BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan merupakan bagian integral dari Pembangunan

Nasional. Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan Pembangunan Kesehatan

berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia

Indonesia.

Untuk mencapai pembangunan di bidang kesehatan diselenggarakan

berbagai upaya secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Dan Puskesmas

merupakan penanggung jawab penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan

perorangan pada jenjang pertama.

Dalam era Globalisasi saat ini, banyak terjadi perubahan baik di bidang

kesehatan maupun di bidang teknologi. Perubahan-perubahan ini berdampak

terhadap perkembangan kesehatan di Indonesia. Hal ini merupakan tantangan bagi

dunia kesehatan untuk menghadapi hal tersebut.

Upaya-upaya kesehatan yang ada baik preventif, promotif, kuratif dan

rehabilitatif sebagai dasar dari sistem kesehatan harus terus dikembangkan

sehingga derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dapat lebih ditingkatkan.

Diharapkan dengan penanganan yang tepat maka visi dari Departemen Kesehatan

yang disampaikan Menteri Kesehatan yaitu Menuju Indonesia Sehat 2025 dapat

segera tercapai.

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga tidak ketinggalan dalam

mencanangkan visi daerah di bidang kesehatan yaitu Jakarta Sehat untuk semua.

Untuk mencapai visi tersebut Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta menetapkan syarat - syarat yang harus dicapai oleh jajarannya yaitu

melalui Standard Pelayanan Minimal (SPM) DKI Jakarta yang telah dibuat acuan

dalam Surat Keputusan Gubernur No. 12 Tahun 2007.

1

Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading sebagai salah satu unit pelaksana

Teknis Dinas Kesehatan DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk melaksanakan SK

Gubernur tersebut dengan menerapkan pola-pola pelayanan kesehatan baik secara

Individu maupun Kesehatan Masyarakat yang mengacu kepada SPM tersebut.

Melalui Visi dan Misi yang telah dicanangkan oleh Puskesmas Kecamatan Kelapa

Gading diharapkan pencapaian tersebut dapat dilakukan secara optimal.

1.1.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Kelapa Gading

1.1.1.1. Keadaan Geografis

Kecamatan Kelapa Gading dengan luas 14,867 Km2, terdiri atas tiga

kelurahan, yaitu Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur, dan Pegangsaan

Dua. Berdasarkan laporan kelurahan terdapat 68 Rukun Warga (RW) dan Rukun

Tetangga (RT) sebanyak 706 di Kecamatan Kelapa Gading.Populasi warga

Kelapa Gading sekitar 5% dari jumlah penduduk Jakarta dan 20% penduduk

Jakarta Utara. Hampir 65 % penduduknya adalah warga keturunan Tionghoa.

Luas wilayah Kecamatan Gading terbagi menjadi 3 (Tiga) Kelurahan yaitu :

a) Kelurahan Kelapa Gading Timur

b) Kelurahan Kelapa Gading Barat

c) Kelurahan Pegangsaan Dua

1.1 Gambar Peta Wilayah Kelapa Gading

2

Batas wilayah Kecamatan Kelapa Gading

a. Sebelah Utara : Kali Bendungan Batik Kelurahan Tugu Selatan

danRawaBadak Kecamatan Kelapa Gading.

b. Sebelah Timur:Kali Cakung dan Kali Pertukangan KecamatanCakung.

c. Sebelah Selatan: Jl Raya Bekasi Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

d. Sebelah Barat: Jl Raya Yos Soedarso Kecamatan Tanjung Priok.

1.1.1.2. Keadaan Demografi

Jumlah seluruh penduduk di Kecamatan Kelapa Gading adalah 138.153

orang dengan tingkat kepadatan 26.804/Km2. Wilayah terpadat penduduknya di

kelurahan Kelapa Gading Timur dengan tingkat kepadatan penduduk 10,898/Km2.

Berikut rincian jumlah penduduk yang ada di kecamatan Kelapa Gading periode

Januari – Februari 2014.

Tabel 1.1. LuasWilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk

diWilayah Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading

Periode Januari – Februari 2014

No. KelurahanLuas Wilayah(km2)

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk(per km2)

1. Kelapa Gading Timur 3.5513 38.507 10843,07

2. Kelapa Gading Barat 5.0312 44.155 8776,24

3. Pegangsaan Dua 6.2845 27.746 8433,43

Jumlah 14.867 138.153 9.289

Sumber:Laporan Bulanan Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan

Kelapa Gading tahun 2014

3

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Wilayah Puskesmas

Kecamatan Kelapa Gading Periode Januari – Februari 2014

No Keterangan Jumlah 1 Laki-laki 69.2742 Perempuan 68.879

Jumlah 138.153Sumber : Laporan Bulanan Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan

Kelapa Gading Periode Januari – Februari 2014

Tabel.1.3. Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga (KK), Rukun Warga (RW),

dan Rukun Tetangga (RT) di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading

Periode Januari – Februari 2014

No.

Kelurahan Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumla

h RWJumlah RT

1. Kelapa Gading Timur 38.507 247 21 241

2. Kelapa Gading Barat 44.155 204 21 217

3. Pegangsaan Dua 27.746 124 25 248

Jumlah 138.153 575 67 706

Sumber : Laporan Bulanan Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan

Kelapa GadingPeriode Januari – Februari 2014

4

Berikut merupakan data demografi kecamatan Kelapa Gading :

A. Data penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Wilayah

Kecamatan Kelapa Gading Periode Januari – Februari 2014

No Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan

1 Tidak sekolah 4.070 7.571

2 Tidak tamat sekolah dasar

15.761 4.240

No Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan

3 Tamat SD 10.411 12.594

4 Tamat SLTP 10.435 9.229

5 Tamat SLTA 13.472 11.266

6 Tamat Akademi / Perguruan tinggi

10.263 8703

Sumber : Laporan Bulan Statistik Kependudukandan Catatan Sipil Kecamatan

Kelapa Gading Periode Januari – Februari 2014

Berdasarkan tabel 1.4. dapat disimpulkan bahwa :

a) Tingkat pendidikan paling banyak adalah tamat Sekolah Dasar.

b) Tingkat pendidikan paling sedikit adalah tidak sekolah.

5

B. Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Tabel 1.5.JumlahPenduduk Menurut Pekerjaan di Wilayah Kecamatan

Kelapa Gading Periode Januari – Februari 2014

No Pekerjaan Laki-laki Perempuan1 Tani 416 3422 Karyawan swasta/pemerintah/ABRI 23.430 23.1403 Pedagang 6.867 6.3214 Nelayan 442 2525 Buruh tani 284 1956 Pensiunan 4.793 4.2797 Pertukangan 643 08 Pengangguran 4.449 4.3549 Fakir miskin 2.406 1.91810 Lain-lain 10.241 10.613

Sumber : Laporan Bulanan Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil

KecamatanKelapa Gading

Periode Januari – Februari 2014

Berdasarkan tabel 1.5 dapat dilihat bahwa :

a) Pekerjaan paling banyak adalah karyawan swasta/pemerintah/ABRI.

b) Pekerjaan paling sedikit adalah buruh tani.

ata Sarana Peribadatan

Tabel 1.6. Sarana Peribadatan di Wilayah Kecamatan

Kelapa Gading Tahun 2014

No Sarana peribadatan Jumlah1 Masjid 282 Mushola 433 Gereja 364 Wihara 2

Sumber : Laporan Tahunan Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading Tahun 2014

Berdasarkan tabel 1.6 dapat dilihat bahwa :

a) Sarana peribadatan paling banyak adalah mushola.

b)Sarana peribadatan paling sedikit adalah wihara.

6

C. Data Sarana Kesehatan

Tabel 1.7. Sarana Kesehatan di Wilayah Kecamatan

Kelapa Gading Tahun 2014

No Sarana kesehatan Jumlah1 Rumah sakit swasta 42 Puskesmas 53 RB.puskesmas 14 RB.swasta 45 Klinik 24 jam 36 Apotek 647 Praktek dokter umum 1198 Praktek dokter gigi 799 Praktek dokter spesialis 24110 Praktek bidan swasta 411 Laboratorium klinik 512 Posyandu 4213 Balai pengobatan 24

Sumber : Laporan Tahunan Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading tahun 2014

Berdasarkan tabel 1.7 dapat dilihat bahwa :

a) Sarana kesehatan paling banyak adalah praktek dokter spesialis.

b) Sarana kesehatan paling sedikit adalah Ruang Bersalin Puskesmas.

D. Data Sarana Perdagangan dan Hiburan

Tabel 1.8. Sarana Perdagangan dan Hiburan di Wilayah Kecamatan Kelapa

Gading Tahun 2014

No Sarana perdagangan dan hiburan Jumlah

1 Hotel 52 Pasar tradisional 73 Pasar swalayan 94 Rumah makan 725 Jasa boga 216 Salon 537 Konveksi 1

Sumber : Laporan Tahunan Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading Tahun 2014

Berdasarkan tabel 1.8 dapat dilihat bahwa :

7

a) Sarana perdagangan dan hiburan paling banyak adalah rumah makan.

b) Sarana perdagangan dan hiburan paling sedikit adalah konveksi.

1.1.2. Gambaran umum puskesmas

1.1.2.1. Definisi

Pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) ialah suatu unit pelaksana

teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah

kecamatan, yang mempunyai misi :

1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan

2. Memberdayakan masyarakat & keluarga dalam pembangunan

kesehatan

3. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu

secara menyeluruh dan terpadu.

Berdasarkan misi tersebut, Puskesmas mempunyai kewenangan dan

tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat

yang secara administrative berdomisili di wilayah kerjanya.

Untuk dapat mencapai misi Puskesmas diatas digunakan strategi sebagai berikut :

a. Mengembangkan dan menetapkan pendekatan kewilayahan

b. Mengembangkan dan menetapkan asas kemitraan serta

pemberdayaan masyarakat dan keluarga

c. Meningkatkan profesionalisme petugas

d. Mengembangkan kemandirian puskesmas sesuai degan kewenangan

yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

Mengacu kepada misi dan strategi di atas, maka fungsi puskesmas adalah sebagai

berikut :

a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, artinya

puskesmas bertindak bertindak sebagai motivator, fasilitator dan

8

memantau terselenggaranya proses pembangunan kesehatan di

wilayah kerjanya.

b. Pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan

kesehatan, artinya pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat tahu,

mau dan mampu menjaga serta mengatasi masalah kesehatannya

secara mandiri ; arti pemberdayaan keluarga yaitu menjaga keluarga

sehat tetap sehat dan keluarga sakit menjadi sehat.

c. Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama, artinya penyelenggaran

pelayanan kesehatan dasar dalam upaya meningkatkan status

kesehatan masyarakat, meliputi upaya kesehatan masyarakat dan

upaya kesehatan perorangan.

Sebagai suatu unit organisasi yang melaksanakan berbagai usaha di bidang

kesehatan, puskesmas memiliki wewenang dan tanggung jawab didalam wilayah

kerja tertentu, biasanya satu wilayah kecamatan atau sebagian wilayah kecamatan.

Penentuan luas wilayah kerja puskesmas di dasarkan atas beberapa faktor yaitu :

a. Jumlah penduduk

b. Keadaan geografis

c. Keadaan saran perhubungan

d. Keadaan infra struktur masyarakat lainnya.

Seiring dengan semangat otonomi daerah, maka puskesmas dituntut untuk

mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan.

Tetapi pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah. Sebagai organisasi

pelayanan mandiri, kewenangan yang dimiliki puskesmas juga meliputi :

kewenangan merencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya,

kewenangan menentukan kegiatan yang termasuk public goods atau private goods

serta kewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi puskesmas.

Jumlah kegiatan pokok puskesmas diserahkan pada tiap puskesmas sesuai

kebutuhan masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, namun

9

puskesmas tetap melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi

kesepakatan nasional.

Peran puskesmas adalah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan

kesehatan nasional secara komprehensif. Tidak terbatas pada aspek kuratif dan

rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit.

Puskesmas merupakan salah satu jenis organisasi yang sangat dirasakan

oleh masyarakat umum. Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah

maka banyak terjadi perubahan yang mendasar dalam sektor kesehatan, yaitu

terjadinya perubahan paradigma pembangunan kesehatan menjadi “Paradigma

Sehat”. Dengan paradigma baru ini, mendorong terjadinya perubahan konsep

yang sangat mendasar dalam pembangunan kesehatan, antara lain :

a. Pembangunan kesehatan yang semula lebih menekankan pada upaya

kuratif dan rehabilitatif, menjadi lebih fokus padaupaya preventif

dan kuratif tanpa mengabaikan kuratif-rehabilitatif,

b. Pelaksanaan upaya kesehatan yang semula lebih bersifat terpilah-

pilah (fragmented) berubah menjadi kegiatan yang terpadu

(integrated),

c. Sumber pembiayaan kesehatan yang semula lebih banyak dari

pemerintah, berubah menjadi pembiayaan kesehatan lebih banyak

dari masyarakat

d. Pergeseran pola pembayaran dalam pelayanan kesehatan yang

semula fee for service menjadi pembayaran secara pra-upaya,

e. Pergeseran pemahaman tentang kesehatan dari pandangan

konsumtifmenjadi investasi,

f. Upaya kesehatan yang semula lebih banyak dilakukan oleh

pemerintah, akan bergeser lebih banyak dilakukan oleh masyarakat

sebagai “mitra” pemerintah (partnership),

g. Pembangunan kesehatan yang semula bersifat terpusat

(centralization), menjadi otonomi daerah (decentralization),

h. Pergeseran proses perencanaan dari top down menjadi bottom up

seiring dengan era desentralisasi.

10

1.1.2.2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari

kecamatan. Faktor kepada kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografik,

dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan pertimbangan dalam penentuan

wilayah kerja puskesmas. Puskesmas merupakan perangkat Pemerintah Daerah

Tingkat II, sehingga pembagian wilayah kerja puskesmas ditetapkan oleh

Walikota/Bupati, dengan saran teknis dari kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota. Sasaran penduduk yang dilayani oleh satu puskesmas adalah

sekitar 30.000 penduduk. Untuk jangkauan yang lebih luas, dibantu oleh

Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Puskesmas di ibukota kecamatan

dengan jumlah penduduk 150.000 jiwa atau lebih, merupakan ”Puskesmas

Pembina” yang berfungsi sebagai pusat rujukan bagi puskesmas kelurahan dan

juga mempunyai fungsi koordinasi.

1.1.2.3. Pelayanan Kesehatan Menyeluruh

Pelayanan kesehatan menyeluruh yang diberikan puskesmas meliputi :

1. Promotif (peningkatan kesehatan)

2. Preventif (upaya pencegahan)

3. Kuratif (pengobatan)

4. Rehabilitatif (pemulihan kesehatan)

Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk, tidak membedakan

jenis kelamin, umur, sejak pembuahan dalam kandungan sampai meninggal.

1.1.2.4. Peran Puskesmas

Dalam konteks Otonomi Daerah saat ini, puskesmas mempunyai peran

yang vital sebagai institusi pelaksana teknis, dituntut memiliki kemampuan

manajerial dan wawasan jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan. Peran tersebut ditunjukkan dalam bentuk ikut serta menentukan

kebijakan daerah melalui sistem perencanaan yang matang, tatalaksana kegiatan

yang tersusun rapi, serta sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat.

11

1.1.2.5. Upaya Kesehatan Wajib Puskesmas

Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan

berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta mempunyai daya ungkit

tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini

diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya kesehatan wajib tersebut adalah :

1. Promosi kesehatan masyarakat

2. Kesehatan lingkungan

3. KIA (Kesejahteraan Ibu dan Anak)

4. KB (Keluarga Berencana)

5. Perbaikan gizi masyarakat

6. P2M (Pengendalian Penyakit Menular)

7. Pengobatan dasar

12

Berikut ini akan ditampilkan upaya kesehatan wajib dalam bentuk tabel, yaitu :

Tabel 1.9. Program Kesehatan Wajib yang dilakukan di Puskesmas

No Upaya Kesehatan Wajib

Kegiatan Indikator

1 Promosi Kesehatan Penyuluhan di Dalam dan di Luar Gedung

Tatanan sehatPerbaikan perilaku sehat

2 Kesehatan Lingkungan Penyehatan pemukiman

Cakupan air bersihCakupan jamban keluargaCakupan SPALCakupan rumah sehat

3 Kesejahteraan ibu dan anak

ANC Cakupan K1, K4Pertolongan persalinan

Cakupan linakes

MTBS Cakupan MTBSImunisasi Cakupan imunisasi

4 Keluarga Berencana PelayananKeluarga Berencana

Cakupan MKET

5 Pemberantasan penyakit menular

Diare Cakupan kasus diareISPA Cakupan kasus ISPAMalaria Cakupan kasus malaria

Cakupan kelambunisASITuberkulosis Cakupan penemuan

kasusAngka penyembuhan

6 Gizi Distribusi vit A / Fe / cap yodium

Cakupan vit A / Fe / cap yodium

PSG % gizi kurang / buruk, SKDN

Promosi Kesehatan

% kadar gizi

7 Pengobatan Medik dasar Cakupan pelayananUGD Jumlah kasus yang

ditanganiLaboratorium sederhana

Jumlah pemeriksaan

Sumber : Trihono. 2005. Manajemen Kesehatan, Arrimes

13

1.1.2.6. Upaya Kesehatan Pengembangan Puskesmas

Upaya Kesehatan Pengembangan Puskesmas adalah upaya yang

ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat

serta yang disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya kesehatan

pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah

ada, yaitu :

1. Upaya Kesehatan Sekolah

2. Upaya Kesehatan Olahraga

3. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat

4. Upaya Kesehatan Kerja

5. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

6. Upaya Kesehatan Jiwa

7. Upaya Kesehatan Mata

8. Upaya Kesehatan Usia Lanjut

9. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional

Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula bersifat upaya

inovasi yaitu upaya lain di luar upaya puskesmas tersebut di atas yang sesuai

dengan kebutuhan. Pengembangan dan pelaksanaan upaya inovasi ini adalah

dalam rangka mempercepat tercapainya visi puskesmas.

Pemilihan upaya kesehatan pengembangan ini dilakukan oleh puskesmas

bersama dinas kesehatan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan masukan

dari Konkes/BPKM/BPP. Upaya kesehatan pengembangan dilakukan apabila

upaya kesehatan wajib puskesmas telah terlaksana secara optimal dalam arti target

cakupan serta peningkatan mutu pelayanan telah tercapai. Penetapan upaya

kesehatan pengembangan pilihan puskesmas ini dilakukan oleh dinas kesehatan

kabupaten/kota. Dalam keadaan tertentu upaya kesehatan pengembangan

puskesmas dapat pula ditetapkan sebagai penugasan oleh dinas kabupaten/kota.

Apabila puskesmas belum mampu menyelenggarakan upaya kesehatan

pengembangan, padahal telah menjadi kebutuhan masyarakat, maka dinas

kesehatan kabupaten/kota bertanggung jawab dan wajib menyelenggarakannya.

14

Untuk itu dinas kesehatan kabupaten/kota perlu dilengkapi dengan berbagai unit

fungsional lainnya.

Kegiatan upaya kesehatan dasar dan upaya kesehatan pengembangan di

puskesmas kecamatan Kelapa Gading periode Januari – Februari 2014 adalah :

A. Upaya Kesehatan Dasar

1. Upaya Promosi Kesehatan

2. Upaya Kesejahteraan Ibu dan Anak

3. Upaya Keluarga Berencana

4. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

5. Upaya Kesehatan Lingkungan

6. Upaya Pengendalian Penyakit Menular

7. Upaya Pengobatan

B. Upaya Kesehatan Pengembangan

1. Upaya Kesehatan Sekolah

2. Upaya Kesehatan Olah Raga

3. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat

4. Upaya Kesehatan Usia Lanjut

5. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

6. Upaya Kesehatan Jiwa

7. Upaya Kesehatan Mata

Penyelenggaraan upaya kesehatan wajib dan upaya pengembangan harus

menerapkan azas penyelenggaraan puskesmas secara terpadu. Azas

penyelenggaraan tersebut dikembangkan dari ketiga fungsi puskesmas. Dasar

pemikirannya adalah pentingnya menerapkan prinsip dasar dari setiap fungsi

puskesmas dalam menyelenggarakan setiap upaya puskesmas, baik upaya

kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan. Azas penyelenggaran

puskesmas yang dimaksud adalah :

15

1.1.2.7. Azas pertanggungjawaban wilayah

Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Untuk ini Puskesmas

harus melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut :

a. Menggerakkan pembangunan berbagai sektor tingkat

kecamatan sehingga berwawasan kesehatan.

b. Memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap

kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

c. Membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang

diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di

wilayah kerjanya.

d. Menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama

(primer) secara merata dan terjangkau di wilayah kerjanya.

1. Azas pemberdayaan masyarakat

Puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat,

agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap program puskesmas. Untuk ini,

berbagai potensi masyarakat perlu dihimpun melalui pembentukan Badan

Penyantun Puskesmas (BPP). Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh

puskesmas dalam rangka pemberdayaan masyarakat antara lain :

a. KIA : Posyandu, Polindes, Bina Keluarga Balita (BKB)

b. Pengobatan : Posyandu, Pos Obat Desa (POD)

c. Perbaikan Gizi : Panti Pemulihan Gizi, Keluarga Sadar Gizi

(Kadarzi)

d. Kesehatan Lingkungan : Kelompok Pemakai Air (Pokmair),

Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan (DPKL)

e. UKS : Dokter Kecil, Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan

Pesantren (Poskestren)

f. Kesehatan Usia Lanjut : Posyandu Usila, Panti Wreda

g. Kesehatan Kerja : Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)

16

h. Kesehatan Jiwa : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat

(TPKJM)

i. Pembinaan Pengobatan Tradisional : Tanaman Obat Keluarga

(TOGA), Pembinaan Pengobatan Tradisional (Battra).

2. Azas Keterpaduan

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya serta diperolehnya hasil yang

optimal, penyelenggaraan setiap program puskesmas harus diselenggarakan secara

terpadu.

Ada dua macam keterpaduan yang perlu diperhatikan yaitu :

a. Keterpaduan Lintas Program

Upaya memadukan penyelengaraan berbagai upaya kesehatan yang

menjadi tanggung jawab Puskesmas. Contoh keterpaduan lintas program antara

lain :

1) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) : keterpaduan KIA

dengan P2M, gizi, promosi kesehatan & pengobatan.

2) UKS : keterpaduan kesehatan lingkungan dengan promosi

kesehatan, pengobatan, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi

remaja dan kesehatan jiwa.

3) Puskesmas keliling : keterpaduan pengobatan dengan KIA/KB,

Gizi, promosi kesehatan, & kesehatan gigi.

4) Posyandu : keterpaduan KIA dengan KB, gizi, P2M, kesehatan

jiwa & promosi kesehatan.

b. Keterpaduan Lintas Sektor

Upaya memadukan penyelenggaraan program puskesmas dengan program

dari sektor terkait tingkat kecamatan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan

dunia usaha. Contoh keterpaduan lintas Sektoral antara lain :

1) UKS : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala

desa, pendidikan & agama.

17

2) Promosi Kesehatan : keterpaduan sektor kesehatan dengan

dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan, agama dan

pertanian.

3) KIA : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala

desa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, PKK dan

PLKB.

4) Perbaikan Gizi : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat,

lurah/kepala desa, pendidikan, agama, pertanian, koperASI,

dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.

5) Kesehatan Kerja : keterpaduan sektor kesehatan dengan dengan

camat, lurah, kepala desa, tenaga kerja dan dunia usaha.

3. Azas Rujukan

Sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemampuan yang

dimiliki oleh puskesmas terbatas. Pada hal puskesmas berhadapan langsung

dengan masyarakat dengan berbagai permasalahan kesehatan. Untuk membantu

puskesmas menyelesaikan berbagai masalah kesehatan tersebut dan juga untuk

meningkatkan efisiensi, maka penyelenggaraan setiap program puskesmas harus

ditopang oleh azas rujukan.

Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas penyakit

atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara

vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana

pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antar strata

sarana pelayanan kesehatan yang sama.

Ada dua macam rujukan yang dikenal yakni :

a. Rujukan Medis

Apabila suatu puskesmas tidak mampu menangani suatu penyakit

tertentu, maka puskesmas tersebut dapat merujuk ke sarana pelayanan

kesehatan yang lebih mampu (baik vertikal maupun horizontal). Rujukan

upaya kesehatan perorangan dibedakan atas :

18

1) Rujukan Kasus untuk keperluan diagnostik, pengobatan

tindakan medis (contoh : operasi) dan lain-lain.

2) Rujukan Bahan Pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan

laboratorium yang lebih lengkap.

3) Rujukan Ilmu Pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga

yang lebih kompeten untuk melakukan bimbingan tenaga

puskesmas dan atau menyelenggarakan pelayanan medis

spesialis di puskesmas.

b. Rujukan Kesehatan

Rujukan kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga macam :

1) Rujukan sarana dan logistik, antara lain peminjaman peralatan

fogging, peminjaman alat laboratorium kesehatan, peminjaman

alat audio visual, bantuan obat, vaksin, bahan habis pakai dan

bahan pakaian.

2) Rujukan tenaga, antara lain tenaga ahli untuk penyidikan

kejadian luar biasa, bantuan penyelesaian masalah hukum

kesehatan, gangguan kesehatan karena bencana alam.

3) Rujukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya

kewenangan dan tanggung jawab penyelesaian masalah

kesehatan masyarakat dan atau penyelenggaraan kesehatan

masyarakat ke periode dinas kesehatan kabupaten/kota.

Rujukan operasional diselenggarakan apabila puskesmas tidak

mampu.

19

Gambar 1.2. Sistem Rujukan Puskesmas

Setiap upaya atau program yang dilakukan oleh puskesmas memerlukan

evaluasi untuk menilai apakah program yang dilaksanakan berhasil atau tidak.

Untuk itu dibuat indikator keberhasilan sesuai dengan fungsi puskesmas :

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan

Fungsi pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan dapat

dinilai dari seberapa jauh institusi jajaran non-kesehatan memperhatikan

kesehatan bagi institusi dan warganya. Keberhasilan fungsi ini bisa diukur

melalui Indeks Potensi Tatanan Sehat (IPTS).Ada tiga tatanan yang bisa

diukur yaitu :

a. Tatanan sekolah

b. Tatanan tempat kerja

c. Tatanan tempat-tempat umum

2. Pusat pemberdayaan masyarakat

Segala upaya fasilitasi yag bersifat non-instruktif guna meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi

masalah, merencanakan & melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan

potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik instansi lintas sektoral maupun

LSM dan tokoh mayarakat.

20

Fungsi ini dapat diukur dengan beberapa indikator :

a. Tumbuh kembang, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

b.Tumbuh dan kembangnya LSM di bidang kesehatan

c. Tumbuh dan berfungsinya konsil kesehatan kecamatan atau

BPKM(Badan Peduli Kesehatan Masyarakat) atau BPP (Badan

Penyantun Puskesmas).

3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama

Indikator keberhasilan fungsi ini dapat dikelompokkan ke dalam IPMS

(Indikator Potensi Masyarakat Sehat), yang terdiri dari cakupan dan kualitas

program puskesmas. IPMS minimal mencakup seluruh indikator cakupan

upaya kesehatan wajib dan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan.

1.1.3. Gambaran umum Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading

Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading yang terletak di Jl. Pelepah Elok

No.7 berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 4000 m². Berupa bangunan empat

lantai didirikan pada tahun 2000 dan siap dipergunakan awal tahun 2001.

Puskesmas ini merupakan pindahan dari Puskesmas Pegangsaan Dua. Puskesmas

ini membawahi empat Puskesmas yang tersebar di 3 (tiga) kelurahan :

Gambar 1.3. Peta Pembagian Wilayah Kerja

21

Keterangan :

1. Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading beralamat di jln. Pelepah

elok no.7 berlokasi pada Kelapa Gading Barat.

2. Puskesmas Kelurahan Kelapa Gading Barat beralamat di jln. Merah

jambu no 20 berlokasi Kelurahan pada Kelapa Gading Barat.

3. Puskesmas Kelurahan pegangsaan dua A beralamat di jln. Kepu no

32 berlokasi pada Kelurahan Pegangsaan Dua.

4. Puskesmas kelurahan Pegangsaan dua B beralamat di jln. Gamelan

no 23 berlokasi pada Kelurahan Pegangsaan Dua.

5. Puskesmas Kelurahan Kelapa Gading Timur beralamat di jln.

Puskesmas no 1 berlokasi pada Kelurahan Kelapa Gading Timur.

22

Gambar 1.4. Struktur Organisasi Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading Tahun

2014

23

1.1.3.1. Visi Dan Misi

Visi

a) Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri melalui

penyelenggara pemeliharaan pelayanan kesehatan prima yang

profesional dan manusiawi sejajar dengan kota besar lainnya di dunia.

b) Dalam kaitannya dengan peran puskesmas sebagai suatu unit

organisasi kesehatan yang merupakan pusat pengembangan yamg

melaksanakan, pembinaan dan juga memberikan pelayanan para

kesehatan upaya kesehatan secara menyuluruh dan terpadu di wilayah

kerjanya.

Misi

a) Membina komitmen dan profesionalisme tenaga kesehatan.

b) Mengembangkan upaya sistem pelayanan kesehatan paripurna yang

bermutu prima dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan kemampuan

masyarakat DKI Jakarta.

c) Memberdayakan masyarakat menuju kemandirian dan berprilaku

hidup bersih dan sehat.

d) Menjalin kerukunan dengan organisasi kesehatan yang lain dan non

kesehatan, serta masyarakat.

1.1.3.2Tugas

Melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dengan mengutamakan

upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilakukan secara

terpadu dengan upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan (promotif) serta

melaksanakan pemberdayaan puskesmas keluruhan.

Fungsi

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran puskesmas kecamatan.

2. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan.

24

4. Penyelenggaraan pelayanan medis umum.

5. Penyelenggaraan asuhan keperawatan.

6. Penyelenggaraan pelayanan persalinan.

7. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

8. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan spesialis terbatas kebidanan,

kesehatan anak, penyakit dalam, mata dan telinga, hidung dan

tenggorokan.

9. Penyelenggaraan rawat inap terbatas.

10. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis laboratorium, radiologi,

gizi, farmasi dan optik.

11. Penyelenggaraan pelayanan ambulans rujukan.

12. Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana.

13. Penyelenggaraan pelayanan imunisasi.

14. Penyelenggaraan pelayanan 24 jam.

15. Penyelenggaraan pelayanan rujukan.

16. Penyelenggaraan konsultasi kesehatan perorangan.

17. Penyelenggaraan pemberdayaan puskesmas kelurahan.

18. Penyelenggaraan pencatatan medis.

19. Penyelenggaraan pemeliharaan perawatan peralatan kedokteran,

peralatan keperawatan, peralatan perkantoran dan perawatan medis

lainnya.

20. Penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu pelayanan.

21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

22. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat

dan kearsipan serta kebersihan, keamanan dan keindahan puskesmas.

23. Pembinaan dan pengembangan kesehatan kerja.

24. Pemeriksaan Jenazah.

25. Pengumpulan dan pengolahan data seluruh hasil pelaksanaan tugas

dan fungsi yang diselenggarakan oleh puskesmas kelurahan.

26. Pengolahan data seluruh hasil pelaksanaan fungsi puskesmas

kecamatan.

25

27. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

puskesmas kecamatan secara berkala setiap bulan dan setiap triwulan

kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta melalui Suku

Kepala Dinas Kesehatan.

1.1.3.3 Sumber Daya Manusia

Potensi tenaga kesehatan yang ada di Wilayah Puskesmas Kecamatan

Kelapa Gading periode Januari - Februari 2014 berjumlah 105 orang, dapat dilihat

dalam tabel berikut:

Tabel 1.10. Jumlah Pegawai di Wilayah Puskesmas

Kecamatan Kelapa GadingPeriode Januari – Februari 2014

Puskesmas

Medis Paramedis Umum

JumlahNo PN

S

Non PNS

PNS

Non PNS

PNS

Non PNS

1 Kec. Kelapa Gading 6 4 26 8 8 11 632 Kel.KelapaGading

Timur 2 0 4 1 2 2 11

3 Kel.Kelapa.Gading Barat 2 0 6 1 0 2 11

4 Kel.Pegangsaan Dua A dan B 3 0 9 2 2 4 20

Jumlah 13 4 45 12 12 19 105Sumber: Laporan Bulanan Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading

Periode Januari – Februari 2014

26

1.1.3.4. Sarana dan Prasarana

Di Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading juga dilengkapi fasilitas

perlengkapan medis dan non medis. Perlengkapan medis dan non medis adalah

perlengkapan dan alat-alat tidak habis pakai yang diberikan kepada puskesmas.

Perlengkapan alat-alat medis diantaranya :

1. Basic Equipment

2. Public Health Nursing and

Midwifery kit.

3. Diagnostic and Surgical

Equipment.

4. Physician ki.

5. Health Education Equipment.

6. Laboratory Equipment.

7. Nebulizer.

8. Screening kit bagi UKS di

Puskesmas.

9. Alat-alat Imunisasi.

10. Alat-alat penyuluhan

11. Perangkat peralatan gigi.

12. Perlengkapan/alat-alat

pertolongan persalinan

13. USG

14. EKG

15. Treadmill

16. Slitlam

17. Optotip

snellen/snellen chart

18. Optik kaca mata

19. Alat-alat KB

20. Bangku ginekologi

21. Rontgen

22. Klinik jiwa

23. Test Ishihara

24. Akupunktur

25. Inkubator neonatus

27

Sedangkan perlengkapan non medis yang dimiliki Puskesmas Kecamatan

Kelapa Gading adalah:

1. Meubel

a. Meja periksa 16 buah

b. Meja rapat 2 buah

c. Meja kerja 40 buah

d. Kursi 60 buah

e. Bangku tunggu 60 buah

2. Kendaraan/transportasi

a. Mobil puskesmas keliling 2 buah

b. Sepeda motor 9 buah.

3. Perlengkapan kantor

a. Administrasi (formulir,kertas,map,dll)

b. Mesin ketik (portable, elektronik)

c. Mesin hitung

d. Brankas

e. Personal komputer 3 (tiga) unit

f. LCD

4. Alat komunikasi : Telepon, intercom

5. Alat penerangan : PLN dan generator diesel

6. Alat Rumah Tangga Kantor :

a. Televisi

b. Radio kaset/radio

c. Kulkas

d. Peralatan dapur

e. Kasur, bantal, gorden, taplak

f. Alat-alat kebersihan.

28

1.2 Kesehatan Lingkungan

Menurut WHO (World Health Organization), kesehatan lingkungan adalah

suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar

dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Kesehatan lingkungan dapat

diartikan sebagai upaya untuk melindungi kesehatan manusia melalui

pengelolaan, pengawasan, dan pencegahan faktor-faktor lingkungan yang dapat

mengganggu kesehatan manusia. (Sumengen Sutomo, 1991)

Kesehatan lingkungan merupakan salah satu program dasar dari

Puskesmas termasuk di Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading. Tenaga kesehatan

untuk program kesehatan lingkungan di Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading

memiliki 1 tenaga kesehatan yaitu di Puskemas Kecamatan untuk di Puskesmas

Kelurahan memiliki tenaga kesahatan tetap untuk kesehatan lingkungan.

Setiap pelaksanaan program kesehatan lingkungan Puskesmas Kecamatan

yang melaksanakan, sedangkan Puskesmas Kelurahan memberikan satu tenaga

bantuan. Selain itu Puskesmas Kecamatan dibantu oleh kader dan setiap RT di

kelurahan memiliki satu kader untuk membantu tenaga kesahatan program

kesehatan lingkungan.

1.2.1 Tujuan Kesehatan Lingkungan

Tujuan kesehatan lingkungan secara umum, antara lain:

1. Melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman

pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia.

2. Melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber

lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan

kesejahteraan hidup manusia.

3. Melakukan kerja sama dan menerapkan program terpadu di antara

masyarakat dan institusi pemerintah serta lembaga non pemerintah

dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular.

29

1.2.2. Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan

Menurut World Health Organization (WHO) ada 17 ruang lingkup

kesehatan lingkungan, yaitu:

1. Penyediaan air minum

2. Pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran

3. Pembuangan sampah padat

4. Pengendalian vektor

5. Pencegahan/pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia

6. Hygiene makanan, termasuk hygiene susu

7. Pengendalian pencemaran udara

8. Pengendalian radiasi

9. Kesehatan kerja

10. Pengendalian kebisingan

11. Perumahan dan pemukiman

12. Aspek kesling dan transportasi udara

13. Perencanaan daerah dan perkotaan

14. Pencegahan kecelakaan

15. Rekreasi umum dan pariwisata

16. Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan

epidemi/wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk

17. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan

1.2.3. Sasaran Kesehatan Lingkungan

Sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Tempat Umum: hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha

yang sejenis

b. Lingkungan pemukiman: rumah tinggal, asram/yang sejenis

c. Lingkungan kerja: perkantoran, kawasan industri/yang sejenis

d. Angkutan umum: kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan

untuk umum

30

e. Lingkungan lainnya: misalnya bersifat khusus seperti lingkungan yang

berada dlm keadaan darurat, bencana perpindahan penduduk secara

besar-besaran, reactor/tempat yang bersifat khusus.

1.2.4. Upaya Dasar Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Kelapa

Gading

1. Penyehatan Tempat-Tempat Umum (TTU)

Tempat umum adalah suatu bangunan atau tempat yang

dipergunakan untuk sarana pelayanan umum. Suatu tempat yang

dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti: hotel, terminal, pasar,

rumah sakit, pertokoan, depot air minum isi ulang, bioskop, tempat

wisata, kolam renang, tempat ibadah, restoran.

Tempat umum yang memenuhi syarat : terpenuhinya sanitasi

dasar (seperti air, jamban, limbah, sampah), terlaksananya pengendalian

vektor, pencahayaan dan ventilasi sesuai dengan kriteria atau

persyaratan atau standar kesehatan.

2. Penyehatan tempat Pengolahan Makanan (TPM)

Tempat pengolahan makanan (TPM) merupakan suatu bangunan

yang dipergunakan untuk mengelola makanan. Suatu tempat yang

dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti : pengrajin makanan,

jasaboga, pembuat kue, dll.

TPM yang memenuhi syarat: terpenuhinya sanitasi dasar (seperti:

air, jamban, limbah, sampah), terlaksananya pengendalian vektor,

higiene sanitasi makanan minuman, pencahayaan, dan ventilasi sesuai

dengan kriteria, persyaratan atau standar kesehatan.

3. Pembinaan Sanitasi Depo Air Minum Isi Ulang (AMIU)

Pemeriksaan depot air minum untuk melihat kandungan dalam

air, apakah memenuhi persyaratan untuk konsumsi air minum yang

baik. Program ini dilakukan pada 15 depot air minum yang dapat

mewakili jumlah keseluruhan depot air minum di wilayah tersebut.

31

Pengambilan sampel AMIU dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun

dan secara berkelanjutan. Pembinaan dilakukan sebelum pengambilan

sampel air. Pemeriksaan sampel air dilakukan oleh Laboratorium

Kesehatan Daerah dengan menggunakan kriteria air minum bersih yang

telah ditetapkan oleh Permenkes RI No.492/MenKes/Per/VI/2010

Tentang Kualitas Air Minum.

4. Pelaksanaan Monitoring PSN

Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk terdiri dari

perhitungan Angka Bebas Jentik (ABJ) disertai dilakukan kegiatan 3M

(Menguras, Mengubur, dan Menggali) dan Abate.

Jumantik adalah singkatan dari Juru Pemantau Jentik Nyamuk.

Petugas Jumantik berasal dari warga dilingkungan sekitar yang

bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan jentik nyamuk

demam berdarah, Aedes aegypti dan Aedes albopictus di sarana rumah

tangga, sekolah, sarana usaha, apotik dan sarana prasarana lain di

wilayahnya dan tempat- tempat penampungan air (container) seperti

bak mandi, pot bunga, ember dll. Pemantauan jentik dilakukan lebih

dari satu kali dalam seminggupada pagi hari. Selesai bertugas para

Jumantik harus melaporkan hasil ABJ (Angka Bebas Jentik) dan

CI(Container Index) ke Kelurahan atau Desa masing-masing secara

rutin dan berkesinambungan. Target untuk Angka bebas jentik yang

ingin dicapai oleh tiap kelurahan di Kelapa Gading adalah> 95 %.

Sedangkan Target untuk Container Index yang ingin dicapai oleh tiap

kelurahan di Kelapa Gading adalah < 5 %. Jumantik yang bertugas di

daerah masing-masing, sebelumnya telah mendapatkan pelatihan dari

dinas terkait. Dalam bertugas jumantik dilengkapi dengan tanda

pengenal, dan perlengkapan berupa alat pemeriksa jentik seperti

cidukan, senter, pipet, wadah-wadah plastik, dan alat tulis.

Kegiatan pemeriksaan sarang nyamuk dilaksanakan oleh petugas

kesehatan lingkungan yang ada di Puskesmas Kecamatan Kelapa

32

Gadingdibantu oleh jumantik pada setiap RT dan berkoordinasi dengan

petugas kesehatan lingkungan yang ada di SudinKes Jakarta Pusat.

Tugas para Jumantik dalam kegiatan memantau wilayah tersebut

adalah:

1. Memeriksa keberadaan jentik nyamuk pada tempat-tempat

penampungan air di dalam dan di luar rumah, dan tempat-tempat

yang dapat tergenang air. Apabila dijumpai jentik dan

keadaannya tidak tertutup, maka petugas mencatatnya sambil

memberikan penyuluhan agar dibersihkan dan ditutup

rapat(3M). 3M adalah kegiatan menutup tempat penampungan

air, menguras bak mandi dan menguburbarang- barang bekas.

Untuk tempat-tempat air yang sulit dikuras dan dibersihkan

seperti tangki air biasanya tidak diperiksa, tetapi diberikan

bubuk larvasida atau pembunuh jentik, tiga bulan sekali

(ABATE).

2. Memberikan peringatan kepada pemilik rumah agar tidak

membiarkan banyak tumpukan pakaian atau banyak pakaian

yang tergantung di dalam rumah. Ketiga, Mengecek kolam

renang dan kolam ikan agar bebas dari jentik nyamuk. Keempat,

Memeriksa rumah kosong atau tidak berpenghuni untuk melihat

keberadaan jentik nyamuk pada tempat-tempat penampungan air

yang ada.

5. Pemeriksaan Jentik Berkala

PJB adalah kegiatan pemantauan di pemukiman atau

tempat-tempat umum/industri (TTU/I) di desa/kelurahan endemis

dan sporadis pada tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk

Aedes di 100 rumah/bangunan yang dipilih secara acak

dilaksanakan 4 kali setahun (3 bulan sekali).

33

1.2.5. Evaluasi Program Kesehatan Lingkungan Puskesmas

Kecamatan Kelapa Gading Periode Januari-Februari Tahun 2016

1. Penyehatan Tempat-Tempat Umum (TTU)

Hasil kegiatan TTU dilaksanakan pada bulan Januari-Februari

2016. Namun pada periode saat ini baru terlaksana pada Kelurahan

Pegangsaan Dua sehingga data belum lengkap dan belum dapat

ditampilkan.

2. Penyehatan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

Hasil kegiatan TPM dilaksanakan pada bulan Januari-Februari

2016. Didapatkan sebanyak 12 tempat pengolahan makanan yang

memenuhi syarat dan 10 tempat pengolahan makanan yang belum

memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan kurangnya higiene sanitasi

makanan minuman pada tempat pengolahan makanan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang didapatkan bahwa penyehatan

tempat pengolahan makanan belum memenuhi target (> 75%).

No Wilayah Jumlah yang ada

Jumlah yang

diperiksa

Hasil pemeriksaan Keteranga

nMS TMS

1 Kelapa Gading Timur 124 7 5 2 71%

2 Kelapa Gading Barat 196 9 4 5 44%

3 Pegangsaan Dua 88 6 3 3 50%

TOTAL 408 22 12 10 54%

Tabel 1.11. Hasil Pemeriksaan Penyehatan Tempat Pengolahan Makanan di

Wilayah Kecamatan Kelapa Gading Periode Januari – Februari 2016

34

3. Pembinaan Sanitasi Depo

Kegiatan Pembinaan Depo AMIU adalah kegiatan Program

Kesehatan Lingkungan yang merupakan program dari Pemerintah

Daerah. Kegiatan tersebut belum dilaksanakan pada bulan Januari-

Februari 2016 terkait pendanaan puskesmas.

4. PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)

Hasil kegiatan PSN sesuai hasil pemeriksaan ABJ dilaksanakan

pada bulan Januari-Februari 2016. Untuk target rumah yang diperiksa

telah memenuhi target yaitu >100 rumah tetapi hasil ABJ Kecamatan

Kelapa Gading belum memenuhi target yaitu sebesar ( >95%). Angka

Bebas Jentik adalah persentase rumah yang tidak ditemukan jentik pada

pemeriksaan jentik. Angka bebas jentik ini di peroleh dari suatu survey

jentik (Larva Survey) yang biasanya di lakukan oleh pemerintah

melalui departemen kesehatannya untuk menentukan apakah suatu

wilayah atau daerah sudah bebas jentik atau belum. Sedangkan

Container index adalah container yang menjadi sarang aedes aegypti di

suatu daerah. Untuk target container index (CI) belum memenuhi target

yaitu sebesar (<5%).

Tabel 1.12.Rekapitulasi Program Kesling PSN (Pemberantasan

Sarang Nyamuk) Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading

Periode Januari-Februari 2016

No KelurahanJumlah rumah

Diperiksa - Jentik ABJ (%)

1 Kelapa Gading Barat 186 165 88.7

2 Kelapa Gading Timur 138 128 92.7

3 Pegangsaan Dua 160 139 86,8

Kelapa Gading 484 432 89.3

35

5. Pemeriksaan Jentik Berkala

Hasil kegiatan PJB sesuai hasil pemeriksaan ABJdilaksanakan pada

bulan Maret 2016 (Triwulan I). Untuk target rumah yang

diperiksa telah memenuhi target yaitu >100 rumah tetapi hasil ABJ

Kecamatan Kelapa Gading belum memenuhi target yaitu sebesar

(>95%).

Tabel 1.13. Jumlah Rumah Diperiksa, Jumlah Rumah (-) Jentik, dan ABJ(%)

1.3 Identifikasi Masalah

Dari lima kegiatan Program Kesehatan Lingkungan di Puskesmas

Kecematan Kelapa Gading, tidak ada satu kegiatan program belum

dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2016. Kegiatan yang telah

dilaksanakan dengan data target beserta cakupan terdapat untuk kegiatan

TTU, TPM, PSN, dan Sarana Pendidikan.

Setelah didapatkan identifikasi masalah dari program PSN

(Pemberantasan Sarang Nyamuk) di Puskesmas Kecamatan Kelapa

Gading maka dengan cara menghitung dan membandingkan nilai

kesenjangan antara apa yang diharapkan (expected) dengan apa yang telah

36

No. KelurahanJumlah Rumah

Diperiksa

Jumlah Rumah (-)

JentikABJ (%)

1. Kelapa Gading Barat 100 90 90.0

2. Kelapa Gading Timur 100 89 89.0

3. Pegangsaan Dua 110 99 90.0Jumlah 310 278 89.6

terjadi (observed) akan dipilih satu masalah yang menjadi prioritas utama

untuk diselesaikan.

Dari hasil pemeriksaan (angka bebas jentik) pada Program

Kesehatan Lingkungan yang dievaluasi di Puskesmas Kecamatan Kelapa

Gading periode Januari – Februari 2016, maka didapatkan identifikasi

masalah pertama sebagai berikut:

1. Cakupan sampel Tempat Pengolahan Makanan pada

kecamatan Kelapa Gading pada periode Januari-Februari 2016

sebesar 55%

2. Cakupan Angka Bebas Jentik pada se-kecamatan Kelapa

Gading pada periode Januari – Februari 2016 sebesar 89,3 %

3. Cakupan Angka Bebas Jentik pada se-kecamatan Kelapa

Gading pada periode Maret 2016 sebesar 89,6 %

1.4. Rumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah dari program wajib Puskesmas

se-Kelurahan Kelapa Gading maka dipilih program yang menjadi masalah,

dengan cara menghitung dan membandingkan nilai kesenjangan antara apa

yang diharapkan (expected) dengan apa yang telah terjadi (observed),

selanjutnya dilakukan perumusan masalah untuk membuat perencanaan

yang baik sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan.

Rumusan masalah dari Program Kesling di Puskesmas adalah sebagai

berikut :

1. Cakupan sampel Tempat Pengolahan Makanan pada se-

kecamatan Kelapa Gading pada periode Januari-Februari 2016

sebesar 55% tidak mencapai target (> 75%).

2. Cakupan Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan Angka Bebas

Jentik pada se-kecamatan Kelapa Gading pada periode Januari

– Februari 2016 sebesar 89,3 % tidak mencapai target >95%

37

3. Cakupan Pemeriksaan Jentik Berkala dengan Angka Bebas

Jentik pada se-kecamatan Kelapa Gading pada periode Maret

2016 sebesar 89,6 % tidak mencapai target >95%.

38

BAB II

2.1 PENETAPAN PRIORITAS MASALAH DAN PENYEBAB

MASALAH

2.1.1 Penetapan Prioritas Masalah

Masalah adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan (expected)

dengan apa yang aktual terjadi (observed). Pada laporan ini, yang diharapkan

merupakan target pada kegiatan dan yang aktual terjadi merupakan data

cakupan yang telah dilaporkan. Perlu ditentukan masalah yang menjadi

prioritas karena keterbatasan sumber daya, dana, dan waktu menyebabkan

tidak semua permasalahan dapat dipecahkan sekaligus. Setelah pada tahap

awal merumuskan masalah, maka dilanjutkan dengan menetapkan prioritas

masalah yang harus dipecahkan.

Dalam penetapan prioritas masalah, digunakan teknik skoring dan

pembobotan. Untuk dapat menetapkan kriteria, pembobotan dan skoring

perlu dibentuk sebuah kelompok diskusi. Agar pembahasan dapat dilakukan

secara menyeluruh dan mencapai sasaran, maka setiap anggota kelompok

diharapkan mempunyai informasi dan data yang tersedia. Beberapa langkah

yang dilakukan dalam penetapan prioritas masalah meliputi:

1. Menetapkan Kriteria

2. Memberikan bobot masalah

3. Menentukan skoring tiap masalah

2.1.2. Non-Scoring Technique

Bila tidak tersedia data, maka cara penetapan prioritas masalah yang

lazim digunakan adalah teknik non skoring. Dengan menggunakan teknik ini,

masalah dinilai melalui diskusi kelompok, oleh sebab itu juga disebut

“Nominal Group Technique” (NGT). NGT terdiri dari dua, yaitu:

39

A. Metode Delbecq

Menetapkan prioritas masalah menggunakan teknik ini dilakukan melalui

diskusi dan kesepakatan sekelompok orang, namun yang tidak sama

keahliannya. Sehingga untuk menentukan prioritas masalah, diperlukan

penjelasan terlebih dahulu untuk memberikan pengertian dan pemahaman

peserta diskusi, tanpa mempengaruhi peserta diskusi. Hasil diskusi ini

adalah prioritas masalah yang disepakati bersama.

B. Metode Delphi

Yaitu masalah masalah didiskusikan oleh sekelompok orang yang

mempunyaikeahlian yang sama melalui pertemuan khusus. Para peserta

diskusi diminta untuk mengemukakan pendapat mengenai beberapa

masalah pokok. Masalah yang terbanyak dikemukakan pada pertemuan

tersebut, menjadi prioritas masalah.

2.1.3. Scoring Technique

Berbagai teknik penentuan prioritas masalah dengan menggunakan

teknik skoring antara lain:

A. Metode Bryant

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu :

1. Prevalence

Besarnya masalah yang dihadapi

2. Seriousness

Pengaruh buruk yang diakibatkan oleh suatu masalah dalam

masyarakat dan dilihat dari besarnya angka kesakitan dan angka

kematian akibat masalah kesehatan tersebut.

3. Manageability

Kemampuan untuk mengelola dan berkaitan dengan sumber daya

4. Community concern

Sikap dan perasaan masyarakat terhadap masalah Kesehatan tersebut

40

Parameter diletakkan pada baris dan masalah-masalah yang ingin

dicari prioritasnya diletakkan pada kolom. Kisaran skor yang diberikan

adalah satu sampai lima yang ditulis dari arah kiri ke kanan sesuai baris

untuk tiap masalah. Kemudian dengan penjumlahan dari arah atas ke

bawah sesuai kolom untuk masing-masing masalah dihitung nilai skor

akhirnya. Masalah dengan nilai tertinggi dapat dijadikan sebagai

prioritas masalah. Tetapi metode ini juga memiliki kelemahan yaitu hasil

yang didapat dari setiap masalah terlalu berdekatan sehingga sulit untuk

menentukan prioritas masalah yang akan diambil.

B. Metode Matematik PAHO

Dalam metode ini parameter diletakkan pada kolom dan masalah-

masalah yang ingin dicari prioritasnya diletakkan pada baris, dan

digunakan kriteria untuk penilaian masalah yang akan dijadikan sebagai

prioritas masalah. Kriteria yang dipakai ialah :

1. Magnitude

Berapa banyak penduduk yang terkena masalah atau penyakit yang

ditunjukkan dengan angka prevalens.

2. Severity

Besarnya kerugian yang timbul yang ditunjukkan dengan case fatality

rate masing- masing penyakit.

3. Vulnerability

Sejauh mana ketersediaan teknologi atau obat yang efektif untuk

mengatasi masalah tersebut.

4. Community and political concern

Menunjukkan sejauh mana masalah tersebut menjadi concern atau

kegusaran masyarakat dan para politisi.

5. Affordability

Menunjukkan ada tidaknya dana yang tersedia.

41

C. METODE MCUA (Multiple Criteria Utility Assessment)

Pada metode MCUA, yang menjadi kriteria penilaian untuk menentukan

prioritas masalah adalah :

1. Emergency

Emergency menunjukkan seberapa fatal suatu permasalahan sehingga

menimbulkan kematian atau kesakitan. Parameter yang digunakan dalam

kriteria ini adalah CFR (Case Fatality Rate), jika masalah yang dinilai

berupa penyakit. Adapun jika yang dinilai adalah masalah kesehatan lain,

maka digunakan parameter kuantitatif berupa angka kematian maupun

angka kesakitan yang dapat ditimbulkan oleh permasalahan tersebut.

2. Greatest member

Kriteria ini digunakan untuk menilai seberapa banyak penduduk

yang terkena masalah kesehatan tersebut. Untuk masalah kesehatan yang

berupa penyakit, maka parameter yang digunakan adalah prevalence rate.

Sedangkan untuk masalah lain, maka greatest member ditentukan dengan

cara melihat selisih antara pencapaian suatu kegiatan pada sebuah

program kesehatan dengan target yang telah ditetapkan.

3. Expanding Scope

Menunjukkan seberapa luas pengaruh suatu permasalahan terhadap

sektor lain diluar sektor kesehatan. Parameter penilaian yang digunakan

adalah seberapa luas wilayah yang menjadi masalah, berapa banyak

jumlah penduduk di wilayah tersebut, serta berapa banyak sektor di luar

sektor kesehatan yang berkepentingan dengan masalah tersebut.

4. Feasibility

Kriteria lain yang harus dinilai dari suatu masalah adalah seberapa

mungkin masalah tersebut diselesaikan. Parameter yang digunakan adalah

ketersediaan sumber daya manusia berbanding dengan jumlah kegiatan,

fasilitas terkait dengan kegiatan bersangkutan yang menjadi masalah, serta

ada tidaknya anggaran untuk kegiatan tersebut.

42

5. Policy

Berhubungan dengan orientasi masalah yang ingin diselesaikan adalah

masalah kesehatan masyarakat, maka sangat penting untuk menilai apakah

masyarakat memiliki kepedulian terhadap masalah tersebut serta apakah

kebijakan pemerintah mendukung terselesaikannya masalah tersebut.

Metode ini memakai lima kriteria yang tersebut diatas untuk penilaian

masalah dan masing-masing kriteria harus diberikan bobot penilaian untuk

dikalikan dengan penilaian masalah yang ada sehingga hasil yang didapat

lebih obyektif. Pada metode ini harus ada kesepakatan mengenai kriteria

dan bobot yang akan digunakan.

Dalam menetapkan bobot, dapat dibandingkan antara kriteria yang

satu dengan yang lainnya untuk mengetahui kriteria mana yang

mempunyai bobot yang lebih tinggi. Setelah dikaji dan dibahas,

didapatkan kriteria mana yang mempunyai nilai bobot yang lebih tinggi.

Nilai bobot berkisar satu sampai lima, dimana nilai yang tertinggi adalah

kriteria yang mempunyai bobot lima.

Bobot 5 : paling penting

Bobot 4 : sangat penting sekali

Bobot 3 : sangat penting

Bobot 2 : penting

Bobot 1 : cukup penting

Dari teknik skoring yang ada ditetapkan untuk digunakan teknik

MCUA atas alasan agar dapat menilai prioritas masalah secara lebih

sensitive dengan mengatur nilai bobot untuk setiap kriteria.

2.1.4. Emergency

1. Menunjukkan besar kerugian yang timbul. Ini ditunjukkan dengan Case

Fatality Rate (CFR) masing-masing penyakit. ProxyCFR adalah suatu

angka yang digunakan untuk masalah-masalah yang tidak berhubungan

secara langsung dengan penyakit, tetapi dapat mempengaruhi terjadinya

43

suatu penyakit. Nilai proxyCFR ditentukan berdasarkan hasil diskusi,

argumentasi, serta justifikasi. Angka proxy yang akan digunakan untuk

masalah “CakupanTPM yang memenuhi syarat tidak mencapai target di

Kecamatan Kelapa Gading pada periode Januari – Februari 2016

sebesar 54% tidak mencapai target 75% adalah CFR Diare. CFR diare

di Indonesia pada tahun 2012 ditemukan sebesar 1,45% yaitu sebanyak

1450 orang per 100 000 orang penduduk. CFR untuk DBD ditemukan

sebesar 0,7% di Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebanyak 700 orang

per 100 000 orang penduduk.

Dari jumlah penduduk tersebut berdasarkan CFR, ditentukan skoring berdasarkan

skala per 100 000 penduduk seperti yang dapat terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Penentuan ScoreEmergency dari nilai Proxy

44

Total Nilai Score

5 – 15 1

16– 25 2

Tabel 2.2 Penentuan Score Emergency Masalah Program Kesehatan Lingkungan berdasarkan proxy CFR pada Puskesmas

Kecamatan Kelapa Gading Periode Januari 2016 – Februari 2016

45

No Masalah

Besar Masalah (Target (%) -

Pencapaian (%))

Proxy

Total Nilai

(Besar Masalah + Proxy)

Score

1

Cakupan sampel Tempat Pengelolaan Makanan di TPM Se KecamatanKelapa Gading pada periode Januari – Februari 2016 sebesar 55%, tidak mencapai target >75%

20Persentase CFR diare

1,45%21,45 2

2

Cakupan Pemeriksaan Jentik Berkala dengan Angka Bebas Jentik pada se-kecamatanKelapa Gading pada periode Januari – Februari 2016 sebesar 89,6 % tidak mencapai target >95%.

5,7Persentase CFR DBD

0,7%6,4 1

3

Cakupan Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan Angka Bebas Jentik pada se-kecamatanKelapa Gading pada periode Maret 2016 sebesar 89,3 % tidak mencapai target >95%

5,4Persentase CFR DBD

0,7%6,1 1

2.1.5. Greatest Member

Greatest member menunjukkan berapa banyak penduduk yang terkena

masalah atau penyakit yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.3 Skala Score Greatest Member

Range (%) Skor0 – 15.000 1

15.001 – 30.000 2

46

Tabel 2.4 Penentuan Score Greatest Member Program Kesehatan Lingkungan

pada Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading

Periode Januari 2016 – Februari 2016

No Masalah

Besar Masalah (Target (%) -

Pencapaian (%))

Jumlah Pendudu

k

Total Nilai (Besar

masalah x jumlah

penduduk)

Score 

1

Cakupan sampel Tempat Pengelolaan Makanan di TPM sekecamatan Kelapa Gading pada periode Januari - Februari 2016 sebesar 55% tidak mencapai target >75%

20 138.153 27.630 2

2

Cakupan Pemeriksaan Jentik Berkala dengan Angka Bebas Jentik pada se-kecematan Kelapa Gading pada periode Januari - Februari 2016 sebesar 89,6% tidak mencapat target >95 %

5,7 138.153 7874 1

3

Cakupan Pemeberantasan Sarang Nyamuk dengan Angka Bebas Jentik pada se-kecamatan Kelapa Gading pada periode Maret 2016 sebesar 89,3 % tidak mencapai target >95 %

5,4 138. 153 7.460 1

47

2.1.6. Expanding Scope

Expanding Scope menunjukkan seberapa luas pengaruh suatu permasalahan

terhadap sektor lain diluar kesehatan, berapa banyak jumlah penduduk di wilayah

tersebut, serta ada tidaknya sektor di luar sektor kesehatan yang berkepentingan

dengan masalah tersebut.

Untuk keterpaduan lintas program dan sektor diberi nilai 4 karena pada masalah

tersebut dapat menimbukan masalah pada lintas program dan sektor secara

langsung. Keterpaduan lintas sektoral saja diberikan nilai 3 karena masalah

tersebut hanya menimbulkan masalah sektoral secara langsung tanpa keterkaitan

lintas program. Keterpaduan lintas program saja diberikan nilai 2 karena masalah

tersebut hanya menimbulkan masalah antar program secara langsung tanpa

keterkaitan lintas sektoral. Tidak terdapatnya keterpaduan lintas program dan

sektor diberi nlai 1.

Tabel 2.5 Penentuan Score Pengaruh Sektor

48

Score Keterpaduan

1Tidak ada keterpaduan lintas

program dan sektor

2Ada keterpaduan lintas

program

3 Ada keterpaduan lintas sektor

4Ada keterpaduan lintas

program dan sektor

Tabel 2.6. Skoring Expanding Scope Terhadap Program Kesehatan Lingkungan di Kecamatan Kelapa Gading Periode Januari-

Februari 2016

No Masalah Score1

2

3

Cakupan sampel Tempat Pengelolaan Makanan di TPM Se KecamatanKelapa Gading pada periode Januari – Februari 2016 sebesar 55%, tidak mencapai target >75%

Cakupan Pemeriksaan Jentik Berkala dengan Angka Bebas Jentik pada se-kecamatanKelapa Gading pada periode Januari – Februari 2016 sebesar 89,6 % tidak mencapai target >95%.

Cakupan Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan Angka Bebas Jentik pada se-kecamatanKelapa Gading pada periode Maret 2016 sebesar 89,3 % tidak mencapai target >95%

4

2

2

49

2.1.7. Feasibility

Feasibility merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai seberapa

mungkin suatu masalah dapat diselesaikan. Pada dasarnya, kriteria ini adalah

kriteria kualitatif. Oleh karena itu, perlu dibuat parameter kuantitatif sehingga

penilaian terhadap kriteria ini menjadi objektif. Adapun parameter yang

digunakan untuk menilai apakah suatu masalah dapat diselesaikan meliputi :

1. Rasio tenaga kerja puskesmas terhadap jumlah penduduk (Sumber Daya

Manusia). Semakin banyak jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah

penduduk, maka kemungkinan suatu permasalahan terselesaikan akan

semakin besar. Oleh karena itu, dilakukan penghitungan rasio tenaga

kesehatan di setiap puskesmas kelurahan terhadap jumlah penduduk yang

menjadi sasaran program kesehatan di masing-masing wilayah puskesmas.

Karena pada masalah yang ditemukan adalah masalah se-kecamatan maka

penentuan scoring rasio tenaga kerja tidak disertakan. Karena tidak ada

perbedaan skor masalah pada se-kecamatan kelapa gading.

2. Ketersediaan fasilitas (material), fasilitas juga merupakan hal yang

dibutuhkan untuk menjalankan suatu kegiatan dan menyelesaikan suatu

masalah dan cakupan kegiatan tersebut. Namun, fasillitas yang dibutuhkan

oleh setiap kegiatan berbeda-beda. Oleh karena itu, dibuatkan kategori untuk

fasilitas yang dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut. Kategori fasilitas

digolongkan menjadi dua yaitu ketersediaan alat/obat dan ketersediaan

tempat. Penilaian berdasarkan ada dalam jumlah mencukupi, ada namun

kurang mencukupi dan tidak ada sama sekali. Digolongkan cukup bila dari

kegiatan pelaksanaan program tidak ada maasalah yaitu selalu tersedia dan

diberi nilai dua. Digolongkan kurang bila tersedia namun jumlah kurang, atau

terlambat datang, atau ada namun tidak layak pakai dan diberi nilai satu. Dan

tidak ada bila tidak tersedia dan diberi nilai nol.

50

Tabel 2.7. Penentuan Scoring Ketersediaan Fasilitas Terhadap Kegiatan di

Puskesmas Kecamatan Kelapa GadingPeriode Januari – Februari2016

No Kategori Ketersediaan Score1 Tempat Ada dan memadai

Ada tetapi kurang memadai32

Tidak ada 12 Alat/ Obat Ada dan lengkap 3

Ada tetapi kurang 2Tidak ada 1

3. Ketersediaan dana, Scoring ketersediaan dana terhadap setiap kegiatan

Puskesmas penilaian dibagi tiga yaitu “tidak ada”, “kurang” dan “cukup”.

Penilaian berdasarkan wawancara dengan pemegang program dan kepala

Puskesmas terkait.

Tabel 2.8. Penentuan Scoring Ketersediaan Dana Terhadap Kegiatan di

Puskesmas Kecamatan Kelapa GadingPeriode Januari – Februari2016

51

Dana Score

Ada dan cukup 3

Ada tetapi kurang 2

Tidak ada 1

Tabel 2.9. Penentuan Score Feasibility Program Kesehatan Lingkungan

Terhadap Kegiatan di Wilayah Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading

Periode Januari – Februari2016

No Daftar Masalah Fasilitas Dana

TotalTempa

tAlat/Obat

1

2

3

Cakupan sampel Tempat Pengelolaan Makanan di TPM Se Kecamatan Kelapa Gading pada periode Januari – Februari 2016 sebesar 55%, tidak mencapai target >75%

Cakupan Pemeriksaan Jentik Berkala dengan Angka Bebas Jentik pada se-kecamatan Kelapa Gading pada periode Januari – Februari 2016 sebesar 89,6 % tidak mencapai target >95%.

Cakupan Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan Angka Bebas Jentik pada se-kecamatan Kelapa Gading pada periode Maret 2016 sebesar 89,3 % tidak mencapai target >95% .

3

3

2

3

3

2

3

2

2

9

8

6

Feasibility tertinggi pada program Kesehatan lingkungan adalah Cakupan

TPM yang memenuhi syarat tidak mencapai target di Kecamatan Kelapa

Gadingpada periode Januari – Februari2016 sebesar 18,18% tidak mencapai target

30% dengan nilai total 8 poin.

2.1.8. Policy

Untuk dapat diselesaikan, aspek lain yang harus dipertimbangkan dari

suatu masalah kesehatan adalah apakah pemerintah memiliki concern terhadap

masalah tersebut. Parameter yang digunakan untuk menilai seberapa

concernpemerintah adalah kebijakan pemerintah yang concern terhadap

52

permasalahan tersebut, serta apakah masalah tersebut terpublikasi di berbagai

media.

Parameter tersebut diberikan nilai berdasarkan parameter yang paling

mungkin sampai ke masyarakat. Publikasi suatu isu kesehatan di media cetak

memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan penyuluhan. Maka skor

tanpa adanya iklan di media cetak dan elektronik diberikan 1. Sedangkan untuk

iklan di media cetak diberikan nilai 2. Begitupun dengan media elektronik yang

memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan media cetak. Maka

untuk adanya publikasi masalah kesehatan tersebut di media elektronik diberikan

nilai 3.

Total score policy terbesar adalah Cakupan sampel Rekapitulasi PJB pada

se-kecamatanKelapa Gading pada periode Januari – Februari 2016 dengan nilai

total 7 poin.

Tabel 2.10. Penentuan Scoring Kebijakan Pemerintah Terhadap Program

Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading Periode

Januari–Februari2016

Parameter ScoreTidak ada kebijakan 1Publikasi kebijakan di media cetak (poster, majalah, koran)

2

Publikasi kebijakan di media elektronik (TV, radio, internet)

3

53

Tabel 2.11. Penentuan Score Policy Program Kesehatan Lingkungan Terhadap Kegiatan di Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading

Periode Januari-Februari 2016

54

No Masalah Skor

1

2

3

Cakupan sampel Tempat Pengelolaan Makanan di TPM Se KecamatanKelapa Gading pada periode Januari – Februari 2016 sebesar 55%, tidak mencapai target >75%

Cakupan Pemeriksaan Jentik Berkala dengan Angka Bebas Jentik pada se-kecamatanKelapa Gading pada periode Januari – Februari 2016 sebesar 89,6 % tidak mencapai target >95%.

Cakupan Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan Angka Bebas Jentik pada se-kecamatanKelapa Gading pada periode Maret 2016 sebesar 89,3 % tidak mencapai target >95%.

1

3

3

Setelah diklasifikasikan berdasarkan lima kriteria di atas, keseluruhan hasil

penghitungan dari kriteria-kriteria tersebut dimasukan ke dalam tabel penentuan

masalah program Kesling menurut metode MCUA untuk dikalikan dengan bobot

masing-masing kriteria. Kemudian hasil perkaliannya dijumlahkan.

Tabel 2.12. Penentuan Masalah Program Kesehatan Lingkungan Menurut

Metode MCUA MS 1-MS 3 di Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading Periode

Januari – Februari 2016

NoKRITERIA BOBOT MS 1 MS 2 MS 3

N BN N BN N BN

1Expanding score 5 4 20 2 10 2 10

2Greatest Member 4 2 8 1 4 1 4

3 Emergency 3 2 6 1 3 1 34 Feasibilty 2 9 18 8 16 6 12 5 Policy 1 1 1 3 3 3 3

Jumlah 53 36 32

MS

-

1 Cakupan sampel Tempat Pengelolaan Makanan di TPM Se

KecamatanKelapa Gading pada periode Januari – Februari 2016

sebesar 55%, tidak mencapai target >75%

2 Cakupan Pemeriksaan Jentik Berkala dengan Angka Bebas Jentik

pada se-kecamatanKelapa Gading pada periode Maret 2016 sebesar

89,6% tidak mencapai target >95%.

3 Cakupan Pemberantasan Sarang Nyamuk denganAngka Bebas

Jentik pada se-kecamatanKelapa Gading pada periode Januari-

Februari 2016 sebesar 89,3 % tidak mencapai target >95% .

55

Berdasarkan perhitungan tabel MCUA dari 3 masalah di atas didapatkan prioritas

masalah sebagai berikut:

56

1

2

Cakupan sampel Tempat Pengelolaan Makanan di TPM Se

KecamatanKelapa Gading pada periode Januari – Februari 2016

sebesar 55%, tidak mencapai target >75%

Cakupan Pemberantasan SarangNyamuk dengan Angka Bebas

Jentik pada se-kecamatanKelapa Gading pada periode Maret 2016

sebesar 89,3 % tidak mencapai target >95%.

2.2 Mnentukan Kemungkinan Penyebab Masalah

Setelah dilakukan penetapan prioritas terhadap masalah yang ada, selanjutnya

ditentukan kemungkinan penyebab masalah untuk mendapatkan penyelesaian

yang ada terlebih dahulu. Pada tahap sebelumnya telah dicoba mencari apa yang

menjadi akar permasalahan dari setiap masalah yang merupakan prioritas. Pada

tahap ini digunakan diagram sebab-akibat yang disebut juga dengan diagram

tulang ikan (fishbone) atau diagram ishikawa. Dengan memanfaatkan pengetahuan

dan dibantu dengan data yang tersedia, dapat disusun berbagai penyebab masalah

secara teoritis.

Penyebab masalah dapat timbul dari bagian input maupun proses. Input, yaitu

sumber daya atau masukan oleh suatu sistem. Sumber daya antara lain man

(sumber daya manusia), money (dana), material (sarana), method (cara).

Sedangkan proses merupakan kegiatan sistem. Melalui proses, inputakan diubah

menjadi output, yang terdiri dari:

a. Planning (perencanaan)

Sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai

dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk mencapainya.

b. Organizing (pengorganisasian)

Rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber daya

(potensi) yang dimiliki organisasi dan memanfaatkannya secara efektif dan

efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Actuating (pelaksanaan)

Proses bimbingan kepada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal

menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang telah

dimiliki dan dukungan sumber daya yang tersedia.

57

d. Controlling (monitoring)

Proses untuk mengamati secara terus-menerus pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi

(evaluating) jika terjadi penyimpangan.

58

2.3 Diagram Ishikawa/Fishbone sampel Cakupan TPM yang memenuhi syarat tidak mencapai target pada Program

Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Kecamatan Kelapa GadingPeriode Januari-Februari 2016

59

Method Material Money Man

Alat penunjang program tidak terpenuhi

Tidak menyiapkan alat untuk program tersebut

Pendanaan program tidak tercukupi

Petugas tidak menganggap penting

Managemen uang dialokasikan ke program yang lain

Kelalaian petugas Puskesmas dalam menilai TPM yang bersih dan sehat

Petugas Puskesmas menganggap program sudah berjalan dengan baik

Pengetahuan petugas kurang mengenai syarat tempat pengelolaan makanan yang bersih dan sehat

Environment Controlling Actuating Organizing Planning

Kesalahan dalam menentukan sasaran

Tidak memahami kondisi lapangan

Petugas jarang turun ke lapangan

Kurangnya peran serta pemilik warung dalam program TPM

Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh pemilik warung

Kurangnya pengetahuan pemilik warung dalam mengenali tanda bahaya

Tidak menerapkan sistem pengelolaan makanan dengan baik di TPM

Petugas TPM tidak mengontrol kinerja pemilik warung

Program kekurangan SDM untuk mengawas pemilik-pemilik warung

Kurangnya pengarahan petugas TPM ke pemilik warung

Kinerja petugas TPM kurang optimal dalam melakukan pembinaan pada TPM

Kurangnya pembinaan terhadap pemilik-pemilik warung

Kurangnya pemahaman pengurus program mengenai pembinaan program

Kurangnya kerjasama antara Ptgs TPM dan tempat-tempat pengelolaan makanan

Kurangnya komunikasi yang dilakukan petugas

Pembinaan kepada petugas TPM kurang efektif

kurangnya komunikasi yang baik antar petugas puskesmas dengan petugas TPM

Bagan 2.1DiagramIshikawa/Fishbone Sampel Pengelolaan Makanan di TPM yang memenuhi syarat tidak mencapai target pada Program Kesehatan Lingkungandi Puskesmas KecamatanKelapa Gading Periode Januari-Februari2016

Pertemuan Petugas Puskesmas dan petugas TPM jarang.

Cakupan TPM yang

memenuhi syarat di

Kecamatan Kelapa

Gading pada

periode Januari –

Februari 2016

sebesar 55%, tidak

mencapai target

75%

Bagan 2.2 Fishbone Cakupan Angka Bebas Jentik pada sekecamatan Kelapa Gading pada periode Maret 2016 dengan rata-rata 89,6%% tidak mencapai tartarget >95 %

Tumpang tindih pekerjaan kader saat di lapangan

Program yang dilaksanakan oleh pelaksana lebih dari satu

Jumlah penduduk padat dan jalanan sempit

Wilayah kerja tersebar luas dan akses sulit

Tempat melakukan program jauh dari puskesmas

Kegiatan PSN hanya dilakukan dibeberapa tatanan

Penduduk tidak berada dirumah saat dilaksanaan PSN

Pelaksanaan PSN pada saat jam

kerja

Tenaga untuk melaksanakan program

tidak memadai

Petugas puskesmas dan petugas jumantik tidak merencanakan kegiatan dengan matang

Kurangnya sosialisasi pencapaian target kepada petugas jumantik

keterbatasan dana untuk perencanaan dan pelaksanaan program.

Anggaran yang turun tidak tepat waktu untuk

pelaksanaan dan perencanaan program

Distribusidanauntuk program tidak merata

Alat penunjang program tidak dipenuhi

Alat dan bahan untuk kegiatanPSN terbatas

Pertemuan rutin dengan kader jumantik berjalan 1kali dalam 1bulan yang seharusnya 4 kali dalam 1 bulan

Pembinaan petugas jumantik tidak dilakukan secara berkala dan pelaksanaan yang tidak tepat waktu

Controlling Environment Actuating

Man

Planning

MoneyMethod Materialrial

Organizing

Cakupan Angka Bebas Jentik pada sekecamatan Kelapa Gading pada periode Maret 2016sebesar 89,6% tidak mencapai target >95 %

Kurangnyapelatihanpetugasuntuk program PSN dan pertemuan dengan petugas jumantik.

Pengawasan untuk program tidak

maksimal

Pelaksana program bekerja dengan tidak fokus

Pelaksana program melaksanakan seluruh program sendiri

Koordinasi antara petugas kesehatan dan petugas jumantik tidak berjalan

dengan baik

2.4 Cakupan Angka Bebas jentik Sekecamatan Kelapa GadingCakupan Angka Bebas Jentik pada sekecamatan Kelapa Gading pada periode Maret 2016 sebesar 89,6 % tidak mencapai target >95 %.

Dari diagram fishbone ditemukan sembilan akar penyebab masalah

60

2.3 Akar Penyebab pada masalah “Cakupan TPM yang memenuhi syarat di Kecamatan

Kelapa Gading pada periode Januari – Februari2016 sebesar 18,18%, tidak mencapai target

30%”

1. Akar penyebab masalah yang ditemukan pada input adalah :

a. Man

Pengetahuan petugas kurang mengenai syarat tempat pengelolaan makanan

yang bersih dan sehat

b. Money

Managemen uang dialokasikan ke program yang lain

c. Material

Tidak menyiapkan alat untuk program tersebut

d. Method

Pertemuan Petugas Puskesmas dan petugas TPM jarang.

2. Akar penyebab masalah yang ditemukan pada proses adalah :

a. Planning

Petugas jarang turun ke lapangan

b. Organizing

Kurangnya komunikasi yang dilakukan petugas TPM

c. Actuating

Kurangnya pembinaan terhadap pemilik warung

d. Controlling

Program kekurangan SDM untuk mengawasi pemilik-pemilik warung

3. Akar penyebab masalah yang ditemukan pada lingkunganadalah:

a. Environment

Kurangnya pengetahuan pemilik warung dalam mengenali tanda bahaya TPM

tidak bersih

Dari Sembilan akar penyebab masalah di atas maka ditetapkan dua akar

penyebab masalah yang paling dominan, berdasarkan data, informasi, observasi

langsung juga pemahaman yang cukup. Dua akar penyebab masalah yang paling

61

dominan tersebut yang didapatkan dari wawancara penanggung jawab program

kesehatan lingkungan di puskesmas kecamatan Kelapa Gading. Masalah tersebut

berupa:

1. Pengetahuan petugas kurang mengenai syarat tempat pengelolaan makanan

yang bersih dan sehat (Man).

2. Program kekurangan SDM untuk mengawas pemilik-pemilik warung

(Controlling)

62

2.4 Akar Penyebab pada masalah “Cakupan Pemeriksaan Jentik Berkala dengan Angka

Bebas Jentik pada se-kecamatan Kelapa Gading pada periode Maret 2016 sebesar 89,6 %

tidak mencapai target >95 %.

1. Akar penyebab masalah yang ditemukan pada input adalah :

a. Man

Tenaga untuk melaksanakan program tidak memadai

b. Money

Anggaran yang turun tidak tepat waktu untuk pelaksanaan dan perencanaan

program

c. Material

Alat dan bahan untuk kegiatan PSN terbatas

d. Method

Pembinaan petugas jumantik tidak dilakukan secara berkala dan pelaksanaan

yang tidak tepat waktu

2. Akar penyebab masalah yang ditemukan pada proses adalah :

a. Planning

Kurangnya sosialisasi pencapaian target kepada petugas jumantik

b. Organizing

Koordinasi antara petugas kesehatan dan petugas jumantik tidak berjalan

dengan baik

c. Actuating

Pelaksanaan PSN pada saat jam kerja

d. Controlling

Pengawasan untuk program tidak maksimal.

3. Akar penyebab masalah yang ditemukan pada lingkunganadalah:

a. Environment

Jumlah penduduk padat dan jalanan sempit.

Dari Sembilan akar penyebab masalah di atas maka ditetapkan tiga akar

penyebab masalah yang paling dominan, berdasarkan data, informasi, observasi

langsung juga pemahaman yang cukup. Tiga akar penyebab masalah yang paling

dominan tersebut yang didapatkan dari wawancara penanggung jawab program 63

kesehatan lingkungan di puskesmas kecamatan kelapa gading. Masalah tersebut

berupa:

1. Anggaran yang turun tidak tepat waktu untuk pelaksanaan dan

perencanaan program. (Money).

2. Koordinasi antara petugas kesehatan dan petugas jumantik tidak berjalan

dengan baik (Organizing)

3. Pelaksanaan PSN pada saat jam kerja (Actuating)

64

BAB III

MENETAPKAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

3.1. Menetapkan Alternatif Pemecahan Masalah

Setelah menentukan penyebab masalah yang paling dominan, untuk

mengurangi atau bahkan menghilangkan akar penyebab masalah yang paling dominan

tersebut maka ditentukan beberapa alternative pemecahan masalah. Penetapan

alternative pemecahan masalah dengan menggunakan metode MCUA (Multiple

Criteria Utility Assesment), yaitu dengan memberikan skoring 1 – 3 pada bobot

berdasarkan hasil diskusi, argumentasi dan justifikasi kelompok.

Parameter diletakkan pada baris, sedangkan alternative diletakkan pada kolom.

Selanjutnya kepada setiap masalah diberikan nilai dari kolom kiri kekanan sehingga

hasil yang didapatkan merupakan perkalian antara bobot criteria dengan skor dari

setiap alternative masalah dan dijumlahkan tiap baris menurut setiap criteria

berdasarkan masing – masing alternative masalah tersebut.

Kriteria dalam penetapan alternative masalah yang terbaik adalah :

1. Mudah dilaksanakan.

Diberi nilai terbesar jika alternative masalah tersebut paling mudah dilaksanakan

dan diberi nilai terkecil jika masalah yang paling sulit dilaksanakan.

2. Murah biayanya.

Diberi nilai terbesar jika alternative masalah paling murah biayanya dan diberi

nilai terkecil jika biaya yang paling mahal untuk pelaksanaan.

3. Waktu penerapan sampai masalah terpecahkan tidak lama.

Diberi nilai terbesar jika alternative masalah tersebut waktu penerapan sampai

masalah terpecahkan tidak lama untuk dilaksanakan dan diberi nilai terkecil jika

waktu penerapan sampai masalah terpecahkan lama.

4. Dapat memecahkan masalah dengan sempurna

Diberi nilai terbesar jika alternative masalah dapat memecahkan masalah dengan

sempurna dan diberi nilai terkecil jika masalah tidak dapat memecahkan

masalah dengan sempurna.65

3.2 Alternatif pemecahan masalah pada cakupan sampel Tempat Pengolahan Makanan

pada se-kecamatan Kelapa Gading pada periode Januari-Februari 2016 sebesar 55%

tidak mencapai target (> 75%).

Dari dua akarpenyebab masalah yang paling dominan, ditetapkan alternatif pemecahan

masalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Akar penyebab masalah dan alternatif pemecahan masalah

NO AKAR PENYEBAB MASALAH ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

1 Pengetahuan petugas kurang mengenai syarat tempat pengelolaan makanan yang bersih dan sehat

(Man).

Peningkatan Pengetahuan petugas dengan melaksanakan penyuluhan/pembinaan tentang pengelolaan makanan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DepKes

2 Program kekurangan SDM untuk mengawas pemilik-pemilik warung

(Controlling)

Memperkerjakan pekerja honorer untuk membantu mengawas TPM

Tabel 3.2 Proporsi Cakupan TPM yang memenuhi syarat di Kecamatan KelapaGading

pada periode Januari – Februari 2016

No Parameter Bobot AL – 1 AL – 2N BN N BN

1 Dapat memecahkan masalah dengan sempurna 2 3 6 3 6

2 Mudah dilaksanakan 4 2 8 2 8

3 Waktu penerapannya sampai masalah terpecahkan tidak lama

3 3 9 2 6

4 Murah biayanya 1 1 1 2 2

Jumlah 24 22

66

Keterangan :

AL-1 : Peningkatan pengetahuan petugas dengan melaksanakan

penyuluhan/pembinaan tentang pengelolaan makanan sesuai dengan yang telah

ditetapkan oleh DepKes.

AL-2 : Menentukan kader dari masyarakat untuk membantu mengawas TPM.

Dari hasil penetapan alternative pemecahan masalah dengan menggunakan metode

MCUA, berdasarkan peringkat didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan petugas dengan melaksanakan penyuluhan/pembinaan

tentang pengelolaan makanan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DepKes

2. Menentukan kader dari masyarakat untuk membantu mengawas TPM.

67

3.3 Alternatif pemecahan masalah Cakupan sampel Rekapitulasi PJB pada se-

kecamatan Kelapa Gading pada periode Maret 2016 dengan cakupan ABJ pada se-

kecamatan Kelapa Gading sebesar 89,6 % tidak mencapai target >95%

Dari tiga akarpenyebab masalah yang paling dominan, ditetapkan alternatif pemecahan

masalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Akar penyebab masalah dan alternatif pemecahan masalah

NO AKAR PENYEBAB MASALAH ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

1 Anggaran yang turun tidak tepat waktu untuk pelaksanaan dan perencanaan program (Money).

Mencari sumber dana lain untuk pelaksanaan program

2 Koordinasi petugas kesehatan dan petugas jumantik tidak berjalan dengan baik (organising)

Dilakukan pelatihan komunikasi anatar petugas kesehatan dengan jumantik

3 Pelaksanaan PSN pada saat jam kerja (Actuating)

Pelaksanaan dilakukan pada hari libur dengan melakukan koordinasi dengan RT/RW setempat

68

Tabel 3.4. Proporsi Cakupan sampel Rekapitulasi PJB pada se-

kecamatanKelapaGading pada periode Maret 2016

No Parameter Bobot AL – 1 AL – 2 AL-3

N BN N BN N BN

1 Dapat memecahkan masalah

dengan sempurna

2 3 6 3 6 3 6

2 Mudah dilaksanakan 4 2 8 2 8 2 8

3 Waktu penerapannya sampai

masalah terpecahkan tidak lama

3 3 9 2 6 1 3

4 Murahbiayanya 1 1 1 2 2 2 2

Jumlah 24 22 19

Keterangan :

AL-1 : Mencari sumber dana lain untuk pelaksanaan program

AL-2 :Dilakukan pelatihan komunikasi antara petugas kesehatan dengan jumantik

AL-3 : Pelaksanaan dilakukan pada hari libur dengan melakukan koordinasi dengan

RT/RW setempat

Dari hasil penetapan alternative pemecahan masalah dengan menggunakan metode

MCUA, berdasarkan peringkat didapatkan hasil sebagai berikut:

3. Mencari sumber dana lain untuk pelaksanaan program

4. Dilakukan pelatihan komunikasi anatara petugas kesehatan dengan jumantik

5. Pelaksanaan dilakukan pada hari libur dengan melakukan koordinasi dengan RT/RW

setempat.

69

BAB IV

RENCANA USULAN DAN RENCANA PELAKSANAANKEGIATAN PEMECAHAN

MASALAH

4.1. Menyusun Rencana Pemecahan Masalah

Setelah ditemukannya alternatif pemecahan masalah maka sampailah pada

tahap penyusunan rencana pemecahan masalah. Dalam tahap ini, diharapkan dapat

mengambil keputusan-keputusan untuk memecahkan akar masalah yang dianggap paling

dominan. Perencanaan adalah upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok

yang dipandang paling penting dan akan dilakukan menurut urutannya guna mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan rencana

memecahkan masalah.

4.1.1 Cakupan TPM yang memenuhi syarat di Kecamatan Kelapa Gading

Agar dapat melaksanakan alternatif pemecahan masalah dari kegiatan

meningkatkan cakupan target 30%pada Januari – Februari 2016 di kecamatan Kelapa

Gading, maka dibuat rencana usulan kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

4.1.2 Cakupan sampel Rekapitulasi PJB pada se-kecamatan Kelapa Gading

Agar dapat melaksanakan alternatif pemecahan masalah dari kegiatan

meningkatkan cakupan target > 95% PJBpada Maret 2016 di Wilayah Puskesmas se-

Kecamatan Kelapa Gadingyang didapatkan dalam BAB III, maka dibuat rencana

usulan kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 4.2

70

Tabel 4.1 Rencana Pemecahan Masalah Untuk Cakupan TPM yang memenuhi syarat di Kecamatan Kelapa Gading

periode Januari - Februari 2016

No ALTERNATIF RENCANA KEGIATAN TARGET VOLUME

KEGIATAN BIAYA KETERANGAN

1. Peningkatan Pengetahuan petugas dengan melaksanakan penyuluhan/pembinaan tentang pengelolaan makanan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DepKes

Melakukan pertemuan rutin antara petugas puskesmas dan petugas.TPM

1. Diadakannya pertemuan rutin antara petugas puskesmas dan petugas TPM

2.Penyesuaian metode dan jadwal perawatan alat-alat pengelolaan makanan

2x/tahun Rp. 2.555.000,-/kegiatan Dilaksanakan setiap bulan (juni dan Desember) pada minggu I

Mengevaluasi metode, alat, dan jadwal perawatan pengelolaan makanan

2x/tahun Rp. 2.555.000,-/kegiatan Dilaksanakan setiap bulan (November dan Desember) pada minggu I

2. Menentukan kader dari masyarakat untuk membantu mengawas TPM

Melakukan pertemuan rutin antara petugas TPM kecamatan dengan petugas TPM kelurahan

Diadakannya pertemuan rutin antara petugas TPM kecamatan dan dan petugas TPM kelurahan

2x/tahun

2x/tahun

Rp. 2.555.000,-/kegiatan Dilaksanakan setiap bulan (juuly dan Desember) pada minggu I

Dilaksanakan setiap bulan (November dan Desember) pada minggu I

71

Tabel 4.2 Rencana Pemecahan Masalah Untuk Cakupan sampel Rekapitulasi PJB pada se-Kecamatan Kelapa Gading

periode Maret 2016

No ALTERNATIF RENCANA KEGIATAN TARGET VOLUME

KEGIATAN BIAYA KETERANGAN

1. Mencari sumber dana lain untuk pelaksanaan program

Melakukan kegiatan penjualan barang yang berupa pin dan kaos yang berisi tentang penyuluhan kesehatan.

1.Penjualan barang terjual semua.

2. dana yang terkumpul mencukupi untuk pelaksanaan program.

12x/tahun Biaya operasionalRp. 1.475.000,-/kegiatan

Dilaksanakan setiap bulan pada minggu I

Menghitung hasil jumlah penjualan barang yang sudah terjual.

6x/tahun Biaya operasionalRp. 300.000,-/kegiatan

Dilaksanakan setiap 2 bulan 1 kali pada minggu II

2. Dilakukan pelatihan komunikasi antar petugas kesehatan dengan jumantik

Melakukan kegiatan pelatihan komunikasi antar petugas kesehatan dengan jumantik

1. Diadakan kegiatan pelatihan komunikasi antar petugas kesehatan dengan jumantik

4x/tahun Biaya operasionalRp. 2.555.000,-/kegiatan

Dilaksanakan setiap 3 bulan 1 kali pada Minggu 1

72

No ALTERNATIF RENCANA KEGIATAN TARGET VOLUME

KEGIATAN BIAYA KETERANGAN

3. Pelaksanaan dilakukan pada hari libur dengan melakukan koordinasi dengan RT/RW setempat.

Membuat jadwal piket perencanaan kegiaatan PJBdengan koordinasi melalui RT/RW setempat pada pagi hari pukul 10.00

Mengevaluasi hasil kegiatan piket PJB.

1. Terbentuknya jadwal piket PJB untuk kegiatan PSN pada pagi hari pukul 10.00

1. Kegiatan PJB tercapai semua

4X/Tahun

4x/ tahun

Biaya operasional

Rp. 1.200.000,-

Biaya operasional

Rp. 655.000,-

Dilaksanakan setiap 3 bulan sekali

Dilaksanakan setiap 3 bulan sekali

73

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Ada satu program kesehatan dasar Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading yang

dievaluasi, yaitu program Kesehatan Lingkungan. Dan didapatkan dua masalah yang

teridentifikasi sehingga didapatkan dua prioritas masalah selama periode Januari s/d

Februari 2016, yaitu “Cakupan TPM yang memenuhi syarat di Kecamatan Kelapa

Gading pada periode Januari - Februari 2016 sebesar 55%, tidak mencapai target

yaitu 75%” dan “Cakupan Pemeriksaan Jentik Berkala dengan Angka Bebas Jentik

pada se-kecamatan Kelapa Gading pada periode Maret 2016 sebesar 89,6% tidak

mencapai target >95 %.”

Setelah mencari kemungkinan penyebab masalah dengan diagram sebab akibat dari

Ishikawa atau fishbone di dapatkan akar-akar masalah dari setiap program di atas,

seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Setelah ditemukan akar-akar

masalah setiap program, didapatkan akar penyebab masalah yang dominan serta

alternatif cara pemecahan masalah.

Akar penyebab masalah yang paling dominan pada masalah “Cakupan TPM yang

memenuhi syarat di Kecamatan Kelapa Gading pada periode Januari – Februari

2016 sebesar 55%, tidak mencapai target yaitu 75%”:

1. Pengetahuan petugas kurang mengenai syarat tempat pengelolaan makanan yang

bersih dan sehat (Man).

2. Program kekurangan SDM untuk mengawas pemilik-pemilik warung

(Controlling)

74

Akar penyebab masalah yang paling dominan pada masalah “Cakupan

Pemeriksaan Jentik Berkala dengan Angka Bebas Jentik pada se-kecamatan

Kelapa Gading pada periode Maret 2016 sebesar 89,6% tidak mencapai target >95

%.”

1. Anggaran yang turun tidak tepat waktu untuk pelaksanaan dan perencanaan

program (Money)

2. Koordinasi petugas kesehatan dan petugas jumantik tidak berjalan dengan baik

(organising)

3.Pelaksanaan PSN pada saat jam kerja (Actuating)

1.2. Saran

Berdasarkan permasalahan program kesehatan dasar tersebut disarankan atau

direkomendasikan kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Kelapa Gadingsebagai berikut:

a) Memberikan pembinaan kepada petugas TPM mengenai pentingnya merawat dan

menjaga kebersihan pengelolaan makanan untuk kesehatan warga.

b) Meningkatkan pembinaan petugas TPM oleh Puskesmas.

c) Diadakan evaluasi setiap pertemuan agar target TPM tercapai oleh puskesmas

d) Evaluasi hasil kegiatan.

e) Memberikan pembinaan kepada kader jumantik mengenai pentingnya merawat

dan menjaga kebersihan pengelolaan makanan untuk kesehatan warga.

75