OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI

Oleh: Drs. Syahril Mahmud, M.se

PENYUSUNAN PERDA INISIATIF DAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

BIRO HUKUM DEPDAGRI

A. PengantarA. PengantarSalah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi. Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi. Fungsi Fungsi legislasi dijabarkan melalui serangkaian kegiatan untuk legislasi dijabarkan melalui serangkaian kegiatan untuk membentuk peraturan daerah bersama dengan kepala membentuk peraturan daerah bersama dengan kepala daerah. Pembentukan peraturan daerah bukanlah daerah. Pembentukan peraturan daerah bukanlah sebuah proses yang semata-mata hanya menyusun sebuah proses yang semata-mata hanya menyusun pasal-pasal dan ayat-ayat sehingga menjadi sebuah pasal-pasal dan ayat-ayat sehingga menjadi sebuah peraturan, melainkan satu pekerjaan yang rumit dan peraturan, melainkan satu pekerjaan yang rumit dan penuh pemikiran yang mendalam untuk merancang penuh pemikiran yang mendalam untuk merancang sebuah keadaan pada masa yang akan datang melalui sebuah keadaan pada masa yang akan datang melalui seperangkat aturan sekaligus memprediksikan segala seperangkat aturan sekaligus memprediksikan segala sesuatu sumber daya yang dibutuhkan untuk efektivitas sesuatu sumber daya yang dibutuhkan untuk efektivitas pencapaian tujuan pengaturan tersebut.pencapaian tujuan pengaturan tersebut.

Pada saat kita sedang menyusun peraturan perundang-Pada saat kita sedang menyusun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya adalah menyusun undangan, termasuk di dalamnya adalah menyusun perda, Prof Dr Satjipto Rahardjo mengingatkan pada kita perda, Prof Dr Satjipto Rahardjo mengingatkan pada kita semua bahwa hukum tidak berawal dari hukum itu semua bahwa hukum tidak berawal dari hukum itu sendiri, melainkan berawal dari manusia dan sendiri, melainkan berawal dari manusia dan kemanusiaan.kemanusiaan. Dengan demikian yang menentukan karya Dengan demikian yang menentukan karya kita dibidang legislasi, yudikasi dan penegakannya kita dibidang legislasi, yudikasi dan penegakannya adalah determinasi bahwa “hukum adalah untuk adalah determinasi bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Artinya adalah bahwa manusia dan manusia”. Artinya adalah bahwa manusia dan kemanusiaan menjadi wacana yang utama dalam kemanusiaan menjadi wacana yang utama dalam proses-proses tersebut.proses-proses tersebut. Prof. Dr Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Prof. Dr Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, 2006, hal 55Ketertiban, UKI Press, 2006, hal 55

Pada sisi lain, apabila kita tidak menggunakan Pada sisi lain, apabila kita tidak menggunakan paradigma ini, maka hukum yang akan menjadi wacana paradigma ini, maka hukum yang akan menjadi wacana pokok dan kemanusiaan hanya akan menjadi asesories pokok dan kemanusiaan hanya akan menjadi asesories belaka. Peraturan perundang-undangan haruslah belaka. Peraturan perundang-undangan haruslah dimaknai lebih daripada sekedar hukum yang tertulis, dimaknai lebih daripada sekedar hukum yang tertulis, tetapi haruslah menjadi hukum yang hidup dan berhati tetapi haruslah menjadi hukum yang hidup dan berhati nurani. Peraturan perundang-undangan tidak berada nurani. Peraturan perundang-undangan tidak berada dalam ruang hampa, tidak bersifat esoteric, melainkan dalam ruang hampa, tidak bersifat esoteric, melainkan berada dalam ruang kehidupan sosial yang penuh berada dalam ruang kehidupan sosial yang penuh pergulatan kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam pergulatan kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam lingkungan geopolitik dan geostrategis yang dinamis. lingkungan geopolitik dan geostrategis yang dinamis.

Pada hakekatnya pembuatan perda adalah sebuah proses memberi Pada hakekatnya pembuatan perda adalah sebuah proses memberi bentuk terhadap sejumlah keinginan dan pemberian bentuk tersebut bentuk terhadap sejumlah keinginan dan pemberian bentuk tersebut dirumuskan melalui bahasa ke dalam norma yang tertulis. Perumusan dirumuskan melalui bahasa ke dalam norma yang tertulis. Perumusan melalui bahasa ke dalam norma adalah tahap akhir dari suatu proses melalui bahasa ke dalam norma adalah tahap akhir dari suatu proses panjang penyusunan perda. Proses ini dapat disebut sebagai proses panjang penyusunan perda. Proses ini dapat disebut sebagai proses transformasi. transformasi. Tahap pertama dari proses tersebut adalah memberi bentuk terhadap Tahap pertama dari proses tersebut adalah memberi bentuk terhadap berbagai kepentingan yang bersimpang siur dan mengubahnya berbagai kepentingan yang bersimpang siur dan mengubahnya menjadi harapan dan keinginan. Tahap kedua diusahakan agar menjadi harapan dan keinginan. Tahap kedua diusahakan agar keinginan perorangan menjadi keinginan suatu golongan atau keinginan perorangan menjadi keinginan suatu golongan atau kategori sosial. Tahap ketiga menjadikan keinginan perorangan yang kategori sosial. Tahap ketiga menjadikan keinginan perorangan yang sudah menjadi keinginan umum itu menjadi urusan pemerintah. Hal sudah menjadi keinginan umum itu menjadi urusan pemerintah. Hal ini adalah tahap untuk menjadikan keinginan umum tersebut sebagai ini adalah tahap untuk menjadikan keinginan umum tersebut sebagai problem. Tahap keempat adalah pengakuan golongan-golongan problem. Tahap keempat adalah pengakuan golongan-golongan politik, bahwa problem tersebut adalah urusan yang membutuhkan politik, bahwa problem tersebut adalah urusan yang membutuhkan campur tangan pemerintah. Tahap kelima adalah menempatkan campur tangan pemerintah. Tahap kelima adalah menempatkan problem tersebut dalam agenda pembuatan peraturan perundang-problem tersebut dalam agenda pembuatan peraturan perundang-undangan. Tahap keenam adalah proses pembuatan/perumusan undangan. Tahap keenam adalah proses pembuatan/perumusan peraturan perundang-undangan.peraturan perundang-undangan.

Dalam proses transformasi inilah maka sering terjadi Dalam proses transformasi inilah maka sering terjadi kesenjangan antara apa yang dipikirkan dengan apa yang kesenjangan antara apa yang dipikirkan dengan apa yang muncul dalam tulisan /norma. Pertanyaan mendasarnya adalah muncul dalam tulisan /norma. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah “bahasa dan norma yang dituliskan itu mampu apakah “bahasa dan norma yang dituliskan itu mampu mewadahi keseluruhan pikiran dan perilaku yang ingin kita mewadahi keseluruhan pikiran dan perilaku yang ingin kita sampaikan?” sampaikan?” Menurut pendapat saya, bahasa dan norma yang dituliskan Menurut pendapat saya, bahasa dan norma yang dituliskan tersebut selalu akan berpotensi menuai kegagalan karena tersebut selalu akan berpotensi menuai kegagalan karena adanya berbagai keterbatasan baik karena karena adanya berbagai keterbatasan baik karena karena ketidakutuhan saat perumusan maupun karena tidak ketidakutuhan saat perumusan maupun karena tidak tertampungnya seluruh makna, pikiran dan perilaku ke dalam tertampungnya seluruh makna, pikiran dan perilaku ke dalam bahasa dan norma. Oleh karena itu, menurut saya secara bahasa dan norma. Oleh karena itu, menurut saya secara akademis tidak tepat apabila sebuah peraturan perundang-akademis tidak tepat apabila sebuah peraturan perundang-undangan dianggap selalu sudah jelas. Selalu ada ruang-ruang undangan dianggap selalu sudah jelas. Selalu ada ruang-ruang bagi lahirnya perda yang tidak sempurna atau terdapat pasal-bagi lahirnya perda yang tidak sempurna atau terdapat pasal-pasal yang tidak mampu mengakomodir seluruh kepentingan pasal yang tidak mampu mengakomodir seluruh kepentingan para para stakeholdersstakeholders

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, Dalam pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa pertanyaan penting yang terdapat beberapa pertanyaan penting yang harus diajukan sebagai arah untuk harus diajukan sebagai arah untuk memfokuskan pembentukan peraturan tersebut. memfokuskan pembentukan peraturan tersebut. Pertanyaan itu adalah :Pertanyaan itu adalah :– Apakah sudah diketahui gambaran ideal Apakah sudah diketahui gambaran ideal

kondisi yang akan diatur ?kondisi yang akan diatur ?– mengapa kita perlu mengatur ?mengapa kita perlu mengatur ?– apakah tujuan kita mengatur ?apakah tujuan kita mengatur ?– apakah fungsi aturan tersebut?apakah fungsi aturan tersebut?– Apakah dengan pengaturan tersebut masalah Apakah dengan pengaturan tersebut masalah

yang ada dapat diselesaikan?yang ada dapat diselesaikan?

Pertanyaan yang pertama bersifat futuristis, pertanyaan Pertanyaan yang pertama bersifat futuristis, pertanyaan kedua bersifat filosofis dan pertanyaan yang ketiga, kedua bersifat filosofis dan pertanyaan yang ketiga, keempat dan kelima lebih bersifat praktis. Pembentukan keempat dan kelima lebih bersifat praktis. Pembentukan Peraturan Daerah dalam arti sebagai norma hukum Peraturan Daerah dalam arti sebagai norma hukum positif pada hakekatnya merupakan norma pelengkap positif pada hakekatnya merupakan norma pelengkap dari norma-norma yang sudah ada, yaitu norma agama, dari norma-norma yang sudah ada, yaitu norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Norma hukum norma kesopanan dan norma kesusilaan. Norma hukum dibutuhkan untuk melengkapi tiga norma yang lain dibutuhkan untuk melengkapi tiga norma yang lain karena norma hukum ini dapat memberikan sanksi yang karena norma hukum ini dapat memberikan sanksi yang bisa dipaksakan oleh negara, bersifat eksternal dan bisa dipaksakan oleh negara, bersifat eksternal dan dapat menimbulkan efek jera. Sedangkan sanksi dari dapat menimbulkan efek jera. Sedangkan sanksi dari norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan bersifat individual, tergantung pada derajat masing-bersifat individual, tergantung pada derajat masing-masing individu, dan tidak dapat dipaksakan oleh masing individu, dan tidak dapat dipaksakan oleh negara.negara.

B. Dasar-Dasar Membentuk Perda: Dari Politik B. Dasar-Dasar Membentuk Perda: Dari Politik

Hukum sampai dengan Merumuskan Pasal-PasalHukum sampai dengan Merumuskan Pasal-Pasal Secara harfiah pengertian politik hukum adalah Secara harfiah pengertian politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, dan dilaksanakan atau isi hukum yang akan dibentuk, dan dilaksanakan atau diterapkan oleh suatu pemerintahan negara. diterapkan oleh suatu pemerintahan negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hukum bukan Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hukum bukan merupakan tujuan namun hanya digunakan sebagai merupakan tujuan namun hanya digunakan sebagai salah satu sarana untuk mencapai ide yang dicita-salah satu sarana untuk mencapai ide yang dicita-citakan oleh negara tersebut. Untuk itu perlu diketahui citakan oleh negara tersebut. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu masyarakat yang bagaimana yang ingin terlebih dahulu masyarakat yang bagaimana yang ingin diwujudkan oleh suatu negara. Setelah diketahui diwujudkan oleh suatu negara. Setelah diketahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh suatu negara, dapatlah dicari sistem hukum yang dapat suatu negara, dapatlah dicari sistem hukum yang dapat membawa rakyat ke arah masyarakat yang dicita-membawa rakyat ke arah masyarakat yang dicita-citakan, dan sekaligus dapat ditentukan politik hukum citakan, dan sekaligus dapat ditentukan politik hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum yang dikehendaki tersebut. yang dikehendaki tersebut.

Demikian pula bagi Indonesia, politik hukum yang dipilih diarahkan Demikian pula bagi Indonesia, politik hukum yang dipilih diarahkan untuk membawa rakyat Indonesia ke arah masyarakat yang dicita-untuk membawa rakyat Indonesia ke arah masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan oleh citakan oleh bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bagsa, dan ikut kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bagsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, peraturan perdamaian abadi dan keadilan sosial. peraturan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan tersebut di atas maka Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan tersebut di atas maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai aturan dasar dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang sebagai aturan dasar dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain tujuan ini harus dicapai berdasarkan falsafah Pancasila.kata lain tujuan ini harus dicapai berdasarkan falsafah Pancasila.

Menurut Bagir Manan, politik hukum ada Menurut Bagir Manan, politik hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada yang bersifat temporer. Politik hukum yang yang bersifat temporer. Politik hukum yang tetap adalah yang berkaitan dengan sikap tetap adalah yang berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Politik hukum yang penegakan hukum. Politik hukum yang tetap bagi Indonesia, antara lain:tetap bagi Indonesia, antara lain:

Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia;Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia;Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945;sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945;Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan suku, ras atau agama. Kalaupun ada negara tertentu berdasarkan suku, ras atau agama. Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa;rangka kesatuan dan persatuan bangsa;Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat;Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat;Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat;pergaulan masyarakat;Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat;masyarakat;Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat Indonesia yang sosial bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi.hukum dan berkonstitusi.

Politik hukum temporer adalah kebijakan Politik hukum temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Termasuk sesuai dengan kebutuhan. Termasuk dalam kategori ini misalnya penentuan dalam kategori ini misalnya penentuan prioritas pembentukan Peraturan Daerah, prioritas pembentukan Peraturan Daerah, pembaharuan peraturan perundang-pembaharuan peraturan perundang-udangan yang menunjang pembangunan udangan yang menunjang pembangunan nasional dan sebagainya.nasional dan sebagainya.

Setidak-tidaknya, menurut Bagir Manan, ada dua lingkup utama politik Setidak-tidaknya, menurut Bagir Manan, ada dua lingkup utama politik hukum:hukum:Politik pembentukan hukum, yaitu kebijaksanaan yang bersangkutan Politik pembentukan hukum, yaitu kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum. Politik dengan penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum ini mencakup:pembentukan hukum ini mencakup:– Kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan;Kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan;– Kebijaksanaan (pembentukan ) hukum yurisprudensi atau putusan hakim; Kebijaksanaan (pembentukan ) hukum yurisprudensi atau putusan hakim; – Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.

Politik penegakan hukum, yaitu kebijaksanaan yang bersangkutan dengan:Politik penegakan hukum, yaitu kebijaksanaan yang bersangkutan dengan:– Kebijaksanaan di bidang peradilan; danKebijaksanaan di bidang peradilan; dan– Kebijaksanaan di bidang pelayanan umum.Kebijaksanaan di bidang pelayanan umum.

Antara kedua aspek politik hukum tersebut, sekedar dibedakan tetapi tidak Antara kedua aspek politik hukum tersebut, sekedar dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan karena:dapat dipisahkan karena:Keberhasilan suatu Peraturan Daerah tergantung pada penerapannya;Keberhasilan suatu Peraturan Daerah tergantung pada penerapannya;Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrumen Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrumen kontrol bagi ketepatan atau kekurangan suatu Peraturan;kontrol bagi ketepatan atau kekurangan suatu Peraturan;Penegakan hukum merupakan dinamisator Peraturan melalui putusan Penegakan hukum merupakan dinamisator Peraturan melalui putusan dalam rangka penegakan hukum.dalam rangka penegakan hukum.

Dalam pelaksanaannya, politik hukum juga tidak dapat dipisahkan Dalam pelaksanaannya, politik hukum juga tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek kebijaksanaan yang ada di dalam negeri, dari aspek-aspek kebijaksanaan yang ada di dalam negeri, misalnya aspek realitas sosial, ekonomi, dan politik maupun misalnya aspek realitas sosial, ekonomi, dan politik maupun perkembangan hukum internasional karena Indonesia merupakan perkembangan hukum internasional karena Indonesia merupakan bagian dari dunia internasional. bagian dari dunia internasional. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya politik hukum nasional adalah kebijakan bahwa pada dasarnya politik hukum nasional adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk dan diterapkan di Indonesia, maka sebenarnya politik dibentuk dan diterapkan di Indonesia, maka sebenarnya politik hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah (politik perundang-hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah (politik perundang-undangan) dapat dibaca sebagai segala sesuatu yang berada di undangan) dapat dibaca sebagai segala sesuatu yang berada di balik sebuah Peraturan Daerah antara lain berupa tujuan, fungsi, balik sebuah Peraturan Daerah antara lain berupa tujuan, fungsi, paradigma, kehendak politik negara, maupun ideologi hukum. paradigma, kehendak politik negara, maupun ideologi hukum. Sejak tanggal 1 Nopember 2004 telah diberlakukan Undang-Sejak tanggal 1 Nopember 2004 telah diberlakukan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah yang kemudian Undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.Pembentukan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi:2004 ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi:Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Jenis dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.Pusat.Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Menetapkan Undang- Undang Darurat tentang tentang Menetapkan Undang- Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan Tentang Mengeluarkan, Republik Indonesia Serikat dan Tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 1), Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 1), sepanjang yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, sepanjang yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, Peraturan perundangan lain yang ketentuannya telah Peraturan perundangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang ini.diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam teori maupun praktik hukum, dikenal adanya 3 Dalam teori maupun praktik hukum, dikenal adanya 3 bentuk penuangan keputusan norma hukum, yaitu (a) bentuk penuangan keputusan norma hukum, yaitu (a) keputusan yang bersifat mengatur/keputusan yang bersifat mengatur/regelingregeling yang yang menghasilkan produk peraturan menghasilkan produk peraturan (regels)(regels) , (b) keputusan , (b) keputusan hukum yang bersifat menentukan atau menetapkan hukum yang bersifat menentukan atau menetapkan secara administrasi menghasilkan keputusan secara administrasi menghasilkan keputusan administrasi negara (administrasi negara (beschikkings)beschikkings) dan (c) keputusan dan (c) keputusan yang bersifat menghakimi sebagai hasil dari proses yang bersifat menghakimi sebagai hasil dari proses peradilan menghasilkan putusan (peradilan menghasilkan putusan (vonnis). vonnis). Disamping itu Disamping itu ada pula yang dinamakan ada pula yang dinamakan beleidregels beleidregels atau aturan atau aturan kebijakan (kebijakan (policy rules) policy rules) yang sering juga disebut dengan yang sering juga disebut dengan quasi peraturan, misalnya petunjuk pelaksanaan, surat quasi peraturan, misalnya petunjuk pelaksanaan, surat edaran, instruksi dan sebagainya yang tidak dapat edaran, instruksi dan sebagainya yang tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan tetapi isinya bersifat dikategorikan sebagai peraturan tetapi isinya bersifat mengatur juga.mengatur juga.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu mengenai sistem, asas, jenis, dan materi mengenai sistem, asas, jenis, dan materi muatan, persiapan, pembahasan, pengesahan, muatan, persiapan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan maupun pengundangan, dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat.partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, Undang-Undang ini akan menjadi Dengan demikian, Undang-Undang ini akan menjadi arah dan politik hukum dalam pembentukan Peraturan arah dan politik hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia baik di tingkat pusat Perundang-Undangan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun di daerah. Secara normatif, jenis dan hierarki maupun di daerah. Secara normatif, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, yaitu:Undang Nomor 10 tahun 2004, yaitu:- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Tahun 1945;- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;Undang- Undang;- Peraturan Pemerintah;- Peraturan Pemerintah;- Peraturan Presiden;- Peraturan Presiden;- Peraturan Daerah.- Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;dengan gubernur;b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;bersama bupati/walikota;c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), diakui sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) UU nomor 10 tahun 2004. UU nomor 10 tahun 2004. Dalam hal ini yang Dalam hal ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. tinggi.

Secara umum pembentukan Peraturan Daerah Secara umum pembentukan Peraturan Daerah harus sejalan dengan jiwa dan asas-asas yang harus sejalan dengan jiwa dan asas-asas yang ada dalam :ada dalam :

PancasilaPancasilaUUD 1945UUD 1945UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU 17 tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalPembangunan NasionalUU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganUU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganUU 17 tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025UU 17 tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025Peraturan Perundang-Undangan sektoral lainnyaPeraturan Perundang-Undangan sektoral lainnya

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, Dalam pembentukan Peraturan Daerah, Pancasila harus menjadi ruhnya. Pancasila harus menjadi ruhnya. Pancasila adalah Pancasila adalah grundnorm, grundnorm, norma norma dasar tertinggi sehingga seluruh Peraturan dasar tertinggi sehingga seluruh Peraturan Daerah yang kita buat harus mengacu Daerah yang kita buat harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:tersebut adalah:Nilai dasar moral religiusNilai dasar moral religiusNilai dasar KemanusiaanNilai dasar KemanusiaanNilai dasar KebangsaanNilai dasar KebangsaanNilai dasar DemokrasiNilai dasar DemokrasiNilai dasar Keadilan sosialNilai dasar Keadilan sosial

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Dalam pembentukan Peraturan Daerah maka kita harus memperhatikan semangat maka kita harus memperhatikan semangat dan konstruksi yang ada dalam UUD 1945 dan konstruksi yang ada dalam UUD 1945 dan penjabarannya dalam berbagai dan penjabarannya dalam berbagai peraturan perundangan. Konstruksi peraturan perundangan. Konstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Indonesia diatur dan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam UUD 1945 di dalam Bab VI yang dalam UUD 1945 di dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 18Bterdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B

[1] Bunyi selengkapnya Bab VI tentang Pemerintahan Daerah: [1] Bunyi selengkapnya Bab VI tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 18 Pasal 18 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.Pusat.Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.undang.Pasal 18APasal 18A– Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. keragaman daerah.

– Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18BPasal 18BNegara mengakui dan menghormati satuan-satuan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.dalam undang-undang.

Pengaturan dalam pasal-pasal tersebut merupakan satu Pengaturan dalam pasal-pasal tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan yang meliputi susunan kesatuan pengaturan yang meliputi susunan pemerintahan, pengakuan terhadap keanekaragaman pemerintahan, pengakuan terhadap keanekaragaman dan keistimewaan daerah, dan kerangka sistem dan keistimewaan daerah, dan kerangka sistem otonomi.otonomi.Berdasarkan konstruksi dalam UUD 1945 tersebut, Berdasarkan konstruksi dalam UUD 1945 tersebut, maka untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam maka untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah propinsi, kabupaten kabupaten dan kota. Setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota merupakan pemerintah daerah yang diberi dan kota merupakan pemerintah daerah yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan pada asas otonomi pemerintahan yang berdasarkan pada asas otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. luas, nyata dan bertanggung jawab.

Berdasarkan UUD 1945 ciri-ciri umum penyelenggaraan Berdasarkan UUD 1945 ciri-ciri umum penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah sebagai berikut:pemerintahan di Indonesia adalah sebagai berikut:Pemerintah daerah terbentuk karena dibentuk oleh Pemerintah Pemerintah daerah terbentuk karena dibentuk oleh Pemerintah sehingga dapat dihapus oleh Pemerintah melalui proses hukum.sehingga dapat dihapus oleh Pemerintah melalui proses hukum.Di wilayah Indonesia dibentuk provinsi dan di wilayah provinsi di Di wilayah Indonesia dibentuk provinsi dan di wilayah provinsi di bentuk kabupaten dan kota sebagai daerah otonom.bentuk kabupaten dan kota sebagai daerah otonom.Pembentukan wilayah di atas mempunyai konsekuensi bahwa Pembentukan wilayah di atas mempunyai konsekuensi bahwa kebijakan desentralisasi dibuat oleh pemerintah sedangkan kebijakan desentralisasi dibuat oleh pemerintah sedangkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta masyarakat sebagai cerminan Daerah dan DPRD serta masyarakat sebagai cerminan pemerintahan yang demokratis.pemerintahan yang demokratis.Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom (provinsi,kabupaten dan kota) adalah bersifat tergantung dan (provinsi,kabupaten dan kota) adalah bersifat tergantung dan bawahan bawahan (dependent and subordinate).(dependent and subordinate). Prinsip ini berbeda dengan Prinsip ini berbeda dengan hubungan antara negara bagian dengan pemerintah federal yang hubungan antara negara bagian dengan pemerintah federal yang menganut prinsip federalisme yang sifatnya independen dan menganut prinsip federalisme yang sifatnya independen dan koordinatif.koordinatif.Adanya pembagian dan penyerahan urusan kepada daerah Adanya pembagian dan penyerahan urusan kepada daerah otonom. otonom.

Gubernur merupakan wakil pemerintah yang Gubernur merupakan wakil pemerintah yang ada di daerah untuk melaksanakan urusan ada di daerah untuk melaksanakan urusan Pusat yang ada di daerah.Pusat yang ada di daerah.

Terdapatnya perbedaan sumber daya alam Terdapatnya perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia pada masing-dan sumber daya manusia pada masing-masing daerah, maka perimbangan keuangan masing daerah, maka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting bagi terciptanya sangat penting bagi terciptanya penyelenggaraan otonomi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam kerangka negara keatuan.kerangka negara keatuan.

Dari konstruksi yang terdapat dalam Pasal 18, Pasal Dari konstruksi yang terdapat dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 maka hak, kewenangan 18A dan Pasal 18B UUD 1945 maka hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lebih diarahkan pada pemenuhan tangga daerah lebih diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat. Sebagai penjabaran Pasal 18, kepentingan masyarakat. Sebagai penjabaran Pasal 18, 18A dan 18B, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 18A dan 18B, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggariskan bahwa maksud dan tujuan 2004 menggariskan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah adalah memacu pemberian otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat; menggalakkan meningkatkan kesejahteraan rakyat; menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata, penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab, serta memperkuat persatuan dan bertanggungjawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan pelayanan publik dan dan kesatuan bangsa, peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah. daya saing daerah.

RPJP nasional merupakan arah pembangunan nasional RPJP nasional merupakan arah pembangunan nasional yang harus dijadikan patokan oleh pemerintah daerah yang harus dijadikan patokan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RPJP Daerah dan RPJM Daerah. dalam menyusun RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dalam wujud konkrit, peraturan daerah merupakan Dalam wujud konkrit, peraturan daerah merupakan instrumen yang secara sadar dibuat dalam rangka instrumen yang secara sadar dibuat dalam rangka mewujudkan tujuan RPJPD dan RPJMD. Oleh karena mewujudkan tujuan RPJPD dan RPJMD. Oleh karena itu, salah satu tolok ukur perda yang baik adalah itu, salah satu tolok ukur perda yang baik adalah mengacu pada RPJPD dan RPJMD.mengacu pada RPJPD dan RPJMD.Dalam pembentukan Peraturan Daerah, pada Dalam pembentukan Peraturan Daerah, pada hakekatnya pemda sedang melakukan perancangan hakekatnya pemda sedang melakukan perancangan terhadap sebuah situasi sosial tertentu dimasa depan. terhadap sebuah situasi sosial tertentu dimasa depan. Didalam perancangan tersebut, pemda harus mampu Didalam perancangan tersebut, pemda harus mampu membangun keseimbangan (membangun keseimbangan (homeostasis) homeostasis) kepentingan kepentingan para pihak yang menjadi sasaran peraturan tersebut. para pihak yang menjadi sasaran peraturan tersebut. Mengapa keseimbangan itu sangat penting, karena hal Mengapa keseimbangan itu sangat penting, karena hal ini menyangkut dua sifat dasar manusia yaitu manusia ini menyangkut dua sifat dasar manusia yaitu manusia sebagai sebagai Homo EconomicusHomo Economicus dan manusia sebagai dan manusia sebagai Homo Homo Juridicus.Juridicus.

Sebagai Sebagai Homo EconomicusHomo Economicus, manusia dalam , manusia dalam hidupnya selalu menggunakan prinsip-prinsip hidupnya selalu menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Manusia ingin mendapatkan ekonomi. Manusia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan modal yang keuntungan yang banyak dengan modal yang sedikit, atau ingin mendapatkan keuntungan sedikit, atau ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal tertentu. Dari sudut yang besar dengan modal tertentu. Dari sudut ini, manusia dalam kehidupannya memang akan ini, manusia dalam kehidupannya memang akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang berusaha untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan pengorbanan yang seminimal mungkin. Oleh pengorbanan yang seminimal mungkin. Oleh karena itu apabila ada warga masyarakat yang karena itu apabila ada warga masyarakat yang tidak membayar pajak, pengusaha menghindari tidak membayar pajak, pengusaha menghindari membayar retribusi, dapat dipahami bahwa membayar retribusi, dapat dipahami bahwa dimensi dimensi homo economicushomo economicusnya yang menonjol.nya yang menonjol.

Sebagai Sebagai Homo Juridicus, Homo Juridicus, manusia dalam manusia dalam hidupnya selalu menggunakan prinsip-prinsip hidupnya selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum. Manusia ingin mendapatkan hukum. Manusia ingin mendapatkan ketentraman, ketenangan dan kepastian ketentraman, ketenangan dan kepastian terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dari sudut ini, manusia dalam negara. Dari sudut ini, manusia dalam kehidupannya akan selalu memenuhi kewajiban-kehidupannya akan selalu memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dirinya kewajiban yang dibebankan kepada dirinya dalam rangka pemenuhan segala sesuatu yang dalam rangka pemenuhan segala sesuatu yang menjadi haknya. Manusia mematuhi aturan agar menjadi haknya. Manusia mematuhi aturan agar dirinya memperoleh kepastian pewujudan apa dirinya memperoleh kepastian pewujudan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.yang menjadi hak dan kewajibannya.

Oleh karena itu, pada saat negara mengatur, Oleh karena itu, pada saat negara mengatur, haruslah dapat menciptakan haruslah dapat menciptakan keseimbangan keseimbangan kedudukan manusia sebagai homo kedudukan manusia sebagai homo economicus dan juridicus. economicus dan juridicus. Apabila negara Apabila negara gagal dalam mewujudkan keseimbangan, maka gagal dalam mewujudkan keseimbangan, maka efektivitas pengaturannya akan diragukan. efektivitas pengaturannya akan diragukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mempertahankan kepentingannya dalam rangka mempertahankan kepentingannya tersebut dapat menimbulkan kendala-kendala tersebut dapat menimbulkan kendala-kendala dalam implementasi Peraturan Daerah. Sedini dalam implementasi Peraturan Daerah. Sedini mungkin, semua kendala ini harus sudah dapat mungkin, semua kendala ini harus sudah dapat diprediksikan sehingga aparat penegak hukum diprediksikan sehingga aparat penegak hukum mampu menyiapkan antisipasinya pada saat mampu menyiapkan antisipasinya pada saat implementasi.implementasi.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam mengantisipasi kegagalan implementasi Peraturan Daerah mengantisipasi kegagalan implementasi Peraturan Daerah adalah dihindari adanya pengaturan yang bersifat adalah dihindari adanya pengaturan yang bersifat kriminogenik dan viktimogenik. kriminogenik dan viktimogenik. Peraturan yang bersifat Peraturan yang bersifat kriminogenik adalah peraturan yang berpeluang/berpotensi kriminogenik adalah peraturan yang berpeluang/berpotensi menimbulkan kejahatan. Misalnya dibuat Peraturan menimbulkan kejahatan. Misalnya dibuat Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang bersifat koruptif dalam arti Daerah-Peraturan Daerah yang bersifat koruptif dalam arti ketika diterapkan akan menimbulkan kerugian keuangan ketika diterapkan akan menimbulkan kerugian keuangan negara. Apabila Peraturan Daerah sudah bersifat negara. Apabila Peraturan Daerah sudah bersifat kriminogenik, maka peluang untuk bersifat viktimogenik kriminogenik, maka peluang untuk bersifat viktimogenik juga besar. Peraturan yang bersifat viktimogenik adalah juga besar. Peraturan yang bersifat viktimogenik adalah peraturan yang berpeluang/berpotensi menimbulkan peraturan yang berpeluang/berpotensi menimbulkan korban. Korban yang dimaksudkan disini bisa manusia, korban. Korban yang dimaksudkan disini bisa manusia, lingkungan hidup, kemandekan investasi dan lain-lain. lingkungan hidup, kemandekan investasi dan lain-lain. Misalnya pemda membuat Peraturan Perda tentang Misalnya pemda membuat Peraturan Perda tentang pengelolaan bahan tambang galian C, maka apabila pengelolaan bahan tambang galian C, maka apabila pengaturannya tidak memperhatikan konservasi dan pengaturannya tidak memperhatikan konservasi dan pemulihan lingkungan, maka lingkungan hidup disekitar pemulihan lingkungan, maka lingkungan hidup disekitar kawasan pertambangan akan rusak dan dalam konteks ini kawasan pertambangan akan rusak dan dalam konteks ini lingkungan telah menjadi korban.lingkungan telah menjadi korban.

Dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah, tidak Dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah, tidak dapat melepaskan diri dari apakah tujuan kita mengatur. dapat melepaskan diri dari apakah tujuan kita mengatur. Setiap Peraturan Daerah yang dibuat harus mampu Setiap Peraturan Daerah yang dibuat harus mampu mewujudkan tujuan pengaturan itu sendiri, antara lain:mewujudkan tujuan pengaturan itu sendiri, antara lain:menciptakan kepastian hukum;menciptakan kepastian hukum;mewujudkan keadilan;mewujudkan keadilan;memberikan kemanfataan sosial.memberikan kemanfataan sosial.Untuk mewujudkan tujuan pengaturan tersebut di atas, Untuk mewujudkan tujuan pengaturan tersebut di atas, Peraturan Daerah harus dapat berfungsi sebagai:Peraturan Daerah harus dapat berfungsi sebagai:alat kontrol sosial;alat kontrol sosial;alat rekayasa sosial;alat rekayasa sosial;mekanisme integrasi;mekanisme integrasi;alat pemberdayaan sosial.alat pemberdayaan sosial.

C. Landasan HukumC. Landasan Hukum Agar Peraturan Daerah dapat berfungsi secara optimal Agar Peraturan Daerah dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuknya, ada sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuknya, ada beberapa landasan yang harus diperhatikan sebelum beberapa landasan yang harus diperhatikan sebelum menyusunnya, yaitu:menyusunnya, yaitu:landasan filosofislandasan filosofisLandasan filosofis adalah landasan yang berkaitan Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara. Setiap masyarakat dengan dasar atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Hal ini disebut keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Hal ini disebut juga dengan cita hukum, yaitu berkaitan dengan baik juga dengan cita hukum, yaitu berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau tidak. Hukum diharapkan dan buruk, adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, penyusunan dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, penyusunan Peraturan Daerah harus memperhatikan secara Peraturan Daerah harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (cita hukum) yang sungguh-sungguh nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila.terkandung dalam Pancasila.

Landasan yuridis.Landasan yuridis.Landasan yuridis sangat penting dalam penyusunan Landasan yuridis sangat penting dalam penyusunan Peraturan Daerah, dalam hal ini berkaitan dengan:Peraturan Daerah, dalam hal ini berkaitan dengan:Pertama,Pertama, keharusan adanya kewenangan dari keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Daerah. Hal ini mengandung pembuat Peraturan Daerah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat makna bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang akan mengakibatkan Peraturan Daerah tersebut batal akan mengakibatkan Peraturan Daerah tersebut batal demi hukum, artinya Peraturan Daerah tersebut demi hukum, artinya Peraturan Daerah tersebut dianggap tidak pernah ada, begitu juga dengan segala dianggap tidak pernah ada, begitu juga dengan segala akibat hukumnya. Secara mudah dapat dikatakan akibat hukumnya. Secara mudah dapat dikatakan bahwa batal demi hukum disini adalah mati dengan bahwa batal demi hukum disini adalah mati dengan sendirinya, tidak perlu ada suatu tindakan apapun. sendirinya, tidak perlu ada suatu tindakan apapun. Namun, dalam praktik yang namanya batal demi Namun, dalam praktik yang namanya batal demi hukum ini tidak pernah terjadi, karena Peraturan hukum ini tidak pernah terjadi, karena Peraturan Daerah tersebut nyatanya tidak mati (batal) dengan Daerah tersebut nyatanya tidak mati (batal) dengan sendirinya tetapi perlu ada suatu tindakan. Apabila ada sendirinya tetapi perlu ada suatu tindakan. Apabila ada suatu tindakan, maka berarti dibatalkan, bukan batal suatu tindakan, maka berarti dibatalkan, bukan batal demi hukum. demi hukum.

Kedua,Kedua, keharusan adanya kesesuaian antara keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan Peraturan Daerah. jenis dan materi muatan Peraturan Daerah. Ketidaksesuaian jenis ini dapat menjadi alasan Ketidaksesuaian jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Daerah tersebut. untuk membatalkan Peraturan Daerah tersebut. Misalnya, Pasal 23 Undang-Undang Dasar Misalnya, Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan “segala pajak diatur dengan undang-undang”. “segala pajak diatur dengan undang-undang”. Hal ini jelas bahwa masalah pajak hanya Hal ini jelas bahwa masalah pajak hanya merupakan materi muatan undang-undang, tidak merupakan materi muatan undang-undang, tidak bisa menjadi materi muatan jenis Peraturan bisa menjadi materi muatan jenis Peraturan Daerah yang lain selain undang-undang. Daerah yang lain selain undang-undang. Jadi, Jadi, jika ada masalah pajak diatur dengan jika ada masalah pajak diatur dengan Keputusan Menteri, maka Keputusan Menteri Keputusan Menteri, maka Keputusan Menteri tersebut dapat dibatalkan.tersebut dapat dibatalkan.

Ketiga,Ketiga, keharusan mengikuti tata cara keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Jika tata cara atau atau prosedur tertentu. Jika tata cara atau prosedur tersebut tidak ditaati, maka prosedur tersebut tidak ditaati, maka Peraturan Daerah tersebut kemungkinan Peraturan Daerah tersebut kemungkinan batal demi hukum dan/atau tidak batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan mengikat. mempunyai kekuatan mengikat. Keempat,Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sebagai contoh misalnya tingkatannya. Sebagai contoh misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak bolah bertentangan dengan Peraturan bolah bertentangan dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi. Daerah yang lebih tinggi.

Landasan sosiologis;Landasan sosiologis;Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat. kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat. Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini Peraturan Daerah diharapkan dapat diterima oleh masyarakat Peraturan Daerah diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif (dan mempunyai daya laku secara efektif ( living lawliving law). Sebagai ). Sebagai contoh, Peraturan Daerah harus memperhatikan struktur dan contoh, Peraturan Daerah harus memperhatikan struktur dan budaya masyarakat.budaya masyarakat.landasan ekonomis.landasan ekonomis.Landasan ekonomis maksudnya adalah agar Peraturan Daerah Landasan ekonomis maksudnya adalah agar Peraturan Daerah yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang tidaklah yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang tidaklah menimbulkan beban ekonomi yang sangat tinggi sehingga menimbulkan beban ekonomi yang sangat tinggi sehingga menganggu perekonomian negara secara keseluruhan. menganggu perekonomian negara secara keseluruhan. landasan politis. landasan politis. Landasan Politis maksudnya adalah agar Peraturan Daerah yang Landasan Politis maksudnya adalah agar Peraturan Daerah yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat yang dapat menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat yang dapat menganggu ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum.menganggu ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum.

D. Materi Muatan Peraturan Daerah Dalam Perspektif D. Materi Muatan Peraturan Daerah Dalam Perspektif

Pencapaian Tujuan Otonomi DaerahPencapaian Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Pasal 12 UU nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Menurut Pasal 12 UU nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan ketentuan di atas, undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan ketentuan di atas, Pasal 136 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Pasal 136 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah memberikan ruang lingkup materi muatan perda sebagai Daerah memberikan ruang lingkup materi muatan perda sebagai penjabaran peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri penjabaran peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan khas daerah. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Ayat 4). Dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan (Ayat 4). Dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang mengakibatkan terganggunya kerukunan warga, terganggunya mengakibatkan terganggunya kerukunan warga, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketertiban/ ketentraman pelayanan umum, dan terganggunya ketertiban/ ketentraman masyarakat serta kebijakan/peraturan daerah yang bersifat masyarakat serta kebijakan/peraturan daerah yang bersifat diskriminatif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.diskriminatif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ketentuan di atas menjadi dasar bagi Ketentuan di atas menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan pengawasan Pemerintah untuk melakukan pengawasan Preventif dan Represif terhadap Perda. Preventif dan Represif terhadap Perda. Pengawasan tersebut dimaksudkan agar Perda Pengawasan tersebut dimaksudkan agar Perda tetap berada dalam kesatuan hukum nasional. tetap berada dalam kesatuan hukum nasional. Dari segi hirarkhi peraturan perundang-Dari segi hirarkhi peraturan perundang-undangan, materi muatan perda tidak boleh undangan, materi muatan perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses harmonisasi vertikal menjadi tinggi. Proses harmonisasi vertikal menjadi sangat penting dalam proses pembentukan sangat penting dalam proses pembentukan Perda sehingga materi muatannya dapat sejalan Perda sehingga materi muatannya dapat sejalan dengan asas hukum dengan asas hukum lex superiori derogat lex lex superiori derogat lex inferiori.inferiori.

Peraturan Daerah sebagai kebijakan Peraturan Daerah sebagai kebijakan publik yang membingkai penyelenggaraan publik yang membingkai penyelenggaraan otonomi daerah sudah selayaknya apabila otonomi daerah sudah selayaknya apabila dibentuk selaras atau dalam kerangka dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. mewujudkan tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah tersebut antara Tujuan otonomi daerah tersebut antara lain:lain:

Peningkatan kesejahteraan masyarakat;Peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Peningkatan daya saing daerah;Peningkatan daya saing daerah;

Peningkatan pelayanan publik;Peningkatan pelayanan publik;

Peningkatan demokratisasi.Peningkatan demokratisasi.

E. Asas-Asas Hukum Umum, dan Asas Pembentukan dan Materi MuatanE. Asas-Asas Hukum Umum, dan Asas Pembentukan dan Materi Muatan Terdapat beberapa asas hukum penting yang perlu Terdapat beberapa asas hukum penting yang perlu dicermati dalam merancang Peraturan Daerah, antara lain:dicermati dalam merancang Peraturan Daerah, antara lain:a. Dalam setiap Peraturan Daerah harus dapat a. Dalam setiap Peraturan Daerah harus dapat ditunjukkan secara jelas Peraturan tertentu yang ditunjukkan secara jelas Peraturan tertentu yang menjadi landasannya/dasarnya (dasar hukum);menjadi landasannya/dasarnya (dasar hukum);b. Hanya Peraturan yang sederajat atau lebih tinggi yang b. Hanya Peraturan yang sederajat atau lebih tinggi yang dapat dijadikan dasar hukum terbentuknya Peraturan dapat dijadikan dasar hukum terbentuknya Peraturan Daerah.Daerah.c. Peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat c. Peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan kekuatan mengikat dari Peraturan lain menghapuskan kekuatan mengikat dari Peraturan lain yang sederajat atau yang lebih rendah. yang sederajat atau yang lebih rendah. Prinsip ini Prinsip ini mengandung beberapa asas lain yaitu asas mengandung beberapa asas lain yaitu asas lex posteori lex posteori derogat legi priori, asas lex superiori derogat legi inferiori,derogat legi priori, asas lex superiori derogat legi inferiori, dan asas dan asas lex specialis derogat legi generalis.lex specialis derogat legi generalis.d. Pentingnya kesesuaian antara jenis produk hukum d. Pentingnya kesesuaian antara jenis produk hukum dan materi muatan dari produk hukum tersebut.dan materi muatan dari produk hukum tersebut.

Ada beberapa asas umum maupun Ada beberapa asas umum maupun khusus yang juga harus diperhatikan khusus yang juga harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah agar pada saat Peraturan Daerah tersebut agar pada saat Peraturan Daerah tersebut diimplementasikan dapat berfungsi secara diimplementasikan dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung terwujudnya maksimal dalam mendukung terwujudnya otonomi daerah dan tidak menimbulkan otonomi daerah dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. permasalahan di kemudian hari. Adapun Adapun asas-asas tersebut antara lain: asas-asas tersebut antara lain:

Asas pembentukan Peraturan Daerah yang Asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi: baik, meliputi:

kejelasan tujuan;kejelasan tujuan;

kelembagaan atau organ pembentuk yang kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;tepat;

kesesuaian antara jenis dan materi kesesuaian antara jenis dan materi muatan;muatan;

dapat dilaksanakan;dapat dilaksanakan;

kedayagunaan dan kehasilgunaan;kedayagunaan dan kehasilgunaan;

kejelasan rumusan;kejelasan rumusan;

keterbukaan.keterbukaan.

Asas khusus yang harus terkandung dalam materi Asas khusus yang harus terkandung dalam materi muatan Peraturan Daerah, meliputi:muatan Peraturan Daerah, meliputi:

Asas pengayoman;Asas pengayoman;

Asas kemanusiaan;Asas kemanusiaan;

Asas kebangsaan;Asas kebangsaan;

Asas kekeluargaan;Asas kekeluargaan;

Asas kenusantaraan;Asas kenusantaraan;

Asas bhineka tunggal ika;Asas bhineka tunggal ika;

Asas keadilan;Asas keadilan;

Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan;Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan;

Asas ketertiban dan kepastian hukum;Asas ketertiban dan kepastian hukum;

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;

Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah

ybs.ybs.

Asas umum pemerintahan yang layak, meliputi:Asas umum pemerintahan yang layak, meliputi:Asas Kepastian Hukum;Asas Kepastian Hukum;

Asas Bertindak CermatAsas Bertindak Cermat

Asas Perlakuan yang JujurAsas Perlakuan yang Jujur

Asas KeadilanAsas Keadilan

Asas MotivasiAsas Motivasi

Asas KebijaksanaanAsas Kebijaksanaan

Asas PersaAsas Persamaanmaan

Asas KepercayaanAsas Kepercayaan

Asas Penyelenggaraan Kepentingan UmumAsas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas Larangan Mencampuradukan KepentinganAsas Larangan Mencampuradukan Kepentingan

Asas Perlindungan atas Pandangan HidupAsas Perlindungan atas Pandangan Hidup

Asas Menanggapi Pengharapan Secara wajarAsas Menanggapi Pengharapan Secara wajar

Asas KeseimbanganAsas Keseimbangan

Asas/nilai dasar dalam good governance, Asas/nilai dasar dalam good governance, meliputi:meliputi:

KesetaraanKesetaraan

PengawasanPengawasan

Penegakan hukumPenegakan hukum

Daya tanggapDaya tanggap

Efisiensi & efektivitasEfisiensi & efektivitas

PartisipasiPartisipasi

ProfesionalismeProfesionalisme

AkuntabilitasAkuntabilitas

Wawasan ke depanWawasan ke depan

Pertimbangan lain yang harus diperhatikan agar Pertimbangan lain yang harus diperhatikan agar Peraturan Daerah tersebut memang benar-Peraturan Daerah tersebut memang benar-benar dibutuhkan dalam rangka benar dibutuhkan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan maka terlebih menyelenggarakan pemerintahan maka terlebih dahulu dilakukan pdahulu dilakukan pemetaan terhadap emetaan terhadap kebutuhan dan skala prioritas dalam kebutuhan dan skala prioritas dalam pembentukan Peraturan Daerah. Pemetaaan pembentukan Peraturan Daerah. Pemetaaan tersebut dilakukan melalui kegiatan analisis tersebut dilakukan melalui kegiatan analisis kebutuhan pranata hukum. Kegiatan analisa kebutuhan pranata hukum. Kegiatan analisa kebutuhan ini merupakan kajian awal mengenai kebutuhan ini merupakan kajian awal mengenai tingkat kebutuhan terhadap kehadiran sebuah tingkat kebutuhan terhadap kehadiran sebuah peraturan.peraturan.

Analisis kebutuhan merupakan tahap awal Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam siklus “kehidupan” peraturan yang dalam siklus “kehidupan” peraturan yang terdiri dari:terdiri dari:

Formulasi peraturanFormulasi peraturan

Implementasi peraturanImplementasi peraturan

Monitoring peraturanMonitoring peraturan

Evaluasi peraturanEvaluasi peraturan

Agar analisis kebutuhan dan pembentukan Agar analisis kebutuhan dan pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan haruslah ditetapkan ke dalam berkelanjutan haruslah ditetapkan ke dalam program legislasi daerah. Program Legislasi program legislasi daerah. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah di Daerah yang pembentukan Peraturan Daerah di Daerah yang disusun secara sistematis, terpadu dan disusun secara sistematis, terpadu dan terencana. terencana. Masyarakat dan seluruh aparatur berhak Masyarakat dan seluruh aparatur berhak memberikan masukan, pendapat dan saran memberikan masukan, pendapat dan saran dalam rangka penyusunan program legislasi dalam rangka penyusunan program legislasi daerah tersebut. Masukan, pendapat dan saran daerah tersebut. Masukan, pendapat dan saran masyarakat serta aparatur tersebut dapat masyarakat serta aparatur tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.dilakukan secara lisan maupun tertulis.

F. Teknik Penyusunan Peraturan F. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-UndanganPerundang-Undangan

Himpunan peraturan disusun menurut derajat Himpunan peraturan disusun menurut derajat peraturan dan waktu penetapannya. peraturan dan waktu penetapannya. Sedangkan kodifikasi hukum disusun secara Sedangkan kodifikasi hukum disusun secara sistematis menurut rumpun masalah dan sistematis menurut rumpun masalah dan dikelompokkan secara klaster ke dalam BUKU, dikelompokkan secara klaster ke dalam BUKU, BAB, Bagian, Paragraf, dan Pasal-pasal. BAB, Bagian, Paragraf, dan Pasal-pasal. Adapun rancangan peraturan untuk menjadi Adapun rancangan peraturan untuk menjadi peraturan yang baik dianjurkan disusun menurut peraturan yang baik dianjurkan disusun menurut tuntunan teknik perancangan peraturan tuntunan teknik perancangan peraturan disamping teori serta asas-asas umum hukum disamping teori serta asas-asas umum hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kemampuan teknis Kemampuan teknis legal drafting legal drafting yang handal yang handal diperlukan apabila dihadapkan dengan diperlukan apabila dihadapkan dengan kebutuhan untuk menyusun draft rancangan kebutuhan untuk menyusun draft rancangan peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi muatan perundang-undangan dapat dikelompokkan perundang-undangan dapat dikelompokkan secara klaster ke dalam : secara klaster ke dalam :

Pasal-pasal diklaster ke dalam BAB-BAB; Pasal-pasal diklaster ke dalam BAB-BAB;

Pasal-pasal diklaster ke dalam Bagian-bagian, Pasal-pasal diklaster ke dalam Bagian-bagian, dan BAB-BAB; atau dan BAB-BAB; atau

Pasal-pasal diklaster ke dalam Paragraf-Pasal-pasal diklaster ke dalam Paragraf-paragraf, Bagian-bagian, dan BAB-BAB.paragraf, Bagian-bagian, dan BAB-BAB.

Model penguraian substansi norma sangat Model penguraian substansi norma sangat spesifik, tidak sama dengan model penguraian spesifik, tidak sama dengan model penguraian substansi kalimat dalam penulisan karya ilmiah. substansi kalimat dalam penulisan karya ilmiah. Model penguraian norma adalah sebagai Model penguraian norma adalah sebagai berikut: berikut:

Kalimat judul diurai ke dalam ayat-ayat, ditandai Kalimat judul diurai ke dalam ayat-ayat, ditandai dengan pemberian angka arab yang berkurung dengan pemberian angka arab yang berkurung dua di depan kalimat ayat; dua di depan kalimat ayat;

Kalimat ayat diurai ke dalam kalimat rincian Kalimat ayat diurai ke dalam kalimat rincian ayat, ditandai dengan pemberian angka arab ayat, ditandai dengan pemberian angka arab atau huruf kecil tanpa tanda kurung di depan atau huruf kecil tanpa tanda kurung di depan kalimat rincian kalimat ayat. kalimat rincian kalimat ayat.

Contoh model penguraian dimaksud adalah sebagaiContoh model penguraian dimaksud adalah sebagaiberikut :berikut :

BAB …..BAB …..………….(kalimat judul bab) ……..(kalimat judul bab) …….Pasal…..Pasal…..…………………………………………. (kalimat ayat) …………………………. (kalimat ayat) …………………………1. …………….. ( kalimat rincian ayat) .……………….……;1. …………….. ( kalimat rincian ayat) .……………….……;2. …………….. …….(idem) …………………….…………;2. …………….. …….(idem) …………………….…………;3. …………….. ….…(idem) …………………….…………;3. …………….. ….…(idem) …………………….…………;4. dan seterusnya.4. dan seterusnya.atau atau (1) ……………………. (kalimat ayat) …………………………(1) ……………………. (kalimat ayat) …………………………a. …………….. (kalimat rincian ayat) .……………….……;a. …………….. (kalimat rincian ayat) .……………….……;b. …………….. ….…(idem) …………………….…………;b. …………….. ….…(idem) …………………….…………;c. …………….. ….…(idem) …………………….…………;c. …………….. ….…(idem) …………………….…………;d. dan seterusnya.d. dan seterusnya.

Meskipun antara penggunaan angka arab dan Meskipun antara penggunaan angka arab dan huruf dibolehkan secara teoretis sebagai pilihan huruf dibolehkan secara teoretis sebagai pilihan dalam penguraian rincian kalimat, namun dalam penguraian rincian kalimat, namun dianjurkan agar diutamakan penggunaan angka dianjurkan agar diutamakan penggunaan angka arab pada rincian kalimat ayat pasal interpretasi arab pada rincian kalimat ayat pasal interpretasi (Pasal 1) dan penggunaan huruf kecil pada (Pasal 1) dan penggunaan huruf kecil pada rincian kalimat ayat pasal norma (Pasal 2, dan rincian kalimat ayat pasal norma (Pasal 2, dan seterusnya).seterusnya).

Hal penting yang perlu dipahami dalam Hal penting yang perlu dipahami dalam teknik penyusunan draft rancangan peraturan teknik penyusunan draft rancangan peraturan perundang-undangan antara lain model perundang-undangan antara lain model penguraian pokok pikiran dalam konsideran penguraian pokok pikiran dalam konsideran pertimbangan, penguraian judul bab, dan pertimbangan, penguraian judul bab, dan penguraian substansi norma dalam ayat di penguraian substansi norma dalam ayat di bawah pasal. bawah pasal.

Penguraian pokok pikiran dalam Penguraian pokok pikiran dalam konsideran pertimbangan, dapat dilakukan konsideran pertimbangan, dapat dilakukan dalam 4 (empat) model, yaitu : dalam 4 (empat) model, yaitu :

Model satu kalimat; Model satu kalimat;

Penulisan pokok pikiran dalam konsideran Penulisan pokok pikiran dalam konsideran model ini, tuntas dalam satu kalimat, baik model ini, tuntas dalam satu kalimat, baik narasi landasan filosofis dan landasan narasi landasan filosofis dan landasan sosiologis maupun landasan yuridisnya sosiologis maupun landasan yuridisnya yang melatarbelakangi pembuatan yang melatarbelakangi pembuatan peraturan yang bersangkutan. peraturan yang bersangkutan.

Model dua kalimat; Model dua kalimat;

Penulisan pokok pikiran dalam Penulisan pokok pikiran dalam konsideran model ini, tuntas dalam dua konsideran model ini, tuntas dalam dua kalimat, sehingga narasi landasan kalimat, sehingga narasi landasan filosofis dan landasan sosiologis filosofis dan landasan sosiologis dinyatakan dalam kalimat konsideran dinyatakan dalam kalimat konsideran butir a, sedangkan narasi landasan butir a, sedangkan narasi landasan yuridisnya dinyatakan dalam kalimat yuridisnya dinyatakan dalam kalimat konsideran dalam butir b (terakhir). konsideran dalam butir b (terakhir).

Model tiga kalimat; Model tiga kalimat;

Penulisan pokok pikiran dalam Penulisan pokok pikiran dalam konsideran model ini, tuntas dalam tiga konsideran model ini, tuntas dalam tiga kalimat, sehingga narasi landasan kalimat, sehingga narasi landasan filosofis dinyatakan dalam kalimat filosofis dinyatakan dalam kalimat konsideran butir a, landasan sosiologis konsideran butir a, landasan sosiologis dinyatakan dalam kalimat konsideran dinyatakan dalam kalimat konsideran butir b, dan landasan yuridisnya butir b, dan landasan yuridisnya dinyatakan dalam kalimat konsideran dinyatakan dalam kalimat konsideran dalam butir c (terakhir). dalam butir c (terakhir).

Model gabungan pokok pikiran pada butir-butir Model gabungan pokok pikiran pada butir-butir konsideran; konsideran; Dalam hal konsideran terdiri dari beberapa Dalam hal konsideran terdiri dari beberapa butir pokok pikiran, sedangkan butir pokok pikiran, sedangkan legal drafter legal drafter menginginkan untuk mendeskripsikan menginginkan untuk mendeskripsikan keseluruhan landasan sebagai pokok pikiran keseluruhan landasan sebagai pokok pikiran (filosofis, sosiologis, yuridis) dalam tiap-tiap (filosofis, sosiologis, yuridis) dalam tiap-tiap butir konsideran, maka semua landasan itu butir konsideran, maka semua landasan itu dapat ditulis berulang-ulang dalam tiap-tiap dapat ditulis berulang-ulang dalam tiap-tiap butir konsideran. Meskipun berulang namun butir konsideran. Meskipun berulang namun esensi yang digambarkan dalam tiap-tiap esensi yang digambarkan dalam tiap-tiap landasan perundangannya harus berbeda-landasan perundangannya harus berbeda-beda, dan pada butir konsideran terakhir beda, dan pada butir konsideran terakhir hanya bermuatan landasan yuridis sebagai hanya bermuatan landasan yuridis sebagai penutup.penutup.

Dewasa ini sering ditemukan improvisasi Dewasa ini sering ditemukan improvisasi dalam praktek penyusunan peraturan dalam praktek penyusunan peraturan perundang-undangan terutama pada bunyi perundang-undangan terutama pada bunyi frase pembuka konsideran (landasan frase pembuka konsideran (landasan filosofi vertikal) dan frase pembuka norma filosofi vertikal) dan frase pembuka norma (landasan filosofi horizontal). (landasan filosofi horizontal). Variasi terhadap bunyi frase ini dapat Variasi terhadap bunyi frase ini dapat dibenarkan apabila didasarkan pada asas dibenarkan apabila didasarkan pada asas kelaziman yang sesuai keyakinan agama kelaziman yang sesuai keyakinan agama yang dipantulkan oleh bunyi klausul dalam yang dipantulkan oleh bunyi klausul dalam konstitusi negara, sehingga dapat menjadi konstitusi negara, sehingga dapat menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu berbunyi :2 (dua) bentuk, yaitu berbunyi :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASAKUASAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIALandasan filosofi vertikal dalam frase yang Landasan filosofi vertikal dalam frase yang berbunyi: “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG berbunyi: “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”, digunakan didalam Undang-undang MAHA ESA”, digunakan didalam Undang-undang dan Perda pada umumnya.dan Perda pada umumnya.Landasan filosofi vertikal dalam frase yang Landasan filosofi vertikal dalam frase yang berbunyi: “ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG berbunyi: “ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA”, digunakan di dalam undang-MAHA KUASA”, digunakan di dalam undang-undang dan Qanun / Perda mengenai daerah undang dan Qanun / Perda mengenai daerah otonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam.otonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam.

Bunyi frase tersebut terakhir di atas sebelum Bunyi frase tersebut terakhir di atas sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, sudah digunakan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun sudah digunakan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh, 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh, sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dalam sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dalam pengggunaan frase dengan bunyi demikian adalah klausul pengggunaan frase dengan bunyi demikian adalah klausul yang tertuang dalam awal alinea ketiga Pembukaan UUD yang tertuang dalam awal alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha 1945 yang berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”.Kuasa”.Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan penulisan frase landasan filosofi vertikal, bunyinya tidak ada penulisan frase landasan filosofi vertikal, bunyinya tidak ada perubahan. Jadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 perubahan. Jadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak mengubah cara penulisan frase landasan filosofi tidak mengubah cara penulisan frase landasan filosofi vertikal. Adapun frase yang berbunyi “ATAS BERKAT vertikal. Adapun frase yang berbunyi “ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA” yang digunakan RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA” yang digunakan dalam Undang-undang dan Qanun / Perda mengenai dalam Undang-undang dan Qanun / Perda mengenai daerah otonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam, tidak daerah otonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam, tidak diatur di dalam undang-undang tersebut, melainkan justru diatur di dalam undang-undang tersebut, melainkan justru bersumber dari bunyi Pembukaan UUD 1945. bersumber dari bunyi Pembukaan UUD 1945.

Perubahan besar yang di bawah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 itu Perubahan besar yang di bawah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 itu menyangkut 2 (dua) hal, yaitu :menyangkut 2 (dua) hal, yaitu :hal penulisan frase landasan filosofi horizonall, berubah menjadi :hal penulisan frase landasan filosofi horizonall, berubah menjadi :Dengan Persetujuan BersamaDengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dandanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAhal pernyataan sah berlaku bagi undang-undang dan Perda yang tidak hal pernyataan sah berlaku bagi undang-undang dan Perda yang tidak ditandatangani Presiden untuk undang-undang, dan tidak ditandatangani Kepala ditandatangani Presiden untuk undang-undang, dan tidak ditandatangani Kepala Daerah untuk Perda.Daerah untuk Perda.Berkaitan dengan hal yang kedua di atas, khusus Perda Undang-undang Nomor Berkaitan dengan hal yang kedua di atas, khusus Perda Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak mengatur. Dasar hukum untuk Perda mengenai pernyataan 10 Tahun 2004 tidak mengatur. Dasar hukum untuk Perda mengenai pernyataan sah berlaku ialah Undang-undang Nomr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sah berlaku ialah Undang-undang Nomr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 144 ayat (5) yang berbunyi : “Dalam hal sahnya rancangan Perda Daerah Pasal 144 ayat (5) yang berbunyi : “Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah, dengan mencantumkan tanggal sahnya”.“Perda ini dinyatakan sah, dengan mencantumkan tanggal sahnya”.Improvisasi dalam penyusunan redaksi norma peraturan perundang-undangan Improvisasi dalam penyusunan redaksi norma peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak terjadi dengan sendirinya melainkan juga dipengaruhi oleh bunyi sebenarnya tidak terjadi dengan sendirinya melainkan juga dipengaruhi oleh bunyi suatu norma yang sesungguhnya tidak ditujukan untuk maksud teknis suatu norma yang sesungguhnya tidak ditujukan untuk maksud teknis penyusunan norma (tata cara pembentukan undang-undang). Sebagai contoh, penyusunan norma (tata cara pembentukan undang-undang). Sebagai contoh, bunyi klausul Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “bunyi klausul Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap rancangan Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”untuk mendapat persetujuan bersama”, mempengaruhi pembentuk undang-, mempengaruhi pembentuk undang-undang langsung mempergunakan frase landasan filosofi horizontal seperti undang langsung mempergunakan frase landasan filosofi horizontal seperti tersebut terakhir di atas.tersebut terakhir di atas.

Bagian yang paling krusial dalam perancangan draft Bagian yang paling krusial dalam perancangan draft peraturan perundang-undangan ialah bagian Konsideran peraturan perundang-undangan ialah bagian Konsideran Menimbang (Bagian Pembuka Peraturan). Bagian Menimbang (Bagian Pembuka Peraturan). Bagian Konsideran ini adalah tempat Konsideran ini adalah tempat legal drafter legal drafter menuangkan menuangkan tulisan yang mendeskripsikan pokok-pokok pikiran yang tulisan yang mendeskripsikan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi pembentukan peraturan itu sendiri. Di melatarbelakangi pembentukan peraturan itu sendiri. Di dalam pokok-pokok pikiran itu harus tergambar pemikiran dalam pokok-pokok pikiran itu harus tergambar pemikiran filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang dituangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang dituangkan secara sistematis dalam kalimat singkat, padahal ruang (sistematis dalam kalimat singkat, padahal ruang (spacespace) ) tempat penulisan sangat sempit. Pada hakekatnya, tempat penulisan sangat sempit. Pada hakekatnya, penjelasan yang paling mendasar tentang latar belakang penjelasan yang paling mendasar tentang latar belakang pembentukan peraturan terdapat di dalam konsideran pembentukan peraturan terdapat di dalam konsideran menimbang. Oleh karena itu landasan filosofis, landasan menimbang. Oleh karena itu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis peraturan harus mampu sosiologis, dan landasan yuridis peraturan harus mampu dipantulkan oleh kalimat (Klausula) yang tertulis di dalam dipantulkan oleh kalimat (Klausula) yang tertulis di dalam konsideran menimbang itu.konsideran menimbang itu.

-- Legal drafter Legal drafter dituntut mampu dalam keadaan dituntut mampu dalam keadaan bagaimanapun untuk mendeskripsikan pokok bagaimanapun untuk mendeskripsikan pokok pikiran yang merupakan landasan filosofis, pikiran yang merupakan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis peraturan landasan sosiologis, dan landasan yuridis peraturan perundang-undangan dalam kalimat konsideran perundang-undangan dalam kalimat konsideran yang singkat serta tepat makna dan tepat tata yang singkat serta tepat makna dan tepat tata bahasa. bahasa.

- - Mengingat ruang penulisan konsideran menimbang Mengingat ruang penulisan konsideran menimbang sangat sempit, maka perlu dihindari penulisan sangat sempit, maka perlu dihindari penulisan informasi yang bersifat data sekunder seperti informasi yang bersifat data sekunder seperti penulisan nomor dan tahun atau pasal dari penulisan nomor dan tahun atau pasal dari peraturan perundang-undangan tertentu di peraturan perundang-undangan tertentu di dalamnya karena hal itu tidak lagi bersifat pokok dalamnya karena hal itu tidak lagi bersifat pokok pikiran melainkan sudah merupakan hal yang pikiran melainkan sudah merupakan hal yang operasional, terkecuali untuk perubahan peraturan, operasional, terkecuali untuk perubahan peraturan, maka nomor dan tahun peraturan yang akan diubah maka nomor dan tahun peraturan yang akan diubah perlu ditulis pada bagian konsideran menimbang. perlu ditulis pada bagian konsideran menimbang. Berikut ini dikemukakan contoh bunyi :Berikut ini dikemukakan contoh bunyi :

Konsideran Peraturan Daerah : Konsideran Peraturan Daerah : a.a. bahwa daerah dalam rangka penyelenggaraan bahwa daerah dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah merupakan bagian integral otonomi daerah merupakan bagian integral negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu menyusun rencana strategis daerah provinsi perlu menyusun rencana strategis daerah provinsi yang selaras dengan tujuan pembangunan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional;nasional;

b.b. bahwa rencana strategis daerah merupakan bahwa rencana strategis daerah merupakan parameter keberhasilan pembangunan yang parameter keberhasilan pembangunan yang harus dipertanggung-jawaban oleh Kepala harus dipertanggung-jawaban oleh Kepala Daerah, dipandang perlu menyusun perencanaan Daerah, dipandang perlu menyusun perencanaan pembangunan dalam bentuk rencana strategis pembangunan dalam bentuk rencana strategis daerah Provinsi …….; daerah Provinsi …….;

c.c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur rencana strategis daerah Provinsi………, dengan rencana strategis daerah Provinsi………, dengan Peraturan Daerah; Peraturan Daerah;

Konsideran Peraturan Kepala Daerah : Konsideran Peraturan Kepala Daerah : a.a. bahwa rencana strategis daerah merupakan acuan bahwa rencana strategis daerah merupakan acuan

dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah, dipandang perlu menyusun rencana strategis dipandang perlu menyusun rencana strategis sektoral yang wajib dilaksanakan oleh satuan kerja sektoral yang wajib dilaksanakan oleh satuan kerja organisasi perangkat daerah di Provinsi…….secara organisasi perangkat daerah di Provinsi…….secara tepat dan berhasilguna;tepat dan berhasilguna;

b.b. bahwa pelaksanaan rencana strategis sektoral bahwa pelaksanaan rencana strategis sektoral secara tepat guna dan berhasilguna merupakan secara tepat guna dan berhasilguna merupakan tuntutan aspirasi masyarakat, dipandang perlu tuntutan aspirasi masyarakat, dipandang perlu menyusun rencana strategis sektoral, sesuai menyusun rencana strategis sektoral, sesuai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;

c.c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur rencana strategis sektoral Provinsi………., dengan rencana strategis sektoral Provinsi………., dengan Peraturan Gubernur Provinsi…….Peraturan Gubernur Provinsi…….

Kon sideran keputusan yang bersifat ketetapan Kon sideran keputusan yang bersifat ketetapan ((BeschikkingBeschikking): ):

a.a. bahwa Gubernur Provinsi…… berwenang bahwa Gubernur Provinsi…… berwenang mengangkat Sekretaris Daerah Kabupaten dan mengangkat Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota atas usul Bupati atau Walikota; Kota atas usul Bupati atau Walikota;

b.b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat administratif dan kecakapan memenuhi syarat administratif dan kecakapan ……., dipandang perlu mengangkatnya dalam ……., dipandang perlu mengangkatnya dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota……..; jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota……..;

c.c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pengangkatan ……… dalam jabatan menetapkan pengangkatan ……… dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ……., dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ……., dengan Keputusan Gubernur …..….; Keputusan Gubernur …..….;

Klausula dalam konsideran menimbang Klausula dalam konsideran menimbang di atas mengandung pokok pikiran yang di atas mengandung pokok pikiran yang merupakan landasan filosofis, sosiologis, merupakan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi dan yuridis yang melatarbelakangi pembentukan peraturan. Landasan filosofis pembentukan peraturan. Landasan filosofis terdapat pada konsideran menimbang huruf terdapat pada konsideran menimbang huruf a, landasan sosiologis terdapat pada a, landasan sosiologis terdapat pada konsideran menimbang huruf b, dan konsideran menimbang huruf b, dan landasan yuridisnya terdapat pada landasan yuridisnya terdapat pada konsideran menimbang huruf c.konsideran menimbang huruf c.

Adakalanya Adakalanya Legal DrafterLegal Drafter memaparkan memaparkan pokok pikiran yang merupakan landasan filosofis, pokok pikiran yang merupakan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tidak terpisah dalam sosiologis, dan yuridis tidak terpisah dalam beberapa huruf melainkan hanya dalam satu butir beberapa huruf melainkan hanya dalam satu butir kalimat saja. Cara demikian diperkenankan dalam kalimat saja. Cara demikian diperkenankan dalam dunia penulisan peraturan. dunia penulisan peraturan.

Bentuk lain yang biasa pula ditemui dalam Bentuk lain yang biasa pula ditemui dalam implementasi teknik implementasi teknik legal draftinglegal drafting, , adalah adalah penulisan kalimat konsideran menimbang dalam penulisan kalimat konsideran menimbang dalam beberapa huruf (beberapa kalimat) dan pada tiap beberapa huruf (beberapa kalimat) dan pada tiap huruf atau kalimatnya berisi pokok pikiran filosofis, huruf atau kalimatnya berisi pokok pikiran filosofis, sosiologis, dan yuridis sekaligus. Hal inipun sosiologis, dan yuridis sekaligus. Hal inipun merupakan cara yang benar pula.merupakan cara yang benar pula.

Hal praktis yang merupakan anjuran dalam Hal praktis yang merupakan anjuran dalam teknik legal drafting antara lain adalah dalam hal teknik legal drafting antara lain adalah dalam hal penuangan pokok pikiran dalam kalimat konsideran, penuangan pokok pikiran dalam kalimat konsideran, yaitu perlu disusun secara sistematis dengan yaitu perlu disusun secara sistematis dengan mendahulukan penulisan kalimat yang mengandung mendahulukan penulisan kalimat yang mengandung landasan filosofis kemudian disusul landasan-landasan filosofis kemudian disusul landasan-landasan lainnya dan yang terakhir kalimat yang landasan lainnya dan yang terakhir kalimat yang mengandung landasan yuridis.mengandung landasan yuridis.

Landasan sosiologis dan landasan yuridis Landasan sosiologis dan landasan yuridis boleh ditulis berulang-ulang dalam beberapa boleh ditulis berulang-ulang dalam beberapa kalimat konsideran menimbang, asalkan tidak kalimat konsideran menimbang, asalkan tidak mendahului kalimat yang menyatakan pokok pikiran mendahului kalimat yang menyatakan pokok pikiran yang merupakan landasan filosofis, serta pada yang merupakan landasan filosofis, serta pada bagian akhir tetap ada kalimat landasan yuridis bagian akhir tetap ada kalimat landasan yuridis terutama apabila kalimat konsideran menimbang itu terutama apabila kalimat konsideran menimbang itu terdiri dari banyak huruf. terdiri dari banyak huruf.

Jadi, dalam penulisan kalimat konsideran Jadi, dalam penulisan kalimat konsideran menimbang, terdapat imaprovisasi yang lumayan menimbang, terdapat imaprovisasi yang lumayan banyak. Ada beberapa kalimat yang hanya terdiri banyak. Ada beberapa kalimat yang hanya terdiri dari satu kalimat saja, ada yang terdiri dari banyak dari satu kalimat saja, ada yang terdiri dari banyak huruf (kalimat), ada yang menuliskan pokok pikiran huruf (kalimat), ada yang menuliskan pokok pikiran filosofis, sosiologis, dan yuridis secara terpisah filosofis, sosiologis, dan yuridis secara terpisah dalam tiap huruf, ada pula yang mengulang-dalam tiap huruf, ada pula yang mengulang-ulangnya dalam tiap huruf, dan sebagainya. Namun ulangnya dalam tiap huruf, dan sebagainya. Namun semuanya tidak mengurangi keabsahan peraturan.semuanya tidak mengurangi keabsahan peraturan.

Suatu peraturan tanpa pasal akan Suatu peraturan tanpa pasal akan menyulitkan di dalam penyebutan lokasi norma menyulitkan di dalam penyebutan lokasi norma apabila hal itu diperlukan untuk menunjuk norma apabila hal itu diperlukan untuk menunjuk norma lintas pasal. Oleh karena itu, cara-cara lintas pasal. Oleh karena itu, cara-cara berimprovisasi di dalam membuat peraturan harus berimprovisasi di dalam membuat peraturan harus pula mengindahkan batas-batas kelaziman suatu pula mengindahkan batas-batas kelaziman suatu format peraturan.format peraturan.

Peraturan, memerlukan format baku di dalam Peraturan, memerlukan format baku di dalam penulisannya oleh karena format peraturan yang penulisannya oleh karena format peraturan yang mengindahkan asas kelaziman, kondusif mengindahkan asas kelaziman, kondusif terhadap penegakannya terutama dari aspek terhadap penegakannya terutama dari aspek kepastian hukum dan penerimaan oleh kepastian hukum dan penerimaan oleh masyarakat. Apabila cara membuat peraturan masyarakat. Apabila cara membuat peraturan tidak mengindahkan patokan-patokan tertentu, tidak mengindahkan patokan-patokan tertentu, maka samalah ia dengan puisi atau karya sastra maka samalah ia dengan puisi atau karya sastra yang yang performanceperformance dan dan interpretasi interpretasi nya nya warna-warni dan bias tergantung selera warna-warni dan bias tergantung selera pengguna atau tergantung cara orang pengguna atau tergantung cara orang memandang tak ubahnya melihat gambar memandang tak ubahnya melihat gambar lukisan abstrak, dan hal serupa ini sangat buruk lukisan abstrak, dan hal serupa ini sangat buruk untuk suatu materi muatan peraturan untuk suatu materi muatan peraturan perundang-undangan.perundang-undangan.

Hal yang krusial lainnya, terdapat pula pada Hal yang krusial lainnya, terdapat pula pada penulisan klausula sebagai penjelasan penulisan klausula sebagai penjelasan pengertian di dalam Pasal 1 sebagai pasal pengertian di dalam Pasal 1 sebagai pasal interpretasi. Apabila Pasal 1 difungsikan interpretasi. Apabila Pasal 1 difungsikan sebagai pasal interpretasi, maka klausula pasal sebagai pasal interpretasi, maka klausula pasal interpretasi berisi penetapan batasan pengertian interpretasi berisi penetapan batasan pengertian istilah, singkatan, dan ungkapan. Sedangkan istilah, singkatan, dan ungkapan. Sedangkan klausula pasal norma berisi penetapan klausula pasal norma berisi penetapan hubungan hukum subyek baik antara orang hubungan hukum subyek baik antara orang yang satu dengan orang yang lain (Hukum yang satu dengan orang yang lain (Hukum Privat) maupun antara orang dengan negara Privat) maupun antara orang dengan negara (Hukum Publik). Ciri-ciri pasal interpretasi dan (Hukum Publik). Ciri-ciri pasal interpretasi dan pasal norma adalah sebagai berikut : pasal norma adalah sebagai berikut :

Ciri-ciri Pasal Interpretasi dan Ciri-ciri Pasal Interpretasi dan Pasal Norma Pasal Norma

1. kata yang digunakan selalu “adalah”

1. tidak menggunakan kata “adalah” melainkan kata “merupakan”

2. berisi penetapan batasan pengertian

2 . penetapan hubungan hukum

3. selalu ditempatkan pada Pasal 1

3. tersebar di semua pasal (termasuk pada pasal 1 jika pasal 1 bukan pasal interpretasi)

4. merupakan penjelasan peraturan

4. merupakan pokok yang dijelaskan

5. selalu terdiri dari 1 pasal saja

5. terdiri dari banyak pasal

Bagian-bagian tempat penuangan kalimat penjelasan peraturan tersebut ada di 3 (tiga) tempat, yaitu pada :

1. konsideran pertimbangan, menjelaskan pokok pikiran yang melatarbelakangi pembentukan peraturan.

2. batang tubuh (pasal 1) menjelaskan batasan pengertian istilah, singkatan, dan ungkapan yang digunakan dalam peraturan.

Batang tubuh (pasal atau ayat lainnya) yang menjelaskan pengaturan terhadap esensi urusan terkait selengkap-lengkapnya.

E. Bagian-bagian PeraturanE. Bagian-bagian Peraturan

Setiap peraturan baik peraturan perundang-Setiap peraturan baik peraturan perundang-undangan, terdiri dari 7 (tujuh) bagian, yaitu : undangan, terdiri dari 7 (tujuh) bagian, yaitu :

1.1. Judul; Judul;

2.2. Pembukaan;Pembukaan;

3.3. Batang TubuBatang Tubuh Peraturan;h Peraturan;

4.4. Pengesahan atau Penetapan; Pengesahan atau Penetapan;

5.5. Pengundangan; Pengundangan;

6.6. Tempat Pengundangan (Pembukuan Peraturan); dan Tempat Pengundangan (Pembukuan Peraturan); dan

Lampiran Peraturan (jika diperlukan).Lampiran Peraturan (jika diperlukan).

Ad. 1 JudulAd. 1 Judul

Bagian judul peraturan perundang-Bagian judul peraturan perundang-undangan berisi keterangan-keterangan :undangan berisi keterangan-keterangan :

1.1. jenis peraturan;jenis peraturan;

2.2. teritorial/wilayah hukum (negara, daerah, teritorial/wilayah hukum (negara, daerah, desa);desa);

3.3. nomor peraturan; nomor peraturan;

4.4. ahun pembuatan peraturan; ahun pembuatan peraturan;

5.5. nama peraturan. nama peraturan.

Kalimat judul tergolong baik apabila kalimat nama Kalimat judul tergolong baik apabila kalimat nama peraturan disusun menurut tata bahasa baku, singkat peraturan disusun menurut tata bahasa baku, singkat

tapi mampu menggambarkan seluruh isi yang tapi mampu menggambarkan seluruh isi yang menjadi substansi peraturan itu. menjadi substansi peraturan itu.

Contoh judul : Contoh judul :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 32 TAHUN 2004

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Ad. 2 PembukaanAd. 2 Pembukaan 1.1. Bagian pembukaan peraturan perundang-Bagian pembukaan peraturan perundang-

undangan, meliputi: undangan, meliputi: 2.2. Frase pembuka konsideran atau landasan Frase pembuka konsideran atau landasan

filosofi vertikal (transedental)filosofi vertikal (transedental)3.3. Jabatan pembentuk peraturan;Jabatan pembentuk peraturan;4.4. Konsideran Menimbang (pokok pikiran); Konsideran Menimbang (pokok pikiran); 5.5. Konsideran Mengingat (dasar hukum); Konsideran Mengingat (dasar hukum); 6.6. Frase pembuka norma atau landasan filosofi Frase pembuka norma atau landasan filosofi

horizontal;horizontal;7.7. Pernyataan Pernyataan decisoir decisoir

(Memutuskan/Menetapkan); (Memutuskan/Menetapkan); 8.8. Jenis dan nama peraturan. Jenis dan nama peraturan.

Ad. 3. Batang Tubuh PeraturanAd. 3. Batang Tubuh Peraturan Batang tubuh peraturan dapat dibagi ke dalam Batang tubuh peraturan dapat dibagi ke dalam bab-bab yang meliputi : bab-bab yang meliputi :

1.1. bab interpretasi; bab interpretasi; 2.2. bab materi yang diatur;bab materi yang diatur;3.3. bab ketentuan penyidikan ; bab ketentuan penyidikan ; 4.4. bab ketentuan sanksi/pidana bab ketentuan sanksi/pidana 5.5. bab ketentuan peralihan; dan bab ketentuan peralihan; dan 6.6. bab ketentuan penutup.bab ketentuan penutup.

Bandingkan Supardan Modeong, Teori dan Bandingkan Supardan Modeong, Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Cetakan Pertama, undangan Tingkat Daerah, Cetakan Pertama, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 79 – 112.halaman 79 – 112.

Ad. 4. Pengesahan atau Penetapan PeraturanAd. 4. Pengesahan atau Penetapan Peraturan 1.1. Pengesahan peraturan dilakukan oleh Presiden sebagai Pengesahan peraturan dilakukan oleh Presiden sebagai

Kepala Negara dan dilakukan hanya untuk Undang-undang. Kepala Negara dan dilakukan hanya untuk Undang-undang. 2.2. Penetapan peraturan dilakukan oleh Presiden atau Kepala Penetapan peraturan dilakukan oleh Presiden atau Kepala

Daerah untuk segala peraturan yang lebih rendah dari pada Daerah untuk segala peraturan yang lebih rendah dari pada undang-undang. undang-undang.

3.3. Bagian pengesahan atau penetapan peraturan, berisikan Bagian pengesahan atau penetapan peraturan, berisikan keterangan, yaitu : keterangan, yaitu :

4.4. keterangan lokasi (nama kota tempat prosesi pengesahan keterangan lokasi (nama kota tempat prosesi pengesahan atau penetapan dilakukan);atau penetapan dilakukan);

5.5. keterangan waktu (tanggal, bulan dan tahun) pengesahan keterangan waktu (tanggal, bulan dan tahun) pengesahan atau penetapan; atau penetapan;

6.6. nama jabatan pemberi pengesahan atau penetapan; nama jabatan pemberi pengesahan atau penetapan; 7.7. tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau

menetapkan; menetapkan; 8.8. nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan. nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan.

Ad. 5. PengundanganAd. 5. Pengundangan

Bagian pengundangan tidak terdapat Bagian pengundangan tidak terdapat pada semua peraturan, melainkan hanya pada semua peraturan, melainkan hanya terdapat pada peraturan yang tergolong terdapat pada peraturan yang tergolong peraturan perundang-undangan yang peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur. bersifat mengatur.

Ad. 6. Tempat PengundanganAd. 6. Tempat Pengundangan

Undang-undang wajib dicatat dalam Undang-undang wajib dicatat dalam LEMBARAN NEGARA, sedangkan Peraturan LEMBARAN NEGARA, sedangkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden dicatat dalam BERITA NEGARA.Presiden dicatat dalam BERITA NEGARA.

Peraturan Daerah dicatat dalam Peraturan Daerah dicatat dalam LEMBARAN DAERAH, sedangkan Peraturan LEMBARAN DAERAH, sedangkan Peraturan Kepala Daerah,dicatat dalam BERITA DAERAH.Kepala Daerah,dicatat dalam BERITA DAERAH.

Pejabat yang mengundangkan undang-Pejabat yang mengundangkan undang-undang, dll dalam lingkup nasional ialah Menteri undang, dll dalam lingkup nasional ialah Menteri Sekretaris Negara, sedangkan yang Sekretaris Negara, sedangkan yang mengundangkan Perda, dll dalam lingkup mengundangkan Perda, dll dalam lingkup daerah ialah Sekretaris Daerah. daerah ialah Sekretaris Daerah.

Ad. 7. Lampiran PeraturanAd. 7. Lampiran Peraturan Bagian lampiran peraturan secara fisik terpisah Bagian lampiran peraturan secara fisik terpisah

dari pasal norma oleh karena lembaran atau naskahnya dari pasal norma oleh karena lembaran atau naskahnya terpisah dari naskah peraturan yang dilampirinya, akan terpisah dari naskah peraturan yang dilampirinya, akan tetapi secara normatif lampiran merupakan satu tetapi secara normatif lampiran merupakan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan yang dilampirinya.kesatuan tidak terpisah dari peraturan yang dilampirinya.

Syarat suatu lampiran menyatu dengan peraturan Syarat suatu lampiran menyatu dengan peraturan yang dilampirinya dan mengikat sebagai norma, adalah yang dilampirinya dan mengikat sebagai norma, adalah pada salah satu ayat dalam batang tubuh peraturan itu pada salah satu ayat dalam batang tubuh peraturan itu harus dicantumkan klausul yang berbunyi, misalnya : harus dicantumkan klausul yang berbunyi, misalnya :

““Bagan susunan organisasi Dinas …….. Bagan susunan organisasi Dinas …….. sebagaimana dimaksud pada Pasal ….. ayat ( .. ), sebagaimana dimaksud pada Pasal ….. ayat ( .. ), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari ……… dan satu kesatuan tidak terpisah dari ……… (peraturan) (peraturan) …….. ini”.…….. ini”.

KEPALA DINAS

Kelp. Jab.Fungsional

BAGIAN

SUB BAGIAN SUB BAGIAN

BIDANGBIDANG BIDANG BIDANG

SEKSI

SEKSISEKSI

SEKSISEKSI

SEKSISEKSI

SEKSI

UPTD

Lampiran Peraturan Daerah…..Nomor…..Tahun…..

SUSUNAN ORGANISASI DINAS…PROVINSI / KABUPATEN / KOTA…

……( Kepala Daerah )…………( Tanda Tangan )……

……( Nama )……

G. PENUTUPG. PENUTUPDalam rangka membentuk Peraturan Daerah yang baik Dalam rangka membentuk Peraturan Daerah yang baik diperlukan beberapa langkah awal yaitu: diperlukan beberapa langkah awal yaitu: pertamapertama, , pembentukan visi bersama tentang bentuk ideal kondisi pembentukan visi bersama tentang bentuk ideal kondisi yang akan dituju. yang akan dituju. Kedua, Kedua, skala prioritas pengaturan skala prioritas pengaturan mana yang akan didahulukan sebagai batu penjuru dan mana yang akan didahulukan sebagai batu penjuru dan memayungi pengaturan lainnya. memayungi pengaturan lainnya. Ketiga, Ketiga, proses proses harmonisasi vertikal dan horisontal agar dapat dilakukan harmonisasi vertikal dan horisontal agar dapat dilakukan pengaturan secara utuh dan lengkap serta selaras dan pengaturan secara utuh dan lengkap serta selaras dan serasi dengan peraturan lain yang sederajat maupun serasi dengan peraturan lain yang sederajat maupun yang mempunyai kedudukan lebih tinggi serta sejalan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi serta sejalan dengan asas-asas hukum. dengan asas-asas hukum. Keempat, Keempat, pengaturan tersbut pengaturan tersbut harus mampu mengarah pada pencapaian sasaran harus mampu mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJP/RPJPD dan RPJM/RPJMD. pembangunan dalam RPJP/RPJPD dan RPJM/RPJMD. Kelima,Kelima, pengaturan tersebut harus mampu pengaturan tersebut harus mampu menyelesaikan masalah yang ada.. menyelesaikan masalah yang ada.. KeenamKeenam, , pengaturan harus dilakukan dalam batas kewenangan.pengaturan harus dilakukan dalam batas kewenangan.

BAHAN BACAANBAHAN BACAANB. Hestu Cipto HandoyoB. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting , Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atmajaya dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2008Yogyakarta, 2008Jimly AsshiddiqieJimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara , Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP Jakarta, tahun 2007Indonesia Pasca Reformasi, BIP Jakarta, tahun 2007Maria FaridaMaria Farida, Ilmu Perundang-Undangan buku 1 dan 2, , Ilmu Perundang-Undangan buku 1 dan 2, penerbit Kanisius Yogyakarta, tahun 2007penerbit Kanisius Yogyakarta, tahun 2007Satjipto RahardjoSatjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI , Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta tahun 2006Press, Jakarta tahun 2006Supardan Modeong dan Zudan Arif FakrullohSupardan Modeong dan Zudan Arif Fakrulloh, Legal , Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris, PT Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris, PT Perca Jakarta, 2005Perca Jakarta, 2005