lktei ses-c ipb temilreg 2015 di umj team a1 - sertifikasi sdi pariwisata syariah
DESCRIPTION
Solusi dengan menerbitkan sertifikasi kompetensi syariah untuk SDI Pariwisata sekaligus pemberian 13 standarisasi dalam menunjang peningkatan kualitas untuk meningkatkan daya jual dan daya saing Indonesia pada MEA 2015 mendatangTRANSCRIPT
i
SERTIFIKASI KOMPETENSI SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN
PENINGKATAN KUALITAS SDI INDONESIA UNTUK
PENGEMBANGAN PARIWISATA SYARIAH DALAM MENGHADAPI
MEA 2015
Disusun oleh:
Kartika Andiani H54120012
Rizki Damayanti H54120003
Melati Fadla H54130075
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2015
ii
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang
berjudul “SERTIFIKASI KOMPETENSI SYARIAH SEBAGAI
INSTRUMEN PENINGKATAN KUALITAS SDI INDONESIA UNTUK
PENGEMBANGAN PARIWISATA SYARIAH DALAM MENGHADAPI
MEA 2015” dengan baik dan lancar.
Melalui karya tulis ini penulis ingin menyampaikan suatu solusi terkait
persiapan Sumber Daya Insani (SDI) Indonesia mengembangkan pariwisata
syariah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dengan
pengadaan sertifikasi kompetensi syariah.
Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak
yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, baik secara
langsung maupun tidak langsung, sehingga akhirnya karya tulis ini dapat
diselesaikan.
Kami menyadari terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, ilustrasi,
contoh, dan sistematika penulisan dalam pembuatan karya tulis ini. Besar harapan
kami karya tulis ini dapat diapresiasi secara baik oleh pembaca, sehingga dapat
bermanfaat dan menambah referensi pembaca mengenai kemajuan pembangunan
perekonomian Indonesia.
Bogor, 20 Januari 2015
Penulis
Kartika Andiani
Rizki Damayanti
Melati Fadla
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
DAFTAR BAGAN .............................................................................................iii
DAFTAR GAMBAR.......................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ............................................................................................... v
RINGKASAN..................................................................................................... vi
I. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah.................................................................................. 3
1.3 Tujuan Penulisan ................................................................................... 3
1.4 Manfaat Penulisan ................................................................................. 4
II. TELAAH PUSTAKA ................................................................................... 5
2. 1 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015........................................... 5
2. 2 Konsep Sumber Daya Insani .................................................................. 5
2. 3 Pariwisata Syariah ................................................................................. 6
III. METODE PENULISAN............................................................................... 9
3. 1 Jenis dan Sumber Data........................................................................... 9
3. 2 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi .............................................. 9
3. 3 Pendekatan Penulisan ............................................................................ 9
3. 4 Metode Analisis dan Pengelolaan Data .................................................. 9
IV. PEMBAHASAN.......................................................................................... 10
4. 1 Peluang dan Tantangan Pariwisata Syariah Indonesia .......................... 10
4. 2 Program Sertifikasi Kompetensi Syariah sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Syariah di Indonesia...................................................................... 12
IV. PENUTUP .................................................................................................. 21
5. 1 Kesimpulan ......................................................................................... 21
5. 2 Saran ................................................................................................... 21
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 23
iii
DAFTAR BAGAN
Bagan 1 SDI Pariwisata ..................................................................................... 14
Bagan 2 Pilar Utama Sertifikasi Kompetensi Syariah ......................................... 15
Bagan 3 Prosedur Pengajuan Sertifikasi Kompetensi Syariah............................. 18
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Model Sertifikat Kompetensi Syariah SDI Pariwisata Indonesia ........ 13
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Kunjungan Wisata ASEAN ................................................................... 10
vi
RINGKASAN
Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak lama lagi
akan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi Indonesia, yaitu di akhir tahun 2015.
Indonesia sebagai negara yang berada di posisi strategis dan mayoritas penduduk
beragama muslim memiliki potensi untuk mengembangkan bidang pariwisata
syariah. Pengembangan pariwisata syariah akan mendorong tumbuhnya usaha
ekonomi kreatif dalam negeri. Hal tersebut dapat terjadi apabila SDI pariwisata
syariah memiliki standar kompetensi yang baik dengan sertifikasi sebagai bukti
keabsahannya. Salah satu literatur Islam yang mendukung adanya Sertifikasi
Kompetensi Syariah adalah QS. An-Nur : 37 “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh
perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari)
mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat.”
Penulisan karya tulis ini menggunakan data sekunder dengan studi
kepustakaan dengan deskripsi kualitatif. Sertifikasi Kompetensi Syariah sebagai
instrumen peningkatan kualitas SDI Pariwisata memilik fungsi, prosedur
pengajuan dan penerimaan, 3 pilar utama, serta hak dan kewajiban. Selain itu,
sertfifikasi ini dihasilkan melalui kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan
Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDI Pariwisata Indonesia
melalui penerbitan Sertifikasi Kompetensi Syariah, pembangunan pariwisata
syariah Indonesia diarahkan untuk meningkatkan standar kompetensi sehingga
terjadi penguatan daya saing pariwisata Indonesia. Hal ini akan berpengaruh pada
peran Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas MEA 2015 secara
berkelanjutan. Maka, SDI Pariwisata Indonesia akan memiliki kompetensi serta
bukti tertulis atas kemandirian profesional nilai dan etika dalam Islam berupa
Sertifikasi Kompetensi Syariah yang akan diakui di dalam dan luar negeri.
Kata kunci: MEA 2015, pariwisata syariah, sumber daya insani, sertifikasi
syariah
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia tergabung ke dalam Association South East Asian Nation
(ASEAN) bersama 9 negara Asia Tenggara lainnya: Malaysia, Singapura, Brunei
Darussalam, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Pada
akhir tahun 2015, akan diterapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di
kawasan Asia Tenggara sesuai dengan visi ASEAN 2020 yang didasarkan pada
kepentingan bersama negara anggota ASEAN untuk memperdalam serta
memperluas integrasi ekonomi. MEA akan membentuk ASEAN menjadi suatu
pasar tunggal dengan basis produksi sehingga ASEAN menjadi lebih dinamis dan
kompetitif dalam perekonomian. Penerapan MEA akan meningkatkan daya saing
secara keseluruhan baik dalam negeri setiap anggota ASEAN maupun antarnegara
di kancah internasional, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan
ekonomi dan meningkatkan taraf hidup manusia. Sejak dibuat naskah Cetak Biru
MEA 2015 pada tahun 2007, setiap negara secara intensif terus mempersiapkan
diri menghadapi MEA, tidak terkecuali Indonesia.
Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki keuntungan dan
kelemahan tersendiri dalam kaitannya dengan MEA. Dengan luasnya negara
Indonesia, posisi strategis, tersedianya beragam sumber daya alam (SDA), sumber
daya manusia (SDM), dan budaya, Indonesia memiliki kesempatan untuk lebih
berbekal menghadapi MEA dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Namun di
sisi lain, secara umum penduduk Indonesia masih cenderung konsumtif, bukan
produktif. Pada poin ini dikhawatirkan Indonesia justru akan tertinggal. Bukan
menghadapi MEA sebagai produsen yang gencar mengekspor produk-produk
dalam negeri untuk bersaing dengan produk luar, namun sebagai konsumen yang
ketagihan dengan produk barang atau jasa yang bebas masuk ke Indonesia.
Apalagi dengan kuantitas penduduk Indonesia yang sangat besar, yaitu kurang
lebih 240 juta jiwa, menjadi sasaran pasar yang sangat empuk bagi produsen-
produsen dari negara lain. Hal ini tentu saja mengancam produk dalam negeri.
2
Secara umum MEA memiliki 12 sektor prioritas, yakni: produk-produk
berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil
dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara, e-ASEAN, kesehatan,
pariwisata, dan logistik. Kedua belas sektor tersebut sangat mampu disuguhkan
secara apik oleh Indonesia dengan potensi-potensi yang dimilikinya tentunya jika
dikelola dan dikembangkan dengan maksimal.
Sektor pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan bagi Indonesia.
Negara dengan ribuan pulau, banyak budaya, dan beragam tempat menarik
menjadi keunggulan dan daya tarik tersendiri bagi para pelancong dari dalam
maupun luar negeri. Dengan pengelolaan yang baik dari masyarakat maupun
dukungan pemerintah, sektor pariwisata akan berkontribusi makin besar pada
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan sektor pariwisata juga
berdampak linier terhadap daya saing Indonesia dengan negara lain dalam MEA.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu menyatakan
bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku efektif di akhir
tahun 2015 berpotensi untuk mendorong pertumbuhan jumlah wisatawan ke
Indonesia yang kini masih sekitar 9% pertahun menjadi di atas 10%. Sepanjang
periode 2005-2012, pariwisata kawasan Indonesia mampu tumbuh rata-rata 8,3%
pertahun, jauh di atas rata-rata pertumbuhan global yang hanya 3,6%. Bahkan
pada 2013, arus kunjungan wisatawan ke negara-negara ASEAN sudah mencapai
92,7 juta atau meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara
pertumbuhan global hanya 5%.
Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan pariwisata
Indonesia dengan mengeluarkan PP Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata. Adanya 2 kategori
sertifikasi tersebut tentu saja secara signifikan akan meningkatkan kualitas
pariwisata di Indonesia. Sektor pariwisata Indonesia dinilai menjadi sektor yang
paling siap menghadapi MEA 2015 dari sisi SDM. Wakil ketua Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP), Sumarna Abdurahman yang dikutip di
beritadaerah.co.id mengatakan jika SDM bidang pariwisata paling siap bersaing
karena memiliki lembaga sertifikasi yang mumpuni. Meskipun sektor pariwisata
3
bukan termasuk 14 sektor ekonomi kreatif, namun kemajuan pariwisata
berdampak pada pertumbuhan ekonomi kreatif.
Pembangunan kepariwisataan perlu didukung oleh SDM yang
berkompeten dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi wisatawan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan
bahwa tenaga kerja di bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi
melalui sertifikasi. Sertifikasi sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan
tenaga kerja tingkat nasional maupun internasional apalagi dengan kaitannya
menghadapi MEA 2015. Tidak terkecuali untuk tren saat ini, yaitu pariwisata
syariah yang telah di-booming-kan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.
Pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah
ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang
sesuai dengan ketentuan syariah. Kita akan melihat peran sertifikasi kompetensi
syariah akankah berpengaruh pada perkembangan pariwisata syariah Indonesia
guna menghadapi MEA 2015.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka
penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimanakah peran
sertifikasi kompetensi syariah terhadap pengembangan pariwisata syariah
Indonesia dalam menghadapi MEA 2015?”, dengan rincian permasalahan yang di
hadapi adalah sebagai berikut:
1. Apa peluang dan tantangan pariwisata syariah Indonesia?
2. Bagaimana peran program sertifikasi kompetensi syariah terhadap
perkembangan pariwisata syariah Indonesia menghadapi MEA 2015?
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan karya
tulis ini adalah:
1. Menjelaskan peluang dan tantangan pariwisata syariah Indonesia.
4
2. Menggambarkan model SDI pariwisata syariah yang dibutuhkan
sebagai solusi menghadapi MEA 2015 dengan sertifikasi kompetensi
syariah.
1.4 Manfaat Penulisan
Pembuatan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pihak-pihak yang terkait, yaitu masyarakat Indonesia pada umumnya dan
khususnya para pelaku pariwisata di Indonesia.
1. Secara teoritis, manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah
untuk menambah inspirasi, pengetahuan, serta wawasan mengenai
sertifikasi kompetensi syariah sebagai solusi mengembangkan
pariwisata syariah di Indonesia dalam menghadapi MEA 2015.
2. Manfaat praktis dari karya tulis ini adalah sebagai bahan masukan,
kritik, dan saran, bagi pelaku pengambil kebijakan perekonomian dan
pihak-pihak terkait lainnya di Indonesia dalam pelaksanaan dan
pengembangan pariwisata syariah.
II. TELAAH PUSTAKA
2. 1 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
Merupakan suatu konsep pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang
digagas oleh sepuluh negara ASEAN untuk mencapai tingkat dinamika
pembangunan ekonomi yang lebih tinggi, kemakmuran yang berkelanjutan,
pertumbuhan yang merata, dan pembangunan yang terintegrasi di ASEAN.
Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi salah satu instrumen
pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam
Declaration of ASEAN Concord II di Bali, Indonesia pada tanggal 7 Oktober
2003. Pada KTT ke-12 ASEAN di Filipina tahun 2007, kesepuluh negara pun
memutuskan untuk mempercepat terwujudnya MEA 2015 karena semakin
meningkatnya ketergantungan antarnegara ASEAN serta memperkecil
kesenjangan pembangunan. Sehingga pada tanggal 20 November 2007 di
Singapura, dibuatlah naskah Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
Cetak biru ini akan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah pasar
dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan
dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan kawasan yang secara penuh
terintegrasi ke dalam ekonomi global. Keempat unsur tujuan tersebut menjadi
karakteristik utama dalam MEA. Pembentukan pasar tunggal ini nantinya
memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-
negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.
2. 2 Konsep Sumber Daya Insani
Sonny Sumarsono (2003, h 4), Sumber Daya Manusia atau human
recources mengandung 2 pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang
dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan
kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk
menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia
6
yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu
bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis,
yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan atau masyarakat.
Menurut ajaran Islam, manusia dikelompokkan ke dalam 3 golongan,
antara lain mukmin, kafir, dan munafik. Orang mukmin adalah orang yang
beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Orang kafir adalah orang yang telah
tertutup hatinya untuk menerima kebenaran ajaran Allah SWT. Orang munafik
adalah orang yang membenarkan ajaran Allah SWT namun enggan
melaksanakannya. QS. Ali Imran ayat 110 “Kamu adalah umat yang terbaik yang
dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari
yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah
itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan
mereka adalah orang-orang yang fasik.”. Dalam surat Ali Imran ayat 110
disebutkan bahwa orang mukmin dinyatakan sebagai “khaira ummah”, yaitu umat
terbaik yang menyuruh kepada hal yang ma’ruf, mencegah hal yang munkar, dan
beriman kepada Allah SWT. Dalam konsep SDI, manusia harus memiliki sifat-
sifat para nabi dalam perannya sebagai penggerak proses produksi, antara lain
shiddiq (benar), itqan (profesional), fathanah (cerdas), amanah (terpercaya), dan
tabligh (transparan).
2. 3 Pariwisata Syariah
Pariwisata syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2012
melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Pariwisata syariah dapat didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata
yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat,
pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.
Pariwisata syariah memiliki karakteristik produk dan jasa yang universal,
keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh semua.
Kriteria umum pariwisata syariah, antara lain:
a. Memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum.
b. Memiliki orientasi pencerah
c. Menghindari kemusyrikan dan khurafat.
d. Bebas dari maksiat.
e. Menjaga keamanan dan kenyamanan.
f. Menjaga kelestarian lingkungan.
g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.
Munculnya pariwisata syariah sebagai alternatif bentuk kepariwisataan
menjadi suatu output atas semangat Islam terhadap wisata. Syekh Muhamad
Shalih Al Munajid melalui
wisata sebagai upaya menyiksa diri dan mengharuskannya untuk berjalan di muka
bumi serta membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam
dunianya. Kemudian Islam meluruskan makna keliru tersebut. Islam
menghubungkan pemahaman wisata denga
a. Mengaitkan wisata dengan ibadah.
Ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk berwisata
dengan pemahaman lama, yaitu safar dengan makna
menyiksa diri, Nabi SAW memberi petunjuk kepada maksud y
mulia dan tinggi dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadanya,
“Sesunguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah.
Daud, 2486, dinyatakan hasan oleh Al
dikuatkan sanadnya oleh Al
2641).
b. Mengaitkan wisata dengan ilmu dan pengetahuan.
c. Maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan.
Allah berfirman:
“Katakanlah: 'Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah
bagaimana kesudahan orang
11).
d. Wisata untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT.
orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan.
ndari kemusyrikan dan khurafat.
Bebas dari maksiat.
Menjaga keamanan dan kenyamanan.
Menjaga kelestarian lingkungan.
nilai sosial budaya dan kearifan lokal.
Munculnya pariwisata syariah sebagai alternatif bentuk kepariwisataan
atas semangat Islam terhadap wisata. Syekh Muhamad
Shalih Al Munajid melalui website-nya menyatakan, kaum terdahulu mengart
wisata sebagai upaya menyiksa diri dan mengharuskannya untuk berjalan di muka
bumi serta membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam
dunianya. Kemudian Islam meluruskan makna keliru tersebut. Islam
menghubungkan pemahaman wisata dengan tujuan-tujuan mulia.
Mengaitkan wisata dengan ibadah.
Ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk berwisata
dengan pemahaman lama, yaitu safar dengan makna kerahiban atau sekedar
menyiksa diri, Nabi SAW memberi petunjuk kepada maksud y
mulia dan tinggi dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadanya,
Sesunguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah.” (HR. Abu
Daud, 2486, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Abu Daud dan
dikuatkan sanadnya oleh Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin, no.
Mengaitkan wisata dengan ilmu dan pengetahuan.
Maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan.
Katakanlah: 'Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah
bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.” (QS. Al
Wisata untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT.
7
Munculnya pariwisata syariah sebagai alternatif bentuk kepariwisataan
atas semangat Islam terhadap wisata. Syekh Muhamad
nya menyatakan, kaum terdahulu mengartikan
wisata sebagai upaya menyiksa diri dan mengharuskannya untuk berjalan di muka
bumi serta membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam
dunianya. Kemudian Islam meluruskan makna keliru tersebut. Islam
Ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk berwisata
kerahiban atau sekedar
menyiksa diri, Nabi SAW memberi petunjuk kepada maksud yang lebih
mulia dan tinggi dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadanya,
” (HR. Abu
Albany dalam Shahih Abu Daud dan
lam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin, no.
Maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan.
Katakanlah: 'Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah
” (QS. Al-An’am:
8
Allah berfirman:
قل سیروا في األرض فانظروا كیف بدأ الخلق ثم اللھ ینشئ النشأة الآخرة إن اللھ على كل شيء قدیر
س???ورة) (20 :العنكب???????????وت
“Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana
Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah
menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.” (QS. Al-Ankabut: 20).
Pariwisata syariah adalah kegiatan atau bentuk pariwisata yang selaras
dengan prinsip atau aturan Islam sehingga wisata tidak menjadi sumber keburukan
bagi masyarakat.
2.4 Sertifikasi Kompetensi
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, yang dimaksud dengan
sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata ialah proses pemberian sertifikat
kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan
objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
Sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata bertujuan untuk memberikan
pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dan meningkatkan
kualitas dan daya saing tenaga kerja. Fungsinya sebagai sarana untuk memperoleh
sertifikat kompetensi di bidang pariwisata yang merupakan bukti tertulis yang
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa
seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI
(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang pariwisata, standar
internasional, dan/atau standar khusus.
III. METODE PENULISAN
3. 1 Jenis dan Sumber Data
Penulisan karya tulis ini menggunakan data sekunder yang meliputi buku-
buku yang relevan dengan topik penulisan, karya tulis ilmiah, artikel, serta jurnal
dari internet. Kami juga menggunakan data tidak langsung dari kutipan
pernyataan beberapa orang yang berkompeten dan berkaitan dengan permasalahan
yang dibahas dalam karya tulis ini. Sumber data berasal dari Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sekarang bernama Kementerian
Pariwisata (Kemenpar), Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi lainnya.
3. 2 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi
Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang
mendalam dan pencarian data mengenai obyek permasalahan yang dibahas dalam
karya tulis. Studi kepustakaan menggunakan referensi-referensi umum dan
khusus. Untuk semakin mendukung dan memperkuat ketepatan dan kredibilitas
dari penulisan informasi juga dilakukan pengumpulan data melalui internet.
3. 3 Pendekatan Penulisan
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah
deskripsi kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan. Dalam pemilihan pendekatan
ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara cermat mengenai keadaan dan
gejala tertentu pada obyek yang menjadi permasalahan.
3. 4 Metode Analisis dan Pengelolaan Data
Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif untuk menganalisis
faktor-faktor pentingnya sertifikasi kompetensi syariah untuk SDI Indonesia di
bidang pariwisata syariah.
IV. PEMBAHASAN
4. 1 Peluang dan Tantangan Pariwisata Syariah Indonesia
Adanya pasar bebas ASEAN meningkatkan wisatawan di ASEAN karena
setiap negaranya banyak melakukan persiapan, perbaikan di setiap sektor yang
dimiliki guna meningkatkan daya saing dengan negara anggota ASEAN lainnya.
Seperti yang tampak pada tabel berikut (source: ASEAN Tourism Statistics
Database):
in thousand arrivals
Negara 2010 2011 2012
Intra-ASEAN
Extra-ASEAN
Total Intra-ASEAN
Extra-ASEAN
Total Intra-ASEAN
Extra-ASEAN
Total
Brunei Darussalam 109,9
104,4
214,3
124,2
117,9
242,1
115,9
93,2
209,1
Kamboja 853,2
1.655,1
2.508,3
1.101,1
1.780,8
2.881,9
1.514,3
2.070,0
3.584,3
Indonesia 2.338,5
4.664,4
7.002,9
3.258,5
4.391,2
7.649,7
2.607,7
5.436,8
8.044,5
Laos 1.990,9
522,1
2.513,0
2.191,2
532,3
2.723,6
2.712,5
617,6
3.330,1
Malaysia 18.937,2
5.640,0
24.577,2
18.885,3
5.829,0
24.714,3
18.809,7
6.223,0
25.032,7
Myanmar 512,3
279,2
791,5
100,4
716,0
816,4
151,1
907,9
1.059,0
Filipina 298,2
3.222,3
3.520,5
331,7
3.585,8
3.917,5
375,2
3.897,6
4.272,8
Singapura 4.779,6
6.859,0
11.638,7
5.372,2
7.799,1
13.171,3
5.732,7
8.758,5
14.491,2
Thailand 4.534,2
11.402,2
15.936,4
5.529,9
13.568,4
19.098,3
6.462,6
15.891,3
22.353,9
Vietnam 465,9
4.584,0
5.049,9
838,4
5.175,6
6.014,0
1.363,8
5.483,9
6.847,7
ASEAN 34.820,0
38.932,7
73.752,6
37.732,9
43.496,1
81.229,0
39.845,5
49.379,8
89.225,2
<
Tabel 1 Kunjungan Wisata ASEAN
Data kunjungan wisatawan di ASEAN yang disajikan pada tabel di atas
menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2012 di setiap negara anggota
ASEAN mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah kunjungan
wisatawan baik dari intra-ASEAN maupun ekstra-ASEAN. Total kunjungan
terbanyak setiap tahunnya dipegang oleh negara Malaysia disusul oleh Thailand
dan Singapura. Untuk Indonesia sendiri berada di posisi keempat yang mendekati
angka 10 juta setiap tahun.
Keberadaan MEA pun memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi
pariwisata syariah yang saat ini sedang dalam masa pertumbuhan hampir di
11
seluruh dunia. Konsep wisata syariah ini telah banyak dipraktikkan di berbagai
negara, seperti Arab Saudi, Malaysia, Jordania, Turki, dan negara lainnya dengan
menunjukkan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan bagi negara-negara
tersebut. Sehingga konsep wisata syariah ini memilki potensi yang sangat besar
untuk dikembangkan.Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sapta
Nirwandar menyebutkan potensi wisata syariah dunia bernilai US$ 2,47 triliun
atau setara Rp 28.837 triliun pada 2018 mendatang. Pasalnya, tiap tahun
wisatawan muslim dunia terus meningkat secara signifikan. Peningkatan
wisatawan muslim dunia sejalan semakin besarnya kebutuhan wisata ‘muslim
friendly’.
Potensi pariwisata syariah di tanah air dinilai besar. Apalagi pariwisata
syariah sudah menjadi tren di dunia. Peluang pariwisata syariah Indonesia, antara
lain:
a. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak di ASEAN.
39% dari total penduduk ASEAN merupakan penduduk Indonesia. Hal ini
menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan bagi pengembangan
sektor pariwisata syariah. Bagi Indonesia, potensi pariwisata syariah bukan
hanya untuk pasar luar negeri saja. Tapi juga besarnya potensi wisatawan
nusantara dan terus mengalami kenaikan. Menurut data Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada 2011 tercatat sekitar 239 juta
pergerakan wisatawan nusantara dengan pengeluaran sekitar Rp 138 triliun.
Sedangkan, pada 2012 tercatat sekitar 245 juta pergerakan wisatawan. Jika
88,1% pelaku perjalanan adalah penduduk muslim maka akan didapat sekitar
215 juta pergerakan dengan pengeluaran diperkirakan sebesar US$ 129,37
miliar atau sekitar Rp 142,3 triliun.
b. Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim.
Dari 240 juta jiwa penduduk Indonesia, 88%-nya merupakan penduduk
muslim yang menjadi target potensial untuk pariwisata syariah. Mayoritas
muslim-nya memiliki kesempatan sangat besar untuk mengembangkan
pariwisata syariah, bahkan berpotensi menjadikan Indonesia menjadi pusat
pariwisata syariah dunia.
12
c. Indonesia memiliki banyak daerah potensial yang dapat dikembangkan segi
wisatanya, bahkan secara syariah.
d. Mulai terbentuk pangsa pasar yang terus semakin meluas yang mencari gaya
hidup sehat, ramah lingkungan, dan menilai spiritual keseimbangan
kehidupan.
e. Produk-produk halal tidak hanya dikonsumsi oleh turis muslim saja tetapi
juga oleh para turis non-muslim.
Hal ini karena semakin tingginya kesadaran setiap orang akan pentingnya
manfaat dari konsep halal, baik dalam makanan, wisata, jasa keuangan, dan
lain-lain. Berdasarkan LPPOM-MUI tahun 2011 tercatat bahwa pada tahun
2009, indeks kesadaran produk halal berkisar 70% meningkat menjadi 92%
pada 2010, serta jumlah produk bersertifikat halal naik 100% dalam kurun
waktu 2009-2010. Hal tersebut menunjukkan kesadaran dari masyarakat akan
pentingnya manfaat dari produk halal tersebut.
f. Kemenparekraf sudah melakukan sertifikasi tempat-tempat tujuan wisata
yang potensial dikunjungi para wisatawan muslim. Sertifikasi Usaha Hotel
Syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel
yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.
Selain peluang, pertumbuhan dan perkembangan pariwisata syariah
Indonesia juga harus melewati beberapa tantangan, antara lain:
a. Pelaku usaha pariwisata syariah belum berani mengambil risiko kehilangan
pasar selain muslim.
b. Wawasan dan tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap potensi besar
pariwisata syariah di Indonesia.
c. Sosialisasi dan promosi wisata syariah masih kurang gencar, dibutuhkan
dukungan khusus dari pemerintah.
4. 2 Program Sertifikasi Kompetensi Syariah sebagai Upaya Pengembangan
Pariwisata Syariah di Indonesia
13
Sama seperti pentingnya sertifikasi kompetensi bagi peningkatan kualitas
pariwisata di Indonesia, maka diperlukan pula sertifikasi kompetensi syariah
untuk mengembangkan pariwisata syariah yang sedang dalam masa pertumbuhan.
Pariwisata syariah bukan hanya tren sementara tapi akan terus eksis dan
berkembang dengan subur, bahkan diprediksi akan menjadi primadona pariwisata
dunia sekaligus lifestyle bagi masyarakat, tak terkecuali di Indonesia berdasarkan
peluang dan kebutuhan masyarakat yang telah dipaparkan pada subbab
sebelumnya.
Gambar 1 Model Sertifikat Kompetensi Syariah SDI Pariwisata Indonesia
Sertifikasi kompetensi syariah menjadi salah satu solusi atau upaya
mencetak dan mempersiapkan SDI-SDI yang berkompeten untuk menggerakkan
pariwisata syariah di Indonesia. Tahap pertumbuhan dilanjutkan dengan tahap
perkembangan sampai pariwisata syariah memiliki daya saing yang kuat dengan
industri pariwisata secara umum, termasuk pariwisata syariah di negara-negara
lain yang telah lebih dulu memajukan pariwisata syariah.
Dalam surat An-Nur ayat 37, Allah berfirman:
“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual
beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari)
membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan
penglihatan menjadi goncang.”.
14
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pariwisata (perniagaan) tidak boleh
melalaikan manusia dari mengingat Allah. Selain itu, pada surat Al-Jumu’ah ayat
11, “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar
untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri
(berkhotbah). Katakanlah: ‘Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan
dan perniagaan’, dan Allah Sebaik-baik Pemberi Rezeki.”. Allah menerangkan
bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada pariwisata (perniagaan)
yang membuat manusia lalai dari mengingat Allah.
Dalam melakukan pariwisata, masyarakat didorong untuk mengonsumsi
makanan yang halal dan baik, sehingga SDI pariwisata diharuskan memiliki
pengetahuan tentang ilmu tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-
Maidah ayat 88 yang artinya,”Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa
yang Allah telah rezekikan kepadamu.”.
SDI bidang pariwisata itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 kategori. Setiap
kategorinya memiliki alasan masing-masing untuk perlu melakukan sertifikasi
kompetensi syariah, seperti pada bagan berikut:
Bagan 1 SDI Pariwisata
SDI bidang Pariwisata
Sudah bergerak menjalankan
kegiatan usaha pariwisata
Telah lulus pendidikan pariwisata
Akan/masih menempuh pendidikan pariwisata
Mencetak dari dini pribadi-
pribadi paham syariah untuk implementasi
dalam kepariwisataan
Sebagai bekal untuk
melakukan turn over atau membuka
kegiatan usaha pariwisata
syariah
Membekali lulusan
pariwisata dengan prinsip-prinsip syariah
agar dapat masuk di
lapangan kerja pariwisata
syariah
15
Selain alasan pentingnya sertifikasi kompetensi syariah yang telah dijelaskan
dalam bagan di atas, sertifikasi kompetensi syariah bidang pariwisata syariah pun
memiliki 4 fungsi, antara lain:
a. Memenuhi kebutuhan bisnis (legal liability scheme) di bidang pariwisata
syariah.
b. Mengantisipasi globalisasi dan MEA 2015 sehingga SDI pariwisata syariah
memiliki daya saing yang tinggi.
c. Perlu pengakuan formal bagi lulusan Perguruan Tinggi untuk menjadi tenaga
profesional dan pelatihan bagi lulusan sekolah SMA atau SMP agar memilki
kemampuan dalam menghadapi arus globalisasi.
d. Bukti kemandirian profesional di bidang pariwisata dengan memilki nilai-
nilai dan etika dalam Islam.
Terdapat 3 pilar utama dalam memperoleh sertifikasi kompetensi syariah
bidang pariwisata syariah:
Bagan 2 Pilar Utama Sertifikasi Kompetensi Syariah
a. Kompetensi.
1. Pengetahuan mengenai pariwisata dan pemahaman mengenai prinsip-
prinsip syariah secara menyeluruh.
2. Memiliki keahlian pengelolaan di bidang pariwisata syariah.
3. Memahami makna pariwisata syariah secara luas, yaitu sebagai wisata
yang berbasis prinsip Islami dengan destinasi dan obyek wisata yang
Sertifikasi Kompetensi Syariah SDI Pariwisata
Kompetensi
Etika, Moral dan Integritas
Profesional
Pengalaman
16
luas, tak sebatas wisata ziarah dengan tempat tujuan makam-makam
bersejarah atau religi.
4. Mengetahui filosofi dan sejarah pariwisata syariah, khususnya di
Indonesia.
5. Mengetahui standarisasi makanan, hotel, tempat wisata, dan obyek
lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
6. Mengetahui hukum halal dan haram produk pariwisata syariah.
7. Mengetahui fiqih pariwisata Islami.
8. Berperilaku sesuai dengan etika pariwisata syariah.
9. Mengetahui esensi dan manfaat dari kegiatan pariwisata syariah.
10. Mengetahui tempat atau destinasi pariwisata syariah di Indonesia.
11. Memiliki pengetahuan umum mengenai pariwisata Indonesia.
12. Mengetahui budaya lokal dan budaya negara ASEAN lainnya.
13. Memiliki keterampilan dalam menguasai minimal satu budaya lokal.
b. Pengalaman.
Mempunyai pengalaman di bidang pariwisata dan berpengalaman dalam
menerapkan hukum syariah dalam pariwisata.
c. Etika, moral, dan integritas profesional.
1. Memiliki sifat profesional.
2. Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggung jawab.
3. Mengedepankan hukum syariah dalam setiap kegiatan.
Sertifikasi kompetensi syariah SDI pariwisata ini konsepnya hampir mirip
dengan program sertifikasi yang lain, hanya saja dalam sertifikasi ini terdapat
kriteria-kriteria khusus mengenai kompetensi dasar hukum Islam. Seperti
memahami konsep halalan thoyyiban, memilki sifat amanah, jujur, bertanggung
jawab, pencatatan akuntansi sesuai prinsip Islam, dan lain sebagainya.
Becermin pada skema sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata sesuai
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, maka sertifikasi kompetensi
syariah di bidang pariwisata syariah mencakup:
a. Pengembangan Standar Kompetensi Syariah.
17
Penyusunan SKKNI bidang pariwisata syariah yang telah dikoordinasikan
antara instansi pemerintah bidang pariwisata, asosiasi usaha pariwisata,
asosiasi profesi pariwisata, akademisi, dan DSN-MUI.
b. Pengembangan skema sertifikasi kompetensi syariah di bidang pariwisata
syariah.
c. Mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), kualifikasi
okupasi nasional, kelompok, unit kompetensi dan profisiensi yang
berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
d. Penerapan sertifikasi kompetensi syariah di bidang pariwisata syariah.
1. Pemberlakuan yang bersifat wajib.
2. Pelaksana sertifikasi kompetensi syariah oleh LSP (Lembaga Sertifikasi
Profesi) bidang pariwisata yang telah bekerja sama dengan DSN-MUI.
3. Pelaksanaan berdasarkan 3 kategori:
i. Saat proses pembelajaran.
Adalah uji kompetensi syariah pada saat SDI masih berada pada
lembaga pendidikan pariwisata.
ii. Hasil pembelajaran.
Adalah proses pengakuan capaian pembelajaran/kompetensi syariah
yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan
pelatihan.
iii. Hasil pengalaman kerja.
Adalah akumulasi melakukan pekerjaan secara intensif pada jangka
waktu tertentu di bidang pariwisata syariah yang menghasilkan
peningkatan kompetensi syariah.
e. Harmonisasi dan pengakuan sertifikasi kompetensi syariah di bidang pariwisata
syariah.
Ditujukan untuk membangun pengakuan terhadap kompetensi syariah
pemegang sertifikat kompetensi syariah di bidang pariwisata syariah.
18
Untuk mendapatkan sertifikasi, berikut prosedur pengajuan dan
penerimaan sertifikasi kompetensi syariah:
s
Bagan 3 Prosedur Pengajuan Sertifikasi Kompetensi Syariah
SDI pariwisata yang tersedia di Indonesia dapat mengajukan Surat
Permohonan untuk mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Syariah dengan
melengkapi berkas-berkas berupa pengisian formulir pengajuan sertifikasi, ijazah
pendidikan, sertifikat pelatihan yang berkaitan dengan pariwisata dan syariah
SDI Pariwisata
Pembuatan Surat Pengajuan Sertifikasi Kompetensi Syariah
Pengumpulan Ijazah Pendidikan dan
Sertifikat Pelatihan yang Pernah Diikuti
Pengajuan Berkas KeKementerian Pariwisata
melalui LSP
Pemeriksaan Berkas
Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Berkas
Koordinasi dengan DSN-
MUI
Uji Kompetensi
Pengumuman
Hasil Akhir Berkas yang Dikumpulkan
Memenuhi Standar Kompetensi
Tidak Memenuhi StandarKompetensi
Training
Diklat
Pencatatan Setifikasi
Kompetensi Syariah oleh Kementerian
SDI Pariwisata Berkompetensi Syariah
Pembagian Sertifikasi Kompetensi Syariah
Penerbitan Setifikasi Kompetensi Syariah
Prosedur Pengajuan dan Penerimaan Sertifikasi Kompetensi Syariah
19
yang pernah diikuti, dan prestasi yang pernah diraih di kedua bidang tersebut (jika
ada). Selanjutnya, bekas-berkas yang telah dilengkapi, diajukan kepada
Kementerian Pariwisata RI melalui LSP untuk dilakukan pemeriksaan berkas.
Berkas-berkas yang telah masuk ke Kementerian Pariwisata kemudian dikirim ke
MUI untuk melakukan koordinasi terkait penilaian berkas berdasarkan standar
kompetensi yang telah ditetapkan.
Kemudian setelah dilakukan penilaian dan pemeriksaan kembali berkas
oleh DSN-MUI, hasil akhir pun diperoleh sebagai dasar penentuan kompetensi
yang dimiliki oleh SDI pengaju Sertifikasi Kompetensi Syariah. Apabila hasil
penilaian memenuhi standar kompetensi yang berlaku, maka SDI pariwisata
tersebut akan diikutkan Diklat selama 3 bulan. Namun, apabila hasil penilaian
tidak memenuhi standar kompetensi, pengaju diharuskan untuk mengikuti
training selama 6 bulan.
Diklat dan training yang diberikan bertujuan untuk memberikan keahlian
kepada SDI pariwisata. Keahlian-keahlian yang diberikan meliputi aspek-aspek
yang sesuai dengan standar kompetensi. Sehingga ketika training selesai,
Sertifikasi Kompetensi Syariah diterbitkan serta dicatat oleh Kementerian
Pariwisata, para pengaju sertifikasi ini telah memiliki kemampuan dasar yang
sesuai dengan standarisasi. Sehingga, SDI pariwisata berkompetensi syariah siap
untuk menjalankan dan mengembangkan pariwisata syariah di Indonesia dalam
menghadapi era perdagangan bebas MEA.
Setelah SDI Pariwisata memiliki kompetensi syariah berdasarkan
standarisasi yang telah ditetapkan melalui training/diklat, maka terdapat hak dan
kewajiban dalam menjalankan profesinya, yaitu:
a. Hak
1. Mendapatkan bukti tertulis berupa Sertifikat Kompetensi Syariah dari
Kementerian Pariwisata yang bekerja sama dengan MUI.
2. Mendapatkan jaminan hukum atas profesi sebagai SDI Pariwisata Syariah.
3. Mendapatkan buku panduan mengenai standarisasi, etika, hukum, dan
sejarah.
4. Mendapatkan pelayanan konsultasi atas permasalahan yang dihadapi
secara teknis dalam pelaksanaan profesi sebagai SDI Pariwisata Syariah.
20
5. Mendapatkan kemudahan untuk bekerja di dalam negeri dan negara
anggota ASEAN, khususnya pada era perdagangan bebas MEA.
b. Kewajiban
1. Menjalankan profesi sebagai SDI pariwisata yang berbasis kompetensi
syariah.
2. Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pariwisata.
3. Melayani masyarakat domestik dan luar negeri dengan etika pariwisata
syariah.
4. Meluaskan makna pariwisata syariah sebagai wisata yang berbasis prinsip
Islami dengan destinasi dan obyek wisata yang luas.
5. Menjaga nama baik Kementerian Pariwisata RI di dalam dan luar negeri.
6. Mengembangkan Pariwisata Syariah Indonesia sesuai dengan kemampuan
masing-masing.
7. Meningkatkan etos kerja demi pertumbuhan pariwisata syariah sehingga
mendorong berkembangnya sektor-sektor ekonomi lain di Indonesia.
Sebagai tenaga kerja di bidang pariwisata, sertifikasi berdasarkan standar
kompetensi yang telah ditetapkan merupakan hal penting untuk meningkatkan
kualitas SDI serta mendukung daya saing pariwisata Indonesia di internasional.
Berlaku pula untuk pengembangan pariwisata syariah. Dengan adanya sertifikasi
kompetensi syariah tersebut akan menjadi pendorong untuk para SDI pariwisata
syariah dalam mempersiapkan diri dalam menyambut MEA 2015.
IV. PENUTUP
5. 1 Kesimpulan
Pariwisata merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam
perdagangan internasional dan menjadi pendorong utama dalam perkembangan
sosial-ekonomi dunia. Ditambah dengan kehadiran konsep pariwisata syariah
yang sedang menjadi tren dan diprediksi akan bertahan dalam jangka waktu yang
lama. Bagi negara Indonesia dengan penduduk terbanyak dan mayoritas muslim,
tren pariwisata syariah memberikan keuntungan terutama untuk penguatan sektor
pariwisata dalam menghadapi MEA 2015.
Pariwisata syariah telah berkembang baik di negara-negara tetangga,
seperti Malaysia. Berbagai peluang dan tantangan yang dimiliki Indonesia,
menempatkannya pada kesempatan besar untuk menumbuhkembangkan
pariwisata berbasiskan syariah ini. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi
kualitas pariwisata syariah adalah kompetensi dari SDI-SDI pariwisata
penggeraknya. Sejauh ini, sertifikasi kompetensi belum diterapkan dengan dasar
prinsip syariah yang secara khusus untuk membangun kualitas pariwisata syariah.
Sertifikasi Kompetensi Syariah merupakan bukti tertulis atas peningkatan
kemampuan yang dimiliki oleh SDI pariwisata Indonesia berdasarkan prinsip
Islam demi penguatan daya saing Indonesia dalam menghadapi era MEA.
Sertifikasi kompetensi syariah diperlukan untuk mengembangkan pariwisata
syariah yang sedang dalam masa pertumbuhan. Pengadaan sertifikasi kompetensi
syariah akan menghasilkan SDI-SDI berkompeten yang akan mampu
menggerakkan pariwisata syariah dengan kualitas dan daya saing yang tinggi.
5. 2 Saran
a. Melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait (Kementerian
Pariwisata, MUI, dan SDI pariwisata) mengenai kompetensi dasar
untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi syariah.
b. Menggunakan data-data terbaru.
22
c. Memperbanyak studi kepustakaan dan literatur Islam dalam rangka
pengaplikasian teori ke dalam bentuk kegiatan nyata.
d. Memperdalam pembahasan mengenai hal-hal yang menyangkut
Sertifikasi Kompetensi Syariah untuk SDI pariwisata.
23
DAFTAR PUSTAKA
Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. 2012. Peran Ekonomi Kreatif dalam
Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian (Orange Book 4). Bogor: IPB
Press
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum dan Kepegawaian. 2013. Himpunan Naskah Kerja Sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Instansi Terkait, Perguruan Tinggi dan Swasta Tahun 2012. Jakarta: Kemenparekraf.
Mangkuprawira S, Lindawati Kartika. 2012. Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Bogor: IPB Press.
Mursi, Abdul Hamid. 1997. SDM yang Produktif: Pendekatan Al-Quran dan
Sains. Jakarta: Gema Insani Press
Arby, Ikhsan. 2013. Wisata Syariah (Halal Tourism).
http://www.academia.edu/5841658/Wisata_Syariah_Halal_Tourism (14
Januari 2015).
ASEAN. 2012. Tourism Statistics dari http://www.asean.org/news/item/tourism-statistics (14 Januari 2015).
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2013. Indonesia Bidik Wisatawan Muslim Melalui Pengembangan Wisata Syariah dari http://parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2447 (14 Januari 2015).
Kementerian Perindustrian. Indonesia Terlambat Hadapi MEA 2015 dari http://kemenperin.go.id/artikel/8055/Indonesia-Terlambat-Hadapi-MEA-2015 (8 Januari 2015).
UNWTO. 2014. UNWTO Tourism Highlights dari http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2014-edition (14Januari 2015).
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap : Kartika Andiani
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 21 April 1994
Alamat Tempat Tinggal : Gang Kencana 3 Nomor 102,
RT.003 RW.001, Babakan
Lebak, Balumbang Jaya,
Kec.Kota Bogor Barat 16116
Nomor Telepon : 081386355852
Riwayat Pendidikan : 1998-2000
2000-2006
2006-2009
2009-2012
2012-sekarang
TKIT Raudhatul Jannah,
Cilegon, Banten
SDN II Cilegon, Banten
SMPN 1 Tulungagung, Jawa
Timur
SMAN 1 Kedungwaru,
Tulungagung, Jawa Timur
Ekonomi Syariah, Departemen
Ilmu Ekonomi, Fakultas
Ekonomi dan Manajemen,
Institut Pertanian Bogor
Nama Lengkap : Rizki Damayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 12 Mei 1994
Alamat Tempat Tinggal : Jalan Babakan Raya Gang
Bara IV, Dramaga - Bogor
Nomor Telepon : 085781991778
Riwayat Pendidikan : 2000-2006
2006-2009
2009-2012
2012-sekarang
SDN Sukamanah 1
MTsN Model Pandeglang 1
SMAN 2 Pandeglang
Ekonomi Syariah, Departemen
Ilmu Ekonomi, Fakultas
Ekonomi dan Manajemen,
Institut Pertanian Bogor
Karya Ilmiah yang
Pernah Dibuat
: 1. Program Pemanfaatan Lahan Kosong untuk
Pertanian di Sekolah (2011).
2. Peran Akuntabilitas Publik dalam Rangka
Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih
dari Tindak Pidana Korupsi (2014).
Nama Lengkap : Melati Fadla
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Mei 1995
Alamat Tempat Tinggal : Pondok Sabrina, Jalan
Babakan Tengah Nomor 35
RT. 01 RW. 09, Dramaga,
Bogor 11680
Nomor Telepon : 083871693883
Riwayat Pendidikan : 1999-2001
2001-2004
2004-2007
2007-2010
2010-2013
2013-sekarang
TK Aisyiyah 33 Jati Pulo
SDN Jati Pulo 01 Pagi,
Palmerah, Jakarta Barat
SDN Kemanggisan 17 Pagi,
Palmerah, Jakarta Barat
SMPN 111 Jakarta
SMAN 35 Jakarta
Ekonomi Syariah, Departemen
Ilmu Ekonomi, Fakultas
Ekonomi dan Manajemen,
Institut Pertanian Bogor