laporan review rencana strategis bpkd kabupaten …bpkd.klatenkab.go.id/files/review tahun...
TRANSCRIPT
LAPORAN REVIEW RENCANA STRATEGIS
BPKD KABUPATEN KLATEN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2019 Jalan Pemuda Nomor 294 Kode Pos 57424
Telp. (0272) – 321046 Facsimile 322567, Telex 325367 K L A T E N
i
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) BPKD Kabupaten Klaten tahun 2016-2021
merupakan dokumen perencanaan BPKD Kabupaten Klaten yang memuat
tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan BPKD Kabupaten Klaten
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun
2016-2021.
Penyusunan Renstra BPKD Kabupaten Klaten mengacu pada pedoman
Renstra dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
KlatenTahun 2016-2021. Secara substansi Renstra BPKD Kabupaten Klaten
tahun 2016-2021 disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah
proses pembaharuan yang dilakukan BPKD Kabupaten Klaten agar terlaksana
secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam
perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau
perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan
perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra
BPKD Kabupaten Klaten tahun 2016-2021 perlu direviu.
ii
Akhir kata, Reviu Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai
landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan
keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah
ditetapkan BPKD Kabupaten Klaten dalam 5 tahun. Semoga Reviu RENSTRA
ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung tujuan BPKD Kabupaten Klaten
yaitu “Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah”
Klaten, 3 Januari 2020
KEPALA BPKD KAB. KLATEN
iii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….… ii
BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………….. 1
A. Kondisi Umum ……………………………………………………..…….. 1
B. Potensi BPKD Kabupaten Klaten …………..…………………………. 1
C. Permasalahan …………………………..…………………………….…… 3
BAB II. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……………….……… 4
A. Tujuan dan Sasaran ………………………….……………….………… 4
B. Program dan Kegiatan ……………………………………….………….. 6
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI …………………………….……….. 19
Arah Kebijakan dan Strategi ……………………………….………….. 19
BAB IV. REVIEW RENCANA STRATEGI …………………………..……………….. 21
BAB IV. PENUTUP ……………………………………………………………………….. 24
LAMPIRAN :
SK Review Rencana Strategis
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan
rumah tangga daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, BPKD menyelenggarakan fungsi :
a) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah.
b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah.
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.
Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan BPKD
Kabupaten Klaten. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program
yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis
ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber
daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan BPKD Kabupaten Klaten,
baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.
BPKD Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut
adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Klaten.
1.2. POTENSI BPKD KABUPATEN KLATEN
A. Kekuatan (Strength)
1) SDM/aparatur dengan jumlah memadai dan tingkat pendidikan
yang baik (S-1 dan S-2).
2) Adanya dukungan anggaran (dana operasional) yang memadai.
2
3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta mengelola
aset Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
4) Komitmen yang kuat dalam meningkatkan pendapatan,
pengelolaan keuangan dan pemberdayaan aset daerah.
5) Tersedianya peraturan yang inovatif dalam pengelolaan
pendapatan, pengelolaan keuangan dan pemberdayaan aset
daerah.
B. Kelemahan (weakness)
1) Profesionalisme dan penempatan aparat pengelola keuangan
daerah belum seperti yang diharapkan (job-description).
2) Kurang optimalnya penyelenggaraan koordinasi.
3) Inventarisasi data base potensi pajak, retribusi, aset, dan bantuan
keuangan belum optimal.
4) System reward dan punisment belum berjalan baik.
5) Distribusi beban kerja belum merata.
6) Pelayanan masyarakat belum optimal.
7) Terbatasnya sarana dan prasarana.
C. Peluang (Opportunity)
1) Keberadaan Peraturan Perundang-undangan level atasnya maupun
lintas urusan.
2) Pendapatan perkapita masyarakat meningkat.
3) Kewenangan dan Potensi pajak dan retribusi, aset semakin besar.
4) Komitmen dan dukungan stakeholders dalam pendapatan,
pengelolaan keuangan dan pemberdayaan aset daerah.
5) Kemajuan teknologi dan situasi daerah yang kondusif.
6) Adanya dukungan dan koordinasi antar masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah.
D. Ancaman (Threat)
1) Krisis ekonomi dan inflasi yang cukup tinggi.
2) Inovasi/perubahan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan keuangan daerah.
3) Sikap keberatan/penolakan masyarakat, Wajib Retribusi dan Wajib
Pajak.
4) Implementasi ketat bidang investasi.
5) Kurang optimalnya ketertiban dan koordinasi antar Organisasi
Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah.
3
E. Permasalahan
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok fungsi perangkat daerah BPKD Kabupaten Klaten sebagai berikut :
NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
1 2 3 4
1
Profesionalisme aparatur
bidang keuangan yang
masih rendah
1. Masih rendahnya indeks
kapasitas keuangan daerah
1. Pendapatan daerah yang masih
rendah
2.
Masih rendahnya kualitas
pengelolaan keuangan daerah.
.2
.
Realisasi penerimaan pendapatan
asli daerah yang masih rendah
dengan ketergantungan terhadap
dana dari pusat yang tinggi.
3. Kualitas laporan keuangan daerah
belum mencerminkan keadaan
sesungguhnya. Pencatatan aset
daerah belum mencerminkan
kondisi yang sebenarnya, demikian
pula untuk belanja daerah masih
banyak pertanggungjawaban yang
tidak sesuai kenyataan
4. Masih adanya kesalahan dalam
penganggaran, sebagai akibat
kesalahan perencanaan dan kurang
akuratnya perhitungan kebutuhan
anggaran yang diperlukan
5. Masih banyaknya aset tanah pemda
yang belum bersertifikat.
6. Capaian realisasi anggaran (belanja
daerah) yang cenderung menurun
4
BAB II
TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
A. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan hasil akhir (results) yang ingin dicapai dalam
mewujudkan visi dan misinya melalui serangkaian program dan kegiatan.
Tujuan juga merupakan arah (direction) yang akan menunjukkan kemana
tujuan (destination) yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Tujuan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten adalah
meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian outcome
program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai BPKD Kabupaten
Klaten adalah meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Tujuan, sasaran serta indikator tujuan/sasaran BPKD Kabupaten
Klaten dapat dilihat pada table berikut :
5
Tabel Rumusan Tujuan dan Sasaran BPKD Kab Klaten
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
PADA TAHUN KE
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatkan
profesionalisme aparatur
pemerintah daerah
- Indeks kapasitas fiskal daerah 0,18 1,28 1,03 1,03 1,03 1,03
2 - Meningkatnya kinerja
pengelolaan keuangan
daerah
Opini BPK terhadap laporan
keuangan pemerintah daerah
WDP WDP WDP WDP WDP WTP
6
B. PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan BPKD
Kabupaten Klaten dalam kurun rentang waktu tahun 2016-2021 adalah
sebagai tabel berikut:
7
TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN UTAMA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH BPKD KAB. KLATEN
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator kInerja
Tujuan/Sasaran/Prog
ram/Kegiatan
Data
Capaian
Awal
Perenca
naan
(2015)
Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Akhir
Periode
Renstra
(2021)
OPD
Pena
nggu
ng
Jawa
b
Lokasi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Realis
asi Rp Realisasi Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
pemerintah
daerah
Indeks kapasitas
fiskal daerah
0,08 0,18 1,28 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 BPKD
Meningkatnya
kinerja
pengelolaan
keuangan
daerah
Opini BPK terhadap
laporan keuangan
pemerintah daerah
WTP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP BPKD
4.4.01.15 Peningkatan Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Prosentase
Kenaikan PAD
7,14 17,61 7.039.573.340 50,3 8.238.202.333 7,24 10.903.596.000 7,34 12.345.200.000 7.44 12.613.071.000 7,54 12.886.754.000 7,54 BPKD
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
disusun tepat waktu
maksimal 3 bulan
setelah berakhirnya
tahun anggaran
3 3 3 3 3 2 2 2,00 BPKD BPKD
Kab
Klaten
8
Raperda tentang
pertanggungjawaba
n pelaksanaan APBD
disampaikan paling
lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun
anggaran berakhir
6 6 6 6 6 5 5 5 BPKD BPKD
Kab
Klaten
Raperda APBD
disetujui paling
lama 1 (satu) bulan
sebelum tahun
anggaran yang
bersangkutan
dilaksanakan
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
BPKD BPKD
Kab
Klaten
Prosentase tanah
pemkab yang
bersertifikat
51,6 51,6 51,6 52,5 53,0 53,5 53,9 53,9 BPKD BPKD
Kab
Klaten
Prosentase
penyerapan belanja
daerah
84,0 85,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 85,0 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.02 Penyusunan
standar satuan
harga
banyaknya jenis
dokumen
standarisasi harga
2 2
273.680.250
2 202.538.700 2 275.000.000 2 275.000.000 2 280.967.000 2 287.063.000 2 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.04 Penyusunan
sistem dan
prosedur
pengelolaan
keuangan daerah
banyaknya
sisdur/SIM keuangan
daerah
1 1
631.946.202
1 475.352.079 1 400.000.000 1 420.000.000 1 429.114.000 1 438.425.000 1 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.06 Penyusunan
rancangan
peraturan daerah
tentang APBD
banyaknya jenis
dokumen APBD
2 2
224.868.600
2 231.008.590 2 316.000.000 2 390.000.000 2 398.463.000 2 407.109.000 2 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.07 Penyusunan
rancangan
peraturan KDH
tentang
penjabaran APBD
banyaknya jenis
dokumen APBD
2 2 116.164.000 2 119.175.000 2 112.000.000 2 121.000.000 2 123.625.000 2 126.307.000 2 BPKD BPKD
Kab
Klaten
9
4.4.01.15.08 Penyusunan
rancangan
peraturan daerah
tentang
perubahan APBD
banyaknya jenis
dokumen perubahan
APBD
2 2 221.707.200 2 232.661.250 2 316.000.000 2 390.000.000 2 398.463.000 2 407.109.000 2 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.09 Penyusunan
rancangan
peraturan KDH
tentang
Penjabaran
Perubahan APBD
banyaknya jenis
dokumen perubahan
APBD
2 2 116.164.000 2 127.143.000 2 152.000.000 2 160.000.000 2 163.470.000 2 167.017.000 2 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.10 Penyusunan
rancangan
peraturan daerah
tentang
pertanggungjawab
an pelaksanaan
APBD
banyaknya jenis
dokumen
pertanggungjawaba
n APBD
2 2 166.772.140 2 226.552.681 2 200.000.000 2 220.000.000 2 224.774.000 2 229.651.000 2 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.11 Penyusunan
rancangan
peraturan KDH
tentang
penjabaran
pertanggungjawab
an pelaksanaan
APBD
banyaknya jenis
dokumen
pertanggungjawaba
n APBD
2 2 66.752.300 2 98.524.400 2 150.000.000 2 170.000.000 2 173.689.000 2 177.458.000 2 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.13 Revaluasi /
Apraisal Aset /
Barang Milik
Daerah
banyaknya dokumen
penilaian
0 0 0 1 29.269.800 0 0 1 0 1 0 1 0 4 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.16 Peningkatan
manajemen
aset/barang
daerah
frekuensi diklat
bidang aset daerah
0 0 0 0 0 12 800.000.000 12 900.000.000 12 919.530.000 12 939.483.000 12 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.21 Penelitian DPA-
SKPD
banyaknya DPA yang
diteliti
170 170
38.269.400
170 38.484.900 170 55.000.000 170 66.000.000 170 67.430.000 170 68.893.000 170 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.22 Penelitian DPA-
SKPD Perubahan
banyaknya DPA
Perubahan yang
170 170 37.996.900 170 35.924.000 170 55.000.000 170 66.000.000 170 67.430.000 170 68.893.000 170 BPKD BPKD
Kab
10
diteliti Klaten
4.4.01.15.23 Penyusunan Surat
Penyediaan Dana.
banyaknya bendel
SPD
150 150 40.543.700 150 26.115.500 150 30.000.000 150 35.000.000 150 35.759.000 150 36.534.000 150 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.24 Penyusunan
rancangan
peraturan daerah
tentang APBD
(Lanjutan)
banyaknya jenis
dokumen APBD
2 2 10.269.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.27 Penyusunan
Anggaran Kas
Pemerintah
Daerah
banyaknya dokumen
anggaran kas
60 60 37.843.700 60 13.026.000 60 25.000.000 60 30.000.000 60 30.650.000 60 31.315.000 60 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.28 Penerbitan SP2D banyaknya lembar
SP2D Non gaji
8.000 8.000 243.006.200 8.000
262.034.700
8.000 280.000.000 8.000 300.000.000 8.000 306.510.000 8.000 313.161.000 8.000 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.29 Pengelolaan
Administrasi Kasda
frekuensi
pengelolaan kasda
12 12
132.456.032
12
143.524.034
12 125.000.000 12 135.000.000 12 137.929.000 12 140.922.000 12 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.30 Pengelolaan
Administrasi Gaji
banyaknya daftar
gaji yang tercetak
2.000 2.000 189.022.000 2.000
218.192.600
2.000 230.000.000 2.000 250.000.000 2.000 255.425.000 2.000 260.967.000 2.000 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.31 Pendataan Pajak
Daerah
frekuensi pendataan 12 12 322.978.500 12
248.079.420
12
150.000.000
12 260.000.000 12 265.640.000 12 271.404.000 12 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.32 Pemutakhiran
Data Pajak Daerah
frekuensi update
data
12 12 149.241.927 12
153.741.428
12
180.000.000
12 215.000.000 12 219.665.000 12 224.431.000 12 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.33 Operasional
Pencetakan
Ketetapan Pajak
Daerah
banyaknya SPPT dan
SKPD
540.000 549.6
55
354.414.300 567.442
368.563.140
600.000
325.000.000
600.000 425.000.000 600.000 434.222.000 600.000 443.644.000 600.000 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.34 Penyuluhan
Pendapatan
Daerah (Pajak dan
frekuensi
penyuluhan pajak
12 12 135.220.140 12
136.701.040
12
40.000.000
12 100.000.000 12 102.170.000 12 104.387.000 12 BPKD BPKD
Kab
11
PBB) daerah Klaten
4.4.01.15.35 Pemungutan pajak
daerah
frekuensi
pemungutan pajak
daerah
12 12
83.371.500
12
83.316.776
12
50.000.000
12 80.000.000 12 81.736.000 12 83.509.000 12 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.36 Pemeriksaan Pajak
Daerah
frekuensi
pemeriksaan pak
daerahaj
12 12
55.011.900
12
37.548.800
12
40.000.000
12 50.000.000 12 51.085.000 12 52.193.000 12 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.37 Penyampaian
Ketetapan Pajak
Daerah
frekuensi
penyampaian
ketetapan pajak
daerah
12 12 148.876.480 12
156.944.500
12
150.000.000
12 210.000.000 12 214.557.000 12 219.212.000 12 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.38 Intensifikasi
Pendapatan Asli
Daerah
banyaknya
intensifikasi
6 6 405.018.273 6
824.631.204
6
709.200.000
6 1.045.000.000 6 1.067.676.000 6 1.090.844.000 6 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.39 Pemberian
Penghargaan Pajak
Daerah
banyaknya jenis
hadiah pajak daerah
7 7 717.496.900 7
761.976.700
7
857.990.000
7 1.008.200.000 7 1.030.077.000 7 1.052.429.000 7 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.40 Pembinaan
Bendahara
Pengeluaran SKPD
frekuensi
pembinaan
2 2
68.871.050
2
134.452.500
2 140.000.000 2 170.000.000 2 173.689.000 2 177.458.000 2 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.42 Penertiban
Pemasangan dan
Penempatan
Reklame
frekuensi penertiban 12 12 60.782.600 12
58.857.950
12
40.000.000
12 50.000.000 12 51.085.000 12 52.193.000 12 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.43 Penyusunan
Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuangan Daerah
banyaknya
peraturan bupati
yang tersusun
2 2 96.307.600 2
60.135.200
2 50.000.000 2 60.000.000 2 61.300.000 2 62.630.000 2 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.44 Sosialisasi
Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuangan Daerah
frekuensi
rapat/sosialisasi
1 1 8.864.500 1
83.581.772
1 35.000.000 1 50.000.000 1 51.085.000 1 52.193.000 1 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.45 Koordinasi
Pengelolaan
Pendapatan
frekuensi rapat
koordinasi
12 12
185.300.046
12
216.128.022
12
110.000.000
12 140.000.000 12 143.038.000 12 146.141.000 12 BPKD BPKD
Kab
Klaten
12
Daerah
4.4.01.15.46 Pengelolaan
TPTGR Kabupaten
Klaten
frekuensi
pengelolaan
12 12
29.949.400
12
35.905.900
12 45.000.000 12 55.000.000 12 56.193.000 12 57.412.000 12 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.47 Rekonsiliasi Aset
Daerah
banyaknya unit
pengelola barang
(UPB) yang
direkonsiliasi
70 70 255.796.500 70 114.247.250 70 200.000.000 70 200.000.000 70 204.340.000 70 208.774.000 70 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.48 Pengelolaan Aset
Daerah
banyaknya Unit
Pengelola Barang
70 70
605.090.360
70 593.643.469 70 1.976.000.000 70 1.980.000.000 70 2.022.966.000 70 2.066.864.000 70 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.49 Sertifikasi Aset
Pemerintah
Kabupaten Klaten
banyaknya sertifikat
tanah
551 0 0 3
66.542.440
15 150.000.000 3 200.000.000 3 204.340.000 3 208.774.000 578 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.50 Pembayaran SPPT
PBB Aset
Pemerintah
Daerah
banyaknya SPPT PBB
yang dibayar
240 240 24.397.770 240 30.146.827 240 35.000.000 240 40.000.000 240 40.868.000 240 41.754.000 240 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.51 Operasional
Sistem dan
Prosedur
SIMPATDA
banyaknya aplikasi
(SIM)
1 1 47.191.700 1
49.535.700
1
50.000.000
1 50.000.000 1 51.085.000 1 52.193.000 1 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.52 Pembinaan
Pengelolaan Aset
Daerah
banyaknya pengurus
barang yg terbina
218 218
433.631.840
218 564.318.402 218 750.000.000 218 760.000.000 218 776.490.000 218 793.339.504 218 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.53 Pengelolaan
Pembiayaan
Daerah
frekuensi
pengelolaan
pembiayaan daerah
1 1
45.803.490
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.54 Penyusunan
Laporan Semester
dan Prognosis
Daerah
banyaknya jenis
dokumen/laporan
2 2 15.495.000 2 60.658.633 2 100.000.000 2 100.000.000 2 102.170.000 2 104.387.000 2 BPKD BPKD
Kab
Klaten
13
4.4.01.15.55 Penyusunan
Sistem dan
Prosedur
Pengelolaan Benda
Berharga
banyaknya aplikasi
(SIM)
1 1 114.277.000 1
111.565.000
1
134.070.000
1 120.000.000 1 122.604.000 1 125.264.500 1 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.58 Koordinasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
frekuensi koordinasi
pengelolaan keuda
12 0 0 12
397.218.420
12 435.000.000 12 440.000.000 12 449.548.000 12 459.303.000 12 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.59 Penyusunan
Dokumen
Kebutuhan Barang
Milik Daerah dan
Dokumen
Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
banyaknya jenis
dokumen
2 2
60.212.500
2 69.848.706 2 150.000.000 2 150.000.000 2 153.255.000 2 156.580.000 2 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.60 Pengelolaan
Piutang Pajak
Daerah
frekuensi koordinasi 12 12 68.510.440 12
78.473.250
12
50.000.000
12 100.000.000 12 102.170.000 12 104.387.000 12 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.61 Penyusunan
Raperda Pokok-
pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah
banyaknya perda
PPKD
0 0 0 0 0 1 75.000.000 0 0 0 0 0 0 1 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.62 Monitoring
Retribusi di
Kabupaten Klaten
frekuensi monitoring 12 0 0 12
34.306.500
0
-
0 0 0 0 0 0 12 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.63 Penyusunan
Kebijakan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
banyaknya raperda
yg dihasilkan
0 0 0 3
143.184.300
0 0 0 0 0 0 0 0 3 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.64 Pengelolaan Data
Keuangan
banyaknya jenis data
yang dikelola
1 0 0 1 29.456.750 1 51.336.000 1 55.000.000 1 56.193.000 1 57.412.000 1 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.56 Pengembangan
Sistem dan
Prosedur BPHTB
Online
banyaknya aplikasi
(SIM)
1 0 0 1
54.965.100
0
-
0 0 0 0 0 0 1 BPKD BPKD
Kab
Klaten
14
4.4.01.15.65 Pengembangan
Sistem dan
Prosedur
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
banyaknya aplikasi
(SIM)
1 0 0 0
-
2
100.000.000
2 100.000.000 2 102.170.000 2 104.387.000 2 BPKD BPKD
Kab
Klaten
4.4.01.15.66 Monitoring
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
frekuensi monitoring 12 0 0 0
-
12
204.000.000
12 204.000.000 12 208.426.000 12 212.948.000 12 BPKD BPKD
Kab
Klaten
JUMLAH PENDANAAN 7.039.573.340 8.238.202.333 10.903.596.000 12.345.200.000 12.613.071.000 12.886.754.000
PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG TUGAS FUNGSI PELAYANAN OPD
Kode Program dan Kegiatan Indikator kinerja
Program/Kegiatan
Data
Capaia
n Awal
Perenc
anaan
(2015)
Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Kon
disi
Akhi
r
Peri
ode
Rens
tra
(202
1)
OPD
Pena
nggu
ng
Jawa
b
Lokas
i
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reali
sasi Rp
Reali
sasi Rp Target Rp
Targ
et Rp
Targ
et Rp
Targ
et Rp
4.4.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
layanan administrasi
perkantoran
100 100 1.180.091.676 100
1.348.299.23
7
100 1.514.000.000 100
1.370.400.000
100
1.400.137.680
100 1.430.520.668 100 BPK
D
BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.01.
01
Penyediaan jasa surat
menyurat
jumlah surat/SPj 980 980 3.969.000 980
1.986.000
980 5.000.000 980 5.900.000 980 6.028.030 980 6.158.838 980 BPKD BPKD
KabKl
aten
4.4.01.01.
02
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
jumlah jenis rekening
terbayar
3 3 157.942.804 3
157.251.468
3 210.000.000 3
217.500.000
3 222.219.750 3 227.041.919 3 BPKD BPKD
Kab
Klate
15
n
4.4.01.01.
07
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
jumlah THL Administrasi
Keuangan
3 3 27.551.640 3
34.734.780
3 47.000.000 3 38.000.000 3 38.824.600 3 39.667.094 3 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.01.
10
Penyediaan alat tulis
kantor
jumlah jenis ATK tersedia 49 49 74.948.600 49
69.697.200
49 100.000.000 49 80.000.000 49 81.736.000 49 83.509.671 49 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.01.
11
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
jumlah jenis cetak dan
penggandaan
11 11 118.247.500 11
79.555.000
11 110.000.000 11 85.000.000 11 86.844.500 11 88.729.026 11 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.01.
12
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
jumlah jenis komponen
instalasi listrik dan
penerangan bangunan
7 7 14.726.900 7
9.885.000
7 20.000.000 7 25.000.000 7 25.542.500 7 26.096.772 7 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.01.
17
Penyediaan makanan dan
minuman
jumlah makanan dan
minuman tersedia
2000 2000 144.693.000 2000
195.787.000
2500 200.000.000 2600
120.000.000
2600 122.604.000 2600 125.264.507 2600 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.01.
18
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
jumlah frekuensi perjalanan
luar daerah
75 75 188.322.816 75
335.061.378
100 300.000.000 75
300.000.000
75 306.510.000 75 313.161.267 75 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.01.
19
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
jumlah frekuensi perjalanan
dalam daerah
75 75 10.875.000 75
39.695.000
100 50.000.000 75 40.000.000 75 40.868.000 75 41.754.836 75 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.01.
20
Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor
jumlah THL pengamanan
kantor
2 2 24.839.940 2
29.132.640
2 31.000.000 2 32.000.000 2 32.694.400 2 33.403.868 2 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
16
4.4.01.01.
21
Penyediaan jasa
pengemudi kantor
jumlah THL dan Tenaga
Kontrak pengemudi kantor
2 2 24.932.440 2
25.386.240
2 31.000.000 2 32.000.000 2 32.694.400 2 33.403.868 2 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.01.
23
Penyediaan Peralatan
Kebersihan dan
Pengelolaan Sampah
jumlah peralatan
kebersihan dan
pengelolaan sampah
tersedia
300 315 28.343.750 315
9.363.000
315 30.000.000 300 30.000.000 300 30.651.000 300 31.316.127 300 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.01.
26
Asuransi gedung kantor
dan rumah dinas
jumlah asuransi
gedung/rumah dinas
terbayar
21 21 161.708.500 21
161.251.893
21 165.000.000 21
165.000.000
21 168.580.500 21 172.238.697 21 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.01.
27
Asuransi Kendaraan Dinas jumlah asuransi mobil
dinas terbayar
63 63 198.989.786 63
199.512.638
63 215.000.000 63
200.000.000
63 204.340.000 63 208.774.178 63 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
kondisi baik sesuai yang
dianggarkan
100 100 14.075.126.586 100
4.096.746.069
100 8.553.467.000 100
2.409.000.000
100
1.641.745.300
100
1.677.371.173
100 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.02.
05
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
jumlah kendaraan
dinas/operasional terbeli
79 99 12.182.434.500 58
2.730.355.650
116 6.425.800.000 5 500.000.000 5 510.850.000 5 521.935.445 288 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.02.
09
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor terbeli
27 191 852.560.250 131
421.512.200
72 1.102.667.000 30 900.000.000 10 100.000.000 10 102.170.000 444 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.02.
10
Pengadaan Mebeleur Jumlah meubeler terbeli 0 169 283.826.800 0
-
56 95.000.000 5
200.000.000
5 204.340.000 5 208.774.178 240 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.02. Pemeliharaan rutin/berkala jumlah gedung kantor 1 1 194.242.000 1 1 115.000.000 1 79.000.000 1 80.714.300 1 82.465.800 1 BPKD BPKD
Kab
17
22 gedung kantor terpelihara 133.116.200 Klate
n
4.4.01.02.
24
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
jumlah kendaraan
dinas/operasional
terpelihara
90 91 114.305.212 182
531.764.149
98 500.000.000 98
450.000.000
98 459.765.000 98 469.741.901 98 BPKD BPKD
KabKl
aten
4.4.01.02.
28
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
jumlah peralatan gedung
kantor terpelihara
100 100 78.135.000 100
118.755.000
100 85.000.000 100 90.000.000 100 91.953.000 100 93.948.380 100 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.02.
29
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
jumlah mebeleur
terpelihara
60 0 0 50
14.985.000
50 20.000.000 50 20.000.000 50 20.434.000 50 20.877.418 50 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.02.
30
Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan gedung non
kantor
jumlah bangunan gedung
non kantor terpelihara
1 1 74.569.300 1
103.369.720
1 145.000.000 1
125.000.000
1 127.712.500 1 130.483.861 1 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.02.
31
Pemeliharaan rutin/berkala
lingkungan gedung non
kantor
jumlah unit lingkungan
gedung terpelihara
1 1 63.883.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.02.
32
Pengelolaan bangunan
gedung non kantor
jumlah unit gedung non
kantor terkelola
1 1 57.854.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.02.
40
Rehabilitasi sedang/berat
kendaraan
dinas/operasional
jumlahkendaraan
dinas/operasionall terrehap
0 13 105.186.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.02.
48
Penataan Arsip Kantor jumlah arsip kantor tertata 1 1 18.526.950 1
28.060.150
2 35.000.000 1 20.000.000 1 20.434.000 1 20.877.418 1 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
18
4.4.01.02.
49
Pemeliharaan Panggung
Baliho dan Spanduk
jumlah panggung baliho
dan spanduk terpelihara
45 8 49.602.000 8
14.828.000
8 30.000.000 8 25.000.000 8 25.542.500 8 26.096.772 8 BPKD Kab
Klate
n
4.4.01.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase pegawai yang
mengikuti pelatihan
0 0 0 90
116.597.100
0 0 0 0 0 - 93
200.000.000
93 BPKD Kab
Klate
n
4.4.01.05.
5
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pengelolaan
Keuangan
jumlah ASN kapasitas
pengelolaan keuangan
meningkat
0 0 0 100
116.597.100
0 0 0 0 0 0 100 200.000.000 100 BPKD Kab
Klate
n
4.4.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Nilai SAKIP yang
diperoleh instansi
0 0 0 CC
3.728.950
CC 54.000.000 CC 20.000.000 CC 20.434.000 B 20.877.418 B BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.06.
01
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
jumlah jenis dokumen 0 0 0 1
3.728.950
1 54.000.000 1 20.000.000 1 20.434.000 1 20.877.418 1 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.27
Program peningkatan
kualitas perencanaan
12.861.800
BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.27.
02
Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Kerja SKPD
jumlah jenis dokumen 0 0 0 4
8.696.800
4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.217.000 4 10.438.709 4 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
4.4.01.27.
03
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Program /
Kegiatan SKPD
jumlah frekuensi rapat
koordinasi
0 0 0 4
4.165.000
0 0 4 10.000.000 4 10.217.000 4 10.438.709 4 BPKD BPKD
Kab
Klate
n
JUMLAH PENDANAAN 15.255.218.262 5.578.233.156 10.131.467.000 3.819.400.000 3.082.750.980 3.349.646.676
19
BAB III
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dari isu strategi yang telah terinventarisir dan mempertimbangkan
faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program kegiatan, maka dapat
dirumuskan beberapa strategi BPKD Kabupaten Klaten dalam kelancaran
pelaksanaan berbagai urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset daerah, sebagai berikut:
1) Meningkatkan pendapatan daerah.
2) Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang
tertib, transparan dan akuntabel.
3) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4) Mempercepat penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah.
5) Meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6) Meningkatkan kualitas penyusunan APBD.
7) Meningkatkan legalitas aset tanah pemda.
8) Meningkatkan efektifitas belanja daerah.
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sebagai penjabaran sekaligus
implementasi strategi maka sebagai rangkuman atau kerangka dari rencana
program kegiatan disusun kebijakan BPKD Kabupaten Klaten, meliputi:
a. Mencapai kapasitas fiskal kategori tinggi dengan indeks 1,14-2,05.
b. Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
c. Meningkatkan prosentase kenaikan pendapatan asli daerah dari sektor
pajak,retribusi dan lain-lain PAD yang sah.
d. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu.
e. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu
f. Menyusun APBD tepat waktu.
g. Percepatan sertifikasi tanah milik pemda.
h. Mencapai realisasi belanja daerah yang tinggi baik belanja tidak
langsung maupun belanja langsung.
Rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada
tabel berikut:
20
TABEL TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
VISI MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING
MISI Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan profesionalisme
aparatur pemerintah daerah
1 Meningkatnya kinerja pengelolaan
keuangan daerah
1 Meningkatkan pendapatan daerah 1 Mencapai kapasitas fiskal daerah kategori
tinggi dari Kementerian Keuangan RI
2 Meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah yang tertib, transparan
dan akuntabel
2 Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari BPK RI
3 Meningkatkan pendapatan asli daerah 3 Meningkatkan prosentase kenaikan
pendapatan asli daerah dari sektor pajak,
retribusi dan lain-lain PAD yang sah
4 Mempercepat penyelesaian laporan
keuangan pemerintah daerah
4 Menyusun laporan keuangan pemerintah
daerah yang tepat waktu
5 Meningkatkan kualitas laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
5 Menyusun laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tepat waktu
6 Meningkatkan kualitas penyusunan APBD 6 Menyusun APBD tepat waktu
7 Meningkatkan legalitas aset tanah pemda 7 Percepatan sertifikasi tanah milik pemda
8 Meningkatkan efektifitas belanja daerah 8 Mencapai realisasi belanja daerah yang tinggi
baik belanja tidak langsung maupun belanja
langsung
21
BAB IV
REVIEW RENSTRA BPKD
A. REVIEW TERHADAP TUJUAN
Tujuan merupakan hasil akhir (results) yang ingin dicapai dalam
mewujudkan visi dan misinya melalui serangkaian program dan kegiatan.
Tujuan juga merupakan arah (direction) yang akan menunjukkan kemana
tujuan (destination) yang ingin dicapai di masa yang akan datang.
Tujuan BPKD sesuai Renstra adalah meningkatkan profesionalisme
aparatur pemerintah daerah, dengan indikator indeks kapasitas fiskal
daerah. Indeks kapasitas fiskal daerah yang menghitung Kementerian
Keuangan Republik Indonesia.
Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah bukan
hanya tugas BPKD saja, akan tetapi juga tugas OPD lain yang mempunyai
tusi salah satunya meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah
daerah antara lain Bagian Organisasi, BKPPD dan Inspektorat. Sehingga
tujuan tersebut lebih tepat menjadi tujuan Kabupaten Klaten.
BPKD perlu menetapkan tujuan tersendiri yang lingkupnya lebih
sesuai dengan tusi BPKD. Alternatif rumusan tujuan yang sesuai dengan
tusi BPKD adalah :
1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan indikator Opini BPK;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan indikator kemandirian
daerah; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator kontribusi
PAD terhadap pendapatan daerah.
Oleh karena itu untuk Renstra yang akan datang, tujuan BPKD
Kabupaten Klaten agar dirubah, sesuai alternative tersebut.
22
B. REVIEW TERHADAP SASARAN
Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian outcome
program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai BPKD Kabupaten
Klaten adalah meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah,
dengan indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah
daerah.
BPKD Kabupaten Klaten mempunyai 2 (dua) bidang urusan yang
berbeda yaitu pengelolaan keuangan dan pengelolaan pendapatan daerah.
Oleh karena itu sasaran BPKD seharusnya mencakup 2 (dua) bidang
urusan tersebut. Adapun rumusan sasaran yang sesuai adalah :
1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah,
dengan indikator pelaporan keuangan daerah yang tepat waktu;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan indikator prosentase
peningkatan pendpatan asli daerah.
3. Meningkatkan pelayanan publik, dengan indikator prosentase
peningkatan pajak daerah.
C. REVIEW TERHADAP PROGRAM
Dari program yang ada di Rencana Strategis Tahun 2016-2021,
terlihat bahwa ada satu program yang mendukung secara langsung
terhadap capaian sasaran BPKD, dimana satu program tersebut dipakai
oleh 5 (lima) bidang yang ada di BPKD Kabupaten Klaten. Sehingga
menyulitkan dalam pengawasan pelaksanaan program tersebut dan
penetapan indikatornya.
Oleh karena itu untuk Rencana Strategis yang akan dating, agar
dibuatkan program tersendiri untuk masing-masing bidang yang ada.
Alternatif rumusan program yang dapat dibuat adalah :
1. Program Penyusunan APBD, untuk Bidang Anggaran;
23
2. Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah, untuk Bidang
Perbendaharaan;
3. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, untuk Bidang Aset
Daerah.
4. Program Peningkatan Pendapatan Daerah, untuk Bidang PAD;
5. Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, untuk
Bidang Akuntansi.
D. REVIEW TERHADAP KEGIATAN
Kegiatan yang ada di Rencana Strategis BPKD, sudah cukup
memadai. Hanya perlu diperhatikan konsistensinya dengan pelaksanaan di
Rencana Kerja (Renja) maupun di RKA/DPA SKPD.
Beberapa kegiatan khususnya kegiatan yang dikelola Bidang PAD,
agar dilakukan penggabungan beberapa kegiatan yang arahnya sama.
Sehingga jumlah kegiatannya tidak terlalu banyak.
24
BAB IV
PENUTUP
Review Rencana strategis BPKD Kabupaten Klaten tahun 2016-2021
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan
tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun
yang bersifat eksternal. Review Renstra ini merupakan upaya untuk
mengevaluasi permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program
yang ditetapkan, dan strategi yang dijalankan, serta output dan outcome yang
dihasilkan.
Rencana stretegis BPKD Kabupaten Klaten harus terus disempurnakan
dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari
kemungkinan perubahan. Melalui review renstra ini diharapkan dapat
membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran
tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Demikian resume hasil review terhadap Rencana Strategis BPKD
Kabupaten Klaten, agar ditindaklanjuti untuk penyusunan Rencana Strategis
tahun selanjutnya.
.
Klaten, 3 Januari 2020
KEPALA BPKD KAB. KLATEN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pemuda Nomor 294 Telp. 0272 - 321046 ( Pswt. 10 saluran )
Faksimili 322567, Teleks 325367 K L A T E N
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN
NOMOR 900/ 62 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu
dilakukan review secara berkala terhadap Rencana Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Review Rencana Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten tentang
Pembentukan Tim Penyusun Review Rencana Strategis Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem
perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Renana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun
2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016
tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Klaten Tahun 2016-202;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten KlatenTahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Review Rencana Strategis Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas
melakukan review terhadap Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, dengan
melihat pelaksanaan/capaian sampai dengan tahun 2019.
KETIGA : Hasil review sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA untuk
dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 4 Januari 2019
Kepala BPKD Kabupaten Klaten
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR 900/ 62 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIEW
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN
2019
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019
NO JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN DALAM
TIM
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten
Pembina
2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Klaten
Ketua
3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten
Sekretaris
4. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
Anggota
5. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Klaten
Anggota
6. Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
Anggota
7. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Klaten
Anggota
8. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
Anggota
9. Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran Anggota
Belanja Langsung Bidang Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Klaten
10. Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran
Belanja Tidak Langsung Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten
Anggota
11. Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian
Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Klaten
Anggota
12. Kepala Subbidang Analisis Data Keuangan
Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
Anggota
13. Kepala Subbidang Pelaporan Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten
Anggota
14. Kepala Subbidang Pengembangan Akuntansi
Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
Anggota
15. Kepala Subbidang Belanja Non Gaji Bidang
Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Klaten
Anggota
16. Kepala Subbidang Kas Daerah Bidang
Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Klaten
Anggota
17. Kepala Sub Bidang Belanja Gaji Bidang
Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Klaten
Anggota
18. Kepala Subbidang Penagihan dan Pemungutan
Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Klaten
Anggota
19. Kepala Subbidang Penetapan dan Pelayanan
Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Klaten
Anggota
20. Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian Anggota
Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Klaten
21. Kepala Subbidang Inventarisasi dan
Penghapusan Aset Bidang Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Klaten
Anggota
22. Kepala Subbidang Pemberdayaan dan
Pemeliharaan Aset Bidang Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Klaten
Anggota
23. Kepala Subbidang Pengadaan dan Distribusi
Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
Anggota
24. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten
Anggota
25. Staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten (6 Orang)
Staf Teknis
Kepala BPKD Kabupaten Klaten