untuk meningkatkan kesejahteraan peran BUMDes Setia
Usaha memanfaatkan unit-unit usaha serta berbagai macam kegiatan
pendukung lainnya sehingga memberikan perubahan yang cukup baik
bagi masyarakat desa Gembongan, meskipun juga adanya kekurang
sempurnaan dalam menjalankan tujuannya, paling tidak hadirnya
BUMDes Setia Usaha dapat menjadi perubahan bagi kemajuan
masyarakat di desa Gembongan.
17
BAB III
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pengelolaan Keuangan
1. Pengelolahan Keuangan
Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi yang
memiliki arti sebuah aktivitas proses perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan dan pengendalian dari beberapa sumber daya organisasi
untuk mengatasi dana mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan
efiseiensi.
Pengertian keuangan adalah ilmu dan seni dalam mengelola uang
yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi.
Keuangan berhubungan dengan proses, Lembaga, pasar, instrument yang
terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan
pemerintah.2
Sedangkan pengelolaan Keuangan berarti mengurus dan
mengatur keuangan dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sebagai
berikut:
a. Tanggung Jawab (accountibility)
Sebuah operasi harus mempertanggung jawabkan keuangan kepada
lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, Lembaga atau
orang dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam
tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi
keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan
pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan
uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan
penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-
benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaanya.
b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
2 Barlian, Manajemen Keuangan, (Jakarta: Litera Lintas Media, 2012), Hlm 34
18
Pengelolaan keuangan harus ditata dan dikelola sedemikian rupa
sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan
baik jangka pendek, jangka Panjang, maupun pinjaman jangka
Panjang pada waktu yang telah ditentukan.
c. Kejujuran
Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan pada prinsipnya
harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat
dipercaya.
d. Hasil guna (efectivieness) dan daya guna (efficiency)
Merupakan tata cara mengurus keuangan harus sedemikian rupa
sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya yang serendah-
rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
e. Pengendalian
Para apparat pengelola keuangan dan petugas pengawasan harus
melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat dicapai.
Pada dasarnya pengelolaan (manajemen) keuangan adalah sebuah
proses memperoleh, mengelola sarta menggunakan dana yang ada
dalam suatu organisasi/perusahaan.3
2. Tujuan Pengelolaan Keuangan
Tujuan utama pengelolaan keuangan adalah untuk memaksimalkan
nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap
asset yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai terhadap asset
yang dimiliki oleh pemegang saham. Pengelolaan keuangan bertujuan
untuk memaksimalkan laba dan meminimalisir biaya guna
mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimal dalam
menjalankan perusahaan kearah perkembangan yang signifikan. Jadi,
tujuan dari pengelolaan keuangan adalah bagaimana perusahaan
mendapatkan laba dan mengelolanya secara baik serta mengalokasikan
3 Devas, “Keuangan pemerintah daerah di indonesia”, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2007), Hlm 279
19
dana tersebut guna perkembangan perusahaan yang dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen atau pengelolaan
keuangan adalah bagaimana mengelola kekayaan untuk menghasilkan
keuntungan dan memanfaatkan sumber modal demi membiayai usaha.
Berbisnis tidak hanya untuk mendapatkan uang, tetapi juga cara
mengendalikan dan membelanjakannya.4 Kesuksesan yang dicapai
dalam bisnis yang dijalankan tidak lepas dari komitmen serta tekat
yang kuat. Kesuksesan yang dapat akan memberikan dampak besar
kepada pemilik usaha sehingga, pemilik usaha tidak hanya mampu
mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar. Akan tetapi, juga
dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
B. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut dengan BUMDes
adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum
dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis
mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar
merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes
dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat
Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Seperti diungkapkan oleh Ngesti D. Prasetyo, bahwa keberadaan
BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai
motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.
Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang
berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan
ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi
peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa
dan mengurangi pengangguran.
4 Novie noordiana RY, Wilsna Rupilu, “Manajemen UMKM bagi Wanita”, (jember: CV.
Pustaka Abadi, 2019), Hlm 36
20
BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang
pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka
pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam
pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat
mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi
desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu
pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta
yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa
yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi
pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan,
kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah:
sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang
menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk
mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan
masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera.
Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam
keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktek, beberapa kendala muncul
justru terkait dalam proses pembentukannya. Pertama, belum ada dasar
hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes di desa. Walaupun
sebenarnya secara tersirat semangat untuk melembagakan BUMDes telah
diamanatkan dan dipayungi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab
VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan
Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan
harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai
tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal
21
78 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah
Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang
Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes).
Ketentuan mana meskipun agak terlambat juga diakomodir dalam
peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui
pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010.
Namun kenyataannya, niat baik dari amanat Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah maupun pengaturan secara teknis melalui Permendagri tersebut
belum disambut baik oleh Pemerintah kabupaten/Kota dengan indikasi
belum adanya Perda yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan
Pengelolaan, kalaupun sudah ada Perda tersebut seringkali belum mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, yang
memang hadir terlambat. Sehingga seringkali proses peningkatan legalitas
akan terganjal pada legitimasi Hukum BUMDes itu sendiri. Kedua,
legalitas bentuk badan hukum yang tepat ternyata menjadi masalah yang
lebih besar bagi pendirian BUMDes.
Meskipun di beberapa daerah Kabupaten/Kota telah memiliki Perda
yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes), tetapi seringkali di beberapa Perda tersebut
terjadi ketidaktepatan dalam memilih konstruksi badan hukum yang tepat
bagi BUMDes. Bahkan kasus yang sering terjadi, BUMDes tidak
menggunakan bentuk badan hukum, melainkan “hanya” berbentuk badan
usaha yang tidak berbadan hukum. Padahal ketentuan pasal 78 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan
bahwa Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum. Jika
permasalahan pertama seputar pembentukan BUMDes dapat diatasi dengan
melakukan revisi terhadap Perda yang belum tepat, maka permasalahan
kedua ini tidak akan berhenti dengan merevisi Perda payungnya, melainkan
22
harus membenahi bentukan badan hukum BUMDes tersebut dalam bentuk
badan hukum yang tepat.5
C. Kinerja BUMDes Setia Usaha Dalam Mengelola Keuangan Desa
Gembongan Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar
BUMDes Setia Usaha adalah sebuah lembaga usaha perekonomian
desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa Gembongan
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk memperkuat perekonomian
desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sampai saat ini
BUMDes Setia Usaha masih beroperasi dengan baik. bahkan setiap
tahunnya BUMDes ini mengalami peningkatan, hal tersebut tidak lepas
dari peran masyarakat yang ikut serta dalam meningkatkan sebuah lembaga
perekonimian desa ini. Saat ini BUMDes Setia Usaha di ketuai oleh Bapak
Sutrisno W dan di bendaharai oleh Ibu Sukini dan yang menjadi sekretaris
adalah Bapak Reza.
1. Kinerja BUMDes Dalam Mengelola keuangan adalah sebagai berikut:
2. Mengelola aset desa melalui pemberdayaan potensi desa untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Pengembangan usaha Sewa Kios, Uang Karcis, Uang kebersihan
Sampah, Uang Toilet, Uang Parkir.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
5. Mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana gulir
terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan
usaha ekonomi desa.
Unit Pengelolahan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Setia Usaha dari Kegiatan sebagai berikut:
a) Sewa Kios
Sewa Kios merupakan Bagunan kosong berbentuk toko didalam
Pasar yang dimiliki oleh pihak pemerintahan. Sewa kios ini
5 Amelia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, Journal of
Rural and Development Vol. 5, No. 1, Februari 2014, Hlm 1-3
23
bertujuan kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya
bangunan ini masyarakat mampu berjualan dengan membayar
pertahunnya. Biaya sewa kios dipasar perkiraan pertahunnya
kisaran Rp; 1.500.000 - Rp; 2.000.000. Sewa kios ini berada
didalam pasar belanja. Kios ini terdapat banyak penjual seperti
sayur, baju, sepatu, sandal, dll.
Foto wawancara mengenai biaya sewa kios didalam pasar
Diambil Pukul 09.00 Jum’at,16 juli 2021
Foto sewa kios didalam pasar
Diambil Pukul 09.00 Minggu, 01 Agustus 2021
b) Uang Karcis
Uang Karcis merupakan uang retribusi pajak perhari yang
diberikan kepada pihak pengelola pasar setiap harinya. Uang
karcis ini digunakan pengelolaan pasar untuk kebersihan pasar
dan sisannya masuk uang BUMDes. Karcis ini menjadi tanda
bahwa si penjual-penjual yang ada dipasar telah membayar
sejumlah tertentu dan oleh karena itu berhak untuk
menempatinya. Uang karcis ini ada harian dan mingguan. Uang
24
karcis ini ada 2 macam yaitu uang karcis pasar sayur dan uang
karcis pasar hewan.
Foto Penarikan Karcis di pasar sayur
Diambil Pukul 09.00 Minggu,1 Agustus 2021
c) Uang Kebersihan Sampah
Uang kebersihan sampah adalah uang yang diberikan masyarakat
sebagai biaya kebersihan pengambilan sampah di rumah para
warga desa Gembonagan. Uang kebersihan sampah ini
membayarnya perbulan. Setiap harinya para pengambil sampah
mengambil sampah warga kemudian dijadikan satu dan dibakar.
Sampah-sampah milik warga diambil oleh pengambil sampah
supaya desa Gembongan ini tetap bersih dan bebas kuman.
Foto kegiatan Pengambilan sampah dirumah warga
Diambil Pukulc 09.00 Senin,02 Agustus 2021
25
d) Uang Toilet
Uang toilet merupakan uang pajak kebersihan toilet karena
masyarakat memakainnya. Tanpa adanya toilet umum masyarakat
kebingungan untuk membuang air besar maupun buang air kecil.
Maka dari itu Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten
Blitar membuatkan WC umum Untuk para masyarakat yang ingin
memakainya. Salah satu keuangan ini juga menambah keuangan
untuk pemasukan BUMDes Setia Usaha.
Foto Kamar Mandi/ Toilet
Diambil Pukul 10.00 Minggu, 01 Agustus 2021
e) Uang Parkir
Uang parkir adalah uang yang dibayarkan ketika seseorang
menitipkan kendaraannya untuk dijaga keamanan kendaraan
tersebut. Uang parkir sendiri digunakan untuk kesejahteraan
masyarakat dengan cara BUMDes yang mengelolanya.
26
Foto Parkiran dan Bapak pengelola Parkir
Diambil Pukul 10.00 Minggu, 1 Agustus 2021
Dari semua kegiatan BUMDes, Pemasukan keuangan yang dimiliki
25% Kembali ke pengelola 75% dimasukkan kedalam keuangan BUMDes
Setia Usaha.
D. Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes Setia Usaha Dalam
Mengelola Keuangan Masyarakat Desa Gembongan Kecamatan
Ponggok Kabupaten Blitar.
Faktor pendukung merupakan hal-hal yang mempengaruhi sesuatu
menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih baik dari
sebelumnya. BUMDes Setia Usaha dalam prakteknya memiliki factor-
faktor pendukung, di antaranya adalah :
Partisipasi masyarakat dan tindakan proaktif masyarakat Dalam strategi
pengembangan BUMDes Setia Usaha tidak hanya menyangkutkan
pengurus BUMDes saja tetapi juga ada hubungan dengan masyarakat.
Masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan kritik dan sarannya
kepada pengurus BUMDes. Dengan begitu pengurus pun dapat
mengetahui penilaian yang diberikan masyarakat, atau terkait masalah
dan kebutuhan masyarakat saat ini, hal inilah yang nantinya akan
27
membawa pengurus BUMDes kepada sebuah perubahan, dimana akan
dilakukan sebuah perubahan, dimana akan dilakukan perbaikan pada
setiap kegiatan yang membutuhkan pembenahan.
Solidnya para pengurus BUMDes Setia Usaha Dengan adanya
kerjasama yang baik antara pengurus satu dengan pengurus lainnya
membuat BUMDes Setia Usaha lebih cepat untuk berkembang, karena
untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan di butuhkan
kerjasama tim yang cukup baik.
Selain faktor pendukung terdapat juga faktor penghambat
BUMDes Setia Usaha dalam mengelola keuangan di desa Gembongan
Faktor penghambat diantaranya adalah sebagai berikut :
Faktor penghambat yang pertama adalah minimnya modal yang dimiliki
oleh pihak BUMDes Setia Usaha sehingga pihak BUMDes belum
sepenuhnya bisa mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh
masyarakat.
Kurangnya ketenaga kerjaan, BUMDes Setia Usaha menilai
keterbatasannya pengurus atau yang membantu kegiatan BUMDes
menjadikan hambatan tersendiri, karena adalah pengurus BUMDes yang
tidak hanya bekerja sebagai pengelola BUMDes saja tetapi juga
memiliki pekerjaan lain sehingga jam untuk mengabdi di BUMDes Setia
Usaha menjadi lebih sedikit.Kurangnya modal disebabkan karena ada
beberapa unit usaha atau kegiatan usaha BUMDes kurang lancar. Antara
lain adalah usaha sewa kios, karena banyak masyarakat banyak memilih
menggunakan lahan kosong sebagai tempat berjualannya.
28
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Analisis Kinerja BUMDes Setia Usaha Dalam Pengelolaan
Keuangan. Kinerja BUMDes Setia Usaha Dalam Mengelola
keuangan adalah Berikut: Mengelola aset desa melalui
pemberdayaan potensi desa untuk peningkatan kesjahteraan
masyarakat desa.Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha
simpan pinjam dan usaha lokal sektor rill lainnya.Mengembangkan
jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.Mengelola dana
program yang masuk ke desa bersifat dana gulir terutama dalam
rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi
desa.
2. Faktor pendukung BUMDes Setia Usaha dalam mengelola keuangan
masyarakat Desa Gembongan adalah Partisipasi masyarakat dan
tindakan proaktif masyarakat serta solidnya para pengurus BUMDes
itu sendiri. Selain itu faktor penghambat BUMDes Setia Usaha
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gembongan adalah
minimnya modal yang dimiliki oleh pihak BUMDes Setia Usaha
sehingga pihak BUMDes belum sepenuhnya bisa mencukupi
kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kurangnya pengurus
BUMDes Setia Usaha sehingga menjadi penghambat kelangsungan
kerja BUMDes serta kurangnya modal disebabkan karena ada
beberapa unit usaha atau kegiatan usaha BUMDes kurang lancar.
B. Saran
1. Untuk Fakultas Ekonomi Bisnis Islam sebagai pengelola Praktik
Pengalaman Lapangan semoga memberikan manfaat dan menjadi
media informasi bagi penyelaraan kurikulum.
2. Untuk lembaga tempat praktik lapangan:
a. Semoga laporan ini menjadi tinjauan untuk evaluasi agar
BUMDes Setia Usaha menjadi lebih baik.
29
b. Semoga dengan adanya laporan ini dapat memberikan gambaran
solusi bagi BUMDes Setia Usaha dalam meningkatkan
kesejahteraan Masyarakat Desa Gembongan.
3. Untuk mahasiswa peserta Praktik Pengalaman Lapangan:
a. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai pedoman Praktik
Pengalaman Lapangan yang selanjutnya agar lebih maksimal.
b. Semoga dengan adanya laporan ini dapat dilaksanakan
penyelesaian kendala untuk Praktik Pengalaman Lapangan.
30
DAFTAR PUSTAKA
Barlian. 2012. Manajemen Keuangan. Jakarta: Litera Lintas
Media.
Devas. 2007. Keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Maryuni. 2008. Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan
Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.
Pustaka Abadi.Kusuma Dewi Amelia Sri. 2014. Peranan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes)”, Journal of Rural and Development Vol. 5,
No. 1.
Wilsna Rupilu, Novie noordiana RY. 2019. Manajemen UMKM
bagi Wanita. jember: CV.
31
BERITA ACARA HARIAN PPL
JURUSAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG GELOMBANG II TAHUN 2021
Pada tanggal 13 juli sampai tanggal 13 Agustus tahun 2021,
bertempat di Lembaga BUMDes Setia Usaha, telah dilaksanakan PPL
Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung gelombang II Tahun 2021
oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama : Is Lailatul Nur Azizah
NIM : 12406183180
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah
No Hari/Tanggal Pukul Kegiatan
1 13 Juli 2021 08.00 WIB Pendalaman Materi PPL
Gelombang II Tahun Akademik
2020-2021 Via Youtube
2 14 Juli 2021 10.00 WIB Mengerjakan Riview
3 15 Juli 2021 08.00 WIB Menyusun Pertanyaan Untuk
melakukan wawancara
4 16 Juli 2021 10.00 WIB Mengunjungi Tempat Lembaga
BUMDes Untuk melakukan
wawancara kepada bapak
Sutrisno W Sebagai ketua
Pemegang BUMDes Setia Usaha
5 17 Juli 2021 09.00 WIB Pengambilan Vidio Saat
Wawancara Ketua BUMDes
6 18 Juli 2021 09.00 WIB Konsultasi Mengenai Judul
Laporan PPL Kepada DPL
7 19 Juli 2021 08.00 WIB Mengerjakan Laporan PPL
8 20 Juli 2021 09.00 WIB Melanjutkan Review yang belum
32
selesai
9 21 Juli 2021 08.00 WIB Mengunjungi tempat kios
10 22 Juli 2021 08.00 WIB Mengerjakan Laporan PPL
11 23Juli 2021 08.00 WIB Wawancara Via whattshap
12 13 Juli 2021 08.00 WIB Menyelesaikan Pembuatan Vidio
PPL
13 24 Juli 2021 09.00 WIB Mengunjungi Pasar Hewan
14 25 Juli 2021 09.00 WIB Membuat Vidio Untuk Laporan
PPL
15 26 Juli 2021 08.00 WIB Mengunjungi tempat
pembuangan sampah
16 27 Juli 2021 08.30 WIB Mengedit Vidio PPL
17 28 Juli 2021 08.00 WIB Mengerjakan Laporan PPL
18 29-30 Juli 2021 09.00 WIB Mengerjakan Laporan PPL
19 31 Juli 2021 08.00 WIB Melanjutkan Review yang belum
selesai
20 1 Agustus 2021 08.30 WIB Melakukan survey ke pasar
untuk melihat kegiatan Tarik
karcis dipasar sayur.kemudian
ke pasar Hewan.
21 2 Agustus 2021 09.00 WIB Melanjutkan Laporan PPL yang
belum selesai
22 3-4 Agustus 2021 08.00 WIB Melanjutkan Laporan PPL yang
belum selesai
23 5-6 Agustus 2021 09.00 WIB Melanjutkan Laporan PPL yang
belum selesai
24 7-8 Agustus 2021 09.00 WIB Menyelesaikan Edit Vidio
25 9 Agustus 2021 08.00 WIB Melakukan pengeditan file-file
yang akan di kumpulkan sebagai
penilaian kegiatan akhir
PPL
33
26 10 Agustus 2021 09.00 WIB Melanjutkan mengerjakan essay
sampai selesai
27 11 Agustus 2021 10.00 WIB Mengerjakan Laporan PPL
28 12 Agustus 2021 08.00 WIB Menyelesaikan Tugas Laporan
PPL
29 13 Agustus 2021 10.00 WIB Menyelesaikan Tugas Laporan
PPL
Blitar, 13 Agustus 2021
SUTRISNO W
34
BERITA ACARA KONSULTASI
Nama : Is Lailatul Nur Azizah
NIM : 12406183180
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah
DPL : Risdiana Himmati, M.Si
Tempat PPL : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Setia Usaha
Judul Laporan : Pengelolaan Keuangan pada BUMDes Setia Usaha
Desa Gembongan Blitar
N
O
TANGGAL LAPORAN
MAHASIS
WA PPL
BIMBINGA
N PPL
TANDA
TANGA
N PPL
1 18-07-2021 Pengajuan
Judul
Konsultasi
Judul
2 12-08-2021 Revisi
Laporan
Menambah
bukti
dokumentasi
dan teks
wawancara
pada
pembahasan
3
Blitar, 13 Agustus 2021
Risdiana Himmati, M.Si
NIP. 19910062019032024
35
DOKUMENTASI KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN
LAPANGAN (PPL)
36
37
38
39
RANGKUMAN MATERI PEMBEKALAN PPL GELOMBANG II
TAHUN 2021
Is Lailatul Nur Azizah
12406183180
Narasumber 1 : Anang Mustofa, S.E
Lembaga kemasyarakatan desa yaitu : LPM, RT/RW, PKK, Karang
Taruna, Forum Anak Desa (FAD), ada juga lembaga BPD (Badan
Permusyawaratan Desa) bertugas menampung aspirasi masyarakat guna
membuat musyawarah desa dan menetapkan peraturan didesa yang ada.
Bung Hatta berkata “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi
Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa” ini merupakan
paradigma yang dimunculkan oleh bung hatta tetapi apa yang dikatakan
oleh bung hatta ini baru terealisasikan baru baru ini pada masa pasca
reformasi.
Ini ada juga paradigma baru bagaimana cara memahami sebuah
desa dan ini bagaimana banyak desa-desa maju melaukan lompatan inovasi
karena adanya pengakuan dalam UU desa no 06 tahun 2014 sehingga
dalam UU ini mengamanatkan bahwa negara mengakui bahwa ada nya
azaz rekognisi, ada juga azaz subsidiaritas yang mengakui kewenangan
berdasarkan hak asal usul jadi ada 4 aspek yaitu : pemerintahan desa,
pembangunan desa, pemberdayan masyarakat desa, pembianaan
kemasyarakatan desa jadi ini ruang rumah tangga desa yang diakui oleh
negara.
Perbedaan desa tempo dulu dan sekarang, dulu kedudukan desa
dalam system pemerintahan daerah kabupaten jadi dulu desa Cuma
pelayanan administrasi tapi sekarang desa berada dalam wilayah
kabupaten, dari perbedaan ini sudah jelas dari tehnik pengangkatan
perangkat desa mulai sekarang desa sendiri yang mengangkat kalua dulu
40
perangkat desa sebelum UU no 14 yang meng eskai itu pak camat atas
nama bupati tapi sekarang untuk sekarang ini untuk perangkat desa yang
me;akukan ujian yang melakukan eskai langsung ke kepala desa, inilah
yang dinamakan bahwa desa melakukan kemandirian nya dalam mengelola
rumah tangga
Kalau dulu desa menjadi obyek pebangunan tapi sekarang desa
menjadi suyek pebangunan, kalua dulu desa mau membangun apa harus
melalui rekomendasi dari poemerintah kabupaten, jadi setiap usulan
apapun harus menunggu usulan dari kabupaten, nah searang dengan
munculnya UU baru desa bisa membangun rumahtangga nya sendiri
dengan dana desa. Istilahnya dulu itu desa hanya menerim bangunan saja.
Perubahan paradigma “Desa Membangun”, dilakukan dengan cara
Pertama pemberian kewenangan berdasarkan azaz rekognisi dan
subsidioritas, Kedua kedudukan desa sebagai pemerintah berbasis
masyarakat, Ketiga desa berperan sebagai subyek pembanguinan. Dan juga
pada paradigma ini desa bisa membangun desanya seacara mandiri. Tujuan
Pembangunan Desa yaitu 1) Peningkatan pelayaan dasar, 2) Pembangunan
dan pengembangan sarana dan prasarana desa.
Hak usul merupakan hak warisan yang masih hidup dan prakasa
desa atau masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan
masyarakat, antara lain yaitu system organisasi masyarakat adat,
kelembagaan, pranta dan hukum adat, tanah kas desa, kesepkatan dalam
kehidupan masyarakat desa.
Strartegi dalam RPJM nasional dalam kebijakan dan strategi dalam
RPJM 2020-2024 dalam desa ini yang ditonjolkan yaitu dalam
pengembangan wisata desa. Siklus perencanaan pembangunan yang ada di
desa jadi kalau ingin menjadi desa yang baik maka harus bisa memilih
kepala desa yang baik, kepala desa yang baik bisa mempunyai visi dan misi
yang jelas karena pada masa sekarang ini pemilihan kepala desa memang
tidak bisa kita ungkiri bahwa visi misi ini dikalahkan dengan uang, padahal
41
visi misi ini sangar berpengaruh pada regulasi desa ini untuk kedepannya
nanti.
Jadi untuk visi misi nanti akan dimasukkan dalam RPJM desa,
apabila sudah dimasukkan dalam RPJM desa visi misi tersebut akan
menjadi peraturan desa jadi selama 6 tahun desa akan menjalankan visi
misi tersebut.
Mewujudkan desa digital yang juga merupkan prioritas sekarang
yaitu bertujuan untuk sebagai upaya peningkatan pelayanan warga, dengan
adanya desa digital ini mau tidak mau warga desa harus siap dengan
digitalisasi, karena 99% rumah di dalam suatu desa bisa dimungkinkan
mengunakan jaringan internet, perlunya digitalisasi di desa yaitu 1)
Transparasi public, 2) percepatan dan efisiensi pelayanan, 3) Pesatnya era
revolusi industry 4.0
Simpel Desa adalah aplikasi berbasis Website dengan cara
memasukkan NIK, Aplikasi Simpel Desa juga digunakan saranana
penghubung antara warga dan perangkat desa, warga juga bisa mengisi
saldo, membeli pulsa, pembayaran pdam, pembayaran listrik dll. Dengan
memakai aplikasi Simpel Desa, desa pun juga mendapatkan penghasilan
dari setiap transaksi yang warga lakukan.
Cara memanage para perangkat desa supaya setuju, dengan cara
mempertegas Visi dan Misi, juga bisa dengan cara mengkomunikasikan
warga sekitar tentang visi dan misi yang telah dibuat.
Cara membaca peluang potensi desa, banyak sekali potensi yang
ada didesa sebenarnya karena setiap desa pasti mepunyai potensi sendiri-
sendiri, sebagai contoh jatimpark termasuk industry wisata buatan ditengah
kondisi banyak sekali obyek wisata disampingnya. Seharusnya bumdes
tidak membuat perekonomian warga sekitar mati seperti pembangunan
minimarket yang dapat membuat beberapa toko kelontong milik waraga
bisa mati.
42
Narasumber 2 : Kepala Disnaker Haris S
Ketenagakerjaan pastinya setiap manusia membutuhkan yang
Namanya pekerjaan apapun itu perkerjaanya maupun anda bekerja di
kantor, di instansi pemerintah maupun di instansi swasta sekalipun, tenaga
kerja pasti dan harus mempunyai planning yang bagus setelah melakukan
planning dilakukan pelaksanaan planning lalu pencarian tempat yang
strategis untuk mewujudkan planning tersebut. Mahasiswa harus mengikuti
pelatian wirausaha tidak dengan mengandalkan berkerja dikantor atau
usaha milik orang lain jadi sebagai mahasiswa harus bisa memiliki
keinginan untuk menjadi wirasusaha. Untuk memulai usaha tidak
diperlukan uang karena modal tidak melulu dengan uang, ketrampilan yang
dipunyai terus disiplin jujur itu juga termasuk modal dalam membangun
sebuah wirausaha.
Dalam dunia pekerja ada yang Namanya Serikat pekerja/serikat
buruh yaitu kumpulan para pekerja kalau diaerah Namanya kartu DPRD,
pekerja tentunya mempunyai serikat pekerja terdekat dan kemudian
pengesahan peraturan perusahaan ini ada kaitannya dengan serikat pekerja
setiap perusahaan tentunya, setiap perushaan pasti mepunyai peraturan
perusahan jadi apabila ada masalah antara pekerja dengan perusahaan bisa
menggunakan regulasi melalui peraturan perusahaan yang tlah dibuat.
PWKT itu merupakan perjanjian kerja waktu seperti system kontrak
dimana yang namanya setiap perusahaan juga mempunyai perjanjian antara
perusahaan dengan pekerja jadi apabila kita akan menyepakati pekerjaan
sebaiknya kita mengecek terlebih dahulu dengan detail apa isi perjanjian
yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Kartu kuning biasanya syarat
untuk melamar pekerjaan.
Ada juga yang namana LKS, LKS berpartisipasi tinggi diantara
pekerja dengan perusahan yang didapatkannya di dinas tenaga kerja, ini
berarti bahwa apabila ada permasalahan yang dipanggil siapa perwakilan
dari perusahaan tersebut.
43
Apabila anda kesulitan untuk mencari pekerjaan sebaiknya anda
mendatangi dinas ketenagakerjaan supaya mendapat info tentang
ketenagakerjaan. Apabila anda mendapat pekerjaan diluar negeri lebih baik
anda minta informasi ke dinasker apakah penyalur pekerjaan tersebut
terdaftar apa tidak di dalam dinas ketenagakerjaan.
Pelatian kewirausahaan, bertujuan untuk menciptakan wirausaha
baru bagi warga. Pelatian berbasis kompetensi bertujuan untuk
menghasilakn pekerja yang berkompeten untuk bekerja diperusahaan-
perusahaan. Dampak Pandemi pada penempatan kerja diluar negeri hampir
semua diberhentikan jadi apabila ada penawaran kerja diluar negeri lebih
baik ditnyakan terlbeih dahulu pada dinasker, penempatan transimigrasi
juga mengalami penundaan, pelaksanaan monev perusahaan penempatan
pekerja migran Indonesia Swasta.
Antisipasi kedepan dalam menghadapi pandemic covid19
penguatan dalam rangka pengawasan tenagakerja yang pulang dari luar
negeri, pemanfaatan teknologi untuk melayani masyarakay, monitoring dan
pembianaan kepada perusahaan kepada perusahaan, PPTKIS, LPKS, BKK,
TKA
Sebagai mahasiswa harus berkerja mandiri harus bisa membuka
lapangan perkerjaan bagi orang lain.