pleno rakornas informasi geospasial tahun...
TRANSCRIPT
PLENO RAKORNAS
INFORMASI GEOSPASIAL
TAHUN 2018
POKJA-3
BAHAN MASUKAN RPJMN 2020-2024
Jakarta 21 Maret 2018
TUJUAN
1. Kajian kebutuhan IG u/ mendukung SDG's
2. Kajian kebijakan dan strategi percepatan
penyelenggaraan IG nasional 2020-2024
(IGD, IGT, IIG)
TUJUAN DAN SASARAN POKJA-3
SASARAN
Dokumen Masukan RPJMN 2020-2024
3
THE ROLE OF GEOSPATIAL INFORMATION IN SUSTAINABLE
NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING
INTER REGION GAP
REDUCTIONSPATIAL PLANNING
GEOSPATIAL
INFORMATION
STATISTICS/
CENSUSCADASTER
MANAGEMENT
§ FAST GROWING ZONE
§ BOUNDARY / FRONTIER
§ LEAST DEVELOPED
§ DISASTER RISK
§ SOCIAL CONFLICT
§ URBAN SYSTEM
§ RURAL
§ LOCAL ECONOMIC
DEVELOPMENT
§ TRANSMIGRATION
§ ISLANDS AND
PROVINCIAL PLANNING
DIRECTIVE
PROSPERITY
ACCELERATION
DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY
© 2013 BAPPENAS
BUTIR-BUTIR PENTING
HASIL PRA RAKORNAS POKJA 3
PENYELENGGARAAN IGD
1. Percepatan penyediaan IGD• Percepatan penyediaan sistem referensi horizontal dan vertikal
nasional pada ketelitian yang memadai.
• Percepatan penyediaan IG darat skala 1: 5.000 (non hutan),
skala 1:1.000 untuk kota-kota metropolitan (termasuk
underground mapping) dan kota-kota sedang sekitar KI/KEK
dan skala tertentu dalam mendukung prioritas pembangunan
nasional (Tata Ruang, perbatasan, dll).
• Percepatan penyediaan IG laut wilayah prioritas
pembangunan (KEK, KI, pelabuhan, keselamatan navigasi, ALKI,
pulau terluar, mitigasi bencana alam, dll) pada skala minimal
1:10.000.
• Percepatan penyediaan IG batas wilayah dengan pendekatan
kurve tertutup.
2. Peningkatan koordinasi kelembagaan bidang IG di
Pusat/Daerah, dan kelembagaan yang menangani IG
di daerah harus jelas.
3. Peningkatan upaya agar seluruh IGD adalah public
domain tanpa ada batasan skala/layer diluar yang
dikecualikan.
4. Penyediaan payung hukum tentang mekanisme dan
skema pendanaannya dalam penyediaan IGD oleh K/L
dan Pemda.
PENYELENGGARAAN IGD (LANJUTAN)
PENYELENGGARAAN IGT
1. Penguatan koordinasi, pembinaan, dan integrasi IGT di KLP
melalui skema kebijakan satu peta.
2. Tema-tema IGT yang diselenggarakan KL/Pemda dan tatacara
penyelenggaraannya harus merujuk kesepakatan Rakornas IG.
3. BIG meningkatkan fungsi pembinaan IGT, sehingga tema IGT
diselenggarakan sesuai tugas dan fungsi K/L, identifikasi
kewalidataan, identifikasi NSPK setiap tema, kebutuhan jumlah
tema dan anggaran IGT untuk prioritas nasional/sektor, serta
strategi percepatannya.
4. Percepatan penyediaan IGT untuk penyusunan RDTR skala
1:5.000 yang digunakan untuk pengendalian, perijinan, dan
pemanfaatan ruang dengan memperhatikan ketersediaan IGD.
5. Integrasi IGT laut dalam konsep national oceanographic data
untuk menjawab isu strategis pembangunan wilayah laut.
PENYELENGGARAAN IIG
1. Penguatan Ina-Geoportal dan komponen
pendukungnya untuk pengolahan, penyimpanan,
pemanfaatan dan berbagipakai secara cepat.• Membangun dan mengembangkan tatakelola penyelenggaraan
Pusat Simpul Jaringan (PSJ) dan SJ IG yang dapat melayani
kebutuhan pembangunan dalam pengambilan kebijakan
• Membangun, menyelenggarakan dan mengembangkan
Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial
di PSJ dan SJ IG.
• Membangun, menyelenggarakan dan mengembangkan
Penyebarluasan Data dan IG di PSJ dan SJ IG.
• Membangun, menyelenggarakan dan mengembangkan Sarana
dan Prasarana Penyelenggaraan Data dan IG di PSJ dan SJ IG.
• Membangun, menyelenggarakan dan mengembangkan
Penelitian, Pelatihan dan Pendampingan Penyelenggaraan Data
dan IG secara kolaboratif yang dikoordinasikan
PENYELENGGARAAN IIG (LANJUTAN)
2. Penyusunan payung hukum untuk sebuah big-data
dalam konteks super data centre.
3. Peningkatan SDM• Penyediaan kurikulum Diklat IG yang sejalan dengan SKKNI dan
dikuti dengan implementasinya
• Peningkatan Kualitas dan Jumlah Pejabat Fungsional Bidang IG
• Operasionalisasi lembaga akreditasi /sertifikasi
4. Penyediaan Industri IG yang berkualitas• Peningkatan kuantitas dan kualitas industri & Badan Usaha IG
• Peningkatan jumlah kegiatan dan peluang kerja di bidang IG
• Penyusunan standar harga penyelenggaraan IG
PENYELENGGARAAN IIG (LANJUTAN)
5. Pembinaan standar penyelenggaraan IG• Peningkatan kuantitas dan kualitas standar penyelenggaraan
IG, berupa SNI atau standar teknis
• Monitoring dan evaluasi penerapan standar penyelenggaraan
IG
• Penyebarluasan standar penyelenggaraan IG dalam konteks
peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan IG
6. Penelitian dan Pengembangan IG• Peningkatan kuantitas dan kualitas litbang IG.
• Peningkatan pemanfaatan hasil litbang IG dalam
penyelenggaraan IG
• Pembentukan jejaring litbang IG (K/L, PT , industri)
Pembentukan Tim antar K/L/P untuk
penyusunan RPJMN Bidang IG 2020-2024
melalui SK Kepala BIG
Usulan Kegiatan K/L yang sudah masuk
akan disinkronkan terhadap kebijakan/
strategi yg disepakati