laporan rakornas 2012
DESCRIPTION
Laporan Rakornas 2012TRANSCRIPT
ii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KATA PENGANTAR
Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan
Informatika (RAKORNAS KOMINFO) Tahun 2012 merupakan
representasi dari besarnya mimpi dan harapan seluruh masyarakat
Indonesia: An ICT Dream of Indonesia. Mimpi ini memperkuat
kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa masyarakat informasi
global hanya dapat tercipta melalui pendekatan yang berbasis multi-
stakeholder. Dengan kata lain, koordinasi dan kolaborasi antara
pemerintah, baik pusat dan daerah, pihak swasta, dan masyarakat
sangat diperlukan dalam mewujudkan mimpi tersebut. Kementerian
Komunikasi dan Informatika mencoba mentranslasikan an ICT dream of Indonesia dalam sebuah
kerangka visi: ”Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo
berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.”
Rakornas Kominfo Tahun 2012 menyediakan platform untuk dua pesan utama yang harus
sampai pada segenap stakeholder Kementerian Kominfo, yang pertama adalah keharusan seluruh
Indonesia untuk tersambung (connected )dan yang kedua adalah keharusan seluruh stakeholder
negeri ini untuk bersinergi. Dengan sinergi terjadilah apa yang disebut dengan efisiensi dan efektivitas.
Namun apabila tidak tersambung antara satu daerah dengan daerah yang lain atau antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah, tidak mungkin sinergi dapat tercipta. Hal inilah yang membuat
konektivitas menjelma sebagai
sebuah misi yang signifikansinya
diakui oleh seluruh sektor
pembangunan di Indonesia.
Indonesia,terdiri dari
17.508 pulau dalam rentangan
lebih dari 5.400 kilometer dari
Sabang sampai dengan Merauke dan memiliki keberagaman status ekonomi dan budaya dalam
masyarakatnya, memiliki tantangan yang besar terutama dalam penciptaan dan pemanfaatan
konektivitas. Hal ini menuntut segenap pemangku kepentingan (stakeholder) agar mampu duduk
bersama untuk mewujudkan national connectivity tersebut yang selaras dengan amanat Undang-
UndangNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Tahun 2005–2025, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2010–2014 yang menuangkan realisasinya dalam wujud
yang lebih powerful yaitu National Broadband Network.
Mengapa broadband? Karena broadband akan merevolusi kehidupan setiap orang. Broadband
akan membantu memberikan perbaikan yang radikal dalam perawatan kesehatan, pendidikan,
transportasi, dan sektor lainnya: kapanpun, dimanapun. Broadband adalah sebuah teknologi penting
Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Bidang
Komunikasi dan Informatika (RAKORNAS KOMINFO)
Tahun 2012 merupakan representasi dari besarnya
mimpi dan harapan seluruh masyarakat Indonesia:
An ICT Dream of Indonesia
iii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peningkatan 10% pada
penetrasi broadband sektor
rumah tangga akan
memberikan stimulus
pertumbuhan GDP dalam range
0,1% sampai dengan 1,4%.
dimana dunia internasional mengakuinya melalui pembentukan Komisi Broadband untuk
Pembangunan Digital oleh ITU dan UNESCO.
Keberadaan teknologi broadband memegang peranan penting dalam perekonomian suatu
negara. Hal ini terbukti dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Bank Dunia yaitu: Extending
Reach dan Increasing Impact:. Information & Communications Technology for Development, pada
tahun 2009 yang menyimpulkan bahwa setiap kenaikan penetrasi broadband sebesar 10% akan
mendorong peningkatan Gross Domestik Product (GDP) nasional sebesar 1,38%. Studi menunjukkan
hasil yang positif yang sama dari investasi di infrastruktur broadband. Studi lainnya menunjukkan
bahwa peningkatan penetrasi broadband sebesar 10% dalam suatu tahun tertentu berkorelasi dengan
pertumbuhan produktivitas tenaga kerja 1,5% setelah 5 (lima) tahun. Selain itu, peningkatan 10% pada
penetrasi broadband sektor rumah tangga akan memberikan stimulus pertumbuhan GDP dalam range
0,1% sampai dengan 1,4%. Kajian-kajian tersebut secara tidak langsung menyiratkan suatu pesan
bahwa kecepatan dan kesigapan suatu negara dalam menerapkan teknologi broadband akan
menghindari konsekuensi negatif bagi perekonomian nasional sebagai akibat keterlambatan
pengenalan dan implementasi layanan broadband.
Namun demikian, penetrasi broadband di
Indonesia baru mencapai kurang lebih 3-4% dan angka
ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan penetrasi
broadband dunia yang telah mencapai rata-rata 18%.
Sesuai dengan target penetrasi broadband nasional
sebesar 30% pada tahun 2014, maka Indonesia harus
bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan
tersebut. Dengan mengangkat topik tentang konektivitas
nasional ini, diharapkan Kementerian Kominfo dapat
meningkatkan peran aktifnya dalam segala
permasalahan terkait konektivitas nasional. Saya berharap Laporan PenyelenggaraanRakornas
Kominfo Tahun 2012 dapat mengukuhkan komitmen seluruh peserta dan stakeholder-nya dalam
memperkuat konektivitas nasional dan menjadikannya simbol dari eratnya koordinasi, kemitraan, dan
hubungan kerjasama yang selama ini telah terjalin. Diharapkan kerjasama tersebut dapat berlanjut
dalam bentuk Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Nasional di bidang komunikasi dan informatika
yang sifatnya mendukung penguatan konektivitas nasional demi menciptakan layanan publik
khususnya penetrasi broadband yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
Jakarta, Juni 2012
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
BASUKI YUSUF ISKANDAR
iv R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SAMBUTAN MENTERI
KEMKOMINFO
Yang Terhormat,
1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP);
3. Menteri Perdagangan yang dalam hal ini diwakili Wakil
Menteri Perdagangan;
4. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB);
6. Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B);
7. Para Gubernur, Walikota, Bupati Undangan;
8. Sekretaris Jenderal dan Jajaran Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika; serta
9. Para Peserta Undangan Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang berbahagia.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Pencipta
Alam Semesta, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk
bisa berkumpul bersama dalam Rakornas Kominfo Tahun 2012.
Izinkanlah Saya berterima kasih, khususnya kepada Kepala Pemerintah Daerah, atau yang
dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Bidang Komunikasi dan Informatika, yang telah hadir pada
acara ini dan membuktikan komitmen mereka yang kuat di bidang komunikasi dan informatika. Kita
setuju bahwa dunia ini memiliki semua keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan, namun tanpa
adanya strong political will maka akan sangat minim pemanfaatan keterampilan dan sumber daya
tersebut.
Peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang berbahagia,
Sadarkah Anda bahwa kehadiran Anda pada hari ini
merepresentasikan besarnya mimpi dan harapan seluruh
masyarakat Indonesia terhadap bidang komunikasi dan
informatika, an ICT dream of Indonesia. Mimpi ini memperkuat
kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa masyarakat informasi
global benar-benar hanya dapat tercipta melalui pendekatan yang
berbasis multistakeholder. Dengan kata lain, koordinasi dan
kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat
diperlukan dalam mewujudkan mimpi tersebut. Kementerian
Komunikasi dan Informatika mencoba mentranslasikan an ICT
dream of Indonesia dalam sebuah kerangka visi: “Indonesia
● ● ●
Masyarakat informasi
global benar-benar
hanya dapat tercipta
melalui pendekatan
yang berbasis
multistakeholder
● ● ●
v R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang
merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Pada tahun 2025, pendapatan per kapita (per capita GDP) penduduk Indonesia ditargetkan
akan mencapai sekitar 15.000 US Dolar, dengan Total GDP antara 4 sampai 5 triliun US Dolar. Saat
ini, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau lebih dikenal
dengan MP3EI dibuat untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang,
berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui langkah percepatan tersebut, Indonesia akan dapat
mendudukkan dirinya sebagai sepuluh negara besar dunia pada tahun 2025, dan enam negara besar
pada tahun 2050.
Untuk mencapai Visi Indonesia 2025, dirumuskan 3 (tiga) strategi dasar, yaitu:
(1) pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi,
(2) penguatan konektivitas nasional, dan
(3) penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional.
Penguatan konektivitas ditujukan untuk memperluas pembangunan ekonomi ke wilayah sekitarnya,
khususnya ke wilayah tertinggal, terpencil serta wilayah perbatasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa
suksesnya percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi
Indonesia sangat tergantung
seberapa kuat derajat konektivitas
ekonomi nasional dan
internasional Indonesia.
Dalam hal konektivitas,
Pemerintah merupakan motor
penggerak dalam menciptakan
serta membangun infrastruktur
dasar untuk mendukung integrasi perekonomian. Dalam mengembangkan sistem konektivitas dalam
koridor ekonomi, efektivitas dan efisiensi serta keterhubungannya secara global merupakan hal utama
yang harus dicapai. Untuk menciptakan hal tersebut, maka beberapa prinsip yang perlu diperhatikan
antara lain adalah:
(1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi;
(2) menurunkan biaya logistik;
(3) mengurangi ekonomi biaya tinggi;
(4) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah; dan
(5) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Dalam kaitan itulah persoalan konektivitas nasional menjadi sangat relevan untuk dibahas dan
didiskusikan bersama oleh seluruh stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Rapat
Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 dengan tema “Tumbuh
Melalui Konektivitas”.
Untuk mencapai Visi Indonesia 2025, dirumuskan
3 (tiga) strategi dasar, yaitu: pengembangan
potensi ekonomi melalui koridor ekonomi,
penguatan konektivitas nasional, dan
penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional
vi R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Hadirin yang Saya muliakan,
Konektivitas Nasional (National Connectivity) sejatinya tercipta tidak hanya sekedar
memberikan konektivitas pada pengguna tetapi juga harus dapat memberikan nilai tambah (value
added) bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna tersebut pada khususnya sehingga dapat
menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih dinamis dan mampu mengakomodasi perkembangan
kebutuhan. Persoalan konektivitas antar koridor sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang
memungkinkan keterhubungan antar pulau dan wilayah dengan lebih cepat dan lebih murah. Era saat
ini menuntut segenap pemangku kepentingan (stakeholder) agar mampu duduk bersama dengan
didasari itikad baik untuk mewujudkan national connectivity tersebut yang diselaraskan dengan amanat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005–2025, dan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2010–2014 sekaligus menuangkan realisasinya dalam
wujud yang lebih powerful yaitu National Broadband Network.
Mengapa broadband? Karena broadband akan merevolusi kehidupan setiap orang. Broadband
akan membantu memberikan perbaikan yang radikal dalam perawatan kesehatan, pendidikan,
transportasi, dan sektor lainnya: kapanpun, dimanapun. Broadband adalah sebuah teknologi penting
sejauh ITU dan UNESCO membentuk Komisi Broadband untuk Pembangunan Digital. Baru-baru ini,
Komisi menerbitkan satu set dari empat target baru bahwa negara-negara di seluruh dunia harus
berusaha untuk bertemu dalam rangka untuk memastikan populasi mereka berpartisipasi penuh dalam
knowledge-based society.
Keberadaan teknologi broadband memegang peranan penting dalam perekonomian suatu
negara. Hal ini terbukti dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Bank Dunia yaitu: Extending
vii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Reach dan Increasing Impact. Information & Communications Technology for Development, pada tahun
2009. Yang menyimpulkan bahwa setiap kenaikan penetrasi broadband sebesar 10% akan mendorong
peningkatan Gross Domestik Product (GDP) nasional sebesar 1,38%.
Studi menunjukkan hasil yang positif yang sama dari investasi di infrastruktur broadband. Studi
lainnya menunjukkan bahwa peningkatan penetrasi broadband sebesar 10% dalam suatu tahun
tertentu berkorelasi dengan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja 1,5% setelah lima tahun. Selain
itu, peningkatan 10% pada penetrasi broadband sektor rumah tangga akan memberikan stimulus
pertumbuhan GDP dalam range 0,1% sampai dengan 1,4%. Kajian ini secara tidak langsung
menyiratkan suatu pesan bahwa kecepatan dan kesigapan suatu Negara dalam menerapkan teknologi
broadband akan menghindari konsekuensi negatif bagi perekonomian nasional sebagai akibat
keterlambatan pengenalan dan implementasi layanan broadband.
Hadirin yang saya muliakan,
Namun demikian, penetrasi broadband di Indonesia baru mencapai sekitar 3-4 %. Angka ini
masih tergolong kecil dibandingkan dengan penetrasi broadband dunia yang telah mencapai rata-rata
18%. Sesuai dengan target penetrasi broadband nasional sebesar 30% pada tahun 2014, maka
Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Berbagai upaya telah
dilakukan seperti dengan membangun infrastruktur utama jaringan backbone Fiber Optik yang
menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia, yang kemudian akan dilanjutkan dengan membangun
jaringan fiber optik yg menghubungkan antar kota hingga sampai ke pengguna. Selain itu,
pembangunan infrastruktur tidak akan lengkap tanpa kehadiran aplikasi dan konten yang akan
memberi nilai lebih pada penerapan broadband sehingga mampu memberdayakan masyarakat.
Pengembangan infrastruktur di bidang komunikasi dan informatika baik untuk jaringan
backbone maupun jaringan akses telah banyak menyerap investasi. Diperkirakan untuk Capital
Expenditure (Capex), investasi bisa mencapai 6 Milyar USD per tahun. Menyadari hal itulah,
viii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kementerian Komunikasi dan Informatika berinisiatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur
dengan Program Universal Service Obligation (USO).
Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah masih rendahnya keterkaitan antar
wilayah yang ditunjukkan dengan masih rendahnya ketersediaan infrastruktur untuk mendorong
aktivitas perekonomian. Ketersediaan infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di
wilayah timur Indonesia masih kurang memadai. Pengembangan infrastruktur Indonesia perlu
difokuskan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Hal ini ditujukan untuk mengurangi biaya
transportasi dan biaya logistik sehingga dapat mendorong daya saing serta mempercepat distribusi
produk.
Dengan mengangkat topik tentang konektivitas nasional ini, Saya menghimbau seluruh jajaran
Kementerian Kominfo untuk tanggap dan aktif berperan dalam segala permasalahan terkait
konektivitas di seluruh daerah di Indonesia yang juga saya harapkan dapat didiskusikan bersama
dalam forum Rakornas ini. Saya berharap peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012 mendapati forum ini
sebagai media untuk mendiskusikan dan memformulasikan solusi bersama terhadap masalah
konektivitas yang ada dan menjadikannya momentum untuk dapat mempererat koordinasi, kemitraan,
dan hubungan kerjasama yang selama in telah terbangun dengan baik.
Hadirin yang Saya muliakan,
Bukanlah apa yang kita tahu yang penting. Yang penting adalah: apa yang kita lakukan dengan
apa yang kita tahu. Apa yang akan kita semua lakukan dalam pertemuan pada hari ini dan
setelahnyalah yang benar-benar penting. Saya menyampaikan bahwa kesuksesan tertinggi berasal
dari keberanian kita untuk mengambil tindakan, berinovasi, dan kemauan untuk melakukan koreksi
dalam segala aksi dan tindakan kita. Saya dan segenap jajaran pimpinan Kementerian Komunikasi dan
Informatika berkomitmen penuh terhadap penguatan konektivitas nasional dan implementasi teknologi
broadband yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
Dan perkenankanlah Saya untuk mengajak Anda untuk bekerja sama dalam segala bentuk
Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Nasional di Bidang Komunikasi dan Informatika yang sifatnya
mendukung penguatan konektivitas nasional demi menciptakan layanan publik khususnya penetrasi
broadband yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
Wassalamualaikum wr. wb.
Jakarta, Juni 2012
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ttd
TIFATUL SEMBIRING
ix R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EXECUTIVE SUMMARY
ementerian Komunikasi dan Informatika
melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan di bidang komunikasi dan informatika
sebagai pembuat kebijakan, regulator, fasilitator, dan
implementator untuk hal-hal tertentu (seperti program
penyediaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi,
penyiaran dan pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi, serta peningkatan layanan informasi publik) yang
diharapkan dapat menjadi pendukung percepatan pembangunan nasional. Dalam mencapai visi 2045
yaitu Indonesia Maju dan Modern dibentuklah Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia yang merupakan tools untuk menunjang perencanaan pembangunan yang termuat
dalam RPJMN dan RPJPN. Dalam kerangka MP3EI, penguatan konektivitas nasional menjadi salah
satu dari 3 (tiga) strategi dasar untuk mencapai visi 2025. Hal ini merupakan core competence dari
Kementerian Kominfo dan dalam Rakornas Kominfo Tahun 2012 disosialisasikan sejauh mana agenda
penguatan konektivitas nasional telah terlaksana. Diharapkan seluruh stakeholder Kementerian
Kominfo dapat aware terhadap rencana ini agar segala kebijakan, program/ kegiatan, dan rencana aksi
yang dibuat di bidang komunikasi dan informatika oleh para stakeholder tersebut berjalan sinergis dan
mengacu pada MP3EI.
Penguatan konektivitas ditujukan untuk memperluas pembangunan ekonomi ke wilayah
sekitarnya, khususnya ke wilayah tertinggal, terpencil serta wilayah perbatasan. Sehingga dapat
dikatakan bahwa suksesnya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sangat
tergantung seberapa kuat derajat konektivitas ekonomi nasional dan internasional Indonesia. Untuk
menciptakan hal tersebut, maka beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain adalah:
(a). meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi;
(b). menurunkan biaya logistik;
(c). mengurangi ekonomi biaya tinggi;
(d). mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah; dan
(e). mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Dalam kaitan itulah persoalan konektivitas nasional menjadi sangat relevan untuk dibahas dan
didiskusikan bersama oleh seluruh stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Rapat
Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 dengan tema ”Tumbuh
Melalui Konektivitas”.
Tujuan dari dilaksanakannya Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 adalah untuk
mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2012 untuk mewujudkan Konektivitas Nasional (National Connectivity) yang memberikan nilai
tambah (value added) bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna pada khususnya sehingga
dapat menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih dinamis dan mampu mengakomodasi
perkembangan kebutuhan masyarakat dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia
K
x R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(NKRI).Selain itu, Rakornas Kominfo Tahun 2012 diharapkan dapat menampung masukan dari
stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan mengevaluasi sekaligus
menyempurnakan formulasi kebijakan, program/kegiatan, dan rencana aksi yang akan dirumuskan
terkait dengan memperkuat konektivitas nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat Indonesia. Sasaran dari pelaksanaan Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 ini antara
lain:
a. Terciptanya penguatan konektivitas nasional sesuai dengan kerangka MP3EI yang tercipta melalui
koordinasi Kementerian Kominfo dengan dinas-dinas di Daerah, Kementerian/Lembaga; serta
Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dan lain-lain.
b. Terlaksananya koordinasi yang interaktif dan berkelanjutan antara Kementerian KOMINFO dan
para pemangku kepentingan (stakeholders) ,instansi pemerintah pusat, serta pemerintah Daerah
(melalui Dinas/Badan Infokom Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam mewujudkan Indonesia
Tersambung 2012 yang masih dalam roadmap untuk mencapai Indonesia Maju dan Modern 2025.
Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun
2012 diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2012, di Grand Sahid Hotel, Jakarta. Peserta Rakornas
Kominfo Tahun 2012 seluruhnya berjumlah kurang lebih 491 orang yang terdiri dari Peserta Daerah
yaitu Kepala Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan Kominfo, Dinas Perhubungan dari seluruh Indonesia;
pegawai Kementerian KOMINFO yang terdiri dari Eselon I, Eselon II, dan Eselon III,
Kementerian/Lembaga; dan Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dan lain-lain.
Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 dibuka dengan laporan mengenai penyelenggaraan
Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
selaku Ketua Pelaksana Rakornas Kominfo Tahun 2012. Dilanjutkan kemudian dengan pemberian
Keynote Speech oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tema ”Tumbuh Melalui Konektivitas”.
Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian
Kominfo dengan beberapa Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
Peserta Daerah 47%
Internal Kominfo 33%
Kementerian/ Lembaga 15%
Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll.
7%
Peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012
Peserta Daerah
Internal Kominfo
Kementerian/Lembaga
Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll.
xi R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO. KEMENTERIAN/LEMBAGA NO. SURAT TENTANG
1. Universitas Airlangga 345/MoU/M.KOMINFO/06/2012 Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi dan Informatika
2. Kementerian Pertanian 346/M.KOMINFO/6/2012 Pengembangan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi dan Informatika Sektor Pertanian
3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
347/M.KOMINFO/6/2012
Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
4. Kementerian Perdagangan 348/M.KOMINFO/6/2012
Pengembangan Sektor Perdagangan Melalui Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
349/M.KOMINFO/6/2012 Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah Tertinggal
6.
Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)
350/M.KOMINFO/6/2012
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Melalui Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
351/M.KOMINFO/6/2012 Pemanfaatan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Bidang Penanggulangan Bencana
Setelah penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) selesai, masing-masing
Menteri/Kepala/Perwakilan dari instansi masing-masing memberikan keynote speech terkait dengan
tema Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang disinergikan dengan peran dari masing-masing instansi
dalam pembangunan nasional sebagai berikut:
NO. NARASUMBER KEYNOTE SPEECH
1. Menteri Pertanian ”Pemberdayaan TIK di Sektor Pertanian”
2. Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
”Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Republik Indonesia”
3. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ”Pemberdayaan Daerah Tertinggal Melalui Konektivitas TIK”
4. Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Wakil Menteri Perdagangan
”Peran e-Logistik dalam Menunjang Broadband Economy”
5. Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)
”Peran TIK dalam Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat”
xii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pada acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 ini sekaligus sebagai ajang pemberian penghargaan
Peringkat e-Government Indonesia (PeGI) terhadap pemerintah daerah yang telah berhasil
menerapkan e-Government di lingkungannya. Berikut adalah pemerintah daerah yang berhasil
mendapatkan penghargaan di Tahun 2012:
a. Pemerintah Kota Surabaya
b. Pemerintah Kota Malang
c. Pemerintah Kabupaten Lamongan
d. Pemerintah Kota Pekalongan
e. Pemerintah Kota Medan
f. Pemerintah Kota Surakarta
Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 ini dititikberatkan kepada permasalahan konektivitas,
baik dari sisi pemanfaatan yang disajikan dalam bentuk Best Practice (Kota Surabaya dan Kabupaten
Kupang), maupun dari sisi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, yang dalam hal ini diwakili
oleh pihak pemerintah dan dunia usaha. Topik yang menjadi pembahasan dalam diskusi panel yaitu:
NO. NARASUMBER TOPIK
1. Walikota Surabaya ”Best Practice: Surabaya Cyber City”
2. Bupati Kabupaten Kupang ”Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah: Kasus Kabupaten Kupang”
3. Direktur Utama PT. Telkom ”Indonesia Digital Network (idNet): Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas Broadband”
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas ”Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI”
5. Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI
”Perencanaan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected”
6. Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DetikNas)
”Broadband Economy: Triggering Factor for Growth”
Untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan Rakornas Bidang Kominfo yang
merupakan perhelatan terbesar Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun-tahun berikutnya,
maka dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 yang
terkait beberapa hal sebagai berikut:
1) Acara Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012
a. Diusahakan untuk mengundang Presiden atau Wakil Presiden untuk membuka Rakornas
tahun berikutnya agar atensi terhadap acara tersebut lebih besar dan tujuan dan sasaran
Rakornas dapat lebih tersosialisasikan.
b. Biro Perencanaan harus memiliki tayangan Profil Rakornas Kominfo (year-to-year) untuk
ditampilkan pada Rakornas tahun depan.
xiii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
c. Adakan survey satisfactory dari peserta dan narasumber sebagai evaluasi dan masukan
untuk panitia.
d. Sistem absensi peserta diubah menggunakan komputer dan form isian absensi dibuat nomor
telepon/fax dan alamat kantor.
2) Persiapan dan Administrasi Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012
a. Diperlukan sistem konfirmasi peserta untuk mengantisipasi jumlah peserta yang hadir pada
hari-H. Alternatif yang dapat digunakan adalah:
Online registration
Formulir konfirmasi pada undangan pos
Hotline Rakornas Kominfo
b. Rapat Gladi Bersih diadakan pada malam sebelum acara dan bertempat di venue acara.
Pada rapat ini harus disiapkan check list final yang terbagi atas:
Tugas (disertai dengan konfirmasi jumlah peserta dan komposisinya)
Perlengkapan
Narasumber dan Tamu VIP
3) Perlengkapan Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012
a. Diperlukan satu line telepon dan mesin fax khusus untuk Rakornas Kominfo yang terpisah
dari milik Biro Perencanaan untuk membantu pengiriman undangan dan melancarkan laju
informasi.
b. Pada rapat Gladi Bersih di venue acara, diharuskan menyediakan proyektor untuk
memaparkan persiapan dan check-list.
c. Pengecekan ketersediaan fasilitas Ruang Sidang pada venue harus dilakukan sejak
pembuatan kontrak dengan pihak hotel dan dikoordinasikan dengan Satuan Kerja di
lingkungan Kementerian Kominfo, seperti ukuran LCD dan besar lumense dari OHP, sofa
untuk tamu VIP (front row), sound system dan sound man, map batik untuk MOU, dan lain-
lain.
4) Publikasi dan Dokumentasi Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012
a. Pelaksanaan publikasi harus intensif dan dimulai minimal H-1 bulan pelaksanaan.
b. Materi publikasi harus lebih meningkat dari segi kuantitas agar gaung dari perhelatan
terbesar Kementerian Kominfo ini dapat terdengar sampai ke seluruh penjuru Indonesia.
c. Dokumentasi foto dan video harus diperbanyak dan dikhususkan pembagian tugasnya.
5) Pameran Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012
a. Peserta pameran kurang terinformasikan dari jauh hari mengenai fasilitas yang mereka
dapatkan, tata tertib, dan lain-lain.
b. Panitia kurang sigap dalam menginformasikan mengenai pameran Rakornas kepada Satker
yang berminat menjadi peserta pameran dan minimnya rapat koordinasi khusus pameran.
xiv R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
c. Tempat pameran kurang dapat mengakomodir banyaknya peserta pameran dari internal oleh
karena itu peserta eksternal sudah tentu tidak dapat spot.
d. Tata letak pameran harus dibedakan dari forum konsultasi yang sifatnya ”serius” dengan
booth pameran yang dalam konsep pamerannya banyak menampilkan entertainment.
e. Petugas yang bertugas membangun rangka pameran harus dikoordinasikan siapa yang akan
menanggung konsumsinya karena jumlahnya banyak dan apabila tidak diperhitungkan akan
sangat merugikan.
6) Protokoler Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012
a. Dresscode untuk pejabat setingkat Menteri dan Eselon I adalah Pakaian Dinas Harian (PDH),
bukan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
b. Daftar undangan VIP harus dibuatkan name tag pada bangkunya dengan penempatan yang
strategis.
c. Masih banyak peserta yang keluar masuk ruangan.
d. Masih banyak undangan VIP yang kurang mendapatkan pelayanan dari segi protokoler.
Dengan adanya evaluasi terkait beberapa hal dalam penyelenggaraan Rakornas Bidang
Kominfo Tahun 2012 tersebut, diharapkan kualitas penyelenggaraan di tahun-tahun berikutnya dapat
lebih meningkat lagi dan mengusung tema yang semakin strategis terkait dengan peranan bidang
komunikasi dan informatika di Indonesia.
xv R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEYNOTE SPEECH
MENTERI PERTANIAN
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yang terhormat,
Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
Menteri Perdagangan RI;
Menteri Dalam Negeri RI;
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI; serta
Undangan dan Hadirin yang saya hormati.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat
dan hidayahNya, kita dapat berkumpul di Hotel Grand Sahid - Jakarta dalam keadaan sehat wal’afiat,
dalam rangka menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Penyelenggaraan
Diseminasi Informasi dan Informatika Sektor Pertanian pada Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Bidang
Komunikasi dan Informatika Tahun 2012. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima
kasih kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atas terselenggaranya penandatanganan
Kesepakatan Bersama ini.
Hadirin yang saya hormati,
Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan perubahan tatanan
sistem informasi yang berpengaruh cepat terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Era informasi digital melalui media elektronik dan alur informasi melalui sistem jaringan
dunia maya telah merambah sampai ke pelosok-pelosok desa. Dengan semakin berkembangnya
teknologi informasi dan komunikasi, peran dan fungsi pelayanan informasi pertanian yang
dikembangkan oleh Kementerian Pertanian harus mampu melakukan berbagai penyesuaian dalam
mengembangkan sistem diseminasi informasi dan informatika di sektor pertanian agar informasi dan
teknologi pertanian dapat diterima dan diadopsi oleh masyarakat pertanian, khususnya di perdesaan.
Hadirin yang saya hormati,
Laju pembangunan pertanian yang semakin dinamis menuntut percepatan adopsi teknologi oleh
pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian. Dalam merespon tuntutan tersebut, Kementerian
Pertanian telah menghasilkan berbagai paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh
pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas produk
pertanian. Berbagai varietas, klon dan jenis ternak berdaya produksi tinggi; teknologi produksi pupuk
dan produk bio; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti, masyarakat, petani dan swasta.
Namun, berbagai paket teknologi tersebut masih belum sepenuhnya dapat diadopsi oleh pelaku utama
dan pelaku usaha sektor pertanian.
xvi R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Guna mewujudkan percepatan
penyampaian informasi dan
teknologi pertanian kepada
pelaku utama dan pelaku usaha
sampai di tingkat desa,
Kementerian Pertanian
memandang perlu untuk
melakukan kerjasama dengan
Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam
pelaksanaan program dan
kegiatan penyelenggaraan
diseminasi informasi dan
informatika sektor pertanian.
Hadirin yang saya hormati,
Dalam rangka meningkatkan diseminasi informasi
dan teknologi pertanian, Kementerian Pertanian telah
mengembangkan berbagai sistem informasi dan
komunikasi berbasis digital, seperti Cyber Extension, e-
Petani, Sistem Informasi Pasar, Informasi Harga
menggunakan Seluler, Sistem Perijinan On-line dan lain-
lain. Guna mewujudkan percepatan penyampaian
informasi dan teknologi pertanian kepada pelaku utama
dan pelaku usaha sampai di tingkat desa, Kementerian
Pertanian memandang perlu untuk melakukan kerjasama
dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam
pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan
diseminasi informasi dan informatika sektor pertanian.
Oleh karena itu, kami menyambut baik dengan telah
tersedianya fasilitas di Kementerian Komunikasi dan
Informatika berupa Mobile Community Acces Point (M-
CAP), Community Acces Point (CAP) di tingkat
kabupaten/kota, Pusat Layanan Internet Kecamatan
(PLIK) di tingkat kecamatan dan Warung Internet Desa (WARDES) di tingkat desa/kelurahan.
Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membangun kerjasama dan komunikasi antara
Kementerian Pertanian dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan
percepatan penyampaian informasi dan teknologi pertanian guna mendukung pembangunan pertanian.
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: Pertama, pelaksanaan diseminasi informasi di
sektor pertanian; Kedua, pengembangan kelompok informasi masyarakat pertanian; Ketiga,
pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pertanian;
Keempat, pengembangan dan pemanfaatan aplikasi informatika; dan Kelima, pemanfaatan sarana
dan prasarana komunikasi dan informatika.
Hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan yang baik ini, saya berharap Kesepakatan Bersama ini dapat segera
diimplementasikan di kedua sektor guna mewujudkan percepatan informasi dan teknologi pertanian
dalam rangka mendukung upaya pembangunan pertanian, khususnya di perdesaan.
Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
MENTERI PERTANIAN
ttd
SUSWONO
xvii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEYNOTE SPEECH
MENTERI DALAM NEGERI
(selaku Kepala BNPP)
2. Indonesia secara geografis terletak diantara dua benua dan
dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia),
memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan
geoekonomi global dan regional. Indonesia berbatasan
dengan 10 negara.
a) Batas Darat : Malaysia, PNG, dan Timor Leste, dengan garis perbatasan darat secara
keseluruhan sepanjang 3.032 km.
b) Batas Laut : Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura, Australia, Filipina, India,
Republik Palau, Vietnam, dan Thailand.
3. NKRI sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya
serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya.
4. Pengelolaan kawasan perbatasan negara, masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain:
a) Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih terisolir dan kondisi sosial ekonomi masih
tertinggal, padahal potensi sumber daya cukup besar;
b) Kondisi infrastruktur yang minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga
pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah;
c) Terjadi kasus-kasus pelanggaran lintas batas yang dilakukan oleh warga masyarakat RI ke
negara Malaysia dan sebaliknya;
d) Ada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan negara Malaysia yang
dapat menimbulkan kecemburuan; dan
e) Beberapa batas wilayah darat dan laut dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan
belum tuntas.
5. Dasar hukum pembentukan kelembagaan BNPP adalah:
a) UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
b) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
6. Berdasarkan pasal 6 Perpres Nomor 12 Tahun 2010, susunan keanggotaan BNPP terdiri dari:
a) Ketua Pengarah : Menko Polhukam b) Wakil Ketua Pengarah I : Menko Perekonomian c) Wakil Ketua Pengarah II : Menko Kesra d) Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri e) Anggota : 1. Menteri Luar Negeri 2. Menteri Pertahanan
xviii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. Menteri Hukum dan HAM 4. Menteri Keuangan 5. Menteri Pekerjaan Umum 6. Menteri Perhubungan 7. Menteri Kehutanan 8. Menteri Kelautan dan Perikanan 9. Menteri PPN/Kepala Bappenas 10. Menteri PDT 11. Panglima TNI 12. Kapolri 13. Kepala BIN 14. Kepala Bakorsurtanal 15. Gubenur Provinsi Perbatasan
7. Tugas BNPP berdasarkan pasal 15 UU No. 43 Tahun 2008 dan Pasal 3 Perpres No. 12 Tahun
2010 adalah:
a) Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
b) Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
c) Mengkoordinasikan pelaksanaan;
d) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan
kawasan perbatasan.
8. Berdasarkan uraian tugas, BNPP berperan selaku:
a) Regulator: perumus kebijakan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan
kawasan perbatasan;
b) Akselerator: pendorong percepatan pembangunan perbatasan dan penyelesaian berbagai
masalah batas wilayah negara;
c) Koordinator: penggerak 4 pilar (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Dunia
Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat) untuk ”mengeroyok” perbatasan negara;
d) Dinamisator: BNPP seperti air yang mengisi celah kosong (filling the gap) ketika tidak ada
program dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Perguruan Tinggi meskipun
sudah diingatkan dan sangat mendesak dibutuhkan masyarakat perbatasan, maka BNPP akan
mengisinya.
9. Dokumen pengelolaan perbatasan yang menjadi acuan Badan Nasional Pengelola Perbatasan,
Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) di daerah adalah:
a) Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Grand
Design/Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun
2011-2025 (Jangka Panjang);
b) Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 (Jangka
Menengah);
c) Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang
pengaturannya ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Badan Nasional Pengelola
Perbatasan. Untuk tahun 2012, telah ditetapkan:
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana
Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2012.
xix R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012.
10. Pengembangan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan melalui konsolidasi
dan peran BNPP, didesain dalam 5 tahapan sebagai berikut:
a) Tahap Inisiasi (2010), diawali dengan pembentukan lembaga, pengisian pejabat dan
karyawannya, penyediaan anggaran, penyediaan kantor dan perlengkapannya, tata usaha
hubungan antar instansi, penyiapan dokumen pengelolaan, penyiapan standard operating
procedure, dan koordinasi awal lintas sektoral dan jaring kemitraan;
b) Tahap Instalasi (2011), mulai dibangun hubungan kerjasama dengan berbagai sektor terkait,
penyiapan kelembagaan di daerah, koordinasi pelaksanaan program berdasarkan Rencana
Induk dan Rencana Aksi serta pelaksanaan berbagai program lintas sektor di perbatasan
sesuai dengan Rencana Aksi 2011;
c) Tahap Konsolidasi (2012), mengkonsolidasikan seluruh kekuatan dan peluang yang ada,
langkah nyata untuk melaksanakan semua tahapan ”menggiring” seluruh inputs pembangunan
ke lokasi prioritas, koreksi kekurangan sebelumnya melalui evaluasi, melaksanakan Rencana
Aksi 2012 dan menyiapkan Rencana Aksi 2013;
d) Tahap Stabilisasi (2013), diharapkan kondisi sudah stabil, dimana pengelolaan perbatasan
sudah sesuai dengan sistem koordinasi dan program-program yang dilaksanakan telah
terfokus pada lokasi-lokasi prioritas di wilayah konsentrasi pengembangan secara terpadu dan
perbagai rintisan perubahan sudah mulai nampak kemajuan;
e) Tahap Akselerasi (2014), akan dilakukan langkah-langkah percepatan atas sektor-sektor
unggulan dan yang paling dibutuhkan untuk mencapai kinerja maksimum Pengelolaan Batas
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
11. Agenda Utama Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014:
a) Penetapan dan penegasan batas wilayah negara;
b) Peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum;
c) Pengembangan ekonomi kawasan;
d) Pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
e) Penguatan kelembagaan.
12. Dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, untuk
periode 2011-2014, wilayah penanganan difokuskan pada 12 provinsi, 38 kabupaten/kota, dan 111
kecamatan sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri), terbagi dalam 3 kelompok, yaitu Lokpri I, Lokpri II, dan
Lokpri III (baik di darat maupun di laut), dengan kriteria:
a) Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau terdapat exit/entry
point (di darat).
b) Kecamatan yang secara tradisional memiliki interaksi intensif dari sisi sosial, budaya, maupun
ekonomi dengan penduduk negara tetangga di sebelahnya (ditandai dengan adanya exit/entry
point melalui laut yang disepakati dengan negara tetangga).
c) Kecamatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
d) Kecamatan yang memiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).
e) Pertimbangan khusus.
xx R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
13. Dalam rangka mengoptimalkan peran serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
terkait dengan pembangunan perbatasan negara, telah dan akan dilaksanakan program
pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan wilayah perbatasan, melalui kerjasama
dengan berbagai stakeholders, dan berbagai program lain yang lebih berorientasi ke wilayah
perbatasan yang disusun secara komprehensif dan integral melalui Program Gerakan
Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbang Dutas), pada tahun 2012 dilaksanakankan:
a) Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, Kecamatan Paloh (telah dilaksanakan pada
tanggal 5 – 8 Januari 2012, alokasi anggaran dari BNPP, Kementerian/Lembaga, dan
Pemerintah Daerah sebesar Rp. 208.519.895 Milyar;
b) Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik (Dilaksanakan pada
tanggal 27 – 29 Mei 2012, alokasi anggaran dari BNPP, Kementerian/Lembaga, dan
Pemerintah Daerah sebesar Rp. 779.911.759 Milyar,
c) Provinsi Papua, Kabupaten Keerom (akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2012); dan
d) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu (akan dilaksanakan pada bulan Agustus
2012).
14. Kesimpulan:
a) Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini
masih secara parsial, dapat diintegrasikan penanganannya secara komprehensif, integral dan
terukur oleh BNPP;
b) Sekretariat tetap BNPP dapat berfungsi sebagai clearing house dalam memverifikasi,
memfasilitasi, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran
pembangunan perbatasan oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders);
c) Grand Design, Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan menjadi acuan BNPP, Kementerian/Lembaga terkait, dan BPP di daerah
dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
d) Melalui ketiga dokumen Pengelolaan Perbatasan Negara (Grand Design, Rencana Induk, dan
Rencana Aksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan
secara bertahap dan terukur akan menjadikan wilayah perbatasan sebagai Halaman Depan
Negara Republik Indonesia.
MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
ttd
GAMAWAN FAUZI
xxi R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEYNOTE SPEECH
MENTERI PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Sesuai dengan undangan yang disampaikan Panitia, maka
berikut akan disampaikan "keynote speech" yang berjudul
"Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal".
I. PENDAHULUAN
Pembangunan nasional yang dilakukan lebih dari 66 tahun sejak Indonesia merdeka telah
menghasilkan kemajuan di berbagai bidang. Namun demikian disadari sampai saat ini masih
menyisakan permasalahan kesenjangan wilayah.
Pemerintah memiliki komitmen untuk terus menangani
permasalahan kesenjangan ini, diantaranya dilakukan
melalui penetapan ”Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar, dan Pasca Konflik" sebagai Prioritas Nasional X
dalam RPJM Nasional 2010-2014”. Pengertian dari
Daerah Tertinggal yaitu daerah kabupaten yang
masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang
dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Daerah
tertinggal ditetapkan berdasarkan 6 (enam) kriteria
utama, yaitu: 1). Ekonomi, 2). Sumber Daya Manusia,
3). Infrastruktur, 4). Kapasitas Kelembagaan, 5).
Aksesibilitas, dan 6). Karakteristik Daerah. Berdasarkan
kriteria tersebut dalam RPJM Nasional 2010-2014 telah
ditetapkan 183 kabupaten yang dikatagorikan sebagai
daerah tertinggal yang tersebar di seluruh Indonesia. Di
wilayah Sumatera ada 46 kabupaten (25%), Jawa dan Bali
ada 9 kabupaten (5%), Kalimantan ada 16 kabupaten (9%), Sulawesi ada 34 kabupaten (19%), Nusa Tenggara
ada 28 kabupaten (15%), Maluku 15 kabupaten (8%), dan Papua ada 35 kabupaten (19%).
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sebagai bagian dari Kabinet Indonesia
Bersatu (KIB II) diantaranya memiliki tugas pokok dan fungsi: 1) Merumuskan dan menetapkan
kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal. Target yang hendak dicapai pada
Tahun 2014 dari pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal, seperti tertuang dalam RPJM Nasional
2010-2014, yaitu: 1) Mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1%; 2) Menurunkan penduduk miskin
menjadi 14,2%; 3) Meningkatkan IPM menjadi 72,2%; dan 4) Terentaskannya daerah tertinggal
sedikitnya 50 Kabupaten.
Pengertian dari
Daerah Tertinggal
yaitu daerah
kabupaten yang
masyarakat serta
wilayahnya relatif
kurang berkembang
dibandingkan daerah
lain dalam skala
nasional.
xxii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
II. PERMASALAHAN UMUM DAERAH TERTINGGAL
Kesenjangan antar wilayah yang terjadi
saat ini diantaranya ditunjukkan oleh masih
tingginya disparitas kualitas sumber daya
manusia antar wilayah, perbedaan kemampuan
perekonomian antar daerah, serta belum
meratanya ketersediaan infrastruktur antar
wilayah. Daerah-daerah yang dikategorikan
sebagai daerah tertinggal memiliki pencapaian
pembangunan yang rendah, serta indeks
kemajuan pembangunan ekonomi dan
sumberdaya manusia di bawah rata-rata indeks
nasional.
Permasalahan umum yang dimiliki
daerah tertinggal diantaranya:
1. Pengelolaan potensi sumber daya lokal
dalam pengembangan perekonomian
daerah tertinggal masih belum optimal.
Hal ini disebabkan oleh: (1) rendahnya
kemampuan permodalan, penguasaan
teknologi, informasi pasar dan investasi
dalam pengembangan produk unggulan
daerah, dan (2) rendahnya kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah dan
masyarakat dalam pengelolaan
sumberdaya lokal;
2. Kualitas sumber daya manusia dan
tingkat kesejahteraan masyarakat
daerah tertinggal masih rendah. Hal ini
tercermin dari rendahnya tingkat
pendidikan dan keterampilan angkatan
kerja, rendahnya derajat kesehatan
masyarakat, dan tingginya tingkat
kemiskinan;
3. Koordinasi antarpelaku pembangunan
di daerah tertinggal masih lemah, karena
belum dimanfaatkannnya kerjasama antar
daerah tertinggal pada aspek
perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan pembangunan;
4. Kebijakan afirmatif kepada daerah
tertinggal yang belum optimal,
khususnya pada aspek kebijakan
perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian
pembangunan;
5. Aksesibilitas daerah tertinggal terhadap
pusat-pusat pertumbuhan wilayah
masih rendah, khususnya terhadap
sentra-sentra produksi dan pemasaran
karena belum didukung oleh sarana dan
prasarana angkutan barang dan
penumpang yang sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristik daerah
tertinggal;
6. Sarana dan prasarana pendukung
ekonomi lainnya masih terbatas, yang
meliputi energi listrik, telekomunikasi,
irigasi dan air bersih.
Mengingat kompleksnya permasalahan
yang dialami daerah tertinggal, maka dalam
penanganannya harus bersifat lintas bidang.
Dalam hal ini percepatan pembangunan
tertinggal perlu didukung peran aktif dan
kerjasama yang terpadu dari seluruh sektor
terkait.
III. ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL
A. Arah Kebijakan
Dengan memperhatikan sasaran
pembangunan daerah tertinggal, arah kebijakan
pembangunan daerah tertinggal adalah untuk
melakukan percepatan pembangunan daerah
tertinggal dengan meningkatkan pengembangan
perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya
manusia yang didukung oleh kelembagaan dan
ketersediaan infrastruktur perekonomian dan
pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal
dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat
guna dapat mengatasi ketertinggalan
xxiv R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
pembangunannya dari daerah lain yang sudah
relatif lebih maju.
Upaya pengentasan Daerah tertinggal
dapat diatasi dengan upaya:
1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan
ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,6
persen pada tahun 2010 menjadi 7,1
persen pada tahun 2014;
2. Berkurangnya persentase penduduk miskin
di daerah tertinggal pada tahun 2010 dari
sebesar 18,8 persen menjadi 14,2 persen
pada tahun 2014; dan
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya
manusia di daerah tertinggal yang
ditunjukkan oleh peningkatan indeks
pembangunan manusia (IPM) pada tahun
2010 sebesar 67,7 menjadi 72,2 pada
tahun 2014.
B. Strategi Pembangunan Daerah
Tertinggal
Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh
melalui strategi pembangunan yang disesuaikan
dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah.
Percepatan pembangunan daerah tertinggal
dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
1. Pengembangan ekonomi lokal di daerah
tertinggal;
2. Penguatan kelembagaan masyarakat dan
pemerintah daerah dalam pengelolaan
sumber daya lokal di daerah tertinggal;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan yang
berkualitas dan terjangkau di daerah
tertinggal;
4. Peningkatan pelayanan pendidikan yang
berkualitas di daerah tertinggal;
5. Peningkatan sarana dan prasarana
infrastruktur daerah tertinggal serta
peningkatan aksesibilitas daerah
tertinggal dengan pusat-pusat
pertumbuhan.
Strategi pengembangan ekonomi lokal
di daerah tertinggal ditujukan untuk
mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber
daya alam secara berkelanjutan dengan
menekankan pada pengembangan daerah pusat
pertumbuhan, pusat produksi, serta
meningkatkan pertumbuhan usaha mikro kecil
menengah dan koperasi. Untuk mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tertinggal,
dibutuhkan dukungan penguatan sentra
produksi/klaster usaha skala mikro dan kecil; dan
pengembangan kawasan transmigrasi yang
berada di daerah tertinggal, baik dari segi
kualitas sumber daya manusia, maupun sarana
dan prasarana kawasan transmigrasi. Upaya lain
yang juga diperlukan dalam rangka
meningkatkan kualitas dan kuantitas produk
unggulan lokal, melalui dukungan
pengembangan dan pendayagunaan.
Strategi penguatan kelembagaan
masyarakat dan pemerintah daerah dalam
pengelolaan sumber daya lokal di daerah
tertinggal diperlukan untuk meningkatkan
perekonomian daerah tertinggal. Hal ini dilakukan
melalui penguatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah, kelembagaan sosial
masyarakat dan lembaga perekonomian lokal di
daerah tertinggal. Di samping itu, penguatan
kelembagaan perlu didukung dengan kerjasama
antar lembaga, sehingga terjadi sinergi peran
yang baik dan terpadu dalam rangka
mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal
di daerah tertinggal.
Strategi peningkatan pelayanan
kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di
daerah tertinggal perlu didukung melalui
peningkatan pelayanan kesehatan. Pelayanan
kesehatan khusus juga dibutuhkan untuk daerah
tertinggal dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar)
melalui pelayanan medik spesialis di RS
bergerak, pemberian insentif khusus terhadap
tenaga kesehatan yang didayagunakan di daerah
xxv R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
tertinggal dan pulau kecil terdepan (terluar), serta
pemberian Jamkesmas.
Strategi peningkatan pelayanan
pendidikan yang berkualitas di daerah
tertinggal berorientasi pada upaya mengatasi
permasalahan rendahnya tingkat pendidikan dan
keterampilan angkatan kerja di daerah tertinggal.
Peningkatan pelayanan pendidikan ini tidak
hanya difokuskan pada pendidikan dasar,
menengah dan kejuruan, tetapi terutama pada
pendidikan luar sekolah berupa pendidikan
keterampilan hidup (life-skill) melalui lembaga
kursus dan pelatihan lainnya yang berorientasi
untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan
ekonomi produktif. Untuk mendukung
pemerataan tenaga pendidik, diperlukan
keberpihakan kepada daerah tertinggal melalui
adanya pemberian insentif khusus terhadap
tenaga pendidik yang berada di daerah
tertinggal, serta adanya peningkatan kompetensi
dan profesionalisme tenaga pendidik di daerah
tertinggal.
Strategi peningkatan sarana dan
prasarana di daerah tertinggal ditujukan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan
perbaikan kondisi perekonomian masyarakat.
Dukungan terhadap sarana dan prasarana yang
diperlukan diantaranya melalui pembangunan
pasar tradisional, pembangunan jalan dan
jembatan, transportasi keperintisan,
permukiman, serta pembangunan sarana dan
prasarana informatika di daerah tertinggal.
IV. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INFORMATIKA
Pembangunan sarana dan prasarana informatika di daerah tertinggal dilakukan dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat. Sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, maka pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana informatika ini
dapat dipenuhi melalui peran serta dan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
dan Daerah. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sendiri telah memberikan Bantuan
Sosial kepada beberapa Daerah Tertinggal yang bersifat insentif, dalam bentuk: Warung Informasi
Masyarakat (WIM), Information Communication Technology (ICT), Handy Talky (HT), dan Radio
Komunikasi Tenaga Surya (RKT). Apa yang diberikan KPDT kepada Daerah Tertinggal berupa
Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Informatika tersebut tentunya sangat jauh dari kebutuhan
Daerah Tertinggal. Sehubungan dengan hal tersebut dukungan dari Kementerian Komunikasi dan
Informatika sangat diperlukan. Dan tentu dalam pelaksanaannya dibutuhkan pula inisiatif dari Daerah.
Dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan juga mendukung 2 (dua) kegiatan
prioritas KPDT, yaitu: Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) dan Bedah Desa.
V. PENUTUP
Demikian gambaran tentang daerah tertinggal serta kebijakan dan strategi pembangunan yang
perlu dilakukan.
Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
ttd
Ir. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI
xxvi R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEYNOTE SPEECH
WAKIL MENTERI
PERDAGANGAN
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Informatika,
Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),
Yang saya hormati Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal,
Yang saya hormati Menteri Pertanian,
Yang saya hormati Kepala Unit Percepatan Pembangunan untuk Papua dan Papua Barat (UP4B),
Yang saya hormati Rektor Universitas Airlangga,
Yang saya hormati seluruh peserta Rakornas Bidang Komunikasi dan Informatika, serta
Hadirin dan para Undangan yang kami cintai.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Mengawali sambutan saya pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama
memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridho-Nya,
kita dapat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012
yang mengambil tema ”Tumbuh Melalui Konektivitas”.
I. Latar Belakang
Sebagaimana kita ketahui, globalisasi
yang terjadi merupakan dampak dari
perkembangan teknologi d ibeberapa bidang
termasuk teknologi komunikasi dan informatika.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
membuat sekat ruang dan waktu antar wilayah
bahkan antar negara menjadi hampir tidak ada.
Ketergantungan satu negara dengan negara
lain menjadi satu hal yang tidak dapat
dihindarkan termasuk ketergantungan terhadap
pasar dan pusat produksi, pembiayaan, tenaga
kerja hingga ketergantungan terhadap data dan
informasi.
Jika melihat pada konstelasi posisi
Indonesia di peta dunia, Indonesia berada di
kawasan yang strategis Asia Pasifik yang
menjadi pusat konsentrasi pasar global.
Berdasarkan laporan ADB tahun 2011,
diprediksi bahwa tahun 2050 merupakan abad
Asia. Signal pergerakan perekonomian dunia
dari Amerika dan Eropa ke Asia dapat terlihat
dari tahun 2010 dimana Asia menguasai 20%
lahan dunia dan 50% penduduk dunia, 27%
PDB global serta 49 ekonomi (negara) yang
memiliki ideologi yang beragam sehingga
menjadi daya tarik baru bagi perekonomian
global. Di tahun 2050 Asia diprediksi memiliki
potensi peningkatan PDB menjadi 51% dari
PDB Global yang dimotori oleh 7 negara yaitu
Cina, India, Indonesia, Korea Selatan, Jepang,
xxvii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Malaysia dan Thailand. Pendapatan per kapita
diperkirakan mencapai rata-rata US$ 39.000
dengan sekitar 3 Miliar jiwa akan memiliki
pendapatan setingkat penduduk Eropa saat ini.
Meninjau ke dalam negeri, Indonesia
sebagai negara kepulauan terbesar dengan
sumber daya alam yang melimpah dengan
jumlah penduduk yang mencapai 240 juta jiwa
diprediksi akan menjadi salah satu raksasa
ekonomi dunia di masa mendatang.
Berdasarkan estimasi Bank Dunia tahun 2009
Indonesia berada di peringkat 16 dengan PDB
mencapai US$ 967 Milyar dan estimasi PwC
menunjukkan Indonesia akan berada di
peringkat 8 dunia dengan PDB mencapai US$
6.205 Milyar. Saat ini, dimana perekonomian
dunia tengah dilanda kelesuan sejak krisis
menimpa Amerika dan Eropa, Indonesia justru
mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif di
level 5%-6% yang mengantarkan Indonesia
dalam kelompok Negara middle income
dengan pendapatan per kapita mencapai US$
3 Ribu. Dengan demikian Indonesia
merupakan penyedia pasokan sumber daya
bagi dunia (sebagai ”supply side”) dan
sekaligus menjadi pasar bagi produk-produk
dunia (sebagai ”demand side”).
Namun disisi lain, kita menyadari
bahwa pembangunan ekonomi yang terjadi
sekarang belum sepenuhnya menjangkau
seluruh wilayah nusantara. Dengan bentuk
kepulauan dengan jumlah pulau mencapai
17.000 pulau yang membentang dari bujur
timur sampai barat mencapai 6.400 km dan
dari lintang utara ke selatan sejauh 1.900 km,
merupakan tantangan tersendiri dan unik untuk
dapat menghubungkan keseluruhan wilayah
termasuk penduduk Indonesia. Sementara
tantangan lainnya adalah adanya integrasi
ekonomi dan kesepakatan internasional baik
yang bersifat bilateral (Kerjasama Ekonomi
Indonesia-Jepang), dan regional (ASEAN
Economic Community, China-ASEAN FTA) dan
multilateral.
II. Bagaimana Indonesia
Menyikapi dan Menjawab
Tantangan dan Peluang di
Masa Depan?
Beranjak dari kondisi diatas,
Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan
potensi dan peluang yang ada sehingga dapat
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat
Indonesia. Peraturan Presiden No. 32 Tahun
2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025 serta Peraturan Presiden No. 26
Tahun 2012 tentang Cetak Biru
Pengembangan Sistem Logistik Nasional
merupakan salah satu langkah untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan makmur. Sislognas dan
MP3EI sangat terkait erat, saling mendukung
dan saling melengkapi. MP3EI dengan 3 pilar
utama yakni Pengembangan Wilayah melalui
Koridor Ekonomi (yaitu Kawasan di wilayah
Indonesia yang menjadi sasaran penerapan
kebijakan dan pembangunan infrastruktur
untuk mendukung inisiatif pembangunan
berbasis komoditas; sebagai lokomotif ekonomi
dan bersama-sama dengan kawasan di
sekitarnya tumbuh secara berkelanjutan);
Konektivitas (yaitu Keterhubungan pusat-
pusat kegiatan ekonomi antar koridor, wilayah,
pulau, kota, desa, orang, serta pusat-pusat
produksi domestik ke pasar nasional dan
internasional melalui penyediaan infrastruktur
logistik secara efektif dan efisien) dan Ilmu
Pengetahuan & Teknologi (Penguasaan ilmu
pengetahuan dan inovasi teknologi yang
dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi;
Penyediaan sistem layanan E-Logistics
terintegrasi yang aman, akurat dan handal
melayani transaksi logistik perdagangan &
industri nasional dan internasional, yang
xxviii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
terkoneksi dengan jejaring logistik domestik,
ASEAN dan Global).
Di sisi lain, Sislognas merupakan
”enabler” bagi operasionalisasi program-
program pembangunan dalam MP3EI. Sistem
Logistik Nasional (state logistics) lebih
menekankan pada pengelolaan, koordinasi dan
kolaborasi komponen penyusun sistem logistik
yang meliputi komoditas, SDM, Pelaku &
Penyedia Jasa Logistik, Infrastruktur &
Teknologi, dan Regulasi & Kebijakan dalam
rangka menata dan mengelola pergerakan
barang/komoditas dari wilayah penghasil ke
wilayah konsumen, yang meliputi antar koridor
ekonomi, pulau, kota, dan desa, serta tujuan
ekspor secara efektif dan efisien dalam rangka
untuk membangun daya saing produk nasional
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
III. Peran Logistik (khususnya Teknologi Informasi dan
Komunikasi/TIK) dalam Pengembangan Ekonomi Nasional di
Era Broadband (Broadband Economy)
Logistik 1 sangat berperan dalam pengembangan
ekonomi nasional. Dengan adanya sistem logistik nasional
maka konektivitas lokal mulai dari Desa, Kota dan antar
Pulau (locally integrated) dapat terwujud. Dengan adanya
penetapan pelabuhan Hub internasional Indonesia pada
cetak biru pengembangan sistem logistik nasional
diharapkan dapat memfasilitasi konektivitas barang-barang
unggulan ekspor Indonesia ke pasar global. Salah satu
penggerak Sislognas adalah Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK). Hal ini dikarenakan dalam sislognas,
selain aliran barang dan jasa, aliran data dan informasi
merupakan unsur yang penting dan tidak dapat dipisahkan.
Sebagai contoh, pembangunan pusat distribusi sebagai
sarana pemenuhan ketersediaan pasokan komoditas akan
menjadi lebih berperan jika keberadaannya dilengkapi
dengan sistem TIK yang saling terhubung/terkoneksi satu
sama lain. Diperlukan jaringan broadband yang handal untuk
mendukung konektivitas nasional antar Pusat Distribusi
Aliran data dan informasi yang terkait dengan kondisi persediaan dan permintaan di setiap Pusat
Distribusi akan dapat dijadikan dasar kebijakan pemerintah guna menjamin ketersediaan pasokan dan
menjaga kestabilitan harga sehingga terjadi pengurangan disparitas harga antar wilayah.
1 Dalam mikro level dinyatakan bagian dari rantai pasok yang menangani arus barang, arus informasi dan arus uang melalui
proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pelayanan penghantaran sesuai dengan jenis, kualitas,
jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, secara aman, efektif dan efisien, mulai dari titik penerimaan sampai
dengan titik tujuan penyerahan.
Salah satu penggerak Sislognas adalah
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini
dikarenakan dalam Sislognas, selain aliran barang dan jasa, aliran
data dan informasi merupakan unsur yang penting dan tidak dapat
dipisahkan.
xxix R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jaringan TIK yang handal juga menjadi kunci dalam kelancaran arus produk-produk unggulan
ekspor Indonesia ke pasar global dan bahan baku dan bahan pendukung impor bagi produksi dalam
negeri. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan sistem informasi yang memberikan kemudahan
dalam penyampaian data dan informasi yang mengikuti perdagangan internasional yaitu Indonesia
National Single Window (INSW). INSW adalah suatu sistem layanan publik yang terintegrasi untuk
penanganan lalu lintas barang ekspor & impor dalam rangka meningkatkan daya saing nasional yang
memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara sinkron serta terintegrasi dengan
seluruh sistem yang terkait penanganan lalu lintas barang ekspor & impor. Dengan demikian tujuan
utama INSW adalah mempercepat penyelesaian proses ekspor-impor melalui peningkatan efektifitas
dan kinerja lalu lintas barang ekspor-impor; meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam
penanganan lalu lintas barang ekspor-impor, terutama terkait dengan proses customs release and
clearance of cargoes; meningkatkan validitas dan akurasi data yang terkait dengan kegiatan ekspor
dan impor; serta meningkatkan daya saing nasional dan mendorong masuknya investasi.
Mengingat salah satu komponen dalam INSW 2 adalah Trade (terkait dengan perijinan,
kebijakan dan informasi perdagangan) maka Kementerian Perdagangan mengembangkan sistem TIK
yaitu INATRADE. Melalui INATRADE pengajuan perijinan dapat dilakukan secara on-line dan manual
oleh para pelaku usaha dimana seluruh proses penerbitan perijinan dilakukan secara elektronis.
INATRADE diresmikan pada tanggal 10 Agustus 2010 dan terdiri atas 3 jenis layanan yaitu :Layanan
Perijinan Perdagangan Luar Negeri; Layanan Perijinan Perdagangan Dalam Negeri; dan Layanan
Perijinan Bappebti. INATRADE memiliki sasaran berupa pengembangan sistem pemroses perijinan
dalam rangka: memudahkan aktivitas petugas terkait di Kemendag; memudahkan manajemen
pengolahan data; serta memudahkan pertukaran data antar instansi; serta penyediaan sistem
pengajuan perijinan secara on-line sesuai tuntutan masyarakat usaha/internasional.
Di masa mendatang, untuk menyokong terciptanya sistem logistik nasional yang terintegrasi
dan berdaya saing yang tinggi, perlu membangun dan mengembangkan E-Logistics System3 yang
berfungsi menghubungkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perdagangan dan logistik
nasional, yang meliputi para pelaku logistik, para penyedia jasa logistik, dan institusi pemerintah yang
terkait yang menyediakan pelayanan perijinan (permit/license dan persetujuan (approval). Selain itu
sistem tersebut dapat juga memfasilitasi konektivitas pemangku kepentingan logistik nasional dengan
jaringan regional ASEAN dan jaringan logistik global. E-Logistik Nasional akan membentuk sebuah
ekosistem perdagangan & logistik nasional, yang terdiri dari sub-ekosistem pemerintahan dan sub-
ekosistem pelaku usaha, dan memfasilitasi interkoneksi antar kedua sub-ekosistem tersebut. Impian
terbesar untuk penyediaan Indonesian Single Business Gateway yang menggabungkan sistem
informasi di bidang investasi (SPIPISE), bidang pengadaan barang (e-procurement), bidang logistik (e-
2 Komponen lainnya adalah Customs (menyangkut export import declaration, in/outward cargo manifest dan import/export
approval) serta Port (Sea/air port permits, goods and shipping handling, loading/unload goods, in/out goods).
3 Tiga penggerak utama e-logistic adalah trade, broadband dan logistic itu sendiri. Diharapkan business patern dalam
penyampaian transaksi dan informasi terkait dengan logistik yang ada sekarang yang bersifat point to multipoint dapat
dikembangkan menjadi a single point to connect.
xxx R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
inalogistic4), serta INSW. Dengan mimpi besar ini, diharapkan prediksi bahwa Indonesia akan menjadi
raksasa ekonomi dunia pada tahun 2050 dapat tercapai dan dengan kerjasama seluruh pemangku
kepentingan secara menyeluruh dan intensif dapat mempercepat terwujudnya prediksi tersebut.
Akhirnya, kami mengharapkan kesepakatan bersama antara Kementerian Perdagangan dan
Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui
konektivitas TIK dapat berjalan sepenuhnya, dan dapat memberikan manfaat yang besar tidak hanya
bagi kalangan tertentu namun bagi keseluruhan kemajuan Bangsa Indonesia khususnya di era
broadband ini. Kami juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya RAKORNAS Bidang
Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 ini. Semoga melalui forum ini terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi kebijakan dan langkah dalam menumbuhkan konektivitas khususnya di bidang komunikasi
dan informatika.
Terima kasih,
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
WAKIL MENTERI PERDAGANGAN
ttd
BAYU KRISNAMURTHI
4 E-inalogistic merupakan pembangunan data/komponen untuk sistem informasi dan perizinan terkait dengan produksi
dalam negeri, koridor ekonomi, KEK, FTZ, pusat distribusi, pasar, gudang, depo, freight forwarder, ruang muat kapal, dll).
xxxi R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEYNOTE SPEECH
KEPALA UP4B
Yang saya hormati,
Menteri Komunikasi dan Informasi, Bapak Tifatul Sembiring
Menteri Perdagangan, Bapak Gita Wirjawan
Menteri Dalam Negeri, Bapak Gamawan Fauzi, SH
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Helmy
Faishal Zaini
Menteri Pertanian, Bapak H. Suswono MMA.
Pertama tama saya juga ingin mengajak
kita semua untuk mensyukuri atas berkat dan
karunia Tuhan yang melimpah kepada kita hari
ini, karena kita dapat mengikuti Rapat
Koordinasi Tingkat Nasional Bidang
Komunikasi dan Informatika Tahun 2012
Kementerian Komunikasi dan Informatika yang
sekaligus juga penandatanganan MoU
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat Melalui Konektivitas
Teknologi Informasi dan Komunkasi. Selaku
Kepala UP4B tentu saya sangat berharap
banyak dari acara ini untuk mendorong dan
memastikan bahwa percepatan pembangunan
sebagaimana diamanatkan pada Perpres
Nomor 65 tahun 2011 akan dapat diwujudkan.
Kepada saya pada hari ini diminta untuk
menyampaikan “Peran TIK dalam Percepatan
Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat”. Atas topik ini perkenankan saya
untuk menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Sdr. Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia karena melalui
topik ini saya dapat menginformasikan P4B
yang telah menjadi kebijakan Pemerintah
sekaligus menyampaikan pemikiran dukungan
konektivitas TIK dalam upaya P4B yang sangat
kita butuhkan.
Kita memahami sepenuhnya bahwa
kemajuan di bidang TIK yang sangat pesat
dewasa ini telah mendorong berbagai
perubahan yang sangat pesat pula di tanah air
di seluruh aspek kehidupan baik dalam lingkup
ke pemerintahan, kemasyarakatan maupun
lingkup privat. Perkembangan sedemikian ini
tentu sangat menggembirakan karena kita
dapat mengakses hampir semua informasi
secara real time. Dalam konteks transparansi
dan akuntabilitas pun TIK memungkinkan
masyarakat dapat mengakses berbagai
informasi kepemerintahan. Maka keterbukaan
informasi publik yang telah diamanatkan oleh
UU Nomor 14 tahun 2008 merupakan
keniscayaan dan mewajibkan seluruh K/L
untuk membuka akses informasi kepada publik
seluas luasnya. Dengan kemajuan TIK yang
seperti ini, pertanyaan penting yang patut
dikemukakan adalah “apakah masyarakat
Papua dan Papua Barat khususnya yang
tinggal di wilayah-wilayah terisolir telah
menikmati keadaan semacam ini?”
Secara khusus, Percepatan
Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat (P4B) dimaksudkan untuk
memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Papua dan Provinsi Papua Barat,
yang secara definitif merupakan kebijakan dan
xxxii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
program Pemerintah yang dilaksanakan secara
sistematik, terencana, terukur, dan sinergis
dengan berbagai upaya yang dilakukan seluruh
komponen masyarakat Indonesia untuk
mempercepat perbaikan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat. Kesejahteraan
dalam pengertian ini harus selalu dimaknai
sebagai kesejahteraan dalam arti luas, yang
mencakup baik aspek fisik maupun aspek non
fisik yang penghujungnya adalah kemartabatan
masyarakat Papua dan Provinsi Papua Barat.
Memahami makna hakiki P4B ini serta kondisi
objektif Provinsi Papua dan Papua Barat baik
dalam konteks geografi, sumber daya manusia,
sarana dan prasarana yang tersedia,
disharmoni sosial yang terjadi maupun
berbagai ketertinggalan yang terjadi, tentu
tidaklah mudah melaksanakan tugas-tugas
percepatan pembangunan diwilayah ini,
apalagi kalau tidak mampu melakukan
berbagai inovasi dengan kondisi objektif yang
ada.
Menghadapi kondisi semacam ini tentu
diperlukan upaya-upaya yang tidak mengenal
kata capai dan bosan, upaya-upaya yang
inovatif dan serta selalu berfikir dengan
optimisme yang tinggi. Dalam kaitan ini maka
konektivitas TIK akan berperan sebagai
dukungan sarana dan alat untuk
mengkomunikasikan dan menginformasikan
seluruh kepentingan P4B. Apabila kita
mencoba melihat negara tetangga seperti
Australia, adalah fakta bahwa di Australia telah
berhasil menangani permasalahan pelayanan
medis yang jauh dari pusat pusat kesehatan
dengan konsep Flying Doctor. Pertanyaannya
tepatkah konsep ini diterapkan di Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat dengan
segala persoalan yang mengiringinya. Dengan
kondisi yang sedemikian, mengapa tidak
mendorong percepatan pelayanan kesehatan
dengan mengembangkan “E-Doctor” di Papua
dan Papua Barat. Demikian juga dengan
konsep percepatan pendidikan di wilayah-
wilayah terisolir yang menjadi prioritas P4B,
konektivitas TIK akan sangat memberikan
dukungan terhadap upaya meningkatkan
pelayanan pendidikan pada wilayah wilayah
terisolir yang juga memiliki persoalan tenaga
kependidikan akibat kebijakan pemerintah
daerah setempat yang kurang berpihak
terhadap kemajuan dan percepatan pelayanan
pendidikan. Belum lagi dukungan penting bagi
pengendalian dan evaluasi dihadapkan pada
kesulitan kondisi geografis dan luasnya wilayah
serta sektor sektor lainnya yang menjadi
prioritas P4B.
UP4B telah menetapkan 11 program
prioritas yang ingin didorong dan dipastikan
dapat dicapai sampai akhir tahun 2014 sebagai
landasan pembangunan yang berkelanjutan
sebagai berikut : Dalam tata kelola
pemerintahan di daerah, mendorong dan
memastikan capacity building aparat Pemda
dan good governance dapat dijalankan; Di
bidang Politik, mendorong dan memastikan PP,
Perdasus dan Perdasi sebagai jabaran dan
instrument UU No. 21 tahun 2001 dapat
diwujudkan, komunikasi konstruktif dengan
masyarakat untuk memecahkan
permasalahan-permasalahan Papua dapat
menghasilkan kesepakatan dan cara-cara
membangun Papua dan Papua Barat; Dalam
rangka pemihakan, mendorong dan
memastikan pembentukan berbagai regulasi
daerah yang memihak serta pendidikan dan
pelatihan kepada OAP yang menunjang
affirmative action diseluruh sektor agar dapat
dijalankan; Dalam bidang hukum dan HAM,
mendorong dan memastikan penegakan
hukum dan penghormatan terhadap HAM
dapat dilaksanakan; Dalam membuka
keterisolasian wilayah pegunungan dan daerah
terisolir, mendorong dan memastikan bahwa
program pembangunan infrastruktur dasar
xxxiii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
dapat dilaksanakan dan dituntaskan; Dalam
bidang kesehatan, mendorong dan
memastikan program Pos Kesehatan
Pembantu di tiap Kampung, Puskesmas Distrik
dan Rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota
dan Provinsi dapat diwujudkan serta dapat
berfungsi menjadi sentra pelayanan dan
peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
Dalam bidang pendidikan, mendorong dan
memastikan pendidikan anak usia dini, dan
pendidikan dasar 9 tahun di tiap kampung,
pendidikan menengah kejuruan dapat
diwujudkan; Dalam bidang ekonomi,
mendorong dan memastikan program
peningkatan kapasitas ekonomi usaha kecil
mama-mama, penyediaan pasar tradisional di
seluruh Kabupaten/Kota, pemihakan kepada
pengusaha OAP dapat berjalan; Dalam bidang
pengawasan lingkungan, mendorong dan
menjamin bahwa penambangan yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku; Dalam bidang
sosial budaya, mendorong dan memastikan
implementasi hak-hak ulayat dan hukum adat
dalam kehidupan bermasyarakat di Papua dan
Papua Barat serta relasi sosial dalam
masyarakat berkembang harmoni; Dalam
bidang keamanan, mendorong dan
memastikan bahwa kekerasan tidak boleh
berlanjut, hukum ditegakkan tanpa melampaui
batas batas kepatutan serta pegelolaan
keamanan berjalan sesuai dengan peraturan
perundangan.
Dengan 11 program prioritas yang ingin
di jalankan, maka terlihat jelas kebutuhan
dukungan konektivitas TIK untuk menopang
seluruh program percepatan pembangunan
yang ingin dilaksanakan. Kita semua tentu
berharap agar P4B dapat dilaksanakan dengan
segala permasalahan yang dihadapi.
Memahami pentingnya dukungan konektivitas
TIK ini, saya selaku Kepala UP4B ingin
mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya dan apresiasi kepada Menteri
Kominfo yang telah berprakarsa memformalkan
dukungan konektivitas TIK untuk P4B dalam
bentuk MoU. Saya merasakan langkah ini
sebagai komitmen yang kuat dari
Kemenkominfo untuk mendukung P4B yang
telah ditetapkan menjadi kebijakan Pemerintah
Republik Indonesia.
Semoga Tuhan yang maha Kuasa akan senantiasa melindungi serta memberikan berkat
bagi kita dan keberhasilan P4B. Masyarakat Papua dan Papua dan Papua Barat sangat
mendambakan kerja keras kita semua.
Terima Kasih.
KEPALA UP4B
ttd
BAMBANG DARMONO
xxxiv R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAFTAR ISI Kata Pengantar..............................................................................................................................................ii
Sambutan Menteri Kemkominfo....................................................................................................................iv
Executive Summary......................................................................................................................................ix
Keynote Speech Menteri Pertanian.............................................................................................................xv
Keynote Speech Menteri Dalam Negeri (selaku Kepala BNPP)................................................................xvii
Keynote Speech Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.......................................................................xxi
Keynote Speech Wakil Menteri Perdagangan...........................................................................................xxvi
Keynote Speech Kepala UP4B.................................................................................................................xxxi
Daftar Isi..................................................................................................................................................xxxiv
BAB 1 PENDAHULUAN................................................................................................................................1
A. LATAR BELAKANG.................................................................................................................1
B. TUJUAN & SASARAN.............................................................................................................2
1. Tujuan...............................................................................................................................2
2. Sasaran............................................................................................................................2
C. TEMA.......................................................................................................................................3
D. WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN.....................................................................................3
E. PENYELENGGARA................................................................................................................3
F. PESERTA................................................................................................................................3
G. BIAYA......................................................................................................................................4
BAB 2 PELAKSANAAN RAKORNAS............................................................................................................5
A. FOKUS BAHASAN..................................................................................................................5
1. Pendekatan Practical........................................................................................................5
2. Pendekatan Kebijakan......................................................................................................5
B. RANGKAIAN ACARA..............................................................................................................5
1. Pembukaan.......................................................................................................................5
2. Pleno.................................................................................................................................6
3. Pemberian Penghargaan Peringkat e-Government Indonesia (PeGI)..............................7
4. Diskusi Panel....................................................................................................................7
C. RISALAH DISKUSI PANEL.....................................................................................................8
1. Panel I...............................................................................................................................8
2. Panel II..............................................................................................................................9
BAB 3 EVALUASI RAKORNAS 2012..........................................................................................................13
A. Evaluasi Terkait Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012........................................................13
B. Evaluasi Terkait Persiapan Dan Administrasi Rakornas Kominfo Tahun 2012.....................13
C. Evaluasi Terkait Perlengkapan Rakornas Kominfo Tahun 2012...........................................13
D. Evaluasi Terkait Publikasi Dan Dokumentasi Rakornas Kominfo Tahun 2012.....................14
E. Evaluasi Terkait Pameran Rakornas Kominfo Tahun 2012...................................................14
F. Evaluasi Terkait Pameran Rakornas Kominfo Tahun 2012...................................................14
NASKAH MOU
A. MoU Kementerian Kominfo & Universitas Airlangga.............................................................15
B. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Pertanian..........................................................20
xxxv R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
C. MoU Kementerian Kominfo & Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)....................24
D. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Perdagangan....................................................27
E. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)........30
F. MoU Kementerian Kominfo & Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat (UP4B).............................................................................................................33
G. MoU Kementerian Kominfo & Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).............36
BAHAN PAPARANError! Bookmark not defined.
A. Bahan Paparan Walikota Surabaya: ”Surabaya Cyber City”.................................................41
B. Bahan Paparan Bupati Kupang: ”Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah
Khusus Kabupaten Kupang Provinsi NTT”...........................................................................61
C. Bahan Paparan Direktur Utama PT. Telkom: ”Peluang dan Tantangan Pemanfaatan
Konektivitas Broadband”.......................................................................................................66
D. Bahan Paparan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS: ”Signifikansi
Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI”............................................70
E. Bahan Paparan Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Selretariat KP3EI: ”Perencanaan
Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated,
Globally Connected”.............................................................................................................78
F. Bahan Paparan Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nasional (DeTIKNas): ”Broadband Economy: Triggering Factor for Growth”.......................95
DOKUMENTASI KEGIATAN RAKORNAS BIDANG KOMINFO TAHUN 2012
1 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAB 1 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
alam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional
Tahun 2012 sebagaimana telah ditetapkan di dalam
Peratuan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014,
Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan di bidang komunikasi dan
informatika sebagai pembuat kebijakan, regulator, fasilitator,
dan implementator untuk hal-hal tertentu (seperti program
penyediaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi,
penyiaran dan pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi, serta peningkatan layanan informasi publik) yang
diharapkan dapat menjadi pendukung percepatan
pembangunan nasional.
Pada tahun 2025, pendapatan per kapita (per capita GDP) penduduk Indonesia ditargetkan
akan mencapai sekitar 15.000 US Dollar, dengan total GDP antara 4 sampai 5 triliun US Dolar. Saat ini,
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau lebih dikenal dengan
MP3EI dibuat untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang,
berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui langkah percepatan tersebut, Indonesia akan dapat
mendudukkan dirinya sebagai 10 (sepuluh) negara besar dunia pada tahun 2025,dan 6 (enam) negara
besar pada tahun 2050. Untuk mencapai Visi Indonesia 2025, dirumuskan tiga strategi dasar, yaitu:
(a). pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi;
(b). penguatan konektivitas nasional; dan
(c). penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional.
Penguatan konektivitas ditujukan untuk memperluas pembangunan ekonomi ke wilayah sekitarnya,
khususnya ke wilayah tertinggal, terpencil serta wilayah perbatasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa
suksesnya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung seberapa
kuat derajat konektivitas ekonomi nasional dan internasional Indonesia.
Dalam hal konektivitas, Pemerintah merupakan motor penggerak dalam menciptakan serta
membangun infrastruktur dasar untuk mendukung integrasi perekonomian. Dalam mengembangkan
sistem konektivitas dalam koridor ekonomi, efektivitas dan efisiensi serta keterhubungannya secara
global merupakan hal utama yang harus dicapai. Untuk menciptakan hal tersebut, maka beberapa
prinsip yang perlu diperhatikan antara lain adalah:
(f). meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi;
(g). menurunkan biaya logistik;
(h). mengurangi ekonomi biaya tinggi;
D
2 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(i). mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah; dan
(j). mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Dalam kaitan itulah persoalan konektivitas nasional menjadi sangat relevan untuk dibahas dan
didiskusikan bersama oleh seluruh stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Rapat
Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 dengan tema ”Tumbuh
Melalui Konektivitas”.
B. TUJUAN & SASARAN
1. Tujuan
Tujuan dari dilaksanakannya Rakornas Kominfo Tahun
2012 adalah untuk mensinergikan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Tahun
2012 untuk mewujudkan Konektivitas Nasional (National
Connectivity) yang memberikan nilai tambah (value added) bagi
masyarakat pada umumnya dan pengguna pada khususnya
sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih
dinamis dan mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan
masyarakat dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).
Selain itu, Rakornas Kominfo Tahun 2012 diharapkan dapat menampung masukan dari
stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan mengevaluasi sekaligus
menyempurnakan formulasi kebijakan, program/kegiatan, dan rencana aksi yang akan dirumuskan
terkait dengan memperkuat konektivitas nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat Indonesia.
2. Sasaran
c. Terciptanya penguatan konektivitas nasional sesuai dengan kerangka MP3EI yang tercipta
melalui koordinasi Kementerian Kominfo dengan dinas-dinas di Daerah,
Kementerian/Lembaga; serta Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dan
lain-lain.
d. Terlaksananya koordinasi yang interaktif dan berkelanjutan antara Kementerian KOMINFO
dan para pemangku kepentingan (stakeholders) ,instansi pemerintah pusat, serta pemerintah
Daerah (melalui Dinas/Badan Infokom Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam mewujudkan
Indonesia Tersambung 2012 yang masih dalam roadmap untuk mencapai Indonesia Maju
dan Modern 2025.
3 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
C. TEMA
Tema Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2012 adalah ”Tumbuh Melalui Konektivitas”.
D. WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN
Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun
2012 diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2012, di Grand Sahid Hotel, Jakarta.
E. PENYELENGGARA
Penyelenggara Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan
Informatika Tahun 2012 adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.
F. PESERTA
Peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012 seluruhnya berjumlah kurang lebih 491 orang yang
terdiri dari Peserta Daerah yaitu Kepala Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan Kominfo, Dinas
Perhubungan dari seluruh Indonesia; pegawai Kementerian KOMINFO yang terdiri dari Eselon I,
Eselon II, dan Eselon III, Kementerian/Lembaga; dan Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia
Usaha, dan lain-lain.
Peserta Daerah 47%
Internal Kominfo 33%
Kementerian/ Lembaga 15%
Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll.
7%
Peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012
Peserta Daerah
Internal Kominfo
Kementerian/Lembaga
Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll.
4 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PESERTA RAKORNAS KOMINFO TAHUN 2012
No. Instansi/Jabatan Jumlah
1. Internal Kominfo 162
a. Eselon I Kominfo 15
b. Eselon II Kominfo 40
c. Eselon III Kominfo 107
2. Peserta Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 232
3. Kementerian/Lembaga 64
4. Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll. 33
TOTAL 491
G. BIAYA
Biaya penyelenggaraan Rakornas Kominfo Tahun 2012 dibebankan pada DIPA Sekretariat
Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
5 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAB 2 PELAKSANAAN RAKORNAS
A. FOKUS BAHASAN
1. Pendekatan Practical
Berdasarkan 2 (dua) contoh kasus, best practice
dan ICT outlook (fail practice), diharapkan Rakornas
Kominfo Tahun 2012 dapat memberikan gambaran riil
mengenai praktek dan kendala pemanfaatan TIK di
Indonesia yang berusaha diwujudkan sesuai dengan
kerangka Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI).
2. Pendekatan Kebijakan
Dalam mencapai visi 2045 yaitu Indonesia Maju dan Modern dibentuklah Master Plan
Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang merupakan tools untuk menunjang
perencanaan pembangunan yang termuat dalam RPJMN dan RPJPN. Indonesia Maju dan Modern
menargetkan Indonesia menjadi 8 besar negara di dunia dengan PDB sebesar 16,8 Triliun US Dollar.
Kenyataannya, pada tahun 2011, Indonesia termasuk 16 besar negara dengan perekonomian terbesar
di dunia dan masuk pada G20, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 820 Miliar US Dollar.
Dalam kerangka MP3EI, penguatan konektivitas nasional menjadi salah satu dari 3 (tiga)
strategi dasar untuk mencapai visi 2025. Hal ini merupakan core competence dari Kementerian
Kominfo dan dalam Rakornas Kominfo Tahun 2012 disosialisasikan sejauh mana agenda penguatan
konektivitas nasional telah terlaksana. Diharapkan seluruh stakeholder Kementerian Kominfo dapat
aware terhadap rencana ini agar segala kebijakan, program/ kegiatan, dan rencana aksi yang dibuat di
bidang komunikasi dan informatika oleh para stakeholder tersebut berjalan sinergis dan mengacu pada
MP3EI.
B. RANGKAIAN ACARA
1. Pembukaan
Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 dibuka dengan laporan mengenai penyelenggaraan
Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
selaku Ketua Pelaksana Rakornas Kominfo Tahun 2012. Dilanjutkan kemudian dengan pemberian
Keynote Speech oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tema ”Tumbuh Melalui Konektivitas”.
Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara
Kementerian Kominfo dengan beberapa Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
6 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO. KEMENTERIAN/LEMBAGA NO. SURAT TENTANG
1. Universitas Airlangga 345/MoU/M.KOMINFO/06/2012 Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi dan Informatika
2. Kementerian Pertanian 346/M.KOMINFO/6/2012 Pengembangan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi dan Informatika Sektor Pertanian
3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
347/M.KOMINFO/6/2012
Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
4. Kementerian Perdagangan 348/M.KOMINFO/6/2012
Pengembangan Sektor Perdagangan Melalui Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
349/M.KOMINFO/6/2012 Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah Tertinggal
6.
Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)
350/M.KOMINFO/6/2012
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Melalui Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
351/M.KOMINFO/6/2012 Pemanfaatan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Bidang Penanggulangan Bencana
2. Pleno
Setelah penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) selesai, masing-masing
Menteri/Kepala/Perwakilan dari instansi masing-masing memberikan keynote speech terkait dengan
tema Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang disinergikan dengan peran dari masing-masing instansi
dalam pembangunan nasional sebagai berikut:
NO. NARASUMBER KEYNOTE SPEECH
1. Menteri Pertanian ”Pemberdayaan TIK di Sektor Pertanian”
2. Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
”Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Republik Indonesia”
3. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ”Pemberdayaan Daerah Tertinggal Melalui Konektivitas TIK”
7 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO. NARASUMBER KEYNOTE SPEECH
4. Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Wakil Menteri Perdagangan
”Peran e-Logistik dalam Menunjang Broadband Economy”
5. Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)
”Peran TIK dalam Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat”
3. Pemberian Penghargaan Peringkat e-Government Indonesia (PeGI)
Pada acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 ini sekaligus sebagai ajang pemberian penghargaan
Peringkat e-Government Indonesia (PeGI) terhadap pemerintah daerah yang telah berhasil menerapkan e-
Government di lingkungannya. Berikut adalah pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan di
Tahun 2012:
a. Pemerintah Kota Surabaya
b. Pemerintah Kota Malang
c. Pemerintah Kabupaten Lamongan
d. Pemerintah Kota Pekalongan
e. Pemerintah Kota Medan
f. Pemerintah Kota Surakarta
4. Diskusi Panel
Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 ini dititikberatkan kepada permasalahan konektivitas, baik dari
sisi pemanfaatan yang disajikan dalam bentuk Best Practice (Kota Surabaya dan Kabupaten Kupang), maupun
dari sisi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak pemerintah dan
dunia usaha. Topik yang menjadi pembahasan dalam diskusi panel yaitu:
NO. NARASUMBER TOPIK
1. Walikota Surabaya ”Best Practice: Surabaya Cyber City”
2. Bupati Kabupaten Kupang ”Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah: Kasus Kabupaten Kupang”
3. Direktur Utama PT. Telkom ”Indonesia Digital Network (idNet): Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas Broadband”
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas ”Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI”
5. Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI
”Perencanaan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected”
6. Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DetikNas)
”Broadband Economy: Triggering Factor for Growth”
8 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
C. RISALAH DISKUSI PANEL
1. Panel I
Diskusi Panel I dimulai pada pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 15.06 WIB. Narasumber
pada Diskusi Panel I ini adalah Walikota Surabaya, Bupati Kabupaten Kupang dan Direktur Utama PT.
Telkom. Pembahasan utama dalam Diskusi Panel I ini adalah mengenai 2 (dua) contoh kasus, yaitu
tentang Best Practice Surabaya Cyber City dan Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di
Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Indonesia Digital Network (idNet): Peluang
dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas Broadband.
Best Practice: Surabaya Cyber City – Walikota Surabaya
Surabaya sebagai Cyber City diwujudkan melalui 3 (tiga) hal utama berikut bagi masyarakat
Kota Surabaya: (1) Kemudahan akses komunikasi dan internet, (2) Kemudahan komunikasi lewat
berbagai media, dan (3) Kemudahan mendapatkan layanan, informasi dan transaksi elektronik.
Kemudahan akses komunikasi dan internet diwujudkan dengan dihubungkannya seluruh kantor
pemerintahan dengan jaringan intranet dan internet melalui jaringan Fiber Optic (FO), Virtual Private
Network (VPN) dan wireless. Fasilitas WiFi gratis juga disediakan di 73 akses point bekerja sama
dengan PT. Telkom yang diletakkan di tempat umum seperti terminal, sentra Pedagang Kaki Lima
(PKL), rumah sakit pemerintah, balai pemuda, sekolah-sekolah dan taman kota. Pemerintah Kota
Surabaya juga menyediakan Broadband Learning Center di rumah-rumah susun yang ada di wilayah
Kota Surabaya serta bantuan internet kepada RT/RW Se-Surabaya untuk mempermudah akses
komunikasi dan internet. Kemudahan komunikasi lewat berbagai media difasilitasi melalui penyediaan
Handy Talky (HT) kepada petugas Satpol PP, petugas Dinas Perhubungan, petugas kebersihan,
petugas Satkom Surya, petugas Linmas, Satgas Pematusan dan petugas PMK. Media lain yang
digunakan untuk mempermudah pelayanan keluhan masyarakat antara lain melalui SMS Gateway,
telepon, Toll Free, SMS, fax, website, email, Facebook Fanpage dan Twitter. Sedangkan kemudahan
untuk mendapatkan layanan, informasi dan transaksi elektronik, Pemerintah Kota Surabaya
menerapkan e-Government dalam pengelolaan keuangan, pelayanan kepada masyarakat serta
komunikasi kepada masyarakat. Pelaksanaan e-Government sudah sangat maju di hampir semua
sektor pemerintahan.
Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah – Bupati Kab. Kupang
Contoh kasus kedua adalah tentang Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah,
khususnya di Kabupaten Kupang Provinsi NTT. Arah pembangunan Kabupaten Kupang adalah
”Menjadi Salah Satu Kabupaten Unggul Tahun 2015 Dalam Pembangunan Komunitas Penduduk di
Kawasan Timur Indonesia”. Jaringan komunikasi yang telah ada di Kabupaten Kupang antara lain
Telepon Berdering (terpasang di 79 titik, berdering ± 5%); Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di
20 titik oleh PT. Lintas Arta (15 kecamatan); Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) ada 4
unit; Lembaga Penyiaran Publik-Radio Suara Kabupaten Kupang (LPP-RSKK) di Sillu; SSB di setiap
kecamatan (tidak berfungsi secara optimal) dan 23 titik menara tower Telkomsel. Mulai April 2012,
Pemerintah Daerah dan PT. Telkom membangun jaringan internet dengan menggunakan V-SAT untuk
pengembangan on-line system untuk 5 unit kerja, namun baru Dinas PPKAD yang berfungsi.
9 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Namun, jaringan komunikasi yang telah dimiliki tersebut masih terkendala masalah-masalah
seperti listrik, kekuatan sinyal, tenaga operator, manajemen kerjasama, masalah budaya masyarakat,
kondisi jalan, masalah ekonomi dan gangguan sinyal dari jaringan Timor Leste. Harapan Kabupaten
Kupang adalah agar kedepannya masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan meng-upgrade
bandwith minimal dari 2 MB ke 4 MB, pembangunan tower bersama minimal pada 12 titik wilayah
puncak, tersedia minimal 5 Personal Computer (PC)/Laptop dan perangkat LCD pada setiap ibukota
kecamatan untuk merangsang kebiasaan masyarakat berkomunikasi dengan menggunakan internet,
tersedia perangkat komunikasi interface/teleconference pada setiap pusat kecamatan, tersedia listrik
pada pusat kecamatan dan desa, pelatihan sumber daya manusia, perbaikan jalan penghubung kota
kecamatan serta bantuan radio kepada masyarakat untuk merangsang kebiasaan mengakses berita.
Indonesia Digital Network (idNet): Peluang dan Tantangan Pemanfaatan
Konektivitas Broadband – Direktur Utama PT. Telkom
Broadband merupakan tantangan infrastruktur terbesar bagi generasi kita selain air, gas dan
listrik. Karena terkait dengan peranannya sebagai salah satu pilar dalam digital economy. Pilar-pilar
dari digital economy adalah infrastruktur TIK, solusi cerdas TIK, dan komunitas digital. Manfaat dari
broadband berdampak terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan dan sosial, ketenagakerjaan,
keamanan publik, dan perkembangan regional. Namun, tantangan yang dihadapi broadband pun cukup
banyak, mulai dari masalah perencanaannya, kondisi dan respon pasar terhadap broadband, teknologi
yang dimiliki saat ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait.
Akselerasi dan dukungan PT. Telkom terhadap salah satu tujuan Master Plan Percepatan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2012 – 2015 adalah National Broadband Network di tahun
2014 dapat meng-cover 30% rumah tangga atau 19,7 juta homepass antara lain dengan membangun
15 juta broadband homepass dan 10 juta WiFi. Pendekatan yang dilakukan untuk MP3EI melalui id-
Access (High Speed Broadband Access through Optical Fiber Network), id-Ring (IP-based and Optical
Backbone Network) dan id-Con (Integrated Next Generation Network for Multi Services & Multi Screen).
Perkembangan dari pembangunan Indonesia Digital Network adalah sebagai berikut:
a. id-Access (1,5 jt 4,6 jt (2012) naik sekitar 30%)
b. id-Ring (22 Node & 24.000 km optic network)
c. id-Con (UC Bali Pilot Project)
2. Panel II
Pada Diskusi Panel Sesi II yang dimulai pada pukul 15.37 – 17.11 WIB, yang menjadi
narasumber adalah Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS, yang membahas mengenai
Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI; Kepala Divisi Kerjasama
Internasional, Sekretariat KP3EI, dengan topik bahasan tentang Perencanaan Pembangunan
Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected; dan Wakil
Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DetikNas) yang membawakan
topik tentang Broadband Economy.
10 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI – Deputi
Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS
Konektivitas saat ini belum optimal sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan disparitas
pembangunan, serta penanggulangan kemiskinan relatif lambat. Konektivitas Nasional yang
terintegrasi dan optimal belum terbentuk karena:
a. Kurang terintegrasinya pembangunan prasarana dan sarana konektivitas dalam mendukung
pembangunan wilayah;
b. Belum dimanfaatkannya secara optimal sarana dan prasarana yang ada akibat manajemen
pemanfaatan yang lemah; serta
c. Kebijakan dan peraturan yang belum mendukung penguatan konektivitas nasional.
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Konektivitas Nasional tersebut
antara lain:
a. Faktor Perencanaan Pembangunan
Masih rendahnya pemahaman dan apresiasi tentang potensi pemanfaatan ICT dalam penguatan
konektivitas dan peningkatan daya saing. Hal ini terlihat dari hasil identifikasi Koridor Ekonomi (kecuali
KE Jawa) yang tidak memasukkan ICT sebagai pendukung pengembangan Kawasan Perhatian
Investasi (KPI). Sebaliknya, perencanaan pembangunan infrastruktur ICT sepertinya masih merujuk
kepada rencana pembangunan penyelenggara telekomunikasi yang belum tentu mendukung
pengembangan KPI. Perkembangan global yang menetapkan target broadband lebih tinggi daripada
target nasional menuntut penataan ulang strategi pengembangan infrastruktur broadband nasional.
b. Faktor Pendanaan
Belum berjalannya skema Kerjasama Pemerintah Swasta di sektor ICT karena keterbatasan
pemahaman di internal pemerintah tentang karakteristik dan model bisnis ICT, serta ketiadaan regulasi
(generik/berlaku umum) yang mendukung. Akibatnya beban yang ditanggung pemerintah menjadi lebih
besar baik dalam pendanaan proyek infrastruktur ICT maupun pengelolaan risiko. Sebagai salah satu
sumber pendanaan pembangunan ICT nasional, saat ini ICT Fund yang berasal dari Dana USO masih
berbasis keproyekan. Untuk jangka panjang, perlu dikaji bentuk yang lebih tepat, mudah di akses, dan
sustainable. Tidak terpantaunya pelaksanaan investasi rencana pembangunan infrastruktur ICT yang
telah diidentifikasi dalam masterlist proyek MP3EI (lampiran Perpres No. 32 Tahun 2011) kecuali PT.
Telkom. Dari rencana investasi sebesar Rp. 169,77 Triliun, investasi yang sudah mendapatkan
komitmen hanya sekitar Rp. 26 Triliun (PT. Telkom dan ICT Fund).
c. Faktor Adopsi ICT
Dalam satu tahun pelaksanaan MP3EI, teknologi informasi dan komunikasi belum dimanfaatkan
secara optimal dalam penguatan konektivitas antar instansi pemerintah (antar K/L, antara pusat dan
daerah, serta antar daerah). e-Government yang memungkinkan interaksi antara pemerintah dengan
pelaku usaha dan masyarakat secara efisien (waktu, biaya, transparansi) belum menjadi strategi not
business as usual dalam implementasi MP3EI. Sistem komunikasi dan informasi serta basis data yang
dimiliki instansi pemerintah tidak dapat berinteraksi satu sama lain sehingga menyulitkan validasi data
dan sulitnya pengambilan keputusan.
11 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bappenas melalui Tim Kerja Konektivitas KP3EI akan mengkoordinasikan penyusunan
National Broadband Plan yang pada dasarnya merupakan sinkronisasi dan penataan ulang strategi
pengembangan broadband nasional yang meliputi aspek infrastruktur (supply) dan
adopsi/pemanfaatannya (demand). Perlu dilakukan pengkajian konsep ICT Fund jangka panjang (tidak
berbasis proyek) yang lebih sustainable dan accessible, serta pemanfaatan Dana USO yang lebih
strategis terutama dalam mendukung pengembangan broadband sesuai komitmen ASEAN
Connectivity dan target Broadband Commission ITU.
Perencanaan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI:
Locally Integrated, Globally Connected – Kepala Divisi Kerjasama Internasional,
Sekretariat KP3EI
Indonesia sekarang sudah sangat siap menjadi negara maju, karena itulah sebagaimana telah
dicanangkan didalam program MP3EI dan program lainnya, Indonesia memang tengah bersiap-siap
kearah 10 besar dunia dalam kurun waktu 20 sampai 30 tahun ke depan. Jumlah penduduk usia
produktif di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding Singapura dan Jepang, dimana mereka didominasi
oleh penduduk usia lanjut, dan ini menjadi keunggulan kita menjadi negara yang siap untuk maju,
ditambah lagi kita kaya dengan natural resources. Momentum ini harus kita pertahankan.
KP3EI adalah komite penyelenggaraan yang diketuai langsung oleh Presiden dengan Ketua
Pelaksana Harian adalah Bapak Hatta Rajasa sebagai Menkoperekonomian. Singkat kata kita harus
membangun 6 koridor ekonomi yang didukung oleh 3 pilar lintas sektoral, yaitu regulasi, konektivitas,
ditambah SDM dan IPTEK yang memadai. MP3EI merupakan perubahan paradigma dari sektoral ke
lintas-sektoral berbasis koridor dan itu adalah ciri dari perubahan pembangunan sekarang dengan
harapan tidak semuanya dari APBN, tapi juga berasal dari swasta. Oleh karena itu, dibentuklah KPI
(Kawasan Perhatian Investasi). KPI intinya adalah kumpulan dari satu atau lebih pusat produksi yang
bergabung menjadi satu kawasan dan didukung oleh transportasi, ICT dan lain-lain serta didukung pula
oleh perbaikan regulasi. Disinilah ICT memegang peranan penting bersama-sama dengan transportasi
nasional dan logistik nasional itu. ICT tidak terlepas dari internet. Pengguna internet atau ICT di
Indonesia sudah mencapai 3,4% dari total pengguna ICT di dunia. Ini sudah diatas rata-rata dunia. Kita
harus terus meningkatkan kualitas regulasi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan masyarakat. Untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi Indonesia tidak bisa dengan kecepatan yang sekarang, nanti apabila
akan ditambah kecepatannya kami siap untuk membantu.
Broadband Economy: Triggering Factor for Growth – Wakil Ketua Harian Tim
Pelaksana Dewan TIK Nasional (DeTIKNas)
Apa yang dimaksud dengan broadband dan broadband economy? Istilah tersebut mungkin
sering kita dengar, tapi belum kita samakan persepsi kita. Kemudian kenapa kita memerlukan
broadband ini dan kaitannya dengan MP3EI itu apa? Pertama, kita perlu tahu cara kerjanya, ini
diperlukan supaya kita tahu bagaimana menggunakan alatnya, kemudian yang berikutnya bagaimana
ini bisa kita manfatkan? Di Indonesia, apa kaitannya broadband dengan KOMINFO? Pada intinya
broadband itu adalah internet berkecepatan tinggi. Ada yang mengatakan minimal 1 Mbps itu sudah
broadband, lalu apa yang dimaksud dari broadband economy ini?
12 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kalau kita kaitkan antara kecepatan internet yang tinggi dengan problem ekonomi adalah
bagaimana kita memanfaatkan broadband tersebut untuk kebutuhan ekonomi. Investasi 10% dari
broadband akan berdampak pada pertumbuhan 1,38 % dari GDP di negara berkembang. Disinilah
kiranya dimana kita bisa mengatakan tumbuh melalui konektifitas ibaratnya jalan tol kita dari satu lokasi
ke lokasi lain dan jalan tol itu tidak keberatan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari kajian tidak perlu
diperdebatkan bahwa memang kalau kita invest di broadband ini ekonomi akan tumbuh 10%. 1000
penggunaan baru broadband berkorelasi dengan tumbuhnya 80 lowongan pekerjaan baru. Broadband
di Indonesia telah dicanangkan dalam Road Map TIK Nasional. Sudah dicanangkan didalam Road Map
TIK Nasional bahwa Indonesia tersambung bisa selesai di tahun 2012. Broadband juga berperan
penting sebagai domestic connectivity dalam mengembangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Broadband akan menyambungkan semua pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Infrastruktur
ini diharapkan pada tahun 2012 bisa selesai semua. Kita harapkan pada saat yang bersaman kegiatan-
kegiatan ekonomi bisa kita kerjakan. Sekedar ilustrasi saja, saat ini investasi broadband Indonesia ini
dibandingkan negara-negara lain masih kecil. Dengan investasi yang kecil saja sudah bisa membuka
peluang yang signifikan 6%, apalagi kalau kita tingkatkan potensi di bidang infrastruktur broadband ini
agar kita bisa cepat tumbuh. Potensi-potensi Indonesia ini sangat besar disamping penduduk kita yang
banyak, keanekaragaman bahasa, budaya dan yang lain sebagainya. Potensi ini tidak perlu kita
perdebatkan lagi.
Teknologi selama ini sudah ada cuma sayangnya kita belum memanfaatkan atau belum
sepenuhnya memanfaatkan fasilitas ini untuk kegiatan ekonomi. Jangan sampai kita hanya jadi obyek
dari semua teknologi, kita harus menjadi player, kita harus menjadi master, dari teknologi tersebut.
Saya coba paparkan bahwa peran KOMINFO ini kita lihat adanya pemerintah, masyarakat, pebisnis
yang terdiri dari berbagai macam komponen dan ini semua saling terkait bersinergi, berkoordinasi satu
sama lain untuk bisa kita tetapkan. Dengan adanya koordinasi internal kita optimalkan penggunaan ICT
broadband menuju broadband economy sehingga dapat memicu gerakan ekonomi dan industri-industri
lain yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Fokus diskusi kita adalah bagaimana program
prioritas KOMINFO yang bisa kita kaitkan konotasinya dengan broadband. Kita lihat sarana dan
prasarana Pos, Komunikasi dan Informatika, pengembangan layanan Pos, Komunikasi dan Informatika
seterusnya dan saya yakin betul ini semua akan terkait dengan tugas fungsi pokok. Bapak Ibu sekalian.
Sebagai penutup, saya kira pembangunan ekonomi itu sangat vital sekali terutama dlam konektifitas
dan aksesibilitas. Program strategis Kemenkominfo mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi
berbasis broadband melalui pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika
serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendorong tumbuhnya industri TIK melalui
penerapan broadband tersebut.
13 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAB 3 EVALUASI RAKORNAS 2012
A. EVALUASI TERKAIT ACARA
RAKORNAS KOMINFO TAHUN
2012
1) Diusahakan untuk mengundang Presiden atau Wakil
Presiden untuk membuka Rakornas tahun berikutnya
agar atensi terhadap acara tersebut lebih besar dan
tujuan dan sasaran Rakornas dapat lebih
tersosialisasikan.
2) Biro Perencanaan harus memiliki tayangan Profil
Rakornas Kominfo (year-to-year) untuk ditampilkan
pada Rakornas tahun depan.
3) Adakan survey satisfactory dari peserta dan narasumber sebagai evaluasi dan masukan untuk
panitia.
4) Sistem absensi peserta diubah menggunakan komputer dan form isian absensi dibuat nomor
telepon/fax dan alamat kantor.
B. EVALUASI TERKAIT PERSIAPAN DAN ADMINISTRASI
RAKORNAS KOMINFO TAHUN 2012
1) Diperlukan sistem konfirmasi peserta untuk mengantisipasi jumlah peserta yang hadir pada hari-H.
Alternatif yang dapat digunakan adalah:
Online registration
Formulir konfirmasi pada undangan pos
Hotline Rakornas Kominfo
2) Rapat Gladi Bersih diadakan pada malam sebelum acara dan bertempat di venue acara. Pada
rapat ini harus disiapkan check list final yang terbagi atas:
Tugas (disertai dengan konfirmasi jumlah peserta dan komposisinya)
Perlengkapan
Narasumber dan Tamu VIP
C. EVALUASI TERKAIT PERLENGKAPAN RAKORNAS
KOMINFO TAHUN 2012
1) Diperlukan satu line telepon dan mesin fax khusus untuk Rakornas Kominfo yang terpisah dari
milik Biro Perencanaan untuk membantu pengiriman undangan dan melancarkan laju informasi.
14 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2) Pada rapat Gladi Bersih di venue acara, diharuskan menyediakan proyektor untuk memaparkan
persiapan dan check-list.
3) Pengecekan ketersediaan fasilitas Ruang Sidang pada venue harus dilakukan sejak pembuatan
kontrak dengan pihak hotel dan dikoordinasikan dengan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian
Kominfo, seperti ukuran LCD dan besar lumense dari OHP, sofa untuk tamu VIP (front row), sound
system dan sound man, map batik untuk MOU, dan lain-lain.
D. EVALUASI TERKAIT PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
RAKORNAS KOMINFO TAHUN 2012
1) Pelaksanaan publikasi harus intensif dan dimulai minimal H-1 bulan pelaksanaan.
2) Materi publikasi harus lebih meningkat dari segi kuantitas agar gaung dari perhelatan terbesar
Kementerian Kominfo ini dapat terdengar sampai ke seluruh penjuru Indonesia.
3) Dokumentasi foto dan video harus diperbanyak dan dikhususkan pembagian tugasnya.
E. EVALUASI TERKAIT PAMERAN RAKORNAS KOMINFO
TAHUN 2012
1) Peserta pameran kurang terinformasikan dari jauh hari mengenai fasilitas yang mereka dapatkan,
tata tertib, dan lain-lain.
2) Panitia kurang sigap dalam menginformasikan mengenai pameran Rakornas kepada Satker yang
berminat menjadi peserta pameran dan minimnya rapat koordinasi khusus pameran.
3) Tempat pameran kurang dapat mengakomodir banyaknya peserta pameran dari internal oleh
karena itu peserta eksternal sudah tentu tidak dapat spot.
4) Tata letak pameran harus dibedakan dari forum konsultasi yang sifatnya ”serius” dengan booth
pameran yang dalam konsep pamerannya banyak menampilkan entertainment.
5) Petugas yang bertugas membangun rangka pameran harus dikoordinasikan siapa yang akan
menanggung konsumsinya karena jumlahnya banyak dan apabila tidak diperhitungkan akan
sangat merugikan.
F. EVALUASI TERKAIT PROTOKOLER RAKORNAS KOMINFO
TAHUN 2012
1) Dresscode untuk pejabat setingkat Menteri dan Eselon I adalah Pakaian Dinas Harian (PDH),
bukan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
2) Daftar undangan VIP harus dibuatkan name tag pada bangkunya dengan penempatan yang
strategis.
3) Masih banyak peserta yang keluar masuk ruangan.
4) Masih banyak undangan VIP yang kurang mendapatkan pelayanan dari segi protokoler.
NASKAH
MOU A. Universitas Airlangga
B. Kementerian Pertanian
C. Badan Nasional
Pengelola Perbatasan
(BNPP)
D. Kementerian
Perdagangan
E. Kementerian
Pembangunan Daerah
Tertinggal (KPDT)
F. Unit Percepatan
Pembangunan Provinsi
Papua dan Provinsi
Papua Barat (UP4B)
G. Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana (BNPB)
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 15
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
A. MoU Kementerian Kominfo & Universitas Airlangga
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 16
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 17
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 18
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 19
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 20
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
B. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Pertanian
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 21
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 22
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 23
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 24
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
C. MoU Kementerian Kominfo & Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP)
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 25
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 26
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 27
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
D. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Perdagangan
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 28
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 29
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 30
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
E. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal (KPDT)
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 31
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 32
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 33
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
F. MoU Kementerian Kominfo & Unit Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
(UP4B)
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 34
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 35
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 36
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
G. MoU Kementerian Kominfo & Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB)
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 37
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 38
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 39
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 40
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAHAN
PAPARAN A. Walikota Surabaya:
”Surabaya Cyber City”
B. Bupati Kupang:
”Outlook Pemanfaatan dan
Pengembangan TIK di Daerah
Khusus Kabupaten Kupang
Provinsi NTT”
C. Direktur Utama PT. Telkom:
”Peluang dan Tantangan
Pemanfaatan Konektivitas
Broadband”
D. Deputi Bidang Sarana dan
Prasarana, BAPPENAS:
”Signifikansi Peningkatan
Konektivitas Nasional dalam
Menunjang MP3EI”
E. Kepala Divisi Kerjasama
Internasional, Sekretariat
KP3EI:
”Perencanaan Pembangunan
Konektivitas Infrastruktur
Nasional dalam MP3EI: Locally
Integrated, Globally
Connected”
F. Wakil Ketua Pelaksana
Dewan Teknologi Informasi
dan Komunikasi Nasional
(DeTIKNas):
”Broadband Economy:
Triggering Factor for Growth”
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 41
A. Bahan Paparan Walikota Surabaya: ”Surabaya Cyber City”
Slide 1 Slide 2
Slide 3 Slide 4
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 42
Slide 5 Slide 6
Slide 7 Slide 8
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 43
Slide 9 Slide 10
Slide 11 Slide 12
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 44
Slide 13 Slide 14
Slide 15 Slide 16
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 45
Slide 17 Slide 18
Slide 19 Slide 20
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 46
Slide 21 Slide 22
Slide 23 Slide 24
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 47
Slide 25 Slide 26
Slide 27 Slide 28
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 48
Slide 25 Slide 26
Slide 27 Slide 28
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 49
Slide 29 Slide 30
Slide 31 Slide 32
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 50
Slide 33 Slide 34
Slide 35 Slide 36
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 51
Slide 37 Slide 38
Slide 39 Slide 40
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 52
Slide 41 Slide 42
Slide 43 Slide 44
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 53
Slide 45 Slide 46
Slide 47 Slide 48
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 54
Slide 49 Slide 50
Slide 51 Slide 52
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 55
Slide 53 Slide 54
Slide 55 Slide 56
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 56
Slide 57 Slide 58
Slide 59 Slide 60
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 57
Slide 61 Slide 62
Slide 63 Slide 64
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 58
Slide 65 Slide 66
Slide 67 Slide 68
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 59
Slide 69 Slide 70
Slide 71 Slide 72
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 60
Slide 73 Slide 74
Slide 75 Slide 76
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 61
B. Bahan Paparan Bupati Kupang: ”Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah Khusus
Kabupaten Kupang Provinsi NTT”
Slide 1 Slide 2
Slide 3 Slide 4
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 62
Slide 5 Slide 6
Slide 7 Slide 8
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 63
Slide 9 Slide 10
Slide 11 Slide 12
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 64
Slide 13 Slide 14
Slide 15 Slide 16
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 65
Slide 17 Slide 18
Slide 19 Slide 20
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 66
C. Bahan Paparan Direktur Utama PT. Telkom: ”Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas
Broadband”
Slide 1 Slide 2
Slide 3 Slide 4
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 67
Slide 5 Slide 6
Slide 7 Slide 8
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 68
Slide 9 Slide 10
Slide 11 Slide 12
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 69
Slide 13 Slide 14
Slide 15
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 70
D. Bahan Paparan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS: ”Signifikansi Peningkatan Konektivitas
Nasional dalam Menunjang MP3EI”
Slide 1 Slide 2
Slide 3 Slide 4
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 71
Slide 5 Slide 6
Slide 7 Slide 8
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 72
Slide 9 Slide 10
Slide 11 Slide 12
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 73
Slide 13 Slide 14
Slide 15 Slide 16
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 74
Slide 17 Slide 18
Slide 19 Slide 20
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 75
Slide 21 Slide 22
Slide 23 Slide 24
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 76
Slide 25 Slide 26
Slide 27 Slide 28
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 77
Slide 29 Slide 30
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 78
E. Bahan Paparan Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Selretariat KP3EI: ”Perencanaan Pembangunan
Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected”
Slide 1 Slide 2
Slide 3 Slide 4
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 79
Slide 5 Slide 6
Slide 7 Slide 8
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 80
Slide 9 Slide 10
Slide 11 Slide 12
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 81
Slide 13 Slide 14
Slide 15 Slide 16
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 82
Slide 17 Slide 18
Slide 19 Slide 20
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 83
Slide 21 Slide 22
Slide 23 Slide 24
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 84
Slide 25 Slide 26
Slide 27 Slide 28
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 85
Slide 29 Slide 30
Slide 31 Slide 32
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 86
Slide 33 Slide 34
Slide 35 Slide 36
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 87
Slide 37 Slide 38
Slide 39 Slide 40
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 88
Slide 41 Slide 42
Slide 43 Slide 44
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 89
Slide 45 Slide 46
Slide 47 Slide 48
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 90
Slide 49 Slide 50
Slide 51 Slide 52
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 91
Slide 53 Slide 54
Slide 55 Slide 56
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 92
Slide 57 Slide 58
Slide 59 Slide 60
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 93
Slide 61 Slide 62
Slide 63 Slide 64
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 94
Slide 65
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 95
F. Bahan Paparan Wakil Ketua Harian Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
(DeTIKNas): ”Broadband Economy: Triggering Factor for Growth”
Slide 1 Slide 2
Slide 3 Slide 4
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 96
Slide 5 Slide 6
Slide 7 Slide 8
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 97
Slide 9 Slide 10
Slide 11 Slide 12
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 98
Slide 13 Slide 14
Slide 15 Slide 16
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 99
Slide 17 Slide 18
Slide 19 Slide 20
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 100
Slide 21 Slide 22
Slide 23 Slide 24
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 101
Slide 25 Slide 26
Slide 27 Slide 28
DOKUMENTASI
KEGIATAN
RAKORNAS
BIDANG
KOMINFO
TAHUN 2012
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 102
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1
2
Acara pembukaan Rakornas Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2012. Foto 1: Paduan suara Kominfo menghibur para
undangan yang telah hadir. Foto 2: Tarian daerah membuka
acara Rakornas Kominfo Tahun 2012.
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 103
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Foto 3 & 4:
Menteri Kominfo,
para pejabat di
lingkungan
Kominfo, para
Menteri dari K/L
terkait, narasumber
dan para peserta
Rakornas Kominfo
Tahun 2012
bersama-sama
menyanyikan Lagu
Indonesia Raya.
Foto 5:
Sekjen Kominfo,
Basuki Yusuf
Iskandar,
memberikan
sambutan sekaligus
laporan tentang
pelaksanaan
Rakornas Bidang
Kominfo Tahun
2012.
Foto 6:
Menteri Kominfo,
Tifatul Sembiring,
memberikan
sambutan tentang
”Tumbuh Melalui
Konektivitas”.
3
4
5
6
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 104
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7
8
Foto 7:
Pemukulan gong oleh Menteri Kominfo sebagai tanda dibukanya acara
Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012.
Foto 8:
Penandatanganan Nota Kesepahaman (Mou) antara Kementerian
Kominfo dengan 6 K/L dan Universitas Airlangga.
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 105
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9
10
Foto 10:
Menteri Kominfo
berfoto bersama
dengan Kepala
UP4B, Sekretaris
BNPB dan Rektor
Universitas
Airlangga.
Foto 9:
Menteri Kominfo
dan para
Menteri/Wakil
Menteri dari K/L
yang menjalin
kerjasama dengan
Kominfo berfoto
bersama.
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 106
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11
Foto 11: Penyerahan plakat kepada Menteri Pertanian, Suswono, sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.
12
Foto 12: Penyerahan plakat kepada Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.
13
Foto 13: Penyerahan plakat kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Gamawan Fauzi, sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.
14
Foto 14: Penyerahan plakat kepada Menteri PDT, Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini , sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 107
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15
Foto 15: Penyerahan plakat kepada Kepala UP4B, Bambang Dharmono, sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.
16
Foto 16: Pemberian penghargaan PeGI kepada para pemerintah daerah yang berhasil menerapkan e-Government di lingkungannya.
17
Foto 17: Kiri-Kanan: Kepala Pusat Informasi Humas, Menteri Kominfo, Sekjen Kominfo dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dalam konferensi pers.
18
Foto 18: Suasana konferensi pers pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012.
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 108
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19
Foto 19: Suasana Diskusi Panel Sesi I dengan narasumber antara lain Bupati Kabupaten Kupang, Walikota Surabaya dan Direktur Utama PT. Telkom dengan moderator Staf Ahli Bidang Teknologi ,Prof. DR. Kalamullah Ramli, M.Eng.
20
Foto 20: Sekjen Kominfo menyerahkan plakat kepada Walikota Surabaya sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.
21
Foto 21: Sekjen Kominfo menyerahkan plakat kepada Bupati Kupang sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 109
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
22
Foto 22: Suasana Diskusi Panel Sesi II dengan narasumber Wakil Ketua Harian Tim Pelaksanan DeTIKNas, Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI danDeputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS, dengan moderator Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya ,Dr. Suprawoto, SH, M.Si.
23
Foto 23: Sekjen Kominfo menyerahkan plakat kepada Direktur Utama PT. Telkom sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.
24
Foto 24: Sekjen Kominfo menyerahkan plakat kepada Wakil Ketua Harian Tim Pelaksana DeTIKNas sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.
R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 110
BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
25
Foto 25: Penyerahan plakat kepada Deputi Bidang Sarana & Prasarana, BAPPENAS, sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.
26
Foto 26: Penyerahan plakat kepada Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI, sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.
27
Foto 27: Partisipasi peserta dalam Diskusi Panel Sesi I dan II dengan memberikan pertanyaan kepada para narasumber di tiap sesi.
28
Foto 28: Suasana di salah satu booth pameran pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012.